bab v strategi pemberdayaan dan respon pkl tentang...
TRANSCRIPT
1
BAB V
STRATEGI PEMBERDAYAAN DAN RESPON PKL TENTANG
PEMBERDAYAAN OLEH DINAS PERDAGANGAN
5.1. Strategi Pemberdayaan PKL di Lapangan Pancasila
Dalam memberdayakan para PKL di Lapangan Pancasila, kebijakan yang
dikeluarkan Pemerintah kota salatiga sejalan dengan model kebijakan Grindel (1980)
yang memfokuskan pada tiga perhatian utama, yaitu memperhatikanlembaga-
lembaga yang bertanggung jawab, memperhatikan jaringan kekuatan (politik, sosial
dan ekonomi), serta memperhatikan dampak yang diharapakan atau tidak diharapkan
dari sebuah kebijakan.
Dalam melibatkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, membangun
jaringan dan memperhatikan dampak kebijakan, pemerintah menggunakan sejumlah
strategi yang memfokuskan pada usaha-usaha pemeberdayan PKL. Strategi tersebut
sejalan dengan tujuan pemberdayan itu sendiri, seperti yang dikemukakan Mubyarto
(1999) bahwa proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan
sumber daya manusia, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan
masyarakat, dan merupakan strategi yang dilakukan untuk mengembangkan suatu
kelompok atau individu didalam menjalani usaha atau kegiatan dalam
mempertahankan hidup.
Sejalan dengan hal di atas, maka bisa dilihat bahwa strategi pemberdayaan PKL
di Lapangan Pancasila, merujuk kepada peningkatan kesejahteraan PKL, dan usaha
PKL dalam berdagang melalui kebijakan pemerintah yang melibatkan lembaga-
lembaga administrasi yang bertanggung jawab, memperhatikan kekuatan jaringan,
dan mengharapkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Adapun strategi
pemberdayaan PKL yang digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam
melaksanakan pemberdayaan PKL di Lapangan Pancasila, telah termuat dalam
2
Peraturan Daerah (PERDA) Salatiga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan,
Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu, untuk
memahami PERDA tersebut, maka akan di jabarkan setiap strategi yang digunakan
oleh pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan PKL di Lapangan Pancasila
sebagai berikut:
5.1.1. Peningkatan Kemampuan Berusaha, Fasilitas Permodalan, dan
Fasilitas Bantuan Sarana Dagang
Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Salatiga, maka strategi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah dalam
pemberdayaan PKL adalah melalui peningkatan kemapuan berusaha, fasilitas akses
permodalan, dan fasilitas bantuan sarana dagang. Strategi ini bertujuan membantu
PKL di dalam mengembangkan usaha agar menjadi lebih baik. Dalam hal
Peningkatan Kemampuan Berusaha bagi para PKL, Dinas Perdagangan (lembaga
yang mengayomi para PKL) melibatkan lembaga administratif yang bertanggung
jawab terhadap masalah PKL, dan membentuk jaringan dengan lembaga tersebut
demi harapan-harapn khusus terhadap para PKL. Adapun wujud dari hal tersebut
adalah. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan Bapak Yoga Wizaksono yang
mengatakan bahwa:
“Jadi gini mas untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL)
dalam hal kemampuan berusaha kita dari Dinas
Perdagangan melibatakan UMKM (Usaha Mikro Kecil
dan Menengah), karena UMKM sendiri juga
menerapkan keterampilan dan karena Dinas
Perdagangan juga tidak menjadi koperasi untuk melatih
keterampilan cara mereka, di UMKM juga luas di
Dinas Sosial Tenaga Kerja juga luas sekali,mereka juga
mengambil dari unsur pedagang.”1
1 Wawancara dengan Bapak Yoga Wizaksono selaku Kepala Seksi Bagian PKL Kota Salatiga pada
hari selasa 08 November 2017,pukul 09. 06 – 10. 13 Wib di Kantor Dinas Perdagangan Kota.
3
Berdasarkan petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas
Perdagangan dalam hal ini berusaha membentuk jaringan dengan lembaga
administratif yang bertanggung jawab dan lewat penguatan jaringan lewat
kerjasama dengan beberapa lembaga yaitu UMKM, dan Dinas Sosial Tenaga
Kerja, yang diharapkan berdampak pada peningkatan keterampilan PKL dalam
berusaha. Didalam meningkatkan kemampuan berusaha untuk para PKL, dari
Dinas perdagangan sendiri hanya memberikan teknik-teknik serta binaan bagi
para PKL, sehingga PKL di dalam berjualan mempunyai keterampilan/skill dan
juga menjadi suatu pondasi serta modal untuk ke depan di dalam hal tenik
berusaha,dan juga PKL dalam hal ini mempunyai gaya tersendiri atau trik-trik
untuk menarik konsumen.
Dalam melakukan pemberdayaan PKL melalui Fasilitas Permodalan,
Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan sendiri menganjurkan atau memberi
solusi kepada PKL dalam hal pinjaman modal untuk mengembangkan usaha, hal
ini terlihat dari pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Yoga Wizaksono
sebagai berikut:
“Jadi gini mas untuk pengembangan usaha dari dinas
perdagangan sendiri untuk pinjaman dana,itu kemarin
memang ada sosialisasi dari BPD (Badan Pembangunan
Daerah), dari Bank Mandiri kita sudah sosialisasikan
tergantung bagaimana para pedagang itu ingin berusaha
untuk membesarkan usaha dagangnya. Biasanya
mereka sudah mempunyai apa istilahnya seperti
paguyuban, dan juga meraka mempunyai salah satu
lembaga dari koperasi yang untuk mengembangkan
dana pinjaman itu. Dan juga pemerintah memberikan
solusi bagi PKL untuk pinjaman ke Bank dan proses
pembayaran nya itu misalkan harganya Rp 1.200.000
itu bisa di cicil dengan 3 bulan atau sampai 18 bulan.”
Kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa Dinas Perdaganan berusaha
memanfaatkan jaringan politik dan ekonomi yang dimilikinya dalam
4
memberdayakan PKL lewat memberi pinjaman modal. Kekuatan jaringan
ekonomi terjalin di antara Dinas Perdagangan dengan BPD dan Bank Mandiri.
Kekuatan jaringan ini berdampak positif kepada PKL. Sebab, para PKL
dimungkinkan untuk mencicil pinjamannya dalam tenggan waktu yang lama saat
meminjam modal di BPD dan Bank BRI. Itulah sebabnya, Dinas perdagangan
menganjurkan para PKL meminjam dana ke BPD ataupun Bank Mandiri. Dengan
cara seperti ini, tujuan pemberdayaan untuk membuat PKL bisa membesarkan
usahanya, diharapkan akan tercapai sebagaimana diinginkan oleh setiap aktor
pemberdayaan. Dengan begitu, ke depannya, para PKL diharapkan bisa
mengembangkan usaha dagangannya dengan lebih berdaya.
Sedangkan dalam Bantuan Fasilitas Sarana Dagang, pemerintah
memberikan bantuan fasilitas usaha seperti bantuan tenda dan gerobak yang akan
di gunakan oleh para PKL, seperti kutipan wawancara dengan Pak Yoga
Wizaksono sebagai berikut:
“Pemerintah juga pernah memberikan bantuan tenda
dan gerobak dengan asumsi istilahnya diberikan cicil
dalam proses pembayarannya,misalkan 10 bulan
PKL itu harus membayar sesuai dengan yang sudah
di sepakati bersama. Sedangkan untuk tenda nya
mereka juga sudah sepakat dan mau untuk
menyeragamkan untuk ganti warna. Kemarin juga
ketua paguyuban nya bolak-balik semarang karena
barang tenda nya itu ada di semarang mas, disana
nanti bagaimana warna apa yang di
inginkan,bagaimana bentuknya, bagaimana
tekniknya dan pembayarannya.”
Berdasarkan petikan wawancara tersebut, PKL yang ada di pancasila
mendapat bantuan seperti tenda dan gerobak. Hal ini sejalan dengan bentuk
implementasi kebijakan yang dianggap tidak hanya berbentuk undang-undang, tetapi
juga bisa berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang
penting (Grindle, 1980). Itulah sebabnya, Pemerintah Kota Salatiga memutuskan
untuk memberi bantuan berupa tenda dan gerobak kepada para PKL. Bantuan tenda
5
dan gerobak di berikan dari tahun 2012, ada 50 tenda dan 70 gerobak. Pemerintah
juga mensosialisasikan kegiatan dalam rangka dimana PKL mendapat bantuan
fasilitas usaha. Tindakan pemerintah ini diharapkan bisa memberdayakan PKL dalam
melengkapi fasilitas dagangnya.
5.1.2. Penguatan Kelembagaan
Sebagaimana ditekankan model Grindle: sebuah kebijakan haruslah
memperhatiakan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab (Grindle, 1980).
Itulah sebabnya, strategi kedua yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga untuk
memberdayakan PKL adalah melalui penguatan kelembagaan. Strategi ini
bertujuan untuk memperkuat kelembagaan PKL agar para PKL bisa teroganisir
dengan baik, dan bisa dilindungi oleh suatu organisasi yang menjaganya.
Dalam usaha memperkuat kelembagaan, Pemerintah Kota Salatiga
menganjurkan kepada para PKL di Lapangan Pancasila agar memiliki sebuah
paguyuban. Kehadiran PKL sangatlah penting untuk para PKL, seperti
dikemukakan Pratiwi (2006) bahwa Paguyuban PKL sangatlah penting untuk
memberdayakan PKL karena menghubungkan pemerintah dengan “arus bawah
(PKL)” yang kurang mendapat posisi di wilayah formal.
Oleh karena itu, melaluiPaguyuban PKL, Pemerintah berharap para PKL
semakin berdaya karena mampu mengorganisir diri mereka dalam paguyuban,
sehingga berbagai keluhan PKL bisa dibicarakan dalam paguyuban tersebut,
kemudian di sampaikan kepada Pemerintah.Selain itu, Pemerintah Kota Salatagia
juga rutin dalam melakukan sosialisasi untuk kegiatan dan kegunaan Perda
Nomor 4 Tahun 2015 kepada para PKL. Hal tersebut terlihat dari kutipan
wawancara dengan Bapak Yoga Wizaksono sebagai berikut:
“Kegiatan yang pertama tentang sosialisasi yaitu
tentang perda,sosialisasi itu mencakup semuanya
yang perda itu, penyuluhan,pembinaan termasuk
masuk kan-masuk kan dari pedagang.Sosialisasi di
lakukan 1 tahun itu 4 kali sosialisasi mas.Jadi dalam
6
proses sosialisasi juga kita bisa lebih akrab dengan
para pedagang sehingga keluhan-keluhan meraka juga
selama berdagang bisa kita tampung atau istilah nya
kita saring dan kita pertimbangkan ke dapan supaya
PKL ke dapan nya lebih bagus atau lebih sesuai apa
yang kita terapkan dalam proses kegiatan sosialisasi
itu mas.Sedangkan untuk perda itu kita juga sudah
sosialisasikan ke pedagang sehingga para pedagang
juga tahu tentang ada nya perda tersebut yaitu Perda
No.4 Tahun 2015.”2
Dari pernyataan kutipan wawancara diatas,kegiatan dalam penguatan
kelembagaan yang dilakukaan oleh Pemerintah Kota Salatiga selain
menganjurkan para PKL membentuk paguyuban, pemerintah juga melakukan
proses sosialisasi agar para PKL mengetahui adanya PerdaNomor 4 Tahun 2015
yang sesuai dengan keputusan PERWALI. PERDA tersebut mengatur tentang
Penataan, Pengelolaan dan Pemberdayaan PKL. Tujuannya agar para PKL
semakin berdaya dalam melakukan usaha dagangnya, dan menjadi lebih efektif
dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, Pemerintah
juga bisa memberi ruang pada PKL di dalam kegiatan sosialisasi, karena di lain
sisi, pedagang bisa menyuarakan pendapat dan keluhan yang mereka hadapi
dalam berdagang. Dan juga selain dalam kegiatan sosialisasi pemerintah sering
mengontrol atau mengawasi PKL yang ada di lapangan. Kegitan-kegiatan
samacam itu sangat bermanfaat bagi para PKL, serta menguntungkan bagi para
pedagang maupun pemerintah sendiri.
5.1.3.Fasilitas Peningkatan Produksi
Strategi ketiga yang digunakan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam
memberdayakan para PKL di Lapangan Pancasila adalah melalui fasilitas
peningkatan produksi. Sebagaimana dikemukakan Grindle (1980) bahwa sebuah
kebijakan haruslah memperhatikan kekuatan politik, sosial dan ekonomi sasaran
2Wawancara dengan Bapak Yoga Wizaksono selaku Kepala Seksi Bagian PKL Kota Salatiga pada
hari selasa 08 November 2017,pukul 09.06 – 10. 13 Wib di Kantor Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
7
kebijakan. Dalam hal ini, pemberdayaan PKL melalui peningkatan produksi
merupakan usaha untuk memperkuat wilayah ekonomi para PKL, sehingga para
PKL semakin berdaya karena mampu meningkatkan dan mengelola jumlah
produksi barang dagangannya secara mandiri. Itulah sebabnya,pemerintah
memotivasi para PKL dalam meningkatkan hasil produksi atau bahkan hasil
pendapatan mereka. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Yoga
Wizaksono yang menyatakan bahwa:
“Jadi sebetulnya gini mas kalau dalam peningkatan
hasil produksi para PKL, saya kira sudah di atas rata-
rata mas hasil dagangan meraka contohnya PKL
letengan,batagor,rica-rica.itu terlihat mas istilahnya
tiap bulan bahkan tahun,itu pasti meningkat
mas.sedangkan kalau pada musim penghujan seperti
ini mas,PKL yang jualan es/sup buah mas otomatis
nombok karena itu tadi mas,pasti pembeli/konsumen
sedikit saja yang beli bahkan istilahnya jarang ada
yang beli kecuali ya cuaca lagi panas mas.dalam hal
ini pemerintah juga mendukung para PKL supaya ke
dapannya dalam meningkatan hasil dagangan mereka
lebih meningkat.”
Jadi, dalam hal meningkatkan hasil produksi, pemerintah juga sangat
mendukung para PKL karena pemerintah memotivasi PKL dengan tujuan agar
para PKL mampu meningkatkan usaha dagangnya. Selain itu, pemerintah juga
mendukung hasil pendapatan para PKL. Hal itu terlihat pada PKL yang jualan
batagor, rica-rica, letengan, sup buah dan masih banyak lagi. Kecuali, para PKL
yang berjualan es/sup buah pada musim penghujan akan mengalami suatu
penurunan dalam berdagang dikarenakan pada musim tersebut,
pembeli/konsumen menyesuaikan dengan keadaan cuaca, sehingga para PKL
yang berjualan es/sup buah lebih cenderung sedikit di bandingkan pada musim
kemarau.
8
5.1.4. Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi
Pemerintah Kota Salatiga berusaha mengembangkan pengolahan,
pengembangan jaringan dan promosi, sebagai strategi pemberdayaan PKL di
Lapangan Pancasila. Hal ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang
menitikberatkan pada penguatan jaringan (Grindle, 1980), dan juga merupakan
tujuan memberdayakan PKL agar mandiri dalam memperluas usaha daganganya.
Dengan memperluas pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, tingkat
penjualan dari dagangan para PKL bisa meningkat. Usaha Pemerintah dalam
melaksanakan strategi ini adalah lewat bekerja sama dengan UMKM dalam
memperluas pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi. Ini terlihat dari
hasil wawancara dengan Bapak Yoga Wizaksono yang menyatakan bahwa:
“Jadi gini mas kalau dalam pengelohan memperluas
jaringan dan promosi,pemerintah bekerja sama
dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah).biasanya untuk memperluas jaringan dan
promosi dari UMKM sering memanfaatkan media
sosial contohnya facebook,membuat semacam aplikasi
untuk mempromosikan hasil produk-produk mereka.”
Kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam pengolahan,
pengembangan jaringan dan promosi untuk para PKL, pemerintah melakukan
kerja sama dengan suatu lembaga yang mempunyai peran di bidang PKL itu
sendiri, yaitu dengan UMKN (Usaha Mikro Kecil dan Menenengah). Kerja sama
yang dilakukan pemerintah dengan UMKM terlihat bahwa UMKM mempunyai
peran di dalam pemberdayaan PKL. Dalam memperluas jaringan dan promosi
produk PKL, UMKM memanfaatkan media sosial. Tujuan dari kegiatan jaringan
dan promosi yang dilakukan pemerintah melalui UMKM adalah supaya produk-
produk yang dijalankan oleh PKL itu sendiri lebih dikenal oleh kalangan
masyarakat, terlebihnya masyarakat kota salatiga. Dengan cara seperti ini, PKL
diharapkan lebih mandiri dan sejahtera dalam berdagang. Kesejahteraan dan
9
Kemandirian adalah hasil yang harus di capai dari usaha pemberdayaan
(Mubyarto, 1999).
5.1.5. Pembinaan dan Bimbingan Teknis
Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis merupakan strategi kelima
yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga dalam memberdayakan para PKL.
Strategi ini merupakan pendukung pada tataran pelaksanaan kebijakan (Grindle,
1980). Dalam hal ini, pada tataran kebijakan penataan PKL. Harapannya, dengan
adanya pembinaan dan bimbingan teknis, para PKL bisa memahami kiat-kiat
berbinis yang baik. Di dalam pembinaan dan bimbingan teknis Pemerintah Kota
Salatiga sendiri hanya mengarahkan para PKL di dalam berdagang, hal ini terlihat
dari kutipan wawancara dengan Bapak Yoga Wizaksono sebagai berikut:
“Jadi gini mas mengenai pembinaan dan bimbingan
teknis kami dari perintah sering adanya turun
lapangan mas,di lapangan kami mengarahkan para
PKL,sehingga para PKL juga mempunyai
kemampuan/keterampilan di dalam berjualan.dan
juga di dalam pengembangan usaha para PKL
berkembang baik kualitas maupun kuantitas
usahanya.”
Hal di atas menjukkan bahwa, pemerintah melakukan pembinaan dan
bimbingan teknis agar para PKL mempunyai kemampuan/skill di dalam
menjalankan usaha. Dengan adanya kemampuan/skill dalam berjualan, PKL lebih
kreatif di dalam mengembangkan jualannya sehingga mempunyai tenik-teknik
tersendiri atau daya tarik dalam mengelola dagangannya. Pemerintah berharap, ke
depannya, para PKL lebih berkembang dan lebih sukses dengan mempunyai
kemampuan/skill tersebut. Skill yang dimiliki tersebut mampu menjadikan para
PKL lebih berdaya dalam berdagang.
10
5.1.6. Peningkatan Kemitraan dengan Dunia Usaha
Strategi terakhir yang digunakan Pemerintah Kota Salatiga dalam
memberdayakan para PKL adalah melalui peningkatan kemitraan dengan dunia
usaha. Hal ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang
menitikberatkan pada penguatan jaringan (Grindle, 1980), dan juga merupakan
tujuan memberdayakan PKL agar mandiri dalam memperluas usaha dagangnya.
Strategi ini bertujuan agar para PKL di Lapangan Pancasila bisa menjalin kerja
sama dengan dunia usaha lainnya, sehingga kemampuan menjual dagangan bisa
diperluas. Haltersebut terlihat dari apa yang dituturkan oleh Bapak Yoga
Wizaksono yang mengatakan bahwa:
“Jadi memang sebetulnya gini mas, kami dinas
memang mendukung PKL untuk menjalin kerja sama
dengan dunia usaha lain,dengan cara kayak gitu usaha
dagangan mereka kan lebih luas mas.dengan menjalin
komunikasi seperti itu menguntungkan PKL misalkan
PKL su buah yang ad di pancasila njalin kerja
samanya dengan PKL yang di luar lapangan Pancasila
nah disitukan bisa membagi pengalaman dalam
berjualan,misalkan strategi dalam mengembangkan
usaha supaya lebih banyak pelanggan,apakah
mempunyai trik-trik tersendiri dalam berjualan.dari
situkan bisa diperluaskan dalam kemampuan
berusaha.”
Penjelasan di atas menujukkan bahwa peningkatan kemitraan yang dilakukan
pemerintah memberi ruang bagi para PKL untuk menjalin suatu kerja sama
dengan dunia usaha yanga lain. Tujuan pemerintah meningkatkan kemitraan
dengan dunia usaha adalah supaya para PKL bisa lebih mandiri dalam berdagang,
karena mempunyai jaringan yang luas di bidang peningkatan kemitraan dengan
dunia usaha.
11
5.2. Respon PKL Tentang Pemberdayaan
Pemerintah melaksanakan kebijakan pemberdayaan PKL melalui berbagai
strategi. Strategi kebijakan tersebut sejalan dengan model kebijakan Grindel (1980)
yang memfokuskan pada tiga perhatian utama, seperti yang sudah dijelaskan di atas,
yaitu melibatkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, memperkuat jaringan
(politik, sosial dan ekonomi), serta memperhatikan dampak yang diharapkan atau
tidak diharapkan dari sebuah kebijakan. Sedangkan usaha pemberdayaan itu sendiri
bertujuan mengembangkan sumber daya manusia, memandirikan, menciptaan
peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat, dan mengembangkan
suatu kelompok atau individu dalam menjalani usaha atau kegiatan untuk
mempertahankan hidup (Mubyarto (1999). Jelaslah, bahwa melalui kebijakan
pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah, maka Pemerintah Kota Salatiga
berusaha memandirikan dan mensejahterakan para PKL dalam berdagang melalui
strategi-strategi yang memfokuskan pada pelibatan lembaga-lembaga tertentu,
memperkuat berbagai jaringan, dan menitikberatkan pada dampak positif kebijakan.
Namun, bagaimana dengan respon para PKL dengan semua usaha Pemerintah Kota
Salatiga tersebut?
Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi
respon seseorang, yaitu : a). Diri orang yang bersangkutan dalam memberikan
interpretasi tentang apa yang dilihatnya karena dipengaruhi oleh sikap, motif,
kepentingan, dan harapannya. b). Sasaran respon. Gerakan, suara, tindakan-tindakan,
dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang. c). Situasi.
Respon dapat dilihat secara kontekstual, yakni dalam situasi mana respon itu timbul
dan mendapat perhatian (Mulyani, 2007). Jadi, dalam hal ini, PKL menjadi orang
yang memberi respon terhadap pemerintah (sasaran respon) atas berbagai upaya yang
sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan lewat strategi
kebijakannya.
12
Berbagai Respon yang diberikan oleh para PKL terhadap strategi-strategi
pemberdayaan yang sudah dilakukan pemerintah, nampak dari setiap motif,
kepentingan dan harapan yang terwujud lewat suara dan tindakan mereka. Berikut
merupakan respon dari PKL terhadap setiap strategi pemberdayan yang dilakukan
pemerintah:
5.2.1.Peningkatan Kemampuan Berusaha, Fasilitas Permodalan dan
Fasilitas Bantuan Sarana Dagang
Dalam melakukan pemberdayaan PKL, melalui peningkatan kemampuan
berusaha, fasilitas permodalan dan fasilitas bantuan sarana dagang. Dinas
perdagangan dalam hal ini yang membidangi PKL berusaha memberikan cara/strategi
bagi PKL khusus PKL Lapangan Pancasila di dalam hal Peningkatan Kemampuan
Berusaha. Para PKL mengakui bahwa tidak ada kegiatan pelatihan
kemampuan/keterampilan yang bertujuan untuk mengembangkan Peningkatan
Kemampuan Berusahabagi para PKL.Pedagang mengembangkan usaha berdasarkan
pengalaman-pengalaman sendiri. Padahal, menurut perpektif mereka, pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan berusaha cukup bermanfaat dan seharusnya ada. Bahkan,
mereka merasa dengan tidak adanya pelatihan tersebut bertanda bahwa pemerintah
abai terhadap keluh kesah mereka. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Andi
Saputra yang menyatakan bahwa:
“Gak ada mas, gak pernah ada pelatihan atau
penyuluhan cuma ada paguyuban. Pegawai
pemda(pemerintah daerah) aja dari tahun 1999 sampai
sekarang gak pernah ada mas datang untuk menanyai
kesulitan kami mas. Kami melakukan usaha hanya
berdasarkan pengalaman saja mas, kadang-kadang
hanya nanya anak-anak sekolah atau anak kuliah saja
mas.”
13
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Bowo yang menyatakan bahwa:
“Gak pernah ada pelatihan atau penyuluhan dari
pemerintah, disini cuma ada paguyuban. Dulu itu
pemerintah hanya memberikan tempat saja untuk
berjualan, gak ada lagi pelatihan mas. Pemerintah
hanya mengatur saja tempat berjualan mas. Jadi untuk
kemampuan usaha karena pengalaman saja mas.”
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Djoko Sulistyo (Pak Munying)
mengatakan bahwa:
“Jadi sebetulnya gini kalau pelatihan-pelatihan ngak
ada disini, dari dinas gak ada pelatihan keterampilan
mengembangkan usaha. kebanyakan PKL dalam
meningkatkan kemampuan usaha lewat pengalaman-
pengalaman mereka.kalau meningkatkan keterampilan
usaha itu bidangnya beda itu lebih ke UMKM (Usaha
Mikro Kecil dan Menengah) itu terjawab disitu mas.”
Pelatihan kemampuan berusaha merupakan salah satu cara agar PKL
mempunyai dasar dalam mengembangkan usaha dagangannya, sehingga pedagang di
dalam menjalankan usaha mempunyai teknik-tenik atau keahlian/skill. Keterampilan
dalam berusaha sangat bermanfaat bagi para PKL. Dan juga bisa membuat PKL
mempunyai kemampuan menarik konsumen. Seperti itulah pentingnya pelatihan
kemampuan berusaha di mata para PKL. Namun, meski mereka menganggap
penting, mereka tidak tahu tentang adanya kegiatan dalam hal peningkatan
kemampuan berusaha. Upaya dalam mengembangkan kemampuan berusaha bagi
para PKL tidak dilaksankan oleh Pemerintah. Ini terlihat dari para PKL yang hanya
mendapatkan kemampuan berusaha melalui pengalaman di dalam berjualan. Padahal,
mereka berharap adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berusaha.
Dalam melakukan pemberdayaan PKL, melalui Fasilitas Permodalan.
Pemerintah Kota Salatiga menganjurkan bagi para PKLuntuk meminjam modal
usaha melalui Bank Mandiri, Koperasi dan beberapa lembaga yang lain. Respon
pedagang terhadap usaha Pemerintah tersebut sekedar membenarkan bahwa
14
Pemerintah menganjurkan para PKL dalam meminjam modal untuk berusaha melalui
Bank maupun Kopersi. Namun di sisi lain, para PKL juga menunjukkan kesan
kurang puas terhadap bantuan permodalan yang di anjurkan oleh Pemerintah. Dalam
hal fasilitas permodalan para PKL menjalankan usaha memakai modal sendiri.
Ketidakpuasan PKL menunjukkan bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu
yang lebih, dan juga mereka ingin pemerintah lebih menepati janji.Hal ini
menunjukkan bahwa bantuan permodalaan di mata PKL adalah sesuatu yang penting.
Semua ini terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Saputra yang
mengatakan bahwa:
“Jadi gini mas dulu Pemda (Pemerintah Daerah)pernah
menjanjikan kami koperasi dan modal usaha tapi
nyatanya sampai sekarang gak pernah ada mas,hanya
sebatas janji aja mas Kemudahan untuk pinjam uang di
bank saja gak ada mas, kami modal usaha benar-benar
dari hasil usaha sendiri, yang katanya ada
peminjaman-peminjaman seperti itu gak ada mas.jadi
satu hari itu mas kami berusaha sisipkan Rp 50000
atau bahkan Rp 100.000 gitu mas untuk modal usaha.”
Hal serupa juga di ungkapkan dari pernyataan Bapak Bowo sebagai berikut:
“Gak ada modal usaha dari dinas mas,kami disini untuk
modal usaha pake modal sendiri-sendiri mas,dari dinas
itu ngak pernah memberikan modal-modal usaha
seperti itu.untuk pinjaman-pinjaman juga gak ada
mas.ya tiap hari dari hasil jualan,kami kumpul sedikit
demi sedikit untuk modal ke depannya kalau ngak
begitu mas nanti ngak modal untuk usaha mas.”
Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Djoko Sulistyo (Pak
Munying) mengatakan bahwa:
“Dari Dinas tidak dikasih modal dalam menjalankan
usaha dagangan kita swadaya sendiri mas.jadi gini mas
kita modal istilahnya minjam ke Bank,ada yang minjam
ke Bank Mandiri, BRI, Koperasi untuk permodalan
seperti itu. ada beberapa PKL memakai modal sendiri
dalam menjalankan usaha.”
15
Ketiga kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa, fasilitas permodalan
yang di anjurkan Pemerintah tidak dilaksanakan oleh Pemerintah, kebanyakan PKL
memakai modal untuk berusaha dengan cara memakai modal sendiri. Pemerintah
Kota Salatiga menganjurkan para PKL untuk meminjam modal melalui koperasi
maupun Bank. Namun, kebanyakan para PKL di dalam mengembangkan usaha
dagangannya memakai modal sendiri dan ada juga beberapa PKL yang meminjam
modal usaha melalui Bank maupun koperasi. Dengan cara memakai modal sendiri
para PKL berusaha menyisipkan sedikit dari keuntungan dagangan mereka. Padahal,
fasilitas permodalan dari pemerintah adalah sesuatu yang dianggap penting bagi para
PKL, dan mereka berharap pemerintah bisa menepati janji.
Selanjutnya, dalam hal menyediakan Fasilitas Bantuan Sarana Dagang,
Pemerintah Kota Salatiga berusaha memberikan bantuan fasilitas, seperti bantuan
tenda dan gerobak kepada para PKL. PKL memberikan respon bertanda puas
terhadap fasilitas yang diberikan pemerintah. Di mata PKL, tindakan pemerintah
sudah cukup bagus, dan diharapkan untuk bisa ditingkatkan dengan lebih baik. Hal
ini terlihat dari pernyataan wawancara dengan Bapak Andi Saputra yang mengatakan
bahwa:
“Mengenai bantuan usaha memang ada bantuan mas,
dulu dinas memberi bantuan tenda mas, gerobak
diberikan secara gratis mas.setiap PKL itu mendapat
bantuan seperti gerobak dan tenda mas.ini sampai
sekarang tenda sama gerobak nya saya masih pake
mas,ya respon kami terhadap Pemda (Pemerintah
Daerah) mengenai bantuan yang di kasih sangat
bermanfaat karena bantuan usaha kayak tenda sama
gerobak itu kan menjadi salah satu modal untuk usaha
mas.kami mengharapkan kedepanya untuk Pemda
(Pemerintah Daerah) supaya pedagang lebih
dipedulikan,di tata lebih bagus mas.”
Pendapat serupa di perkuat dengan pernyataan dari Bapak Bowo sebagai
berikut:
16
“Selain menyediakan lahan untuk berdagang Pemda
(Pemerintah Daerah),dulu ada mas soal bantuan-
bantuan semacam itu mas,dulu diberikan bantuan tenda
sama gerobak cuman bantuan seperti itu yang diberikan
mas ukuran tenda yang diberikan 3×3 M, sedangkan
gerobak kurang lebih 2×1 M.”
Hal serupa di perkuat dari pernyataan Bapak Djoko Sulistyo (Pak Munying) yang
mengatakan bahwa:
“Jadi sebetulnya gini mas,ini dulu bantuan semua 50
tenda,gerobak dulu bantuannya 70 tahun 2012. ini kan
bantuan dari kementrian koperasi yg seharus nya tadi
itu mau di taruh di pasar pagi yaitu pasar raya 1 cuman
saya minta disini,orang kementrian dari pusat survey ke
sini ya udah di alihkan ke Pancasila,nah untuk saat ini
setelah SK (Surat Keputusan) itu turun Pemerintah
sendiri khusus dinas perdagangan ngak berani
mengeluarkan dana untuk bantuan PKL walaupun itu
bentuknya nominal nya berapa Rupiah pun ngak berani
karena mereka juga masih istilah nya di pantau cyber
pungli,dulu memang saya mengajukan mbok sekarang
di jadikan tukar beli jadi dana yang di keluarkan dari
Dinas Perdagangan untuk bantuan tenda,cuman nanti
kita di kasih infentaris jadi miliknya Dinas kita yg
infentaris sedangkan kita yang infentaris untuk
perawatan kita tarik di sini,mereka juga ngak berani
karena ada surat SK (Surat Keputusan) dari
kementrian.”
Mengenai bantuan fasilitas usaha yang diberikan pemerintah kepada PKL
khususnya PKL Lapangan Pancasila, dimana para PKL dalam menanggapi hal
tersebut memberi kesan bertanda puas terhadap tindakan pemerintah. Sebab,
gerobak dan tenda merupakan modal atau suatu bantuan fisik yang diharapkan oleh
para PKL di dalam menjalankan usaha. Namun, di lain sisi, mengenai fasilitasi
bantuan sarana dagang, dimana ketua paguyuban yang merupakan bagian dari para
PKL membenarkan bahwa bantuan yang diberikan itu merupakan bantuan dari
kementrian,sedangkan pemerintah dalam hal ini dinas perdagangan tidak
17
mengeluarkan bantuan-bantuan semacam itu. Bantuan fasilitas usaha sarana dagang
yang diberikan oleh kementrian dalam hal ini sangat membantu bagi para PKL di
dalam menjalankan usaha. Mereka meresponya dengan penuh rasa puas.
5.2.2. Penguatan Kelembagaan
Pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga melalui
penguatan kelembagaan, para PKL membentuk ketua paguyuban PKL yang dimana
tugas dari ketua tersebut adalah untuk mengkoordinir para PKL atau menjadi wadah
bagi para PKL dalam menyampaikan keluhan mereka dalam paguyuban yang
dimiliki, sehingga lebih mudah mengkomunikasikan keluhan tersebut kepada
Pemerintah Kota Salatiga. Dalam hal ini dengan adanya ketua paguyuban, para PKL
memberi tanggapan yang kurang puas terhadap ketua paguyuban dikarenakan tidak
adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketua paguyuban dalam hal penguatan
kelembagaan. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan Bapak Andi Saputra
sebagai berikut:
“Gak ada kegiatan mas,kaya kegiatan arisan atau
rapat itu gak ada mas,alasannya susah mas untuk
kumpulin pedagang lagi.beda sama jaman dulu sering
ada kegiatan atau penyuluhan gitu mas dari
paguyuban.kalau ada sosialisai dari dinas nanti PKL
dikumpulin”
Penuturan juga diperkuat oleh Bapak Bowo sebagai berikut:
“Kalau kegiatan gak ada kegiatan mas,kalau ada berita
dari dinas mengenai ada kegiatan di pancasila baru
kami berkumpul rapat, selain itu gak pernah ada mas.”
Hal serupa juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Djoko Sulistyo (Pak
Munying) yang menyatakan bahwa:
“Untuk kegiatan sebetulnya untuk anggota,ya ini saya
mengakui ini lagi vakum,bebarapa bulan ini vakum jadi
biasanya memang kita action setiap 2 bulan sekali kita
18
kerja bakti di minggu ke 2,dulu 1 bulan sekali,dan lagi
sebetulnya kita istilahnya yang di pasraih di Pancasila
jadi kita yg istilahnya pemilik Pancasila.sebagai contoh
hari pahlawan kalau dulu kita upacara. Tapi nanti
setelah tenda jadi mulai tahun 2018 memang kita akan
aktifkan kembali jadi minggu ke 2 kita akan kerja bakti
terus 1 bulan kita kan kumpul sekali.”
Ketiga petikan wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiataan penguatan
kelembagaan dalam pemberdayaan PKL tidak berjalan atau dalam keadaan vakum
dikarenakan banyak para PKL yang tidak meruruti atau mentaati aturan yang
dilaksankan ketua paguyuban, contoh dalam hal untuk memusyawarakan
permasalahan yang ada di dalam kumpulan para pedagang itu saja di lakukakan
paling lambat 3 bulan sekali, sehingga permasalahan-permasalahan yang dialami
para PKL tidak bisa diatasi dengan cepat. Tujuan dari penguatan kelembagaan itu
sendiri adalah supaya para PKL lebih menjaga kebersamaan dalam suatu
kelompok/paguyuban yang ada.
5.2.3. Fasilitasi Peningkatan Produksi
Pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga melalui
peningkatan produksi bagi para PKL, ternyata para PKL merespon bahwa dalam
peningkatan produksi dari jaman ke jaman tidak ada perubahan yang kurang
signifikan dalam berjualan di sebabkan kurangnya konsumen/pembeli. Hal ini
terlihat dari terlihat dari kutipan wawancara dengan Bapak Bowo yang menyatakan
bahwa:
“Jaman dulu itu ramai mas, jamannya pak totok
sering ada band, ada sirkus, ada wayang banyak
kegiatan mas jadi kan banyak penonton dan
pembelinya banyak, jadi kami kan banyak
pendapatan mas. Sekarang sepi sekali mas, jarang
sekali ada kegiatan di sini. Gak kayak jaman pak
totok.”
19
Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Andi Saputra mengatakan bahwa:
“Kalau dulu pendapatannya besar karena banyak
event musik mas, jadi banyak pembeli mas,
sedangkan kalau sekarang pendapatannya udah
jarang ada event-event mas karena hanya sedikit
orang yang datang ke pancasila mas. Dulu
jamannya pak totok sering sekali mas ada event
music mas.”
Berdasarkan kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa, peningkatan
produksi bagi setiap para PKL, ini terlihat bahwa minimnya pembeli dikarenakan
Pemerintah kurang mensuport/mendukung para PKL. Hal ini terlihat bahwa dari
jaman ke jaman adanya suatu perunun dalam meningkatkan hasil produksi, tidak
adanya kegiatan-kegiatan di Lapangan yang menguntungkan bagi PKL sehingga
terjadi sutau perubahan yang dimana menyebabkan kurangnya pendapatan bagi
pedagang. Seharusnya dengan adanya peningkatan produksi bagi para pedagang di
harapkan PKL mempunyai modal usaha sendiri dan lebih kreatif di dalam
mengembangkan usaha dagangannya. Namun di lain sisi, ketua paguyuban yang
merupakan bagian dari PKL itu sendiri menyatakan bahwa dalam hal meningkatkan
hasil produksi terhadap PKL adanya peningkatan produksi dalam proses berjualan.
Hal ini diungkapkan oleh Bapak Djoko Sulistyo (Pak Munying) yang
mengatakan bahwa:
“Nah gini kalau saya memang kan dulu jualan nya di
pinggir jalan lebih rame memang tapi setelah masuk
memang lebih berkurang tapi untuk dalam hitungan
sebulan total istilah ngak rugi lah,paling-paling kita
kalau ini kan contohnya jualan letengan/makanan ini
paling-paling kita untuk 30 % tu sudah bagus
itu,memang kalau jualan es memang ada musim nya
kalau pada musim penghujan otomatis yg jualan es
pasti nombok. Tapi kalau hitung per tahun kita untung
kan kita tadak hitung per bulan,saya yakin tetap
untung.kalau per tahun bahkan lebih dari 30 % , kadang
juga kita hitung harian contoh nya kita kelur modal nya
100 pasti otomatis kita pasti dapat lebih dari 100.”
20
Melihat kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa para pedagang
dalam meningkatkan hasil produksi terlihat jelas bahwa adanya kemajuan dalam
peningkatan hasil produksi, hanya bagaimana para PKL di dalam mengembangkan
dagangannya menyesuaikan dagangan yang di jualnya, karena disaat pada musim
penghujan bagi PKL yang jualan sup buah/es mengalami penurunan produksi,
sedangkan pada musim kemarau dimana pedagang yang jualan sup buah/es
mengalami peningkatan produksi yang signifikan.
5.2.4. Pengolahan, Pengembangan Jaringan dan Promosi
Dalam pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi terhadap usaha
dagang para PKL, Pemerintah Kota Salatiga telah berusaha untuk memanfaatkan
media sosial, dengan cara memanfaatkan media sosial dapat mempromosikan
berbagai jenis dagangan PKL di Lapangan Pancasila. Namun, para PKL sendiri
mengakui bahwa mereka belum terlalu mengetahui tentang hal tersebut, tetapi
mereka juga mendukung niat baik pemerintah yang melakukan pengolahan,
pengembangan jaringan dan promosi melalui media sosial. Hal ini diungkapkan oleh
Bapak Andi Saputra yang mengatakan bahwa:
“Jadi memang kami jualannya hanya disini saja mas
dari sore sampe malam, kalau jaringan promosi untuk
dagangan,kami promosi lewat pelanggan,kadang
melalui teman-teman dekat juga mas. Kalau pemerintah
promosi lewat media sosial saya belum begitu tahu tapi
itu bagus sebenarnya mas supaya jualan yang kami jual
bisa dikenal banyak orang dan juga nantinya tambah
banyak pelanggan.”
Pendapat serupa diungkapkan oleh Bapak Bowo yang mengatakan bahwa:
“Kalau saya usahanya memang di pancasila saja mas
gak ada di tempat lain.jaringan promosi untuk
dagang,saya promosi lewat pelanggan saja mas.kalau
dari Pemda (Pemerintah Daerah) lewat promosi media
sosial, saya kurang tahu mas tapi bagus juga kalau ada
masukan kayak gitu mas,itu menguntungkan bagi kami
21
pedagang biar banyak pelanggan dan dikenal banyak
orang.”
Hal senada diungkapkan oleh Bapak Djoko Sulistyo (Pak Munying) yang
menyatakan bahwa:
“Kalau sejauh ini kayaknya belum ada yang punya
jualan di tempat lain,jaringan promosi untuk dagangan
terkadang itu di viralkan sama teman-teman pelanggan
yang datang kemari.jadi biasa ada pelanggan fanatik
ada itu,jadi meski hujan tetap main sini makan/minum
sini,jadi mereka berani mempromosikan setelah
berkujung di tempat kami atau teman-teman yang
lain.semacam fasilitas internet kadang-kadang
teman/pelanggan viralkan mempromosikan pkl
pancasila ya mungkin lewat seperti itu yang tak terduga
tapi malah udah masuk gitu.”
Ketiga kutipan wawancara diatas menujukkan bahwa para PKL di dalam
pengembangan jaringan dan promosi usaha dagang para PKL kebanyakan
memanfaatkan konsumen/pembeli, dengan cara seperti itu para pedagang bisa
mempromosikan dagangan mereka, melalui jaringan promosi terhadap pembeli para
PKL juga mempunyai pelanggan yang semakin banyak. Melalui jaringan promosi
tersebut dampaknya sangat besar bagi para PKL dikarenakan dengan jaringan
promosi para PKL di Lapangan Pancasila tersebut semakin dikenal banyak orang dan
Lapangan/alun-alun Pancasila tersebut merupakan salah satu icon Pemerintah Kota
Salatiga. Sedangkan dari pemerintah sendiri dalam hal ini memanfaatkan media
sosial untuk mempromosikan hasil dagangan dari para padagang dan kebanyakan
dari PKL sejauh ini belum mengetahui hal yang dilakukan oleh Pemerintah, namun
para PKL mendukung dengan kegiatan yang dilakukan Pemerintah tersebut.
22
5.2.5. Pembinaan dan Bimbingan Teknis
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lapangan Pancasila, memberi respon kurang
baik dengan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga berupa
pembinaan dan bimbingan teknis. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan
Bapak Agus Prawono sebagai berikut:
“Jadi gini mas soal bimbingan teknis itu dari Dinas gak
ada bimbingan-bimbingan seperti itu mas,kalau saya
sendiri belajar pengalaman aja mas,kebanyakan juga
PKL itu belajar dari pengalaman mas.pembinaan dari
Dinas yang kayak gitu gak ada mas.”
Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Andi Saputra sebagai berikut:
“Kalau saya belajar dari pengalaman saya berdagang
aja mas,itu kalau bimbingan teknis kayak gitu gak ada
mas yang dari Dinas.ya memang kita disini di kasih
lahan untuk berjulan tapi kalau pembinaan,bimbingan
teknis kayak gitu itu dinas gak dilakukan mas. “
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Djoko Sulistyo (Pak Munying)
bahwa:
“Jadi sebetulnya gini mas,kalau masalah bimbingan
teknis dari Dinas untuk PKL Pancasila gak ada
penyuluhan seperti itu mas.pembinaan,bimbingan
teknis itu bidangnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan
Menengah).jadi memang PKL itu berjaualan tidak
diarahkan pembinaan teknis seperti itu.kalau
kemampuan usaha di dapat dari cara berjaualan mereka
mas.”
Ketiga pernyataan wawancara tersebut, bahwa dalam hal pembinaan dan
bimbingan teknis terhadap PKL yang dilakukan pemerintah, pada dasarnya PKL
memperoleh dari cara berjualan. Kebanyakan para PKL di dalam menjalankan usaha,
itu terlihat dari cara menarik pelanggan/pembeli sehingga dari cara tersebut PKL
mendapatkan keterampilan/kemanpuan dalam berdagang dan juga dari cara
23
menyajikan bahan pokok untuk berdagang. Tujuan dari kegiatan bimbingan teknis
terhadap PKL adalah supaya PKL mempunyai keterampilan/skill atau mempunyai
strategi/tenik tersendiri dalam bedagang.Untuk mengarahkan PKL dalam hal
bimbingan teknis, pemerintah dalam hal ini tidak melakukan kegiatan tersebut dan
yang menjadi bidang dalam hal pembinaan dan bimbingan teknis yaitu lembaga
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
5.2.6. Peningkatan Kemitraaan dengan Dunia Usaha
Dalam melakukan pemberdayaan PKL lewat peningkatan kemitraan dengan
dunia usaha yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga. Respon PKL dalam bidang
tersebut terlihat bahwa PKL mempunyai jalinan komunikasi yang baik dengan
kemitraan dengan dunia usaha. Hal ini diungkapkan melalui hasil wawancara dengan
Bapak Bowo sebagai berikut:
“Kalau bentuk kerja sama dengan penjual lain
memang ada kerja sama mas.saya disinikan jualan
jagung jadi memang saya punya langganan mas
untuk nyetori jagung jadi seumpanya habis nanti
dikirim.istilahnya dia yang sediakan jagung saya
yang beli gitu mas. Jadi kalau jagungnya habis nanti
tinggal di sms nanti langsung di antar mas.”
Penuturun juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Andi Saputra sebagai
berikut:
“Jadi memang kami punya kerja sama dengan
penjual-penjual yang lain,kalau saya bentuk kerja
samanya misalkan dengan yang menyuplai bahan
baku mas.itu saya udah lama mas menjalin kerja
sama sampai sekarang udah jadi langganan mas.”
Penuturan juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Djoko Sulistyo (Pak
Munying) sebagai berikut:
“Jadi sebetulnya gini mas,bentuk kerja sama dengan
pedagang atau penyuplai bahan baku,kebanyakan PKL
menjalin kerja sama dengan baik.misalkan dengan
orang menyuplai bahan baku bentuk kerja samanya
otomatis di bagun dengan bentuk kerja yang baik lalu
24
dari situ nantinya bisa menjadi pelanggan yang
setia.kalau dengan sesama penjual dalam lapangan
pancasila,para PKL mejalin komunikasi dengan
baik,istilahnya saling menjaga kebersihan
lahan,kompak dalam berjualan kan kita disini 1 dalam
Lapangan Pancasila.”
Berdasarkan ketiga kutipan wawacara diatas, bahwa dalam hal
peningkatan kemitraan dengan dunia usaha lain yang dilakukan oleh para PKL
terlihat bahwa PKL menjalankan komunikasi yang sangat baik dengan para PKL
yang lain serta dalam penjual atau penyuplai bahan baku terlihat bahwa PKL
menjalin komunikasi yang sangat bagus. Sehingga kebanyakan dari PKL dalam hal
peningkatan kemitraan dengan dunia usaha terlihat jelas adanya kemistri di antara
para penjual dengan penyuplai bahan baku. Dalam peningkatan kemitraan dengan
dunia usaha hal ini yang dilakukan oleh PKL dengan tujuan agar supaya para PKL
mempunyai jaringan serta membangun relasi maupun kepercayaan pada setiap
pedagang/penyuplai bahan baku.
5.3. Refleksi Pemberdayaan PKL
Pemerintah Kota Salatiga sudah berusaha untuk melakukan pemberdayaan
kepada para PKL di Lapangan Pancasila. Berbagai strategi pemberdayaan sudah di
coba oleh Pemerintah, seperti yang termuat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun, strategi-strategi tersebut masih belum mampu
membuat para PKL di lapangan Pancasila menjadi lebih berdaya dalam melakukan
usaha dagangnya.
Para PKL di lapangan Pancasila sendiri, masih merasa belum memahami
strategi-stragei pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah kepada mereka,
sebagaimana termuat dalam Perda Nomor 4 tahun 2015. Hal ini terlihat dari
banyaknya PKL yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan isi Perda No.4
tahun 2015. Hal inilah yang bisa membuat strategi pemberdayaan yang dilakukan
pemerintah sulit diwujudkan. Sebab, jika para PKL tidak cukup memahami isi perda,
25
maka mereka pun tidak mampu memberi saran mengenai apa yang sebenarnya
mereka butuhkan.
Penjelasan di atas bisa terlihat ketika PKL di Lapangan Pancasila mendapat
bantuan modal, yaitu gerobak dan tenda. Para PKL hanya memahami bahwa modal
yang diberikan Pemerintah tersebut adalah bagian dari kewajiban yang harus
dilakukan pemerintah, tetapi, para PKL tidak menyadari bahwa hal itu sebenarnya
merupakan usaha pemerintah untuk membuat mereka menjadi berdaya, melalui
strategi peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi permodalan dan fasilitasi
bantuan dagang. Akhirnya, para PKL di Lapangan Pancasila pun hanya sekedar
membenarkan apa yang sudah dan belum dilakukan pemerintah kepada mereka.
Namun, mereka tidak bisa menyarankan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.
Padahal, banyak para PKL yang merasa bantuan usaha dan penyuluhan yang
dilakukan pemerintah, tidaklah cukup menjadikan mereka berdaya. Mereka juga ingin
usaha dagangnya di promosikanmelalui Peningkatan kemampuan berusaha,
memberikan Fasilitasi akses permodalan, meningkatkan hasil produksi, serta
Pembinaan dan bimbingan teknis.
Selain hal di atas, usaha pemberdayaan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota
Salatiga juga masih belum terlaksana sepenuhnya. Masih ada beberapa strategi yang
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga belum memberikan perhatian penuh
untuk memberdayakan para PKL di Lapangan Pancasila. Karena strategi
pemberdayaan Pemerintah kepada para PKL baru sebatas fasilitas bantuan sarana
dagang, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis. Sedangkan
fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan,pengembangan jaringan dan promosi,
serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha, diketahui masih belum
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota salatiga. Padahal, untuk bisa berdaya, para PKL
harus mampu mengembangkan usahanya melalui perluasan jaringan dan promosi
barang dagangannya, serta mampu menjalin kemitraan dengan usaha lain. Akan
tetapi, hal ini masih sangat jauh dari harapan yang dinginkan.