BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pentingnya Infrastruktur Jalan Raya dalam Pemerataan Pembangunan di

Kabupaten Nunukan

Infrastruktur jalan raya hingga saat ini merupakan salah satu kebutuhan utama

masyarakat dalam membantu akses transportasi khususnya. Penggunaan kendaraan bermotor

dan non-bermotor sebagai alat transportasi darat, tentu membutuhkan jalur transpotasi seperti

infrastruktur jalan raya yang baik agar mempermudah akses, menghemat waktu dan biaya.

Beberapa faktor yang menurut penulis penting adanya infrastruktur jalan raya dalam

proses pemerataan pembangunan yakni; Pertama, dengan adanya infrastruktur jalan raya yang

memadai maka proses pemerataan pembangunan akan lebih mudah, hal tersebut dikarenakan

akses kendaraan pengangkut bahan pembangunan tidak lagi melalui jalan raya yang rusak, atau

bahkan tidak ada akses jalan menuju wilayah tujuan karena kondisi wilayah yang sebagian

besar terdiri dari pegubungan dan sungai. Kedua, dengan adanya inrastruktur jalan raya yang

memadai maka proses pemerataan pembangunan akan mengalami penghematan waktu. Faktor

penghematan waktu yang dimaksud adalah proses pelebaran pembangunan diwilayah yang

sulit dijangkau transportasi seringkali memkan waktu karena susahnya akses untuk mencapai

wilayah tujuan, sehingga dengan adanya infrastruktur jalan raya yang baik maka waktu yang

ditentuka dan perencanaan pembangunan dapat diminimalisir karena akses menuju wilayah

pekerjaan tidak lagi memiliki hambatan. Ketiga dengan adanya infrastruktur yang memadai

akan membantu penghematan biaya dalam pemerataan pembangun. Proses pembangunan tentu

memerlukan rincian biaya pembangunan yang telah disepakati sesuai anggaran yang di

keluarkan DPR pada rapat anggaran tahunan. Penghematan biaya yang dimaksud adalah biaya

jasa angkut bahan pembangunan seringkali meningkat akibat jarak dan kondisi wilayah yang

buruk dan tidak ada akses jalan raya yang memadai.

Faktor-faktor diatas dilihat sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Nunukan,

Kalimantan Utara. Buruknya infrastruktur di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

berdampak pada keterlambatan pembangunan yang berakibat pada masyarakat di Kabupaten

Nunukan. Kehidupan masyarakat di sekitar perbatasan Kabupaten Nunukan terlihat jauh dari

kemajuan dibanding wilayah perbatasan seperti di Nusa Tenggara Timur.

Secara teoritis, fenomena di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dapat dilihat

menggunakan Teori lokasinya, von Thünen terdapat dua asumsi, sebagai berikut :

Wilayah sangat jauh dari kota dan wilayah pertanian sebagai wilayah belakang

(hinterland), disebut sebagai keadaan terisolir (isolated state).

Dapat dikaitkan bahwa akses dari Kabupaten Nunukan ke wilayah lain terlihat

sangat jauh dan sulit. Tentu hal tersebut dikarenakan banyak pertimbangan masyarakat.

Akibatnya, masyarakat dianggap terisolir karena susah untuk menjangkau kemajuan-

kemajuan yang ada di luar Kabuapten Nunukan. Adanya kemungkinan kondisi wilayah

juga merupakan salah satu faktor pertumbuhan pembangunan menjadi lambat karena

kondisi topografi wilayah Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan sebagian besar

terdiri dari wilayah poegunungan dan perairan.

Wilayah yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perairan (sungai)

mampu mempengaruhi proses pertumbuhan wilayah. Letak setiap kecamatan di

Kabupaten Nunukan yang di kelilingi pegunungan dan perairan (sungai), tentu

membuat proses pembangunan menjadi sulit, karena kondisi wilayah yang susah

ditempuh. Untuk membawa alat berat dalam proses pembangunan membutuhkan

transportasi angkut yang besar seperti misalnya contener, kapal barang yang tentu

membutuhkan luas wilayah sungai yang cukup besar. Akan tetapi berbedah dengan

kondisi di Kabupaten Nunukan, dimana setiap sungai hanya bisa dilewati oleh ketinting

atau perahu sampan dengan mesin kecil. Kondisi ini menyukitkan proses pembangunan

di Kabupaten Nunukan yang berdampak pada keterisolasian.

Besar harapan dengan adanya perbaikan infrastruktur jalan raya menjadikan

masyarakat yang berada di Kabupaten nunukan tidak lagi terbelakang dan lebih mudah

untuk bepergian keluar Kabupaten Nunukan.

Fasilitas pengangkutan sederhana, sehingga berat barang menentukan biaya

(cost).Akibat dari kondisi tersebut, biaya hidup di Kabupaten Nunukan meningkat

pesat, biaya makan sehari-hari di Kabupaten Nunukan lebih mahal ketika kita

berada di NTT bahkan Papua. Ini semua terjadi karena biaya jasa angkut yang

meningkat akibat kondisi jalan raya yang masih buruk sehingga semua akses

melalui sungai dan laut.

Tabel 5.1 Sampel biaya hidup di Kabupaten Nunukan

Fasilitas Jenis Kebutuhan Biaya

Makanan

(50% n

makanan di

impor dari

Malaysia)

Nasi telur

Gorengan

Bakso

Es Teh

Aqua sedang

Roti ukuran sedang

Rp. 10.000

Rp. 2.000

Rp. 15.000

Rp. 5.000

Rp. 5.000

Rp. 15.000

Transportasi Angkutan Umum (angkot)

Speedboat

Ketinting (Perahu Kecil)

Rp. 10.000 (jarak dekat)

Rp. 50.000 (jarak sedang-

jauh)

Rp. 220.000 (ke tarakan)

Rp. 2 jt (Lumbis)

Rp. 300-500ribu

(tergantung jarak)

Penginapan Motel

Hotel

Harga motel mulai dari

Rp. 90.000 sampai

seterusnya, besar biaya

tergantung lokasi, dan

bisaanya hotel memiliki

harga standar mulai dari

Rp.200.000

*Sumber : Data primer ketika melakukan penilitian

*Keterangan : Untuk transportasi tidak ada aturan daerah yang ditetapkan

Ketika penulis melakukan penilitian langsung di Kabupaten Nunukan beberapa perihal

memang membuat peneliti merasa aneh, pasalnya biaya transportasi dan bahan makanan sangat

mahal jika dibandingkan ketika penulis berada di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Biaya

angkutan umum (angkot) menjadi hal yang paling fenomenal di Kabupaten Nunukan, dengan

harga kisaran sekali jalan Rp. 50.000,-. Sangat berbanding jauh ketika kita berada di luar negeri

dengan penggunaan mata uang asing sekalipun jika di convert tidak akan sampai harga di

Kabupaten Nunukan. Hal tersebut membuat jasa angkutan umum jarang sekali di pakai ketika

bepergian. Masyarakat yang datang dari kalangan mampu akan menggunakan kendaraan

pribadi dibanding mengggunakan jasa angkutan umum. Saat di teliti lebih dalam ternyata yang

membuat biaya lebih mahal yang pertama, jarak tempuh yang sulit maka kendaraan butuh

biaya service atau perbaikan yang lebih besar dan hal tersebut telah di kalkulasikan secara lebih

matang oleh pemilik angkutan umum. Kedua, bahan makanan di impor dari Malaysia memiliki

harga lebih murah dibanding yang di beli dari pulau jawa sebagai penyedia bahan baku terbesar

di Indoneisa. Saat penjual mengimpor barang dari Malaysia, maka barang jualan akan lebih

murah dikarenakan jarak tempuh yang lebih dekat sehingga biaya jasa angkut rendah, berbeda

ketika dibeli dari pulau jawa yang masih dalam wilayah Indonesia.

Beberapa wilayah kecamatan di Nunukan sangat kritis dalam pembangunan, bahkan

biaya yang penulis lampirkan sangat berbeda jauh ketika kita berada di wilayah Lumbis Ogong

dan seluruh wilayah Sebatik. Pembiayaan diwilayah Sebatik dan Lumbis Ogong sangat mahal

dikarenakan susahnya akses untuk masuk ke wilayah tersebut. untuk masuk ke wilayah Lumbis

dan Lumbis Ogong dalam satu hari kita dapat menghabiskan biaya sebesar Rp. 3000.000,-

sudah termasuk biaya transportasi dan penginapan walaupun harus tinggal di tempat yang tidak

sesuai dan berbeda dengan di Pulau Sebatik untuk akses menuju pulau biaya standar Rp.

220.000 menggunakan speedboat namun pembangunan sama sekali belum ada, hal tersebut

yag disaksikan langsung oleh peneliti dikarenakan ketika pergi ke pulau Nunukan maka akan

melewati pulau Sebatik.

Kekurangan yang dilihat bukan pada potensi tidak ada, namun berada pada level

keterbatasan daya jangkau. Kembali lagi seperti pembahasan diawal, sebenarnya pembangunan

infrastruktur terkhususnya jalan raya sangat dibutuhkan. Untuk memenuhi segala kekurangan

selalu melalui proses, dan proses selalui membutuhkan jalan. Bukan hanya jalan pikiran namun

jalan raya yang baik belum dipenuhi secraa keseluruhan. Hal ini yang memperlambat lajur

pembangunan di Kalimantan. Masalah pembangunan yang paling krusial adalah akses

transportasi yang mengacaukan seluruh perputaran kebutuhan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Akses transportasi yang buruk sampai membuat keadaan dan kondisi di wilayah ini susah dan

jarang diekspos. Peneliti memiliki keinginan untuk mengekspos semua kebutuhan yang

dibutuhkan namun banyak sekali kenyataan yang tidak dituangkan media mengenai

kekurangan yang ada di Kabupaten Nunukan. Masyarakat yang tinggal di Sebatik memang

lumayan banyak berbeda dengan di Lumbis. Namun, karena akses ke dalam yang masih

menggunakan perahu kecil dan hanya bisa jalan kaki atau motor trel maka biaya hidup di Pulau

Sebatik juga menjadi sangat mahal.

Menurut seorang narasumber Kak Heri, sebagaifoluntir guru Indonesia Pintar berusia 26

tahun, bahwa memang wilayah dari Lumbis sampai Lumbis Ogong memiliki perekonomian

yang memang cukup rendah, hal ini memang dikarenakan masih banyak yang mengandalkan

perkebunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi ada juga yang sudah PNS (Kepala

Sekolah, Kepala Desa, Lurah, Camat, Guru hanya beberapa) sehingga angka kemiskinan masih

lumayan. Selain itu, memang pendapatan masyarakat tidak sebanding atau berbanding miring

dengan harga kebutuhan yang bisa dikatakan mahal bahkan bensin Rp. 10.000-, /ltr jadi

lumayan susah, menurut Kak Heri. Selain perekonomian pembangunan infrastruktur

terkhususnya jalan raya juga masih rendah, sebagian sudahdikerjakan dan sebagian masih

belum terhubung sehingga masyarakat masih lebih memilih menggunakan perahu kecil, jalan

yang sudah dibangun hanya di beberapa titik bahkan, di Kecamatan Lumbis jalan yang

dibangun baru sampai desa lintong masih dalam proses dan belum beraspal, hanya tanah merah

yang membentuk seperti jalan yang sering dilalui.Beberapa pembangunan jalan juga memang

dihentikan, dikarenakan kondisi geografis di Kec. Lumbis hingga ke Lumbis Ogong yang

memang terdiri dari pegunungan dan sungai, sehingga kelihatannya sangat sulit untuk

ditempuh baik dalam memasukan bahan maupun alat berat yang nantinya digunakan dalam

proses pembangunan.

Fakta yang terjadi menurut narasumber bahwa masih banyak masyarakat yang hanya

berkebun, bertani dan bahkan tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari pembangunan infrastruktur

jalan raya yang masih buruk maka hambatan dalam pengembangan menjadi sulit, konfirmasi

dari narasumber yang tinggal di Lumbis memang benar bahwa jalan masih buruk sehingga

banyak masyarakat yang pergi kemana-mana mencari alternatif laut, menggunakan perahu

kecil. Pentingnya infarstruktur jalan raya adalah sebagai akses atau jalur bagi pemilik usaha

untuk membuka Hasil penilitian memnunjukan bahwa akses jalan perlu dibangun sehingga

pemerintah bisa membuka pasar, sekolah, rumah sakit dan sekolah sebagai salah satu cara

untuk mengembangkan kualitas SDM dan memberikan lapangan pekerjaan bagi msayarakat

yang sebelumnya pengangguran.

Dengan demikian, Kabupaten Nunukan bisa lebih maju dan tidak terisolir lagi karena

sudah banyak kemajuan yang dapat mengidentifikasikan Kabupaten Nunukan sebagai salah

satu Kabupaten yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah. Selain itu, harga bahan bakar

dan kebutuhan lainnya bisa lebih mudah karena akses masuk ke Kabupaten Nunukan yang

sudah tergolong mudah.

5.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya sebagai upaya meminimalisir

Perpindahan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Malaysia

Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dilingkupi berbagai fenomena yang menarik

perhatian publik. Beberapa tahun terakhir media kalimantans kaltaranews, mengeluarkan berita

bahwa beberapa masyarakat Kabupaten Nunukan pindah mejadi warga negara Malaysia.

Fenomena ini tentu menarik perhatian masyarakat Indonesia dan dunia internasional, sehingga

mengundang pemerintah untuk menyikapi fenomena yang terjadi di Kabuapten Nunukan,

Kalimantan Utara.

Fenomena pindahnya Warga Negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Nunukan menjadi

Warga Negara Malaysia (WNM) bukan terjadi karena tidak ada penyebab, melainkan ada

beberapa faktor utama yang membuat WNI Kabupaten Nunukan memilih pindah menjadi

WNM. Beberapa WNI yang memilih pindah menjadi WNM disebabkan oleh keterlambatan

pembangunan di Kabupaten Nunukan sehingga tidak ada sarana untuk membantu, menunjang

keberlangsungan hidup di Kabupaten Nunukan. Beberapa sarana yang dimaksud seperti sarana

pendidikan yang masih kurang fasilitas, bantuan kesehatan yang masih minim, pasar yang

sederhana, lapangan pekerjaan yang masih minim sehingga tingkat kemiskinan masih tinggi,

dan satu yang utama menurut penulis adalah infrastruktur yang buruk sehingga sulit dijangkau

oleh pemerintah untuk membangun sarana lainnya yang memiliki kualitas rendah.

Pada bagian latar belakang penulisan, penulis melihat bahwa pindahnya WNI menjadi

WNM dikarenakan adanya akses yang lebih mudah untuk memperoleh sekolah yag lebih baik,

layanan kesehatan yang baik, lapangan pekerjaan dan standar kehidupan yang lebih layak yang

hanya dapat ditemukan jika WNI di Kabupaten Nunukan berpindah menjadi WNM. Tentu

semua ketertarikan itu dikarenakan pembangunan yang sudah maju di Malaysia, dan penulis

menjadikan pembangunan khususnya infrastruktur jalan raya sebagai alasan utama Kabupaten

Nunukan masih jauh dari kemajuan.

Namun, terdapat kemungkinan yang memberatkan pemerintah indonesia jika

pembangunan terus disepelehkan dan tidak ditindak lanjuti. Beberapa masalah yang pernah

dialami Indonesia seperti pengklaiman kain batik, dan pengklaiman pulau sipadan dan ligitan

menjadi bukti besar bahwa Malaysia dan Indoneisa sering menemui masalah terkait

kepemilikan inventaris negara. Perihal yang dimaksud penulis adalah sebuah ketakutan dimana

Malaysia kembali mengklaim salah satu wilayah di Indonesia akibat banyaknya warna negara

beridentitas Malaysia yang mendiami wilayah Indonesia akibat tidak adanya keterbukaan

kepemilikan identitas yang sah.

Pandangan dari pemikiran realisme kali ini tidak dikaitkan pada eksistensi perang yang

dilakukan, melainkan mengacu pada pemenuhan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat

Kabupaten Nunukan sebagai suatu alasan yang sering digunakan masyarakat untuk bisa

bertolak ke wilayah Malaysia, bahkan ada sebagian fenomena yang mana sejumlah masyarakat

pindah menjadi warga negara Malaysia demi memenuhi kepentingan mereka berupa

pemenuhan kebutuhan pokok.

Dalam hukum internasional Pasal 1 Konvensi Montevideo The Convention on Rights and

Duties of State of 1933 (Jawahir Thontowi, 2016 : 55):

“The State is a person of international law should phases the following qualifications:

Permanent Population; defined territory; legal government; and capacity to enter into

international relations with the other states.”

Hal tersebut dapat diterjemahkan negara sebagai pribadi hukum internasional harus

memiliki unsur-unsur sebagai berikut; Penduduk tetap; batas wilayah yang jelas; pemerintahan

yang legal; dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara-negara lain.

Dapat dikatakan bahwa keempat unsur ini saling berketergantungan untuk membentuk

kedaulatan suatu negara. Perihal yang menarik dari konsep kedaulatan, dimana untuk

membentuk sebuah negara, perlu adanya unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam hukum

internasional pada konvensi montevideo. Perlu dibenahi bahwa, apabila salah satu dari unsur

kedaulatan tidak terpenuhi maka negara tidak akan mendapat pengakuan dari dunia, atau resmi

sesuai hukum internasional yang berlaku.

Fenomena kepindahan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong tentu membuat negara,

pemerintah daerah dan Masyarakat Kabupaten Nunukan harus membenahi kekurangan yang

terdapat di wilayah tersebut sehingga bisa meminimalisir fenomena perpindahan warga negara.

Beberapa perihal yang kemudian menjadi alasan negara perlu meminimalisir perpindahan

dikarenakan konteks kedaulatan yang menjadi isu utama. Kedaulatan yang dipandang sebagai

harkat dan martabat negara kemudian melingkupi populasi penduduk, dengan sejumlah

masyarakat yang menjadi bagian dari pembentukan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. hal tersebut kemudian menjadi alasan utama mengapa negara perlu membenahi

fenomena perpindahan warga negara yang berpotensi pada ancaman kedaulatan di wilayah

Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Kondisi seperti ini tentu menimbulkan

kekuatiran yang besar bagi pemerintah Indonesia. Ketika kedaulatan populasi penduduk dalam

studi kasus masyarakat Kabupaten Nunukan, dari satu kecamatan akhirnya memilih pindah

menjadi warga negara Malaysia, maka pada akhirnya wilayah tersebut kosong dan unsur

kedaulatan populasi penduduk menghilang. Disitu keutuhan kedaulatan Indonesia hilang atas

wilayah kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan dan kondisi seperti ini akan memberi

celah bagi Malaysia untuk dapat membenahi kedaulatannya atas wilayah Lumbis Ogong tadi

dikarenakan wilayah tersebut diduduki oleh populasi penduduk bukan warga negara Indonesia

melainkan Warga Negara Malaysia.

Alasan dibalik perpindahan masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong menjadi warga

negara Malasya notabene hanya untuk memenuhi kebutuhan. Pilihan tersebut seperti pilihan

terbaik karena berbagai kekurangan yang terdapat di Kabuapten Nunukan. Sebagian dari

masyarakat Nunukan, bertolak ke Malaysia demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak

dengan pengeluaran yang tidak terlampau besar dibanding ketika berada di wilayah perbatasan

Indonesia, Kabupaten Nunukan.

Banyak dari masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik di wilayah perbatasan

Indonesia, namun semua itu sulit untuk didapat. Dilihat dari pertumbuhan pembangunan di

Kabupaten Nunukan, maka pengembangan kesejahteraan akan memakan waktu yang lama. Hal

tersebut dapat dianalisa dengan alur pemikiran bahwa, pembangunan jalan raya sebagai akses

jalur masuknya alat kerja dalam proses pembangunan hingga saat ini belum juga terselesaikan

dan jika kondisi ini masih tetap terjadi maka pembangunan yang dapat dilakukan di Kabupaten

Nunukan hanya tergolong pembangunan sederhana. Dengan begitu masyarakat hanya dapat

berupaya sebisa mereka.

Menurut narasumber Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Umboro

Hadi Suseno, berusia 40 tahun. Pembicaraan dengan narasumber meliputi adanya penggunaan

identitas kewarganegaraan ganda yang sering terjadi di wilayah perbatasan sebagai suatu upaya

individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pembicaraan dengan

narasumber terkait kepemilikan identitas ganda ini cukup intens namun pendataan secara

tertulis yang resmi sebagai bukti terlampir tidak ada dikarenakan beberapa alasan yang cukup

panjang. Penggunaan identitas kewarganegaraan ganda diwilayah perbatsan diakui memang

ada oleh narasumber selaku pengurus kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga

negara Indonesia, serta berbagai surat meliputi ijin tinggal sementara bagi WNI maupun WNA.

Narasumber berpendapat bahwa kepemilikan IC (Identiti Card) Malaysia memang ada dan

banyak, namun mereka sebagai pemerintah tidak ingin bila warga tersebut sampai dikenai

masalah. Lanjut narasumber, beberapa faktor meliputi kepemilikan IC yang pada dasarnya

memberatkan peerintah daerah untuk menjerat warga tersebut dengan ketentuan hukum yag

berlaku di Indonesia. Narasumber mengaku bahwa kepemilikan IC memang disengaja oleh

warga yang memiliki namun, hal tersebut dilihat dari motif atau alasan dibalik kepemilikan

identitas kewarganegaraan ganda. Wilayah yang baru, dengan masyarakat yang terus

bertambah, kebutuhan semakin meningkat namun, lapangan pekerjaan yang dimiliki masih

sangat minim, SDM rendah tentu menjadi faktor utama kepemilikan identitas kewarganegaraan

ganda. Narasumber berkata bahwa pemerintah daerah memang sudah membuat Perda

(Peraturan Daerah), namun hal tersebut juga demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tetap

menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendidikan yang dibantu relawan guru

Indonesiapintar dengan kontrak awal selama dua tahun, namun “mereka butuh pekerjaan” tutur

narasumber. Pekerjaan menjadi tujuan utama masyarakat di wilayah perbatsan khususnya

Sebatik dan Lumbis. Masyarakat yang sehari-hari hanya berkebun dan bertani membutuhkan

waktu yang lama dan tenaga ektra untuk mendapatkan uang sehingga akses lain juga dgunakan

identitas asing tersebut untuk bisa berdagang di pasar perbatasan milik Malaysia. Identitas

asing juga dimiliki untuk mempermudah dan mengamankan mereka untuk bertemu dengan

saudara mereka yang berada di wilayah kedaulatan Malaysia.

Menurut hasil penilitan bahwa adanya fakta bahwa warga Negara Indonesia memiliki

kepemilikan identitas ganda untuk bisa memudahkan akses, yang sama dengan akses adalah

pintu atau instrument yang dipakai untuk bisa memenuhi kepentingan. Tentu kondisi seperti

ini membuat kedaulatan Indonesia terancam. Bagaimana nantinya pemerintah kemudian

meminimalisir perpindahan dengan membangun atau menyediakan sejumlah kebutuhan yang

layak. Pembangunan infrastruktur jalanraya kemudian dilihat penulis penting karena

infrastruktur jalan raya adalah aksesnya. Dengan adanya upaya membangun jalan raya maka

pemerintah sedikit demi sedikit menutupi niat masyrakat untuk lebih dekat dengan Malaysia

yang secara hukum dapat memberikan ancaman berupa pengklaiman kepemilikan wilayah.

Kedaulatan Indonesia menjadi taruhan di wilayah perbatasan akibat kurangnya

ketersediaan akses yang menghambat masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan harian,

akibatnya banyak dari masyarakat Kabupaten Nunukan awalnya hanya bertolak sementara ke

Malaysia untuk bekerja, bersekolah, jual-beli di pasar, tentu kebisaaan ini membosankan bagi

setiap masyarakat jika harus terbangun dari negara lain kemudian pergi beraktifitas ke negara

lain kemudian kembali lagi. Lama kelamaan kebisaaan yang membosankan kemudian berubah

menjadi suatu ketertarikan yang berbeda dalam artian bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan

akan berpikir bahwa lebih baik menjadi warga negara Malaysia dan semua yang dibutuhkan

dapat terpenuhi lebih mudah.

Menurut wakil ketua Komisi II DPRD Nunukan, Niko Hartono dalam kabar media

Kompas, 20 juli 2016 bahwa warga memilih menjadi warga negara Malaysia karena kebutuhan

ekonomi, yang kemudian dikatakan lagi bahwa wajar saja masyarakat Nunukan mencari

kesejahteraan di tempat lain karena di Nunukan kesejahteraan mereka tidak terjamin, sehingga

dimintanya bantuan pembangunan kepada pemerintah Indonesia.

Keterlambatan pembangunan mampu memberikan dampak yang besar bagi kedaulatan

indonesia dalam hal perpindahan warga negara, sehingga dengan adanya pembangunan

infrastruktur jalan raya, maka perpindahan warga negara yang pernah terjadi dapat diminialisir.

Hal ini karena dengan adanya infrastruktur jalan raya yang baik pemerintah pusat dengan

mudah dapat membuka sekolah yang baik selain itu, rumah sakit dengan standar nasional,

karena jika dilihat sekolah dan rumah sakit menjadi sarana pokok yang kemudian diikuti

lapangan pekerjaan dan pasar.

Infarstruktur jalan raya sebagai salah satu akses utama untuk mengakses segala

kebutuhan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Menurut Bob Sugeng dalam

tulisannya megenai Studi dan Teori Hubungan Internasional, pemimpin terdahulu indonesia

mengambil dan mengeksplor konsep dasar pemikir realis seperti konsep kekuatan nasional,

kepentingan nasional, instrumen nasional dan lain-lain, dari sarjana Hubungan Internasional

asal Amerika H.J. morgenthau dan George F. Kennan (Bob Sugeng : 32). Kepentingan nasional

telah diutamakan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu Indonesia, namun hingga saat ini belum

terealisasikan karena berbagai macam kendala yang dihadapi.

Oleh karena itu, BNPP selaku instansi pemerintahan yang berwenang, harus bisa

melaksanakan pembangunan untuk mengantisipasi adanya kemungkinan warga Kabupaten

Nunukan yang pindah menjadi warga negara Malaysia dikarenakan alasan mencari

kepentingan akibat kepentingan nasional masyarakat tidak di prioritaskan di wilayah

Indonesia.

5.3 Peran BNPP dalam Pembangunan Jalan Raya di Kabupaten Nunukan

Keterbelakangan pembangunan di Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi prioritas

daerah, tetapi sudah merambat menjadi prioritas nasional. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

(BPPD) sebagai lembaga yang betugas mengelola pembangunan perbatasan di daerah

memerlukan bantuan Badan Nasional pengelola Perbatasan (BNPP) pada aras yang lebih tinggi

di ranah nasional, dalam membantu melancarkan pembangunan di Kabupaten

Nunukan.Wilayah perbatasan yang hendak dilihat sebagai gardah terdepan kemudian menjadi

prioritas bersama bangsa Indonesia melalui instansi berwenang dalam upaya membangun dan

mensejahterakan kehidupan di wilayah perbatasan.

Sesuai dengan misi dan tugas kerja yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, BNPP

memiliki tugas dan wewenang dalam membangun, menjaga dan melestarikan setiap wilayah

perbatasan darat dan perbatasan laut yang terdaftar dalam lokasi kerja BNPP.

PERPRES Nomor 12 Tahun 2010, BAB II Pasal 3 mengenai :

Menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;

Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;

Mengkoordinasi pelaksanaan;

Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara

dan kawasan perbatasan.

Sesuai ketetapan PERPRES Nomor 12 Tahun 2010, maka setiap program yang akan

dilaksanakan oleh BNPP harus sesuai dengan rancangan PERPRES yang telah dibuat. Namun,

kekurangan dalam pekerjaan tentu tidak dapat dipungkiri, beberapa hal perlu dikerjakan lebih

keras untuk mencapai tujuan kerja.

Pada bab sebelumnya penulis telah menjelaskan secara singkat program BNPP yang

sedang dalam tahap pekerjaan pembangunan batas wilayah di darat maupun laut. Hingga 2017

status kerja BNPP masih dalam proses, namun masyarakat mengaharapkan agar pembangunan

jangan lagi tertunda seperti yang dikerjakan di tahun 2015 kemarin. Pekerjaan pemerintah pusat

melalui BNPP dan Kemeterian pekerjaan umum yang tertunda, dapat menghambat kegiatan

masyarakat sekitar, sehingga perlunya koordinasi dan pemantauan yang baik antara lembaga-

lembaga terkait.

5.3.1 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya oleh BNPP

Sesuai dengan ketetapan PERPRES Nomor 12 Tahun 2010, mengenai Tugas dan

Wewenang BNPP yang di cantumkan kedalam lima tugas dan wewenang, maka BNPP

perlu menjalankan dan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah

disepakati.

Hingga 2018 setiap kebijakan pembangunan yang akan dikerjakan oleh BNPP

selalu memperhatikan porsi kerja. Alur pembagian kerja selalu terstruktur yang akan

ditentukan dan dibahas pada rapat tahunan sesuai waktu yang ditentukan. Dalam bidang

pembangunan infrastruktur, BNPP memiliki divisi sendiri yang mengatur setiap

kebijakan yang akan dikeluarkan. Deputi bidang pengelolaan infrastruktur kawasan

perbatasan sejauh ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang cukup memberikan

pengaruh dalam pembangunan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Nunukan.

Sesuai (Sinkronasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-

2020, Keterpaduan Pengembangan Kawasan denganIinfrastruktur PUPR, Pulau

Kalimantan : 16-23) BNPP mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya;

1) Arah Kebijakan Umum terkait lokasi-lokasi yang diprioritaskan BNPP untuk

menjalani proses pembangunan.

2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2016

3) Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan batas Wilayah Laut dan Udara

4) Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Batas mencakup lima tugas BNPP sesuai

PERPRES No. 12 Tahun 2010

5) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat

6) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Laut

7) Arah Kebijakan Kelmbagaan Pengelola Perbatasan

8) Program Prioritas yang akan dilaksanakan BNPP pada 2015

Untuk kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur jalan raya ada pada

kebijakan nomor lima (5), mengenai arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan

perbatasan darat. Pada kebijakan nomor lima, segala bentuk pembangunan di darat, mulai

dari SDM hingga pekerjaan fisik tetap dilaksanakan BNPP, dengan aturan kerja sesuai

dengan PERPRES No. 12 Tahun 2010.

Pada proses pengelolaan infrastruktur fisik maka kementrian PUPR akan

menindak lanjuti sebagai Kementrian/ Lembaga yang berwenang mengeksekusi program

yang telah direncanakan oleh BNPP. Begitu juga kementerian lainnya akan ikut serta

mengeambil bagiannya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5.3.2 Rancangan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya

yang di tetapkan oleh BNPP

Pada umumnya rancangan anggaran untuk kebutuhan pembangunan daerah akan

dibahas pada sidang bersama DPR RI dalam rapat rancangan anggaran tahunan yang akan

diikuti oleh pejabat dalam negeri yang berwenang. Begitu juga anggaran pembangunan

infrastruktur jalan raya akan dikalkulkasikan sesuai kebutuhan yang telah dirancangkan

oleh Kementerian PUPR pada rapat tersebut. Dana pembangunan daerah bisaanya

diperoleh dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahunan.

Segala kebutuhan akan dihitung melalui Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang telah

dibuat agar setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan.

Anggaran pembangunan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Nunukan telah

ditetapkan dalam rancangan APBD Kalimantan Utara dalam satu tahun dengan kalkulasi

sesuai kebutuhan proyek pembangunan. BNPP selaku badan yang ikut serta dalam

merancangkan kebutuhan anggaran di Kabupaten Nunukan, serta turut mengambil bagian

dalam menentukan besar kebutuhan tahun anggaran selanjutnya, sesuai program kerja

yang telah dirancangkan. Menteri Dalam Negeri Jahjo Kumolo sebagai kepala BNPP

menerangkan langsung dalam situs resmi BNPP bahwa, anggaran yang diperoleh BNPP

setiap tahun dipersiapkan sesuai rancangan anggaran sesuai program kerja yang akan

dijalankan pada tahun anggaran sanjutnya. Dilanjutkan, setiap anggaran yang dibutuhkan

akan dibahas bersama Komisi II DPR RI terkait penyampaian PAGU Indikatif

Kementerian/Lembaga Tahunan.

Tabel 5.1 Tabel Koordinasi Anggaran

*Sumber : Data Sekunder melalui, (bnpp.go.id dan Buku Kebijakan dan Mekanisme Penilaian DAK

Afirmasi 2018)

*Keterangan :

DAK = Dana Alokasi Khusus TP = Tugas Pembantuan

Dekons = Dekonsentrasi Subs = Subsidi Pembangunan

K/L = Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian Prov/Kab/ Kot =

Provinsi/Kabupaten/Kota

Sesuai tabel 5.2, dapat dilihat bahwa alur penyampaian dana program kerja

berjalan terkoordinasi dimana APBN yang ditetapkan akan dibagi sesuai kebutuhan yang

telah disepakati bersama, kemudian BNPP akan meneruskan anggaran tersebut kepada

setiap kementerian dan lembaga terkait yang bersangkutan. Kemudian anggaran APBD

didapat sesuai besar kebutuhan daerah provinsi yang dihitung berdasarkan pemasukan

daerah terhadap Negara, yang kemudian akan dibagi untuk lembaga-lambaga

pemerintahan seperti BPPD Provinsi misalnya, sesuai kebutuhan anggaran yang telah

dirancangkan. Begitu juga alurnya hinggga turun kepada APBD Kab/Kota dan

pembagiannya kepada instansi-instansi terkait seperti BPPD Kab/Kota. Anggaran yang

diperoleh akan terus dikontrol melalui pengawasan badan yang bertugas pada saat proses

pengevaluasian penggunaan anggaran pertahun agar tidak ada tindakan korupsi dalam

proses pelaksanaan.

Dalam (Pembukuan BNPP tahun 2016 : 27-28 poin E mengenai Rencana Kerja

dan Anggaran), menunjukan Anggaran yang diperoleh BNPP melalui APBN 2016

sebesar RP. 200.599.529.000.- (dua ratus miliar lima ratus Sembilan puluh Sembilan

ratus juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), dengan kalkulasi penggunaan

anggaran sesuai program dan kegiatan BNPP TA 2016 sebagai berikut;

Tabel 5.2 Pembagian Anggaran sesuai Program/Kegiatan BNPP Tahun Anggaran

2016

No. PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI

ANGARAN (Rp)

I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya BNPP

71.152.929.000,-

1. Pelaksanaan Dukungan Perencanaan,

Kerjasama dan Hukum

26.094.219.000,-

2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan,

Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran

45.058.710.000,-

II. Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan

Kawasan Perbatasan

129.446.600.000,-

1. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat 13.500.000.000,-

2. Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan

Udara

13.500.000.000,-

3. Pengelolaan Lintas Batas Negara 16.346.000.000,-

4. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Darat

12.800.000.000,-

5. Penataan Ruang Kawasan Perbatasan 17.700.000.000,-

6. Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan

Laut

12.800.000.000,-

7. Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan

Perbatasan

15.800.000.000,-

8. Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan

Kesra Kawasan Perbatasan

13.500.000.000,-

9. Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan

Kawasan Perbatasan

13.500.000.000,-

Jumlah 200.599.529.000,-

*Sumber : Pembukuan BNPP tahun anggaran 2016 : 27-28 poin E mengenai

Rencana Kerja dan Anggaran

Pada Tabel 5.2, terlihat untuk pengelolaan infrastruktur fisik kawasan darat yang

dikategorikan jalan raya salah satunya memiliki dana sebesar Rp.15.800.000.000,- (lima

belas miliar delapan ratus juta rupiah) untuk, 187 Kecamatan LOKRPI di 41 Kab/Kota

dan 13 Provinsi, yang salah satu diantaranya Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara

yang berbatasan dengan Malaysia.

Dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan raya, sesuai table 5.2 Kementerian

PUPR di bawah naungan BNPP mendapat angaran sesuai kebutuhan proyek

pembangunan infrastruktur jalan raya yang telah di rancangkan. Anggaran pembangunan

infrastruktur jalan raya yang di alokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), akan

diatur langsung oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

sesuai RAB yang telah direncanakan pada LOKPRI dengan jangka waktu kerja yang

disepakati. Secara langsung BNPP belum mengeluarkan jumlah anggaran yang

digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Nunukan. Hal

tersebut dikarenakan agenda RPJM BNPP masih dalam proses, sehingga segala bentuk

pembukuan tercetak belum bisa diakses oleh peneliti. Namun, beberapa media elektronik

terkemuka mendapati seberapa besar rancangan anggaran umum yang digunakan

pemerintah untuk membangun infrastruktur jalan raya.

Pada tahun 2017 melalui situs resmi detik.com, menteri ekonomi Sri Mulyani

menyatakan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan raya di

Kalimantan Utara salah satunya Kabupaten Nunukan sebesar Rp. 222 milyar, dengan

panjang jalan raya 847 kilimeter. Ditahun 2018 melalui media online tribun.news juga

mengeluarkan berita mengenai isi dari Peraturan Kepala BNPP RI Nomor 3 Tahun 2017

bahwa jalan parallel yang akan dibangun Kementerian PUPR di sepanjang perbatasan

Kalimantan Utara mencapai 127,58 kilometer dengan anggaran senilai Rp. 1,14 triliun.

Berdasarkan jumlah anggaran yang didapat adanya peningkatan jumlah anggaran untuk

pembangunan jalan raya di kabupaten Nunukan mulai periode tahun 2016 sebesar Rp.

15,8 miilar, kemudian ditahun 2017 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 222 miliyar,

kemudian ditahun 2018 dikeluarkan anggaran sebesar 1,14 triliun. Adanya peningkatan

anggaran proyek dikarenakan kondisi wilayah yang sulit dijangkau sehingga biaya

kehidupan di perbatasan Kalimantan Utara yang salah satunya Kabupaten Nunukan

sehingga kebutuhan anggaran pembangunan ikut meningkat.

Pada proyek pembangunan infrastruktur jalan raya di Lumbis Ogong tahun 2016

sempat mengalami kendala dan terhenti. Menurut, media online Kaltara.prokal

Kementerian PUPR mengenhentikan proyek dikarenakan alasan lingkungan sosial

karena msyarakat yang masih cukup kental dengan adat istiadat. Sehingga rancangan

waktu yang telah ditentukan harus bergeser karena kementerian PUPR perlu melakukan

pembersihan lahan adat bersama masyarakat sekitar. Selain itu juga dikarenakan lokasi

yang sulit karena sebagian besar terdiri dari pegunungan dan sungai. Oleh karena itu

Kementerian PUPR selaku pengeksekusi perlu mengulur waktu.

5.3.3 Bagaimana BNPP Melakukan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Raya dengan Kementerian PUPR

BNPP dalam cara kerjanya memiliki tiga deputi diantaranya; Deputi Bidang

Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan

Perbatasan, Deputi Pengelolaan Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasanyang dibagi

sesuai bidangnya masing-masing. Setiap deputi memiliki kewajiban menjalankan tugas

sesuai dengan visi dan misi BNPP yang tercantum dalam PERPRES No. 12 Tahun 2010.

Masing-masing deputi memiliki hubungan terstruktur dengan kementerian dan lembaga

terkait, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai salah satu

Kementerian dan Lembaga yang secara terkoordinir dilibatkan BNPP yang kemudian

secara terkoordinasi tergabung dalamDeputi Pengelolaan Bidang Infrastruktur Kawasan

Perbatasan.

Melalui kesepakatan pada rapat perencanaan kegiatan tahunan. Segala bentuk

program kerja sesuai dengan bidang Kementrian PUPR akan langsung ditindak lanjuti

sesuai rancangan kerja.Dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan raya,

Kementerian PUPR dan BNPP akan melakukan negosiasi sesuai rancangan kerja yang

telah dibuat agar semua kebutuhan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Pemantauan dari BNPP kepada PUPR juga terus dilakukan. Sehingga penggunaan

anggaran tahunan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Berikut hubungan PUPR

dan BNPP dalam mencapai kesepakatan kerja;

5.3.4 Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya oleh

BNPP

Proses pengevaluasian selalu dilakukan pada akhir program kerja, ketika sudah

selesai. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) agenda

pertama 2011-2015, BNPP kemudian mengeluarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang

dikeluarkan, sehingga masyarakat Indonesia bisa tahu sejauhmana tindakan BNPP dalam

menanggulangi perbatasan-perbatasan di Indonesia.

Dalam agenda BNPP sesuai RPJMN periode 2015-2019 segala bentuk koordinasi

dan pemfasilitasi terhadap pengawas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan,

pemantauan dan pengevaluasian di lokasi prioritas. Namun, hasil pengeavaluasian mulai

tahun 2015 sampai sekarang, belum masuk dalam pembukuan. Karena proyek program

kerja RPJM masih dalam proses dan pengawasan dan hasil-hasil evaluasi hanya akan

dibantu oleh media sebagai perpanjangan tangan.

Sesuai tabel 4.4 mengenai Lokasi Prioritas RPJM BNPP, hasil pengawasan hingga

saat ini masih dalam tahap proses pekerjaan. Namun, melalui (hasil rekapan tahunan

Penilaian DAK BAPPENAS Tahun 2018 di Kalimantan Utara : 17) masih tertinggal

dikarenakan beberapa alasan seperti wilayah yang masih terisolir, sarana prasarana

aksesibilitas yang masih rendah sehingga ditargetkan pada 2019 mendatang beberapa

program pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dapat terselesaikan.

BAB V5.1 Pentingnya Infrastruktur Jalan Raya dalam Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Nunukan5.2 Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya sebagai upaya meminimalisir Perpindahan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Malaysia5.3 Peran BNPP dalam Pembangunan Jalan Raya di Kabupaten Nunukan5.3.1 Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya oleh BNPP5.3.2 Rancangan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya yang di tetapkan oleh BNPP5.3.3 Bagaimana BNPP Melakukan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya dengan Kementerian PUPR5.3.4 Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Raya oleh BNPP