bab iv studio perencanaan kota
DESCRIPTION
Studio Perencanaan Kota RomanglompoaTRANSCRIPT
BAB IV
GAGASAN PENGEMBANGAN
A. Parameter Desain
a. Bangunan
1. KDB dan KLB
Koefisien Dasar Bangunan atau disingkat KDB adalaH angka perbandingan
(presentase) luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan dimana bangunan
tersebut direncanakan Dalam pengertian yang lebih mudah adalah batasan luas
lahan yang diperlukan untuk dibangun sedangkan Koefisien Lantai Bangunan atau
disingkat KLB adalah presentase jumlah luas lantai bangunan bertingkat terhadap
luas lantai dasar
Tujuan dilakukan KDB dan KLB supaya dalam lahan terbangun tetap terjaga
bidang alami, tidak terjaga bidang alami akan menjadi berbagai permasalahan
lingkungan seperti suhu panas, erosi, kualitas air menurun, Selain berperan sebagi
penyeimbang lingkungan, KDB dan KLB dapat pula diperankan sebagai sarana
audit terhadap retribusi IMB.
2. Kepadatan BangunanBerdasarkan SNI 03-2846-1992 tentang tata cara perencanaan kepadatan
bangunan lingkungan bahwa cara mengatasi kepadatan bangunan dengan
merencanakan perbandingan keseluruhan luas lahan yang tertutup bangunan dan
atau bangunan pada setiap peruntukan bangunan gedung bertingkat yang
berfungsi sebagai tempat tinggal/ hunian . Perencanaan kepadatan bangunan
lingkungan di tentukan dari koefisien luas dasar lantai bangunan koefisien luas
seluruh lantai bangunan terhadap lahan. Perbandingan penggunaan lahan adalah
penggunaan lahan 60% dari luas total lantai bangunan untuk ruang terbuka.
Tabel 4.1 : koefisisen dasar bangunan dan koefisien lantai banguan
KDB KLB Jumlah Tingkat Jumlah penduduk jiwa
34 1,105 3-4 1528
28 1,20 4-5 1667
25 1,25 5 1736
20,2 1,3 6-7 1847
17,5 1,375 7-8 1909
16 1,4 8-9 1944
15 1,42 9-10 1972
14 1,436 10-11 1995
13 1,45 11-12 2014
b. Infrastruktur
1. Jaringan Jalan
Lingkungan permukiman bahkan perumahan harus sediakan jaringan jalan
utuk pergerakan manusia dan kendaraan yang berfungsi sebagai akses untuk
penyelematan dalam keadaan darurat. Dalam jalan yang baik harus dapat
memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara
bermotor. Selain itu jalan harus didukung oleh ketersedian prsarana jalan, seperti
perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu lalu lintas, parkir dan lain-
lain.
Gambar 4.1 Deskripsi bagian-bagian jalanSumber : SNI 03-1733-2004 tentag sistem jaringan dan geometri jalan
Gambar 4.2 Potongan jalan menurut klasifikasi jalanSumber : SNI 03-1733-2004 tentag sistem jaringan dan geometri jalan
Jaringan jalan menurut SNI-03-6967-2003 Tentang persyaratan umum sistem
jaringan dan geometrik jalan perumahan adalah :
Tabel 4.2 Sistem Jaringan Jalan Perumahan
Hirarki Jalan Perumahan
Lebar perkerasan
(m)
Lebar
Bahu
(m)
Lebar jalur pejalan kaki
(m)
Lebar jalur hijau
(m)
Lebar
Saluran
Drainase
(m)
Lebar
Damaja
(m)
Lebar
Damija
(m)
Lebar
Dawasja
(m)
Lebar
Sempedan bangunan
(m)
Volume lalu lintas rata-rata (krnd/hari)
keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Lokal Sekunder 1 (LS 1)
3,0
4,5
6,0
7,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
9,0
9,5
11,0
12,0
16,0
16,0
16,0
16,0
4,0
4,0
4,0
4,0
10,5
10,5
10,5
10,5
<200
200-400
400-1000
1000-2000
-dianjurkan sempadan bangunan 12,5 m VLLR >1000 disediakan trotoar
Lokal sekunder II (LS II)
3,0
4,0
4,5
6,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
16,0
16,0
16,0
16,0
4,0
4,0
4,0
4,0
10,0
10,0
10,0
10,0
<200
200-400
400-1000
1000-200
VLLR >1000 disediakan trotoar
Lokal Se:kunder
III
(LS III)
3,0 1,0 1,5 1,0 1,0 7,0 12,0 3,0 7,0 <200
Catatan : Jika total luas lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan prasarana jalan kurang dari 20% dari luas lahan total seluruh area permukiman maka dimensi harus disesuaikan agar syarat minimum 20% luas lahan untuk prasarana jalan terpenuhi, dengan memperhatikan fungsi jalan dan volume lalu lintas yang akan ditampung oleh jalan.
2. Jaringan SampahSampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang
berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat
terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan
dibuang ke lingkungan.
Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan yang mengacu
pada yaitu :
a) SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah
perkotaan;
b) SNI 03-3242-1994 tentang Tata cara pengelolaan sampah di permukiman
c) SNI 03-3241-1994 tentang Tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan
akhir sampah.
Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak
sampah, bak sampah; tempat pembuangan sementara (TPS), dan tempat
pembuangan akhir (TPA)
Persyaratan, kriteria dan kebutuhan :
Distribusi dimulai pada lingkup terkecil RW, Kelurahan, Kecamatan hingga
lingkup kota
Tabel 4.3 Persyaratan, kriteria dan kebutuhan
Lingkup
Prasarana
Prasarana Keterangan
Sarana pelengkap Status Dimensi
Rumah (5 jiwa) Tong sampah Pribadi - -
RW
(2500 jiwa)
Gerobak sampah TPS 2 m3 Jarak bebas TPS
dengan
lingkungan
hunian minimal
30m
Gerobak
mengangkut 3x
semingguBak sampah kecil 6 m3
Kelurahan
(30.000 jiwa)
Gerobak sampah TPS 2 m3 Gerobak
mengangkut 3x
semingguBak sampah besar 12 m3
Kecamatan
(120.000 jiwa)
Mobil sampah TPS/TPA lokal - Mobil
mengangkut 3x
semingguBak sampah besar 25 m3
Kota (> 480.000
jiwa)
Bak sampah akhir TPA - -
Tempat daur ulang
sampah
-
3. Jaringan DrainaseDrainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi mengalirkan,
menguras, dan membuang air dari suatu kawasan atau lahan.
Sistem drainase permukaan jalan terdiri dari kemiringan melintang perkerasan
dan bahu jalan, selokan samping, gorong-gorong dan saluran penangkap.
Persyaratan-persyaratan dalam tata cara perencanaan drainase ini sebagai
berikut :
1) Perencanaan drainase harus sedemikian rupa sehingga fungsi fasilitas
drainase sebagai penampung, pembagi dan pembuang air dapat sepenuhnya
berdaya dan hasil guna
2) Pemilihan dimensi dari fasilitas drainase harus mempertimbangkan faktor
ekonomi dan faktor keamanan
3) Perencanaan drainase harus mempertimbangkan pula segi kemudahan dan
nilai ekonomis terhadap pemeliharaan sistem drainase tersebut.
4) Sebagai bagian sistem drainase yang lebih besar atau sungai-sungai
pengumpul drainase.
Dalam merencanakan drainase permukaan jalan dilakukan perhitungan debit
aliran (Q), perhitungan dimensi dan kemiringan selokan dan gorong-gorong.
Gambar 4.3 Sistem Drainase PermukaanSumber : SNI 03-3424-1994 Tentang Perencanaan drainase permukaan
c. DanauMenurut Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Kawasan
Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Strategi
dan arahan kebijaksanaan pengembangan kawasan lindung tersebut meliputi langkah-
langka h untuk memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup,
sebagaimana yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional, Pasal 6 ayat (1).
Pengelolaan ekosistem danau pada saat ini belum terpola berdasarkan pengaturan
dan perencanaan yang komprehensif, sehingga tidak menjamin kesinambungan fungsi
dan pemanfaatannya. Pengetahuan dan informasi tentang karakteristik danau juga
belum banyak difahami oleh pihak pengelola dan pengguna danau sehingga
pengelolaan danau dan pemanfaatan sumber dayanya kurang berwawasan ekosistem.
Oleh karena itu strategi pengelolaan ekosistem danau sebagai landasan penyusunan
program pengelolaanya adalah sebagai berikut:
1. Penataan, pengendalian dan pengembangan ekosistem danau: Pengelolaan
ekosistem danau oleh instansi pada Pemerintah Pusat dan oleh Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilakukan sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri
dari studi, penataan, serta perencanaan dan pelaksanan untuk keperluan
pengendalian dan pemulihan akibat kerusakan dan pencemaran ekosistem danau.
Penataan ekosistem danau dimulai dengan rencana induk dan penetapan tata
ruang ekosistem danau, yang meliputi ekosistem DAS dan DTA, ekosistem
sempadan serta ekosistem perairan danau. Meskipun pengelolaan dilakukan oleh
berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya, namun koordinasi dan komunikasi
antar instansi dan masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan kebijakan,
peraturan, penataan dan program rencana tindak.
2. Pengaturan, pengawasan dan penertiban ekosistem danau: Instansi pada
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota perlu melakukan pengaturan dan pelaksanaan penertiban pada
danau yang berada pada wewenangnya dan yang berada pada wilayah
pemerintahannya. Landasan suprastruktur peraturan perundang-undangan tersebut
diperlukan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk
penyusunan program kerja; serta diperlukan bagi masyarakat agar dapat
memanfaatkan sumber daya air danau secara baik.
3. Penyediaan sistem informasi ekosistem danau: Berbagai pihak yang
berkepentingan dengan pengelolaan ekosistem danau dan masyarakat pengguna
sumber daya danau memerlukan informasi tentang danau tersebut. Oleh karena
itu diperlukan pemantauan ekosistem danau yang dilaksanakan oleh instansi
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan
kewenangannya, dengan dukungan keahlian dan fasilitas laboratorium. Data hasil
pemantauan tersebut perlu dipublikasikan serta dikelola dalam bentuk sistem
informasi ekosistem danau, sehingga dapat diakses dengan mudah untuk
keperluan pengelolaan danau tersebut.
B. Konsep Arahan Perencanaan
a. Kawasan Terbangun
Dari total luas lahan sebesar 335 ha, lahan yang terbangun sebesar 5,78 % dengan
luas lahan 193.404 m2 terdiri dari 1.851 bangunan yang terbagi atas fungsi :
Hunian 93,52 % sebanyak 1.731 bangunan.
Industri 0,05 % sebanyak 1 bangunan.
Jasa 0,38 % sebanyak 7 bangunan.
Kesehatan 0,11 % sebanyak 2 bangunan.
Pelayanan umum 0,16 % sebanyak 3 bangunan.
Pendidikan 0,49 % sebanyak 9 bangunan.
Perdagangan 4,81 % sebanyak 89 bangunan.
Peribadatan 0,32 % sebanyak 6 bangunan.
Perkantoran 0,16 % sebanyak 3 bangunan.
Dari kawasan terbangun tersebut, penggunaan lahan untuk bangunan dengan fungsi
bangunan memiliki persentase terbesar. Bangunan fungsi hunian tersebut terbangun
secara menyebar atau sprawl sehingga mengakibatkan rendahnya kepadatan
bangunan.
Untuk permasalahan tersebut, maka konsep arahan pengembangan untuk kawasan
terbangun yaitu dengan membuat zonasi pemusatan kawasan permukiman, fasilitas
umum dan fasilitas sosial, serta kawasan untuk hunian mahasiswa. Konsep tersebut
untuk mengembangkan kawasan permukiman yang tertata dan tidak menyebar.
b. Lahan Kosong
Lahan kosong yang tersedia pada kawasan ini seluas 300 ha dari total luas lahan
335 hayang merupakan 91,7% dari total luas lahan. Terdapat beberapa lahan kosong
yang bisa dilakukan pengembangan.
Pengembangan lahan kosong diarahkan dengan konsep menyediakan ruang terbuka
publik ataupun untuk jalur hijau. Konsep pemanfaatan lahan kosong tersebut untuk
meningkatkan pemanfaatan lahan dengan menjaga kelestarian lingkungan untuk
menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan ramah lingkungan.
c. Permukiman Mahasiswa
Menyebarnya pembangunan bangunan untuk fungsi hunian dikarenakan oleh
beberapa faktor, salah satunya yaitu karena menjamurnya pembangunan hunian untuk
mahasiswa (rumah kost) karena letak kawasan permukiman yang strategis terhadap
letak Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Gowa.
Oleh karena itu, arahan perencanaan untuk permukiman mahasiswa diarahkan
dengan konsep memusatkan kawasan yang menunjang kebutuhan mahasiswa. Konsep
ini untuk meminimalkan penyebaran pembangunan rumah kost serta pembangunan
fasilitas-fasilitas kebutuhan mahasiswa yang terpusat.
d. Jaringan Infrastruktur
Permasalahan infrastruktur pada kawasan permukiman ini terdiri dari
permasalahan pada jaringan jalan, jaringan drainase, dan jaringan sampah.
Jaringan Jalan
Jaringan jalan yang tersedia yaitu jaringan jalan dengan jenis lingkungan
primer. Jenis bahan jalan yang berupa tanah bebatuan tidak memenuhi standar
jaringan jalan pada kawasan permukiman.
Konsep arahan pengembangan pada jaringan jalan yaitu menyediakan
jaringan jalan yang sesuai untuk kawasan permukiman dan memenuhi standar
jaringan jalan. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan infrastruktur jalan
agar pengguna jalan dapat merasa nyaman untuk menggunakannya.
Jaringan Drainase
Infrastruktur jaringan drainase yang tersedia pada kawasan permukiman ini
belum memenuhi standar jaringan drainase untuk kawasan permukiman.
Sebagian besar bentuk drainase pada kawasan lingkungan permukimann ini
hanya berupa galian dari tanah dengan kedalaman yang rendah.
Untuk memenuhi standar jaringan drainase pada kawasan permukiman ini
maka diarahkan konsep perencanaannya dengan mengembangkan drainase
yang sesuai standar berdasarkan bahan serta ukurannya. Pengembangan
jaringan drainase ini untuk melancarkan saluran pembuangan di kawasan
permukiman agar tidak terjadi pemampatan saluran pembuangan.
Jaringan Persampahan
Pada kasawan permukiman ini tidak tersedia tempat pembuangan sampah
sementara sehingga masyarakat membuang sampah hanya pada lahan kosong
atau ilegal dumpling serta melakukan pembakaran sampah. Hal tersebut
karena kurangnya infrastruktur persampahan pada kawasan permukiman ini.
Sehingga konsep arahan pengembangan untuk jaringan persampahan yaitu
denga mengembangkan penyediaan tempat sampah sementara (TPS) untuk
radius pencapaian sesuai standar. Konsep ini bertujuan untuk memudahkan
pengangkutan dan pengolahan sampah pada kawasan permukiman.
e. Danau
Danau yang terletak pada kawasan ini belum dimanfaatkan dan dibuatkan
peraturan yang jelas. Terdapat beberapa warga yang memancing ikan di danau di
siang hari menjelang sore hari.
Arahan konsep pengembangan pada danau yaitu dengan menyajikan peraturan-
peraturan yang jelas mengenai garis sempadan danau yang hanya bisa dimanfaatkan
untuk penggunaan lahan tertentu. Konsep arahan ini bertujuan untuk menjaga
kelestarian danau dan pengembangkan potensinya.
C. Perencanaan Kawasan
a. Kawasan Permukiman baru
Perencanaan kawasan permukiman baru berdasarkan atas konsep kawasan
terbangun dan permukiman mahasiswa. Pengembangan kawasannya yaitu dengan
memusatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, bangunan fungsi hunian, serta
kawasan mahasiswa.
Pemusatan fasilitas umum dan fasilitas sosial bertujuan untuk meningkatkan
penggunaan lahan dan meningkatkan aksesibilitas agar memudahkan pencapaian
fasilitas pelayan umum maupun pelayanan sosial.
Pemusatan fungsi bangunan hunian bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan
kehidupan masyarakat di kawasan permukiman agar tidak terganggu dengan aktifitas
pelyanan umum.
Pemusatan kawasan mahasiswa dilakukan pengembangan dengan membuat zonasi
khusus mahasiswa yang dilengkapu dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang
kebutuhan mahasiswa sehingga meminimalkan terjadinya penyebaran pembangunan
rumah kost di kawasan permukiman.
b. Kawasan Ruang Terbuka
Perencanaan kawasan ruang terbuka dengan mengacu konsep arahan pada lahan
kosong yaitu dengan memaksimalkan pemnfaatan lahan kosong dengan penghijauan
untuk menciptakan lingkungan yang sehat.
Ruang terbuka publik yang dikembangkan yaitu dengan membuat konsep
penghijauan pada jalur jalan sehingga menghasilkan jalur hijau dan dapat menjadi
jalur pedesrian yang nyaman digunakan oleh pejalan kaki pada lingkungan
permukiman.
c. Jaringan Infrastruktur
a. Jaringan Jalan
Untuk jenis jalan pada kawasan permukiman terdiri atas jenis jalan lokal
sekunder dan jalan lingkungan. Untuk memenuhi standar jaringan jalan pada
kawasan permukiman pengembangan jaringan jalan dengan membuat jalan
berbahan paving blok atau dapat pula berbahan aspal.
Ukuran lebar jalan unuk jenis jalan lokal sekunder yaitu terdiri dari : 3-7
meter perkerasan jalan yang digunakan untuk kendaraan motor atau mobil, 0,5 –
2 meter untuk bahu jalan serta jalur pedestrian 1,5 meter.
b. Jaringan Drainase
Jaringan drainase pada kawasan perumahan atau permukman berjenis terseier.
Dengan kemiringan 2 % dengan kedalaman 30 cm dan berupa drainase terbuka
ataupun tertutup yang terbuat dari bahan tanah liat ataupun beton.
c. Jaringan Sampah
Kawasan permuhan dan permukiman diperlukan adanya tempat sampah
pribadi untuk setiap rumah dan tempat sampah sementara (TPS) yang melayani
setiap RW dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa.
Bentuk tempat sampah sementara berupa gerobak sampah ataupun bak sampah
dengan dimensi 2 – 6 m3. Tempat sampah sebaiknya terdiri dari pemilahan
sampah agar lebih mudah pengangkutan dan proses pengolahannya oleh
masyarakat sekitar ataupun oleh petugas kebersihan.
Gambar 4.4 Contoh pemilahan jaringan sampah di TPS Sumber : http://sampahmasyarakatatcitahatischool.blogspot.com 2013
d. Danau
Untuk menjaga ekosistem danau, beberapa sasaran untuk pengembangan kawasan
danau dapat dilakukan dengan :
1. Program pengelolaan ekosistem perairan danau
Program pengelolaan ekosistem danau tersebut mencakup berbagai
kegiatan, antara lain sebagai berikut :
1) Studi inventarisasi dan pengukuran danau
2) Penyusunan tata ruang atau zonasi lahan sempadan dan perairan danau
3) Penyusunan tata guna air danau
4) Penentuan status trofik
5) Penentuan baku mutu air
6) Penentuan daya tampung beban pencemaran air
7) Konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati
8) Penertiban budidaya perikanan keramba jaring apung (KJA)
9) Penertiban penangkapan ikan endemik
10) Penertiban introduksi jenis dan asal benih ikan dari luar danau
11) Pengembangan program pembinaan dan percontohan perikanan ramah
lingkungan
12) Pengendalian tumbuhan air
13) Penentuan luas, zona dan jenis tumbuhan air pada danau prioritas
14) Pemanfaatan tumbuhan air untuk bahan baku kerajinan dan produksi,
pembuatan biogas dan kompos
15) Penertiban transportasi air untuk pencegahan tumpahan dan buangan bahan
bakar minyak
16) Sistem perizinan kegiatan pada danau atau yang berkaitan dengan danau
2. Pengelolaan Ekosistem Lahan Sempdan Danau
a) Status Lahan Sempadan Danau
Status kepemilikan dan permukiman pada lahan di daerah garis
sempadan danau menyebabkan sulitnya merencanakan dan melaksanakan
program konservasi danau, mengingat pada zona tersebut telah dihuni
penduduk sejak lama bersama dengan berbagai kegiatan mata pencarian
mereka. Daerah garis sempadan telah dihuni secara permanen, sedangkan
lahan sempadan telah dikelola untuk persawahan dan kebun musiman pada
waktu danau surut.
b) Sabuk Hijau Daerah Sempadan Danau
Pemulihan ekosistem danau yang rusak akan terlaksana dengan baik
apabila disertai juga dengan penertiban lahan daerah sempadan danau.
Penertiban bangunan pada daerah sempadan danau merupakan upaya yang
berat, diperlukan ketegasan pemerintah daerah dan pengertian serta
kepatuhan masyarakat.
Tata ruang danau yang disusun harus meliputi zonasi dan perencanaan
daerah sempadan danau sebagai zona perlindungan ekosistem perairan
danau. Dalam upaya melindungi atau menyelamatkan badan airnya,
sempadan perairan danau harus dipertegas. Pembuatan batas alami berupa
tanaman keras sebagai ”green belt” (sabuk hijau) akan dapat memenuhi
keinginan yang dimaksud.