bab iv hasil penelitian dan pembahasan a. deskripsi ... · tahun 2004 berlangsung pemilihan umum...
TRANSCRIPT
86
90
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Lombok Timur merupaklan salah satu Kabupaten yang terdapat di
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagaimana diketahu bahwa NTB terdiri dari
dua Pulau yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Kabupaten Lombok Timur
sendiri berada dipaling Timur Pulau Lombok yang menjadi tempat berlangsungnya
penelitian ini. Deskripsi Kabupaten Lombok Timur ini memuat berbagai gambaran
tentang Lombok Timur secara menyeluruh mulai dari sejarah Lombok Timur, logo
dan penjelasannya, kondisi geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan,
pertanian, perikana, industri, perdagangan, perhubungan, komunikasi, pariwisata,
seni budaya dan olahraga, serta pendapatan regional. Gambaran menyeluruh
mengenai berbagai kondisi tersebut diperoleh peneliti dari dokumen BPS Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2013 dan juga didapat peneliti dari berbagi sumber baik itu
dari hasil wawancara, analisis dokumen, serta observasi langsung. Untuk lebih
jelasnya gambaran mengenai Lombok Timur dijelaskan di bawah ini:
1. Sejarah Kabupaten Lombok Timur
Pada masa penjajahan Belanda Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu
wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status Karesidenan dengan ibukota
Singaraja berdasarkan Staabtlad Nomor 123 Tahun 1882 kemudian berdasarkan
Staatblad Nomor 181 tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok
ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda.
Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895
dimana Lombok diberikan status “Afdeeling” dengan Ibu Kota Ampenan. Dalam
afdeeling ini Lombok dibagi menjadi dua Onder Afdeeling yaitu Onder Afdeeling
Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder Afdeeling
Lombok Barat dengan Ibu Kota Mataram, masing-masing Onder Afdeeling
diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir).
91
Untuk Lombok Timur dibagi menjadi 7 wilayah kedistrikan yaitu
Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat
pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden
Wirasasih dan Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 Ibu Kota
Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong. Selanjutnya dengan Staatblad
Nomor 248 tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap Afdeeling Lombok
yang semula 2 menjadi 3 Onder Afdeeling yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah
dan Lombok Timur. Untuk Onder Afdeeling Lombok Timur terdiri dari 4
kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya. Dalam
perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 distrik yaitu:
1. Rarang Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin
2. Rarang Timur dengan ibukota Selong dipimpin oleh Lalu Mesir
3. Masbagik dengan ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa
4. Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin oleh Mamiq Mustiarep
5. Pringgabaya dengan ibukota Pringgabaya dipimpin oleh L. Moersaid
Seiring dengan terbentuknya daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara
Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka dibentuk pula 6
(enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Secara
yuridis formal maka daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada
tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor
64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Pembentukan
daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan
diangkatnya seorang pejabat sementara Kepala Daerah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan
sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H.M. Djafar terhitung
1 Nopember 1958.
Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka
selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun PJS Kepala Daerah harus sudah
membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang
definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959 DPRD
92
Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim
dan Ratmawa.
Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur
dengan keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan
mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala Daerah yang kemudian mendapat
persetujuan pemerintah pusat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor UP.7/12/41-1602 tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L. Muslihin
Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama sebagai hasil pemilihan oleh
DPRD Tingkat II Lombok Timur. Jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember
1966. Sejalan dengan pemerintahan di daerah maka berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB tanggal 16 Mei 1965 Nomor
228/Pem.20/1/12 diadakan pemekaran dari 5 distrik menjadi 18 distrik
(Kecamatan) yang membawahi 73 desa, yaitu Kecamatan Selong, Dasan Lekong,
Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok, Sikur,
Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya,
Sambelia dan Terara. Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/37-
1702 tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir dan diganti
oleh Rahadi Tjipto Wardoyos ebagai pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus
1967. Selanjutnya dengan SK Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 tanggal 15
Agustus 1967 diangkatlah R.Roesdi menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lombok Timur yang definitif.
Pada masa pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat alat kelengkapan
Pemerintah Daerah yaitu Badan Pemerintah Harian dengan anggota H.L.Moh.
Imran, BA, Mustafa, Hasan, L. Fihir dan Moh. Amin. Pada periode ini atas
pertimbangan efisiensi dan rentang kendali pengawasan serta terbatasnya sarana
dan prasarana maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18
menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak,
Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya dan Sambelia.
Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda/7/18/15-470
tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH Tingkat
93
II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, kedudukan Bupati
dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada periode ini dibentuk
Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai pelaksana UU Nomor 5 tahun 1974.
Pemerintah kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa
berjumlah 96 dengan rincian desa swakarsa 91, swadaya 2 dan swasembada 3
desa. Jumlah dinas 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Perikanan, Perkebunan,
Kesehatan, PU dan Dispenda sedangkan instansi vertikal 19 buah.
Perkembangan selanjutnya yaitu pada periode 1979-1988 Bupati KDH
Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Saparwadi yang ditetapkan melalui SK
Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.7/4/31 tanggal 7 Februari 1979, jabatan ini
dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum waktunya karena meninggal
dunia 13 Maret 1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari Moh.
Amin kepada Drs. L. Djafar Suryadi. Oleh karena meninggalnya Saparwadi maka
oleh Gubernur NTB Gatot Suherman menunjuk Sekwilda H. L. Djafar Surayadi
sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor 314 tahun
1987 tanggal 21 Desember 1987.
Kemudian dengan keputusan DPRD Nomor 033/SK.DPRD/6/1988, DPRD
berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah yaitu Abdul Kadir dengan 36 suara,
H. L. Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian maka
Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK
Mendagri Nomor 131.62-556 tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai
tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. Djafar
Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik 23 Nopember 1989.
Periode berikutnya tahun 1993-1998 Bupati Lombok Timur dijabat oleh
Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.6-608
tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik 28 Juli 1993. Pada masa kepemimpinannya
dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat
Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini H.L. Fikri
selaku Sekwilda ditarik ke Propinsi untuk sementara menunggu Sekwilda yang
94
definitif ditunjuklahMoch. Aminuddin,BA Ketua BAPPEDA saat itu sebagai
Pelaksana Tugas Sekwilda sampai dengan dilantiknya H. Syahdan,
SH.,SIP. sebagai Sekwilda definif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor
862.212.2-576 tanggal 8 Februari 1996.
Ditengah situasi Negara yang sedang dilanda berbagai krisis dan
berhembusnya era reformasi yang ditandai berhentinya Soeharto sebagai Presiden
RI pada bulan Mei 1998, bulan Agustus 1998 DPRD Dati II Lotim berdasarkan
hasil Pemilu 1997 megadakan pemilihan Bupati Lombok Timur masa bakti 1999-
2003. Tiga calon Bupati saat itu adalah H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, Achman
Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH.,SIP. Dalam pemilihan itu H. Syahdan,
SH.,SIP. terpilih sebagai Bupati dengan memperoleh suara 23, H. Moch. Ali Bin
Dachlan, SH, meperoleh 21 suara sedangkan Achman Muzahar, SH tidak
mendapat suara.
Pada kepemimpinan H. Syahdan, SH jabatan Sekretaris Daerah (Sekda)
dijabat oleh H. L. Kamaluddin, SH yang dilantik berdasarkan SK Menteri Dalam
Negeri Nomor 862.212.2-2145 tanggal 26 Mei 1999. Sebagai dampak bergulirnya
era reformasi pada tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum diseluruh Indonesia
termasuk di Kabupaten Lombok Timur yang diikuti banyak partai politik. Dari
hasil Pemilu 1999 di Lombok Timur berhasil membentuk DPRD periode 1999-
2004. Pada periode ini berlangsung suksesi kepemimpinan Bupati Lombok Timur.
DPRD berhasil menetapkan 5 pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah. Pada pemilihan yang berlangsung sangat demokratis ini berhasil
terpilih H. Moh. Ali Bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur dan H.
Rachmat Suhardi, SH sebagai Wakil Bupati Lombok Timur untuk masa bakti
2003-2008. Pasangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ini dilantik oleh
Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor: 131.62-462 Tahun 2003 dan Nomor: 132.62-463 Tahun 2003
tertanggal 27 Agustus 2003.
Tahun 2004 berlangsung pemilihan umum anggota DPR/DPD, DPRD I,
DPRD II, termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Kabupaten
Lombok Timur berhasil terbentuk DPRD Periode 2004-2009 dan dilantik pada
95
tanggal 5 Agustus 2004, sedangkan Pimpinan DPRD dilantik pada tanggal 18 Mei
2005 dengan Ketua H. M. Syamsul Luthfi, SE, Wakil Ketua TGH. Nasruddin dan
H. Syamsuddin Gahtan. Pada tahun 2006 berlangsung pergantian jabatan
Sekretaris Daerah dari H. L. Kamaluddin, SH kepada penggantinya L. Nirwan,
SH.
Pada tanggal 7 Juli 2008 Lombok Timur melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) yang menetapkan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah.
Berdasarkan hasil rapat rekapitulasi perhitungan suara oleh KPUD Lotim,
pasangan H.M. Sukiman Azmy dan H.M. Syamsul Luthfi (SUFI) meraih suara
terbanyak yakni 49,90 persen suara. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 131.52 - 650 Tahun 2008 pasangan Kepala Daerah dan wakil
Kepala Daerah ini dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Lombok Timur masa bhakti 2008-2013.
2. Logo Daerah dan Penjelasannya
Gambar 4.1. Logo Kabupaten Lombok Timur
Penjelasannya:
1. Perisai Segi Lima berwarna kuning dan hitam melambangkan seni dan
budaya yang berdasarkan Pancasila
2. Bintang Persegi Lima berwarna kuning emas melambangkan Tuhan Yang
Maha Esa
3. Padi dan Kapas, padi berwarna kuning, kapas berwarna hijau dan putih
melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan
4. Bunga Teratai bersegi lima berwarna putih melambangkan kesucian yang
berdasarkan Pancasila
96
5. Gunung yang berwarna biru tua dan berasap melambangkan
o Gunung melambangkan gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di
Lombok Timur yang mengandung arti kebesaran jiwa membangun
kejayaan
o Asap menandakan gunung berapi yang berarti melambangkan jiwa
masyarakat Lombok Timur yang dinamis
6. Dataran berwarna hijau dibawah gunung adalah dataran yang melambangkan
daerah yang bersifat agraris
7. Tugu bertangga lima tingkat berwarna kuning melambangkan semangat
perjuangan masyarakat Lombok Timur dalam membela dan mengisi
kemerdekaan Republik Indonesia dengan jiwa patriotisme Pancasila
8. Roda bergigi dua belas berwarna putih melambangkan usaha pemerintah dan
rakyat yang tak henti-hentinya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
9. Pita berwarna putih melambangkan kedaulatan dan kebesaran Negara
Republik Indonesia
10. Pita bertuliskan Patuh Karya adalah motto Kabupaten Lombok Timur
11. Saat terbentuknya Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 27 Desember
1958 dinyatakan dengan jumlah:
a. Kapas sebanyak 27 buah
b. Gigi Roda sebanyak 12 buah
c. Padi sebanyak 58 buah
3. Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur 2013-2018
a. Visi
“Mewujudkan Masyarakat Lombok Timur Yang Aman, Adil dan Sejahtera
Lahir dan Batin Dalam Bingkai Persatuan dan Kesatuan Dilandasi Iman dan
Takwa”.
b. Misi
Untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut
Pemerintah Kabupaten Lomnbok Timur menetapkan misi pembangunan
daerah sebagai berikut:
97
1. Mengembangkan struktur prekonomian daerah yang tangguh melalui
pengembangan lembaga keuangan, investasi dan keuangan perizinan.
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan infrastruktur antar wilayah.
4. Revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan
kehutanan.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
6. Meningkatkan kualitas pengolahan Lingkungan Hidup yang
berkelanjutan.
7. Meningkan kualitas Iman dan Taqwa, serta kearifan budaya lokal.
8. Meningkatkan keamanan, persatuan dan kesatuan.
c. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi-misi sebagaimana telah dirumuskan di atas,
maka tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah
sebagai berikut:
Tujuan 1
Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan
Sasarannya adalah:
1. Menurunnya angka kemiskinan
2. Meningkatnya pendapatan
3. Menurunnya kesenjangan pendapatan
4. Meningkatnya lembaga keuangan
5. Meningkatnya jumlah investasi
6. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
Tujuan 2
Menurunnya angka pengangguran Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya jumlah wirausaha
2. Meningkatnya jumlah koprasi berkualitas
3. Meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Tujuan 3
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan Sasarannya adalah:
98
1. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja sektor formal dan informal
2. Perlindungan tenaga kerja
Tujuan 4
Meningkatkan jangkauan layanan dan kualitas pendidikan Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya akses pelayanan pendidikan terutama bagi masarakat
miskin
2. Meningkatnya daya saing pendidikan
Tujuan 5
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya umur harapan hidup
2. Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat
miskin
Tujuan 6
Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam menunjang produktivitas
sumber daya manusia Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya peran perempuan dalam proses pembangunan
Tujuan 7
Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar kabupaten
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan
2. Meningkatnya dukungan penyediaan unit – unit hunian baru
3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi
4. Mempercepat peningkatan jalan kabupaten
5. Memperluas jangkauan jalan pedesaan
6. Meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan transportasi
antar wilayah
7. Meningkatnya pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan di
perkantoran dan pedesaan
8. Mempercepat real jangk pel listrik dan telekom ke seluruh wilayah
kabupaten
9. Meningkatnya infr irigasi untuk mendukung pemb sektor lain
99
Tujuan 8
Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelajutan
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya ketersediaan dan diseversifikasi pangan
Tujuan 9
Meningkatkan kualitas permukiman dan infrastruktur dasar kabupaten
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan
2. Meningkatnya dukungan penyediaan unit – unit hunian baru
3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi
Tujuan 10
Meningkatkan produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan.
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya produksi pertanian , peternakan, perkebunan, perikanan,
kelautan dan kehutanan
2. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian, peternakan, perkebunan,
perikanan, kelautan dan kehutanan
3. Meningkatnya pemasaran komiditi hasil pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan kehutanan
5. Meningkatnya akses permodalan ke petani/nelayan
6. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani/nelayan
Tujuan 11
Meningkatkan keberpihakan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti
luas.
Sasarannya adalah:
1. Pendapatan petani/nelayan meningkat
100
Tujuan 12
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan aparatur
2. Penataan kelembagaan perangkat daerah
3. Meningkatnya penguatan kapasitas pemerintahan desa
4. Meningkatnya akuntibilitas kenerja pemerintah daerah
5. Meningkatnya akuntibilitas kinerja pengelolaan keuangan
6. Ketersediaan dokumen perencanaan di semua SKPD
7. Meningkatnya kemitraan eksekutif dan legelslatif
8. Mencegah paraktek KKN
Tujuan 13
Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai.
Sasarannya adalah :
1. Meningkatnya implementasi program penghijauan dan RTH
2. Meningkatnya keg konsevasi sumberdaya kehutanan kelautan dan mata
air
3. Meningkatnya pengolahan persampahan dan kebersihan
4. Meningkatnya implementasi kesesuaian ruang berbasis potensi dan daya
dukung lingkungan
5. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam
pembinaan dan pengawasan LH.
Tujuan 14
Meningkatkan efektivitas pengolahan SDA dan LH.
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup
2. Meningkatnya ketrsedianan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah
(LHD)
Tujuan 15
Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana.
Sasarannya adalah :
101
1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi daerah/kawasan rawan
bencana
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi dan penunjang
evakuasi penanggulangan bencana
Tujuan 16
Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang beriman dan bertaqwa.
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya jumlah majelis taqlim
2. Meningkatnya zakat
Tujuan 17
Memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
Sasarannya adalah:
1. Meningkatnya informasi budaya dan kearifan local
2. Pelestarian situs – situs budaya meningkat
Tujuan 18
Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar
kelompok.
Sasarannya adalah:
1. Berkurangnya konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat
2. Menurunyan kasus kriminalitas
3. Menurunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi
terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatnya masyarakat yang taat hokum
5. Meningkatnya nilai kebangsaan
Tujuan 19
Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama.
Sasarannya adalah:
1. Berkurangnya konflik inter dan antar umat beragama
102
4. Letak dan Luas Wilayah
Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu Kabupaten diantara
sepuluh Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat, berada di sebelah
timur Pulau Lombok, terletak antara 1160 - 117
0 Bujur Timur dan 8
0 - 9
0 Lintang
Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2, terdiri atas daratan seluas
1.605,55 km2 atau (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara
administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan 254
desa/kelurahan dengan rincian: 15 kelurahan, 239 Desa dengan batas administrasi
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
Sebelah Barat : Kab.Lombok Tengah dan Kab. Lombok Utara
Sebelah Timur : Selat Alas
Gambar 4.2. Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur
103
5. Pemerintahan
Kabupaten Lombok Timur ibu kotanya berada di Selong yang dipimpin
oleh seorang Bupati. Unit administrasi pemerintahan dibawah Kabupaten adalah
Kecamatan. Kemudian setiap Kecamatan tersebut terbagi dalam Desa/Kelurahan
Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terbagi
menjadi 20 Kecamatan dan 254 Desa/Kelurahan. Adapun 20 Kecamatan
Desa/Kelurahan tersebut dapat dijelaskan dengan tabel di bawah ini.
Tabel 4. 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2013
No Kecamatan Desa/Kelurahan
1. Keruak 15
2. Jerowaru 15
3. Sakra 12
4. Sakra Barat 18
5. Sakra Timur 10
6. Terara 16
7. Montong Gading 8
8. Sikur 14
9. Masbagik 10
10. Pringgasela 10
11. Sukamulia 9
12. Suralaga 15
13. Selong 12
14. Labuhan Haji 12
15. Pringgabaya 15
16. Suela 8
17. Aikmel 24
18. Wanasaba 14
19. Sembalun 6
20. Sambelia 11
Jumlah/Total 254
Sumber: BPS Kab. Lombok Timur, 2013
104
6. Kondisi Fisik
a. Topografi
Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi antara 0 m
diatas permukaan laut pada daerah pantai sampai dengan 3.726 meter dpl pada
daerah pegunungan. Atas dasar ketinggian wilayah kabupaten Lombok timur
tersebut, maka dapat dibuat kriteria kondisi wilayah menjadi daerah datar,
yaitu kelerengan antara 0 - 2%, landai bergelombang dengan kelerengan
antara 2 - 15%, daerah dataran tinggi, yaitu antara 15 - 40% dan yang paling
ekstrim adalah daerah yang curam atau bergunung-gunung dengan kelerengan
>40%.
Berdasarkan klasifikasi Topografi, maka untuk kelerengan antara 0-2%
atau daerah yang datar mencakup kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji
dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 2.576 Ha.
Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2-15% dan merupakan kreteria
kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur, mencakup wilayah
Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Sukamulia, Suralaga,
Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba,
Suela dan Kecamatan Sambelia dengan luas keseluruhan wilayah sekitar
96.763 Ha, sedangkan untuk wilayah dengan kelerenganantara 15-40%
mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela, dan sebagian wilayah
Kecamatan Sembalun, adapun untuk wilayah yang paling curam dengan
kelerengan >40% meliputi daerah pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan
Sembalun dengan luas areal sekitar 13.810 Ha.
Adapun kondisi geografis wilayah Kabupaten Lombok Timur
berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, pada wilayah kecamatan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
ketinggian antara 0 - 100 meter dpl, meliputi wilayah Kecamatan
Keruak, Labuhan Haji, Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia,
Ketinggian antara 100 - 500 meter dpl, merupakan kondisi wilayah
yang paling dominan di Kabupaten Lombok Timur yang mencakup
wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Selong, Terara,
105
sebagian Montong Gading, Sikur, Masbagik, sebagian wilayah
Kecamatan Pringgasela, sebagian wilayah Kecamatan Aikmel,
Sebagian wilayah Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sukamulia,
Wanasaba dan Kecamatan Suralaga.
Ketinggian antara 1.000 meter dpl, meliputi sebagian wilayah
Kecamatan Montong Gading, sebagian Pringgasela, sebagian Aikmel
dan sebagian wilayah Kecamatan Sambelia.
Sedangkan ketinggian antara 1000 – 1500 m Dpl mencakup wilayah
Kecamatan Sembalun dan sebagian wilayah Kecamatam Suela.
Sementara itu hasil perhitungan BPN Kabupaten Lombok Timur
menetapkan bahwa:
Kelas kemiringan lereng antara 0-2 % adalah berupa daerah dataran yang
tersebar di Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Pringgabaya
dengan luas keseluruhan mencapai 25.760 Ha;
Kelas kelerengan antara 2-15% tersebar di Kecamatan Sakra, Sakra
Barat, Sakra Timur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela
dan Sambalia dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 96,763 Ha;
Kelas kelerengan antara 15-40% mencakup Kecamatan Suela dan
sebagian wilayah Kecamatan Sembalun;
Kelas kelerengan lebih dari 40% meliputi daerah Pegunungan rinjani
dengan luas wilayah mencapai 13.810 Ha.
b. Geologi
Secara garis besar keadaan geologi di wilayah Kabupaten Lombok
Timur di bagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Utara, wilayah Tenggara
dan wilayah Selatan. Bebatuan yang ada sebagian besar berasal dari hasil
kegiatan gunung berapi, yaitu dari aktivitas Gunung Rinjani dan Gunung
Nangi.
Data geologi untuk Kabupaten Lombok Timur diambil dari Ree
geologische Kaert Det Esland Lombok skala 1 : 200.000 tahun 1879.
106
Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan luas masing-masing jenis
bebatuan yang ada sebagai berikut:
a. Vulkaniech seluas 284.445 Ha yang terdiri atas
1. Rendjanigebergte seluas 63.798 Ha
2. Vulkan Nangi seluas 57.864 Ha
3. Puinsteem Terein seluas 11.310 Ha, tersebar di Lombok Timur
4. Bataltlavastroom seluas 339 Ha tersebar di Lombok Timur
5. Amphibool Andesit Lavestroom seluas 678 Ha yang tersebar di
Lombok Timur.
b. Kwartaire Sedimenten seluas 8.693 Ha
c. Krateeigwal, seluas 4.967 Ha
d. Danau Segara Anak seluas 814 Ha
c. Jenis Tanah
Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lombok Timur secara umum terdiri
dari jenis Aluvial, Regosol, Grumosol, Mediteran dan Asosiasi Litosol dan Litosol
coklat kemerahan. Berdasarkan tabel, diperoleh gambaran bahwa jenis tanah yang
paling dominan di Kabupaten Lombok Timur adalah Tanah Brown Forest Soil
Vulkan dengan luas 29.062 Ha atau 18,10%. Menyusul Jenis tanah regosol Vulkan
seluas 27.493 Ha atau 17,12%, sedangkan tanah Mediteran Coklat Vulkan seluas
1.075 Ha atau 0.67 %.
Adapun penyebaran jenis tanah berdasarkan wilayah kecamatan yang
ada diperoleh gambaran sebagai berikut : Tanah jenis Grumosol tersebar di
Kecamatan Keruak, Jerowaru, Terara, Montong Gading, Sikur, Sukamulia,
Suralaga, Selong, Labuhan Haji, sebagian Aikmel, Wanasaba dan sebagian
Kecamatan Sembalun, dengan luas 38.423 ha atau 23.93% dari seluruh luas
Kabupaten Lombok Timur. Kecamatan Keruak dan Jerowaru mempunyai luas
tanah Gromusol 18.462 Ha atau 11.50%, sedangkan Kecamatan Sukamulia
dan Suralaga hanya 23 Ha.
Jenis tanah Mediteran Coklat Vulkan dan Mediteran Coklat tersebar di
Kecamatan Pringgabaya, Suela, sebagian Aikmel dan Kecamatan Sambelia
dengan luas 25.187 Ha. Kecamatan Pringgabaya memiliki luas tanah 12.914
107
Ha, sedangkan KecamatanAikmel hanya 550 ha. Tanah Mediteran Coklat
Vulkan hanya terdapat di Kecamatan Aikmel seluas 1.075 Ha dan untuk jenis
tanah Mediteran Coklat hanya terdapat di Kecamatan Keruak.
Jenis tanah Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat adalah jenis tanah yang
terdapat di kecamatan Labuhan Haji, sebagian Selong, Pringgabaya, Aikmel
dan Kecamatan Sambelia, dengan luas 10.676 Ha atu 6,65 %. Sedangkan
tanah Regosol Kelabu dan Aluvial Hidromorf terdapat di Kecamatan Keruak,
Sakra, Sakra Barat dan Sakra Timur dan sebagian Kecamatan Selong dengan
luas 1.719 Ha atau 1,07 %.
Seperti daerah lainnya di Indonesia, maka Kabupaten Lombok Timur
juga beriklim trofis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim panas dan
musim penghujan. Musim penghujan berlangsung antara bulan Januari -
Maret, dengan tingkat curah hujan rata-rata berkisar 1000 hingga 2000
mm/tahun dengan hari hujan sebanyak 100 – 200 hari/tahun. Sedangkan
musim panas atau kemarau berlangsung antara bulan April-Desember. Kondisi
ini diakibatkan adanya perubahan klimatologi global maka terjadi pergeseran
musim, yang berpengaruh terhadap waktu pergantian musim jika
dibandingkan kondisi beberapa dekade yang lalu. Suhu udara di Kabupaten
Lombok Timur pada pagi hari berkisar antara 18 – 23 C, sedangkan pada
siang hari suhu udara berkisar antara 27 - 35 C, dengan kelembaban udara
rata-rata 80%.
Curah hujan rata-rata perbulan sebesar 151,84 mm dengan jumlah hari
hujan perbulan selama 15 hari. Adapun kecamatan yang merupakan daerah
paling basah pada musim penghujan adalah Kecamatan Aikmel, Suela,
Sembalun, Masbagik, Pringgasela, Montong Gading. Sedangkan daerah paling
kering adalah Kecamatan Keruak dan Jerowaru dengan curah hujan rata-rata
14 mm/hari.
d. Hidrologi
Wilayah Kabupaten Lombok Timur dilalui oleh banyak aliran sungai dan
anak sungai, tetapi tidak semua sungai berair sepanjang tahun. Danau hanya satu
108
di daerah ini, yaitu Danau Segara Anak yang berada diperbatasan antara
Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Timur, yang luasnya kira-
kira 30 Km² dengan kedalaman tertinggi 200 meter.
7. Potensi Pengembangan Wilayah
a. Pertanian
Secara umum pola penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Timur
didominasi oleh lahan pertanian, hal ini terkait dengan matapencaharian
penduduk yang sebagian besar bergerak dibidang pertanian dan tanaman
pangan. Hingga tahun 2011 luas areal pertanian lebih kurang 45. 317 Ha atau
25,1% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur (Data luas areal
pertanian terkini sedang dipetakan oleh Kementerian Pertanian RI).
Berdasarkan sistem pengairannya, maka lahan pertanian yang ada di
Kabupaten Lombok Timur dapat dibagi menjadi kawasan pertanian dengan
sistem irigasi teknis, lahan pertanian dengan sistem irigasi setengah teknis
dan pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan.
Lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi teknis seluas 6.429
hektar dan akan dikembangkan menjadi 16.823 hektar. Kecamatan yang
dalam pengolahan pertaniannya menggunakan sistem irigasi teknis adalah
Kecamatan Terara, Sikur, Masbagik, Sukamulia, Pringgasela dan Kecamatan
Aikmel, akan tetapi secara umum di Kabupaten Lombok Timur sebagian
besar areal pertaniannya masih menggunakan sistem irigasi sederhana dengan
luasan 6.915,72 Ha, sedangkan kecamatan-kecamatan yang menggunakan
sistem tadah hujan antar lain Kecamatan Sakra, sebagian Kecamatan Sakra
Barat, sebagian Kecamatan Sakra Timur, Jerowaru, dan Kecamatan Keruak.
Akibat perbedaan sistem irigasi pada masing-masing wilayah
kecamatan ini, maka secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap
pengembangan pola tanam dan jenis vegetasi yang dibudidayakan. Pada
daerah-daerah yang sistem irigasinya teknis dansetengah teknis maka petani
dapat bercocok tanam sepanjang tahun dengan pola padi-padi-palawija,
sedangkan pada daerah yang menggunakan sistem irigasi tadah hujan pola
yang dikembangkan adalah padi-palawija. Jenis palawiija yang
109
dikembangkan di Lombok Timur meliputi tanaman sayur mayur berupa
kacang panjang, tomat, dan kubis terkadang jenis tanaman palawija diganti
dengan tanaman perkebunan berupa tanaman tembakau. Dalam beberapa
tahun terakhir, terjadi perubahan pola tanam akibat tingginya permintaan
regional terhadap suplai tembakau, jika awalnya tanaman tembakau yang
dikembangkan di Lombok Timur hanya digunakan untuk menyuplai
kebutuhan lokal saja, namun setelah masuknya beberapa perusahaan rokok di
Kabupaten Lombok Timur maka sebagian besar areal pertanian yang ada
diarahkan untuk pengembangan tanaman tembakau. Kecamatan-kecamatan
yang dikenal sebagai penyuplai tembakau di Lombok Timur antara lain:
Kecamatan Sikur, Terara, Montong Gading sebagian Kecamatan Masbagik,
Aikmel dan Kecamatan Suralaga.
b. Perikanan
Perkembangan kawasan perikanan ditandai dengan adanya kampung-
kampung nelayan yang berkembang sepanjang atau berdekatan dengan
daerah pantai. Kabupaten Lombok Timur yang sebagian wilayahnya adalah
daerah pantai, maka terdapat beberapa wilayah perikanan.
Di wilayah Lombok Timur bagian timur yang berbatasan dengan Selat
Alas dan Samudera Indonesia berkembang kawasan perikanan yang
mencakup wilayah Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Sambelia,
sedangkan wilayah kecamatan pantai yang berada di Kabupaten Lombok
Timur bagian selatan mencakup Kecamatan Labuhan Haji, kawasan
perikanan yang dikenal berada di Desa Labuhan Haji dan Desa Suryawangi,
Kecamatan Keruak mencakup Desa Tanjung Luar, Kecamatan Jerowaru
kawasan perikanan yang terkenal berada di Desa Pemongkong.
Umumnya kawasan perikanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur
ditandai dengan adanya pasar ikan dan tempat pengeringan ikan. Lokasi
pemasaran hasil ikan yang dominan di Lombok Timur bagian selatan berada
di Desa Tanjung, Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji, berikutnya di
Desa Rumbuk Kecamatan Sakra, sebagai imbas dari adanya kawasan
110
perikanan di Tanjung Luar. Pada kawasan perikanan yang memiliki tingkat
produksi perikanan laut yang cukup tinggi seperti di Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak. Pada lokasi ini terdapat tempat pelelangan yang menyatu
dengan tempat pengasapan dan pengeringan ikan.
Dalam pengembangannya kawasan perikanan yang ada di Lombok
Timur terkendala dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
perkembangan kawasan perikanan, seperti belum tersedianya tempat
pelelangan ikan yang memadai, kalaupun tersedia maka terkait dengan
pemeliharaan dan tingkat kebersihan dari lokasi yang ada.
Terkait dengan kawasan perikanan ini pada dasarnya Kabupaten
Lombok Timur kaya dengan potensi perikanan, akan tetapi karena belum
dikelola dengan maksimal, maka belum memberikan hasil optimal bagi
peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan.
c. Pariwisata
Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur jika
dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam
pegunungan, wisata pantai dan wisata budaya. Wisata alam pegunungan
mencakup obyek-obyek wisata berupa danau ataupun air terjun; wisata alam
pantai, mencakup obyek-obyek wisata yang menyajikan keindahan pantai dan
dasar lautnya, sedangkan wisata budaya adalah obyek wisata yang
menyajikan daya tarik berupa aspek kultural yang berkembang dalam
mayarakat, meliputi kampung tradisional, peninggalan budaya/artefak dan
peninggalan budaya seperti makam atau istana kerajaan. Disamping itu
terdapat pula daya tarik wisata berupa sentra-sentra kerajinan rakyat yang
menyediakan berbagai souvenir dan cenderamata khas Lombok. Secara detail
kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan
sebagai berikut:
1. Wisata Alam Pegunungan
a. Taman Nasional Gunung Rinjani Dan Segara Anak
b. Obyek Wisata Otak Kokok
c. Air Terjun Aik Temer
111
d. Obyek Wisata Tete Batu
2. Wisata Alam Pantai (Bahari)
Obyek wisata pantai di Lombok Timur dapat dikategorikan
menjadi dua, yaitu obyek wisata yang telah dikembangkan dan obyek
wisata yang belum dikembangkan, artinya obyek wisata yang telah
dikembangkan telah cukup dikenal oleh masyarakat dan tersedia fasilitas
pendukung berupa penginapan, rumah makan dan dapat dijangkau oleh
alat transportasi umum, sedangkan obyek wisata yang belum
dikembangkan dapat diartikan bahwa obyek wisata ini masih alami, jarang
dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun regional, tidak tersedia fasilitas
yang memadai, belum dapat dijangkau oleh alat transportasi umum.
Berdasarkan kategori tersebut maka obyek wisata pantai yang ada
di Kabupaten Lombok Timur dapat dipaparkan sebagai berikut:
a. Obyek Wisata Pulau Lampu dan Sekitarnya (Gili Petagan, Bidara,
Kondo, Gili Kapal dan Gili Lendang Belo)
b. Gili Sulat Dan Gili Lawang
c. Gili Meringke
d. Pantai Darmawangi
e. PantaiKaliantan
f. Pantai surga
g. Pantai Cemara
h. Tanjung Ringgit (Pantai Pink, Gili Sunut)
i. Teluk Ekas dan Sekitarnya (Gili Inus dan Gili Areng)
j. Teluk Serewe, dan lain-lain
3. Wisata Budaya
Jenis wisata budaya yang ada di Kabupaten Lombok Timur
meliputi Makam dan kampung tradisional. Makam yang terkenal di
Lombok Timur yang banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah Makam
Selaparang dan Makam Kenaot sedangkan kampung tradisional, yaitu
Dusun Senanti dan Desa Sapit.
4. Sentra Kerajinan Rakyat
112
Selain berbagai jenis obyek wisata yang tersebar di wilayah
Kabupaten Lombok Timur terdapat pula potensi wisata berupa sentra
kerajinan rakyat yang tersebar secara merata di beberapa wilayah
Kecamatan. Adapaun sentra-sentra kerajinan yang dominan dan cukup
dikenal antara lain:
1. Sentra Kerajinan Gerabah
2. Sentra Kerajinan Kain Tenun
8. Aspek Demografi
a. Jumlah, Laju Pertumbuhan, Sebaran dan Kepadatan Penduduk
Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan
aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik,
kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten
Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan, dapat dilihat dari jumlah
penduduk pada tahun 2008 sebanyak 1.081.630 jiwa, pada Tahun 2009
meningkat menjadi 1.096.165 jiwa dan terus meningkat hingga menjadi
1.116.745 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur
pada tahun 2012 sebanyak 1.123.488 jiwa yang terdiri dari laki-laki 519.898
(46,55%) jiwa perempuan 596.847 jiwa (53,45%). Sehingga laju pertumbuhan
penduduk Lombok Timur selama periode 2008-2012 rata-rata sebesar 0,96%.
Dengan luas wilayah daratan 1.605,55 km2 Kabupaten Lombok Timur
memiliki kepadatan penduduk sebesar 695,55 jiwa/km2 tahun 2012. Hal ini
berarti ketersediaan ruang bagi penduduk di Kabupaten Lombok Timur
semakin terbatas.
Tabel 4.2. Penduduk Kabupaten Lombok Timur Menurut Kecamatan Tahun
2012
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Keruak 23.516 25.934 49.090
2 Jerowaru 26.358 28.506 54.864
3 Sakra 24.924 28.764 53.688
113
4 Sakra Barat 21.799 25.994 47.793
5 Sakra Timur 18.917 22.759 41.676
6 Terara 31.109 34.239 65.348
7 Montong Gading 18.955 22.863 41.818
8 Sikur 30.804 37.166 67.970
9 Masbagik 45.336 50.056 95.392
10 Peringgasela 23.337 27.480 50.817
11 Sukamulia 13.990 16.745 30.735
12 Suralaga 24.580 28.353 52.933
13 Selong 40.633 44.533 85.166
14 Labuhan Haji 25.324 28.496 53.820
15 Peringgabaya 42.974 48.428 91.402
16 Suela 17.349 20.546 37.895
17 Aikmel 43.295 50.943 94.238
18 Wanasaba 27.360 32.257 59.617
19 Sembalun 9.190 9.861 19.051
20 Sambelia 14.736 15.439 30.175
Total 524.126 599.362 1.123.488
Sumber: BPS Kab. Lotim 2013
b. Komposisi Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2012 sebesar
1.123.488 jiwa dengan komposisi menurut jenis kelamin 599.362 jiwa atau
53,35% adalah penduduk perempuan dan 524.126 jiwa atau 46,65% adalah
penduduk laki-laki. Sedangkan menurut kelompok umur, sebagian besar adalah
umur produktif degan komposisi sebesar 63,55% dan sisanya sejumlah 37,45
% adalah usia non produktif.Komposisi penduduk menurut umur terbesar
adalah pada kelompok umur anak-anak 0-4 tahun dengan jumlah penduduk
sebanyak 122.177, dan kelompok umur dengan jumlah terendah adalah
kelompok umur 70-74 Tahun dengan jumlah 15.844 jiwa.
114
c. Ketenagakerjaan
Di Kabupaten Lombok Timur presentase penduduk 15 tahun ke atas
yang bekerja menurut lapangan usaha, sebagian besar bekerja pada lapangan
usaha pertanian dengan komposisi terbesar yaitu 39,6% disusul oleh lapangan
usaha perdagangan sebesar 22,21% dan jasa sebesar 17,8%.
Tabel 4.3. Lapangan Pekerjaan Utama
No Lapangan Pekerjaan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Pertanian 43,16 35,21 39,60
2 Industri Pengolahan 8,77 15,17 11,63
3 Perdagangan 13,06 33,52 22,21
4 Jasa-jasa 20,16 14,76 17,80
Sumber: BPS Kab. Lotim 2013
d. Indeks Pembangunan Manusia
Keberhasilan pembangunan manusia baik fisik maupun non fisik pada
dasarnya terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
mencakup 3(tiga) komponen dasar yang digunakan untuk menggambarkan
upaya pembangunan manusia yakni indikator yang berkaitan dengan
pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan) dan kehidupan yang
layak (kemampuan daya beli/purchasing power parity). IPM Kabupaten
Lombok Timur tercatat 63,93 (BPS Kabupaten Lotim Timur) pada tahun 2011
meningkat dari 62,68 pada tahun 2010.
9. Aspek Kesejahteraan Rakyat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Dalam menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah
diperlukan ukuran yang mampu menjelaskan seberapa besar nilai tambah yang
dihasilkan oleh proses pembangunan suatu wilayah sekaligus indikator
kualitas/kemampuan daya beli masyarakat. Secara agregat perkembangan
perekonomian bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang mampu
115
memberikan gambaran sejauh mana nilai tambah yang dihasilkan oleh
pembangunan dapat meningkatkan ataupun menurunkan kemampuan ekonomi
masyarakat dalam bentuk kemampuan daya belinya.
Salah satu indikator ekonomi makro untuk menggambarkan kondisi
perekonomian suatu wilayah adalah data statistik PDRB dan turunannya
meliputi volume total PDRB, pertumbuhan sektoral, pertumbuhan ekonomi
maupun PDRB per kapita. Indikator ini berkaitan dengan kinerja ekonomi
sektor riil. Sementara pemantauan terhadap sektor moneter dapat dilihat dari
sejumlah indikator perbankan, seperti suku bunga kredit perbankan dan lain-
lain.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), adalah ukuran kemampuan
perekonomian/ekonomi daerah menghasilkan nilai tambah dari adanya aktifitas
kegiatan ekonomi diseluruh sektor selama waktu satu tahun. Selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir memiliki trend pergerakan positif dengan capaian
rata-rata sebesar 5,6%.
Tabel 4.4. PDRB Kabupaten Lombok Timur ADHK Tahun 2000 Periode
2009-2012 (Dalam juta rupiah)
No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012
1 Pertanian 1.002.944,81 1.015.606,42 1.059.427,17 1.089.121,17
2 Pertambangan dan
penggalian
131.963,11 142.719,29 149.345,62 161.985,34
3 Industri pengolahan 217.713,57 227.989,49 239.261,04 252.451,52
4 Listrik,gas dan air
bersih
7.168,56 7.740,23 7.783,69 8.343,11
5 Bangunan 252.087,39 272.155,29 299.455,57 325.968,67
6 Perdagangan,hotel
dan restoran
559..619,66 605.172,02 658.348,56 712.519,80
7 Pengangkutan dan
komunikasi
174.065,44 185.973,21 196.357,06 209.362,11
8 Keuangan,persewaa
n dan jasa
perusahaan
140.565,18 152.815,49 164.371,16 176.073,47
9 Jasa-jasa 321.114,50 361.375,94 377.344,80 386.078,08
Sumber: BPS Lombok Timur, 2012
Peranan sektor dalam pembentukan PDRB berbeda-beda menurut
kapasitas dan skala kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang bersangkutan.
Pemberdayaan sumber daya dan tingkat pemanfaatan membuat kemampuan
116
menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi tersebut tidak sama.
Dengan demikian share sektor dalam perekonomian bersifat lebih permanen,
namun dapat berubah sedemikian rupa melalui pendekatan pengembangan
yang berhasil. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2012
yaitu : sektor pertanian 33,87%, pertambangan dan penggalian 4,14%, industri
pengolahan 5,7%, listrik, gas dan air bersih 0,33%, bangunan 9,61%,
perdagangan, hotel dan restauran 19,59%, pengangkutan dan komunikasi
6,03%, keuangan, perseroan dan jasa perusahaan 5,46% dan jasa-jasa lainnya
15,27%.
Tabel 4.5. Distribusi Persentase PDRB Kab.Lombok Timur ADHK Tahun
2000 Periode 2008-2012
No Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011 2012
1 Pertanian 36,6 35,46 35,83 35,24 33,87
2 Pertambangan dan
penggalian
4,58 4,67 4,07 4,04 4,14
3 Industri pengolahan 7,68 7,70 5,85 5,70 5,70
4 Listrik,gas dan air bersih 0,25 0,25 0,34 0,33 0,33
5 Bangunan 8,62 8,91 8,78 9,16 9,61
6 Perdagangan,hotel dan
restoran
19,23 19,78 18,22 18,85 19,59
7 Pengangkutan dan
komunikasi
6,16 6,15 6,43 6,12 6,03
8 Keuangan,persewaan dan
jasa perusahaan
4,87 4,97 5,1 5,25 5,46
9 Jasa-jasa 12 12,11 15,38 15,31 15,27
Sumber: BPS Lombok Timur, 2012
Berdasarkan kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing lapangan
usaha dan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB berdasarkan harga
berlaku maupun konstan Kabupaten Lombok Timur, maka perkiraan Tahun
2014 pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada interval 5,5%-6,5%.
Sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional
maka angka tersebut berada pada rentang interval pertumbuhan ekonomi
nasional yang diperkirakan pada angka 6,4-6,9% (RKP Tahun 2014).
2. Pendapatan Perkapita
Komponen pendapatan menggambarkan konsumsi/pengeluaran riil per
kapita berdasarkan paritas daya beli dalam rupiah. Dengan mengukur paritas
117
daya beli kita bisa melihat kemampuan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan pokok serta memiliki kesempatan yang lebih jauh memenuhi
kebutuhan lain diluar kebutuhan pangan. Komponen pendapatan yang diukur
dengan Purchasing Power Parity (PPP) telah memperhitungkan perubahan
harga pada setiap komoditas selanjutnya Purchasing Power Parity (PPP) ini
akan memberikan deskripsi bagaimana tarap ekonomi dan akses hidup layak
masyarakat.
Di Kabupaten Lombok Timur hasil perhitungan Purchasing Power Parity
(PPP) berdasarkan 27 komoditas berada pada angka Rp. 625,27 ribu per kapita
di Tahun 2011 meningkat dari Rp. 624,06 ribu per kapita pada tahun 2010.
Artinya setiap tahunnya rata-rata rupiah yang dikeluarkan per kapita untuk
memenuhi kebutuhan pokok masih berkisar pada kisaran Rp. 600 ribu per
kapita termasuk pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan dan non makanan.
b. Seni Budaya dan Olahraga
Seni tradsional dan budaya merupakan asset yang tak ternilai harganya,
keduanya salang terkait satu sama lain dalam ikut memajukan daerah.
Kesenian dan tradisional dan kebudayaan daeerah sama-sama memiliki andil
besar dalam mendukung kemajuan pembangunan pariwisata dalam rangka
meningkatkan pendapatan daerah.
Adapun jens kesenian yang ada di Kabupaten Lombok Timur, antara
lain:
1. Kesenian Tradisional
1) Gendang Beleq: merupakan jenis kesenian yang cukup digemari oleh
masyarakat terutama untuk mengiringi acara pernikan maupun sunatan.
2) Slober: adalah jenis musik tradisonal yang cukup tua di Pulau Lombok.
Alat-alat musiknya cukup unik dan sederhana yaitu terbuat dari
epelapah enau yang ditup dengan nada tertentu sehingga menhasilkkan
nada yang harmonis.
3) Memaos: adalah seni membaca lontar tentang hikayat dan cerita tentang
sejarah Lombok maupun tata hidupo masyarakat Lombok. Kesenian
memaos ini keberadaannya hamper punah karena semakin sedikit
118
generasi muda yang mampu membaca tulisan lontar sehingga kesenian
ini perlu dilestarikan.
4) Tari Jangger: Merupakan tartian yang dilakukan oleh perempuan yang
melantunkan tembang sasak dengan diiringi musik gamelan Lombok.
Kesenian ini biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan, sunatan
maupun acara-acara pemerintah maupun pada saat kunjungan
tamu/wisatawan.
5) Wayang kulit: Merupakan jenis kesenian yang mulai memudar dan
perlu dilestarikan. Kesenian wayang kulit cukup tersebar di wilayah
Kabupaten Lombok Timur.
6) Tandang Mendet: merupakan tarian perang yang dimainkan oleh
belasan penari berpakaian lengkap dengan membawa senjata berupa
tombak tameng atau pedang dan diiringi dengan musik gendang beleq.
2. Budaya Daerah
1) Bau Nyale: Bau nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sanagat
melegenda dan mempunyai nilai sacral yang tinggi di masyarakat
Sasak. Tradisi ini berawal dari kisah penolakan seoarang putri ketika
dilamar oleh putra seorang raja. Akibat penolakan tersebut maka akan
terjadi peperangan sehingga sang putri memilih untuk menceburkan diri
ke laut lepas. Representasi dari sang putri tersebut oleh masyarakat
dijelmakan dalam bentuk nyale. Nyale adalah sejenis hewan laut yang
berkembang biak dengan bertelur. Bagi masyarakat Sasak nyale
dipergunakan untuk berbagai keperluan baik untuk makanan maupun
untuk kesuburan pertanian.
2) Rebo Bontong: Rebo Bontong mengandung arti “pemutus”. Merupakan
rangkaian acara untuk menolak bala terutama dilakukan pada hari rabu
minggu terakhir di bulan Syafar. Menurut keyakainan masyarakat hari
Rebo bontong merupakan puncak terjadinya bala sehingga perlu
dilakukan upacara pemutusan bala‟ pada hari dimaksud.
3) Sabuk Belo: merupakan benda budaya berupa sabuk sepanjang 25
meter yang merupakan warisan turun temurun masyarakat Lombok
119
khususnya yang ada di Desa Lenek Daya. Menurut kepercayaan
masyarakat setempat Sabuk belo ini merupakan symbol ikatan
persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan serta kasih saying
diantara mahluk yang merupakan ciptaan tuhan.
4) Upacara Perkawinan Sorong Serah Aji Krama : Adat perkawinan pada
masyarakat Sasak Lombok Timur dikaitkan dengan upacara adat
Sorong Serah Aji Krama yang merupakan rangkaian adat yang harus
dilewati oleh sepasang mempelai sebagai bentuk penghormatan atas
adat dan kebudayaan yang tinggi yang dimiliki oleh Masyarakat
Lombok Timur khususnya dan masyarakat Pulau Lombok pada
umumnya. Adapun rangkaian prosesi sorong serah adalah Mesejati,
Selabar, Mengambil Wali, Mengambil janji, sorong serah, nyongkolan
dan balik nampak.
3. Permainan Rakyat
1) Perisaian: Kesenian ini tidak lepas dari upacara ritual dan music yang
membangkitkan semangat untuk berperang. Walaupun perkelahian
cukup seru, tetapi di luar arena para pepadu tetap menjunjung nilai
sportifitas dan tidak ada dendam dari sesama pepadu.
2) Begasingan: merupakan salah saty permainan yang mempunyai unsur
seni dan olah raga. Permainan ini mencerminkan nuansa
kemasyarakatan yang tetap berpegang kepada petunjuk dan aturtan
yang brlaku di dalam permainana tersebut.
10. Aspek Pelayanan Umum
a. Pendidikan
Dalam rangka meningkatkan SDM melalui bidang pendidikan,
berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan pemerataan
kesempatan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan pada
semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Upaya-upaya tersebut dilakukan
karena pendidikan merupakan salah satu usaha yang sangat strategis untuk
mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar mampu menguasai ilmu
120
pengetahuan, teknologi dan seni, berahlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta
memiliki kesehatan jasmani dan rohani.
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan perluasan dan
pemerataan mutu pendidikan dan untuk memajukan olahraga adalah melalui
program wajib pendidikan, kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah:
1).Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Program Wajib Blejar
Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menegah, 4) Program
Pendidikan Non Formal, 6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, 7) Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan 8)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Pelaksanaan program ini diukur melalui indikator : peningkatan angka
partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka drop out
(DO), angka melanjutkan, tingkat kelulusan, dan nilai rata-rata Ujian
Nasional (UN) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA.
b. Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu
hak dasar rakyat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Permasalahan utama yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah tingginya
disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, rendahnya kinerja
pelayanan kesehatan, dan rendahnya kondisi kesehatan lingkungan. Dalam
rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Kabupaten Lombok
Timur telah dilakukan berbagai upaya yang diarahkan untuk menekan angka
kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta dapat meningkatkan
umur harapan hidup di Kabupaten Lombok Timur.
Untuk mempercepat peningkatan status kesehatan masyarakat di
Kabupaten Lombok Timur maka pemerintah telah mengambil kebijakan.
Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan status kesehatan di
Kabupaten Lombok Timur adalah peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan, dan kerjasama lintas
sektoral. Kebijakan ini akan dapat dicapai melalui program-program antara lain
pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi masyarakat. pemberantasan penyakit
121
menular, serta kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Adapun program dan
kegiatan di bidang kesehatan yang hendak dicapai yaitu:
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan melalui kegiatan Pengadaan obat
dan perbekalan kesehatan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan antara lain
Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan, Penyediaan biaya operasional &
pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Pelayanan dan
pemeliharaan kesehatan Remaja, Pencegahan dan penaggulangan penyakit
tidak menular, dan Pelayanan kesehatan haji.
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Peningkatan
Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat & Makanan dan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, diantara
kegiatannya adalah Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Promosi
kesehatan dalam peningkatan PHBS dan peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Upaya Kesehatan.
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Makanan
Tambahan dan Vitamin, dan Kegiatan Penanggulangan KEP, AGB, GAKY
dan KVA.
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui kegiatan Penyuluhan
dan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan
kegiatan Penyemprotan/foging sarang nyamuk, Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah, Pelayanan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik.
8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Pelayanan
Pemeriksaan Mata/Pencegahan Kebutaan dan Operasi Bibir Sumbing,
Penanggulangan ISPA, Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan
Jaminan Persalinan (Jampersal) Kesehatan Penduduk Miskin.
122
9. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui kegiatan
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis.
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia dengan
kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan kesehatan anak
balita dan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia.
11. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalu kegiatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
c. Infrastruktur
1. Jaringan Irigasi
Pembangunan pada sektor pengairan karena terbatasnya dana, maka
lebih mengutamakan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
dalam rangka mendukung keberhasilan produksi tanaman pangan. Tugas
dan tanggung jawab meliputi 125 daerah irigasi pedesaan yang tersebar
pada 10 pengamat pengairan yang terbagi menjadi areal teknis 6.604,2 Ha
dan 36.991 Ha semi teknis pada “wilayah kerja” Kabupaten Lombok Timur
sehingga luas areal keseluruhan 43,595,2 Ha. Atas dasar kondisi tersebut
maka sasaran yang ditetapkan dalam sektor pengairan adalah Tercapainya
Pelayanan Prasarana Jaringan Irigasi yang Lebih Efisien dan Efektif Sesuai
Pola Tanam dan Tata Tanam.
Untuk menunjang tercapainya peningkatan ketahanan pangan dan
pengembangan agrobisnis dengan meningkatkan efektifitas dan
produktivitas pengelolaan jaringan irigasi oleh perkumpulan petani
pemakai air (P3A) dan pemerintah Kota yang dilaksanakan dengan prinsip
partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan
secara transparan maka kebijakan yang diambil adalah mengembangkan
dan menyelenggarakan sistem irigasi yang terpadu dan berkelanjutan.
Kebijakan tersebut didukung dengan program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi.
123
Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) atau
indikator kinerja urusan pekerjaan umum di Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2008-2012 secara umum dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4.6. Capaian Indikator Kinerja Jaringan Irigasi
Indikator Kinerja
Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
a. Terpelihara dan meningkatnya
infrastruktur irigasi
Lokasi 104
75
65
230
74
b. Terpeliharanya embung rakyat Buah 15 13 30 83 7
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
2. Jaringan Jalan
Pembangunan pada sektor transportasi khususnya jalan dan jembatan
ditangani melalui program pemeliharaan untuk jalan yang mengalami
kerusakan antara 20 – 50 % sedangkan untuk kerusakan antara 50 – 100 %
akan ditangani melalui program peningkatan jalan dan jembatan.
Pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari aspirasi yang kuat dari
masyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah menetapkan
sasaran pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya kondisi
jalan mantap. Sasaran tersebut didukung dengan kebijakan
memelihara/mempertahankan (meningkatkan kondisi) jalan dan jembatan
yang diprogramkan melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
serta pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan
pencapaian sasaran beserta target dan realisasinya terinci dalam tabel
berikut:
Tabel 4.7. Capaian Indikator Kinerja Jaringan Jalan
Indikator Kinerja
Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
a. Panjang jalan yang
ditangani (rehab dan
pemeliharaan rutin) Km 117.798 129.745 215.513 181.515 47.12
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lotim, 2008-2012
124
3. Perumahan
Secara umum kondisi prasarana dasar permukiman dan perumahan
baik dari segi kuantitas maupun kualitas memang perlu ditingkatkan.
Peningkatan kualitas dimaksud dalam jangka pendek seyogyanya diarahkan
untuk mengoptimalkan fungsinya dalam memenuhi ataupun melayani
masyarakat terutama yang berkaitan langsung dengan aktifitas ekonomi
masyarakat seperti fasilitas air bersih, saluran drainase, jalan lingkungan,
jalan setapak, penataan permukiman kota dan desa.
Sementara itu untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Timur yang
indah dan rapi maka dipandang perlu untuk pandangan jauh kedepan
sehingga dapat memprediksi dan memproyeksi kemana suatu organisasi
harus diarahkan oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan, penataan dan
perancangan Kabupaten Lombok Timur.
Terkait dengan rumah tidak layak huni Kabupaten Lombok Timur
sampai dengan tahun 2013 yang belum ditangani sebanyak 57.128 unit
dengan perincian per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.8. Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lombok Timur Tahun 2013
No Kecamatan Jumlah Rumah Tidak Layak
Huni (Unit)
1 Keruak 2.190
2 Jerowaru 5.266
3 Sakra 1.602
4 Sakra Barat 2.433
5 Sakra Timur 3.900
6 Terara 3.436
7 Montong Gading 4.114
8 Sikur 4.012
9 Masbagik 2.187
10 Pringgasela 1.377
11 Sukamulia 1.046
12 Suralaga 1.054
13 Selong 2.493
14 Labuhan Haji 2.436
15 Pringgabaya 5.668
16 Suela 2.590
17 Aikmel 2.654
18 Wanasaba 4.359
125
19 Sembalun 1.122
20 Sambelia 3.189
Sumber: BPMPD Kabupaten Lombok Timur, 2013
d. Ketenagakerjaan
Penanganan masalah ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah
menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Strategi pembangunan
ketenagakerjaan sebagai bagian strategi pembangunan masyarakat Lombok
Timur yang merupakan langkah terencana dalam mengatasi kondisi tenaga
kerja dan daya saingnya, mengarah pada meningkatnyapenempatan tenaga
kerja trampil yang produktif, mandiri, dinamis, kreatif, dan berdaya sosial
terhadap globalisasi disertai perkembangan wilayah.
Melihat potensi geografis Kabupaten Lombok Timur secara ekonomis
yang merupakan bagian dari Provinsi NTB yang mempunyai ciri khusus yang
dapat menjamin kehidupan dan kesejahteraan masyarakat apabila dapat
dimanfaatkan dengan baik, disisi lain penduduk usia kerja (tenaga kerja)
kurang memiliki etos kerja dan ketrampilan yang memadai untuk
memanfaatkan potensi alam yang tersedia sehingga tidak menimbulkan
kesempatan kerja produktif dalam jumlah yang cukup.
Kebijakan yang ditempuh dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan
transmigrasi adalah dengan memprioritaskan berbagai program diantaranya
adalah a) peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja; b) peningkatan
perluasan dan kesempatan kerja; dan c) perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan.
Program tersebut diharapkan dapat menggugah kesadaran, pengertian
dan semangat tenaga kerja untuk menjadi pelaku diseluruh kegiatan ekonomi
formal maupun ekonomi masyarakat. Ketiga program tersebut oleh pemerintah
hendaknya bisa menjadi produk unggulan spesifik Dinas yang menangani
masalah ketenagakerjaan baik di Kecamatan maupun ditingkat Kota.
126
Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator
sasaran sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 4.9. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
No Indicator Kinerja
Sasaran/Program Satuan
Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Meningkatnya
keterampilan bagi
pencari kerja
Orang 240 306 340 280 324
2. Meningkatnya
informasi bursa
kerja
Desa 119 119 180 212 254
3. Meningkatnya
penempatan kerja
keluar negeri
Orang 18.314 19843 20.287 22.005 14.92
5
4. Meningkatnya
kesempatan kerja
melalui usaha
mandiri
Kelompok 5 30 20 30 20
5. Menurunnya
jumlah masalah
ketenagakerjaan
% 12 15 17 20 14
6. Meningkatnya
tenaga kerja yang
terserap pada
lapangan kerja
industri
Orang 40 75 125 126 140
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lotim, 2008-2012
e. Investasi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan yang luas bagi setiap daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pelimpahan wewenang tersebut diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat antara lain melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Hal ini mengandung
konsekuensi logis pada tatanan tanggung jawab menggali segenap potensi
daerah untuk meningkatkan akselerasi pembangunan disegala bidang bagi
percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut.
127
Kesejahteraan ekonomi dapat terwujud melalui pembangunan bidang
ekonomi yang nota bane keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sejauhmana
tingkat pemanfaatan atau ekploitasi sumber daya ekonomi yang tersedia.
Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah optimalisasi pemanfaatan
sumber daya relatif tidak / belum dapat diwujudkan karena berbagai hambatan
atau keterbatasan menyangkut maintenance pembiayaan eksploitasi,
terbatasnya kemampuan inovasi/perluasan skala usaha dari para pelaku
kegiatan yang ada.
Sasaran yang ingin dicapai dalam mengembangkan ekonomi masyarakat
melalui pemanfaatan sumberdaya secara produktif dan berkelanjutan adalah
terwujudnya peningkatan jumlah dan jenis investasi.
Peningkatan daya saing investasi dan pelayanan prima merupakan
kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut. Kebijakan
tersebut didukung melalui program utama, yaitu:1 ) Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi ; 2 ) Peningkatan iklim dan realisasi Investasi.
Kegiatan untuk mendukung program penanaman modal di Kabupaten
Lombok Timur adalah sebagai berikut :
1) Pengembangan potensi unggulan daerah
2) Expo/Pameran investasi daerah
3) Pemutakhiran data realisasi investasi di Kabupaten Lombok Timur
Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian
sasaran tersebut adalah jumlah perusahaan, bidang usaha dan lokasi kegiatan
usaha berdasarkan registrasi ijin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan
sampai dengan tahun 2012. Realisasi pencapaian dari target yang telah
ditetapkan pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4.10. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
N
o
Nama Perusahaan Bidang Usaha Lokasi Nilai Investasi
1. PT. Agrindo Nusantara
SP No. 11/24/I/PMA/2000
Agrobisnis Ds. Sajang Kec.
Sembalun
US$ 5.960.100
2. PT. Indonesia Tenggara
Marine
SP No. 02/24/PMDN/2000
Pelayaran Labuhan
Lombok Kec.
Pringabaya
Rp 250.100.100
3. PT. Hot Planet
SP No. 111/I/PMA/2005
Cottage Lendang Terak,
Sungkun Kec.
US$ 800.000
128
Jerowaru
4. PT. Lombok Saka
SP No.
567/I/IP/PMA/2011
Cottage Bloam, Sekaroh
Kec. Jerowaru
US$ 3.000.000
5. PT. Autore Pearl Culture
SP
No.334/I/Perikanan/2007
Mutiara Sekaroh, Tj.
Ringgit Kec.
Jerowaru
US$ 2.600.100
6. PT.New Word Energi
SP No. 86/K1/I/PMA/2007
Perkebunan
Jarak Kimia
Dasar Organik
Menanga Baris
Kec.Pringgabay
a
US$ 2.000.000
7. PT. Eco Solutions Lombok
SP No.
01727/I/PPM/PMA/2012
Hotel Tangsi, Tanjung
Ringgit Kec.
Jerowaru
US$ 3.098.000
Sumber: Badan LH dan Penanaman Modal Kab. Lotim, 2013
f. Ketahanan Pangan
Sasaran utama yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan petani adalah meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian
tanaman pangan dan hortikultura serta mengembangkan usaha tani yang
berwawasan agribisnis. Berdasarkan sasaran tersebut Pemerintah Kabupaten
Lombok Timur telah menetapkan kebijakan Mengembangkan dan
Memantapkan Ketahanan Pangan yang berbasis pada keragaman sumber bahan
pangan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah
dan mutu yang cukup didukung dengan program yang sistematis dan terarah.
Disamping itu untuk menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan
masyarakat khususnya petani, hal yang paling besar peluangnya untuk
dikembangkan adalah beberapa komoditas yang merupakan komoditas
unggulan daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu komoditi Jagung, Cabe dan
Pisang. Komoditas tersebut memiliki keunggulan komparatif serta peluang
pasar yang cukup besar. Oleh karena itu ketiga komoditas tersebut memerlukan
perhatian yang lebih besar melalui upaya pengembangan berkelanjutan sampai
pada tingkat luasan skala ekonomi serta penyediaan sarana prasarana
pengolahan dan pemasaran/kemitraan. Disamping itu perlu juga dilakukan
pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaannya guna memperkuat posisi
tawar petani serta meningkatkan upaya pengenalan produk petani melalui
berbagai event (Pameran dan Expo Agribisnis), sehingga terintegrasi antara
On-Farm dan Off-Farm.
129
Pengembangan pertanian dan peternakan di Kabupaten Lombok Timur
dengan memperhatikan daya dukung alamnya yang cukup potensial merupakan
upaya menjamin ketersediaan pangan dan ternak secara berkelanjutan baik
kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan
pertanian dan peternakan yang tangguh, maju dan efisien yang berwawasan
agribisnis dan berbasis sumber daya lokal serta menerapkan tehnologi tepat
guna.
Kebijakan yang telah ditempuh agar pelaksanaan pengembangan
pertanian dan peternakan yang mantap dapat dicapai dengan optimal adalah
peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan
produksi hasil pertanian dan peternakan, pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak disertai peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan
peningkatan pemasaran hasil produksihewan. Kebijakan tersebut didukung
oleh kegiatan pengembangan kemampuan kelembagaan petani, penyediaan
sarana produksi pertanian, Pengembagan Agribisnis Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular
ternak, Pendistribusian bibit ternak unggul kepada masyarakat dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan.
g. Perdagangan dan Industri
Untuk meningkatkan kegiatan usaha perdagangan/pengusaha kecil
menengah telah dilakukan berbagai upaya pembinaan diantaranya adalah
pengembangan sektor perdagangan.
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha
perdagangan kecil menengah adalah : mengembangkan usaha perdagangan
sebagai usaha unggulan yang tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang
sehat dan effisien, tangguh dan mandiri antara lain melalui layanan kemudahan
pemberian fasilitas perijinan (SIUP/TDP), penyelenggaraan temu usaha khusus
bagi penyalur BBMT, pemberian stimulan kepada para pedagang kaki lima dan
asongan dalam bentuk tenda dagang serta mengikutsertakan pada even
pameran/promosi.
130
Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator :
perkembangan sektor perdagangan dengan melihat jumlah tenaga kerja, Jumlah
SIUP, TDP.
Penetapan rencana tingkat capaian kinerja dan realisasi dari masing-
masing indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11. Perkembangan Sektor Perdagangan
No
Indicator Kinerja
Sasaran/Program
Satuan Realisasi (Tahun)
2008 2009 2010 2011 2012
1. Jumlah unit usaha Unit - - 652 659 670
2. Jumlah tenaga kerja Orang 4.583 4.583 3.595 3.900 43.306
3. Jumlah Investasi Rp.Jt 88,78 - 163.000 150.000 194.289
4. Jumlah SIUP/TDP Buah 500 500 500 600/650 701/721
Sumber: Dinas ESDM Perindag Kab. Lotim, 2008-2012.
Hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran cukup
menggembirakan antara lain:
1. Penyerapan tenaga kerja baru disektor perdagangan pada tahun 2012
mencapai 43.306 orang, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2008
yang lalu yaitu sebesar 4.583 orang, berarti terjadi peningkatan penyerapan
tenaga kerja yang cukup signifikan.
2. Demikian pula yang terjadi pada pencapaian investasi, SIUP/TDP yang
diterbitkan serta kontribusi PAD dari kegiatan tersebut lebih tinggi jika
dibandingkan dengan keadaan tahun 2008 yang lalu.
Disamping kegiatan pembinaan sebagaimana tersebut diatas, pada
pengembangan usaha perdagangan juga terdapat kegiatan-kegiatan yang
bersifat memberikan perlindungan, baik bagi konsumen maupun bagi para
pelaku usaha itu sendiri serta fasilitasi penyelesaian sengketa dagang yang
terjadi dimasyarakat. Kegiatan tersebut antara lain adalah layanan tera ulang
alat UTTP, pos ukur ulang komodity dagang, pengawasan terhadap peredaran
barang dan jasa serta penyelenggaraan koordinasii dengan instansi terkait
dalam menanggulangi penggunaan bahan berbahaya (B3)/kedaluarsa pada
produk makanan dan obat/jamu tradisional.
131
Di Kabupaten Lombok Timur sektor industry cukup berkembang, dengan
unggulan home industri dan kerajinan rakyat berupa industri kain tenun khas
daerah di Kecamatan Pringgasela, Kec. Aikmel, Konveksi Selagik, anyaman
bambu Kecamatan Sikur, Keramik di Kecamatan Masbagik dan Terara.
B. Hasil Penelitian
Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah yang
dituangkan ke dalam bentuk dokumen peraturan daerah yang dibuat untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada disuatu daerah dan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah untuk menjalankan suatu kebijakan. Selain dalam bentuk Perda,
penyelesaian masalah yang timbul dalam suatu daerah juga diwujudkan dalam
bentuk Perbup maupun rencana strategis. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah baik dalam bentuk Perda maupun Perbup harus dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan agar apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan tersebut dapat
tercapai.
Kebijakan sendiri tidak mesti harus berbentuk peraturan daerah saja melainkan
bisa juga berupa instruksi langsung dari seorang pimpinan atau kepala Daerah di
suatau tempat atau instansi tertentu, yang kemudian instruksi tersebut harus
dilaksanakan oleh bawahannya. Tentunya para kepala Dinas yang terkait dengan
perkembangan olahraga di Kabupaten Lombok Timur juga berhak untuk membuat
sebuah kebijakan sendiri yang dimana tujuannya tidak lain adalah untuk mengatur
apa yang sudah menjadi tanggungjawabnya.
Dinas Dikpora dan KONI merupakan instansi yang sebenarnya diberikan
tanggung jawab untuk memajukan bidang keolahragaan yang ada di Kabupaten
Lombok Timur, namun semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya
kerjasama yang harmonis antara lembaga daerah yang satu dengan yang lainnnya
juga. Untuk memajukan atau menarik minat masyarakat agar gemar berolahraga
disinilah diperlukan sebuah kebijakan dari para pemangku kepentigan supaya
membuat sebuah kebijakan yang dimana didalam kebijakan tersebut sekiranya nati
bisa memberikan manfaat positif untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.
132
1. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten
Lombok Timur oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Kabid
Pemuda dan Olahraga tidak mengandalkan Pemerintah Daerah saja dalam
penyediaannya melainkan membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam
hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memang diberikan
tanggung jawab untuk mengurus atau memajukan dunia olahraga diseluruh
Indonesia, sebagaimana yang dipaparkan oleh Kabid Pemuda dan Olahraga
Lombok Timur pada saat peneliti melakukan wawancara, beliau mengatakan:
“Kami pada tahun 2015 ini mencoba membuka komunikasi dengan
pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pemuda dan Olahraga,
Alhamdulillah sudah ada lampu hijau atau respon yang positif, karena hal ini
sesuai jugak dengan program dari Kementrian Pemuda dan Olahraga terkait
dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Desa. Mudah-mudahan
dalam waktu dekat ini juga bisa terealisasi, tentunya sarana dan prasarana
olahraga Desa ini diperuntukkan untuk seluruh Desa yang ada di
Kab.Lombok Timur, akantetapi tentu semua itu bertahap. Jadi untuk tahun ini
mudah-mudahan kita dapat lebih dari 10 Desa dan bentuknya bisa berupa
lapangan sepak bola, lapangan voli, bulutangkis ataupun lapangan basket, dan
pastinya kesemuanya itu diperuntukkan untuk masyarakat banyak”. (W.1:
P.2)
Dari pemaparan diatas jelas bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa lepas
dari peran Pemerintah Pusat dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana
olahraga di Daerah, walaupun pada dasarnya dengan adanya otonomi Daerah
maka Pemerintah Daerah diberikan hak sepenuhnya untuk menyediakan maupun
mengelola daerahnya sendiri namun tetap saja Pemerintah Pusat tidak bisa lepas
tangan begitu saja. Keterbatasan dari segi anggaran pendanaan menyebapkan
Pemerintah Daerah belum bisa untuk merencanakan penyediaan sarana dan
prasarana olahraga yang memadai, sehingga peran pemerintah Pusat sangat
dibutuhkan dalam hal ini untuk membatu memberikan atau menyalurkan dana
hibbah untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten
Lombok Timur.
133
Sampai dengan saat ini Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur terus
menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan perencanaan penyediaan sarana
dan prasarana olahraga dan mengupayakan supaya dianggarkan di APBD
kedepannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga sarana dan prasarana olahraga
tersebut direncanakan dengan matang sebagaimana yang di sampaikan oleh H. L.
Hasan Rahman selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di
bawah ini:
“Terus terang saja kami di Komisi II ini berusaha semaksimal mungkin
untuk mengusulkan terkait masalah perencanaan penyediaan sarana dan
prasarana olahraga, tetapi terpulang itu tadi untuk saat ini pemerintah
daerah belum begitu memperhatikan masalah ini, karena biar
bagaimanapun juga kan semua itu perlu perencanaan yang matang dulu”.
(W.2: P.3)
Dalam perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Dikpora terus mengupayakan
supaya sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur bisa tersedia dan
memadai. Melalui Kabid Pemuda dan Olahraga yang memegang peran penting
dalam hal ini terus membuat trobosan-trobosan yang nantinya bisa dinikmati oleh
masyarakat khususnya menyangkut sarana dan prasarana olahraga di Lombok
Timur. Trobosan yang dimaksud disini adalah bahwa Kepala Bidang Pemuda dan
Olahraga telah mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga
supaya setiap Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur memiliki Lapangan
olahraga, kemudian bagi Desa yang sudah memiliki lapangan olahraga bentuk
bantuan yang di ajukan adalah berupa revitalisasi atau perbaikan bagi prasarana
yang sudah rusak. Dengan direvitalisasinya prasarana yang berupa lapangan
olahraga ini maka diharapkan bagi masyarakat yang ada di setiap Desa di
Kabupaten Lombok Timur nantinya semakin gemar untuk berolahraga.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Kabid Pemuda dan Olahrga:
“Ya itu tadi dari tidak ada, kemudian kami membuat trobosan ini dan
mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga apa yang kita hajatkan
bersama bisa segera terealisasi dengan baik. Kalaupun toh nanti bentuknya
berupa revitalisasi lapanggan olahraga yang sudah ada pun tidak masalah
karena sebagaimana kita ketahui rata-rata kondisi lapangan olahraga yang
ada di Lombok Timur sangat tidak memadai. Mudah-mudahan setelah
134
direnovasi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak terutama para
pemuda untuk aktivitas olahraga”. (W.1: P.3).
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti
menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur belum mempunyai Perda yang
secara khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana
olahraga. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hasanudin, S.Pd. selaku Kepala Bidang
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur yang mengatakan, “Sampai
dengan saat ini sepengetahuan saya belum ada Peraturan Daerah yang secara
khusus mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
di Kabupaten Lombok Timur, (w.1: p.1). Kemudian diperkuat lagi oleh Ketua
Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur Bapak H. L. Hasan Rahman, S. Pt.,
M.Si. yang mengatakan:
“Sampai dengan tahun ini Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
belum menyusun atau memiliki Perda yang secara khusus mengatur
tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Kalau
masalah kebijakannyapun saya rasa belum ada sepengetahuan saya”. (w.2:
p.1)
Selain yang dikemukakan oleh kedua narasumber tersebut, Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur yang diwakili oleh Kasubag Perundang-
Undangan yaitu Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum, SH., M.Ec.Dev. dengan jelas
menegaskan bahwa:
“Belum ada Perdanya, kalau masalah kebijakannya saya rasa yang secara
khususpun tidak ada juga, tetapi secara umum disebutkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok
Timur tahun 2013-2018 bahwa bidang kepemudaan dan oalahraga
betanggung jawab untuk Memasyarakatkan olahraga dan mendorong
prestasi olahraga dengan fasilitas prasarana olahraga yang memadai cuman
sebatas itu saja”. (w.3: p.1)
Dari jawaban ketiga narasumber tersebut di atas, menunjukkan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur belum memiliki Peraturan Daerah
yang mengatur tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
secara khusus, akan tetapi hanya secara umum disebutkan itupun dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur
saja.
135
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2015
ini belum memiliki Perda ataupun kebijakan khusus terkait dengan perencanaan
penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini dikarenakan pemerintah daerah
lebih terfokus terhadap sektor perekonomian saja, seperti yang diungkapkan oleh
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di mana beliau mengatakan:
“Pemerintah Daerah lebih fokus kepada peningkatan perekonomian,
seperti perdagangan, direnovasinya sejumlah pasar yang ada di Lombok
Timur yang menggunakan cukup banyak dana dan perbaikan inprastruktur
jalan yang menjadi penghubung antara kecamatan yang satu dengan
kecamatan lain di Lombok Timur”. (W.2: P.2)
Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan juga menujukkan bahwa
sarana dan parasarana olahraga yanag terbaru yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah tidak dijumpai. Prasarana olahraga yang berupa lapangan umum sendiri
memang setiap Kecamatan memilikinya, akan tetapi yang menjadi persoalannya
adalah lapangan tersebut menjadi multi fungsi dimana ketika musim kemarau tiba
maka lapangan tersebut baru bisa digunakan sebagai tempat berolahraga oleh
masyarakat atau oleh siswa-siswa yang sekolahnya berdekatan dengan lapangan
tersebut, tidak hanya itu saja lapangan- lapangan umum yang ada hampir semua
pernah digunakan sebagai tempat pasar malam atau hiburan rona-rona. Tetapi bila
saja musim penghujan tiba maka lapangan tersebutpun akan berubah fungsi
menjadi tempat menggembala ternaknya oleh masyarakat sekitar ataupun juga di
jadikan tempat menyabit rumput untuk ternak-ternak mereka karena lapangan
yang ada di setiap Kecamatan di Lombok Timur banyak yang berlubang dan tidak
rata sehingga ketika hujan air tersebut akan menggenangi lapangan yang ada dan
menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakannya untuk beolahraga.
Salah satu juga yang menjadi usulan ke Kmenpora oleh Kabid Pemuda
dan Olahraga adalah Stadion yang ada di GOR Selaparang supaya diperbaiki,
karena dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Stadion yang ada di
Kabupaten Lombok Timur tersebut sangat memprihatinkan dimana tembok-
tembok pembatasnya banyak yang roboh disana-sini kemudian lintasan atletik
juga tidak tersedia di stadion tersebut.
136
2. Realisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Prealisasian dari pada sebuah perecanaan adalah merupakan sebuah
keharusan yang harus dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah untuk
mengimplementasikan apa yang memang sudah direncanakan tersebut, jangan
sampai apa yang sudah direncanakan hanya sekedar wacana belaka tanpa ada
tindak lanjut yang jelas. Tentunnya dalam halini yang dimaksudkan adalah
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berada dibawah pengawasan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di
Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Daerah
sendiri untuk mengembangkan olahraga. Selain itu realisasi penyediaan sarana
dan prasarana olahraga tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Daerah karena
berkaitan dengan anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan penyediaan
berbagai sarana dan prasarana olahraga tersebut. Peran dari Pemerintah Daerah
sebagai penyedia sarana dan prasarana olahraga sayangnya belum begitu nampak
karena sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupatena Lombok Timur
belum membuat Perdanya sehingga realisasi penyediaan sarana dan prasarana
olahraga di Kabuaten Lombok Timur masih bepusat di sekitar pusat Kota saja dan
belum merata ke pelosok-pelosok Desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur,
pada dasarnya Perda bukan lah satu-satunya bentuk daripada sebuah kebijakan
akan tetapi instruksi lasung atau perintah yang di keluarkan oleh seoarang kepala
Daerah juga bisa dikataka sebagai sebuah kebijakan, seperti yang diungkapkan
oleh Kabid Pemuda dan Olahraga Hasanudin, S.Pd. pada saat diwawancara:
“Belum ada sampai dengan saat ini yang saya ketahui masalah ada atau
tidaknya perda terkait realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga
tersebut, akan tetapi Bapak Bupati pernah menginstuksikan kepada semua
instansi pemerintah Daerah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan,
dan instansi yang ada di tingkat Kabupaten supaya menyediakan lapangan
olahraga atau tempat beolahraga untuk para pegawainya dan setiap hari
jum’at semua pegawai yang ada di lingkup Kabupaten Lombok Timur baik
itu guru ataupun pegawai yang lainnya diharuskan menggunakan seragam
olahraga ”. (W.1: P.5).
137
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten
Lombok Timur H. L. Hasan Rahman, ketika diwawancara mengatakan:
“Setahu saya masalah realisasi ini juga belum ada Perdanya akan tetapi
kalau masalah kebijakannya mungkin salah satunya yaitu disediakannya
Taman Rinjani serta Alun-alun kota sebagai ruang tebuka untuk
berolahraga bagi masyarakat banyak. Kemudian disetiap Kecamatan juga
memiliki lapangan olahraga yang digunakan oleh masyarakat banyak
untuk olahraga, hanya saja lapangan tersebut berupa lapangan sepak bola
saja itupun jauh dari kata standar”. (W. 2: P.6).
Lebih jelas lagi masalah peraturan daerah atau kebijakan Pemerintah
Daerah tentang realisai penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini diungkapkan
oleh Ibu Wiwin Ayu Iswardianingrum, beliau mengungkapkan bawa:
“Perda ataupun kebijakannya belum ada yang khusus mengarah kesana,
akan tetapi kalau masalah ruang terbuka hijau itu sudah ada perdanya
yakni perda tahun 2011 tentang ruang terbuka hijau. Ruang terbuka ini
juga bisa digunakan untuk olahraga, seperti jogging, senam, bersepeda
santai, dan banyak lagi jenis olahraga yang lainnya yang bisa dilakukan di
ruang terbuka tesebut”. (W.3: P.2).
Sejauh ini realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di
Kabupaten Lombok Timur hanya berupa renovasi saja dan belum mengarah ke
penyediaan prasarana (infrastruktur) yang baru karena terkait masalah
pembebasan lahan juga yang sangat sulit. Diantara prasarana yang sudah di
renovasi salah satunya adalah alun-alun Kota yang ada persis didepan Kantor
DPRD Kabupaten Lombok Timur. Dulunya alun-alun Kota yang ada di Lombok
Timur ini sepi dari kegiatan olahraga baik pada saat sore maupun pagi hari, akan
tetapi setelah dipugar atau di renovasi barulah masyarakat mulai senang dan ramai
berolahraga di alun-alun kota ini ditambah lagi dengan ditutupnya akses jalan
yang melintasi Pendopo I menambah semakin luasnya area alun-alun kota ini,
akan tetapi di alun-alun kota ini sendiri tidak tersedia prasarana olahraga seperti
lapangan voli, lapangan basket dan lain sebagainya melainkan alun-alun kota ini
hanya berupa taman yang ditanami berbagai jenis bunga dan pohon seperti palem-
paleman. Kemudian di alun-alun ini terdapat lapangan rumput yang luas dan di
138
kelilingi oleh jalur untuk bersepeda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua
Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur pada saat diwawancara;
“Sepengetahuan saya bentuk realisasinya adalah alun-alun kota sekarang
ini yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau sudah bisa di
manfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat berolahraga seperti jogging,
bersepeda, senam bareng, latihan bagi klub-klub beladiri, dan masih
banyak lagi yang lainnya, karena dulu sebelumnya tidak seperti yang
sekarang ini begitu juga dengan Taman Rinjani yang ada di sini juga
diperuntukkan untuk masyarakat umum. Kemudian ada lagi kawasan
pelabuhan Labuhan Haji yang sekarang ini juga sudah menjadi tempat
favorit bagi masyarakat Lombok Timur untuk beolahraga sambil
menikmati matahari terbit”. (W.2: P.5).
Dari penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa masyarakat sebenrnya
sangat membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk berolahraga, baik itu
yang berupa sarana maupun prasarana olahraga yang lainnya. Kemudian bagi
masyarakat umum tidak dapat di pungkiri memang, bahwa ternyata mereka lebih
senang dengan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan murah meriah yang
tidak banyak saratnya untuk mereka bisa berolahraga di tempat tersebut sperti di
Taman Kota atau alun-alun Kota yang disediakan oleh pemerintah Daerah. Selain
yang berupa Taman atau alun-alun, masyarakat juga sering berolahraga di
sepanjang pinggir pantai yang ada di Lombok Timur diantaranya pantai yang ada
di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, pantai di Kecamatan Jerowaru, pantai
yang ada di Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji, dan pantai yang
membentang di Kecamatan Pringgabaya.
Sementara itu berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di
lapangan juga menunjukkan bahwa sebenarnya semua Kecamatan yang ada di
Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya sudah memiliki lapangan olahraga
khususnya lapangan sepak bola namun belum ada prasarana olahraga lain yang
tersedia di lapangan tersebut, akantetapi lapangan tersebut juaga sering digunakan
sebagai tempat pasar malam atau tempat hiburan lain seperti rona-rona dan
mereka rata-rata menggunakan lapangan tersebut dua sampai tiga minggu dan
bahkan ada salah satu lapangan umum yang ada di Kecamatan Selong yang
digunakan sebagai pasar sementara, karena pasar tempat para pedagang berjualan
sedang direnovasi sudah hampir satu tahun lebih lamanya, sehingga mau tidak
139
mau menyebabkan masyarakat sekitar terutama para pemuda terpaksa pindah
ketempat lain yang cukup jauh untuk berolahraga.
Di bawah ini dirincikan lapangan-lapangan olahraga yang ada di
Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk table berikut:
Tabel 4.12. Lapangan Olahraga yang ada di Kabupaten Lombok Timur
No Kecamatan/
UPTD
Sepak
Bola Basket Voli
Bulu
Tangkis Tenis Futsal Takrow
Kolam
Renang
1 Kec.
Sukamulia 2 - - 1 - - - -
2 Kec. Sacra
Barat 1 - 4 2 - - - -
3 Kec.
Masbagik 3 8 4 7 - 2 - -
4 Kec. Aikmel 2 6 3 4 1 2 - -
5 Kec. sakra 1 - 2 1 - - - -
6 Kec. Keruak 3 4 9 13 - 1 - -
7 Kec. Terara 1 - 2 - - 2 - -
8 Kec. Mt.
Gading 3 4 5 4 - - - 1
9 Kec. Sikur 3 5 5 5 - 1 - -
10 Kec.
Jerowaru 1 5 9 1 - - - -
11 Kec.
Sambalia 4 - 9 1 - - 9 -
12 Kec. Sakra
Timur 2 - 9 1 - - - -
13 Kec. Suela 3 - 2 3 - - - -
14 Kec. Selong 3 4 4 6 1 6 6 1
15 Kec.
Sembalun 2 1 1 3 - 2 1 -
16 Kec. Pringa
Baya 2 2 4 2 - 3 - -
17 Kec. Pringa
Sela 1 3 4 4 1 2 1 1
18 Kec. 1 - 2 2 - 1 - -
140
Labuhan
Haji
19 Kec.
Suralaga 2 2 3 2 - 2 1 -
20 Kec.
Wanasaba 2 3 4 3 - 2 1 -
Jumlah 42 47 87 65 3 26 19 3
Sumber: Kabid Pemuda dan Olahraga 2015
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyebaran penyediaan
sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur memang belum
merata adanya dan masih terfokus hanya di Kecamatan yang ada di Ibu Kota
Kabupaten saja, kemudian sarana dan prasarana olahraga yang ada pun jauh dari
kata standar. Bukan hanya itu saja kegemaran masyarakat dengan salah satu
cabang olahraga tertentu saja juga sangat menonjol dimana ketika olahraga
tersebut digemari oleh masyarakat tersebut maka prasarana cabang olahraga
tersebut juga akan mendominasi di Kecamatan tersebut seperti yang terjadi di
Kecamatan Keruak yang memiliki lapangan olahraga bulutangkis sampai dengan
13 buah lapangan sementara itu untuk cabang olahraga yang lain seperti tenis
lapangan dan sepaktakrow malah tidak di sediakan. Kemudian cabang olahraga
yang paling sedikit peminatnya berdasarkan tabel di atas adalah tenis lapangan.
Sedangkan kolam renang sendiri yang tesedia di Kabupaten Lombok Timur ada
tiga buah, satu milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan dua lagi milik
swasta dan itupun bentuknya hanya berupa kolam renang rekreasi biasa yang
digunakan oleh masyarakat untuk berenang bersama keluarga mereka.
Dari tabel di atas juga diketahui bahwa Kecamatan yang paling minim
prasarana olahraganya adalah Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Sakra,
Kecamatan Terara, Kecamatan Sakra Barat dan Kecamatan Labuhan Haji.
Sementara itu Kecamatan yang memiliki prasarana olahraga yang merata adalah
Kecamatan Suralaga, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Pringgasela dan yang
paling lengkap adalah Kecamatan Selong yang dimana Selong sendiri merupakan
Ibu Kota dari Kabupaten Lombok Timur sendiri, dimana hampir semua sarana
141
dan parasarana olahraga ada di sini. Ini menunjukkan bahwa sarana dan Prasarana
olahraga yang tesedia di Kabupaten Lombok Timur masih jauh dari harapan apa
lagi dilihat dari jumlah penduduknya yang paling besar bila dibandingkan dengan
kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggata Barat.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua DPRD
Kabupaten Lombok Timut Ketika diwawancara:
“Masalah penyebarannya saya rasa tidak merata, hal ini mungkin
dikarenakan setiap Kecamatan itu minat masyarakatnya untuk berolahraga
itukan berbeda, begitu juga dengan kemajuan yang terjadi di setiap
Kecamatan juga berbeda, jadi masyarakat yang pola pikirnya lebih maju
maka mereka lebih antusias untuk berolahraga dan dengan sendirinya
mereka akan mencari tempat untuk berolahraga bahkan mereka yang
memiliki pekarangan yang luas dengan sendirinya membut atau
menyediakan tempat untuk berolahraga”. (W.2: P.8).
Luasnya wilayah Kabupaten Lombok Timur dan banyaknya Kecamatan
menjadi salah satu faktor penyebab kenapa sarana dan prasarana olahraga di
Lombok Timur tidak merata penyebarannya, terkait dengan penyebaran
penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini juga diungkapkan oleh Drs.
Syafruddin, M.Pd. Selaku Ketua Harian KONI Lombok Timur, beliau
mengungkapkan:
“Kalau dari pengamatan saya terkait dengan penyebaran sarana dan
prasarana olahraga di Lombok Timur masih belum merata penyebarannya,
karena kenapa dengan luasnya wilayah yang dimiliki oleh Kab. Lombok
Timur saya rasa agak sulit, lihat saja Lombok Timur ini kan terdiri dari 20
Kecamatan mulai dari ujung Sembalun sampai dengan Jerowaru walaupun
masing-masing Kecamatan sebenearnya sudah memiliki lapangan sepak
bola paling tidak satu lapangan per Kecamatannya namun itupun belum
memenuhi standar, baik dari segi luas ataupun kondisi lapangannya itu
sendiri”. (W.4:P.10).
Kondisi prasarana olahraga yang berupa lapangan sepak bola yang ada di
Lombok Timur juga ditunjukkan dengan gambar dibawah ini. Terlihat dengan
jelas sekali bahwa kondisi Stadion sepakbola yang ada di Gelanggang Olahraga
Selaparang (GOR) tersebut sangat memprihatinkan sekali, semenjak awalmula
dibangun hingga sampai dengan tahun 2015 tidak pernah dilakukan renovasi atau
142
pembenahan yang berarti, tribun yang beratapkan seng tersebut sudah banyak
yang bocor dan bahkan banyak juga yang terbongkar karena angin. Bukan hanya
itu saja kondisi lapangannya juga sangat memprihatinkan sekali dimana rumput
yang semestinya dirawat atau dipelihara dengan baik malah kering dan mati
kemudian yang paling ironisnya lagi adalah stadion tersebut dijadikan tempat
untuk menggembalakan kambingnya oleh masyarakat sekitar.
Gambar 4.3. Kondisi Stadion Sepakbola yang ada di GOR Selaparang
Gambar 4.4. Kondisi Lapangan Sepakbola di tingkat Kecamatan
143
Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana olahraga Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur terkendala masalah pendanaan yang mengakibatkan
sarana dan prasarana olahraga yang ada tersebut menjadi tidak terawat dengan
baik. Target jangka pendek dalam perealisasian penyediaan sarana dan prasarana
olahraga di Lombok Timur, adalah direnovasinya beberapa sarana dan prasarana
olahrga Desa yang sudah rusak supaya dapat segera dipergunakan untuk
berolahraga oleh masyarakat. Sementara itu untuk target jangka menengah akan
diusahakan lagi bgi desa-desa yang belum dapat supaya mendapatkan jatah juga.
Sedangkan untuk target jangka panjangnya sendiri pemerintah Kabupaten
Lombok Timur akan mengupayakan supaya disetiap Desa tersedia lapangan
olahraga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hasanudin, S.Pd. selaku Kabid
Pemuda dan Olahraga bahwa:
“Untuk target jangka pendek, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan
di renovasi lapangan olahraga Desa yang tadinya tidak dapat digunakan atau
difungsika menjadi layak untuk di gunakan oleh masyarakat luas. Untuk
jangka menengahnya kita cobak untuk memfasilitasi bagi Desa yang belum
dapat. Selanjutnya untuk jangka panjangnya kami berharap semua desa atau
wilayah mempunyai sarana dan prasarana olahraga secara keseluruhan,
karena ini kan secara bertahap juga dan menyangkut masalah pendanaan
juga”. (W.1: P.7).
Yang menjadi bahan pertimbangan Kepala Bidang Pemuda dan Olahrga
juga di dalam prealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga ini adalah
menunggu laporan ataupun pengajuan dari masyarakat itu sendiri terlebih dahulu,
karena tanpa adanya masukan atau permintaan dari masyarakat sendiri maka
pemerintah daerah tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.
Sebagaimana yang diungkapkannya pada waktu di wawancara. Berikut kutipan
wawancara bersama Hasanudin, S.Pd.
“Artinya begini, bukan untuk mendahului akan tetapi kita melihat mana
kira-kira yang pro aktif. Nah kemudian yang proaktif inilah yang kita
utamakan, karena sumua ini kan datang dari bawah, atau dengan kata lain
siapa cepat dia yang dapat. Kenapa demikian, karena tanpa ada laporan dari
Desa tersebut maka kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka.
Mudah-mudahan pemerintah kita yang baru ini bersungguh-sungguh untuk
membangunkan prasarana olahraga masyarakat di pedesaan, dan yang saya
144
denger kemaren adalah 1000 lapangan olahraga desa se Indonesia”. (W.1:
P.8)
Kegemaran atau kesukaan masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu
juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan
sarana dan prasarana olahraga tersebut, dan bukan setakat itu saja, melainkan
pemerintah daerah juga dituntut harus lebih peka untuk melihat cabang olahraga
apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di Lombok Timur supaya sarana
dan prasarana olahraga yang dibangunkan tersebut nantinnya tidak sia-sia belaka
melainkan tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat Lombok Timur.
Halinilah yang diungkapkan oleh Ketua Harian KONI Lombok Timur Drs.
Syafruddin, M.Pd. ketika diwawancara, beliau mengatakan bahwa;
“Yang menjadi bahan pertimbangannya tentu diantaranya adalah, olahraga
apa saja yang digemari masyarakat atau yang sering dilakukan oleh
masyarakat itu yang akan diutamakan terlebih dahulu oleh pemerintah
daerah. Kemudian yang jadi bahan pertimbangannya lagi tentu dilihat juga
cabang olahraga apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan di
Kabupaten Lombok Timur ini, jadi tidak dibut atau dibangun begitu saja
melainkan harus memperhatikan banyak aspek diantanranya yaitu tadi”.
(W.4:P.8).
Disamping merealisasikan apa yang sudah direncanakan tersebut,
pemerintah daerah juga harus tetap memantau dengan seksama perkembangan
olahraga yang ada di daerah sebagaimana harapan yang diungkapkan oleh Ketua
Harian Koni Lombok Timur,
“Harapan saya kedepannya untuk prealisasian sarana dan prasarana
olahraga ini tentunnya apa yang sudah direncanakan oleh Pemda agar
segera terealisasi, dan harapan saya juga pemerintah daerah agar lebih
memperhatikan sarana dan prasarana olahraga yang ada disini demi warga
masyarakat Lombok Timur yang sehat dan sejahtera”, (W.4:P.11).
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tentang pengelolaan
sarana dan prasarana olahraga yang ada dikawasan Gelanggang Olahraga
Selaparang Lombok Timur diserahkan kepada pihak KONI untuk mengelolanya
145
berdasarkan SK dari Bupati. Akan tetapi ada beberapa sarana dan prasarana
olahraga juga yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak selain KONI, yaitu
sepert kolam renang yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(BUDPAR) Kabupaten Lombok Timur. Tetapi kemudian oleh Dinas BUDPAR
sendiri dipihak ketigakan lagi kepihak swasta. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Hasanudin, S.pd. ketika diwawancara. Beliau menegaskan:
“Kita mulai dari GOR Selaparang dulu, jadi begini berangkat dari
pengalaman karena disini adalah Dinas DIKPORA, sedangkan di tempat
lain namanya DISPORA. Jadi mereka lebih fokus menangani masalah
olahraga. Sedangkan kita disini sudah satu tahun ini dikelola oleh KONI
dan tidak lagi dikelola oleh Dinas DIKPORA. Hanya saja kolam renang
yang dikelola oleh Dinas BUDPAR itupun dipihak ketigakan lagi oleh
Budpar, kemudian Lapangan tenis sendiri dikelola oleh PELTI Lotim”,
(W.1: P.12).
Ketua Harian KONI Kabupaten Lombok Timur yakni Drs. Syafruddin,
M.Pd. membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan:
“Jadi begini karena sudah satu tahun ini pengelolaannya dilimpahkan ke
KONI, oleh karena itu KONI lah yang bertanggungjawab sepenuhnya
untuk mengelola, ini yang dilingkup GOR Selaparang akan tetapi untuk
kolam renang dikelola oleh Dinas BUDPAR namun oleh pihak BUDPAR
sendiri dipihak ketigakan lagi, begitu juga dengan prasarana olahraga tenis
lapangan yang mengelola adalah PELTI Lombok Timur. Ada juga
beberapa prasarana olahraga yang dimiliki oleh beberapa instansi di
Lombok Timur ini namun kesemuanya itu hanya diperuntukkan untuk
orang-orang yang bekerja di instansi tersebut saja”, (W.2:P.14).
Selain itu juga Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur juga
mengatakan bahwa pengengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di
Lombok Timur dikelola oleh KONI, sebagaimana yang diungkapkan pada waktu
di wawancara bahwa, “Yang diberikan tanggung jawab disini tentu pada dasarnya
kita semua juga harus memelihara apa yang sudah ada, akan tetapi pihak yang
paling bertanggung jawab saya kira dari segi kewenangan adalah Dikpora dalam
hal ini Kabid pemuda dan olahraga ataupun KONI”, (W.2: P.11).
Dari pemaparan para narasumber di atas sangat jelas sekali menunjukkan
bahwasanya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia
146
tersebut semestinya dikelola oleh ahlinya, artinya bahwa instansi atau pihak
swasta yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sarana dan prasarana
olahraga tersebut benar-benar mengerti dengan sitem pengelolaan yang
sebenarnya, jangan sampai hanya mementingkan keuntungan semata namun lupa
dengan pelayanan yang harus diberikan kepada para konsumen dalam hal ini
masyarakat sebagai pengguna sarana dan parasarana olahraga tersebut.
Sebagai contoh yang terjadi dalam pengelolaan kolam renang Tirta Rinjani
yang ada di Gelanggang Olahraga (GOR) Selaparang Lombok Timur yang
pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta yang pada dasarnya kurang
memahami dengan menejemen pengelolaan, akan tetapi karena dalam pelelangan
teder dia yang memenangkan maka secara otomatis pihak swasta tersebutlah yang
mengelola mulai dari sarana sampai dengan prasarana penunjang yang ada di
kawasan kolam renang tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan ketika
pihak ketiga merenopasi sejumlah sarana dan prasarana yang ada di kolam renang
tersebut, maka mereka haruslah melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR)
Kabupaten Lombok Timur apakah disetujui atau tidak, karena biar bagaimanapun
juga pihak ketiga juga tidak mau merugi ketika sarana dan prasarana yang sudah
diperbaiki tersebut tidak diganti oleh pihak Pemda.
Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola kolam renang yakni pak
Hasan ketika dimintai keterangan terkait kolam renang Tirta Rinjani yang
dikelolanya, beliau mengatakan;
“ketika saya yang mengelola kembali kolam renang ini ternyata banyak
sekali peralatan dan perlengkapan kolam renang yang tidak berpungsi
seperti mesin pemompanya yang mati, toliletnya mampet, ruang ganti
yang pintunya rusak serta berugak (bale-bale), tempat duduk pengunjung
jugak sudah lapuk dan atapnya banyak yang bocor karena tidak terurus,
kemudian saya perbaiki lagi sehingga bisa berfungsi dengan normal
kembali, akan tetapi saya mintak persetujuan terlebih dahulu dari Dinas
BUDPAR baru saya mulai kerjakan takutnya nanti dari pihak BUDPAR
tidak setuju begitu”, (W.5:P.2).
Lebih jauh lagi pak Hasan selaku pengelola kolam renang juga
menuturkan terkait masalah besarnya tarif tiket masuk ke kolam renang tersebut
147
ditentukan olehnya sendiri berdasarkan pertimbangan dari berbagai segi yang
disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat Lombok Timur, yakni
untuk orang dewasa dikenakan tarif sebesar Rp 8000, - dan untuk anak-anak
dikenakan tarif sebesar Rp 5000, - saja. Berikut kutipan wawancaranya:
“Jadi begini dalam penentuan harga tiket masuk itu saya sendiri yang
menentuka tarifnya berapa, untuk mayarakat umum dewasa itu harga tiket
masuknya Rp 8000, - sementara untuk anak-anak Rp 5000, - dan ini jugak
kita sesuaikan denga kondisi masyarakat kita yang ada di Lombok Timur
ini, lain lagi bagi sekolah-sekolah yang sudah berlangganan atau
bekerjasama dengan kami maka bagi guru pendamping mereka kita kasi
pelayana yang ekstra artinya mereka dapat gratis makan dan masuk disini
dan ini semua kami lakuka untuk menarik pengunjung supaya dating ke
kolam renang ini”, (W.5:P.3).
Sementara itu sarana dan prasarana olahraga tenis lapangan yang ada di
Gelanggang Olahraga Selaparang tersebut dikelola oleh pihak PELTI LOTIM
sendiri, yang menjadi alasannya adalah supaya lebih mudah diurus atau dikontrol
dalam hal pengelolaannya. Prasarana olahraga tenis lapangan tersebut dari hasil
observasi menunjukkan bahwa yang menggunakan prasarana olahraga tersebut
adalah dari kalangan masyarakat menengah keatas saja, karena dalam
pengelolaannya pihak pengelola mengenakan tarif perbulanya untuk biaya
pemeliharaannya.
Sementara itu sampai dengan saat ini juga Peraturan Daerah yang
mengatur terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada di
kabupaten Lombok Timur belum ada sebagai mana yang diungkapkan oleh
Hasanudin, S.Pd. “Sama juga, bahwa belum ada PERDA ataupun kebijakan yang
secara khusus mengatur tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang
ada disini” (W.1:P.13), kemudian narasumber lain juga yaitu Ibu Wiwin Ayu
Iswardianingrum selaku Kasubag Perundang-undangan Setda Lombok Timur
mengatakan bahwa, “Belum ada perdanya juga, kemudian mengenai kebijakannya
pasti ada tetapi ini diserahkan ke Dinas Dikpora dalam hal ini Kabid olahrahga
atau KONI karena dua instansi inilah yang menaungi masalah olahraga”,
(W.3:P.3). Sementara itu Ketua Harian KONI juga mengungkapkan bahwa:
“Kalau masalah PERDA mengenai pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
148
yang ada di GOR ini tidak ada memang, tetapi yang ada hanya dalam bentuk SK
Bupati saja”, (W.4:P.13). H. L. Hasan Rahman juga mengutarakan hal yang sama
mengenai ada atau tidaknya Perda yang mengatur tentang pengelolaan sarana dan
prasarana olahraga, beliau mengatakan bahwa:
“Belum ada Perdanya, kalau kebijakannya mengenai pengelolaan sarana
dan prasrana olahraga khususnya yang ada di kawasan GOR itukan
wewenangnya Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas-dinas terkait
yaitu Dikpora ataupun KONI, atau bahkan ke pihak swasta”, (W.2:P.10).
Lain lagi halnya dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang
ada di tingkat Desa ataupun Kecamatan yang mana pengelolaannya dilakukan
oleh Komite yang sengaja dibentuk oleh masing-masing Desa atau Kecamatan
untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada sebelumnya
tersebut. Hal ini diperkuat lagi oleh Hasanudin selaku Kepala Bidang Pemuda dan
Olahraga ketika diwawancara. Ia mengatakan, “Kemudian untuk sarana dan
prasarana olahraga lain yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan mereka
mengelola sendiri dengan membentuk komite, kemudian komite inilah yang
bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana olahraga yang ada”, (W.1:P.14).
Dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur tidak
ada pendanaan khusus yang disediakan atau dialokasikan, hanya saja ketika ada
iven-iven tertentu saja seperti Porkab atau O2SN barulah sarana ataupun
prasarana olahraga yang rusak atau tidak layak itu diperbaiki. Apalagi prasarana
olahraga yang berupa dinding untuk pajat tebing tidak semua orang bisa
melakukan cabang olahraga yang satu ini butuh peralatan atau sarana yang
lengkap dan harus standar, karena sebagaimana diketahui olahraga panjat tebing
membutuhkan latihan khusus untuk bisa melakukannya. Ini menunjukkan bahwa
prasarana olahraga panjat tebing tidak bisa bebas untuk masyarakat umum apa
lagi para pemula tentu harus ada ahli yang mendampinginya untuk menghindar
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Lain lagi halnya dengan prasarana
olahraga yang lain seperti lapangan sepakbola atupun sport hall yang di dalamnya
digunakan oleh masyarakat untuk olahraga futsal maka tidak ada yang
149
membutuhkan peralatan yang khusus sekali paling yang mereka siapkan berupa
kostum, sepatu dan bola saja.
Dalam pengelolaannya sendiri sport hall yang ada di Gelanggang
Olahraga Selaparang Lombok Timur ini mendapatkan dana untuk pemeliharaan
atau perawatannya dari masyarakat atau klub-klub futsal yang memakai prasarana
olahraga tersebut, karena dari pihak pengelola sendiri meminta hanya sekedar
untuk perawatannnya saja sepeti yang diungkapkan oleh Ketua Harian KONI di
bawah berikut ini:
“Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini tidak ada dana
yang secara khusus disiapkan atau dianggarkan, tetapi kita hanya
mengenakan uang pemeliharaan saja kepada klub-klub olahraga yang
menggunakan sarana dan prasarana olahraga disini termasuk sport hall
ini”, (W.4:P.15).
Masalah anggaran pendanaan inilah yang menjadi salah satu kendala
kenapa pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur ini tidak
epektif. Karena biar bagaimanapun juga sebagus apapun atau selengkap apapun
sarana dan prasarana olaharga tersebut tetapi klau dalam pengelolaannya tidak
terdapat pendanaan yang cukup maka lambat laun juga prasarana olahraga
tersebut juga akan cepat rusak.
Seperti yang dikatakana oleh H. L. Hasan Rahman selaku Ketua Komisi II
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur bahwa:
“Kendala yang paling utama terkait masalah pengelolaan ini adalah tidak
adanya dana yang dikhususkan atau di anggarkan oleh pemerintah daerah,
tetapi untuk prasarana olahraga tertentu yang dikelola oleh pihak swasta
tentu mereka menyediakan dana khusus dari hasil penyewaannya tersebut
seperti kolam renang yang dikelola oleh Budpar kemudian dipihak
ketigakan lagi ke pihak swasta”, (W.2:P.12).
Kondisi sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Lombok
Timur sampai dengan saat ini baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih
jauh dari kata standar, beberapa lapangan olahraga yang ada seperti lapangan bola
voli yang ada di GOR bahkan ditumbuhi oleh semak-semak dan rumput liar. Dari
sekian banyak sarana dan prasarana olahraga yang tersedia hanya ada beberapa
saja yang sudah memenuhi standar itupun prasarana olahraga yang berada di
150
kawasan GOR saja seperti, sarana dan prasarana untuk olahraga tenis lapangan,
Sport Hall yang di dalamnya tersedia lapangan yang digunakan untuk olahraga
futsal dan juga prasarana olahraga panjat tebing, serta ada satu lagi prasarana
olahraga berupa lapangan basket yang ada di lapangan Nasional Selong dan
itupun satu-satunya lapangan basket yang bisa dikatakan memnuhi standar dan
lapangan basket inilah yang selalu dijadikan tempat pertandingan basket di
Lombok Timur, kemudian pengelolaannya sendiri dilakukan oleh komite yang
ada di Kecamatan.
Sebagaiman yang dipaparkan oleh Drs. Syafruddin pada saat diwawancara
beliau mengatakan bahwa:
“Menurut saya kondisi sarana dan prasarana olahraga disini masih jauh
dari kata standar, kenapa saya bilang demikian? lihat sendiri lapangan
yang ada di GOR ini kan tidak memiliki lintasan untuk lari, kemudian
kalau musim penghujan lapangan ini digunakan oleh masyarakat sekitar
sebagai tempat mengembala kambing mereka. GOR Selaparang ini
sebenarnya cukup luas cuman yaitu tadi sarana dan prasarana penunjang
yang ada di dalamnya kurang berkualitas paling yang layak disini adalah
prasarana tenis lapangan, panjat tebing dan sport hall saja, selain itu juga
untuk lapangan basket jugak yang sudah memenuhi standar tetapi itu
adanya di lapangan Nasional”, (W.4:P.17).
Berikut gambar prasarana olahraga yang ada di dalam kawasan GOR
Gambar 4.5. Sport Hall Selaparang Lombok Timur dari luar
151
Gambar 4.6. Kondisi sarana dan prasarana Tenis di GOR Selaparang
Gambar 4.7. Kondisi Prasarana Panjat Tebing di GOR Selaparang.
Selain itu juga rendahnya tingkat SDM di Lombok Timur yang menangani
masalah pengelolaan sarana dan prasarana olahraga ini membuat keberadaan
sarana dan prasarana olahraga yang tersedia belum dapat dikelola dengan baik
sehinnga ada sebagian sarana dan prasarana olahraga yang tersedia jadi tidak
terurus, kemudian juga data terkait keberadaan sarana dan prasarana olaharga
152
yang ada di Kabupaten Lombok Timur tidak begitu jelas antara yang dikelola oleh
pihak Pemerintah Daerah, pihak swasta ataupun milik pribadi. Hal itulah yang
peneliti rasa menyulitkan dalam mengelola ataupun memantau keberadaan sarana
dan prasarana olahraga yang tersedia di Lombok Timur ini.
Dalam kesempatan wawancara yang dilakuka oleh peneliti, Kepala Bidang
Pemuda dan Olahraga menyampaikan harapannya terkait masalah pengelolaan
sarana dan prasarana olahrga yang ada di Kabupaten Lombok Timur beliau
mengatakan bahwa, “Harapan saya kedepannya mengenai sarana dan prasarana
olahraga yang sudah ada supaya bisa dikelola dengan baik, siapapun yang
dipercaya oleh Pemda untuk mengelolanya. Kemudian juga supaya dianggarkan
untuk dana pengelolaannya dalam APBD”, (W.1:P.18). Harapan yang sama juga
di sampaikan oleh Ketua Harian KONI Lombok Timur, Beliau mengungkapkan:
“Harapan saya kedepannya masalah pengelolaan sarana dan prasarana
olahraga yang ada supaya bisa dikelola dengan baik tentu pengelolaan
tersebut harus diimbangi dengan anggaran pendanaan yang cukup dan
sumber daya manusia yang mengelolanya jugak harus berkompeten
dibidangnya”, (W.4:P.18).
Dari pemaparan di atas tentang pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
maka sangat jelas sekali bahwa dalam pengelolaannya sarana dan prasarana
olahraga yang ada di Lombok Timur melibatka banyak pihak, baik itu dari KONI,
Komite yang ada di tiap Desa ataupun Kecamatan dan bahkan juga melibatkan
pihak suwasta juga, akan tetapi yang menjadi kendala dalam hal pengelolaan
tersebut adalah masalah anggaran pendanaan yang tidak tersedia serta masih
kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelola.
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sampai dengan saat ini belum
memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang secara khusus mengatur tentang
pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia, akan tetapi sejak
tahun 2015 ini Kabupaten Lombok Timur membuat kebijakan untuk mengadakan
PORKAB yang selama ini belum pernah lagi diadakan di Lombok Timur untuk
menjadi agenda wajib bagi kabupaten untuk diadakan setiap dua tahun sekali.
153
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Kabid
Pora) Lombok Timur yaitu Hasanudin, S.Pd. beliau mengataakan bahwa:
“Dalam hal ini juga sepengetahuan saya tidak ada PERDA yang
mengaturnya secara khusus akan tetapi saya rasa kebijakannya tentang
pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga disini dalam bentuk kegiatan
PORKAB yang akan menjadi agenda wajib bagi Lombok Timur untuk
menyelenggarakannya setiap dua tahun sekali”, (W.1:P.19).
Kemudian hal yang sama juga diungkapkan oleh H. L. Hasan Rahman
bahwa, “Belum ada perdanya juga, tetapi yang jelas masalah pemanfaatan
prasarana olahraga tersebut, siapapun boleh menggunakan prasarana yang tersedia
selagi tidak dirusak dan digunakan untuk kegiatan yang positif tidak masalah”,
(W.2:P.14). Tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dipaparka oleh Ketua
Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur di atas, Ibu Wiwin Ayu
Iswardianingrum selaku Kasubag Perundang-undangan Setda Lombok Timur juga
menegaskan bahwa: “Masalah pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang
ada di sini belum ada Perda yang mengaturnya secara khusus”, (W.3:P.4).
Dari ketiga pendapat diatas menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang
mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada di
Kabupaten Lombok Timur belum ada sampai dengan saat ini, akan tetapi dalam
pemanfaatannya sarana dan prasarana olahraga ini siapapun boleh
menggunakannya karena pada dasarnya sarana dan prasarana olahraga yang ada di
peruntukkan untuk masyarakat banyak yang ada di Lombok Timur. Siapapun atau
klub olahraga manapun yang menggunakan sarana dan parasarana olahraga yang
ada haruslah melalui ijin terlebih dahulu agar dalam penggunaannya tidak
tabrakan antara satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pemanfaatan sarana dan
prasarana olahraga ini Hasanudin, S.Pd. menjelaskan kepada peneliti bahwa:
“Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia boleh digunakan oleh
siapapun atau klub manapun untuk kegiatan olahraga yang berada di
lingkup Lombok Timur tentunya, walaupun juga tidak menutup
kemungkinan digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, tetapi kesemua itu
harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Kami dari Kabid olahraga
bekerjasama dengan KONI untuk memanfaatkan sarana dan prasarana
olahraga yang ada di Lombok Timur dengan baik, namun kita terkendala
dengan sumber daya manusia (SDM) kita disini yang masih kurang”, (W.1:
P.20).
154
Lebih jelas lagi masalah pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang
ada di Kabupaten Lombok timur di jelaskan oleh H. L. Hasan Rahman selaku
ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, beliau mengatakan bahwa:
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prasarana olahraga yang berupa
lapangan umum yang ada di semua Kecamatan sangat sering sekali
digunakan untuk acara-acara tertentu tidak hanya untuk kampanye saja,
tetapi sering juga digunakan untuk acara konser musik, kemudian sebagai
tempat kejuaraan pertandingan presean sebagai mana yang kita tahu
presean ini memakan waktu yang cukup lama antara satu sampai dengan
satu setengah bulan setiap kali diadakan dan ini bergantian di tiap
Kecamatan di Lombok Timur ini, kemudian lapangan umum ini juga
sering digunakan untuk pasar malam atau yang lebih dikenal dengan rona-
rona oleh masyarakat dimana mereka paling lama selama tiga minggu dan
paling sebentar selama satu minggu menggunakan lapangan tersebut, Akan
tetapi tentu semua itu harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari instansi
terkait”, (W.2:P.15).
Dalam implementasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga
yang ada di Kabupaten Lombok Timur belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ada beberapa hal yang menjadikan sarana dan prasarana olahraga tersebut belum
dimanfaatkan secara maksimal yang pertama adalah karena sarana dan prasarana
olahraga yang tersedia kurang terawat dan banyak yang rusak, kedua masih
seringnya prasarana olahraga yang tersedia digunakan untuk kegiatan diluar
kegiatan keolahragaan, seperti pameran, kampanye, pasar malam atau yang
disebut rona-rona oleh masyarakat setempat dan kegiatan-kegiatan yang lain juga
diluar kegiatan olahraga.
Masyarakat umum yang ada di Lombok Timur mereka lebih senang
melakukan aktivitas olahraga di ruang terbuka yang tidak memerlukan biaya
apapun untuk bisa mengakses sarana dan prasarana olahraga tersebut. Diantara
sarana dan prasarana olahraga yang menjadi favorit bagi masyarakat Lombok
Timur untuk berolahraga antara lain, seperti Alun-alun Kota, Taman Kota yang
ada di pusat Kota, lapangan umum yang tersedia di setiapm kecamatan dan
kawasan pelabuhan yang ada di Kecamatan Labuhan Haji serta kawasan pantai
yang membentang di Lima Kecamatan di Lombok Timur. Sementara itu untuk
sarana dan prasarana olahraga indoor yang harus di sewa dulu untuk dapat
155
berolahraga di tempat tersebut lebih di dominasi oleh orang-orang atau
masyarakat menengah keatas saja dalam pemanfaatannya, misalnya Sport Hall,
Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, atau lapangan futsal lain yang disewakan.
Lapangan umum yang ada di setiap Kecamatan baru akan diramaikan
dengan perlombaan atau pertandingan ketika menyambut atau memeriahkan acara
peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang dimana di setiap Kecamatan
diharuska untuk mengadakan pertandingan atau perlombaan baik itu berupa
olahrga atau kegiatan yang lainnya, dan yang sangat menarik di Kabupaten
Lombok Timur ini di hampir semua Kecamatanny mengadakan pertandingan
permainan tradisional yang berupa Begansingan dan Presean yang menjadi
olahraga tradisional khas di Pulau Lombok serta permaina Panjat pinang,
kemudian pertandingan sepakbola tentunya yang sudah pasti di gelar dan menjadi
agenda wajib bagi beberapa Kecamatan di Lombok Timur.
Alun-alun Kota dan Taman Kota sendiri sering dimanfaatka oleh
masyarakat atau Dines Kesehatan untuk mengadakan kegiatan keolahragaan
seperti senam sehat bersama dan jalan santai seperti yang pernah dilakukan dalam
rangka peringatan hari kesehatan Nasional. Selain itu juga Alun-alun dan Taman
Kota setiap sore dan pagi diramaikan oleh masyarakat yang sedang berolahrga
atau hanya sekedar bersantai-santai di Taman, terlebih lagi pada saat hari-hari
libur sangat ramai oleh masyaratat, bahkan siswa-siswa sekolah juga sering diajak
oleh guru mereka untuk berolahraga di Taman atau Alun-alun Kota. Beberapa
klub olahraga beladiri yang ada juga memanfaatkan Taman Kota dan Alun-alun
Kota sebagi tempat mereka latihan.
Sementara itu untuk kolam renang sendiri masyarakat umum lebih senang
berenang di pantai sambil bersantai dengan keluarga mereka karena disamping
geratis kodisi air di pantai yang ada di Lombok Timur sangat bersih, selain itu
masyarakat juga bisa bermain voli pantai di areal pinggiran pantai. Sehingga
kolam renang yang ada sebagian besar hanya dimanfaatkan oleh para siswa-siswa
sekolah saja untuk mata pelajaran penjasorkes mereka dan itupun kalau guru
olahraga mereka mengajak mereka. Biasanya untuk kolam renang sendiri baru
akan ramai dikunjungi ketika akhir-akhir semester dan pada saat hari-hari libur
156
saja. Sebgaimana yang diungkapkan oleh pak Hasan selaku pengelola Kolam
renang bahwa:
“kolam renag ini baru akan ramai dikunjungi pengunjung hanya pada saat-
saat tertentu saja, seperti menjelang akhir smester dan pada saat hari-hari
libur, dan yah ketika ada acara atau iven seperti O2SN dan PORKAB pasti
menggunakan kolam renang ini untuk cabang olahraga renang, karena
kolam renang selain yang ada di GOR ini bentuknya hanya berupa kolam
renang rekreasi biasa yang tidak dilengkapi dengan jalur lintasan seperti
yang ada di sini”, (W.5:P.4)
Sedangkan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang berupa
sport hall yang ada di GOR Selapang Lombok Timur biasanya sering digunakan
oleh KONI untuk mengadakan open turnamen futsal se Pulau Lombok, kemudian
juga pada saat PORKAB 2015 yang lalu sport hall ini digunakan juga bahkan
untuk cabang olahraga pencak silat juga. Dinas Kesehatan juga ketika
mengadakan turnamen futsal dalam rangka meperingati hari kesehatan Nasional
juga menggunakan sport hall yang ada di Gelanggang Olahraga Selapaparang
juga.
Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, Kepala Bidang Pemuda dan
Olahraga menyampaikan harapannya mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana
olahraga yang ada di Lombok Timur:
“Kami berharap kedepannya tentu sarana dan prasaana olahraga yang
sudah ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat luas, dan
harapan sya pribadi adalah marikita sama-sama menjaga dan merawat apa
yang sudah ada ini untuk kepentingan kita bersama dan mari kita
memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat agar tercipta
masyarakat yang sehat dan bugar”, (W.1:P.23).
Begitu juga dengan Ketua harian KONI Lombok Timur juga
menyampaikan harapan yang sama tentang pemanfaatan sarana dan prasarana
olahraga yang ada di Lombok Timur,
“Harapan saya kedepannya tentu sarana dan prasarana olahraga yang
sudah ada ini kita pakai dan pelihara bersaman dengan baik supaya bisa
terus dipakai oleh generasi penerus, kemudian yang menjadi harapan saya
juga adalah masyarakat semakin cinta dengan olahraga terutama para
pemuda kita agar mereka bisa mengukir prestasi”, (W.4:P.23)
157
C. Pembahasan
Seorang pimpinan dalam hal ini Pemerintah Daerah haruslah mampu
membuat sebuah kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi semua. Pada
prinsipnya Pemerintah Daerah ialah perwujudan masyarakat yang
mempunyai tugas untuk menjalankan pemerintahan atas dasar kehendak dan
kebutuhan masyarakat dalam suatu daerah. Oleh karena itu semua tindakan
dan keputusan harus dilatarbelakangi oleh kepentingan masyarakat itu
sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Kebijakan adalah
“kepandaian dan kemahiran. Kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpian, dan cara bertindak (Pemerintah/Organisasi), pernyataan cita-
cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk menejemen
dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan”.
Menurut Subarsono, (2015; 3) mengatakan bahwa “kebijakan publik
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial dalam
masyarakat”. Untuk itu kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
haruslah mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang yang
hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat. Kebijakan
Pemerintah Daerah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga di
Kabupaten Lombok Timur merupakan upaya yang semestinya dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Dikpora dan KONI
Kabupaten Lombok Timur untuk memasyarakatkan olahraga dan
mengolahragakan masyarakat supaya tercipta masyarakat yang sehat dan
bugar baik dari segi jasmani maupun rohani.
Kebijakan yang dituangkan baik itu dalam bentuk Peraturan Daerah
ataupun keputusan-keputusan yang lain oleh Pemerintah Daerah sudah
seharusnya memperhatikan sejauh mana keberpihakannya kepada kegiatan-
kegiatan keolahragaan yang ada di daerah tersebut. Kebijakan yang dibuat
oleh Pemerintah Daerah tidak terlepas dari lingkungan di mana kebijakan
tersebut nantinya akan direalisasikan. Menurut James E. Anderson (1979:3)
dalam Subarsono (2015:2) mendefinisikan Kebijakan publik sebagai
158
kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Berarti
jelas bahwa pihak swasta tidak termasuk dalam pembuat kebijakan. Lingkup
kebijakan sangatlah luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang
pembangunan yang lain, termasuklah disini kebijakan pemerintah daerah
tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga juga. Di samping itu,
dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional,
maupun lokal, seperti: Undang-Undang, peraturan Pemerintah, peraturan
Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan
Bupati/Walikota (Subarsono, 2015: 3-4).
Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kabupaten
Lombok Timur sampai dengan saat ini belum memiliki PERDA yang secara
khusus mengatur tentang mulai dari perencanaa, realisasi, pengelolaan
sampai dengan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga, tetapi hanya
ditemukan dokumen yang berupa Perda tentang pengelolaan ruang terbuka
hijau saja dan di dalam Perda tersebut hanya bebicara secara umum saja
mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau kemudian Pemerintah Daerah juga
membuat RPJMD. Berikut pembahasan tentang perencanaan, realisasi,
pengelolaan dan pemanfaatan srana dan prasarana olahraga yang ada di
Kabupaten Lombok Timur.
1. Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Perencanaan merupakan tahap paling awal dalam usaha penyediaan
sarana dan prasarana olahraga. Dimana dalam menyusun sebuah perencanaan
tersebut sudah semestinya melibatkan seluruh stekholder pelaku olahraga yang
ada, agar semua aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan dapat direalisasikan
secara tepat dan sesuai dengan tujuan utama yaitu memasyarakatkan olahraga
dan mengolahragakan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana olahraga
masyarakat dapat terwujud semua yang nantinya akan menjadikan masyarakat
semakin gemar berolahrga kemudian masyarakat yang ada di Kabupaten
Lombok Timur sehat dan bugar baik dari segi jasmani maupun rohaninya.
159
Dalam membuat sebuah perencanaan berdasarkan standar Nasional
tahun 1994 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah,
hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Penanggung jawab perencanaan
Nama penanggung jawab perencanaan harus dibubuhi tanda tangan serta
tanggal yang jelas.
b. Teknis Keolahragaan
Perencanaan gedung olahraga termasuk lapangannya, harus mengikuti
persyaratan teknis keolahragaan yang ditetapkan oleh organisasi cabang
olahraga nasional dan internasional.
c. Peruntukan gedung olahraga
Peruntukan gedung olahraga ini untuk melakukan kegiatan olahraga
dalam ruang tertutup seperti tenis, bola basket, bola voli, dan bulu
tangkis, dengan batasan bahwa kegiatan tersebut tidak melampaui
ketentuan teknis.
d. Kegiatan serba Guna
Bangunan gudung olahraga dapat digunakan untuk keperluan lain selain
olahraga.
Perencanaan yang tersusun rinci dan terprogram dengan baik tidak akan
bisa memberikan arti apa-apa jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata
dari Pemerintah Daerah. Agar apa yang menjadi cita-cita bersama dapat
terwujud, maka sudah semetinya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur
menyusun perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang
dituangkan ke dalam sebuah peraturan Daerah (PERDA) ataupun berupa
Peraturan Bupati (PERBUP), bahkan bukan hanya setakat itu saja tetapi
kebijakan-kebijakan lain yang sifatnya pro terhadap kemajuan olahraga di
daerah Lombok Timur sendiri juga yang nantinya akan menjadi acuan atau
pegangan bagi para pemangku olahraga di Daerah untuk memajukan olahraga
melalui masyarakat berolahraga.
160
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), Klasifikasi gedung
olahraga yang semestinya direncanakan oleh pemerintah daerah haruslah
memuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Perencanaan Teknis
1) Jenis cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan
serta latihan seperti pada Tabel 4.13;
Tabel 4. 13. Klasifikasi dan Penggunaan Bangunan Gedung Olahraga
Klasifikasi
Gedung
Olahraga
Penggunaan
Jumlah
Miknimal
Cabang
Olahraga
Jumlah Minimal Lapangan
Keterangan Pertandingan
Nasional/Interna
sional
Latihan
Tipe A
1.Tenis Lap.
2. Bola basket
3. Bola voli
4. Bulutangkis
1 Buah
1 Buah
1 Buah
4 Buah
1 Buah
3 Buah
4 Buah
6-7 Buah
Untuk cabang
olahraga lain masih
dimungkinkan
penggunaannya
sepanjang
ketentuan ukuran
minimalnya masih
dapat dipenuhi oleh
gedung olahraga
Tipe B
1. Bola basket
2. Bola voli
3. Bulutangkis
1 Buah
1 Buah (Nasional)
-
-
2 Buah
3 Buah Idem
Tipe C 1. Bola voli
2. Bulutangkis
-
1 Buah
1 Buah
- Idem
Keterangan:
- Gedung olahraga tipe A adalah gedung olahraga yang dalam
penggunaannya melayani wilayah Provinsi;
- Gedung olahraga tipe B adalah gedung olahraga yang dalam
penggunaannya melayani wilayah Kabupaten/Kotamadya;
- Gedung olahraga tipe C adalah gedung olahraga yang dalam
penggunaannya melayani wilayah Kecamatan.
2) Ukuran efektif matra ruang gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada
Tabel 4.14. Lihat Gambar 4.13, 4.14, dan 4.15
161
Table 4.14. Ukuran Minimal Matra Ruang Gedung Olahraga
Klasifikasi
Ukuran Minimal (m)
Panjang
termasuk
daerah bebas
Lebar
termasuk
daerah
bebas
Tinggi
langit-langit
pertandingan
Langit-langit
daerah bebas
Tipe A 50 30 12,50 5,50
Tipe B 32 22 12,50 5,50
Tipe C 24 16 9 5,50
3) Kapasitas penonton gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada
Tabel 4.15.
Table 4.15. Kapasitas Penonton Gedung Olahraga
Klasifikasi Gedung
Olahraga
Jumlah Penonton (Jiwa)
Tipe A 3000 – 5000
Tipe B 1000 – 3000
Tipe C Maximal 1000
2. Fasilitas Penunjang
Fasilitas penunjang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Ruang ganti atlit direncanakan untuk tipe A dan B minimal dua unit dan
tipe C minimal 1 unit, dengan ketentuan sebagai berikut :
(1) Lokasi ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui
koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton.
(2) Kelengkapan fasilitas tipa-tiap unit antara lain :
a) Toilet pria harus dilengkapi minimal 2 buah bak cuci tangan, 4
buah peturasan dan 2 buah kakus;
b) Ruang bilas pria dilengkapi minimal 9 buah shower;
c) Ruang ganti pakaian pria dilengkapi tempat simpan benda-benda
dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang
minimal 20 tempat duduk;
d) Toilet wanita harus dilengkapi minimal 4 buah kakus dan 4 buah
bak cuci tangan yang dilengkapi cermin;
162
e) Ruang bilas wanita harus dibuat tertutup dengan jumlah minimal 20
buah;
f) Ruang ganti pakaian wanita dilengkapi tempat simpan benda-benda
dan pakaian atlit minimal 20 box dan dilengkapi bangku panjang
minimal 20 tempat duduk.
2) Ruang ganti pelatih dan wasit direncanakan untuk tipe A dan B minimal 1
unit untuk wasit dan 2 unit untuk pelatih dengan ketentuan, sebagai
berikut :
(1) Loksai ruang ganti harus dapat langsung menuju lapangan melalui
koridor yang berada dibawah tempat duduk penonton;
(2) Kelengkapan fasilitas untuk pria dan wanita, tiap unit minimal:
a) 1 buah bak cuci tangan;
b) 1 buah kakus/toilet;
c) 1 buah ruang bilas tertutup;
d) 1 buah ruang simpan yang dilengkapi 2 buah tempat simpan dan
bangku panjang 2 tempat duduk;
3) Ruang pijat direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal 12 m2
dan tipe C
diperbolehkan tanpa ruang pijat.
4) Lokasi ruang P3K harus berada dekat dengan ruang ganti atau ruang bilas
dan direncanakan untuk tipe A, B dan C minimal1 unit yang dapat
melayani 20.000 penonton dengan luas minimal 15 m2
.
5) Ruang pemanasan direncanakanuntuk tipe A minimal 300 m2
, tipe B
minimla 81 m2
dan maximal 196m2
, sedangkan tipe C minimal 81 m2
;
6) Ruang latihan beban direncanakan mempunyai luas yang disesuaikan
dengan alat latihan yang digunakan minimal 150 m2
untuk tipe A, 80 m2
untuk tipe B dan tipe C diperbolehkan tanpa ruang latihan beban;
7) Toilet penonton direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan perbandingan
penonton wanita dan pria adala 1:4 yang penempatannya dipisahkan.
Fasilitas yang dibutuhkan minimal dilengkapi dengan:
163
(1) Jumlah toilet jongkok untuk pria dibutuhkan 1 buah toilet untuk 200
penonton pria dan untuk wanita 1 buah toilet jonkok untuk 100
penonton wanita;
(2) Jumlah bak cuci tangan yang dilengkapi cermin, dibutuhkan minimal
1 buah untuk 200 penonton pria dan 1 buah untuk 100 penonton
wanita.
(3) Jumlah peturasan yang dibutuhkan minimal 1 buah untuk 100
penonton pria.
8) Kantor pengelolaan lapangan tipe A dan B direncanakan sebagai berikut :
(1) Dapat menampung minimal 10 orang, maximal 15 orang dan tipe C
minima l 5 orang dengan luas yang dibutuhkan minimal 5 m2
untuk
setiap orang.
(2) Tipe A dan B harus dilengkapi ruang untuk petugas keamanan,
petugas kebakaran dan polisi yang masing-masing membutuhkan luas
minimal 15 m2
. Untuk tipe C diperbolehkan tanpa ruang tersebut;
9) Gudang direncanakan untuk menyimpan alat kebersihan dan alat olahraga
dengan luas yang disesuaikan dengan alat kebersihan atau alat olahraga
yang digunakan, antara lain:
(1) Tipe A, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 120 m2
dan 20
m2
untuk gudang alat kebersihan;
(2) Tipe B, gudang alat olahraga yang dibutuhkan minimal 50 m2
dan 20
m2
untuk gudang alat kebersihan;
(3) Tipe C, gudang alat olahraga yang dibutuhkan 20m2
dan 9 m2
untuk
gudang dan alat kebersihan;
10) Ruang panel direncanakan untuk tipe A, B dan C harus diletakan
dengan ruang staf teknik;
11) Ruang mesin direncanakan untuk tipe A, B dan C dengan luas ruang
yang sesuai kapasitas mesin yang dibutuhkan dan lokasi mesin tidak
menimbulkan bunyi bising yang mengganggu ruang arena dan penonton;
164
12) Ruang kantin direncanakan untuk tipe A, untuk tipe B dan C
diperbolehkan tanpa ruang kantin;
13) Ruang pos keamanan direncanakan untuk tipe A dan B, untuk tipe C
diperbolehkan tanpa ruang pos keamanan;
14) Tiket box direncanakan untuk untuk tipe A dan B sesuai kapasitas
penonton;
15) Ruang pers direncanakan untuk tipe A, B dan C sebagai berikut:
(1) Harus disediakan kabin untuk awak TV dan Film;
(2) Tipe A dan B harus disediakan ruang telepon dan telex, sedangkan
untuk tipe C boleh tidak disediakan ruang telepon dan telex;
(3) Toilet khusus untuk pria dan wanita masing-masing minimal 1 unit
terdiri dari 1 kakus jongkok dan 1 bak cuci tangan;
16) Ruang VIP direncanakan untuk tipe A dan B yang digunakan untuk
tempat wawancara khusus atau menerima tamu khusus;
17) Tempat parkir direncanakan untuk tipe A dan B, sebagai berikut :
(1) Jarak maksimal dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian
kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga 1500m;
(2) 1 ruang parkir mobil dibutuhkan minimal untuk 4 orang pengunjung
pada saat jam sibuk;
18) Toilet penyandang cacat direncanakan untuk tipe A dan B sedangkan
untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet penyandang cacat. Fasilitas yang
dibutuhkan minimal, sebagai berikut :
(1) 1 unit yang terdiri dari 1 buah kakus, 1 buah peturasan, 1 buah bak
cuci untuk pria dan 1 buah kakus duduk serta 1 buah bak cuci tangan
untuk wanita;
(2) Toilet untuk pria harus dipisahkan dari toilet untuk wanita;
(3) Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan
perpindahan dari kursi roda ke kakus duduk yang diletakan di depan
dan di samping kakus duduk setinggi 80 cm;
19) Jalur sirkulasi untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan,
sebagai berikut :
165
(1) Tanjakan harus mempunyai kemiringan 8%, panjangnya maksimal
10m
(2) Permukaan lantai selasar tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan-
bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air;
(3) Pada ujung tanjakan harus disediakan bagian datar minimal 180 cm;
(4) Selasar harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan putaran 1800
.
3. Kompartemenisasi Penonton
Kompartemenisasi penonton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Daerah penonton harus dibagi dalam kompartemen yang masing-masing
menampung penonton minimal 2000 orang atau maximal 3000 orang;
2) Antar dua kompartemen yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar
permanen transparan minimal setinggi 1,2 m, maksimal 2,0 m.
4. Sirkulasi Penunjang
Sirkulasi gedung olahraga yang terdiri dari penonton pemain dan pengelola
masing-masing harus disediakan pintu untuk masuk ke dalam gedung.
Sirkulasi bagi masing-masing kelompok agar diatur sesuai dengan
bagan,seperti Gambar 4.8.
Gambar 4.8. Bagan Sirkulasi Pengunjung
166
5. Tata cahaya
Tingkat penerangan, pencegahan silau serta sumber cahaya lampu harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Tingkat penerangan horizontal pada arena 1 m diatas permukaan lantai
untuk ke-3 kelas, sebesar :
(1) Untuk latihan dibutuhkan minimal 200 lux;
(2) Untuk pertandingan dibutuhkan minimal 300 lux
(3) Untuk pengambilan video dokumentasi dibutuhkan minimal 1000 lux
2) Penerangan buatan dan atau penerangan alami tidak boleh menimbulkan
penyilauan bagi para pemain;
3) Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai dengan SK SNI T – 05 –
1989 – F, Departemen Pekerjaan Umum, tentang Tata Cara Penerangan
Alami Siang hari untuk rumah dan gedung;
4) Sumber cahaya lampu atau bukan harus diletakan dalam satu area pada
langit-langit sedemikian rupa sehingga sudut yang terjadi antara garis
yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari
arena setinggi 1,5 m garis horizontalnya minimal 300
, lihat Gambar 4.9;
Gambar 4.9. Titik Terjauh Dari Sumber Cahaya
5) Apabila gedung olahraga digunakan untuk menyelenggarakan lebih dari
satu kegiatan cabang olahraga, maka untuk masing-masing kegiatan harus
tersedia tata lampu yang sesuai untuk kegiatan yang dimaksud;
167
6) Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah, satu
dengan lainnya;
7) Apabila menggunakan tata cahaya buatan, harus disediakan generator set
yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang, generator set
harus dapat bekerja maksimum 10 detik pada saat setelah aliran PLN
padam.
6. Tata Warna
Koefisien refleksi dan tingkat warna dari langit-langit, dinding dan lantai
arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut, lihat Tabel 4.16.
Tabel 4.16. Tingkat Refleksi dan Warna
Komponen Koefisien
refleksi Tingkat warna
Langit-Langit
Dinding Dalam Arena
Lantai Arena
0.5 – 0.75
0.4 - 0.6
0.1 – 0.4
Cerah
Sedang
Agak gelap
7. Tata Udara
Tata udara dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi mekanis, serta
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Apabila menggunakan ventilasi alami, maka harus memenuhi:
(1) Luas bukaan minimum adalah 6 % dari luas lantai efektif;
(2) Perletakan ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara
silang;
2) Apabila menggunkan ventilasi buatan, maka harus memenuhi:
(1) Volume pergantian udara minimum sebesar 10-15 m3
/jam/orang;
(2) Alat ventilasi buatan tidak menimbulkan kebisingan di dalam arena
dan tempat penonton.
8. Tata Suara
Tingkat kebisingan lingkungan maksimal yang dijinkan adalah 25 dB
9. Komponen Bangunan
a. Tribun
168
Bentuk Tribu terdiri dari 2 tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Tipe tetap
bersifat untuk membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena, lihat
lampiran Gambar 4.10 dan 4.11,
1) Pemisaha Tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(1) Pemisahan antara tribun dan arena dipergunakan pagar
transparan dengan tingga minimal 1,00 m, dan maksimal 1,20
m;
(2) Tribun yang berupa balkon dipergunakan pagar dengan tinggi
bagian masif minimal 0.40 m dan tinggi keseluruhan antara
1,00 – 1,20 m;
(3) Jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun
minimal 1,20 m; Lihat lampiran gambar 4.12.
2) Tribun khusus untuk penyandang cacat harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
(1) Diletakan di bagian paling depan atau paling belakang dari
tribun penonton;
(2) Lebar tribun untuk kursi roda minimal 1,40 m, ditambah
selasar minimal lebar 0,90 m.
b. Tempat duduk
Ukuran tata letak tempat duduk adalah sebagai berikut:
1) Ukuran tempat duduk penonton direncanakan unutk tipe A, B dan C
antara lain:
(1) VIP, dibutuhkan lebar minimal 0,50 m dan maksimal 0,60 m,
dengan ukuran panjang minimal 0,80 m, dan maximal 0,90 m;
(2) Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0,40 m, maksimal 0,50 m,
dengan panjang minimal 0,80 m, maksimal 0,90 m, Lihat
lampiran Gambar 4.13.
2) Tata letak tempat duduk
(1) Tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 gang, maksimal 14 kursi,
bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 7 kursi;
169
(2) Tata letak tempat duduk Biasa, diantara 2 gang, maksimal 16
kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimal 8 kursi;
(3) Setiap 8-10 deret tempat duduk terdapat koridor;
(4) Lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya
perempatan;
(5) Kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung
penonton dalam 1 kompartemenisasi. Lihat lampiran gambar
4.14.
c. Tangga
Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:
1) Jumlah anak tangga minimal 3 buah, maksimal 16 buah; bila anak
tangga diambil lebih besar dari 16, harus diberi bordes dan anak
tangga berikutnya harus berbelok terhadap anak tangga dibawahnya;
2) Lebar tangga minimal 1,10 m, maksimal 1,80 m; bila lebar tangga
diambil lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada
tengah bentang;
3) Tinggi tanjakan tangga minimal diambil 15 cm, maksimal 17 cm;
4) Lebar injakan tangga minimal diambil 28 cm, maksimal 30 cm.
d. Lantai
Lantai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Lantai harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan
bentuk atau lendut, selama dipakai;
2) Lantai harus mampu menerima beban kejut dan beban gravitasi
minimal 400kg/m2;
3) Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis;
4) Bila lantai menggunakan konstruksi kaku, permukaan lantai harus
ditutup dengan lapisan elastis, lihat lampiran gambar 4.15 pada;
5) Bila lantai menggunakan konstruksi panggung, harus ada peredaran
udara yang baik antara penutup lantai dengan lantai, lihat lampiran
Gambar 4.16
6) Permukaan lantai harus rata tanpa ada celah sambungan;
170
7) Permukaan lantai harus tidak licin;
8) Permukaan lantai harus tidak mudah aus;
9) Permukaan lantai harus dapat memberikan pantulan bola yang merata.
e. Dinding Arena
Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi, dan atau dinding
pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun
bola;
2) Permukaan dinding pada arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan-
tonjolan, dan tidak boleh kasar;
3) Bukaan-bukaan pada dinding kecuali pintu, minimal 2 meter diatas
lantai;
4) Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan
bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap. Lihat lampiran gambar 4.17.
5) Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak
vertikal atau tidak horizontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan
dan kecepatan bola, bagi para atlet.
f. Pintu, penerangan dan ventilasi
Pintu, Penerangan dan Ventilasi gedung olahraga harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) Lebar bukaan pintu minimal 1,10 m;
2) Jumlah lebar pintu dihitung atas dasar: mampu sebagai jalan ke luar
untuk jumlah pengunjung GOR maksimal dalam waktu 3 menit,
dengan perhitungan setiap lebar 55cm untuk 40 orang/menit;
3) Jarak pintu satu dengan lainnya maksimal 25 m;
4) Jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimal 18 m;
5) Pintu harus membuka keluar, pintu dorong tidak boleh digunakan;
6) Bukaan pintu pada bidang arena tidak boleh mempunyai sisi atau
sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding
atau lebih kedalam;
171
7) Letak bukaan, dan ukuran bukaan ventilasi dan atau penerangan harus
diatur tidak menyilaukan pemain.
Sebuah perencanaan juga tentunya harus dibarengi dengan penyediaan
anggaran yang memadai barulah semua itu bisa berjalan beriringan. Karena biar
bagaimanapun juga pendanaan ini adalah salah satu hal yang paling penting di
dalam merencanakan sebuah pembangunan apalagi ini menyangkut perencanaan
penyediaan sarana dan prasarana yang menyedot anggaran tidak sedikit. Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia No 3 tahun 2005 tentang sistem
keolahragaan nasional disebutkan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah
wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu juga
tidak adanya Perda atau Perbup di Kabupaten Lombok Timur yang mengatur
secara khusus tentang perencanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
menyebabkan perkembangan sarana dan prasarana olahraga di Lombok Timur
tidak mengalami perubahan yang signifikan.
Sebelum pemerintah daerah merencanakan penyediaan sarana dan
prasarana olahraga di suatu daerah hendaknya membentuk tim khusus terlebih
dahulu yang bertugas untuk menganalisis sarana dan prasarana olahraga apa saja
yang kira-kira sesuai atau cocok dibangun di daerah tersebut, dalam hal ini
Kabupaten Lombok Timur tentunya yang memiliki kondisi alam yang bepariasi
mulai dari daerah pinggiran pantai sampai ke daerah pegunungan seperti yang
ada di darah Kecamatan Sembalun yang banyak terdapat pegunungan-
pegununga yang menjulang tinggi yang memungkinkan nantinya untuk
dibangunkan sarana dan prasarana olahraga seperti olahraga paralayang karena
Kecamatan Sembalun memiliki ketingian sekitar lebih dari 1500 m dari
permukaan laut dan memiliki suhu yang sangat dingin bila dibandingkan dengan
tempat lain yang ada di Lombok Timur.
Sementara itu untuk daerah pinggiran pantai perlu kiranya bagi
pemerintah daerah untuk merencnakan penyediaan sarana dan prasarana
olahraga yang sesua dengan karakteristik atau kondisi alam dan masyarakat
sekitar, sebagaimana yang diketahuai bahwa Kabupaten Lombok Timur memili
172
pinggir pantai yang cukup panjang yang membentang mulai dari Kecamatan
Jerowaru sampai dengan Kecamatan Pringgabaya.
2. Realisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Perealisasian penyediaan sarana dan prasarana olahraga merupakan
lanjutan dari sebuah perencanaan yang direncanakan dengan matang. Adalah
suatu hal yang tidak mungkin apabila pemerintah Daerah mengharapkan
masyarakatnya untuk gemar berolagraga sementara sarana dan prasarana
olahraga penunjang yang dibutuhkan tidak tersedia atau rusak. Bukan hanya itu
saja bahkan dalam perealisasiannya pemerintah Daerah juga harus
memperhatikan dengan teliti dan mendetail penyebaran daripada penyediaan
sarana dan prasrana olahraga ini jangan sampai terpusat di satu daerah saja
sehingga nantinya dapat menyebabkan rasa sentiment dari daerah yang satu
dengan daerah yang lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur .
Perhatian pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana
olahraga harus diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang nyata tidak hanya
melihat olahraga yang digemari oleh masyarakat saja melainkan menyediakan
sarana dan prasarana olahraga untuk semua cabang olahraga yang ada di
Kabupaten Lombok Timur. Dalam penyediaan sarana dan prasarana olahraga
tersebut pemerintah Daerah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk
swasta dan masyarakat umum juga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam
Peraturan Pemerintah Repumblik Indonesia No. 16 tahun 2007 pasal 20, bahwa
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan
dan pengembangan olahraga yang meliputi pembinaan dan pengembangan
pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana
olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga,
penyediaan prasarana dan sarana olahraga, serta pemberian penghargaan di
bidang keolahragaan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku perpanjangan
tangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat berkewajiban untuk
173
menyediakan sarana dan prasarana olahraga seperti yang tuangkan dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar
baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas diharapkan dapat meningkatkan
gairah dan minat masyarakat untuk berolahraga sehingga secara tidak langsung
akan dapat terciptanya masyarakat yang sehat dan bugar ke depannya. Salah satu
langkah nyata yaitu perlunya dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang
realisasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok
Timur, agar arah pembinaan olahraga lebih jelas dan terstruktur sebagai acuan
dalam menentukan sebuah kebijakan.
Kerjasama yang baik harus terus dipupuk dan dibangun oleh pemerintah
daerah dengan segenap SKPD yang ada di daerah, serta melibatkan semua pihak
juga baik itu pihak swasta ataupun masyarakat sendiri secara umum supaya
dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut dapat berjalan
sesuai denga apa yang ditargetkan. Sebagaiman yang tertuang dalam PP No 16
tahun 2007 pasal 24 menyebutkan 1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di
lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya
melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan
kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan
pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib
menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan
olahraga; dan/atau b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar
olahraga. 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga
daerah dan nasional.
Sarana dan prasarana olahraga yang nantinya akan dibangun oleh
pemerintah daerah wajib untuk memenuhi standar nasional yang sudah
ditetapkan. Dalam peraturan pemerintah no 16 tahun 2007 pasal 89 disebutkan
bahwa:
174
1) Standar prasarana dan sarana olahraga terdiri atas standar prasarana
olahraga dan standar sarana olahraga.
2) Standar prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup persyaratan:
a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang
olahraga;
b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem
pengamanan; dan
e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik
dan kebersihan.
3) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
persyaratan:
a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang
olahraga;
b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan
perlengkapan dan peralatan;
c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan
kebersihan dan higienis; dan
d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
Usaha untuk merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
oleh pemerintah daerah hendaknya perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk
dan konsep ruang terbuka, dimana jumlah penduduk disuatu wilayah harus
diimbangi dengan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk
beraktifitas olahraga bagi masyarakat. Satu hal yang juga harus menjadi
pertimbangan pemerintah daerah dalam merealisasikan perencanaan tersebut,
yaitu bagaimana caranya agar penyediaan sarana dan prasarana olahraga tersebut
dapat terealisasikan dengan baik dan tepat guna.
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sarana
dan prasarana olahraga di Kabupaten Lombok Timur belum ada sampai dengan
saat ini, yang ada hanyalah berupa peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun
2011 yang mengatur tentang pengelolaan ruang terbuka hijau saja. Kebijakan-
kebijakan lain juga yang sifatnya khusus tentang pengelolaan sarana dan
prasarana olahraga juga belum terlihat.
175
Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sarana dan prasarana
olahraga ini menjadikan tidak adanya aturan yang mengikat tentang pengelolaan
sarana dan prasarana olahraga, kemudian disamping tidak adanya anggaran
pendanaan yang kongkrit untuk pengelolaan sarana dan parasarana olahraga yang
tersedia, pola pengelolaan yang selama ini dijalankan juga tidak sesuai dengan
harapan. Pengelolaan yang baik haruslah membuat sebuah struktur mekanisme
yang mengedepankan kepentingan olahraga itu sendiri, karena tujuan utama dari
pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang ada pada dasarnya adalah untuk
menjaga dan merawat supaya sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia
tersebut tetap terpelihara dengan baik demi kepentingan masyarakat untuk
berolahraga.
Adapun ciri-ciri sarana dan prasarana olahraga yang dikelola dengan baik
menurut Harsuki, (2012 : 187) yaitu:
a) Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya dengan
memberikan pelayanan yang ramah
b) Pelanggan baru diterima secara baik dan mereka mendapat petunjuk
sehingga dapat menggunakan fasilitas sebaik-baiknya.
c) Karyawan yang terlatih dengan baik, peran dan tanggung jawabnya
dapat dikenali oleh setiap pengguna.
d) Prosedur keselamatan, P3K, pertolongan darurat dan lain-lain telah
didokumentasikan dan siap untuk beroperasi.
e) Melalui pengoperasiannya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat
ekonomi.
Tidak dapat dipungkiri memang bahwa anggaran dana dari Pemerintah
Daerah menjadi salah satu penyebab terhambatnya sistem pengelolaan sarana dan
prasarana olahraga akan tetapi hal tersebut disiasati oleh Pemerintah Daerah
dengan cara bekerjasama dengan pihak Swasta dalam pengelolaan sarana dan
prasarana olahraga yang ada, sebagai contoh Kolam Renang Tirta Rinjani yang
dipihak ketigakan oleh Dinas Budpar Lombok Timur. Dengan cara yang demikian
itu maka dapat mengurangi beban bagi pemerintah Daerah dari segi pengeluaran
anggaran. Sarana dan prasarana olahraga perlu didayagunakan dan dikelola untuk
176
berbagai kepentingan olahraga. Pengelolaan tersebut bertujuan memberikan
layanan secara profesional berkaitan dengan penggunaan sarana dan prasarana
olahraga agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dalam waktu yang lama.
Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia baik itu di
tingkat Desa, Kecamatan, dan bahkan yang terdapat di Ibu Kota Kabupaten
sekalipun haruslah ditangani oleh orang yang paham dan benar-benar
berkompeten dalah bidang pengelolaan. Jangan sampai sarana dan prasarana
olahraga yang sudah tersedia tersebut malah menjadi beban sendiri bagi
pemerintah daerah baik itu untuk pemeliharaan maupun perawatannya. Bagi
sarana dan prasarana olahraga yang disewakan dalam penggunaannya maka sudah
barang tentu sarana dan prasarana olahraga tersebut mempunyai dana sendiri
untuk perawatan maupun pemeliharaannya dan tidak lagi membebani Pemerintah
Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang RI tentang sistim
keolahragaan nasional No 3 tahun 2005 pasal 70 ayat 2 disebutkan , bahwa
sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a) masyarakat melalui
berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b) kerja sama yang saling
menguntungkan; c) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d) hasil usaha
industri olahraga; dan/atau e) sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia di Kabupaten Lombok
Timur sudah semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat
luas, walaupun Peraturan Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah yang
mengatur tentang pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten
Lombok Timur belum ada hingga saat ini. Kemudian masalah kenyamanan dan
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses sarana dan parasarana olahraga
tersebut juga harus diperhatikan dan diutamakan, jagan sampai pemerintah
Daerah sudah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menyediakan
sarana dan prasarana olahraga tersebut tetapi malah animo masyarakat untuk
berolahraga di tempat yang sudah disediakan tersebut menjadi menurun.
177
Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga serta meningkatkan animo
masyarakat untuk berolahraga, maka sejumlah permasalahan yang harus diatasi
adalah belum terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan,
rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga karena semakin sempitnya
ruang terbuka serta sarana dan prasarana untuk berolahraga, dan lemahnya
koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan ruang publik untuk sarana dan
prasarana olahraga bagi masyarakat umum dan tempat permukiman.
Prasarana olahraga yang berupa ruang terbuka seperti taman Kota, alun-
alun Kota, dan ruang terbuka lainnya yang memang digunakan sebagai tempat
berolahraga seperti lapangan umum yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten
Lombok Timur supaya tidak lagi dipapkai untuk kegiatan-kegiatan lain selain
untuk kegiatan olahraga. Sebagai contoh hampir semua lapangan umum yang
ada di Kabupaten Lombok Timur pernah digunakan untuk kampanye partai
politik tertentu, kemudian digunakan juga sebagai tempat pasar malam yang
disertai dengan pertunjukan rona-rona yang menggunakan sarana dan prasarana
cukup lama dan bahkan juga pada saat-saat tertentu juga dipergunakan sebagai
tempat konser musik.
Pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga dengan latar belakang
rekreasi juga sangat penting menjadi salah satu alternatife bagi Pemerintah
Daerah, karena dengan menyediakan sarana dan prasarana olahraga sebagai
prasarana rekreasi besar kemungkinan untuk dapat menarik minat masyarakat
supaya lebih gemar dan antusias melakukan aktifitas olahraga. Biar
bagaimanapun juga hal tersebut cukup relevan karena memang pada dasarnya
manusia senang dengan aktivitas rekreasi sehingga mereka secara tidak langsung
turut aktif berolahraga melalui sarana rekreasi tersebut. Terlebih lagi kondisi
alam yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sangat
memungkinkan sekali untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga
rekreasi tersebut.
Karakteristik pelaku olahraga dalam memanfaatkan sarana dan prasarana
olahraga juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menetukan jenis dan
model sarana dan prasarana olahraga yang seperti apa yang harus disediakan
178
supaya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Latar belakang
pendidikan, ekonomi dan status sosial juga bisa mempengaruhi pola masyarakat
dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga. Sebagai contoh kalangan
masyarakat tertentu misalnya para pejabat lebih cenderung untuk bermain tenis
dan bulutangkis, sedangkan masyarakat kelas menengah kebawah cenderung
untuk bermain sepakbola. Ini menunjukan bahwa masyarakat lebih senang
berolahraga dengan menggunakan sarana dan prasarana olahraga yang geratis
dan jelaslah bahwa sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar
nasional bukan menjadi jaminan akan tingginya animo masyarakat untuk
berolahraga ditempat tersebut apalagi kalau sarana dan prasarana tersebut
disewakan.
Untuk mendukung program pemerintah dalam memasyarakatkan
olahraga dan mengolahragakan masyarakat, maka hal yang harus menjadi
perhatian adalah tingkat kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan
memanfaatkan sarana dan prsarana olahraga yang ada. Tujuan yang ingin
dicapai adalah untuk menciptakan sebanyak-banyaknya sarana dan prsarana
olahraga serta dapat memfasilitasi masyarakat umum dalam berolahraga.
Pemanfaatannya harus mengedepankan kemudahan untuk mengakses tanpa
harus dipersulit dengan prosedur tertentu dan lebih baik lagi jika sarana dan
prsarana tersebut bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Contohnya yaitu
sebuah lapangan terbuka, alun-alun dan Car Free Day yang dapat menampung
banyak orang untuk beraktifitas olahraga di tempat tersebut.
Guna memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia
tersebut perlu kiranya bagi instansi-instansi terkait untuk lebih sering
mengadakan iven-iven atau turnamen keolahragaan yang melibatkan masyarakat
banyak, supaya lebih menarik minat masyarakat untuk membiasakan diri
berolahraga. Bukan hanya sampai di situ saja tetapi disamping itu juga
Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat sebuah trobosan-trobosan baru yang
berupa kegiatan-kegiatan keolahragaan yang dilakukan secara masal oleh
masyarat umum, seperti senam sehat bersama, Jalan sehat, sepeda santai,
kemudian mengadakan kegiatan Car Free Day sebagaimana yang diadakan oleh
179
Kabupaten/Kota lain yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi kegiatan-
kegiatan keolahragaan lain yang melibatkan masyarakat banyak untuk
bepartisipasi.
Mayarakat menengah ke bawah umumnya lebih senang berolahraga
dengan memanfaatkan sarana dan prasarana olahraga yang gratis bila
dibandingkan dengan masyarakat menengah ke atas yang lebih suka melakukan
kegiatan olahraga di ruangan tertutup (inthor) seperti bulutangkis, futsal, pitnes
dan lain sebagainya. Sementara itu masyarakat menengah kebawah biasanya
mereka berolahraga di lapangan-lapangan umum yang tersedia di Desa atau
Kecamatan, kemudian Alun-alun Kota, serta Taman Kota dan tempat-tempat
yang berupa ruang terbuka lainnya seperti di pinggir pantai yang dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk bermain voli pantai yang tidak dipungut biaya.
Kegiatan fisik (physical activity) yang dilakukan secara teratur dan
berkesinambungan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menjaga
dan meningkatkan kesehatan. Dari sekian banyak jenis dan bentuk kegiatan fisik,
kegiatan olahraga merupakan bentuk kegiatan fisik yang paling banyak memiliki
kelebihan. Selain berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, olahraga
juga berfungsi sebagai aktivitas untuk rekreasi atau hiburan dan sekaligus sebagai
sarana untuk mencapai prestasi. Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya
dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat serta
pembudayaan perilaku hidup sehat masyarakat, maka pemerintah daerah harus
membuat kebijakan untuk menyelenggarakan berbagai program guna
meningkatkan partisipasi olahraga di masyarakat.