bab iii - ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/04/renstra-bab-3-bplh.… ·...
TRANSCRIPT
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
19 Renstra
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Pelayanan BPLH Kota Bandung
ugas pokok Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota
Bandung yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah
Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok tersebut, BPLH Kota Bandung
mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air
tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok
dan fungsi ini antara lain :
a. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup
yang belum disusun diantaranya berkaitan dengan Perwal dari
Perda yang telah ditetapkan.
b. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup
yang perlu dilakukan perbaikan karena sudah tidak sesuai
dengan kondisi daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah
lingkup perencanaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan
energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
Permasalahan pokok yang berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi ini antara lain :
a. Keterbatasan alokasi anggaran urusan wajib bidang
lingkungan hidup khususnya untuk BPLH Kota Bandung.
b. Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka
sinkronisasi implementasi program pembangunan yang
bersifat lintas sektoral.
T
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
20 Renstra
c. Kurangnya partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan
stakeholder lainnya dalam upaya pencegahan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup, dan rehabilitasi lingkungan
hidup yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan lingkungan
hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi
lingkungan hidup;
Permasalahan yang sering timbul kepermukaan berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi ini antara lain :
a. Masyarakat dan pelaku usaha kurang memperhatikan atau
mengacuhkan peraturan perundang-undangan terkait
pengelolaan lingkungan hidup.
b. Adanya dampak pencemaran lingkungan hidup ikutan karena
Kondisi geografis Kota Bandung yang dikelilingi pemerintah
daerah lainnya seperti Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan
Kabupaten Bandung Barat.
c. Keterbatasan jumlah sumber daya baik sumber daya aparatur
maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan
tupoksi.
d. Penghargaan dan pemberian hukuman (reward and
punishment) bagi aparatur dan pemangku kepentingan
lingkungan hidup belum memadai.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Tidak terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi ini.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 21 Renstra
Tabel III A. 1-1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi BPLH Kota Bandung
Provinsi Jawa Barat
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan Internal Eksternal
Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, pengen dalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi LH.
Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup (LH) belum diterbitkan Peraturan Walikotanya (Perwal).
Kemampuan SDM dalam memahami dan menter jemahkan peraturan per undang-undangan masih kurang memadai.
Politik anggaran atas urusan wajib Bidang LH masih kurang men dukung.
Kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan Perda tersebut tdk dpt diselengga rakan apabila Perwalnya belum diterbitkan sehingga dapat dipastikan akan mem pengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD
Adanya Perda yang perlu dilakukan perbaikan/revisi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah saat ini.
Perubahan peraturan pemerintah
Kegiatan pelayanan terkait Perda yg sudah tidak sesuai kondisi daerah saat ini menjadi tidak optimal jika Perda tersebut belum direvisi sehingga dikhawatir kan akan mempengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD
Pemberian dukungan atas penye lenggaraan pemerintah daerah lingkup perencanaan LH,
pengendalian pencemaran dan kerusakan LH, pengelolaan air tanah & energi serta rehabilitasi LH.
Alokasi anggaran urusan wajib Bidang Lingkungan Hidup khususnya yang
menjadi kewenangan BPLH masih kurang optimal.
Kebutuhan anggaran BPLH sebagaimana tercantum Renstra 2009-2013.
Kemampuan perencana an anggaran dan kinerja para pelaksana kegiatan
masih kurang.
Kemampuan koordinasi para pelaksana kegiatan masih kurang.
Politik anggaran atas urusan wajib Bidang LH masih kurang mendukung.
Komitmen SKPD terkait terhadap urusan wajib Bidang LH masih lemah
Komitmen masyarakat, pelaku usaha & stake holder LH lainnya thd permasalahan LH masih rendah.
.
Terdapat beberapa kegiatan pelaynan yg membutuhkan dana relatif besar karena sifat dan target kinerjanya
sehingga apabila tidak mendapatkan alokasi dana sesuai kebutuhan maka dikhawatirkan akan mem pengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD.
Lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam kerangka
sinkronisasi implementasi program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.
Target kinerja program lintas sektoral dalam
RPJMD Pemerintah Kota Bandung 2009-2013
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan koordinasi antar
sektor yang lebih solid dan intens sehingga jika tidak dipenuhi maka dikhawatirkan akan mempengaruhi tkt capaian SPM/Rensra/ RPJMD.
Kurangnya partisipasi dari masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lingkungan hidup lainnya dalam upaya
pencegahan pencemaran & perusakan LH, dan
Tingkat pencemaran ter hadap lingkungan hidup Kota Bandung cenderung meningkat yg disebabkan kelalaian masyarakat, pelaku usaha dan
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg membutuhkan partisipasi relatif tinggi dari masyarakat, pelaku usaha & stakeholder lainnya sehing ga jika
terjadi kekurangan dikhawatirkan akan mem pengaruhi tingkat capaian atas
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
22 Renstra
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat ini Standar yang Digunakan Faktor yang Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan Internal Eksternal
rehabilitasi LH yang telah mengalami pencemaran dan kerusakan.
stakeholder lingkungan hidup lainnya.
SPM/Renstra/RPJMD.
Pembinaan dan pelaksanaan
lingkup perencanaan
lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan air tanah dan energi, serta rehabilitasi lingkungan hidup.
Masyarakat & pelaku usaha
kurang memperhatikan atau
mengacuhkan peraturan per undang-undangan terkait pengelolaan LH
Kondisi kualitas LH Kota
Bandung yang cenderung
menurun salah satu sebabnya yaitu kurangnya ketaatan terhadap per aturan perundang-undang an mengenai LH.
Mekanisme pengelolaan
LH yang baik masih
belum diterapkan secara menyeluruh.
Sumber daya (aparatur dan sarana/prasarana belum dimanfaatkan secara optimal.
Komitmen atas pemberi an penghargaan dan hukuman kpd aparatur belum memadai.
Komitmen masyarakat &
pelaku usaha terhadap
upaya pencegahan dan rehabilitasi LH masih rendah.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan
yg membutuhkan ketaatan masyarakat
dan pelaku usaha terhadap peraturan mengenai pengelolaan LH sehingga jika terjadi kurangnya ketaatan di khawatirkan mempengaruhi tingkat capai an SPM/Renstra/RPJMD
Adanya dampak pencema ran LH ikutan pada sungai-sungai di Kota Bandung karena kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya seperti Kab. Bandung, Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat.
Kondisi kualitas LH yang berada di hilir lebih baik dibandingkan dengan yang berada di hulu.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg berkaitan dgn pengelolaan air sungai terkena dampak pencemaran ikutan yang lebih besar jika tdk ditangani bersama-sama dgn Pemda lainnya sehingga mempengaruhi tingkat capai an SPM/Renstra/RPJMD
Ketersediaan sumber daya (aparatur, sarana dan prasarana) dalam rangka pelaksanaan tupoksi
terbatas
Kebutuhan SDM & sarana dan prasarana dalam dokumen anggaran tahunan.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg membutuhkan ketersediaan sumber daya yang cukup sehingga apabila tidak dipenuhi dikhawatirkan akan
mempengaruhi tingkat capaian atas SPM/Renstra/ RPJMD
Penghargaan dan pemberian hukuman bagi aparatur dan pemangku kepentingan LH belum memadai
Renstra BPLH Kota Bandung Tahun 2013-2018
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yg membutuhkan penghargaan dan pemberian hukuman yang memadai bagi aparatur & pemangku kepentingan LH lainnya sehingga jika tidak dipenuhi dikhawatirkan akan mem pengaruhi tingkat capaian SPM/Renstra/RPJMD
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 23 Renstra
B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
encana Strategis BPLH Kota Bandung 2013-2018 ini sangat
terkait dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah khususnya Misi Pertama yaitu
mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai
Visi Kota Bandung Yang Nyaman. Misi ini akan diimplementasikan
beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung termasuk oleh
BPLH Kota Bandung.
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada misi pertama
yang menjadi tanggung jawab BPLH Kota Bandung berada dalam
lingkup sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup terdiri
dari :
1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Udara
7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan
Ketenagalistrikan
9. Program Pengelolaan Bidang Air Tanah
R
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 24 Renstra
Tabel III B.1-1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPLH Kota Bandung
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera
No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH
Terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Misi 1 :
Mewujudkan Bandung Nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas & berwawasan lingkungan dalam rangka mencapai Visi Kota Bandung Yang Nyaman.
Program :
1. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
4. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
6. Peningkatan Pengendalian Polusi Udara
7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & LH
8. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
9. Pengelolaan Bidang Air Tanah
Terdapat kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan Perda yg belum diterbitkan Perwalnya.
Terdapat kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan Perda yang belum dilakukan revisi sesuai kondisi daerah saat ini.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan dana relatif besar belum mendapatkan alokasi dana yang memadai.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan koordinasi lintas dan antar sektor kurang optimal dalam pelaksanaannya.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan partisipasi relatif tinggi dari masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya kurang optimal dalam pelaksanaannya.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan ketaatan masyarakat dan pelaku
usaha thd peraturan kurang optimal dalam pelaksanaannya.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan ketersediaan sumber daya yg cukup belum optimal penyediannya.
Terdapat beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan penghargaan dan pemberian hukuman bagi aparatur dan pemangku kepentingan lainnya belum diimplementasikan secara optimal.
Perilaku sebagian masyarakat dan pelaku usaha sumber pencemar kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya.
Kondisi tersebut merupakan faktor penghambat terbesar dalam pelaya nan BPLH dimasa mendatang. Beberapa upaya perlu segera dilakukan sehingga perilaku negatif tersebut bisa dikurangi bahkan jika bisa dihilangkan.
Kuantitas dan kualitas aparatur masih kurang dalam menyeleng garakan pelayanan prima.
Kondisi ini juga merupakan faktor penghambat dari pelayanan di lingkungan BPLH. Dengan kurangnya kuantitas dan kualitas
personil yang menyelenggarakan pelayanan dapat menyebabkan kurang optimalnya pencapaian target kinerja dll.
Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan LH Kota Bandung.
Kondisi tersebut merupakan faktor pendorong yang besar bagi penyelesaian permasala han pelayanan dimasa men datang. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, beberapa kegiatan pelayanan yang membutuhkan masukan yang relatif besar akan dapat dipenuhi atau membutuh kan koordinasi dan kerjasama dengan inter atau lintas sektor lebih mudah dilaksanakan.
Dukungan dari organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di Bidang LH.
Kondisi ini juga merupakan faktor pendorong penyelesaian permasalahan
pelayanan yang akan dihadapi BPLH seperti rendahnya tingkat partisipasi, kurangnya ketaatan thd per aturan perundang-undangan, kerjasama dll.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 25 Renstra
C. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra
BPLH Provinsi Jawa Barat
erujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54
Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No. 8 Thn 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, bahwa telaahan Renstra dilakukan terhadap Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra BPLHD Provinsi Jawa
Barat terutama berkaitan dengan capaian kinerja sasaran strategis
sebagaimana tergambarkan dalam indikator kinerja sasarannya.
Kementerian Lingkungan Hidup RI dalam Renstra Tahun 2010-2014
telah menetapkan sasaran umum dan sasaran khusus Pembangunan
Lingkungan Hidup. Sasaran umum yang hendak diwujudkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk kurun waktu 2010-2014
yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, dan
pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan
prinsip pembangunan berkelanjutan, sedangkan sasaran khusus yang
hendak dicapai adalah :
a. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai,
danau, pesisir dan laut serta air tanah;
b. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati
dan ekosistem hutan;
c. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah
bahan berbahaya dan beracun (B3);
d. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terintegrasi
Indikator kinerja atas sasaran-sasaran Kementerian Lingkungan Hidup
RI tersebut meliputi :
Persentase jumlah sumber air yang dipantau dan diinformasikan
status mutu airnya
Penurunan beban pencemar
Penurunan emisi kendaraan bermotor
Tingkat kualitas udara kota/kab
Registrasi B3
Rehabilitasi sumberdaya alam dan pengelolaan kehati
Inventarisasi kerusakan data kawasan pesisir dan laut
M
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
26 Renstra
Pengurangan beban pencemar pada industri kecil
Jumlah industri telah menerapkan program lingkungan
Jumlah komisi AMDAL Daerah yang berlisensi
Jumlah kasus sengketa lingkungan yang terfasilitasi Tingkat ketersediaan sarana sistem informasi lingkungan
Sedangkan Renstra BPLHD Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013
memiliki 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 31 (tiga puluh satu)
indikator kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas status mutu air sungai di 7 DAS
1.1. Kondisi kualitas mutu air sungai di 7 DAS
1.2. DAS yang dipantau dan diinformasikan status mutu airnya
1.3. Peta potensi sumber pencemaran berbasis DAS
1.4. Tim Pemantau Pencemaran Air berbasis masyarakat
1.5. Sumber-sumber pencemaran air yang terpantau
2. Meningkatnya kualitas udara di wilayah perkotaan di Jawa Barat
2.1. Tingkat kualitas udara perkotaan di Jawa Barat
2.2. Sistem pemantauan pencemaran udara di wilayah perkotaan
2.3. Jumlah kendaraan lulus uji emisi
2.4. Jumlah lokasi car free day di wilayah perkotaan
3. Menurunnya luasan lahan yang tercemar limbah padat dan B3
3.1. Tingkat pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3
4. Meningkatnya kinerja laboratorium lingkungan terakreditasi dalam
pengendalian lingkungan
4.1. Jumlah laboratorium lingkungan di daerah sudah
praakreditasi
5. Mendorong upaya pelestarian dan pemanfaatan sumerdaya alam
dan keanekaragaman hayati
5.1. Jumlah fasilitasi kegiatan konservasi sumberdaya alam dan
pengelolaan kehati di Jawa Barat
6. Mendorong upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut
6.1. Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan
kawasan pesisir dan laut Jawa Barat
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
27 Renstra
7. Tersedianya kebijakan teknis pengelolaan pembangunan
berkelanjutan di Jawa Barat sebagai acuan pemberian izin
lingkungan
7.1. Jumlah kajian dan rekomendasi lingkungan hidup strategis
8. Meningkatnya penerapan teknologi tepat guna dan ramah
lingkungan di Jawa Barat
8.1. Tingkat penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
dalam pengelolaan lingkungan di daerah
9. Tercapainya penerapan program EPCM dan Proper di kalangan
dunia usaha dan industri
9.1. Jumlah personil industri yang bersertifikat EPCM
9.2. Jumlah industri Jawa Barat yang menerapkan program
lingkungan
10. Terwujudnya sertifikasi Komisi AMDAL kab/kota se Jawa Barat
10.1. Jumlah Komisi AMDAL Daerah yang berlisensi
11. Terbitnya rekomendasi AMDAL hasil penilaian Komisi AMDAL
11.1. Jumlah rekomendasi AMDAL yang diterbitkan
12. Tersedianya instrumen ekonomi lingkungan yang mendukung
keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup
12.1. Jumlah pedoman dan kebijakan instrumen ekonomi
lingkungan
13. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
bencana di Jawa Barat
13.1. Frekuensi sosialisasi terkait kebencanaan dan perubahan
iklim
14. Meningkatnya kemampuan mitigasi bencana dan adaptasi terhadap
dampak perubahan iklim di Jawa Barat
14.1. Jumlah pedoman dan kajian terkait perubahan iklim
14.2. Mainstreaming perubahan iklim dalam Renstra sektor
15. Meningkatnya kerjasama pengendalian lingkungan hidup melalui
kemitraan dengan seluruh pelaku pengelola lingkungan hidup
15.1. Jumlah kemitraan dengan berbagai stakeholder
15.2. Tingkat kesadaran seluruh stake holders dalam pengelolaan
lingkungan
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
28 Renstra
16. Tercapainya berbagai upaya terobosan program dalam rangka
peningkatan kepedulian lingkungan
16.1. Jumlah program - program pengelolaan lingkungan di daerah
16.2. Jumlah peraih penghargaan lingkungan
17. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
mengenai upaya penanganan dan penyelesaian sengketa
lingkungan
17.1. Jumlah pengaduan masyarakat terkait permasalahan
lingkungan
18. Terfasilitasinya sengketa lingkungan hidup yang terjadi sesuai
dengan kebijakan lingkungan hidup
18.1. Jumlah kasus sengketa lingkungan yang terfasilitasi
19. Tersedianya data base informasi lingkungan
19.1. Tingkat ketersediaan informasi lingkungan hidup
20. Mengembangkan sistem balai kliring lingkungan hidup
20.1. Tingkat ketersediaan sistem informasi lingkungan
Perbandingan capaian kinerja Renstra BPLH Provinsi Jawa Barat,
Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH Kota Bandung dapat
digambarkan dalam tabel berikut ini :
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 29 Renstra
Tabel III-C.1-1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPLH Kota Bandung Terhadap Sasaran Renstra BPLHD Provinsi Jawa Barat
dan Kementerian Lingkungan Hidup
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra BPLH
Kota Bandung
Capaian Sasaran Renstra BPLH
Provinsi Jawa Barat
Capaian Sasaran Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Masyarakat telah dapat melaksanakan teknis pengelolaan sampah skala rumah tangga
619 rumah tangga Tidak ditargetkan dalam Renstra Tidak ditargetkan dalam Renstra
2. Kualitas air sungai memenuhi baku mutu sesuai SK. Gubernur Jabar No. 39 Th. 2000
Belum ada sungai utama yang kualitas air sungainya memenuhi baku mutu Tidak ditargetkan dalam Renstra
Penurunan beban pencemar 2,5% pertahun
3. Kualitas udara indoor dan roadside memenuhi baku mutu udara ambient
Kualitas udara pada titik pantau 94,79% dari baku mutu
Tidak ditargetkan dalam Renstra 37 peraturan perundangan
36 kota dievaluasi
4. Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah
12 pelaku usaha memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tanah
Tidak ditargetkan dalam Renstra
Penurunan beban pencemaran 50 juta ton
1000 registrasi B3
Pengurangan 80% beban pencemar pada industri kecil
5. Jumlah pengaduan masyarakat atas permasalahan lingkungan yang telah di
tangani dan terselesaikan
100% pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan lingkungan telah
ditangani dan dapat diselesaikan 100% pengaduan ditangani
100% pengaduan ditangani
Terlaksananya kepastian hukum dan penyelesaian konflik
250 rang PPLHD dan 500 PPNS
6. Jumlah sumur resapan dari tahun ke tahun meningkat 38.491 sumur resapan Tidak ditargetkan dalam Renstra Tidak ditargetkan dalam Renstra
7. Jumlah pohon pelindung dan pohon produktif dari tahun ke tahun meningkat
1.741.518 pohon (pohon produktif sebanyak 857.371 pohon + pohon pelindung 884.147)
Tidak ditargetkan dalam Renstra Rehabilitasi 500.000 ha pertahun
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
30 Renstra
No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra BPLH
Kota Bandung Capaian Sasaran Renstra BPLH
Provinsi Jawa Barat Capaian Sasaran Renstra
Kementerian Lingkungan Hidup
(1) (2) (3) (4) (5)
8. Jumlah sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)
12 sekolah telah ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata Tidak ditargetkan dalam Renstra Tidak ditargetkan dalam Renstra
9. Status Lingkungan Hidup Daerah terinformasikan ke publik
2 media yakni media internet dan buku status lingkungan hidup Tidak ditargetkan dalam Renstra
Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
10. Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian emisi
92,87% kendaraan bermotor yang dilakukan pengujian memenuhi emisi bersih kendaraan
Tidak ditargetkan dalam Renstra Penurunan emisi kendaraan bermotor
11. Persentase jumlah sumber air yang dipantau dan diinformasikan status mutu airnya
16 Sungai utama (indikator ini tidak ditetapkan untuk dicapai tetapi dilakukan pemantauan dan terinformasikan status mutunya)
7 DAS status mutu airnya cemar sedang 70% terpantau
13 DAS prioritas di 119 kota/kab
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 31 Renstra
D. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bandung
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan
pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Berikut ini hasil telaahan RTRW dan KLHS Kota Bandung :
Tabel III D.1-1
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kota Bandung
No. Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur
Ruang Terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
Ket :
- Kolom 2 diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang direncanakan di wilayah
Kota Bandung berupa Rencana Bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan
prasarana air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi.
- Kolom 3 diisi dengan daftar Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang telah ada di wilayah Kota
Bandung berupa Rencana Bandara, pelabuhan laut, pelabuhan penyebrangan, terminal, stasiun kereta, jaringan jalan primer/sekunder, jaringan
prasarana air, jaringan prasarana energi/listrik, dan jaringan prasarana telekomunikasi.
- Kolom 4 diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana tata ruang
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
32 Renstra
- Kolom 5 diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, lakukan identifikasi pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD.
Jika ada identifikasi bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan dan lokasinya.
- Kolom 6 diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil kolom 5. Daftar ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung
perwujudan struktur ruang wilayah
Tabel D.1-2
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kota Bandung
No. Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat ini
Indikasi Program
Pemanfaatan Ruang Periode
Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola
Ruang Terhadap
Kebutuhan Pelayanan
SKPD
Arahan Lokasi
Pengembangan Pelayanan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
Ket :
- Kolom 2 diisi dengan daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang direncanakan di wilayah Kota Bandung.
- Kolom 3 diisi dengan daftar Pusat daftar kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis yang telah ada di wilayah Kota Bandung.
- Kolom 4 diisi dengan indikasi program pemanfaatan ruang untuk setiap rencana pola ruang.
- Kolom 5 diisi dengan perbandingan antara kondisi rencana dan kondisi saat ini, lakukan identifikasi pengaruhnya kepada kebutuhan pelayanan SKPD.
Jika ada identifikasi bentuk kebutuhan tersebut, perkiraan besaran kebutuhan dan lokasinya.
- Kolom 6 diisi dengan daftar lokasi berdasarkan hasil kolom 5. Daftar ini menjadi arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD untuk mendukung
perwujudan pola ruang wilayah.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
33 Renstra
Tabel III D.2-1 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Bandung
BPLH Kota Bandung
No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan
SKPD
Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pencemaran
Udara - Data AQMS berdasarkan ISPU kualitas udara
cenderung menurun pada posisi sedang.
- Keberadaan Tol Cipularang berimplikasi pada
penurunan kualitas udara kota Bandung
khususnya di gerbang tol Pasteur dan jembatan
Cikapayang.
- Laju pertumbuhan kendaraan di Kota Bandung
tergolong tinggi berkisar antara 12-21%/tahun.
- Kontribusi pencemaran udara dari sektor industri
masih 15%.
- RTH masih minim, tingginya pencemaran udara dari aktivitas penduduk berkontribusi
meningkatkan iklim mikro.
- Dengan menurunnya kualitas
udara perlu segera dilakukan
upaya pencegahan dan
pengendalian terhadap sumber-
sumber pencemar baik yang
bergerak maupun tidak bergerak.
- Peningkatan pengendalian polusi udara melalui
berbagai kegiatan antara lain kegiatan pembinaan
dan pengendalian pencemaran udara, kampanye
langit biru dan pengujian emisi bersih kendaraan
bermotor, pengadaan sarana dan prasarana
pemantau kualitas udara dll.
2. Sumber Daya
Air
- Baru 25% Rumah Tangga yang terlayani PDAM
sedangkan sisanya sebesar 75% mengakses sumber
air lain.
- Terjadi peningkatan pengambilan air tanah secara
illegal.
- Hingga bulan Agustus tercatat 887 titik
pengambilan air tanah dengan pengambilan air
tanah sebessr 1.074.351 m3/bulan.
- Hampir seluruh daerah kota bandung tergolong
kategori I (kritis) dan II (rawan);
- Dengan adanya kecenderungan
pengambilan air tanah yang
berlebihan berpengaruh kepada
ketersediaan air. Untuk itu perlu
segera dilakukan upaya pengendalian dan perlindungan
serta konservasi sumber-sumber
air yang mengalami kerusakan.
- Optimalisasi pengelolaan bidang air tanah melalui
kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan air
tanah, pengawasan pemanfaatan air tanah, pengembangan model teknologi konservasi air
tanah, dll.
- Melakukan upaya perlindungan dan konservasi
SDA melalui kegiatan konservasi air tanah dan
mata air, konservasi sungai dan anak sungai,
pembangunan sumur resapan dangkal pada
daerah tangkapan air, pembuatan lubang biopori dll.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
34 Renstra
No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan
SKPD Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
SKPD
3. Pencemaran Air - Sebagian besar sungai utama tercemar berat.
- Kualitas air sungai yang merupakan sumber air baku PDAM Kota Bandung tidak dapat digunakan
sebagai bahan baku air minum karena berada pada
status tercemar ringan sampai dengan berat.
- IPAL terpusat di Bojongsoang hanya melayani 15%
dari penduduk Kota Bandung.
- Separuh sumur gali dan sumur pompa tidak memenuhi syarat sebagai air bersih.
- Hampir semua sumur gali dan sumur pasak sudah
tercemar bakteri coli.
- Dengan kualitas air sungai yang
tercemar ringan sampai dengan berat tentu berdampak kepada
menurunnya tingkat ketersediaan
air baku dan air bersih. Untuk itu
perlu segera dilakukan upaya
pengendalian pencemaran dan
perusakan sumber-sumber air.
- Optimalisasi pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup melalui kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan hidup, pemantauan
kualitas air sungai dan air limbah dari sumber
pencemar, penanganan pengaduan kasus
lingkungan hidup, penerapan dan fasilitasi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dll.
4. Bencana Banjir - 68 titik rawan genangan bajir di Kota Bandung.
- Peningkatan koefisien run off, tahun 1960 (Otto
Soemarwoto-2002) kira-kira 40% dan Bandung Utara 25%, saat ini diperkirakan 75% dan di
Kawasan Bandung Utara 60%.
- Tingginya koefisien run off sangat
mempengaruhi tingkat penyediaan
air tanah sebagai sumber air baku maupun air bersih.
- Melakukan upaya perlindungan dan konservasi
SDA melalui kegiatan pembangunan sumur
resapan dangkal pada daerah tangkapan air, pembuatan lubang biopori dll.
5. Volume dan
Pengelolaan
Sampah
- Tingkat pelayanan sampah pada tahun 2012 baru
sebesar 85%.
- Produksi sampah Kota Bandung semakin
meningkat sebagian besar adalah sampah
perumahan dan fasilitas umum.
- Jumlah sampah yang diangkut sebanyak 1000-
1100 ton sampah/hari dari 164 TPS.
- Sekitar 3% atau 135 ton/hari timbunan sampah
telah dikelola dengan sistem 3R di 5 lokasi TPS 3R
milik PD Kebersihan dan 7% atau sekitar 105 ton/hari timbunan sampah dikelola dengan sistem
3R secara mandiri oleh masyarakat.
- Terdapat 70 bank sampah di 70 RW dari 1560 RW
di Kota Bandung.
- Belum seluruh sampah yang
diproduksi dapat ditangani tentu
berdampak kepada kurang
optimalnya tingkat pelayanan
BPLH.
- Melakukan upaya pengembangan kinerja
pengelolaan sampah antara lain melalui kegiatan
penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan,
pelatihan pengelolaan sampah pola 3R, sosialisasi
pembentukan dan pengelolaan bank sampah sosialisasi pembentukan dan pengelolaan bank
sampah, sosialisasi pengelolaan persampahan
skala RW, pengawasan dan pengendalian
pembangunan dan operasional tempat pengolahan
sampah berbasis teknologi ramah lingkungan pembentukan model kawasan pengelolaan
sampah terpadu, pembangunan sarana percontohan waste to energy (Biogas), penyediaan
prasarana dan sarana pengelolaan persampahan,
pembangunan model tempat penampungan
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
35 Renstra
No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi Terhadap Pelayanan
SKPD Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan
SKPD
- Pembuangan sampah ke TPA masih menjadi
alternatif utama pengelolaan sampah Kota Bandung.
- Tidak adanya sistem pengolahan dan pengelolaan
yang baik, serta pengurangan sumber sampah
melalui kebijakan publik dan masih kurangnya
kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah.
sementara sampah ramah lingkungan dll.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018 36 Renstra
E. Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup
ermasalahan lingkungan hidup yang menjadi isu-isu strategis
di lingkungan Kota Bandung antara lain berkaitan dengan
permasalahan air, udara, limbah padat, dan tata guna lahan.
Simpulan tersebut berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kota Bandung 2010 dan Status Lingkungan Hidup
Daerah (SLHD) Kota Bandung Tahun 2011 dan 2012.
1. Isu Air
Permasalahan lingkungan yang timbul berkaitan dengan isu air
yaitu rendahnya kualitas air sungai, rendahnya kualitas air tanah,
dan penurunan muka air tanah.
1.1. Rendahnya Kualitas Air Sungai
Kualitas air permukaan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi
alami sungai tapi sangat dipengaruhi oleh kegiatan
antropogenik (aktivitas manusia). Sungai yang melintas di Kota
Bandung seperti sungai di kota-kota lainnya umumnya
memiliki tekanan yang besar, berkaitan dengan jumlah
penduduk yang terus berkembang serta fungsi sungai yang
beraneka ragam, mulai dari sumber air baku, tempat
pembuangan aktivitas domestik maupun industri, tempat
rekreasi dan lain-lain.
P
Pencemaran Sungai Cikapundung
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
37 Renstra
Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai yang
dilakukan secara kontinyu setiap tahun dapat digambarkan
kondisi sungai-sungai di Kota Bandung sebagai berikut :
a. Mengalami hambatan self purification akibat pencemaran
secara kontinu di sepanjang bantaran sungai. Pada
dasarnya badan air mempunyai kemampuan untuk
melakukan pemurnian diri sendiri (self purification)
terhadap zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air dalam
setiap badan air atau sering disebut juga daya assimilasi
(assimilative capacity).
b. Daya asimilasi (assimilative capacity) yaitu kemampuan
badan air untuk menerima beban limbah cair tanpa terjadi
pencemaran telah mengalami penurunan, bahkan di
beberapa sungai yang melewati wilayah padat bisa
dikatakan tidak ada. Kemampuan ini tergantung dari debit
(kapasitas) dan kandungan pencemar didalamnya. Semakin
besar debit aliran dan semakin rendah kandungan
polutannya maka akan semakin besar daya asimilasi badan
air tersebut.
c. Terjadi pendangkalan sungai akibat erosi dan sampah padat
yang terbawa aliran air hujan/drainase atau yang sengaja
dibuang masyarakat ke sungai.
d. Kelas mutu sungai tidak dapat digunakan sebagai bahan
baku air minum, dan sudah berada pada status tercemar
ringan sampai dengan tercemar berat dibandingkan dengan
PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air dan SK. Gubernur Jawa
Barat no. 39 Tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku
Mutu Air pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya
di Jawa Barat.
Parameter Fisika
Dari hasil pemeriksaan kualitas air sungai di Laboratorium
menunjukan kualitas air sungai di semua ruas sungai di
wilayah Kota Bandung baik hulu sampai hilir kota Bandung
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
38 Renstra
belum memenuhi syarat baku mutu golongan B, C, D
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 39
tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air
pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya di Jawa
Barat. Dari hasil analisa kualitas air yang dilakukan selama
kurun waktu September Oktober dan November 2007 oleh
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung di 40 titik
pantau menunjukkan parameter fisik (DHL, Kekeruhan,
TDS, suhu dan warna) menunjukan penurunan kualitas dari
hulu ke hilir dan berada diatas baku mutu.
Parameter Kimia
Kualitas kimia sungai secara langsung dipengaruhi oleh
adanya pencemaran air yang terjadi pada sungai. Semakin
berat pencemaran berlangsung maka dapat dipastikan
bahwa kondisi kualitas sungai akan menurun. Kandungan
senyawa organik pada beberapa sungai-sungai di Kota
Bandung cukup tinggi mulai dari hulu, tengah sampai hilir
didasarkan pada nilai parameter BOD dan COD, MBAS, DO
dan E. Coli yang terukur, di 40 titik pemantauan, yaitu di
Sungai Cikapundung, S. Cikapundung Kolot, S. Cicadas, S.
Citepus, S.Cibuntu, S. Cikendal, S. Ciparumpung, S.
Cidurian, S. Cipamokolan, S. Cisaranteun, S. Cipanjalu, S.
Cinambo, dan S. Cihalarang. Hampir seluruh kualitas air
sungai di Kota Bandung telah melebihi golongan B, C, dan D
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 39
tahun 2000 tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air
pada Sungai Citarum dan Anak-Anak Sungainya di Jawa
Barat.
Kandungan senyawa organik yang tinggi menjadikan
konsumsi oksigen dalam air menjadi lebih banyak dan
konsentrasi oksigen terlarut akan berkurang yang pada
akhirnya berdampak pada kehidupan biota perairan.
Kandungan Nitrogen pada air sungai yang terukur dengan
senyawa ammonia (NH3), nitrat (N03), dan nitrit (N02)
terdeteksi ada pada sungai-sungai di Kota Bandung. Hampir
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
39 Renstra
seluruh sungai di wilayah Kota Bandung memiliki
kandungan senyawa amonia di luar baku mutu kelas I (PP
82/2001). Tingginya senyawa amonia ini menyebabkan
proses oksidasi yang lebih banyak sehingga dapat
mempengaruhi kandungan oksigen terlarut dalam air.
Sebagai hasil oksidasi, besarnya kandungan senyawa nitrit
dan nitrat memang tergantung dari besarnya senyawa
amonia yang terdapat dalam air. Namun demikian
keberadaan senyawa nitrit yang cukup tinggi dapat
membahayakan kesehatan makhluk hidup. Dari seluruh
sungai yang diteliti hampir semua memiliki kandungan
senyawa nitrit diluar baku mutu yang telah ditetapkan (0,06
mg/l). Sedangkan keberadaan senyawa nitrat pada air lebih
banyak menimbulkan kondisi eutrofikasi pada sungai,
selain dapat tereduksi menjadi nitrit. Pada seluruh sungai
yang diteliti di Kota Bandung tersebut tidak ada sungai yang
memiliki kandungan nitrat diluar baku mutu kelas I.
Kandungan unsur logam yang terdapat pada sungai-sungai
di Kota Bandung didominasi oleh logam-Iogam yang secara
alami terdapat pada sungai yaitu Mn, Tembaga (Cu), Pb
(timbal), Merkuri (Hg), Chromium (Cr) berada diatas baku
mutu. Hal ini menandakan adanya pencemaran berat oleh
terkait dengan kegiatan industri domestik yang masuk
kedalam perairan, air sungai tidak lagi jernih, berwarna dan
berbau.
Kandungan senyawa minyak dan lemak pada seluruh
sungai di Kota Bandung terdeteksi pada kisaran < 1 mg/L .
Berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan untuk
kandungan minyak dan lemak adalah Nihil. Kandungan
minyak/lemak dan deterjen pada air sungai seringkali
diindikasikan sebagai akibat dari adanya pencemaran
limbah domestik (grey water).
Parameter Mikrobiologi
Secara biologi, kualitas sungai terukur dengan parameter
coliform total dan coliform faecal pada air. Pada umumnya
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
40 Renstra
nilai parameter ini ada sebagai akibat adanya pencemaran
Iimbah domestik yang masuk kedalam sungai. Berdasarkan
hasil pengujian yang telah dilakukan, parameter mikrobiologi
di semua titik pantai Sungai di Kota Bandung melebihi baku
mutu yang disyaratkan.
Parameter Lain
Profil kadar parameter dari hulu sampai ke hilir
menunjukkan beberapa indikasi sebagai berikut :
Perubahan kadar parameter Nitrat pada semua lokasi dan
semua musim tidak signifikan dan tidak menunjukkan
adanya pencemaran
Kadar Nitrit pada musim kemarau menunjukkan indikasi
pencemaran hanya pada beberapa lokasi di hulu dan di
hilir waduk namun tidak menunjukkan trend
berakumulasi. Terdapat fenomena yang tidak jelas, justru
di musim hujan pada bulan Oktober di semua lokasi hulu
waduk terdapat peningkatan pencemaran Nitrit, yang
melebihi kadarnya di musim kemarau.
Kadar Sulfida menunjukkan adanya pencemaran, namun
berdasarkan data yang ada hanya terjadi pada bulan Juni
pada semua lokasi di hulu waduk. Terdapat Sulfida pada
beberapa lokasi di musim hujan namun tidak signifikan.
Kadar Chlorine tidak menunjukkan pencemaran pada
semua lokasi dan semua periode.
Kadar Sianida tidak menunjukkan pencemaran pada
semua lokasi dan semua periode.
Kadar Fluorida tidak menunjukkan pencemaran pada
semua lokasi dan semua periode.
Kadar logam berat As, Hg, Cu, Co, Ni dan Pb tidak
menunjukkan pencemaran pada semua lokasi dan semua
periode. Logam Seng menunjukkan indikasi pencemaran
pada lokasi di hulu waduk, namun hanya berdasarkan
data pada bulan Juni. Pada periode lainnya terjadi
pencemaran Seng hanya di Sapan pada bulan Agustus.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
41 Renstra
Kandungan bakteri Fecal Coliform dan Total Coliform
menunjukkan tingkat pencemaran berat pada semua
lokasi dan pada semua periode musim.
Grafik Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82/ 2001 Kelas IV
Sumber: Badan pengelola Lingkungan Hidup, 2012
Hampir semua sungai tergolong dalam katagori tercemar
sedang, kecuali Sungai Cikapundung Hulu, Sungai
Cikapundung Tengah dan Sungai Ciparungpung Hulu
tergolong dalam katagori tercemar ringan.
1.2. Rendahnya Kualitas Air Tanah
Kualitas air tanah sangat tergantung kepada komposisi kimia
batuan pembentuk akuifer, yang dilarutkan selama air tanah
mengalir, serta pencemaran yang terjadi disekitarnya. Unsur
kimia batuan sangat tergantung kepada batuan asal dan
proses terjadinya batuan tersebut. Sampai kedalaman 40 m
dari permukaan tanah yang ditutupi batuan hasil Endapan
Danau Bandung Purba, umumnya mengandung kadar besi (Fe)
dan Mangan (Mn) tinggi. Kadar kimia air pada air tanah ini,
terlihat pada air tanah sumur penduduk cukup tinggi dan
melebihi batas ambang untuk air minum yang distandarkan
oleh Departemen Kesehatan, seperti air berwarna kuning dan
bau besi. Lokasi yang mempunyai kualitas ini terutama
tersebar di daerah Ujungberung, Antabaru/Arcamanik, dan
Gambar 4. Mutu Air dengan Metode STORET PP No. 82 Tahun 2001 Kelas IV
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Cik
apun
dung
Hul
u
Cik
apun
dung
Ten
gah
Cik
apun
dung
Hili
r
Cik
apun
dung
Klt
Hul
u
Cik
apun
dung
Klt
Ten
gah
Cik
apun
dung
Klt
Hili
r
Cite
pus
Hul
u
Cite
pus
Ten
gah
Cite
pus
Hili
r
Cip
arun
gpun
g H
ulu
Cip
arun
gpun
g T
enga
h
Cip
arun
gpun
g H
ilir
Cid
uria
n H
ulu
Cid
uria
n H
ilir
Cik
iley
Hul
u
Cik
iley
Hili
r
Sko
r
Skor
Cemar Berat
Cemar Sedang
Cemar Ringan
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
42 Renstra
Batununggal. Pada daerah yang ditutupi oleh batuan hasil
kegiatan gunung api, seperti di daerah bagian selatan Bandung
serta pada akuifer yang kedalamannya lebih dari 40 m
umumnya baik dan memenuhi standar untuk keperluan air
minum dan industri.
Berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Bandung,
separuh dari sumur gali dan sumur pompa di Kota Bandung
tidak memenuhi syarat sebagai air bersih. Dari analisis sampel
yang diambil dari 52 kelurahan, secara bakteriologi hanya 37
% yang memenuhi syarat. Tercemarnya berbagai sumber air
bersih oleh limbah industri maupun domestik telah
mengakibatkan penurunan ketersediaan air per kapita
pertahun.
Pencemaran lingkungan sangat cepat pengaruhnya terutama
terhadap air tanah dangkal. Sumber utama berasal dari limbah
industri dan rumah tangga seperti tinja (septic tank). Di daerah
pemukiman hampir semua air yang berasal dari sumur gali
dan sumur pasak sudah tercemar bakteri coli tinja dengan
konsentrasi sudah mencapai 2400 JPT/100 ml, sedangkan
disaratkan dalam PermenKes untuk air minum tidak boleh ada
coli jenis apapun. Penyebab utama karena sanitasi kurang
baik. Berdasarkan penelitian WHO, bakteri coli tersebut akan
mati jika sudah mengalir dalam tanah minimal sejara 10 m.
Oleh karenanya disarankan pembuatan sumur yang baik
harus berjarak minimal 10 m dari septik tank dan tempat
pembuangan air kotor.
1.3. Penurunan Muka Air Tanah
Penyebab adanya penurunan muka air tanah di Kota Bandung
lebih disebabkan pengambilan air tanah yang berlebihan.
Permasalahan penyediaan air bersih di Kota Bandung saat ini
tidak saja hanya mencakup kualitas tapi juga kuantitas.
Dimana secara kuantitas kebutuhan air bersih untuk berbagai
keperluan terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan
kemampuan PDAM dalam memenuhi kebutuhan air bersih
masih terbatas, dan kondisi Tahun 2005 cakupan pelayanan
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
43 Renstra
baru mampu memenuhi sekitar 53 % dari penduduk Kota
Bandung dengan kapasitas produksi air bersih adalah sekitar
3.750 liter/detik.
Mengingat dengan keterbatasan penyediaan air bersih oleh
PDAM, pengambilan air tanah melalui sumur bor terus
meningkat. Pada tahun 1970 jumlah pengambilan air tanah
melalui sumur bor mencapai 10,5 juta m3/tahun, pada tahun
1985 dan 1995 meningkat masing masing menjadi 38,6 juta
m3 / tahun dan 66,9 juta m3/tahun (Dedi Hernandi dkk,
2006).
Sementara jumlah sumur bor pada tahun 1970 yang semula
hanya sekitar 500 buah, pada tahun 1985 meningkat menjadi
sekitar 1500 buah dan pada tahun 1995 mencapai sekitar
2.200 buah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
pengambilan air tanah di Kota Bandung dan daerah sekitarnya
tahun 1996 cukup meningkat yaitu mencapai 76,8 juta
m3/tahun (sekitar 92% diantaranya dipergunakan untuk
usaha industri dan usaha komersil lainnya) dengan total
jumlah sumur bor mencapai 2.628 buah). Jumlah sumur bor
sebenarnya diperkirakan lebih banyak karena banyak
diantaranya yang tidak didaftarkan.
Sementara itu berdasarkan hasil IWACO/ International
Workshop on Aliasing, Confinement and Ownership, (DHV dan
IWACO,1989) memproyeksikan kebutuhan air bersih di Kota
Bandung dan Daerah sekitarnya pada tahun 2015 akan naik
dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 1996, yaitu menjadi
sekitar 4.372 l/detik.
Pesatnya peningkatan aktivitas industri, mall dan hotel, telah
menyebabkan pengambilan air tanah semakin tinggi dan tidak
terkendali, sementara daerah resapan air semakin sempit.
Akibat meningkatnya jumlah kebutuhan air dan meningkatnya
jumlah sumur bor secara signifikan berdampak terhadap
penurunan muka air tanah. Penurunan muka air tanah di
Kota Bandung dan sekitarnya yang didasarkan pada analisis
data Automatic Water Level Recorder (AWLR) terpasang pada
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
44 Renstra
sumur pantau periode Juli 1996 sampai Juli 2005 (Dedi
Hernandi dkk, 2006) diketahui, mencapai minus 0,01 1,20 m
per bulan.
Sementara data dari Pusat Lingkungan Geologi menunjukkan
bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir penurunan
muka air tanah mencapai 80 m. Variasi laju penurunan
pertahun berkisar antara 0,01 6,26. Tingginya pengambilan
air tanah di Bandung dan sekitarnya, telah mengakibatkan
beberapa daerah mengalami amblasan, seperti di Leuwigajah,
Kota Cimahi (Turun 52 cm), Rancaekek (turun 42 cm),
Dayeuhkolot (turun 46 cm) dan di daerah Kopo.
Menurut Direktorat Tata Lingkungan dan Pertambangan,
hingga 2002 muka air tanah di Bandung berada sekitar 100 m
di bawah muka air tanah. Selain terjadinya penurunan muka
air tanah, juga telah terjadi penurunan laju produksi rata-rata
air sumur dari 0,1 juta m3 / tahun sebelum tahun 1970
menjadi 0,03 juta m3/tahun pada tahun 1995 (Muhammad,
1997). Laporan pada tahun 1999, menunjukkan bahwa laju
produksi air sumur dalam hanya 0,01 juta m3/tahun.
Tingginya penggunaan air tanah di Kota Bandung dan
sekitarnya telah menyebabkan beberapa daerah tergolong
kritis air tanah. Bila mengacu pada peta konservasi air tanah
daerah Bandung dan sekitarnya, hampir seluruh daerah Kota
Bandung tergolong kategori I (kritis) dan II (rawan). Kategori I
tergolong daerah kritis, dan di daerah ini tidak diperbolehkan
lagi adanya pengambilan air tanah untuk semua peruntukkan
kecuali hanya untuk air minum dan rumah tangga. Sementara
kategori II pada dasarnya pengambilan air tanah disarankan
tidak diperkenankan untuk industri dan jasa. Namun
demikian disayangkan, pada beberapa tempat di zona kategori
I masih ada pengambilan air tanah untuk kebutuhan bukan
air minum dan rumah tangga.
Perkembangan Pengambilan Air Tanah pada Akuifer Tengah
dan Dalam dapat dilihat pada Gambar berikut :
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
45 Renstra
Gambar 2. Perkembangan pengambilan air tanah pada akuifer tengah (40 - 150) m bmt
dan akuifer dalam (>150 m bmt)
0.5 1.63.2
4.6 4.96.3 7.3
10.5
18.7
38.6
45.8 46.848.1
50
61
66.9
76.8
50.1
41.7
45.4 46.6 46.647.4
50.6
58.5
51.4
5 15 30 4245 58 78
96
300
686
821
971
1327
1666
1978
2225
2628
2484
2154
2237
2258
2252
2484
2397
24012387
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1976 1985 1988 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vo
lum
e P
eng
amb
ilan
(ju
ta m
3)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Jum
lah
Su
mu
r
Volume Pengambilan Jumlah Sumur
Grafik. Perkembangan Pengambilan Air Tanah pada Akuifer Tengah dan Dalam
Sumber : Geologi Tata Lingkungan, 2009
Penurunan muka air tanah sangat signifikan terutama pada
akuifer dalam. Seperti diuraikan di atas, sumber air tanah ini
berasal dari daerah resapan air yang lokasinya jauh dan
pengalirannya sampai ke daerah pengambilan air tanah
memerlukan waktu lama sampai ratusan tahun bahkan air
tanah di Cekungan Bandung-Soreang berumur ribuan tahun.
Penurunan muka air tanah pada akuifer dangkal tidak separah
pada akuifer dalam, karena air tanah ini lebih cepat terisi
kembali oleh air permukaan disekitarnya, terutama dari air
hujan dimusim penghujan.
Penurunan muka air tanah yang drastis terjadi terutama sejak
tahun delapan puluhan, seiring dengan pesatnya
perkembangan industri dan pemukiman penduduk, yang
notabenya kebutuhan air bersih dan air baku diambil dari air
tanah. Oleh karenanya penurunan muka air tanah paling
parah terjadi di daerah industri dan pemukiman, seperti
daerah sekitar Jalan Mohamad Toha, Ujungberung, Cicaheum,
dan Kiaracondong, lihat Gambar 2.5 Di daerah pemukiman
dan perumahan terjadi penurunan terutama pada muka air
tanah dangkal, terlihat dari sulitnya mendapatkan air tanah
dari sumur penduduk. Tabel 2.1 menguraikan data tentang
daerah di Kota Bandung yang mengalami penurunan muka air
tanah.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
46 Renstra
Tabel III E.1-2
Penurunan Muka Air Tanah di Kota Bandung
No Lokasi Penurunan Muka Air Tanah (mm/tahun)
1. Husein 1,27 4,32
2. Cijerah 1,27 4,32
3. Arjuna 1,27 4,32
4. Garuda 1,27 4,32
5. Buah Batu 1,27 4,32
6. Cibuntu 1,27 4,32
7. Maleber 1,27 4,32
8. Kebon waru 1,61 3,10
9. Kiaracondong 1,61 3,10
10. Gedebage 1,63 2,12
11. Cipadung 1,63 2,12
12. Ujungberung 1,63 2,12
13. Cicaheum 1,63 2,12
Sumber : Geologi Tata Lingkungan, 2009
2. Isu Udara
Permasalahan lingkungan berkaitan dengan isu udara yaitu emisi
gas, dan kualitas udara ambien.
2.1. Emisi Gas
Sumber pencemaran udara dominan adalah kegiatan
transportasi, industri, pemukiman, dan persampahan
(sudomo, 2001). Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada
tahun 1992 di 5 (lima) kota, yaitu Bandung, Jakarta,
Surabaya, Semarang, dan Medan, transportasi merupakan
kegiatan yang secara umum mengemisikan polutan tertinggi.
Di Kota Bandung, sektor transportasi merupakan kontributor
utama emisi CO, NOx, Hidrokarbon. Sementara sektor industri
merupakan kontributor utama emisi SOx, dan permukiman
merupakan kontributor utama emisi debu.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
47 Renstra
Tabel III E.2-1 Distribusi Emisi Pencemar Udara di Kota Bandung
Emisi
(Ton/Tahun)
Transportasi
(%)
Pemukiman
(%)
Persampahan
(%)
Industri
(%)
CO 97.300,00 97,4 0,1 2,4 0,1
NOx 2.800,00 56,3 11,1 3 29,6
SOx 2.092,00 12,6 18,8 0,7 68
Hidrokarbon 2.270,00 78,5 2,2 17,5 1,8
Debu 1.121,10 27,4 33,2 19,4 20
Parameter
Sumber : Sudomo, 2001
Data Dinas Perhubungan Kota Bandung pada tahun 2001 total
kendaraan bermotor 501.885 unit, tahun 2005 meningkat
menjadi 821.562 unit, peningkatan terbesar terjadi pada
sepeda motor dari 283.936 unit pada tahun 2001 menjadi
544.660 unit pada tahun 2005. Meningkatnya pencemaran
udara di Kota Bandung juga dipicu adanya kemudahan akses
memasuki Kota Bandung, khususnya dari Jakarta. Hasil
penelitian Departemen Teknik Lingkungan ITB Desember
2006, menunjukan bahwa kebeadaan tol Cipularang telah
berimplikasi terhadap kualitas udara. Di Titik masuk Kota
Bandung seperti gerbang tol Pasteur dan jembatan Cikapayang
kandungan CO rata-rata pada hari Jumat dan Sabtu
meningkat sekitar 38% (di hari normal sekitar 1,800 menjadi
2,500 kg/hari pada Jumat dan Sabtu), sedangkan NOx
meningkat 59% dan HC meningkat 50%. Meningkatnya
pencemaran udara di Kota Bandung juga dipengaruhi oleh
tidak terawatnya mesin kendaraan. Data BPLH Kota Bandung
menunjukan bahwa berdasarkan hasil uji emisi gas buang
kendaraan bermotor tahun 2002 2005 lebih dari 60%
kendaran berbahan bakar solar tidak memenuhi baku mutu
emisi, sementara untuk yang berbahan bakar bensin
berfluktuasi dari sekitar 10 % hingga 52%. Sementara Dinas
Perhubungan Kota Bandung mengemukakan bahwa angkutan
kota adalah penyumbang polusi udara yang paling besar.
Meningkatnya pencemaran udara tersebut akan berdampak
terhadap penurunan derajat kesehatan. Berdasarkan data
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2006, jumlah
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
48 Renstra
balita penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Kota
Bandung merupakan nomor empat terbanyak di Jawa Barat.
Sedangkan menurut Puji Lestari tahun 2004 yang melakukan
penelitian terhadap 500 anak SD di Kota Bandung, terdeteksi
bahwa dalam darah 6 (enam) dari 10 (sepuluh) anak yang
diteliti, memiliki kandungan Pb di atas 10 mikrogram/ del.
Kemudian pada tahun 2005 Puji Lestari melakukan penelitian
kembali terhadap 400 anak dengan hasil menunjukkan bahwa
Pb dalam darah anak-anak di Kota Bandung berkisar antara
2,5-60 mikrogram/dcl (rata-rata 14,13 mikrogram/dcl),
padahal toleransinya 10 mikrogram /dcl. Bila tidak ada upaya
penanggulangan, diprediksi bahwa kadar polutan pada tahun
2020 akan terakumulasi empat kali lipat.
Dalam kaitanya dengan daya dukung dan daya tampung,
kemampuan sumber daya udara khususnya kualitasnya
sangat sulit diprediksi daya dukung dan daya tampungnya.
Namun demikian tanda-tanda semakin menurunnya daya
tampung kualitas udara dapat dilihat dengan jelas yaitu dari
semakin banyaknya wilayah di Kota Bandung yang udaranya
mengalami pencemaran dan beberapa parameter
konsentrasinya telah melampaui Baku Mutu (BM). Mengingat
saat ini sumber pencemar udara terbesar adalah dari
kendaraan bermotor, dan laju pertumbuhan kendaraan di Kota
Bandung tergolong tinggi berkisar antara 12 - 21% pertahun,
maka apabila hal ini dibiarkan berlanjut diperkirakan dalam
kurun waktu 10-20 tahun mendatang hampir semua wilayah
Kota Bandung kualitas udaranya akan melampaui Baku Mutu
yang pada gilirannya akan menurunkan kesehatan warga Kota
Bandung. Di samping persoalan pertumbuhan kendaraan
bermotor, sektor industri pun perlu diperhatikan. Walaupun
kontribusi pencemaran udara dari sektor industri hanya
sekitar 15%, namun apabila tidak ada pengendalian dimasa
datang, potensial menurunkan kualitas udara, mengingat
penggunaan batu bara di sektor industri terus meningkat
sebagai dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2005.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
49 Renstra
2.2. Kualitas Udara Ambien
Dari hasil sampling kualitas udara ambien di Kota Bandung
yang dilakukan tahun 2012 pada 16 titik sampling udara sisi
jalan (roadside) dan 10 titik sampling udara dalam ruang
(indoor) didapatkan hasil untuk parameter CO, 03, S02, CO,
NO2, TSP, HC, dan Pb yang hampir semuanya masih dibawah
baku mutu kecuali kebisingan. Kondisi ini diperkirakan karena
waktu pemantauan yang dilakukan pada saat musim hujan
atau baru selesai hujan turun. Sumber emisi partikulat di
udara berasal dari tersuspensinya tanah partikel halus ke
udara dari aktivitas kendaraan/transportasi dan akibat tiupan
angin. Besarnya konsentrasi partikulat selain disebabkan oleh
kedua hal tersebut di atas juga dipengaruhi oleh tata guna
lahan di lokasi pengukuran. Dan dari hasil sampling diatas
dapat diperkirakan besarnya partikulat di lokasi cenderung
berasal dari aktifitas transportasi kendaraan bermotor.
Tabel E.2-2 Hasil Pengukuran kualitas udara Roadside
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
50 Renstra
Tabel E.2-3
Hasil Pengukuran kualitas udara Indoor
3. Isu Limbah Padat
Permasalahan lingkungan berkaitan dengan isu limbah padat yaitu
tekanan terhadap persampahan, tingginya jumlah perusahaan yang
belum mengelola Limbah B3nya dengan baik, pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
3.1. Tekanan terhadap persampahan
Saat ini di Kota Bandung selain ada pengelolaan sampah secara
formal oleh Dinas Kebersihan, juga berkembang pengelolaan
sampah oleh para pelaku informal seperti para Laskar Mandiri
(pemulung), lapak, bahkan bandar dan lapak. Disamping itu,
upaya pengomposan yang telah banyak dilakukan di Kota
Bandung juga diperhitungkan sebagai usaha mereduksi sumber
sampah.
Hasil uji komposisi menunjukkan adanya potensi untuk menekan
beban pengelolaan bila sampah organik compostable dapat
dikomposkan di sumber. Dari observasi di lapangan, diperkirakan
95% sampah organik merupakan sampah yang dapat
dikomposkan.
Upaya pengurangan (reduksi) yang sudah berlangsung sampai
saat ini baru merupakan pengurangan akibat pengambilan barang
lapak oleh pemulung. Para pemulung melakukan kegiatan
pemulungan atas dasar pemenuhan kebutuhan hidup, bukan atas
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
51 Renstra
pertimbangan pengurangan beban bagi pengelolaan sampah. Dari
observasi terhadap proses pemulungan barang potensi daur ulang
diperkirakan besarnya pemulungan mencapai 5,6% terhadap
timbulan sampah total.
Observasi di lapangan menginformasikan bahwa sampai saat ini
masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah
ke sungai atau selokan, dan membuang sampah di lahan kosong
terlantar. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pelayanan
pengelolaan sampah pada warga Kota Bandung belum optimal.
a. Operasi Pengumpulan
Operasi pengumpulan sampah yang dijalankan di Kota
Bandung dibedakan atas 3 pola operasi pengumpulan yaitu :
individu langsung (Door to Door), individual tidak langsung,
dan Komunal langsung.
Individu langsung (Door to Door)
Sampah dari sumber sampah dikumpulkan, dan langsung
diangkut oleh kendaraan pengangkut sampai ke TPA.
Lokasi yang menggunakan sistem ini diantaranya adalah
kawasan industri, perkantoran, komersil, dan pemukiman
terutama pemukiman teratur/real estate.
Individual tidak langsung
Pengumpulan dari sumber oleh gerobak, dibawa ke TPS
dan diangkut ke TPA oleh kendaraan pengangkutan. Pada
pola ini terdapat dua jenis kendaraan pengumpulan yang
umum dipergunakan yaitu :
a). Gerobak besar volume (1 - 1,5) M3, kapasitas kerja 3
RW/gerobak atau 800 KK/gerobak, dengan frekuensi 3
rit/minggu (2-3 hari sekali).
b). Gerobak besar volume (0,2 0,3) M3, kapasitas kerja 8
KK/gerobak, dengan frekuensi 6 rit/minggu.
Komunal langsung
Penimbul sampah mengumpulkan sampahnya sendiri ke
suatu tempat (bak atau lahan terbuka), sampah yang
terkumpul akan diangkut oleh Dinas kebersihan pada
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
52 Renstra
waktu tertentu. Pola ini dilaksanakan di wilayah dengan
ketersediaan lahan TPS, dengan partisipasi masyarakat
yang cukup tinggi
b. Pengangkutan
Pelayanan persampahan di Kota Bandung dibagi menjadi 4
(empat) wilayah operasional yaitu wilayah operasional Bandung
Barat, Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Timur.
Pengangkutan sampah menggunakan 2 (dua) jenis kendaraan
yaitu Arm roll/LH dan Dump truck dengan kapasitas 10 M3
dan 6 M3. Total jumlah armada tersebut adalah 113 buah
untuk seluruh wilayah operasional.
c. Operasi Pembuangan
Sejak bulan Februari 2006, Kota Bandung tidak lagi memiliki
tempat pembuangan akhir sampah yang dapat menampung
timbulan sampah yang ada. Berdasarkan perhitungan
timbulan sampah, total timbulan sampah Kota Bandung tahun
2007 adalah 6.860 M3/hari dengan sumber timbulan sampah
terbesar dari perumahan dan fasilitas umum. Tempat
penampungan sampah sementara (TPS) yang digunakan di
Kota Bandung berjumlah 202 buah. Volume sampah yang
dapat diangkut pada tahun 2007 adalah 2.231 M3 hari.
Tempat pembuangan akhir (TPA) sampah milik PD Kebersihan
Kota Bandung pada saat ini terdapat di lima lokasi, yaitu TPA
Pasir Impun, Leuwigajah, Cicabe, Cieunteung, dan Jelekong.
TPA Pasir Impun, Cieunteung, dan Cicabe telah ditutup, begitu
juga dengan TPA Leuwigajah dan Jelekong. TPA Leuwigajah
mempunyai kapasitas 3.187.409 M3, menggunakan sistern
Open DumpIng, sedangkan TPA Jelekong, dengan kapasitas
650.490 M3, menggunakan sistem Control Landfill, namun
semua TPA tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Saat ini
TPA yang digunakan untuk mengatasi sampah Kota Bandung
adalah TPA Sarimukti di desa Sarimukti di Kecamatan Cipatat
Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan sistem open
dumping.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
53 Renstra
Rendahnya kinerja pengelolaan sampah di kabupaten ini
berdampak secara langsung terhadap kualitas lingkungan dan
sanitasi masyarakat. Penumpukan dan pembuangan sampah
ilegal kerap ditemukan di saluran, sungai, tanah kosong, serta
tempat lainnya sehingga menimbulkan berbagai gangguan
kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
3.2. Tingginya jumlah perusahaan yang belum mengelola Limbah
B3nya dengan baik
Untuk mendeteksi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan oleh
kegiatan di suatu daerah dan statusnya, termasuk aktivitas
pemindahan atau pengangkutannya, perkiraan data minimum
yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
a. Perusahaan penghasil limbah B3, jenis limbah dan
volumenya
b. Perusahaan yang mendapat izin untuk penyimpanan,
pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pemusnahan
(Land fill) limbah B3.
c. Perusahaan yang mendapat rekomendasi dan izin dari
perhubungan untuk pengangkutan limbah B3.
Timbulan limbah B3 dari seluruh sektor di Kota Bandung terus
mengalami kenaikan dari tahun 2000 sampai 2009 seperti
yang terlihat pada Tabel 2.8.
Sejalan dengan aktifitas masyarakat Kota Bandung, selain
sampah limbah padat domestik dan limbah cair, juga
dihasilkan limbah yang dapat dikategorikan sebagai limbah
B3. Limbah tersebut dihasilkan dari hasil usaha atau kegiatan
pembakaran batu bara (fly ash dan bottom ash), oli bekas, aki
bekas, rumah sakit (infeksius) dan sludge hasil pengolahan
limbah cair.
3.3. Pembanguna Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
PLTSa adalah Pemusnah sampah (incinerator) modern yang
dilengkapi dengan peralatan kendali pembakaran dan sistem
monitor emisi gas buang yang kontinu, dan menghasilkan
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
54 Renstra
energi listrik. PLTSa lebih ditujukan untuk memusnahkan
sampah dari pada menghasilkan listrik.
PLTSa Gedebage merupakan salah satu PLTSa yang akan
dibangun di Bandung Timur yang pembangunannya bertujuan
untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Bandung.
Dalam pelaksanaannya, PLTSa Gedebage mendapat berbagai
respon negatif dari warga sekitar, khususnya warga
Perumahan Griya Cempaka Arum Gedebage yang memiliki
lokasi tak jauh dari lokasi PLTSa Gedebage. Tidak hanya
warga, beberapa ahli lingkungan juga memberikan respon
negatif terhadap PLTSa Gedebage karena PLTSa ini dianggap
tidak bisa menuntaskan masalah persampahan kota, sehebat-
hebatnya hanya mengurangi sebagian besar sampah kota,
sisanya mungkin saja menumpuk lagi, bahkan besar
kemungkinan kejadian-kejadian yang lebih buruk bisa terjadi.
Kemudian tinjauan teknologi tepat guna dan letak geografis
Bandung. Indonesia sangat minim pengalaman mengenai
tekhnologi incenerasi (pembakaran), bahkan beberapa bahan
berbahaya yang sementara ini harus diincenarasi saja tidak
semua dijalani. Jadi AMDAL dalam hal ini tidak bisa secara
optimal memberikan study kelayakan yang obyektif, semua
studi bukan khayalan harus berdasarkan perhitungan real
yang teruji. Penerapan teknologi tidak bisa coba-coba atau
prediksi tetapi berdasarkan pengalaman yang sekali lagi sudah
teruji. Terakhir mengenai lokasi PLTSa mutlak harus jauh dari
permukiman penduduk untuk menghindari besarnya
kemungkinan dampak negatif pada masyarakat. Permasalahan
yang menjadi pemicu konflik, antara lain :
a. Ketidaksetujuan masyarakat Griya Cempaka Arum tentang
lokasi rencana PLTSa Gedebage yang berada di dekat
perumahan mereka.
b. Sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan swasta
masih kurang menggambarkan rencana pembangunan itu.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
55 Renstra
c. Berkurangnya debit air di kawasan perumahan cempaka
Arum karena pengolahan sampah menjadi sumber energy
membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak.
d. Adanya rasa tidak percaya masyarakat terhadap keberjalan
program tersebut yang ramah lingkungan.
Dioxin adalah nama sekelompok senyawa kimia beracun yang
terbentuk sebagai hasil pembakaran sampah dan bahan bakar.
Membakar senyawa berbahan dasar chlorine, seperti plastik
PVC, menghasilkan senyawa dioxin yang paling berbahaya.
Chlorine terdapat dalam berbagai jenis plastik, sehingga saat
plastik ini dibakar, maka chlorine dilepas dan dengan cepat
bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk dioxin. Dioxin
merupakan senyawa yang sangat tahan lama, sebab senyawa
ini tidak mudah terurai di alam. Kalaupun seandainya
pembentukan dioxin dapat dihentikan saat ini juga, dioxin
tetap akan berada di lingkungan selama bertahun-tahun
mendatang. Karena dioxin tidak terurai, baik di alam maupun
di dalam tubuh, senyawa ini akan terakumulasi.
Ini berarti bahwa tubuh akan menerima dioxin dan
menyimpannya. Seiring perjalanan waktu, paparan dalam
jumlah sedikit pun akan menumpuk sampai berpengaruh
terhadap kesehatan. Saat terlepas ke udara, dioxin dapat
menempuh jarak yang cukup jauh. Di air, dioxin dapat
menumpuk pada tanah sungai, sehingga menempuh
perjalanan lebih jauh ke hilir atau masuk ke tubuh ikan.
Kebanyakan paparan dioxin yang kita alami terjadi melalui
makanan.
Dioxin yang terlepas ke atmosfer, menumpuk pada tanaman
yang kemudian akan dimakan oleh hewan. Pada makhluk yang
berada di bagian akhir rantai makanan, tentu penumpukan
dioxin lebih tinggi. Karnivora, seperti manusia, mengakumulasi
jumlah dioxin tertinggi, karena dioxin menumpuk dalam
jaringan lemak. Bahkan, faktanya, pada sebagian besar orang
95% dioxin yang dikonsumsi berasal dari lemak hewani.
-
Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2013 - 2018
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung 2013-2018
56 Renstra
Masalah kesehatan terbesar adalah bahwa dioxin dapat
menyebabkan kanker pada orang dewasa. Pekerja yang
terpapar dioxin dalam jumlah besar di tempat kerja mereka
selama bertahun-tahun, memiliki risiko yang jauh meningkat
untuk mengalami kanker. Jika dioxin menembus plasenta
pada kehamilan, meski dalam jumlah kecil, ini dapat
menyebabkan efek terhadap reproduksi atau perkembangan,
seperti keguguran, kemandulan, dan kelainan bawaan saat
lahir deformitas tungkai, efek neurologis dan perubahan
terhadap sistem imun. Anak-anak daripada sejumlah wanita di
Jepang dan Taiwan yang mengonsumsi minyak goreng yang
terkontaminasi dioxin, menunjukkan berbagai jenis kelainan
fisik saat lahir dan kemampuan intelegensia yang rendah saat
dites.
Asal logam berat dalam abu PLTSA
Timbal (Pb): pewarna plastik, baterai, accu, lapisan glossy,
keramik, bungkus kabel, timah solder, zat pelapis anti
bocor, patri untuk kaca, pembalans roda, amunisi,
campuran material bantalan, bahan pelapis seng, pemberat
pancing, pelindung radiasi, mainan anak, gelas kristal, PVC,
bahan cat, bahan keramik, pelumas, katoda tabung TV,
Mercury (Hg): termometer, baterai Mercury - Oxide, lampu
neon, tambal gigi (amalgam), saklar elektonik, lampu,
barometer.
Cadmium (Cd): baterai NiCad, PVC, pewarna plastik, pelapis
permukaan (plating & coating), perhiasan perak, sel surya.
Chromium (Cr): bahan kulit, pengawet kayu, cat, pewarna
tekstil, baja tahan karat, pelapis logam (plating & coating),
bahan refractory.