44

BAB III

PENAFSIRAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN

DENGAN ALASAN PERSELISIHAN

A. Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 2304/Pdt. G/2013/ PA. Mlg

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan menjatuhkan Perkara

Cerai Talak pada peringkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

antara PEMOHON umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di kota Batu, Melawan TERMOHON umur 34 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di kota Batu.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Malang Pada

tanggal 10 September tahun 2000 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor:

316/30/IX/2000. Setelah pernikahan yang telah berlangsung tersebut Pemohon

dan Termohon bertempa tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua

Pemohon yang berada di Kota Batu selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut

Pemohon dengan Termohon telah membangun rumah tangga dan menjalani hidup

bersama dengan rukun dan harmonis sebagaiman layaknya suami istri dan

dikaruniai 2 orang anak.1

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keadaan rumah tangga

antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun

kurang lebih pada tahun 2010 tepatnya pada bulan januar ketentraman rumah

1 Diambil dari arsip Putusan Pengadilan Agama Malang Tanggal 23 Juni 2017. h.1

45

tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi

pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan.

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang telah diberikan oleh

Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan

Pemohon.

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan

alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan/persetujuan dari pihak Pemohon.2

Puncak perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon

tersebut terjadi pada bulan April tahun 2013, yang mengakibatkan Pemohon

dan Termohon pisah ranjang meskipun tinggal satu rumah, sehingga antara

Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 8 bulan. Selama itu,

Pemohon jarang berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberikan

nafkah lahir dan nafkah batin.3

Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon berkesimpulan

bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membangun dan

meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon. Karena kebahagiaan,

keharmonisan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai

dengan tujuan perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon

mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Malang.

2 Ibid. h..2 3 Ibid. h..1

46

Perselisihan terus menerus yang kerap kali diajukan sebagai alasan

oleh para penggugat perceraian biasanya disebabkan karena salah satu pihak

merasa bahwa pihak yang lain, baik suami / istrinya, tidak menjalankan

kewajibannya sebagai seorang suami/istri dengan baik. Selain itu terdapat banyak

lagi masalah-masalah rumah tangga lain yang mereka kategorikan sendiri

sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus. Semua ini harus mereka

buktikan di pengadilan agar Hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Pembagian harta bersama merupakan akibat hukum perceraian yang dapat

dituntut para pihak, dalam hal ini suami atau istri.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Perceraian

Pertimbangan atau alasan-asalan merupakan dasar yang dilakukan oleh

hakim menyelesaikan suatu putusan yang terdiri dari dua bagian, sebagai berikut.

1. Pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) adalah

upaya hakim dalam melakukan pertimbangan mengenai hal yang terjadi di

depan pengadilan yeng berupa gugatan dan jawaban yang dikutip secara

lengkap.

2. Pertimbangan hukum (rechts gronden) merupakan hasil untuk menentukan

nilai dari suatu putusan. Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan

jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi,

pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa suatu

47

perkara. Dalam pertimbangan hukum dikemukakan analisis yang jelas

berdasarkan Undang- Undang pembuktian.4

Pertimbangan hukum dapat dikatakan merupakan jiwa dan intisari

suatu putusan. Pertimbangan berisi argumentasi, pendapat, analisis, dan

kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa suatu perkara. Dalam

pertimbangan dikemukakan suatu analisis yang jelas sesuai berdasarkan

Undang- Undang pembuktian yang terdiri dari:

a. pakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat

formil,

b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian,

c. Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti,

d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.5

Selanjutnya, diikuti hukum apa yang diterapkan menyelesaiakan

perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan

argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu

membuktikan dalil gugat atau dalil sesuai dengan ketentuan hukum yang

diterapkan.

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta, Ciputat Press)

Cet.1, h.32. 5 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan

Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009. h.58.

48

Dari hasil argumentasi itu hakim menjelaskan pendapatnya apa saja

yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai

dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam dictum

putusan. Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 2304/Pdt.

G/2013/ PA. Mlg perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah

sebagai berikut:6

1. Tentang Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten

Malang Pada tanggal 10 September tahun 2000 berdasarkan kutipan Akta

Nikah Nomor: 316/30/IX/2000. Setelah pernikahan yang berlangsung

tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman

bersama dirumah dengan orang tua Pemohon yang berada di Kota Batu

selama 13 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah mebangun rumah tangga hidup bersama dengan rukun sebagaiman

layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.7

Semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan

dengan baik, harmonis, dan rukun, namun kurang lebih sejak bulan januari

tahun 2010 ketentraman dan kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon mulai hilang, sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan

yang disebabkan.

6 Diambil dari arsip Putusan Pengadilan Agama Malang Tanggal 23 Juni 2017. h.6. 7 Diambil dari arsip Putusan Pengadilan Agama Malang Tanggal 23 Juni 2017. h.1

49

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan

Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan

Pemohon.

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

tujuan dan alasan yang sah tanpa sepengetahuan/persetujuan dari

pihak Pemohon .8

Puncak perselisihan ysng terjadi antara Pemohon dan Termohon

tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2013, yang mengakibatkan

Pemohon dan Termohon hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga

hingga pisah ranjang meskipun tinggal satu rumah, Pemohon dan

Termohon telah pisah ranjang selama 8 bulan. Selama itu, Pemohon

jarang berkomunikasi dengan termohon dan Pemohon sudah tidak lagi

memberikan nafkah lahir dan nafkah batin.9

Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya

Pemohon berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon

dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon

sudah tidak sanggup lagi untuk membangun dan melanjutkan hidup

berumah tangga bersama Termohon, karena kebahagiaan dan

ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan

tujuannya suatu perkawinan.

8 Ibid. h..2 9 Ibid. h..1

50

Kemudian Pemohon sanggup meanggung seluruh biaya yang

timbul akibat diajukan nya perkara ini, berdasarkan hal-hal tersebut

diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan memohon dan

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan

menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan ijin

kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’I

kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Malang kemudian membebankan biaya perkara sesuai dengan

ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Namun apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat dan memiliki

kebijabkan lain, Pemohon mohon putusan yang yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir

dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangan sekalipun

telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir

sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara telah dipanggil

Jurus Sita pada tanggal 24 Desember 2013 dan 15 Januari 2014 yang

dibacakan dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya

tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya persidangan

dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon. Ketua Majelis telah mengarahkan

51

Pemohon dan Termohon untuk diupayakan kearah perdamaian namun

tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.10

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon

mengajukan alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang

Nomor: 316/30/IX/2000 Tanggal 10 September 2000, bermaterai

cukup dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, kemudian

surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

b. SAKSI-SAKSI

Saksi I, berumur 54 tahun, Pekerjaan swasta, Agama islam, bertempat

tinggal di Kota Batu, atas pertanyaan ketua Majlis memberi keterangan

secara rinci dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bawha saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan

sudah dikaruniai dua orang anak

- Bawha setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama

di rumah orang tua Pemohon;

10 Ibid. h..2

52

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan

baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Pemohon dan

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

menurut keterangan dari tengga- tetangga lain Termohon sering

dibonceng laki-laki pada malam hari;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam

satu rumah namun mereka sudah tidak tidur dalam satu kamar lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati akan tetapi tidak

berhasil

Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat

tinggal di Kota Batu, atas pernyataan ketua Majelis memberi

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan

sudah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal

dirumah orang tua Pemohon;

- Bahwa semual rumah tangga Pemohon dengan Termohon

berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

53

pertengkaran, setahu saksi, Pemohon berangkat bekerja, maka

Termohon juga ikut keluar tanpa pamit dan pulangnya selalu

malam kira-kira jam 1 malam dan itu dilakukan hamper setiap

hari, selain itu Termohon juga selingkuh dengan lelaki lain;

- Bahwa saksi pernah menginap dirumah Pemohon dan Termohon

dan saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak tidur dalam satu

kamar;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati akan

permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan

tetapi tidak berhasil;

Atas berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon

menyatakan tidak keberatan dan menerimanya dan pada akhirnya

Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan

mohon putusan. Untuk mempersingkat segala hal ihwal selama

persidangan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang

tidak terpisah dari putusan ini;11

11 Ibid. h..4

54

2. Tentang Pertimbangan Hakim

Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 17

Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

dengan Nomor 2304/Pdt.G/2013/PA.Mlg, yang mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

Dalam perkara ini maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut diatas dan bahwa perkara ini adalah termasuk

kewenagan Pengadilan Agama Malang yang telah diajukan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat

diterima

Berdasarkan bukti Foto Copy Kutipan Akta nikah Nomor:

316/30/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Batu Kabupaten Malang tanggal 10 september 2000, bermaterai cukup,

dan foto copy tersebut telah dicocokan telah sesuai dengan aslinya (P.1)

dapat dikatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 orang anak.

Kemudian Majelis Hakim telah berusaha dan mengupayakan untuk

mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu Termohon tidak

hadir manghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan

resmi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah

55

mengakui sepenuhnya secara murni dan benarnya akan dalil-dalil yang

diajukan oleh Pemohon;

Dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan

telah pula meneguhkan dalil-dalil dengan permohonannya dengan

mengajukan bukti-bukti berupa surat dan menghadirkan dua orang saksi

masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan

keterangan dibawah sumpahnya yang ada pada pokoknya keduanya

mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar

yang disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa pamit dan pulang

selalu malam kira-kira jam 1 malam dan itu dilakukan hamper setiap hari,

selain itu Termohon juga selingkuh dengan lelaki lain;

Setelah Majelis mendengarkan keterangan Pemohon yang

dihubungkan dengan keterangan saki-saksi sebagaimana terurai diatas,

Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai

suami istri sudah tidak lagi memiliki ikatan bathin yang kokoh, bahkan

salah satu saksi pernah menginap dirumah Pemohon dan Termohon dan

melihat Pemohon dan Termohon tidak tidur dalam satu kamar, sedangkan

ikatan bathin dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang penting

untuk mengikat keharmonisan dan kerukunan agar kekalnya suatu

kehidupan rumah tangga;

56

Meskipun demikian, perpecahan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon masih ada peluang untuk rujuk lagi sebagaimana Firman Allah

S.W.T dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

عْرُوفٍ أاوْ تاسْرِيحٌ بِإحِْساانٍ ۗ تاانِ ۖ فاإمِْسااكٌ بمِا رَّ قُ ما الطَّلَا

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh

dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara

yang baik” (Q.S Al-Baqoroh ayat 229)12

Dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka

tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 kompilasi Hukum Islam ikatan

perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit dapat diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka

permohonan Pemohon telah memenuhi urusan pasal 70 Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) kompilasi Hukum

Islam, permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai karena

tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon harus

dikabulkan dengan Putusan Verstek.

12 Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, Diterjemahkan Depertemen Agama RI, P.T Karya

Toha Putra, Semarang 2002, Q.S Al- Baqaroh:229.

57

Kemudian berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 selanjutnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon dan

memperhatikan pasal 125 HIR serta pasal-pasal dari Undang-undang dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini13

Dalam mengadili perkara ini Hakim menyatakan bahwa Termohon

yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak

hadir. Oleh karna itu Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan

verstek kemudian memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan

sidang Pengadilan Agama Malang dan membebankan Pemohon untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000- (tiga ratus enam belas ribu

rupiah);14

C. Landasan Hakim dalam Memutus Putusan Perkara Nomor 2304/Pdt.

G/2013/ PA. Mlg Perceraian dengan alasan Perselisihan

1. Pendapat Hakim tentang Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian

Perselisihan dalam rumah tangga sebagai salah satu alasan yang

cukup bagi seorang suami maupun istri untuk mengajukan perceraian,

13 Ibid, h.7-8.

14 Ibid, h.9.

58

sebagaimana dicakup dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975, merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia. Perselisihan

merupakan salah satu pemicu perceraian terbesar yang terjadi di

Indonesia dari tahun ke tahun. Perselisihan yang menyebabkan

terjadinya perceraian menunjukan adanya disorientasi tujuan suami istri

dalam membangun rumah tangga mereka, selain dari pada itu perselisihan

yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kedewasaan yang mencakup

intelektualitas, emosionalitas, dan kemampuan suami istri dalam mengelola

dan mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga sehingga

rumah tangga hidup dalam kegelisahan yang berkepanjangan yang pada

akhirnya mengancam kehidupan sehari anak-anak generasi mendatang.15

Sedangkan menurut pakar- pakar hukum perkawinan, pada

umumnya terdapat beberapa hal yang memicu perselisihan dalam rumah

tangga yang dapat berujung pada perceraian, antara lain:16

a. Tidak memahami tujuan pembentukan dasar keluarga. Dalam ajaran

setiap agama, perkawinan memiliki sejumlah tujuan yang sangat

mulia. Memahami tujuan itu sangatlah penting untuk menghindarkan

pernikahan bergerak tidak tentu arah dan hanya mengakibatkan

terjadinya pernikahan yang sia-sia tidak bermakna.

15 Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahannan, Hukum Perceraian, Sinar

Grafika, hlm 208 16 Fathul Jannah, Kekerasan Terhadap Istri, ( Yogyakarta : LKis Yogyakarta, 2002 ), hal.

15.

59

Tujuan-tujuan itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan

keluarga yang bahagia (sakinah), menjalin cinta-kasih dan

tergapainya ketenteraman hati, keharmonisan keluarga, melanjutkan

keturunan, dan mempererat tali silaturahmi. Jika tujuan pernikahan

yang sebenarnya dipahami dengan benar, akan lebih mudah meraih

keluarga bahagia yang terhindar dari konflik-konflik yang

berkepanjangan. Kesepahaman tentang tujuan pernikahan

sesungguhnya akan menjadi perekat kokoh sebuah pernikahan.

b. Ketimpangan dalam persoalan hak dan kewajiban antara suami istri.

Baik yang terdapat menurut ajaran agama maupun yang terdapat dalam

ketentuan hukum, perkawinan menuntut setiap orang yang terikat di

dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban dari setiap pihak yang

diatur dengan jelas baik dalam Undang–undang maupun ketentuan

agama.

Semua ketentuan atas hak dan kewajiban suami-istri, orangtua

dan anak-anak, serta hubungan dengan keluarga yang lain telah diatur

secara jelas. Terabaikannya hak dan kewajiban, misalnya soal nafkah,

pendidikan atau perlindungan, tentu akan dengan sangat mudah

menyulut perselisihan dalam keluarga yang bisa berujung pada

perceraian.

c. Kebahagiaan yang tidak dirasakan. Kebahagiaan merupakan hal yang

sangat penting bagi sepasang suami istri untuk membangun rumah tangga

60

agar tercapainya rasa, kebahagiaan yang lahir dari upaya keras yang

dilakukan pasangan suami-istri dengan cara memenuhi semua hak dan

kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama.

Kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang terdiri dari

intelektual, spiritual, finansial, moral, idiologis, dan seksual.

Kebahagiaan yang utama dari beberapa kebahagian yang telah

dikemukakan bergantung kepada persepsi atau kerangka pandang

dan pemahaman dari setiap pasangan suami-istri untuk mengambil sikap

dalam membangun rumah tangga. Ketika kebahagiaan ini tidak

dirasakan akibat fungsi keluarga tidak berjalan utuh dengan baik

yang dipicu oleh ketimpangan dalam pemenuhan hak dan

kewajiban yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga,

perceraian hanya menunggu waktu.

Jika perselisihan rumah tangga diajukan sebagai alasan untuk

mengajukan perceraian, maka PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan

dalam Pasal 21 bahwa perselisihan antara suami-istri tersebut haruslah

perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus. Sehingga dapat

dikatakan tidak akan dapat lagi antara suami istri tersebut untuk hidup

rukun dalam kehidupan rumah tangga dan bila perkawinan itu diteruskan

hanya akan menambah kemudharatan/hal-hal yang tidak baik yang

memutuskan apakah suami istri tersebut tidak dapat lagi hidup rukun

61

dalam kehidupan rumah tangga adalah hakim, setelah gugatan diajukan ke

pengadilan tingkat pertama di daerah tempat kediaman tergugat.

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama harus mendapat

kejelasan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi,

setelah mendengarkan dari pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat

dengan pihak suami atau pihak istri. Keadaan-keadaan yang menimbulkan

perselisihan rumah tangga biasanya dapat berupa berbagai hal. Misalnya

permasalahan ekonomi, dimana salah satu pihak mempunyai penghasilan

yang lebih tinggi sehingga pihak satunya merasa tersaingi dan masalah-

masalah keuangan dalam rumah tangga dapat memicu pertengkaran

diantara mereka. Atau bisa juga karena istri merasa suami selama ini tidak

cukup dalam memberikan nafkah / uang belanja sehingga duami dikatakan

kurang memiliki tanggung jawab. Keadaan-keadaan lainnya yang cukup

sering diajukan dalam gugatan perceraian atas dasar perselisihan rumah

tangga antara lain :

a. Adanya gangguan orang ketiga. Faktor ini merupakan faktor sering

kali terjadi dalam kehidupan masyarakat masa kini. Dimana kasus

perselingkuhan nampaknya makin sering terjadi dalam perkawinan.

b. Adanya ikut campur berlebihan dari pihak keluarga. Permasalahan ini

biasanya terjadi apabila orang tua dari salah satu pihak sering

mencampuri dan mengatur urusan rumah tangga, hal ini akan sangat

62

berpotensi menimbulkan terjadinya pertengkaran dalam kehidupan

rumah tangga tersebut.

c. Adanya ketidak harmonisan dan ketidak bahagiaan rumah tangga

secara umumnya. Dalam permsalahan ini sering kali terjadi didalam

rumah tangga misalnya karena sifat salah satu pihak yang tidak bisa

ditolerir pihak lain. Bentuknya bermacam–macam. Contohnya pihak

istri menganggap suami terlalu otoriter, atau pihak suami menganggap

istrinya terlalu cemburu dan mengatur. Dalam hal ini termasuk juga bila

suami ingin melakukan poligami dan istri tidak setuju sehinggahal ini

menyebabkan ketidak harmonisan antara suami dan istri kemudian

timbul percekcokan terus menerus, dan lain sebagainya.

Dalam suatu rumah tangga apabila terjadi permasalahan,

terkadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak dapat rukun dan

harmonis kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman dan perbedaan

pendapat antara suami dan istri ini menjadi pertengkaran yang semakin

larut, tidak dapat didamaikan dan menyebabkan terjadinya pertengkaran

antara suami istri secara terus menerus.

Apabila suatu perkawinan itu dilanjutkan maka pembentukan

rumah tangga yang damai, bahagia dan tentram yang seperti di

isyariatkan oleh agama tidak akan tercapai dan ditakutkan akan terjadi pula

perpecahan dalam suatu keluarga yang semakin meluas.

63

Agama Islam meperbolehkan dilakukannya perceraian itu merupakan

alternatif jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang benar-benar merasa

gagal dalam membina dan membangun keluarga atau rumah tangganya.17

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang telah ditetapkan, ada

beberapa hal yang ingin penulis kemukakan mengenai salah satu syarat

perceraian yaitu poin (f) “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga”. Yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 pasal 19 yang diterapkan untuk memutus Putusan Perkara No.

2304/Pdt. G/2013/Pa. Mlg.18

Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, menurut penulis

suami- istri tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan

kesejahteraan suatu perkawinan apabila diantara mereka terus-menerus

bertengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya

keadaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak

beserta anak-anaknya.

Alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf ( f

) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena tidak ada peraturan

perundangan yang mengatur secara jelas mengenai kriteria perselisihan

17 Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi

dengan Pendekatan Ushuliyah, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004), hlm. 107. 18 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1975

64

dan pertengkaran terus- menerus maka dipertegas lagi dalam Yurisprudensi

Mahkamah Agung.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal

2 Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus antara suami istri antara lain:

a. Suami tidak memberi nafkah kepada istri

b. Suami telah menikah lagi dengan wanita lain

c. Memaki-maki di depan umum

d. Sering tidak pulang kerumah

e. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (penganiayaaan)

f. Terjadi keributan atau pertangkaran yang terus menerus antara suami

istri.19

Pada kriteria yang keenam menyebutkan bahwa terjadi keributan

antar suami-istri. Pada kriteria tersebut, penulis merasa masih kurang jelas

apa yang menjadi sebab-sebab dari keributan tersebut. mengenai penyebab

keributan antara suami-istri penulis berpendapat bahwa terjadinya keributan

terdapat beberapa sumber, antara lain:20

i. Masalah penghasilan atau ekonomi

ii. Keturunan

iii. Keyakinan

iv. Kehadiran pihak lain

19 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 20 Agung Candra Setiawan, Konflik dalam kelurga Penyebab dan cara Menyelesaikannya,

Tanggal 16 July 2017, dari: https://keluarga.com/1146/konflik-dalam-keluarga-penyebab-dan-cara-

menyelesaikannya

65

v. Mertua

vi. Ragam perbedaan

vii. Komunikasi terbatas

viii. Seks

2. Analisis Putusan Pekaran Nomor 2304/Pdt. G/2013/ PA. Mlg Perceraian

dengan alasan Perselisihan

Dalam menetapkan Perkara, pasal 19 poin (f) sering dijadikan

alternatif jika alasan-alasan perceraian lainnya tidak dapat dibuktikan

oleh kedua belah pihak. Menurut Sukarno Aburaera pasal 19 poin (f)

merupakan “keranjang sampah” yang selalu digunakan dalam praktik.21 Oleh

karena itu perlu dilakukannya sebuah analisa agar tidak terjadi penyalah

gunaan dasar perceraian untuk memutus suatu perkara dan untuk mengetahui

lebih jelas apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian

telah sesui dengan dasar hukum yang ada.

Dari kasus posisi diatas penyebab Pemohon mengajukan permohonan

perceraian karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.

Penyebab Termohon pergi meninggalkan rumah karena sering terjadi

pertengkaran atau perselisihan diantara keduanya yang disebabkan oleh

permasalhan ekonomi. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang

diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan semua

21 Sukarno Abureara, Filsafat Hukum Teori dan Praktek, (Jakarta, kencana, 2014), h.75.

66

penghasilannya, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama dan tidak kembali lagi.

Dalam hal ini Termohon telah melakukan nusyuz, karena Termohon

sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak ta’at kepada

Pemohon sebagai suaminya. 22Kepergian Termohon tersebut disebabkan

karena memang Termohon tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon sebagai

suaminya, Termohonn tidak ingi berdamai dan menyelesaikan masalah rumah

tangganya, dan Pemohon juga tidak pergi mencari istrinya. Hal ini dibuktikan

karena setelah kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat

kediaman mereka.

Salah satu sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon sesuai dengan yang tertulis dalam jawaban Termohon adalah

karena masalah keuangan, dimana Termohon merasa kurang cukup dengan

nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan

semua hasil penghasilannya.

Dalam mengadili suatu perkara perceraian, Hakim harus mengetahui

dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi persilisihan dan

pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya

dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak.23

22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009),

hlm.227. 23 Direktorat jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Op.Cit. Hal. 25

67

Selnjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu kerekatan dalam

perkawinan, harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke

pengadilan merupakan peristiwa yang menggangu keharmonisan rumah

tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat

dipulihkan kembali. Hal tersebut dapat dilihat dari pembuktian dipersidangan

melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan

Pemohon dan termohon.

Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah

perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak

yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan putusan.

Berdasarkan asas hukum acara perdata Hakim harus

mendengarkan keterangan dan penjelasan dari kedua pihak. Namun,

dalam kasus ini Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, sehingga hakim

hanya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon. Penyebab

perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak diketahui oleh kedua

saksi tersebut. Akan tetapi, sebagai orang-orang terdekat Pemohon dan

Termohon, saksi- saksi telah berusaha menasihati dan mendamaikan

keduanya tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai.

Berdasarkan macam-macam alat bukti yang telah disampaikan, penulis

dapat menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus antara suami-istri merupakan alasan yang utama atau alasan yang

mendasar bagi pihak suami dalam mengajukan permohonan perceraian.

68

Sebagaimana terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya

perselisihan antara suami dan istri diantaranya:

a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon

walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon.

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan

dan alasan yang sah.24

Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa dasar dan pertimbangan

Hakim yang digunakan dalam memutus Pekaran Nomor 2304/Pdt. G/2013/

PA. Mlg adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 poin (f) atau

pasal 116 point (f) kompilasi Hukum Islam “Antara suami dan isteri terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.25

Kemudian dasar dan pertimbangan hakim ini diperkuat dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2

Desember 1981, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

terus menerus yang terdapat pada poin (d) “Salah satu pihak sering tidak

pulang kerumah” dan poin (f) ”Terjadi keributan atau pertengkaran yang

terus menerus antara suami istri.26

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan

Pemohon telah memenuhi urusan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun

24 Ibid. h..2 25 Lihat Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 26 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K.AG/1980 tanggal 2 Desember 1981

69

1989 “Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. maka

Pengadilan menetapkan permohonan tersebut dikabulkan”.27 permohonan

Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai karena tidak bertentangan dengan

hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Putusan

Verstek.

Dari pertimbangan hukum yang ada hakim telah menarik kesimpulan

terbukti atau tidaknya gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan

keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah

tangga pasangan suami istri tidak mungkin hidup rukun lagi sehingga rumah

tangga tidak mungkin diselamatkan. Penilaian Hakim berdasarkan pada

kenyataan dalam rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah sangat lama

dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, diketahui hakim berpendapat

bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik,

tidak harmonis dan benar-benar sudah pecah berantakan. Kondisi tersebut

menunjukan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada rasa cinta

dan kasih saying dan saling membutuhkan. Sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak tercapai.

Menurut penulis pertimbangan hakim sehingga mengabulkan

permohonan Pemohon sudah tepat, karena hakim sudah memiliki cukup

27 Lihat pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

70

alasan. Selain dari pada itu hakim berkeyakinan dengan keadaan seperti itu

perceraian lebih baik dikabulkan dari pada perkawinan tetap dipertahankan.

Dalam Islam perkawinan tidak diikat dalam ikatan mati dan tidak pula

mempermudah terjadinya perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika benar-

benar dalam keadaan darurat dan terpaksa. Perceraian dibenarkan dan

dibolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan

perkawinan tetapi tidak tercapai kebahagiaan dan selalu dala penderitaan.

Agama Islam membolehkan perceraian dengan alasan-alasan tertentu, kendati

perceraian itu sangat dibenci oleh Allah S.W.T.28

28 Ahmad Shiddiq, Hukum Talak dala ajaran Islam, (Surabaya Pustaka Pelajar 2001), cet,

Ke-1, h.54-55