bab iii pembahasan - repository.bsi.ac.id · dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai...

16

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Perusahaan

3.1.1. Sejarah Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksanaan

penyewaan alat berat mempunyai peran penting dan prioritas untuk jangka pendek

dan jangka panjang, ini dapat dilihat dari alokasi dana pengeluaran Pemerintah

dibidang Pekerjaan Umum seperti perbaikan sarana lingkungan pemukiman,

perbaikan tata ruang, penanggulangan kebersihan lingkungan permukiman,

Penataan Pertamanan dan Pemakaman Umum serta pembangunan sarana

perkantoran Pemerintah Daerah yang terus meningkat sesuai dengan tuntutan

masyarakat.

3.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana

bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

17

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas

dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Pontianak berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tanggal 8

Desember 2016 terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris:

1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

2. Kepala Subbagian Perencanaan

3. Kepala Subbagian Keuangan

c. Kepala Bidang Sumber Daya Air:

1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian

2. Kepala Seksi Pembangunan Saluran

3. Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran

d. Kepala Bidang Bina Marga:

1. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan

2. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

3. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

e. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Kontruksi:

18

1. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung

2. Kepala Seksi Pengelolaan Air bersih dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik

3. Kepala Seksi Jasa Konstruksi

f. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian:

1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Ruang

2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang

3. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang

g. Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan:

1. Kepala Seksi Pengembangan Taman dan Ruang Terbuka Hijau

2. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman

3. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Persampahan

h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak dapat dilihat pada

Gambar III.1

19

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

Gambar III.1.Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

3.1.3. Tugas Pokok

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan

program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu merumuskan

kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan

teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Uraian tugas :

a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan

Walikota.

20

b. Menetapkan program kerja dan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas.

c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang dengan unit kerja terkait agar kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah,

terpadu dan selaras.

d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan dinas pekerjaan umum dan

penataan ruang kepada Sekretaris, Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan

fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu.

e. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai

dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan,

perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman

dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis

Walikota.

g. Mengendalikan kegiatan pada dinas mulai dari perencanaan sampai dengan

evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah

ditetapkan.

h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang

pada dinas dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target

kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

21

i. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh staf

dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

j. Melaporkan kegiatan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang baik secara

lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan

keputusan.

k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan

penataan ruang baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh

Walikota.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi,monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Uraian tugas :

a. Merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan

rencana kerja Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas.

b. Mendistribusikan tugas kepada kepalasubbagian sesuai dengan tugas pokok,

fungsi masing-masing kepala subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan.

22

c. Memberi petunjuk kerja kepada kepala subbagian dan staf yang dilakukan

secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat

dipahami secara benar.

d. Melakukan pengawasan kepada kepala subbagian dan seluruh staf didinas

dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kepala subbagian pada

sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan

rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

f. Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-

bidang yang ada di Dinas sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

g. Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan

keuangan,berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan perumusan kebijakan.

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Dinas sesuai dengan

peraturan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar.

i. Melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.

j. Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Dinas mengenai

upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

23

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan

kepegawaian.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan

sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan

tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan

benar.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas

baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan

dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah

pegawai yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan

Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut

Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala,

Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi

Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti,

Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), inventarisasi

24

penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),

Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis

Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan,

Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan

Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian.

f. Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan,

perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan,

keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor,

logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan

atau rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas

berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

g. Menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan

pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai

dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan.

h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi

Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan

Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi

pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-

undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif.

i. Melaksanakan penataan kelembagaansesuai dengan pedoman dan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

25

j. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan

kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk

diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.

k. Melaporkan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman

dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan

keputusan Sekretaris.

l. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan

aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana kerja subbagian perencanaan berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.



benar.

26




d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan yang ada untuk tertib

administrasi.

e. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang

dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan

perangkat daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai

dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

f. Menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan

dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi dan Pelaporan

yang meliputi penyusunan dokumen Perjanjian kinerja, pengumpulan data

kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah, dan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban,

Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan

sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

h.Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan sesuai dengan pedoman dan

peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan

keputusan Sekretaris.

27

i. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan baik

secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Keuangan.

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana kerja Subbagian Keuangan berdasarkan sasaran dan


pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf secara lisan dan


benar.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada para staf dalam melaksanakan

tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

d. Melaksanakan penataan kearsipan bidang keuangan yang ada untuk tertib

administrasi.

e. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan

Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah

28

Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji

dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman

dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat

berjalan secara efisien dan efektif.

f. Melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

g. Melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca

serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

h. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang keuangan sesuai

dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

i. Melaporkan kegiatan dibidang keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan

perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan

Sekretaris.

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.


fungsi dibidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

29

6. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok merumuskan

kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan

teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang sumber daya air.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja dibidang sumber daya air berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas.

b. Membagi tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok, fungsi

masing-masing seksi agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan.

c. Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Seksi dan staf yang dilakukan secara

lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami

secara benar.

d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh personil dibidang

sumber daya air dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun

refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam

pelaksanaan tugas.

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Seksi

pada bidang sumber daya air dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang

dicapai.

30

f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang sumber

daya air sesuai peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas.

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan

pengendalian, pembangunan saluran, pemeliharaan saluran berdasarkan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan

secara efisien dan efektif.

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan

pengendalian, pelaksanaan pembangunan saluran, pemeliharaan saluran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan

lancar.

i. Melaporkan kegiatan dibidang sumber daya air baik secara lisan maupun

tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan

keputusan.

j. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang sumber daya air baik secara

lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.


fungsi dibidang sumber daya air yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian

Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pengendalian mempunyai tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang

perencanaan teknis dan pengendalian.

31

Uraian tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang perencanaan teknis dan pengendalian

berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.


tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan benar.

c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas,

baik secara preventif maupun represif untuk menghindari.

d. Terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

e. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi perencanaan teknis dan

pengendalian yang ada untuk tertib administrasi.

f. Melaksanakan kegiatan survey jaringan, pendataan, luas areal, tinggi dan

lamanya banjir dan genangan air akibat hujan dan air pasang, perencanaan

detail konstruksi saluran, air baku perpipaan dan perlengkapannya, jaringan

distribusi air bersih, fasilitasi usulan dan tindakan pengaturan, pengalokasian

pembuatan saluran dan prasarana sumber daya air dan bangunan air beserta

bangunan lainyang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik

secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan petunjuk teknis dan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan

teknis dan pengendalian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-

undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

32

h. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan teknis dan pengendalian kepada

Kepala Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan

sebagai bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan.

i. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perencanaan teknis dan

pengendalian, baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan


j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi bidang perencanaan teknis dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

8. Kepala Seksi Pembangunan Saluran

Kepala Seksi Pembangunan Saluran mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pembangunan

saluran.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pembangunan saluran berdasarkan sasaran

dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.




baik secara preventif maupun represif untukmenghindari terjadinya kesalahan


33

d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pembangunan saluran

yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan pembangunan koker atau gorong– gorong, turap, air

baku dan perpipaan dan perlengkapannya, jaringan distribusi air bersih,

peningkatan saluran, pembangunan/perbaikan tebing sungai dan

penanggulangan pasca bencana air, pembuatan saluran dan prasarana sumber

daya air dan bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan

pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung sesuai

dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas

berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pembangunan

saluran sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Melaporkan kegiatan dibidang pembangunan saluran sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam


h. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pembangunan saluran baik


keputusan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi bidang pembangunan saluran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

34

9. Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran

Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemeliharaan

saluran.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pemeliharaan saluran berdasarkan sasaran

dan program kerja tahunan dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.






d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemeliharaan saluran


e. Melaksanakan kegiatan perawatan pompa air, bangunan pintu air dan bangunan

air lainnya, rehabilitasi, pemeliharaan, pembersihan dan normalisasi saluran,

irigasi dan sungai untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana

sumber daya air sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan

saluran sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk


35

g. Melaporkan kegiatan dibidang pemeliharaan saluran sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam



pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan saluran baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan.


fungsi dibidang pemeliharaan saluran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

10. Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan

teknis,menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan

dan evaluasi dibidang bina marga.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja dibidang bina marga berdasarkan sasaran dan

program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan tugas.





lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar.

36

d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh staf dibidang bina

margabaik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya

kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kepala

seksi pada bidang bina marga dengan membandingkan antara hasil kerja yang

dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja

yang dicapai.

f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang bina marga

berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan

evaluasi jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan

jalan dan jembatan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan teknis dan evaluasi

jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan

jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas


i. Melaporkan kegiatan dibidang bina marga baik secara lisan maupun tertulis

sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang bina marga baik secara lisan

maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

37


fungsi dibidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan mempunyai

tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan

dibidang perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan jembatan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan

jembatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah

ditetapkan sebagai pedoman pelaksanakan tugas.

b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun



baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan


d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi perencanaan teknis dan

evaluasi jalan dan jembatan yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, survey dan pendataan jalan,

jembatan, trotoar, evaluasi kondisi pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan

jalan, jembatan, trotoar, menyusun database/sistem instansi dan pelaporan jalan

dan jembatan, trotoar sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

38

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan

teknis dan evaluasi jalan dan jembatan sesuai dengan pedoman dan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan teknis dan evaluasi jalan dan

jembatan kepada Kepala Bidang sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang

berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perencanaan teknis dan

evaluasi jalan dan jembatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan



fungsi Bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi Jalan dan Jembatan yang

diberikan oleh Kepala Bidang.

12. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok


pembangunan jalan dan jembatan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan


pedoman pelaksanakan tugas.



39




d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pembangunan jalan dan

jembatan yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian, peningkatan standar

pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan sesuai dengan petunjuk teknis dan

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pembangunan

jalan dan jembatan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Melaporkan kegiatan dibidang pembangunan jalan dan jembatan kepada Kepala

Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pembangunan jalan dan

jembatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam



fungsi bidang pembangunan jalan dan jembatan yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

40

13. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok


pembangunan jalan dan jembatan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan berdasarkan


pedoman pelaksanakan tugas.






d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemeliharaan jalan dan

jembatan yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan periodik jalan dan jembatan fasilitasi

kegiatan/pembangunan, klaim kerusakan aset milik pemerintah pada daerah

milik jalan (DMJ) kepada pemakai jalan, masyarakat swasta dan pengusaha

sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan

tugas berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan

jalan dan jembatan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan


41

g. Melaporkan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Kepala

Bidang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai

bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan jalan dan

jembatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam



fungsi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

14. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok

merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan

pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja dibidang cipta karya dan jasa konstruksi berdasarkan


pedoman untuk melaksanakan tugas.





lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami

secara benar.

42

d. Melakukan pengawasan kepada kepala seksi dan seluruh staf dibidang cipta

karya dan jasa konstruksi dalam melaksanakan tugas baik secara preventif

maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan


e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kepala seksi pada

bidang cipta karya dan jasa konstruksi dengan membandingkan antara hasil

kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat

kinerja yang dicapai.

f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya

dan jasa konstruksi berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan


g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penataan bangunan

gedung, pengelolaan air bersih dan pengembangan sistem air limbah domestik,

jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan

program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

h. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan penataan bangunan

gedung, pengelolaan air bersih dan pengembangan sistem air limbah domestik,

jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan


i. Melaporkan kegiatan dibidang cipta karya dan jasa konstruksi baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan

keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang cipta karya dan jasa

43

konstruksi baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam



fungsi dibidang cipta karya dan jasa konstruksi yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

15. Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung

Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok


penataan bangunan gedung.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang penataan bangunan gedung berdasarkan


pedoman pelaksanaan tugas.

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan

tulisan agar tugas-tugas dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar.




d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi penataan bangunan

gedung yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, revitalisasi dan rehabilitasi

gedung kantor, rumah jabatan/rumah dinas, bangunan bersejarah, bangunan

fasilitas umum dan sosial lainnya, penilaian Bouwvaleg dan penaksiran

nilaibangunan serta bantuan teknis ke instansi terkait sesuai dengan petunjuk

44

teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan

lancar

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang penataan

bangunan gedung sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan


g. Melaporkan kegiatan dibidang penataan bangunan gedung sesuai dengan

pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan

Kepala Bidang dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang penataan bangunan gedung

baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam



fungsi bidangpenataan bangunan gedung yang diberikan oleh Kepala Bidang.

16. Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Pengembangan Sistem Air

Limbah Domestik

Kepala Seksi Pengelolaan Air Bersih dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan

dan menyusun laporan dibidang pengelolaan air bersih dan pengembangan sistem

air limbah domestik.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pengelolaan air bersih dan pengembangan

sistem air limbah domestik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan

Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

45

b. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kerja kepada para staf secara lisan

dan tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara baik dan

benar.




d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pengelolaan air bersih

dan pengembangan sistem air limbah domestik yang ada untuk tertib

administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas

perencanaan penyusunan studi kelayakan (Feasibility study) dan Detail

Engineering Design (DED), pemeliharaan prasarana dan sarana air bersih dan

Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik sesuai dengan petunjuk teknis

dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancer.

f. Menyusun Konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengelolaan air

bersih dan pengembangan sistem air limbah domestik sesuai dengan pedoman

dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Melaporkan kegiatan dibidang pengelolaan air bersih dan pengembangan sistem

air limbah domestik sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan pertimbangan Kepala Bidang dalam pengambilan

keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengelolaan air bersih dan

46

pengembangan sistem air limbah domestik baik secara lisan maupun tulisan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi bidang pengelolaan air bersih dan pengembangan sistem air limbah

domestik yang diberikan oleh Kepala Bidang.

17. Kepala Seksi Jasa Konstruksi

Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan


pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang jasa konstruksi.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang jasa konstruksi berdasarkan sasaran dan


pelaksanaan tugas.


dan tulisan agar tugas-tugas dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan

benar.




d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi jasa konstruksi yang

ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan pembinaan (pelatihan) jasa konstruksi, sosialisasi

peraturan atau perundang-undangan berkenaan dengan jasa konstruksi sesuai

47



f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi


pelaksanaan tugas.

g. Melaporkan kegiatan dibidang jasa konstruksi sesuai dengan pedoman dan

peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan



pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi baik secara


keputusan.


dan fungsi dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

18. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengendalian mempunyai tugas pokok


pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang tata ruang dan pengendalian.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja dibidang tata ruang dan pengendalian berdasarkan


pedoman untuk melaksanakan tugas.

48






secara benar.

d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh staf dibidang tata

ruang dan pengendalian dalam melaksanakan tugas baik secara preventif

maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan


e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Seksi pada

bidang tata ruang dan pengendalian dengan membandingkan antara hasil kerja

dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat

kinerja yang dicapai.

f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dengan dibidang

tata ruang dan pengendalian berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-


g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan dan

pemetaan ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengawasan tata

ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program

kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif.

h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pemetaan

ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang, pengawasan tata ruang

49

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar.

i. Melaporkan kegiatan dibidang tata ruang dan pengendalian baik secara lisan

maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dalam pengambilan

keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidangtata ruang dan pengendalian

baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam


k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi dibidang tata ruang dan pengendalian yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

19. Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang

Kepala Seksi Perencanaan dan Pemetaan Ruang mempunyai tugas pokok


perencanaan dan pemetaan ruang.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang perencanaan dan pemetaan ruang





benar.

50




d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi perencanaan dan

pemetaan ruang yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kompilasi, analisa,

pembaharuan data tata ruang, penetapan Ruang milik jalan, garis sepadan

bangunan dan garis sempadan sungai, pelayanan informasi tata ruang, rencana

penyusunan tata ruang serta pembinaan stakeholder tata ruang ke instansi

terkait sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar

pelaksanaan tugas berjalan dengan lancer.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan

dan pemetaan ruang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-


g. Melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan pemetaan ruang sesuai dengan

pedoman dan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bahan

pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan pemetaan

ruang baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam



dan fungsi dibidang perencanaan dan pemetaan ruang yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

51

20. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Tata Ruang

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas

pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan

dibidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang





benar.




d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pengendalian dan

pemanfaatan tata ruang yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan surat keterangan

rencana kota (SKRK), surat keterangan bangunan (SKB), rekomendasi

bangunan dan pemanfaatan ruang lainnya, pembinaan serta sosialisasi

peraturan tata ruang sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengendalian

dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-


52

g. Melaporkan kegiatan dibidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang sesuai

dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bahan



pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengendalian dan

pemanfaatan tata ruang baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan



dan fungsi dibidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang yang diberikan

oleh Kepala Bidang.

21. Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang

Kepala Seksi Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengawasan tata

ruang.

Uraian Tugas :

a. Berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan




benar.




53

d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup Seksi Pengawasan Tata

Ruang yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi pengaduan

masyarakat terhadap pelanggaran tata ruang, koordinasi penertiban bangunan

di kawasan bukan fasilitas pengawasan, pelaksanaan pembangunan bangunan

gedung, pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan serta pemberian

pertimbangan teknis hasil pengawasan dan pemeriksaan bangunan sesuai



f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pengawasan tata

ruangsesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk


g. Melaporkan kegiatan dibidang pengawasan tata ruang sesuai dengan pedoman

dan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bahan pertimbangan

atasan dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pengawasan tata ruang baik


keputusan.


dan fungsi dibidang pengawasan tata ruang yang diberikan oleh Kepala

Bidang.

54

22. Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan

Kepala Bidang Pertamanan dan Pengembangan Sistem Persampahan

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan

pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang

pertamanan dan pengembangan sistem persampahan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun program kerja dibidang pertamanan dan pengembangan sistem

persampahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah

ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas.






secara benar.

d. Melakukan pengawasan kepada Kepala Seksi dan seluruh staf dibidang

pertamanan dan pengembangan sistem persampahan dalam melaksanakan tugas



e. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kepala seksi pada

bidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan dengan

membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah

ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai.

55

f. Melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan kegiatan dengan dibidang

pertamanan dan pengembangan sistem persampahan berdasarkan pedoman dan

peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan taman

dan ruang terbuka hijau, pemeliharaan taman, pengembangan sistem

persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan


h. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan taman dan

ruang terbuka hijau, pemeliharaan taman, pengembangan sistem persampahan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar.

i. Melaporkan kegiatan dibidang pertamanan dan pengembangan sistem

persampahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pertamanan dan

pengembangan sistem persampahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi dibidang pertamanan dan pengembangan sistem persampahan yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

56

23. Kepala Seksi Pengembangan Taman dan Ruang Terbuka Hijau

Kepala Seksi Pengembangan Taman dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai

tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan

dibidang pengembangan taman dan ruang terbuka hijau.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pengembangan taman dan ruang terbuka

hijau berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah

ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.






d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pengembangan taman

dan ruang terbuka hijau yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan perencanaan penataan ruang terbuka hijau, membuat

desain ruang terbuka hijau, pengembangan taman dan ruang terbuka hijau,

pemeliharaan pohon-pohon pelindung (kontrol vegetasi), bahu dan media

jalan, fasilitasi perizinan, penindakan, legalisasi, registrasi pertamanan dan

asuransi pertamanan, pemakaman sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman

yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan taman

dan ruang terbuka hijausesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-


57

g. Melaporkan kegiatan dibidang pengembangan taman dan ruang terbuka hijau

sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai

bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan taman dan ruang

terbuka hijau baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan



dan fungsi dibidang pengembangan taman dan ruang terbuka hijau yang

diberikan oleh Kepala Bidang.

24. Kepala Seksi Pemeliharaan Taman

Kepala Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemeliharaan

taman.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pemeliharaan taman berdasarkan sasaran

dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.






58

d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemeliharaan taman


e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan taman, pembibitan

tanaman, fasilitasi aktivitas pekerja pemeliharaan taman, mengidentifikasi data

pekerjaan harian lepas dan lokasi penebasan bahu dan media jalan,

mengidentifikasi lokasi dan vegetasi pohon yang akan dilakukan pemangkasan

atau penebangan, mengawasi pekerja harian lepas sesuai dengan petunjuk teknis

dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pemeliharaan taman


pelaksanaan tugas.

g. Melaporkan kegiatan dibidang pemeliharaan taman sesuai dengan pedoman

dan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bahan pertimbangan

atasan dalam pengambilan keputusan.


pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan taman baik secara


keputusan.


dan fungsi dibidang pemeliharaan taman yang diberikan oleh Kepala Bidang.

59

25. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Persampahan

Kepala Seksi Pengembangan Sistem Persampahan mempunyai tugas pokok


pengembangan sistem persampahan.

Uraian Tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang pengembangan sistem persampahan


sebagai pedoman pelaksanaan tugas






d. Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pengembangan sistem

persampahan yang ada untuk tertib administrasi.

e. Melaksanakan kegiatan pengembangan sampah skala kota, pengembangan

masterplan persampahan, pengembangan teknologi dan sistem

pewadahan/pengumpulan sampah, sistem pengurangan sampah terpisah

berdasarkan jenis dan karakteristik, dan pengelolaan persampahan jangka

pendek, menengah dan panjang.

f. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pengembangan sistem

persampahan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan


60

g. Melaporkan kegiatan dibidang pengembangan sistem persampahan sesuai

dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bahan



pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengembangan sistem

persampahanbaik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan



dan fungsi dibidang pengembangan sistem persampahan yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

26. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak yang mempunyai wilayah

kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.

UPTD mempunyai fungsi:

a. Penyiapan kegiatan UPTD sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya

b. Pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya

c. Pelaksanaan pelayanan UPTD sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya

d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD sesuai ruang lingkup tugas dan

fungsinya penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3.2 Tinjauan Kasus

Dalam kenyataannya, masih banyak dinas yang masih kurang terorganisir

pengelolaan keuangannya, baik pengeluaran, pembelian, maupun penyewaan alat

61

beratnya. Kadang karena kurangnya pengetahuan akuntansi, mereka mengambil

cara mudah untuk menjurnal semua transaksi tersebut. Sehingga yang banyak

terjadi adalah tidak balancenya saldo dengan transaksinya. Seperti halnya dinas

lain, pada mulanya Dinas PUPR juga mengalami banyak kesalahan pencatatan

laporan keuangan akibat dari seringnya pengeluaran dan pembelian, atau

pembayaran penyewaan yang belum dibayarkan terlebih dahulu, dan pembayaran

yang sudah lama jatuh tempo belum dibayarkan. Hal itu menimbulkan

permasalahan baik intern perusahaan maupun ekstern perusahaan dalam

hubungannya dengan supplier. Akibat dari persoalan-persoalan tersebut, maka

management perusahaan memutuskan untuk menggunakan software akuntansi

Zahir Accounting.

3.3 Pencatatan Akuntansi Manual

Pencatatan akuntansi manual diawali dari proses pengumpulan data transaksi

keuangan yang berupa bukti transaksi, setelah tahap pengumpulan bukti transaksi

selesai, langkah selanjutnya adalah mencatat atau menjurnal setiap nilai transaksi

yang ada pada bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam Jurnal Umum, Buku Besar,

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Neraca.

62

a. Jurnal Umum

Proses penjurnlahan dapat dilakukan setiap kali terjadi transaksi atau direkap

pada saat sore atau malam hari menjelang tutup kantor. Catatan atas transaksi

dalam langkah ini disebut dengan Jurnal Umum (General Journal). Berikut

adalah tabel pencatatan jurnal umum secara manual pada Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel III.1

Laporan Jurnal Umum Dinas Pekerjaan Umum

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PONTIANAK

JURNAL UMUM

PERIODE DESEMBER 2017

NO NAMA REKENING DEBET KREDIT

1 KAS Rp 295.875.397.165,00

2 MODAL

Rp 295.875.397.165,00

3 BIAYA GAJI Rp 9.282.343.460,00

4 KAS

Rp 9.282.343.460,00

5 PELAYANAN ADMINISTRASI Rp 3.386.980.616,00

6 KAS

Rp 230.295.979,00

7 BIAYA AIR, LISTRIK DAN

INTERNET Rp 230.295.979,00

8 KAS

Rp 230.295.979,00

9 BIAYA PERALATAN

KEBERSIHAN KANTOR Rp 14.998.000,00

10 KAS

Rp 14.998.000,00

11 BIAYA ALAT TULIS KANTOR Rp 181.958.800,00

12 KAS

Rp 181.958.800,00

13 BIAYA BARANG CETAKAN Rp 70.990.000,00

14 KAS

Rp 70.990.000,00

63

15 BIAYA PENERANGAN KANTOR Rp 11.988.000,00

16 KAS

Rp 11.988.000,00

17 BIAYA BAHAN BACAAN Rp 20.374.000,00

18 KAS Rp 20.374.000,00

19 BIAYA MAKAN DAN MINUMAN Rp 59.572.500,00

20 KAS Rp 59.572.500,00

21 BIAYA RAPAT Rp 233.796.869,00

22 KAS Rp 233.796.869,00

23 BIAYA TEKNIS ADMINISTRASI Rp 798.562.468,00

24 KAS Rp 798.562.468,00

25 BIAYA ADMINISTRASI

KEUANGAN Rp 1.501.194.000,00

26 KAS

Rp 1.501.194.000,00

27 BIAYA KEBERSIHAN DAN

KEAMANAN KANTOR Rp 263.250.000,00

28 KAS

Rp 263.250.000,00

29 PERLENGKAPAN Rp 1.816.598.650,00

30 KAS Rp 1.816.598.650,00

31 PERALATAN Rp 1.100.738.500,00

32 KAS Rp 1.100.738.500,00

33 BIAYA PEMBANGUNAN PAGAR Rp 198.501.000,00

34 KAS Rp 198.501.000,00

35 BIAYA SUMBER DAYA

APARATUR Rp 25.947.750,00

36 KAS Rp 25.947.750,00

37 BIAYA PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN Rp 25.947.750,00

38 KAS Rp 25.947.750,00

39 BIAYA PENINGKATAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Rp 96.741.500,00

40 KAS Rp 96.741.500,00

41 BIAYA PENYUSUNAN RENCANA

KERJA Rp 45.681.500,00

42 KAS

Rp 45.681.500,00

43 BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN Rp 51.060.000,00

44 KAS Rp 51.060.000,00

45 BIAYA PENINGKATAN DISIPLIN Rp 115.760.000,00

46 KAS Rp 115.760.000,00

47 BIAYA PENINGKATAN SISTEM

PELAPORAN KEUANGAN Rp 22.650.000,00

48 KAS Rp 22.650.000,00

49 BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN Rp 22.650.000,00

50 KAS Rp 22.650.000,00

51 BIAYA PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI Rp 42.058.000,00

52 KAS

Rp 42.058.000,00

53 BIAYA PENGELOLAAN WEBSITE

RTH Rp 42.058.000,00

54 KAS

Rp 42.058.000,00

64

55 BIAYA PROGRAM

PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN Rp 72.326.920.677,00

56 KAS Rp 72.326.920.677,00

57 BIAYA PEMBANGUNAN

JEMBATAN Rp 6.718.703.000,00

58 KAS

Rp 6.718.703.000,00

59 BIAYA PEMBANGUNAN TROTOAR Rp 5.132.593.000,00

60 KAS Rp 5.132.593.000,00

61 BIAYA PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN Rp 12.862.732.165,00

62 KAS

Rp 12.862.732.165,00


HUSEIN HAMZAH Rp 15.170.195.286,00

64 KAS Rp 15.170.195.286,00


PARALEL Rp 17.791.263.226,00

66 KAS

Rp 17.791.263.226,00

67 BIAYA PEMBANGUNAN JALN

NIPAH KUNING Rp 14.651.434.000,00

68 KAS

Rp 14.651.434.000,00

69 BIAYA PROGRAM

PEMBANGUNAN

SALURAN/DRAINASE Rp 22.131.793.008,00

70 KAS Rp 22.131.793.008,00


SALURAN/DRAINASE Rp 2.996.009.000,00

72 KAS

Rp 2.996.009.000,00

73 BIAYA PEMBUATAN GORONG-

GORONG Rp 3.228.485.000,00

74 KAS

Rp 3.228.485.000,00


DRAINASE PERKOTAAN Rp 15.907.299.008,00

76 KAS

Rp 15.907.299.008,00

77 BIAYA PROGRAM

PEMBANGUNAN TURAP Rp 12.875.285.400,00

78 KAS

Rp 12.875.285.400,00

79 BIAYA PEMBANGUNAN TURAP Rp 11.390.104.600,00

80 KAS Rp 11.390.104.600,00

81 BIAYA PENINGKATAN TURAP Rp 1.485.180.800,00

82 KAS Rp 1.485.180.800,00

83 BIAYA PROGRAM

PENGENDALIAN BANJIR Rp 425.969.400,00

84 KAS

Rp 425.969.400,00

85 BIAYA PELAKSANAAN

KEGIATAN SOSIALISASI Rp 138.444.500,00

86 KAS

Rp 138.444.500,00


INDIKATOR BANJIR Rp 49.970.000,00

88 KAS

Rp 49.970.000,00

89 BIAYA OPERASIONAL PINTU AIR Rp 237.554.900,00

90 KAS Rp 237.554.900,00

91 BIAYA PROGRAM

PENGEMBANGAN SISTEM

PERSAMPAHAN Rp 142.036.400,00

65

92 KAS

Rp 142.036.400,00

93 BIAYA PENYUSUNAN LAPORAN

PERSAMPAHAN Rp 47.603.150,00

94 KAS

Rp 47.603.150,00

95 BIAYA PENGURANGAN SAMPAH Rp 94.433.250,00

96 KAS

Rp 94.433.250,00

97 BIAYA PROGRAM PENINGKATAN

SALURAN DRAINASE Rp 4.953.769.000,00

98 KAS Rp 4.953.769.000,00

99 BIAYA PENINGKATAN SALURAN

DRAINASE Rp 4.953.769.000,00

100 KAS

Rp 4.953.769.000,00

101 BIAYA PROGRAM PERENCANAAN

TATA RUANG Rp 141.325.500,00

102 KAS

Rp 141.325.500,00

103 BIAYA SOSIALISASI PERATURAN

DAN KETENTUAN TATA RUANG Rp 74.557.500,00

104 KAS Rp 74.557.500,00

105 BIAYA PENATAAN RMJ Rp 66.768.000,00

106 KAS Rp 66.768.000,00

107 BIAYA PROGRAM PEMANFAATAN

RUANG Rp 533.577.593,00

108 KAS

Rp 533.577.593,00

109 BIAYA UPDATING SISTEM

INFORMASI BANGUNAN Rp 138.980.800,00

110 KAS Rp 138.980.800,00

111 BIAYA OPERASIONAL TABG Rp 199.941.093,00

112 KAS Rp 199.941.093,00

113 BIAYA PENYUSUNAN PEDOMAN

PENATAAN BANGUNAN Rp 194.655.700,00

114 KAS Rp 194.655.700,00

115 BIAYA PROGRAM

PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG Rp 715.602.494,00

116 KAS Rp 715.602.494,00

117 BIAYA PENERAPAN TINDAK

PIDANA RINGAN Rp 37.075.000,00

118 KAS Rp 37.075.000,00

119 BIAYA PENGAWASAN

BANGUNAN GEDUNG KOTA Rp 142.862.300,00

120 KAS Rp 142.862.300,00

121 BIAYA PENERTIBAN BANGUNAN

DILUAR FASILITAS UMUM Rp 162.230.000,00

122 KAS Rp 162.230.000,00

123 BIAYA PENGENDALIAN

KAWASAN TERTIB BANGUNAN Rp 215.800.000,00

124 KAS

Rp 215.800.000,00

125 BIAYA UPDATING SISTEM

INFORMASI PENGENDALIAN

BANGUNAN Rp 56.796.994,00

126 KAS Rp 56.796.994,00

127 BIAYA BIMTEK SURVEY Rp 100.838.200,00

66

128 KAS Rp 100.838.200,00

129 BIAYA PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA BANGUNAN

GEDUNG PEMERINTAH

Rp 31.446.617.716,50

130 KAS Rp 31.446.617.716,50

131 BIAYA RENOVASI GEDUNG

PEMERINTAH Rp 4.096.171.000,00

132 KAS

Rp 4.096.171.000,00

133 BIAYA REVIEW RPIJM Rp 124.563.200,00

134 KAS Rp 124.563.200,00

135 BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH

REKTOR UNTAN Rp 3.691.319.300,00

136 KAS Rp 3.691.319.300,00

137 BIAYA RENOVASI GEDUNG DPRD Rp 1.905.389.000,00

138 KAS Rp 1.905.389.000,00

139 BIAYA RENOVASI PCC Rp 1.726.883.000,00

140 KAS Rp 1.726.883.000,00

141 BIAYA PENATAAN TEPIAN

SUNGAI KAPUAS Rp 5.025.636.500,00

142 KAS

Rp 5.025.636.500,00

143 BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR

GRAHA USAHA MIKRO DAN

MENENGAH Rp 2.764.881.200,00

144 KAS Rp 2.764.881.200,00

145 BIAYA PEMBANGUNAN KANTOR

CAMAT SELATAN Rp 2.011.575.766,50

146 KAS Rp 2.011.575.766,50

147 BIAYA SET DEVELOPMENT DAN

FINISHING KANTOR CAMAT

KOTA Rp 929.413.000,00

148 KAS Rp 929.413.000,00

149 BIAYA SET DEVELOPMENT

GEDUNG KANTOR SATPAS Rp 569.051.700,00

150 KAS Rp 569.051.700,00

151 BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG

PERTEMUAN KORAMIL Rp 1.150.171.900,00

152 KAS Rp 1.150.171.900,00

153 BIAYA PENILAIAN DAN

PENDATAAN BANGUNAN DAN

BOUWVALEG Rp 135.740.000,00

154 KAS Rp 135.740.000,00

155 BIAYA UPDATING PENDATAAN

BANGUNAN GEDUNG

PEMERINTAH Rp 108.367.000,00

156 KAS Rp 108.367.000,00

157

BIAYA SET DEVELOPMENT BALAI

KEMITRAAN POLISI DAN

MASYARAKAT KECAMATAN

PONTIANAK UTARA

Rp 256.650.000,00

158 KAS Rp 256.650.000,00

159

BIAYA PEMBANGUNAN PAGAR

STIKES DAN RUMAH SAKIT

SANTO ANTONIUS KOTA

PONTIANAK

Rp 368.664.200,00

67

160 KAS Rp 368.664.200,00

161 BIAYA REHABILITASI MAKAN

BATU LAYANG Rp 1.133.637.000,00

162 KAS

Rp 1.133.637.000,00

163 BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG Rp 5.448.503.950,00

164 KAS Rp 5.448.503.950,00

165

BIAYA PROGRAM

PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI DAN MONITORING

JALAN DAN JEMBATAN

Rp 182.595.000,00

166 KAS Rp 182.595.000,00

167 BIAYA SISTEM

INFORMASI/DATABASE JALAN Rp 182.595.000,00

168 KAS Rp 182.595.000,00


JALAN DAN JEMBATAN Rp 33.725.180.835,00

170 KAS Rp 33.725.180.835,00

171 BIAYA PENINGKATAN JALAN

DAN PENGGANTIAN JEMBATAN

DI KOTA PONTIANAK

Rp 33.725.180.835,00

172 KAS Rp 33.725.180.835,00

173 BIAYA FASILITASI DAN

PENGGEMBANGAN KEBIJAKAN

JASA KONSTRUKSI Rp 135.761.500,00

174 KAS Rp 135.761.500,00

175 BIAYA PELATIHAN DAN

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Rp 135.761.500,00

176 KAS Rp 135.761.500,00

177 BIAYA PROGRAM PENYEHATAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN Rp 14.620.370.800,00

178 KAS Rp 14.620.370.800,00

179 BIAYA KEGIATAN BOP SANIMAS

IDB Rp 104.725.000,00

180 KAS

Rp 104.725.000,00

181 BIAYA PEMBUATAN SEPTICTANK

DENGAN BIOFILTER Rp 1.640.381.550,00

182 KAS Rp 1.640.381.550,00

183 BIAYA PENGADAAN DAN

PEMASANGAN JARINGAN PIPA

TERSIER Rp 12.508.032.650,00

184 KAS Rp 12.508.032.650,00

185 BIAYA PENDATAAN SANITASI

PENDUKUNG PROGRAM 100-0-100 Rp 367.231.600,00

186 KAS Rp 367.231.600,00

187 BIAYA PROGRAM PENGELOLAAN

RUANG TERBUKA HIJAU Rp 4.527.057.425,00

188 KAS Rp 4.527.057.425,00

189 BIAYA PENEBASAN BAHU DAN

MEDIA JALAN Rp 1.475.625.400,00

190 KAS

Rp 1.475.625.400,00

191 BIAYA KONTROL VEGETASI Rp 810.735.000,00

192 KAS

Rp 810.735.000,00

193 BIAYA PASUKAN HIJAU GERAK

CEPAT Rp 402.924.000,00

68

194 KAS

Rp 402.924.000,00


PENATAAN DAN PENGELOLAAN

TAMAN KOTA Rp 7.693.106.600,00

196 KAS

Rp 7.693.106.600,00

197 BIAYA PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA PERTAMANAN Rp 831.317.775,00

198 KAS

Rp 831.317.775,00

199 BIAYA PENGHIJAUAN Rp 100.469.325,00

200 KAS Rp 100.469.325,00

201 BIAYA PEMBIBITAN TANAMAN

HIAS DAN PENEDUH Rp 70.660.500,00

202 KAS Rp 70.660.500,00

203 BIAYA PENATAAN TAMAN PLASA

UNTAN Rp 1.930.862.000,00

204 KAS

Rp 1.930.862.000,00

205 BIAYA PENINGKATAN TAMAN

UNTAN Rp 4.169.111.000,00

206 KAS

Rp 4.169.111.000,00

207 BIAYA PENINGKATAN TAMAN

PERUM II Rp 190.922.000,00

208 KAS

Rp 190.922.000,00

209 BIAYA PEMBUATAN KOLAM DI

SEKOLAH GEMBALA BAIK Rp 199.879.000,00

210 KAS Rp 199.879.000,00

211 BIAYA PEMBUATAN TAMAN

JALAN SUNGAI LANDAK Rp 199.885.000,00

212 KAS Rp 199.885.000,00


SARANA DAN PRASARANA

GEDUNG Rp 1.479.170.634,00

214 KAS Rp 1.479.170.634,00

215 KAS Rp 319.955.036.505,00

216 PENDAPATAN Rp319.955.036.505,00

217 BIAYA PAJAK Rp 319.817.488.855,00

218 KAS Rp319.817.488.855,00

219 BEBAN PENYUSUTAN TAMAN

ALUN KAPUAS , AIR MANCUR

DEGULIS DAN JOGGING TRACK

Rp 1.479.170.634,00

220

AKUMULASI PENYUSUTAN

TAMAN ALUN KAPUAS, AIR

MANCUR DEGULIS DAN JOGGING

TRACK

Rp 1.479.170.634,00

221 BEBAN PENYUSUTAN TAMAN

KOTA Rp 1.837.773.025,00

222 AKUMULASI PENYUSUTAN

TAMAN KOTA Rp 1.837.773.025,00

223 BEBAN PENYUSUTAN GEDUNG Rp 199.260.000,00


GEDUNG Rp 199.260.000,00

225 BEBAN PENYUSUTAN

KENDARAAN Rp 737.879.650,00


KENDARAAN Rp 737.879.650,00


PERALATAN Rp 990.771.500,00


PERALATAN Rp 990.771.500,00

69

b. Buku Besar

Buku Besar adalah catatan atas transaksi jurnal yang kemudian diposting atau

dipindahkan ke dalam kelompok setiap masing-masing akun perkiraan

menyesuaikan dengan jenis transaksinya. Berikut adalah pencatatan tabel Buku

Besar Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel III.2

Laporan Perkiraan Kas

NAMA PERKIRAAN : KAS

Keterangan Debet Kredit Saldo

MODAL Rp 295.875.397.165,00 - Rp 295.875.397.165,00 BIAYA AIR, LISTRIK

DAN INTERNET - Rp 230.295.979,00 Rp 295.645.101.186,00

BIAYA PERALATAN

KEBERSIHAN

KANTOR

- Rp 14.998.000,00 Rp 295.630.103.186,00

BIAYA ALAT TULIS

KANTOR - Rp 181.958.800,00 Rp 295.448.144.386,00

BIAYA MAKAN DAN

MINUMAN - Rp 59.572.500,00 Rp 295.388.571.886,00

BIAYA RAPAT - Rp 233.796.869,00 Rp 295.154.775.017,00

229 BEBAN PENYUSUTAN JALAN DAN

JEMBATAN Rp 49.149.925.900,00


JALAN DAN JEMBATAN Rp 49.149.925.900,00

231 BEBAN PENYUSUTAN JALAN Rp 15.372.298.000,00


JALAN Rp 15.372.298.000,00

233 BEBAN PENYUSUTAN REHAB

JALAN Rp 33.777.627.900,00

234

AKUMULASI PENYUSUTAN

REHAB JALAN Rp 33.777.627.900,00


PEMOGRAMAN SALURAN Rp 16.021.338.000,00


PEMOGRAMAN SALURAN Rp 16.021.338.000,00

237 BEBAN PENYUSUTAN SALURAN Rp 8.991.547.000,00


SALURAN Rp 8.991.547.000,00


NORMALISASI SALURAN Rp 7.029.791.000,00


NORMALISASI PENYUSUTAN Rp 7.029.791.000,00

241 BEBAN PENYUSUTAN ALAT

BERAT Rp 1.562.312.000,00

242

AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT

BERAT Rp 1.562.312.000,00

JUMLAH Rp 1.225.074.958.383 Rp 1.225.074.958.383

70

PENDAPATAN Rp 319.955.036.505,00 - Rp 615.109.811.522,00 BIAYA

OPERASIONAL - Rp422.419.068.039,00 Rp 192.690.743.483,00

BIAYA GAJI - Rp 9.282.343.460,00 Rp 183.408.400.023,00

Tabel III.3

Laporan Perkiraan Perlengkapan

NAMA PERKIRAAN : PERLENGKAPAN


PERLENGKAPAN Rp 1.816.598.650,00 - Rp 1.816.598.650,00

Tabel III.4

Laporan Perkiraan Peralatan

NAMA PERKIRAAN : PERALATAN


PERALATAN Rp 1.100.738.500,00 - Rp 1.100.738.500,00

Tabel III.5

Laporan Perkiraan Akumulasi Peralatan

NAMA PERKIRAAN : AKUMULASI PERALATAN


PENYUSUTAN PERALATAN - Rp 990.771.500,00 Rp 990.771.500,00

Tabel III.6

Laporan Perkiraan Modal

NAMA PERKIRAAN : MODAL


MODAL - Rp 295.875.397.165,00 Rp 295.875.397.165,00

71

c. Laporan Neraca

Neraca adalah pencatatan transaksi yang syaratnya harus dengan kondisi yang

balance (seimbang). Berikut adalah pencatatan tabel neraca Dinas Pekerjaan

Umum.

Tabel III.7

Laporan Neraca

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak

Laporan Neraca

30 November 2017

AKTIVA PASSIVA

Aktiva Lancar

Kas Rp 295.875.397.165,00

Perlengkapan Rp 1.816.598.650,00

Total

Aktiva

Lancar

Rp 297.691.995.815,00

Aktiva

Tetap Modal

Peralatan Rp 1.100.738.500,00 Modal

Akhir

Rp 326.228.201.542,00

Akumulasi

Penyusutan

Peralatan

(Rp 990.771.500,00)

Gedung Rp 5.448.503.950,00

Akumulasi

Penyusutan

Gedung

(Rp 199.260.000,00 )

Jalan dan

Jembatan Rp 72.326.920.677,00

Akumulasi

Penyusutan

Jalan dan

Jembatan

(Rp 49.149.925.900,00)

Total

Aktiva

Tetap

Rp 28.536.205.727,00

+

Total

Aktiva

Rp 326.228.201.542,00

Total

Passiva

Rp 326.228.201.542,00

72

d. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah bagian dari pencatatan yang dihasilkan pada

suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban

perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Berikut adalah pencatatan

tabel laba rugi Dinas Pekerjaan Umum

Tabel III.8

Laporan Laba Rugi


Laporan Laba Rugi

Periode 30 November 2017

Pendapatan :

Pendapatan Jasa Rp 319.955.036.505,00

Total Pendapatan Rp 319.955.036.505,00

Biaya Operasional :

Biaya Gaji Rp 9.282.343.460,00

Biaya Listrik, Air, Telepon,

dan Internet Rp 230.295.979,00

Kebersihan dan Keamanan Rp 263.250.000,00

Lain-lain Rp 144.006.648.080,00

Total Biaya Operasional Rp 153.782.537.519,00

Biaya Non Operasional :

Beban Penyusutan Taman Rp 1.986.943.659,00

Beban Penyusutan Peralatan Rp 990.771.500,00

Beban Penyusutan

Kendaraan

Rp 737.879.650,00

Beban Penyusutan Gedung Rp 199.260.000,00

Beban Penyusutan Jalan Rp 98.299.851.800,00

Beban Penyusutan Saluran Rp 32.042.676.000,00

Beban Penyusutan Alat

Berat

Rp 1.562.312.000,00

Total Biaya Non

Operasional

Rp 135.819.694.609,00

Laba Bersih Rp 30.352.804.377,00

73

e. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh

perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih.

Berikut adalah pencatatan tabel perubahan modal Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel III.9

Laporan Perubahan Modal


Laporan Perubahan Modal

31 Desember 2017

Modal Awal Rp 295.875.397.165,00

Laba / Rugi Rp 30.352.804.377,00

+

Modal Akhir Rp 326.228.201.542,00

3.4 Pencatatan Dengan Tools Aplikasi

Pencatatan Akuntansi manual kemudian di aplikasikan kedalam Aplikasi

Zahir Accounting V.5.1. Berikut langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

pencatatan dengan Tools Aplikasi.

3.4.1 Setup Awal

Langkah pertama adalah setup awal yaitu membuat data Perusahaan baru,

kemudian memasukkan data Periode yang akan digunakan dalam pencatatan

transaksi, dan langkah terakhir dalam setup awal adalah konfirmasi informasi

perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam setup awal :

74

a. Membuat data baru

- Klik Membuat Data Baru pada tampilan menu utama.

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Gambar III.2. Jendela Menu Utama Zahir

b. Informasi Perusahaan

- Isi informasi perusahaan yang ada seperti contoh di bawah. Klik tombol

Lanjutkan untuk ke tampilan berikutnya.


Gambar III.3. Jendela Penginputan Informasi Perusahaan

75

c. Periode Akuntansi

- Pilih periode akuntansi di bulan Desember, tutup buku di bulan Desember

tahun 2017. Klik Lanjutkan.


Gambar III.4. Informasi Periode Akuntansi

d. Konfirmasi Akhir

- Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka klik proses, tapi jika ada

data yang salah klik kembali.


Gambar III.5. Konfirmasi Data Perusahaan

76

e. Membuat Kode Akun

- Tahap selanjutnya membuat daftar akun. Zahir telah menyediakan daftar

akun secara lengkap, tetapi apabila daftar akun yang disediakan berbeda

maka dapat menambahnya, mengedit atau menghapus akun-akun yang

tersedia. Daftar akun yang di pakai dalam Dinas Pekerjaan Umum dapat

dilihat pada Gambar III.6.


Gambar III.6. Daftar Nama Akun Dinas Pekerjaan Umum

77

f. Membuat Kode Customer

- Isikan ID Perusahaan, Nama Perusahaan, Tipe Perusahaan dan data

perusahaan Customer.


Gambar III.7. Cara Penginputan Data Customer

g. Membuat Kode Supplier

- Isikan ID Perusahaan, Nama Perusahaan, Tipe Perusahaan dan data

perusahaan Supplier.


Gambar III.8. Cara Penginputan Data Supplier

78

h. Daftar Data Customer, Supplier dan Vendor

- Setelah semua data sudah diisi maka akan tampil data alamat seperti

Gambar III.9.


Gambar III.9. Daftar Nama Alamat Untuk Penginputan Transaksi

i. Membuat Daftar Mata Uang

- Pilih mata uang IDR yang digunakan pada perusahaan ini, supaya

memudahkan dalam bertransaksi.


Gambar III.10. Penginputan Mata Uang Fungsional

79

3.4.2 Saldo Awal

Dalam membuat saldo awal akun, nilai untuk Historical Balancing harus

nol, jika tidak nol berarti neraca yang sudah diinput belum balance. Jika terjadi

hal tersebut, lakukan pengeditan kembali Saldo Awal Account.


Gambar III.11. Penginputan Saldo Awal Account

80

3.4.3 Data Transaksi

Transaksi kas masuk atau kas keluar tidak bisa digunakan untuk menginput

transaksi pembayaran piutang atau utang dagang dari pelanggan atau penjual,

karena transaksi kas atau bank tidak mengupdate kartu hutang atau piutang usaha.

Berikut data transaksi kas masuk dan keluar Dinas Pekerjaan Umum Kota

Pontianak.

a. Kas Masuk Penerimaan Kas

- Dinas Pekerjaan Umum mendapat Penerimaan Kas dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak sebagai modal sebesar

Rp 295.875.397.365,00.


Gambar III.12. Input Penerimaan Kas

81

b. Kas Masuk Pendapatan Usaha

- Dinas Pekerjaan Umum menerima pendapatan usaha dari Walikota

sebesar Rp 319.955.036.505,00.


Gambar III.13. Input Pendapatan Usaha

c. Kas Keluar Biaya Gaji

- Dinas Pekerjaan Umum membayar Gaji semua Pegawai yang

dikeluarkan oleh Pak Sumaliyono sebesar Rp 9.282.343.460,00.


Gambar III.14. Input Biaya Gaji Pegawai

82

d. Kas Keluar Biaya Air, Listrik, dan Internet

- Dinas Pekerjaan Umum membayar air, listrik dan internet dari kas

sebesar Rp 230.295.979,00.


Gambar III.15. Input Biaya Air, Listrik, dan Internet

e. Kas Keluar Biaya Kebersihan dan Keamanan

- Dinas Pekerjaan Umum membayar biaya kebersihan dan keamanan

kepada Syariffudin, SE sebesar Rp 263.250.000,00.


Gambar III.16. Input Biaya Kebersihan dan Keamanan

83

f. Kas Keluar Biaya Lain-Lain

- Dinas Pekerjaan Umum membayar biaya lain-lain kepada Heri Sukma

Wibowo, SE sebesar Rp 144.648.080,00.


Gambar III.17. Input Biaya Lain-Lain

g. Kas Keluar Beban Penyusutan Taman

- Dinas Pekerjaan Umum mempunyai beban penyusutan taman sebesar

Rp 1.986.943.659,00 beban ini dibayar melalui kas.


Gambar III.18. Input Beban penyusutan Taman

84

h. Kas Keluar Beban Penyusutan Peralatan

- Dinas Pekerjaan Umum memiliki beban penyusutan peralatan sebesar

Rp 990.771.500,00 dibayar kepada Syariffudin, SE.


Gambar III.19. Input Beban Penyusutan Peralatan

i. Kas Keluar Beban Penyusutan Kendaraan

- Dinas Pekerjaan umum mempunyai beban penyusutan kendaraan yang

dibayar kepada Andika Riady sebesar Rp 737.879.650,00


Gambar III.20. Input Beban Penyusutan Kendaraan

85

j. Kas Keluar Beban Penyusutan Gedung

- Dinas Pekerjaan umum mempunyai beban penyusutan gedung yang

dibayar kepada Sumaliyono, S.sos, M.Si sebesar Rp 199.260.000,00


Gambar III.21. Input Beban Penyusutan Gedung

k. Kas Keluar Beban Penyusutan Jalan

- Dinas Pekerjaan umum mempunyai beban penyusutan Jalan yang

dibayar kepada Syariffudin, SE sebesar Rp 98.299.851.800,00


Gambar III.22. Input Beban Penyusutan Jalan

86

l. Kas Keluar Beban Penyusutan Saluran

- Dinas Pekerjaan umum mempunyai beban penyusutan saluran yang

dibayar kepada Syariffudin, SE sebesar Rp 32.042.676.000,00


Gambar III.23. Input Beban Penyusutan Saluran

m. Kas Keluar Beban Penyusutan Alat Berat

- Dinas Pekerjaan umum mempunyai beban penyusutan Alat Berat yang

dibayar kepada Andika Riady sebesar Rp 1.562.312.000,00


Gambar III.24. Input Beban Penyusutan Alat Berat

87

3.4.4 Laporan

Setelah semua data transaksi dimasukkan, maka selanjutnya adalah

melihat data laporan yang terdiri dari Laporan Laba Rugi, Laporan Neraca,

dan Laporan Perubahan Modal.

a. Laporan Laba Rugi


Gambar III.25. Laporan Laba Rugi

88

b. Neraca


Gambar III.26. Laporan Neraca

89

c. Perubahan Modal


Gambar III.27. Laporan Perubahan Modal

90

3.4.5 Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum bertujuan untuk

mengevaluasi laba rugi dan memprediksi neraca keuangan perusahaan, dan

mengetahui biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Beberapa tujuan dan

manfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dengan adanya analisis laporan

keuangan adalah :

a. Untuk mengetahui posisi keuangan laba rugi perusahaan dalam suatu

periode tertentu.

b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi

kekurangan perusahaan.

c. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

bab iii pembahasan - repository.bsi.ac.id · dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai...

Documents