bab iii pembahasan -...
TRANSCRIPT
BAB III
PEMBAHASAN
3.1. PROFIL BADAN HUKUM RUMAH SAKIT
Dalam pembahasan ini akan dijelaskan profil mengenai gambaran umum dari
masing-masing bentuk badan hukum Rumah Sakit yang terdiri dari YAKKUM (Rumah
Sakit berbentuk Yayasan) dan Siloam (Rumah Sakit berbentuk Perseroan Terbatas).
Selain itu dalam pembahasan ini akan membahas mengenai pengaturan bentuk badan
hukum dari setiap bentuk Rumah Sakit dalam peraturan perundang-undangan serta
karakteristik dari bentuk badan hukum berdasarkan pilihan hukumnya.
3.1.1. Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (YAKKUM)
YAKKUM merupakan sarana pelayanan kesehatan bagi penyembuhan
(Healing Ministry) yang didirikan oleh Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa
(GKJ) dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah (GKI Jateng) pada tanggal 1
Februari 1950. Dalam perkembangannya GKJ wilayah Sumatra Selatan mandiri
menjadi GKSBS yang kemudian berperan sebagai gereja pendukung YAKKUM.
Sarana pelayanan gerejawi ini merupakan kalanjutan dari Jejasan Roemahsakit-
roemahsakit Kristen di Djawa Tengah (JRSK), yang dirintis oleh Zending
Gereja-Gereja Gereformeerde Belanda yang memulai misinya di Indonesia pada
tahun 1899.
Yayasan menurut pendapat yang sudah lazim dianut tidak mempunyai
anggota, hanya mempunyai pengurus dan mungkin mempunyai sekelompok
orang yang mendapat manfaat karena diberi bantuan atau sumbangan, seperti
halnya dengan YAKKUM yang memiliki 12 rumah sakit (Intra Murral) yaitu
Rumah Sakit Bthesda (Jogja), Rumah Sakit Bthesda Lempuyang Wangi (Jogja),
Rumah Sakit Mardi Waluyo (Metro Lampung), Rumah Sakit Panti Waluyo
(Surakarta), Rumah Sakit Panti Waluyo (Purworejo), Rumah Sakit Panti Wiloso
Citarum (Semarang), Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto (Semarang), Rumah
Sakit Panti Rahayu (Purwodadi), Rumah Sakit Ngesti Waluyo (Temanggung),
Rumah Sakit Emmanuel (Klampok) dan Rumah Sakit Sinar Kasih (Purwokerto),
serta 3 klinik yang dipersiapkan untuk menjadi Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit
Yoga Darma (Magelang), Rumah Sakit Wisma Rukti (Kebumen) dan Rumah
Sakit Bthesda Wonosari (Gunung Kidul), selain itu beberapa klinik yang tersebar
di 3 Provinsi, memberikan manfaatnya bagi masyarakat pengguna jasa Rumah
Sakit. Memberi Intra Murral untuk Rumah Sakit Waluyo Solo, Ekstra Murral
untuk YAKKUM Craft, dan Pendidikan untuk AKPER Ngesti Waluyo. Memang
tujuan Yayasan harus bersifat sosial dan idiil. Kata idiil dapat disamakan dengan
“filantropis”. Tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa Yayasan
dilarang menjalankan “perusahaan”. Sebab perusahaan itu tidak identik dengan
pengertian laba. Ada perusahaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk
memperoleh laba, seperti Yayasan yang mengusahakan Poliklinik atau Rumah
Sakit. Oleh karena itu Yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya
perusahan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan dengan ini perlu
didefinisikan terlebih dahulu apa yang sebenarnya termasuk pengertian
“perusahaan” atau berdijt. Undang-undang Hukum Dagang tidak memberikan
definisi apa yang dimaksud dengan “perusahaan” akan tetapi kalau kita melihat
dalam bidang perpajakan atau dalam bidang ekonomi, maka disitu perusahaan
didefinikan sebagai “melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan sosial,
secara teratur dan terus menerus dengan maksud untuk mencari keuntungan”.
Teratur artinya bahwa untuk mendapatkan laba itu ada suatu organisasi yang
tersusun (artinya ada modal, ada tempat kerja, ada pabrik, ada pegawai, ada
gudang, ada manajemen, ada pimpinan). Sedangkan badan sosial jika melakukan
perusahaan tujuannya bukan mencari keuntungan, melainkan melaksanakan
sesuatu yang “idiil” atau “filantropis” atau “amal”, walaupun tidak mustahil
bahwa yayasan itu mendapatkan keuntungan.
Visi YAKKUM dalam Anggaran Dasar adalah “Menjadi lembaga
pelayanan yang secara proaktif mengusahakan kehidupan Manusia beserta
lingkungannya yang sehat sejahtera sebagai bagian dari perwujudan karya
penyelamatan Allah”, Sedangkan Misi YAKKUM adalah;
1. Mewujudkan kehidupan manusia yang sehat sejahtera bagi semua lapisan
masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, agama dan kepercayaan,
golongan, budaya, sosial-ekonomi, serta jenis kelamin.
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang utuh dan sehat bagi kesejahteraan
masyarakat.
3.1.2. Siloam
Perseroan didirikan pada 3 Agustus 1996 dengan nama PT Sentralindo
Wiraswasta yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Dimulai dengan rumah
sakit pertama di Lippo Village, Siloam Hospital berkembang secara inovatif dan
menjadi pemimpin di bidangnya melalui model layanan klinis, (state-of-the-art
technology), fasilitas yang berpusat pada pasien dan layanan klinik dan non-klinik
yang terintegrasi.
Dalam tahap konsolidasi, yang berlangsung dari tahun 2007 hingga 2010,
Siloam Hospitals menghadirkan layanannya di empat kota besar, yaitu Tangerang
(Lippo Village), Jakarta, Surabaya dan bekasi (Lippo Cikarang). Memasuki masak
ekspansi setelah konsolidasi, sejak tahun 2011 Siloam Hospitals maju pesat
dengan membangun enam rumah sakit dan mengakuisisi lima rumah sakit.
Pada tanggal 12 September 2013, Perseroan yang telah berubah nama
menjadi PT Siloam International Hospitals melakukan Intitial Public Offering
(IPO) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebagai PT Siloam International
Hospitals Tbk. Per tanggal 31 Desember 2012, menurut Frost dan Sullivan,
Siloam Hospitals Group adalah rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dalam
jumlah kapasitas dan jumlah tempat tidur operasional.
Selain dari itu jumlah rumah sakit, Siloam Hospitals juga menjadi rumah
sakit pertama di Indonesia yang mendapat akreditasi international dari lembaga
akreditasi Joint Commission International Accreditation (akreditasi telah
dilakukan pada tahun 2007, 2010 dan 2013). Akreditasi menguatkan posisi Siloam
Hospitals sebagai rumah sakit dengan layanan berstandar internasional.
Pada akhir tahun 2013, Siloam Hospitals mengoperasikan 16 rumah sakit,
dalam tahap membangun 21 rumah sakit (4-5 akan siap beroperasi di tahun 2014)
dan merencanakan membangun 19-20 rumah sakit selama tahun 2015-2017.
Adapun Visi dari Siloam Hospitals :
a. Berkualiatas Internasional
b. Mudah Dijangkau
c. Skala Biaya Ekonomis
d. Berbelas Kasih Ilahi
Sedangkan Misinya adalah menjadi pilihan yang terpercaya dalam
pelyanan kesehatan holistik, pendidikan dan riset kesehatan berkelas dunia.
3.2. PENGATURAN BADAN HUKUM RUMAH SAKIT DALAM TATA URUTAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Dalam konsep Negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada
hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah
berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial
setiap Negara hukum.1 Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengaturan badan hukum
Rumah Sakit berdasarkan teori stufenbau.
Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada
nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai
fungsi sosial. Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 28 Huruf H Ayat (1) Undang-
1 Hamidi Jazim (at. al), Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Alumni, Malang, 2009, hal. 9.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan setiap warga Negara
mempunyai hak atas pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak”.
Kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan
dan kehidupan bangsa, dan mempunyai peran penting dalam penyelesaian revolusi
nasional dan penyusunan masyarakat sosialis Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan menjelaskan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu
diikut-sertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah.
Dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia
Indonesia, serta peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa bagi pembangunan
nasional. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang
merata dan terjangkau oleh masyarakat.” Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan masyarakat secara optimal.
Untuk meningkatkan mutu kesehatan dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit
serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kesehatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
dijelaskan bahwa “Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
atau swasta”. Rumah Sakit yang berbentuk swasta dalam hal ini adalah badan hukum
yang berbentuk Yayasan atau Perseroan dimana kegiatan usahanya bergerak di bidang
perumahsakitan.
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016
tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa “Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah
suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat” Masyarakat yang
dimaksudkan adalah pihak swasta dalam penyelenggaraan Rumah Sakit baik berbentuk
Yayasan maupun Perseroan Terbatas.
Dalam rangka mewujudkan organisasi Rumah Sakit yang baik maka perlu
adanya pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit. Pasal 2
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN.KES/PER/II/1998 tentang Rumah
Sakit mengatur mengenai Penyelenggaraan Rumah Sakit mencakup pelaksanaan
pelayanan kesehatan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, pendidikan,
pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan. Rumah Sakit berbentuk swasta
dimiliki dan diselenggarakan oleh Yayasan, yang sudah disahkan sebagai badan hukum;
dan badan hukum lain (Perseroan Terbatas).
Penyelenggaraan Rumah Sakit di lingkup Departemen Kesehatan diharapkan
agar sesuai dengan arah pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perlu didukung dengan organisasi yang efektif. Pasal 2 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah
Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan menjelaskan bahwa Rumah Sakit
merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehata yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
Untuk mendirikan Rumah Sakit diperlukan izin sesuai dengan Pasal 1 butir 6
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan
Rumah Sakit bahwa “Izin mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk
mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan”. Sedangkan
Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit bahwa “Rumah Sakit dapat didirikan dan
diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swsta.” Untuk Rumah Sakit
yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya
hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Dikecualikan bagi Rumah Sakit yang
diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba (Yayasan).
Mengenai peraturan-peraturan atas dasar penyelenggaraan rumah sakit berpijak
pada:
a. Landasan korporasi
1. AD Perseroan Terbatas (PT)
Menurut Pasal 15 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40
Tahun 2007, suatu Anggaran Dasar Peseroan Terbatas harus memuat sekurang-
kurangnya:
i. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas;
ii. Maksud dan tujuan pendirian Perseroan Terbatas;
iii. Kegiatan usaha Perseroan Terbatas;
iv. Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas;
v. Modal Perseroan Terbatas;
vi. Jumlah, nilai, dan klasifikasi saham serta hak-hak yang melekat pada setiap
saham.
vii. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;
viii. Tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
ix. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris;
x. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas
dalam pemanggilan RUPS. RUPS dalam mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan
jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit
2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak
tercapai dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. AD Yayasan
Isi Anggaran Dasar Yayasan terdiri dari:
i. Maksud dan tujuan serta kegiatan;
ii. Jangka waktu pendirian;
iii. Kekayaan awal (cara memperoleh dan penggunaannya);
iv. Organ Yayasan yang terdiri dari: Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
v. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pembina, Pengurus
dan Pengawas;
vi. Hak dan kewajiban Pembina, Pengurus dan Pengawas;
vii. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
viii. Tahun buku (1 Januari sampai dengan 31 Desember);
ix. Perubahan Anggaran Dasar
x. Penggabungan dan Pembubaran Yayasan;
xi. Penggunaan kekayaan Yayasan sisa likuidasi;
xii. Peraturan penutup;
xiii. Identitas Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Perubahan Anggaran Dasar Yayasan
i. Diperboehkan asalkan tidak mengubah maksud dan tujuan;
ii. Berdasarkan permufakatan rapat Pembina atau persetujuan 2/3 anggota
Pembina yang hadir;
iii. Merubah nama dan kegiatan, cukup diberitahukan kepada MENHUKHAM;
iv. Atas persetujuan Kurator, jika Yayasan pailit.
b. Peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan perumahsakitan
Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
bahwa “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.”
c. Kebijakan Kesehatan pemerintah setempat
Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan melaksanakan fungsi
pelayanan publik yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Rumah Sakit perlu
dibina dan diawasi agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sesuai dengan
standar pelayanan yang ditetapkan dengan mengutamakan keselamatan pasien.
Karena itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Bab
tersendiri yaitu Bab XII, yang terdiri dari 8 Pasal yaitu dari Pasal 54 sampai dengan
Pasal 61. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah menetapkan
Peraturan Pemeritah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit.
Peraturan Pemerintah tentang Badan Pengawas Rumah Sakit merupakan pelaksanaan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
d. Peraturan internal rumah sakit
Pearturan internal Rumah Sakit adalah peraturan intern dan ketentuan yang
dibuat sendiri oleh Rumah Sakit untuk mengatur tingkah laku atau perbuatan.
Peraturan intern tersebut merupakan kerangka hukum dan manajerial yang menjadi
acuan bagi Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya (Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tetang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit).
e. Kebijakan teknis operasional rumah sakit
Acuan untuk menyusun kebijakan teknis operasional adalah peraturan internal
Rumah Sakit, yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Pada
umumnya terdiri dari kebijakan dan prosedur di bidang administrasi medis,
penunjang medis dan keperawatan.
f. Aturan Hukum Umum
1. Hubungan antara dokter dengan pasien biasanya merupakan relasi medis, relasi
hukum yang biasa disebut dengan perjanjian medis dalam hal penyembuhan
pasien disebut dengan Kontrak Terapeutis. Pasal yang dapat diterapkan yaitu
Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1365
KUH Perdata. Selain itu, kontrak medis bisa secara tertulis dan bisa juga tidak
tertulis. Dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya bisa disebut
dengan wanprestasi.
2. Bahwa untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan maka perlu
penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan
kesehatan. Berdasrkan lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah
Sakit bahwa persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit terdiri atas
penyehatan ruang bangunan dan halaman Rumah Sakit.
3. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa
“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Yayasan dapat melakukan
kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara
mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyebutkan: “Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan
usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
5. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas bahwa “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, malukukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanana.” Perseroan harus
mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau
kesusilaan.
Berdasarkan paparan data di atas menurut penulis Rumah Sakit adalah salah satu
sarana kesehatan sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dengan memberdayakan
berbagai kesatuan individu terlatih dan terdidik dalam menangani masalah medik untuk
pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang lebih baik. Penulis melihat berdasarkan
Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh swasta. Dalam pengelolaannya
Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Rumah
Sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan.
Selain itu, Pasal 3 ayat (3) Permenkes Nomor 159b Tahun 1988 tentang Rumah Sakit
menjelaskan bahwa Rumah Sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh Pemerintah
atau Swasta. Rumah Sakit Swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh Yayasan (yang sudah
disahkan sebagai badan hukum) dan badan hukum lain yang bersifat sosial. Penjelasan
dari Undang-Undang tentang Rumah Sakit dan Permenkes tentang Rumah Sakit
dipertegas dalam Pasal 2, dan Pasal 5 Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang sisa hasil usahanya tidak
dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu
antara lain Yayasan, Perkumpulan dan Perusahaan Umum. Perkumpulan terbagi atas 2
(dua) macam yaitu: pertama, berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas,
Koperasi dan Perkumpulan saling Menanggung; kedua, tidak berbentuk badan hukum,
seperti Persekutuan Perdata, CV dan Firma. Sedangkan Yayasan merupakan suatu bagian
dari perkumpulan yang berbentuk badan hukum dengan pengertian yang dinyatakan
dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu
suatu Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak
mempunyai anggota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan dan perkumpulan yang
berbentuk badan hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sama-sama
dianggap sebagai subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Tetapi antara
yayasan dan perkumpulan yang tidak berbentuk badan hukum, maka yayasan kedudukan
hukumnya lebih kuat dari pada perkumpulan. Sedangkan Perusahaan Umum adalah
perusahaan unit bisnis Negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh
pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang
baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip
pengolahan perusahaan.
Dalam penulisan ini yang menjadi fokus penulis adalah Rumah Sakit yang
didirikan oleh swasta. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan
hukum. Yayasan dan Perseroan Terbatas adalah badan hukum sebagai Pemilik Rumah
Sakit. Di bawah Pemilik Rumah Sakit terdapat Governing Body yaitu badan pemegang
kekuasaan dan tanggung jawab moral dan hukum tertinggi dalam keseluruhan
pengoperasian Rumah Sakit, serta bertanggung jawab terhadap asuhan klinis yang
diberikan kepada masyarakat. Anggota Governing Body Rumah Sakit adalah tokoh
mayarakat yang terdiri dari warga yang terhormat, para ahli, pengusaha, sebagai orang-
orang yang dipercayakan untuk mengatur Rumah Sakit. Organisasi Rumah Sakit paling
sedikit terdiri atas; Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit yaitu pimpinan
tertinggi yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit, unsur pelayanan medis
yaitu merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit, unsur
keperawatan yaitu unsur organisasi di bidang pelayanan keperawatan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit,
penunjang medis yaitu unsur organisasi di bidang pelayanan penunjang medis yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah
Sakit, unsur administasi umum dan keuangan yaitu unsur organisasi di bidang pelayanan
administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit, komite medis yaitu unsur organisasi yang
mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik dibentuk oleh
dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit, dan
satuan pemeriksaan internal yaitu unsur organisasi yang bertugas melaksanakan
pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepada Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.
Pengertian hospital by laws atau peraturan internal Rumah Sakit adalah suatu
produk hukum yang merupakan anggaran rumah tangga Rumah Sakit yang ditetapkan
oleh pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili. Hospital by laws mengatur: organisasi
pemilik atau yang mewakili, peran, tugas, dan kewenangan pemilik atau yang mewakili,
peran, tugas dan kewenangan direktur Rumah Sakit, organisasi staf medis, peran, tugas
dan kewenangan staf medis.
Demikian pula dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit menguraikan
bahwa Hospital by laws terdiri dari Corporate by laws dan Medical by laws. Di dalam
pedoman tersebut juga diuraikan bahwa penyusunan medical staff by laws dapat digabung
menjadi satu dengan corporate by laws yaitu menjadi salah satu Pasal atau Bab di dalam
corporate by laws, meskipun bisa juga disusun secara terpisah.
Hospital (administrative atau corporate) by laws mengatur tentang bagaimana
kepentingan pemilik dipresentasikan di Rumah Sakit, bagaimana kebijakan Rumah Sakit
dibuat, bagaimana hubungan antara pemilik dengan manajemen Rumah Sakit dan
bagaimana pula dengan staf medis, dan bagaimana hubungan manajemen dengan staf
medis. Hubungan-hubungan tersebut diuraikan dalam keadaan statis dan dinamis.
Hospital (medical) by laws memberikan satu kewenangan kepada para
professional medis untuk melakukan self governance bagi para anggotanya, dengan cara
membentuk suatu “komite medis” yang mandiri; sekaligus memberikan tanggung-jawab
(responsibility) kepada “komite” tersebut untuk mengemban seluruh kewajiban pemastian
terselenggaranya pelayanan professional yang berkualitas dan pelaporannya kepada
administrator Rumah sakit.
Dari pengaturan di atas menurut penulis, Rumah Sakit di Indonesia dapat dimiliki
dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Swasta. Rumah Sakit yang dimiliki swasta
adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh badan hukum yang berbentuk Yayasan atau
Perseroan Terbatas yang umumnya dijalankan untuk kegiatan sosial atau tujuan ekonomi
(mencari keuntungan). Jika dikaitkan dengan konsep ekonomi dalam memberikan
pelayanan kesehatan, konsep mutu pelayanan yang dapat diberikan oleh Rumah Sakit
swasta bisa diartikan dengan penyediaan fasilitas yang mewah dan kenyamanan dengan
memberikan bahan atau komponen tertentu secara berlebihan. Yang dimaksud dengan
pelayanan bermutu di bidang kesehatan adalah yang adekuat artinya, pelayanan kesehatan
yang diberikan harus sesuai dan memenuhi prosedur ketentuan pelayanan kesehatan.
Perkembangannya banyak industri layanan kesehatan dan medis, motif profitnya adalah
sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dalam perilakunya. Terutama untuk Rumah Sakit,
yang mayoritas beroperasi tidak berdasarkan profit-making. Ketiadaan motif profit ini
mungkin menjadi penyebab efisiensi Rumah Sakit. Namun, situasi ini dapat disiasati
dengan ketiadaan persaingan dalam industri Rumah Sakit.
Semakin banyaknya modal komersial memasuki industri kesehatan, persepsi
demikian kini bergeser. Di kota-kota besar mulai dominan persepsi yang memandang
bahwa dari pelayanan kesehatan, bisa dikeruk keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu,
Social Corporate merupakan saudara atau tetangga sebelah dari “Perusahaan” yang
selama ini dikenal oleh masyarakat. Orang mengenal “Perusahaan” adalah lembaga
ekonomi atau organisasi bisnis yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi dengan
memproduksi barang dan atau jasa. Dalam hal ini termasuk juga perdagangan.
Perusahaan bisnis jelas mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang
sekecil-kecilnya (sesuai mazhab kapitalis). Sedangkan perusahaan sosial (social
corporation atau social entrepreneur) adalah lembaga atau organisasi sosial yang
tujuannya bukan untuk mencari laba, maka sering disebut sebagai organisasi nirlaba.
Organisasi nirlaba tetap harus dikelola dengan manajemen profesional, sehingga dapat
berkembang menjalankan aktivitasnya sesuai visi dan misi, dan terhindar dari
kebangkrutan. Para pekerjanyapun diperlakukan sama dengan pekerja perusahaan bisnis
yang sesungguhnya. Artinya memiliki hak dan kewajiban yang sama.2
Untuk menghilangkan persepsi tersebut pendirian Rumah Sakit baik yang dikelola
oleh Yayasan maupun Perseroan harus memperhatikan beberapa faktor. Pertama,
pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang
2 Madrasah Of Human Capital Development in Uncategorized, Perusahaan Sosial itu bernama:
Yayasan, Sekolah / Universitas, dan Rumah Sakit, 23 Agustus 2014, https://madrasahofhcdev.wordpress.
com/2014/08/23/perusahaan-sosial-itu-bernama-yayasan-sekolahuniversitas-dan-rumah-sakit/, diakses pada tanggal
14 November 2017 pukul 13.07 WIB.
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kedua, bahwa Rumah
Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri
yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi
dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih
bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar tewujud kesehatan yang setinggi-tingginya.
Ketiga, bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan Rumah Sakit serta
pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu
mengatur Rumah Sakit dengan Undang-Undang. Keempat bahwa berdasarkan pengaturan
mengenai Rumah Sakit belum cukup memadai untuk dijadikan landasan hukum dalam
penyelenggaraan Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Kelima bahwa berdasarkan faktor-faktor tersebut serta memberikan kepastian hukum
bagi masyarakat dan Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit dapat digunakan sebagai landasan dan acuan pengaturan Penyelenggaraan
Rumah Sakit yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56
Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Penyelenggaraan Rumah Sakit adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Pasal 28 H ayat (1)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan
Rumah Sakit Pemerintah mengatur, membimbing, membantu dan mengawasi usaha-
usaha kesehatan yang didirikan oleh swasta sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Mengenai pengaturan bentuk
badan hukum Rumah Sakit dapat dilihat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit yang mengatur persyaratan Rumah Sakit yang didirikan oleh
swasta, aturan ini kemudian diperjelas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 56 Tahun 2014 mengenai pendirian dan penyelenggaraan Rumah Sakit. Hanya
saja undang-undang tidak menyebut secara konkrit bentuk badan hukumnya (Yayasan
atau Perseroan Terbatas). Saat ini pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit mengenai
bentuk badan hukum Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sudah memadahi. Namun,
pengawasan terhadap penyelenggaran Rumah Sakit oleh swasta masih kurang. Terlihat
dari kasus Rumah Sakit-Rumah Sakit yang bermasalah (seperti kasus bayi Debora pada
Rumah Sakit Mitra Keluarga). Fungsi sosial dalam hal ini pelayanan kesehatan belum
seluruhnya terlaksana dengan baik oleh Rumah Sakit yang didirikan swasta, meskipun
undang-undang telah mengatur mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit. Apabila
diperhatikan sebenarnya Rumah Sakit mempunyai tujuan utama yaitu memberikan
pelayanan kesehatan, tujuan utama Rumah Sakit ini sesuai dengan tujuan dari Rumah
Sakit yang berbentuk perusahaan sosial karena mengedepankan pelayanan yang
kemudian berkembang dan menjadi Rumah Sakit berbentuk perusahaan profit. Tujuan
inilah yang sering dimainkan oleh Rumah Sakit baik perusahaan sosial maupun
perusahaan profit dalam mencapai tujuannya.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan diatas, maka
penulis akan menyusunnya dengan mendasarkan pada stufenbau theory sebagai berikut.
Stufenbau theory berdasarkan peraturan nasional :
Pancasila
UUD NRI Tahun1945 khususnya Pasal 28 H ayat (1)
UU Pokok-Pokok Kesehatan
UU Kesehatan
UU Rumah Sakit
UU Yayasan
UU Ketenagakerjaan
UU Perseroan Terbatas
PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PERMENKES Rumah Sakit
PERMENKES Pedoman Organisasi Rumah Sakit
PERMENKES Perizinan Rumah Sakit
PERMENKES Klasifikasi Rumah Sakit
KEPMENKES Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit
Stufenbau theory untuk peraturan internal :
AD
Yayasan
Perseroan Terbatas
Peraturan Internal Rumah Sakit
(Hospital by laws)
Aturan Pelaksanaan
(Standar Operating Procedure, Job Description)
Ada banyak pengaturan yang saling berkelindan diatas yang mengatur tentang
perumahsakitan lebih khusus lagi badan hukum rumah sakit. Akan sangat membantu
untuk memahami tata urutan pengaturan tersebut dengan menyusunnya mendasarkan
pada stufenbau theory dalam bentuk piramida. Ditemukan masalah hukum saat melihat
pada bagian undang-undang pada piramida tersebut, di mana didalamnya terdapat
Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang
Yayasan, Undang-Undang Rumah Sakit, manakah undang-undang yang menjadi acuan
utama atau specialis tentang badan hukum rumah sakit? Hukum memberikan pintu keluar
mengenai hal tersebut dengan adanya adagium yang dapat digunakan untuk mengurai
masalah. Adagium lex specialis derogat legi generalis dapat kita gunakan dalam masalah
ini. Berasarkan adagium tersebut maka Undang-Undang Rumah sakit menjadi hukum
yang special bila dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Apabila terdapat
pengaturan yang berbenturan antara undang-undang yang satu dengan Undang-Undang
Rumah sakit ini, maka Undang-Undang Rumah Sakitlah yang dipergunakan
mengesampingkan pengaturan mengenai hal tersebut pada pengaturan lainnya. Sehingga
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagai
dasar penyelenggaraan Rumah Sakit oleh badan hukum baik Yayasan maupun Perseroan
Terbatas dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 sebagai pelengkap
penyelenggaraan Rumah Sakit.
3.3. KARAKTERISTIK RUMAH SAKIT BERDASARKAN PILIHAN BENTUK
HUKUMNYA
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang
Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
atau swasta. Rumah Sakit yang akan didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai karakteristik dari bentuk badan hukum yang
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan.
Tabel 2.
Karakteristik Badan Hukum RS: Perseroan Terbatas (PT) dan Yayasan
No. Karakteri
stik Perseroan Terbatas (PT) Yayasan
1. Filosofi
Filosofi perusahaan adalah
seperangkat kepercayaan dan
prinsip yang dimiliki oleh
perusahaan dalam melakukan
kegiatan bisnisnya. Ini seringkali
dimaksudkan sebagai pernyataan
misi atau visi perusahaan.
Filosofi tersebut juga menggaris
bawahi nilai-nilai yang penting
bagi perusahaan. Sebagai sebuah
entitas bisnis, filosofi
perusahaan adalah refleksi nilai-
nilai dari pemimpinya. Filososi
tersebut harus ditanamkan
perusahaan kepada
karyawannya.
Filantropis sebagai inti dari
yayasan hadir didasarkan pada
pengalaman rohani yang
dimiliki oleh setiap manusia.
Kedermawanan merupakan
salah satu bagian dari cakupan
filantropis. Bentuk hukum
yayasan adalah yang paling
tepat sebagai wadah dari
kegiatan sosial yang dilakukan,
karena yayasan merupakan
lembaga yang bersifat
filantropis dari para pendirinya
sebagai upaya menolong
sesama.
2.
Tujuan
Badan
Hukum
Salah satu yang paling besar
tujuan dari Perseroan Terbatas
(PT) adalah mempunyai
kepentingan tersendiri, yakni
kepentingan yang tercermin
dalam hak-haknya untuk dapat
menuntut dan mempertahankan
kepentingannya kepada pihak
ketiga menurut ketentuan
hukum. Tujuan PT adalah untuk
memperoleh keuntungan usaha
yang secara tidak langsung
merupakan keuntungan pula
bagi para pemegang saham.
Kepentingan PT lebih kepada
keuntungan untuk dana
cadangan, sedangakan
pemegang saham adalah dividen
atau capital gain.
Untuk mencapai tujuan tertentu
di bidang sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan.
3. Dasar
Hukum
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 jo. Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1997 tentang Dokumen
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 jo. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Yayasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan
Perusahaan.
Undang-Undang Nomor 8 tahun
1995 tentang Pasar Modal
berkaitan dengan Pembentukan
PT Terbuka.
Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 1998 tentang Pemakaian
Nama Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1998 tentang Pemakaian
Nama Perseroan Terbatas.
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
Yayasan.
Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 2
Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum Dan
Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Serta
Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Dan
Perubahan Data Yayasan.
4. Organ Rapat Umum Pemegang Sahan,
Direksi, dan Dewan Komisaris.
Pembina, Pengurus dan
Pengawas.
5. Manajemen
Dalam suatu perusahaan
manajemen adalah proses
memimpin, pengadministrasian,
dan mengarahkan perusahaan.
Dalam proses ini pula
manajemen menggunakan
berbagai sumber daya yang
sudah dimiliki oleh peusahaan
tersebut. Dalam Perseroan
Terbatas sebuah manajemen dan
tata kerja sangatlah dibutuhkan
guna mendongkrak kinerja
sebuah Perseroan Terbatas
dalam melakukan segala
aktifitasnya.
Sebagai pemilik, yayasanlah
yang harus menentukan
kebijaksanaan pokok
pengelolaan rumah sakit serta
memikul taggung jawab terakhir
terhadap akibat-akibat yang
timbul dari pengelolaan rumah
sakit tersebut. Adapun
pelaksanaan kebijaksanaan ini
harus dilakukan oleh pimpinan
rumah sakit atau direksi rumah
sakit yang bekerja dan
bertanggung jawab kepada
yayasan.
Sumber: Data Sekunder dari literatur dan perundang-undangan yang diolah
Menurut analisis penulis, setiap organisasi termasuk Yayasan memiliki tujuan
yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang
bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, pertumbuhan organisasi, dan
produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan
efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi,
reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan. Dalam
suatu Yayasan visi merupakan pandangan ke depan di mana suatu organisasi akan
diarahkan. Dengan mempunyai visi, yayasan dapat berkarya secara konsisten dan tetap
eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang
tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan suatu
Yayasan. Sebelum Yayasan menentukan tujuannya, misi atau maksud Yayasan harus
ditetapkan terlebih dahulu. Misi adalah suatu pernyataan tentang maksud Yayasan. Misi
suatu Yayasan adalah maksud khas dan mendasar yang membedakan organisasi lainnya
dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi. Dapat dikatakan bahwa misi merupakan
suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh suatu Yayasan sebagai penjabaran atas visi
yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, maka seluruh unsur Yayasan dan
pihak yang berkepentingan dapat mengetahui serta mengenal keberadaan dan peran
Yayasan.
Dalam Yayasan struktur organisasi Yayasan merupakan turunan dari fungsi,
strategi, dan tujuan organisasi. Menurut penulis, kepemimpinan termasuk pilihan dan
orientasi organisasi, sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada Yayasan.
Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan mempunyai organ
yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Berdasarkan Bab VI Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 diatur mengenai tugas dari masing-masing organ
Yayasan. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak
diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang tersebut atau Anggaran
Dasar. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan, dan
pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan
perbuatan hukum. Sedangkan Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan
pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dan menjalankan Yayasan.
Dalam Yayasan, pengelola yang harus bertanggung jawab kepada Pembina
disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggung
jawaban Yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi, seperti
pertanggungjawaban Yayasan kepada Pembina. Sedangkan pertanggungjawaban sector
public tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.
Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting bagi kredibilitas
management di Yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat
menimbulkan implikasi yang luas. Yayasan dapat pula dipahami sebagai badan hukum
yang mempunyai unsur-unsur :3
1) Mempunyai harta kekayaan sendiri yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan yaitu
suatu pemisahan kekayaan yang dapat berupa uang dan barang.
2) Mempunyai tujuan sendiri yaitu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan
kemanusiaan.
3) Mempunyai alat perlengkapan yaitu meliputi pengurus, Pembina dan pengawas.
Berikut akan dijelaskan mengenai karakteristik Rumah Sakit yang dikelola oleh
Yayasan. Dalam Yayasan, penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan pilihan bentuk
hukum sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang kemudian
diperjelas dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 bahwa
Rumah Sakit dapat didirikan oleh Swasta, artinya dapat berbentuk Perseroan Terbatas
3 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi,
Yayasan dan Wakaf, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 118.
maupun Yayasan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
menjelaskan bahwa Yayasan dapat menunjang kegiatan usaha untuk pencapaian maksud
dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan
usaha, artinya Yayasan dapat mengelola suatu Rumah Sakit. Pada dasarnya, Yayasan
merupakan badan hukum dan Rumah Sakit merupakan unit kegiatan dari Yayasan,
sehingga Rumah Sakit bukan merupakan badan hukum tetapi merupakan subjek hukum.
Direktur Rumah Sakit memegang peranan penting dalam pertanggungjawaban organ
Rumah Sakit yaitu sebagai payung yang menaungi seluruh kesalahan dan kelalaian yang
dilakukan oleh organ Rumah Sakit (mulai dari wakil direktur, komite medik, kepala
bagian dan kepala instalasi, dan staf Rumah Sakit). Dengan kata lain, beban pertanggung
jawaban di dalam unit kegiatan Rumah Sakit berada pada direktur Rumah Sakit.
Selanjutnya, pimpinan Rumah Sakit tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan
mengenai seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit melalui laporan
tahunan yang terdiri dari laporan kegiatan Rumah Sakit dan laporan keuangan Rumah
Sakit yang disampaikan secara rutin setiap tahun oleh pimpinan Rumah Sakit kepada
Pengurus Yayasan. Intinya bahwa organ Yayasan terdiri atas Pembina, Pengawas dan
Pengurus. Pengurus Yayasan bertindak sebagai perwakilan dari badan hukum Yayasan,
dan direktur Rumah Sakit bertindak sebagai perwakilan dari unit kegiatan Rumah Sakit.
Meskipun Rumah Sakit merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari
Yayasan, namun Rumah Sakit sebenarnya bersifat mandiri dan independen, karena
pengelolaan Rumah Sakit yang terpisah dari Yayasan. Berdasarkan Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa pengurus adalah organ Yayasan
yang melaksnakan kepengurusan dalam suatu Yayasan. Pengurus Yayasan bertanggung
jawab atas direksi Rumah Sakit yang didirikan. Direksi pada Rumah Sakit yang
berbentuk Yayasan sebagai kepala Rumah Sakit. Sehingga Pengurus Yayasan dan direksi
Rumah Sakit memiliki peran dan tugas yang berbeda. Direksi Rumah Sakit berada
dibawah kepengurusan Pengurus Yayasan, direksi bertanggung jawab terhadap
pengelolaan Rumah Sakit sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit jo. PERPRES Nomor 77 Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah
Sakit.
Adapun Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang
banyak dipilih oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang menjalankan usaha.
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum persekuatuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 serta peraturan pelaksana. Kata “perseroan” ini merujuk pada cara penentuan
modal pada badan hukum Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-
saham; sedangkan kata “terbatas” merujuk pada jumlah nilai nominal dari semua saham-
saham yang dimiliki. Menurut Reiner H. Kraakman, Perseroan Terbatas merupakan suatu
badan hukum karena telah memenuhi 5 (lima) sifat utama badan usaha yang berbadan
hukum, yaitu:4
1. Legal Personality
Unsur utama adalah adanya kemampuan bagi Perseroan untuk memiliki kekayaan
sendiri yang terpisah dari harta milik pemegang saham dan adanya kebebasan
Perseroan tidak hanya untuk mengunakan dan menjual tetapi juga menanamkan pada
4 Hendry Hansmann dan Reinier Kraakman, “What is Corporate Law”, Yale Law School Center For
Law, Economics and Public Policy Research Paper No. 300 (2004), hal. 6-13.
pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua aturan hukum yang tegas yang
harus diperhatikan:
a. Adanya hak bagi kreditur untuk didahulukan dari pemagang saham dalam hal
menuntut atas tagihan terhadap utang Perseroan.
b. Adanya perlindungan terhadap Perseroan atas upaya pembubaran yang dilakukan
oleh pemegang saham, yaitu pemegang saham tidak dapat dapat menarik saham
yang dimilikinya termasuk apabila ada kreditur dari pemegang saham yang ingin
menyita saham milik pemagang saham.
2. Limited Liability
Bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tuntutan hak
tagih kreditur Perseroan. Limited liability merupakan sifat utama Perseroan yang
membedakan Perseroan dengan bentuk perusahaan lainnya karena mengandung
prinsip yang mengatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara
pribadi atas kewajiban perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah
dari pemegang sahamnya.
3. Transferable shares
Bahwa Perseroan dapat menajalakan usaha tanpa gangguan yang muncul dari adanya
perubahan kepemilikan atas saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.
Transferable shares merupakan sifat utama Perseroan selain limited Liability yang
membedakan Perseroan dengan bentuk perusahaan lainnya karena mengandung
prinsip continuity of existence yang berarti bahwa Perseroan tidak dipengaruhi oleh
kematian ataupun pailitnya pemegang saham. Selain itu Perseroan juga tidak
dipengaruhi oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan yang mengakibatkan
saham-saham perusahaan dapat diperdagangkan secara bebas.
4. Delegated management with a board structure
Adanya pendelegasian pengurusan pada suatu organ Perseroan sehingga pihak ketiga
dari Perseroan dapat mengenali dengan benar pihak yang berwenang mengadakan
perjanjian dari Perseroan.
5. Investor ownership
Memberikan dua hak bagi pemegang saham, yaitu pertama adalah untuk
mengendalikan Perseroan yaitu adanya hak untuk memilih direksi dan menyetujui
transaksi material yang akan dilakukan Perseroan, sedangkan yang kedua adalah
pemegang saham berhak untuk memperoleh bagian dari keuntungan bersih
pendapatan Perseroan.
Manajemen dalam suatu perseroan adalah proses kegiatan dalam Perseroan
Terbatas yang bertujuan untuk pencapaian sebuah visi dan misi yang sama satu dengan
lain, melalui kerja sama antara seluruh anggota-anggota Perseroan Terbatas. Tata kerja
dalam suatu Perseroan Terbatas sangat penting karena merupakan suatu pola cara kerja
sebuah perseroan terbatas yang berkegiatan untuk saling bekerja sama yang bertujuan
agar tercapainya segala tujuan sebuah Perseroan Terbatas sesuai dengan perjanjian awal
saat pendirian Perseroan Tersebut. Menurut penulis untuk menentukan bagaimana sebuah
bisnis dalam Perseroan Terbatas dalam menangani bagian-bagian operasional yang
berbeda, yaitu dapat dilihat dari bagaimana suatu perusahaan itu dibentuk dan beroperasi
di dalam bagian-bagian seperti pembukuan, manajemen, pelatihan, relasi publik,
pemasaran dan operasional perusahaan.
Sedangkan dalam sebuah Perseroan Terbatas filosofi perusahaan menjelaskan
tentang tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berbicara mengenai tujuan Perseroan
Terbatas, tujuan Perseroan Terbatas didirikan adalah untuk menajalankan suatu perusahan
dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang dimana para pemegang
saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan
hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk
persetujuan perseroan. Berbeda dengan Yayasan, bahwa setiap perseroan harus
mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas dan tegas, dalam
pengkajian hukum disebut “klausul objek”. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan
jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dianggap cacat hukum,
sehingga keberadaannya tidak valid. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha dalam Anggaran Dasar, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian.
Organ Perseroan Terbatas adalah organisasi yang menyelenggarakan suatu
perseroan terbatas, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi
dan perannya sendiri-sendiri yang daitur dalam Bab VI sampai dengan Bab VII Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan
organ perseroan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan
perseroan. RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dan wewenang yang tidak di serahkan
kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Wewenang tersebut meliputi penetapan dan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Penetapan dan pengurangan modal, pemeriksaan
dan persetujuan serta pengesahan laporan tahuan, penetapan penggunaan laba,
pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan mengenai
penggabungan dan peleburan serta pengambilalihan perseroan, serta penetapan
pembubaran perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh
atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di
dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian
perseroan, dan dalam menjalankan pengurusan tersebut Direksi memiliki kewenangan
untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan, Direksi
biasanya dibantu oleh manajemen. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar
perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam menjalankan keweangannya
tersebut, Dewan Komisaris berwenang memeriksa pembukuan perseroan serta
mencocokannya dengan keadaan keuangan perseroan. Sesuai kewenangannya tersebut,
Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan Direksi jika melakukan tindakan yang
bertetangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan Rumah Sakit yang dikelola oleh Perseroan Terbatas tentu berbeda
dengan Yayasan. Berikut akan penulis jelaskan Rumah Sakit yang dikelola oleh
Perseroan Terbatas. Sejak kemajuan teknologi kedokteran dan meningkatnya kemampuan
ekonomi masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan munculnya golongan menengah ke
atas, mulai bermunculan Rumah Sakit swasta yang berorientasi mencari keuntungan.
Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit yang kemudian diperjelas dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56
Tahun 2014 mengenai penyelenggaraan Rumah Sakit. Dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan harus
memunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, artinya Perseroan Terbatas dapat
mengelola suatu Rumah Sakit. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dapat
mengelola Rumah Sakit dan Rumah Sakit yang dikelola merupakan badan usaha dari
Perseroan Terbatas, sehingga Rumah Sakit bukan merupakan badan hukum tetapi
merupakan subjek hukum. Pada Perseroan Terbatas direksi adalah organ Perseroan yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan termasuk
pengurusan Rumah Sakit untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar. Organ dalam Perseroan Terbatas terdiri atas RUPS,
komisari dan direksi. Dalam pengurusan Rumah Sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas
kepala Rumah Sakit disebut sebagai direksi, sehingga setiap Rumah Sakit yang didirikan
memiliki masing-masing direksi sebagai kepala Rumah Sakit. Direksi pada Rumah Sakit
Siloam yang berbentuk Perseroan Terbatas sama dengan direksi yang ada pada Perseroan
Terbatas, bahwa direksi dalam Perseroan Terbatas dan Rumah Sakit mempunyai tugas
dalam pengurusan Perseroan maupun Rumah Sakit. Hal ini diatur dalam Pasal 99
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 35
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. PERPRES Nomor 77
Tahun 2015 tentang Organisasi Rumah Sakit. Dari perbandingan organ antara Yayasan
dan Perseroan Terbatas dapat dilihat sebagai berikut :
YAYASAN
PEMBINA
PENGAWAS PENGURUS
Direksi RS Direksi RS Direksi RS
PERSEROAN TERBATAS
RUPS
KOMISARIS DIREKSI
Direksi RS Direksi RS Direksi RS
Dengan demikian dari karakteristik yang penulis paparkan diatas maka perbedaan
utama dari Rumah Sakit yang berbentuk Yayasan dan Perseroan terbatas teletak pada
tujuan dan manajemen dari pengelolaan Rumah Sakit. Rumah Sakit yang dikelola oleh
Yayasan maka tujuannya akan bersifat sosial dan manajemen pengelolaan dalam Rumah
Sakit didasarkan pada visi misi pendirian Yayasan sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berbeda dengan Perseroan Terbatas
yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan, tentu saja dalam pengelolaan Rumah
Sakit manajemen bisnis akan terlihat dalam manajemen Rumah Sakit sesuai dengan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari kedua bentuk
badan hukum Rumah Sakit yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah Rumah
Sakit yang dikelola Yayasan. Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan Yayasan dan Rumah
Sakit sejalan yaitu mempunyai fungsi sosial.