bab iii pembahasan · 16 bab iii pembahasan 3.1. tinjauan umum organisasi 3.1.1. sejarah dan...

16

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Organisasi

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisasi

Kantor Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn, merupakan sebuah

lembaga profesi yang bergerak dalam bidang jasa yang resmi berdasarkan surat

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 15

Desember 2011 dengan Nomor : AHU-878.AH.02.01.Th.2011. Setelah itu Notaris

dan PPAT Riza Gaffar SH, SE, M.Kn mengikuti ujian Pejabatan Pembuat Akta

Tanah (PPAT), dan diangkat/ ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

selanjutnya disebut PPAT, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 12

Maret 2014, dengan Nomor: 54/Kep.17.3/III/2014, dengan daerah kerja Kota

Tangerang Selatan yang sampai saat ini beralamat di Jalan Ir. Haji Juanda No.88,

Cireundeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Dalam menjalan kegiatannya, Notaris dan PPAT Riza Gaffar SH, SE, M.Kn

memiliki beberapa visi dan misi yang mereka gunakan, yaitu :

1. Visi

Visi dari Notaris dan PPAT Riza Gaffar SH, SE, M.Kn adalah untuk memberikan

perlindungan hukum baik bagi individu maupun perusahaan dalam setiap

transaksi bisnis dan yang berhubungan dengan pertanahan secara cepat dan

17

efisien serta menjunjung tinggi etika dan profesionalisme.

2. Misi

Adapun Misi dari Kantor Notaris Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn adalah sebagai

berikut :

a. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya yang ada sehingga mampu

bersaing secara kompetitif.

b. Mengedepankan komitmen dan konsistensi dalam melayani masyarakat.

c. Meningkatkan efisiensi kerja.

d. Mementingkan loyalitas melalui kerja sama antar semua bagian staff secara

harmonis.

3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi

Struktur organisasi merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu

perusahaan atau instansi. Karena dengan adaya struktur organisasi dapat diketahui

dengan jelas wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisai atau karyawan.

Dengan melakukan pembuatan struktur organisasi secara tepat dan sesuai dengan

situasi dan kondisi dalam perusahaan, maka pencapaian tujuan perusahaan akan lebih

terarah dalam menjalankan aktivitas usaha. Adapun struktur organisasi pada Kantor

Notaris dan PPAT Riza Gaffar SH, SE, M.Kn adalah sebagai berikut :

18

Sumber : Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn

Gambar III.1.Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas dari setiap bagian Struktur

Organisasinya adalah sebagai berikut :

1. Notaris dan PPAT

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Memiliki otoritas yang diterima dari pemerintah untuk membuat akta-akta

Notaris dan PPAT.

b. Menerima permintaan pembuatan akta otentik yang didapat dari klien-

kliennya.

c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus (waarmerking).

d. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat

NOTARIS & PPAT

Riza Gaffar SH, SE, MKn

Sekretaris

Keuangan dan Administrasi

Staff Lapangan Korektor Personalia dan Operasional

19

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).

f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

g. Membuat akta risalah lelang.

h. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada

minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA)

dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang

menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut

dikirimkan ke para pihak.

i. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

j. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian

dari protokol Notaris, dan notaris menjamin kebenarannya.

k. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta

akta.

l. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan

sumpah/jabatan.

m. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan

dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan

semua pihak yang terkait.

n. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel

20

yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat

dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan

tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

o. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak

diterimanya surat berharga.

p. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu

pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau

daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling

lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah

selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya.

q. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada seiap

akhir bulan.

r. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia

dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat

kedudukan yang bersangkutan.

s. Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang

saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan

para saksi.

t. Menerima magang calon notaris.

2. Sekretaris


a. Menjalankan, mengontrol, menciptakan inovasi dalam kantor.

21

b. Menerima seluruh surat - surat yang diberikan oleh calon klien untuk

pembuatan suatu akta.

c. Melakukan pendataan pegawai yang bekerja di kantor Notaris dan PPAT

Riza Gaffar, SH, SE, MKn.

3. Keuangan dan Administrasi


a. Menerima hasil pendapatan dari klien yang membuat akta atau surat-surat.

b. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran.

c. Melakukan pemeriksaan ulang atas segala pemasukan dan pengeluaran yang

ada.

d. Memberikan laporan bulanan kepada Sekretaris mengenai kinerja dan biaya

operasional pada Notaris & PPAT Riza Gaffar, SH, SE, MKn.

4. Korektor


Mengoreksi apakah akta sudah memenuhi syarat untuk dibuat suatu akta.

a. Mengoreksi apakah terdapat kesalahan pengetikan atau kesalahan yang

membuat tidak sahnya suatu akta.

b. menerima atau menolak berkas yang digunakan untuk pembuatan akta.

c. Serta menerima dan mengembalikan berkas, akta yang sudah jadi , dan

mengatur kerapihan berkas.

22

5. Personalia dan Operasi


a. Personalia dan operasional mempunyai tugas mengawasi kinerja pegawai

setiap hari.

b. Berkewajiban untuk mendata jumlah kehadiran para pegawai setiap bulan.

c. Mengatur dan mengontrol para bawahan dalam menjalankan tugas.

d. Mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan dan melakukan koreksi

bila diperlukan.

6. Staff Lapangan


a. Melaksanakan tugas yang berorientasi pada lapangan.

b. Melakukan pengukuran luas tanah atau pengecekan fisik tanah.

c. Memeriksa sertifikat tanah yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional.

d. Melakukan pengecekan atau legalisir Akta Jual Beli (AJB) tanah di

Kelurahan.

e. Bertemu dengan klien sebagai wakil Notaris.

f. Mengurus SIUP dan TDP ke Kecamatan.

3.1.3. Kegiatan Usaha

Dalam dunia bisnis, jasa seorang Notaris dan PPAT sangat dibutuhkan.

Kebutuhan akan jasa Notaris sangat bervariasi, misalnya dalam pendirian Perseroan

Terbatas (PT), semua membutuhkan jasa Notaris. Kebutuhan akan jasa notaris sangat

23

bervariasi, misalnya dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), semua membutuhkan

jasa notaris. Mulai dari pembuatan akta, legalisasi dokumen, waamerking, dan masih

banyak lagi jasa yang dibutuhkan lainnya. Pada kenyataanya, jasa seorang Notaris

dan PPAT tidak hanya dalam dunia bisnis saja, akan tetapi juga mencangkup hingga

kebutuhan pribadi, seperti akta waris, akta hibah, balik sertifikat, pengecekan

sertifikat tanah dan masih banyak lagi.

Bahkan tidak sedikit banyak badan usaha seperti Koperasi, bank swasta, atau

bank BUMN membutuhkan jasa seorang notaris. Seperti halnya koperasi, biasanya

memerlukan pembuatan akta kuasa untuk menjual. Pada sebuah koperasi simpan

pinjam, akta kuasa untuk menjual ini adalah akta yang diberikan oleh debitur bersama

dengan penyerahan sertifikat kepada koperasi sebagai jaminan hutang dengan

memenuhi segala ketentuan hukum yang mengaturnya.

3.2. Hasil Penelitian

3.2.1 Ketentuan Pelayanan Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas pada

Kantor Notaris dan PPAT Riza GAffar, SH, SE, M.Kn

Pelayanan klien bertujuan untuk meningkatkan kepuasan klien pada Kantor

Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn dalam pengesahan pendirian Perseroan

Terbatas. Dalam hal ini seorang klien datang ke Kantor Notaris untuk mengetahui

persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalah pengurusan pembuatan Akta.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Kantor Notaris dan PPAT Riza

Gaffar, SH, SE, M.Kn harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin yang dapat

24

memuaskan klien. Pelayanan yang baik adalah hal penting dalam menjaga

kelangsungan hidup perusahaan.

Hal tersebut menuntut kecepatan dalam menanggapi maksud klien yang biasanya

terkesan buru-buru. Petugas Kantor Notaris harus benar-benar mengetahui kebutuhan

klien, mengetahui cara merespon klien, memiliki pengetahuan, keterampilan dan

cakap dalam berbicara. Pelayanan prima yang diberikan kepada klien akan

menimbulkan rasa puas dan percaya terhadap perusahaan. Dalam hal ini petugas

Kantor Notaris menjelaskan ketentuan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan

Akta Pendirian Perseroan Terbatas, antara lain :

1. Persiapan Awal

Ada beberapa hal yang harus disiapkan dalam pembuatan akta pendirian

Perseroan Terbatas oleh pendiri, diantaranya :

a. Nama Perseroan Terbatas

Menentukan beberapa nama Perseroan Terbatas yang akan didirikan.

Penentuan beberapa nama, dimaksudkan sebagai cadangan, apabila

mengajukan satu nama tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM,

masih bisa menggunakan nama lainnya. Penyebab tidak disetujui sebuah

pengajuan nama Perseroan Terbatas biasanya dikarenakan ada Perseroan

Terbatas yang sudah menggunakan nama tersebut terlebih dahulu. Dalam

menentukan nama di harus menggunakan 3 (tiga) kata.

b. Nama-nama Pemegang Saham

Untuk membuat Akta Pendirian PT, paling sedikit harus ada 2 (dua) nama

25

orang sebagai pemegang saham dan sebagai pengurus, dalam hal ini

kedudukan dalam perusahaan sebagai direktur dan komisaris. Dalam hal ini

apabila yang ditunjuk sebagai direktur ada 2 orang, maka salah satu harus

ditunjuk sebagai direktur utama. Begitu pula dengan komisaris, apabila ada 2

orang yang ditunjuk sebagai komisaris, salah satu harus menjadi komisaris

utama.

c. Modal Usaha

Perlu diketahui bahwa ada beberapa golongan perusahaan jika dilihat dari

besar kecilnya modal yang disetorkan.

1) Kecil : Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,-

2) Menengah : Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,-

3) Besar : di atas Rp 10.000.000.000,-

Jika perusahaan ingin mempekerjakan expatriate, maka minimal modal

disetor yang harus disetor adalah Rp. 600.000.000,-

d. Bidang Usaha dari pendirian sebuah perusahaan. Disini harus menyebutkan

secara rinci bidang usaha apa saja yang akan dijalan oleh perusahaan.

e. Komposisi kepemilikan saham juga harus disebutkan. Hal ini dilihat dari

berapa Anggaran Dasar dari perusahaan tersebut dan berapa pula jumlah

saham yang dimiliki.

f. Penyetoran saham, dapat dilakukan oleh calon Pendiri sebelum Perseroan

didirikan. Penyetoran tersebut nantinya akan dicantumkan pada Akta

Pendirian.

26

2. Kelengkapan Data

Agar tidak menghambat suatu proses pengesahan Pendiriann Perseroan Terbatas,

seorang klien juga harus melengkapi data-data seperti berikut :

a. Fotokopi KTP para pendiri, minimal 2 orang.

b. Fotokopi Kartu Keluarga (jika Penanggung Jawab / Direktur Utama seorang

wanita).

c. Fotokopi NPWP pribadi Penanggung Jawab/Direktur Utama.

d. Pas Foto berwarna Penanggung Jawab/Direktur Utama, ukuran 3x4, 2 lembar.

e. Khusus Jakarta tempat pemukiman atau perumahan tidak diperbolehkan

sebagai tempat usaha.

3. Biaya

Dalam pengurusan pendirian sebuah Perseroan Terbatas, Notaris mematok harga

bervariasi dilihat dari besar kecilnya perusahaan.

a. Paket Reguler

Paket Reguler bisa dikatakan sebagai paket yang paling rendah biayanya.

Biaya setiap paket berbeda beda dilihat dari besar atau kecilnya modal sebuah

Perseroan yang akan didirikan. Lama pengurusan atau masa proses

pengesahan pendirian Perseroan adalah 40 hari kerja mulai dari awal seorang

klien menyerahkan dokumen ke pihak Notaris.

27

Tabel III.1. Biaya Pendirian Perseroan Terbatas

No Golongan Biaya Proses Per Paket Masa Proses

1 Kecil Rp. 9.000.000,-/Paket 40 Hari

2 Menengah Rp. 10.000.000,-/Paket 40 Hari

3 Besar Rp. 12.000.000,-/Paket 40 Hari


b. Paket Standart

Paket Standart adalah paket dengan harga sedang. Untuk lama proses

pengurusan atau masa proses adalah 30 hari kerja di mulai dari awal klien

menyerahkan dokumen ke pihak Notaris.







c. Paket Express

Paket Express adalah paket yang paling mahal atau paket dengan lama

pengurusan atau masa proses paling cepat yaitu selama 20 hari kerja. Setiap

klien berhak memilih paket mana yang akan mereka ambil. Untuk masing-

masing paket biaya yang di patok akan berbeda-beda juga, proses semakin

28

cepat maka biaya yang harus dikeluarkan akan semakin mahal, begitu juga

sebaliknya.







4. Tahap Pelaksanaan

a. Tahap pengisian formulir pendirian Perseroan Terbatas yang disediakan pada

Kantor Notaris

b. Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM

Lama proses ini 3 – 5 hari kerja.

c. Pembuatan Draft Akta Pendirian PT oleh Notaris

Draft ini akan dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi,

lalu ditanda tangani. Dalam hal Draft akta yang dimaksud adalah akta yang

berupa Minuta (Akta Otentik). Minuta adalah Akta yang wajib hanya

dipegang oleh Notaris terkait. Seorang Pendiri PT atau penghadap hanya akan

mendapat Akta berupa Grosse atau Salinan yang proses pembuatannya 2 - 3

hari kerja setelah penandatangan Minuta Akta.

d. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan

29

Surat Keterangan Domisili Perusahaan dikeluarkan oleh pihak Kelurahan dan

Kecamatan sesuai domisili perusahaan. Surat Keterangan Domisili ini

diperlukan untuk mengurus berkas-berkas selanjutnya. Lama proses ini

mencapai 3 – 7 hari kerja.

e. Pembuatan NPWP Perusahaan

Nomor NPWP Perusahaan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

sesuai dengan domisili perusahaan. Wajib Pajak akan dierikan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP). Lama Proses ini 1 – 2 hari

kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.

f. Penerbitan SK (Surat Keputusan) Pengesahan PT oleh Kementerian Hukum

dan HAM.

Lama proses 20 – 25 hari kerja sejak tanda tangan Draft Akta Pendirian.

g. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan

perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib

memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan

Perdagangan sesuai dengan domisili perusahaan. Masa berlaku SIUP 5 (lima)

tahun sejak tanggal dikeluarkan.

h. Pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimilki oleh perusahaan / badan usaha

Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma

30

atau perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian

dan Perdagangan sesuai dengan domisili perusahaan. Masa berlaku TDP juga

sama dengan SIUP yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Dari beberapa proses di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pendiri PT

tidak hanya mendapatkan Akta Pendirian saja. Tetapi ada beberapa dokumen

penting yang berkaitan dengan berdirinya sebuah PT, diantaranya :

1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

2) Surat keterangan domisili perusahaan.

3) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perusahaan.

4) Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak badan usaha / SKT.

5) SK Pengesahan PT oleh Meneteri Hukum dan HAM RI.

6) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

7) TDP (Tanda Daftar Perusahaan).

3.2.2. Pelaksanaan Pelayanan Pengesahan Pendirian Pereroan Terbatas pada

Kantor Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn

Pelaksanaan Pelayanan pengesahan Pendirian Perseroan adalah hal yang paling

penting karena berhubungan langsung dengan klien. Dengan pelaksanaan pelayanan

yang baik dan tepat waktu akan meningkatkan kepuasan klien. Pada Kantor Notaris

dan PPAT Riza GAffar, SH, SE, M.Kn, pelaksanaan pelayanan pengesahan pendirian

Perseroan Terbatas dimulai saat data klien masuk dan klien sudah memenuhi semua

syarat yang telah ditentukan oleh Kantor Notaris dan PPAT Riza GAffar, SH, SE,

31

M.Kn .

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil penelitian dan wawancara, proses

pengesahan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendataan Klien

Berikut adalah langkah-langkah pendataan klien untuk pembuatan Akta Pendirian

Perseroan Terbatas :

a. Klien datang ke Kantor Notaris dan PPAT dengan membawa semua

persyaratan yang telah ditentukan.

b. Klien bertemu dengan sekretaris untuk memberikan persyaratan, apabila

Belum lengkap klien diharap untuk melengkapinya.

c. Klien menjelaskan apa maksud dan tujuan datang ke Kantor Notaris.

Dalam hal ini klien menjelaskan harus menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1) Nama Perseroan Terbatas yang ingin digunakan, nama Perseroan harus

menggunakan 3 (tiga) kata.

2) Berapa modal yang akan digunakan.

3) Berapa modal yang akan disetorkan.

4) Nama-nama pemegang saham dan komposisinya.

5) Nama-nama Direksi dan Komisaris dalam perusahaan.

6) Bidang usaha perusahaan.

7) Jika setuju, klien akan membayar biaya sebagai tanda jadi.

32

2. Pemesanan Nomor Voucher

Langkah awal dari pembuatan Akta Pendirian Perseroan adalah melakukan

Pemesanan Nomor Voucher melalui Sistem Online dari Ditjen AHU Kementerian

Hukum dan HAM RI atau disebut Sisminbakum melalui website

http://www.ahu.web.id.

Sumber : Kantor Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn

Gambar III.2.

Tampilan Login Sisminbakum

http://www.ahu.web.id/

33

Dibawah ini adalah tampilan yang muncul saat akan melakukan Pemesanan

Nomor Voucher.


Gambar III.3.

Tampilan Menu Pemesanan Nomor Voucher

Tampilan diatas adalah Pemesanan Nomor Voucher melalui Sistem Online Ditjen

AHU Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pembuatan Perseroan.

a. Pilih Pelayanan Jasa Hukum yang tersedia, yaitu "BADAN HUKUM".

b. Pilih Sub Pelayanan Jasa Hukum, "Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan".

c. Isi Nama Pemohon, Email Pemohon dan Nomor HP (data Notaris).

d. Klik tombol “SIMPAN”.

34


Gambar III.4.

Tampilan Bukti Pemesanan Nomor Voucher

a. Tagihan diatas adalah tagihan yang harus di bawa saat pembayaran ke BNI

sebesar Rp. 200.000. Batas pembayaran hanya 2 hari sejak tanggal

pemesanan voucher.

b. Klik tombol “DOWNLOAD” untuk di cetak tagihan.

c. Setelah melakukan download bisa membayar ke BNI terdekat.

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=tagihan_simpadhu1.png

35

Dibawah ini adalah tampilan apabila sudah membayar pembelian Nomor

Voucher.


Gambar III.5.

Tampilan Saat Voucher Sudah Dibayar

Klik tombol “DOWNLOAD” untuk di cetak bukti pembayaran.

3. Pesan Nama

Pesan Nama ini dilakukan setelah melakukan pembayaran atas pemesanan Nomor

Nomor Voucher. Sebelum Notaris mengajukan permohonan pengesahan

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum , terlebih dahulu Notaris mengajukan

persetujuan nama Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Nama Perseroan Terbatas bisa diistilahkan sebagai mana diri Perseroan yang

bersangkutan layaknya nama seseorang sebagai subyek hukum.

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=2015-09-18_104517.png

36


Gambar III.6.

Tampilan Awal Pemesanan Nama

a. Masuk ke halaman Pendirian Perseroan Terbatas menu di sebelah kiri

b. Akan tampil halaman Pesan Nama Perseroan


Gambar III.7.

Tampilan Pesan Nama Perseroan

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=menu_pesan_nama.png

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=2015-06-01_160239.png

37

Klik "DISINI" Maka akan masuk ke Form Voucher. Pemesanan Voucher yang

dimaksud adalah pemesanan Voucher sama seperti pada langkah sebelumnya.

Apabila sudah membayar Nomor Voucher, tinggal memasukkan Kode Voucher

berawalan 46 yang telah di beli di BNI atau kode voucher berawalan 82 yang

telah di beli dari SIMPADHU. Apabila telah lewat dari 60 hari, maka Nomor

Voucher tidak dapat digunakan.

Dibawah ini persyaratan yang tidak boleh dilakukan dalam pemesanan nama

Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1) Telah digunakan oleh Perseroan lain, atau memilki persamaan pada pokok

dengan nama Perseroan.

2) Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagai dimaksud dalam Undang-

Undang tentang Merek, kecuali mendapat izin dari pemiliknya.

3) Bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan.

4) Sama atau mirip atau dapat diberikan kesannya ada kaitan antara Perseroan

dengan lembaga negara.

5) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

6) Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang

tidak membentuk kata.

Jika permohonan pemakaian nama Perseroan Terbatas disetujui, Pemohon wajib

mengajukan permohonan pengesahan Perseroan dengan melakukan pengisian

data perseroan. Pemohon wajib mengajukan permohonan sebagai Badan Hukum

dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal persetujuan tersebut. Jika

38

permohonan pengesahan tidak diajukan dalam jangka waktu 60 hari, maka

persetujuan pemakaian nama Perseroan yang diberikan menjadi batal.

4. Pencarian Kode Klasifikasi Bidang Usaha

Setelah melakukan Pemesanan Nama Perseroan, sebelum dilanjutkan ke tahap

pengisian data pada sistem online, Notaris harus memberikan kode klasifikasi

terhadap bidang usaha apa saja yang akan dijalankan oleh perseroan sesuai

dengan peratutan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam buku atau daftar Klasifikasi

Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 2009. Dalam daftar KLBI disediakan

berbagai bidang usaha baik usaha barang atau jasa.

5. Pembuatan Draft Akta

Setelah pemberian Kode Klasifikasi sesuai dengan KBLI, selanjutnya adalah

tugas Staff Konseptor Akta untuk melaksanakan tugas melakukan pembuatan

draft akta . Adapun format pembuatan akta Pendirian PT adalah:

a. Font : Courier New

Size : 12

b. Margin ketentuannya :

-Top : 0,63” -Bottom : 0,79”

-Left : 2,36” -Right : 0,39”

c. Paragraph Indents and Spacing ketentuannya :

- Line Spacing : Exactly 24

- Alignment : Justified

- Outline level : Body Text

39

d. Isi dari Draft Akta itu sendiri di antaranya :

1) Nomor Akta

Nomor akta diurutkan berdasarkan tanggal pembuatan akta tersebut, dan

setiap awal bulan nomor akta dimulai dari nomor 1 (satu).

2) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta.

Hal ini harus disesuaikan kapan akta akan ditandatangani oleh para

Penghadap.

3) Indentitas Penghadap.

Dalam hal ini penghadap adalah orang yang akan menandatangani akta

selain para saksi. Penghadap ini biasanya adalah orang yang memiliki

kedudukan dalam perseroan, atau pendiri perseoran. Dan bisa saja

penghadap adalah orang yang ditunjuk oleh pendiri untuk melakukan

penandatanganan akta.

4) Peraturan atau pasal-pasal.

Dalam akta pendirian perseroan, ada 20 Pasal yang mengatur berdirinya

sebuah perseroan. Pasal-pasal tersebut berisi tentang kedudukan Perseroan,

jumlah modal, jumlah lembar saham, dan segala peraturan yang mengatur

berjalannya sebuah Perseroan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

6. Isi Data Perseroan

Pengisian Data Perseroan adalah langkah terakhir untuk mendapat Surat

Keputusan Pengesahan Perseroan. Seperti biasa pengisahan data Perseroan hanya

melalui sistem online Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI.

40

Sumber: Kantor Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn

Gambar III.8.

Tahapan Isi Data Perseroan

Sumber: Kantor Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH, SE, M.Kn

Gambar III.9.

Pembelian Voucher Pengesahan Badan Hukum

Saat melakukan pengisian data Perseroan pada sistem Sisminbakum, diminta

untuk memasukkan Nomor Voucher Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Diwajibkan untuk membeli Nomor Voucher kembali seperti keterangan di bawah

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=voucher_pendirian.png

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=pendirian_sim.png

41

kolom Nomor Voucher. Pada Gambar III.8. adalah tampilan saat pembelian

Nomor Voucher Pengesahan Badan Hukum dengan harga Rp. 1.000.000,- dan

membayarnya melalui Bank Negara Indonesia (BNI). Setelah melakukan

pembelian dibisa dilanjutkan ke langkah berikutnya.


Gambar III.10.

Form Pendirian Perseroan

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=pendirian1.png

42

a. Pada form pendirian berfungsi untuk melakukan input pendirian PT, dalam

form pendirian terdapat beberapa fitur diantaranya seperti :

1) Data Perseroan :

a) Nama Perseroan, akan muncul secara otomatis nama perseroan

yang dipesan.

b) Jenis Perseroan, ada beberapa macam jenis dari Perseroan, yaitu

:Perseroan PMDN Non Fasilitas/Umum, PMDN, serta Fasilitas dan

PMA

c) NPWP Perseroan : Masukkan nomor NPWP dari perusahaan jika ada.

d) Jangka Waktu : Pilih Jangka Waktu.

2) Kedudukan Perseroan :

Kedudukan perseroan sebaiknya diisi secara lengkap, sesuai dengan

perintah.

7. Tandatangan dan Membuat Salinan Akta

Setelah mengisi data perseroan, notaris segera menghubungi pendiri Perseroan

untuk segera melaksanakan penandatanganan akta. Jika harinya sudah ditetapkan

makan penghadap akan menemui Notaris untuk melaksakan penandatanganan

akta. Karena proses penandatanganan akta di Kantor Notaris, saksi yang ikut

tanda tangan adalah salah satu atau dua staff dari Kantor Notaris itu sendiri.

Setelah selesai penandatanganan akta, staff kantor akan membuat salinan akta

(grosse). Perbeedaan antara akta otentik dan akta salinan hanya dilihat dari ada

tidaknya garis di sebelah kiri dan garis datar bagian atas bawah akta. Akta otentik

tidak memiliki garis di sebelah kiri, atas dan bawah akta, sedangkan untuk salinan

43

memiliki garis di sebelah kiri atas dan bawah akta. Sebagai tambahan salinan akta

akan diberi cover dan dijahit menggunakan benang. Pembuatan salinan akta tidak

memakan waktu lama, maksimal 2 jam.

8. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Masuk ke halaman daftar transaksi perseroan


Gambar III.11.

Cetak Tagihan PNRI

b. Klik dan download Tagihan PNRI

c. Klik Permohonan

d. Bukti Tagihan PNRI ini sebagai bukti pembayaran BNRI langsung ke pada

pihak BNI, cukup hanya dengan menunjukkan bukti tagihan PNRI.

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=undefined:2015-09-21_143918.png

44


Gambar III.12.

Perintah Bayar PNRI

Setelah pembayaran PNRI selesai, pihak Kantor Notaris akan mengirim berkas

berupa softcopy ataupun hardcopy bukti pendaftaran Badan Hukum ke Percetakan

Negara Republik Indonesia (PNRI). Bentuk softcopy berkas dikirim melalui

alamat e-mail ke [email protected], sedangkan untuk bentuk hardcopy dikirim

langsung melalui kantor pos ke alamat Perum PNRI, Jalan Percetakan Negara

no.21, Jakarta Pusat. Adapun berkas permohonan badan hukum yang perlu

dikirim adalah sebagai berikut :

1) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

2) Akta Badan Hukum.

3) Bukti Bayar Berita Negara Republik Indonesia.

4) Surat Pernyataan Notaris, berisi tentang Akta softcopy sesuai dengan aslinya

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=bnri.png

mailto:[email protected]

45

Perlu diketahui bahwa penyerahaan dokumen fisik yang ditujukan ke alamat

PNRI adalah untuk kepentingan dokumen fisik Ditjen AHU bukan untuk

kepentingan Cetak Berita Negara, adapun yang menerima dokumen tersebut

adalah petugas dari AHU bukan Petugas dari PNRI.Sedangkan untuk kepentingan

Cetak Berita Negara yang dibutuhkan adalah pengiriman dokumen via e-mail.

9. Cetak Surat Keputusan Pengesahan

Cetak SK hanya dilakukan melalui sistem online Ditjen AHU yang biasa

digunakan.

a. Di daftar transaksi perseroan akan muncul SK Pengesahan dan Lampiran PT.

Sumber : Kantor Notaris dan PPAT Riza Gaffar, SH., SE., M.Kn

Gambar III.13.

Cetak SK Pendirian

b. Klik dan download SK Pengesahan Pendirian

Setelah SK sudah berhasil di cetak, maka prosedur pendirian Perseroan Terbatas

sudah selesai dan sah menjadi sebuah badan hukum yang sah.

http://panduan.ahu.go.id/lib/exe/detail.php?id=perseroan_terbatas&media=sk.png

bab iii pembahasan · 16 bab iii pembahasan 3.1. tinjauan umum organisasi 3.1.1. sejarah dan...

Documents