bab iii ketentuan pajak atas pengalihan aset … kegiatan restrukturisasi hutang usaha dalam...

BAB III

KETENTUAN PAJAK ATAS PENGALIHAN ASET MENJADI

HUTANG (DEBT TO ASSET SWAP)

Kegiatan restrukturisasi hutang usaha dalam berbagai bentuknya dapat

menimbulkan adanya tambahan kemampuan ekonomis kepada kedua belah pihak

yang terkait, baik itu debitur maupun kreditur. Oleh karena itu, kegiatan tersebut

dapat menimbulkan dampak perpajakan baik itu pajak penghasilan maupun jenis

pajak lainnya. Restrukturisasi hutang usaha dengan metode pengalihan harta

menjadi hutang (debt to asset swap) juga dapat menimbulkan adanya tambahan

kemampuan ekonomis yang merupakan objek pajak penghasilan. Keuntungan atas

restrukturisasi hutang telah diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf k Undang-Undang

Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Dengan adanya ketentuan ini maka

setiap keuntungan yang timbul dari transaksi pengalihan harta sebagai upaya

restrukturisasi hutang merupakan objek pajak penghasilan.

A. Pengakuan Penghasilan dalam PPh Badan

Meskipun transaksi debt to asset swap tak ubahnya seperti transaksi barter,

namun demikian hal ini bisa menimbulkan implikasi terhadap pengakuan laba

atau rugi bagi pihak yang mengalihkan aset untuk pelunasan hutang. Dalam

transaksi pengalihan harta menjadi hutang memiliki dua keuntungan yang harus

diakui oleh perusahaan yang menggunakan metode debt to asset swap dalam

merestrukturisasi hutangnya.

41ANALISIS MANAJEMEN..., LAURENTIUS WIDDI WIJAYANTO, FISIP UI, 2008

Keuntungan yang pertama adalah keuntungan yang berasal dari

penyerahan atau karena pengalihan harta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4

ayat (1) huruf d UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 dan perubahannya yaitu

keuntungan yang termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau

anggota;

3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,

pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah bantuan atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan

antara antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Keuntungan dari transaksi penyerahan atau pengalihan harta dapat terjadi apabila

perusahaan menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau

lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan. Maka selisih antara harga jual dengan

nilai sisa buku atau nilai perolehan merupakan keuntungan yang harus diakui oleh

perusahaan.


Keuntungan lainnya yang dapat terjadi dalam transaksi pengalihan harta

sebagai pelunasan hutang dalam upaya restrukturisasi hutang adalah apabila

dalam pengalihan harta tersebut nilai harta yang dialihkan lebih kecil dari pada

nilai buku hutang. Meskipun tidak ada aliran uang (cash) yang diterima oleh

kreditur, namun secara ekonomis debitur memperoleh tambahan kemampuan

seiring dengan berkurangnya kewajibannya atau hutangnya dan keuntungan harus

diakui oleh debitur sebagai penghasilan. Sesuai dengan Undang-Undang Pajak

Penghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000) pasal 4 ayat (1) huruf k, keuntungan ini

termasuk dalam kategori keuntungan karena pembebasan hutang. Sebagaimana

dikutip dari Undang Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000, sebagai berikut :

“(1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: k. keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Jadi dalam transaksi pengalihan harta sebagai cara pelunasan hutang dapat terjadi

dua macam keuntungan. Pertama keuntungan yang terjadi dari pengalihan harta

karena selisih antara harga jual dengan nilai sisa buku, sedangkan keuntungan

yang kedua adalah keuntungan karena selisih antara nilai harta yang diserahkan

dengan nilai hutang yang dilunasi.

B. Pengakuan Kerugian dalam PPh Badan

Selain pengakuan keuntungan, transaksi pengalihan harta ini juga

memiliki implikasi terhadap pengakuan kerugian terhadap debitur. Dari sisi


debitur kerugian dapat terjadi apabila nilai aset yang dialihkan lebih besar dari

nilai buku hutang. Mengenai kerugian ini dapat diakui sebagai biaya sesuai

dengan Undang Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf d,

sebagai berikut :

“(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki

dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kerugian karena pengalihan aset

yang digunakan untuk kegiatan usaha debitur merupakan biaya yang dapat

dibebankan secara fiskal untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

C. Aspek Withholding Tax atas transaksi Debt to Asset Swap

Withholding tax yang dapat muncul terkait dengan transaksi debt to asset

swap adalah munculnya PPh Pasal 23. hal ini bisa terjadi apabila yang akan

dilunasi oleh pihak debitur ternayata bukan hanya pokok hutangnya saja, akan

tetapi juga bunga pinjamannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak

Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, sebagai berikut :

“(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan : a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1) bunga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f”


Dengan demikian, apabila ada pembayaran hutang yang dilkaukan termasuk juga

didalamnya ada pelunasan bunga pinjaman yang dibayarkan oleh debitur dengan

menggunakan asetnya, maka atas transaksi tersebut pihak debitur harus memotong

PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah nilai bunga pinjaman hutang.

D. Aspek Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

Transaksi pelunasan hutang dengan aset juga bisa menimbulkan adanya

aspek Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1994

sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 79 Tahun 1999, atas penghasilan

yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas

tanah dan atau bangunan wajib dibayar PPh.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 PP tersebut dinyatakan bahwa yang

dimaksudkan dengan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah :

1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak,

penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan

pihak lain selain pemerintah;

2. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara

lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan

pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang

tidak memerlukan persyaratan khusus;


3. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerhan hak, atau cara lain

kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan

umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Transaksi debt to asset swap dapat termasuk dalam transaksi pengalihan hak atas

tanah dan atau bangunan bila aset yang akan dialihkan adalah aset yang berupa

tanah dan atau bangunan. Pengalihan tersebut dapat terjadi karena adanya

perjanjian pemindahan hak atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan.

Dalam hal ini, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, wajib

membayarkan sendiri PPh TB yang terhutang ke bank persepsi atau kantor pos

dan giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kespakatan atau risalah lelang atas

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang

berwenang.

Besarnya tarif PPh TB yang dikanakan adalah sebesar 5% dari jumlah

bruto nilai pengalihan atas hak tanah dan atau bangunan. Dalam hal ini, nilai

pengalihan adalah nilai yang tertinggi berdasarkan akta pengalihan hak dengan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan atau bangunan yang akan dialihkan

haknya.

Pembayaran PPh TB tersebut adalah pembayaran Pajak Penghasilan yang

bersifat final bagi orang pribadi, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan merupakan

pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh terhutang untuk

tahun pajak yang bersangkutan.


E. Dasar Pengalihan Aset dalam Transaksi Debt to Asset Swap

Dalam transaksi pengalihan aset sebagai upaya pelunasan hutang yang

perlu diperhatikan adalah mengenai dasar pengalihan aset tersebut. Dari sudut

pandang perpajakan kewajaran bertransaksi akan dilihat dari ada tidaknya suatu

hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, transaksi

dapat dikatakan transaksi yang wajar apabila transaksi tersebut tidak dipengaruhi

oleh adanya suatu hubungan istimewa. Dalam transaksi yang wajar tanpa

dipengaruhi oleh hubungan istimewa , biasanya aset yang dialihkan didasarkan

pada harga jual atau pertukaran yang telah disepakati. Namun dalam hal terdapat

adanya suatu hubungan istimewa, maka atas pengalihan aset tersebut harus

menggunakan harga wajar.

Sebagimana telah dinyatakan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan

Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 10 ayat (1), yaitu :

“(1) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima.”

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat terjadi karena

adanya ketergantungan atau keterikatan saru dengan yang lain yang disebabkan

oleh salah satu dari faktor sebagi berikut :

1. Faktor kepemilikan dan penyertaan


Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan

berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih,

baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Faktor penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi

Hubungan istimewa antar perusahaan dapat juga terjadi karena adanya

penguasaan melalui manajemen ataupun penggunaan teknologi, meskipun

tidak terdapat hubungan kepemilikan. Hubungan istimewa ada apabila satu

atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian

juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan

perusahaan yang sama tersebut.

3. Faktor hubungan keluarga sedarah atau semenda

Hubungan keluarga sedarah atau semenda ini dapat menimbulkan

hubungan istimewa diantara orang pribadi. Hubungan keluarga sedarah

yang menimbuilkan hubungan istimewa adalah hubungan keluarga sedarah

dalam garis keturunan satu derajat yaitu hubungan antara seseorang dengan

ayahnya, atau dengan ibunya, atau dengan anaknya, dan hubungan keluarga

sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan

antara seseorang dengan kakaknya, atau dengan adiknya.

Hubungan keluarga semenda yang dapat menimbulkan hubungan istimewa

adalah hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu

derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan mertuanya, atau dengan

anak tirinya, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan

kesamping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya.


Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan

penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

Dengan adanya hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, hal ini

dikhawatirkan dapat mempengaruhi penentuan harga transaksi atau transfer

pricing. Dalam transaksi debt to asset swap, kemungkinan adanya transfer pricing

tersebut juga bisa terjadi. Apalagi untuk menentukan nilai aset yang sebanding

dengan nilai buku hutang bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi dalam

praktiknya, transaksi ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang merupakan satu

grup.

Apabila transaksi debt to asset swap tersebut dilakukan dengan pihak yang

memiliki hubungan istimewa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU PPh,

transaksi tersebut harus didasarkan pada harga transaksi wajar.

F. Aspek Pajak Pertambahan Nilai dari Pengalihan Aset

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang Undang Pajak

Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000, yang termasuk ke dalam salah satu

pengertian penyerahan adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak (BKP)

karena suatu perjanjian. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1A ayat

(1) huruf a sebagai berikut :

“Ayat (1) Huruf a

Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.”


Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU PPN Nomor 8 Tahun 1983

sebagaimana telah dirubah dengan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 beserta

memori penjelasan, diambil kesimpulan bahwa suatu penyerahan akan terutang

PPN apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena

Pajak (JKP);

2. Diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);

3. Diserahkan di dalam Daerah Pabean; dan

4. Dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan.

Keempat syarat yang telah disebutkan di atas merupakan tolak ukur untuk

menentukan transaksi suatu penyerahan BKP terutang PPN atau tidak. Dari

keempat kriteria diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa penyerahan aktiva dalam

rangka pelunasan utang termasuk dalam kategori penyerahan BKP yang terutang

PPN.

Seharusnya, transaksi pelunasan utang piutang tidak perlu dikenai PPN

apabila pelunasan tersebut dilakukan dengan uang. Sesuai dengan Pasal 4A UU

PPN, uang tidak termasuk ke dalam kategori BKP. Oleh karena itu penyerahan

uang untuk pelunasan hutang tidak termasuk dalam penyerahan BKP. Namun

karena yang digunakan untuk pelunasan hutang adalah aktiva, maka penyerahan

tersebut termasuk dalam kategori penyerahan BKP yang dapat terutang PPN

apabila memenuhi beberapa persyaratan diatas.


G. Penyerahan aktiva menurut Pasal 16D UU PPN Nomor 18 Tahun 2000

Meskipun penyerahan aktiva termasuk dalam kategori penyerahan BKP

yang terutang PPN, namun hal ini tidak menyebabkan penyerahan aktiva dapat

begitu saja terutang PPN, walaupun keempat syarat diatas terpenuhi. Secara

khusus ketentuan UU PPN telah mengatur penyerahan aktiva ini dalam satu pasal

tersendiri yaitu Pasal 16D UU PPN, seperti dikutip sebagai berikut :

“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.”

Berdasarkan Pasal 16D UU PPN tersebut, PPN dikenakan atas penyerahan aktiva

oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual

belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari ketentuan Pasal 16D UU PPN beserta penjelasannya dapat ditarik

kesimpulan bahwa PPN atas penyerahan aktiva bekas hanya dikenakan apabila

memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Penyerahan mesin, bangunan, peralatan, perabotan atau jenis aktiva

lainnya yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan;

2. Oleh Pengusaha Kena Pajak

3. Sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

menurut UU PPN No. 18 Tahun 2000.

Syarat “dapat dikreditkan” tersebut bersifat normatif, artinya apakah Pajak

Masukan tersebut sudah dikreditkan atau belum, bukan faktor yang relevan. Jika

PPN Masukannya tidak dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan karena bukti atau

Faktur Pajak Masukannya tidak memenuhi persyaratan administratif, misalnya


Faktur Pajak termasuk dalam Faktur Pajak Cacat, kondisi tersebut sudah

memenuhi persyaratan normatif atau formalnya.

Bila salah satu syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka atas

penyerahan tersebut tidak dikenakan PPN. Dalam hal pada saat perolehannya,

aktiva tersebut memperoleh fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka pada

waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena

penangguhan PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan.

H. Penyerahan aktiva menurut PP No. 12 Tahun 2001

Ada kalanya aktiva yang dialihkan adalah barang modal yang pada saat

perolehannya dulu merupakan BKP strategis yang memperoleh fasilitas PPN

dibebaskan. Apabila pada saat perolehan barang modal tersebut Pengusaha Kena

Pajak memperoleh fasilitas PPN dibebaskan maka perlakuan pajak untuk

pengalihan aktiva tersebut akan berbeda dengan perlakuan pajak pada pengalihan

aktiva yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Dalam hal barang modal sebagaimana yang dibebaskan dari pengenaan

PPN tersebut ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula dalam jangka

waktu 5 tahun sejak perolehannya, maka PPN yang dibebaskan wajib dibayar

dalam jangka waktu 1 bulan sejak aktiva tersebut dialihkan atau

dipindahtangankan. Dan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan aktiva

tersebut tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian kewajiban untuk melunasi

PPN Masukannya gugur dan atas pengalihan aktiva barang modal tersebut tidak

terutang PPN sesuai dengan ketentuan Pasal 16D UU PPN apabila pengalihan


dilakukan setelah 5 tahun dari waktu perolehan. Sebaliknya apabila barang modal

tersebut dialihkan sebelum 5 tahun, maka atas pengalihan tersebut Pengusaha

Kena Pajak pembeli harus melunasi PPN yang seharusnya terutang pada saat

perolehan. Dengan kata lain bila pada saat perolehan aktiva barang modal dulu

Pengusaha Kena Pajak memperoleh fasilitas PPN dibebaskan, maka PPN Pasal

16D tidak akan terutang meskipun aktiva tersebut dialihkan kurang dari 5 tahun.

I. Bidang Usaha

PT. X didirikan pada bulan Februari 1979, merupakan perusahaan swasta

nasional. Perusahaan ini adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di

industri makanan dan minuman yang memberikan manfaat kesegaran, kesehatan,

dan appearance. Penentuan Visi, Misi dan Kebijakan Mutu dan Rencana Strategis

menjadi tanggung jawab President Director. President Director membentuk suatu

tim untuk me-review dan memperbaharui Visi. Misi, Kebijakan Mutu dan

Rencana Strategis perusahaan. Menyadari selalu terjadi peningkatan tuntutan

kepuasan pelanggan, PT. X bertekad untuk selalu memenuhinya. Untuk itu

peningkatan kemampuan karyawan dan pengembangan sumber daya manusia

menjadi salah satu fokus utama manajemen puncak PT. X.

PT. X mempunyai visi dan misi sebagai target dalam melaksanakan

kegiatan usahanya yaitu:

a. Visi Perusahaan

“to be a leading player in beverages and health in Indonesia and Asia”

Artinya :


Menjadi pemimpin dalam bidang makanan dan minuman kesehatan di

Indonesia dan di Asia.

b. Misi Perusahaan

Definisi operasional :

Melalui produk-produk PT. X, kami akan menginspirasi dan membuat

hidup lebih menyenangkan dan sejahtera secara fisik, mental, dan

penampilan.

c. Filosofi

“Building trust of stakeholders”

Atinya :

Dalam menjalankan perusahaan, berusaha membangun kepercayaan

stakeholders.

J. Kebijakan yang diambil oleh Perusahaan

1. Penggolongan Aktiva

Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT . X terdiri dari:

Tabel III.1 Penggolongan Aktiva Tetap PT. X

No. Akun Aktiva Tetap 1201 Genset 4040 Mesin Proses 4050 Mesin Filling dan Packing 7001 Kendaraan Kantor 7002 Kendaraan Ekspedisi 9001 Bangunan Pabrik


No. Akun Aktiva Tetap 9002 Bangunan Kantor 9003 Bangunan Sentul

Sumber : Manual mutu Accounting Finance PT. X

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi

dengan akumulasi penyusutan. Aktiva tetap perusahaan, kecuali tanah, disusutkan

dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line methode) berdasarkan

taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut:

1. Genset : 5 tahun 2. Mesin Proses : 5 tahun 3. Mesin Filling : 5 tahun 4. Kendaraan Kantor : 10 tahun 5. Bangunan Pabri k : 10 – 20 tahun 6. Bangunan Kantor : 10 – 20 tahun 7. Bangunan Sentul : 10 – 20 tahun

Bila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat

diperoleh kembali maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh

kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai

pakai.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi

pada saat terjadinya pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau

memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan

kapasitas, mutu pelayanan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aktiva

tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok

aktiva tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari

penjualan atau penghapusan aktiva tetap tersebut dilakukan dalam laporan laba

rugi pada tahun yang bersangkutan.


Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban

periode. Faktor-faktor itu adalah: harga perolehan (cost), nilai sisa (residu),

taksiran umur kegunaan. Dari faktor-faktor tersebut dapat dihitung biaya

depresiasi tiap tahun. Biaya depresiasi ini merupakan suatu taksiran yang

ketelitiannya sangat tergantung pada ketelitian ketiga faktor tersebut diatas.

Ketelitian biaya depresiasi ini akan mempengaruhi besarnya laba/rugi perusahaan

tiap periode. Apabila depresiasi tidak dihitung dengan teliti maka jumlah laba/rugi

perusahaan juga tidak teliti dan hasil laba/rugi perusahaan tersebut dapat

mempengaruhi neraca perusahaan sehingga neraca yang dihasilkannya pun

menjadi tidak wajar dan tidak dapat dipercaya.

2. Metode Perhitungan Beban Penyusutan

Kebijakan akuntansi PT. X atas aktiva tetap berwujudnya telah

menetapkan metode-metode perhitungan beban penyusutan yang digunakan

perusahaan dalam perhitungan beban penyusutannya. Untuk laporan keuangan

komersil, perusahaan menetapkan metode garis lurus dalam perhitungan beban

penyusutan semua aktiva tetap berwujudnya. Sedangkan untuk laporan keuangan

fiskal perusahaan juga menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan beban

penyusutan semua aktiva tetap berwujudnya.


BAB IV

ANALISIS MANAJEMEN PAJAK ATAS RESTRUKTURISASI

HUTANG DENGAN METODE “DEBT TO ASSET SWAP”

Dalam proses restrukturisasi hutang usaha dengan menggunakan metode

“debt to asset swap” dapat disusun suatu manajeman berdasarkan kajian dan juga

analisis terhadap ketentuan pajak yang ada yang mengatur dan berkaitan dengan

kegiatan pengalihan aktiva sebagai upaya pelunasan hutang (debt to asset swap).

Dalam hal ini ketentuan pajak yang mengatur dan berkaitan dengan pengalihan

harta menjadi hutang adalah ketentuan perpajakan tentang Pajak Penghasilan

(PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu yang menjadi dasar

dan pedoman dalam penyusunan manajemen pajak adalah ketentuan Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Tujuan dari manajemen pajak yang dilakukan oleh PT. X dapat dibagi

menjadi 2 (dua) yaitu :menerapkan peraturan perpajakan secara benar terhadap

setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, manajemen pajak yang

dilakukan PT. X juga memiliki tujuan untuk mencapai laba yang seharusnya

sehingga dapat membangun kepercayaan pemegang saham. Kedua tujuan dari

manajemen pajak ini dapat tercapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang

terdiri dari perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan

(tax implementation), dan pengendalian pajak (tax control). Tercapai atau

tidaknya tujuan dari manajemen pajak yang dilakukan oleh PT. X akan sangat


bergantung kepada pelaksanaan dari ketiga fungsi manajemen pajak ini. Agar

proses restrukturisasi hutang dengan pengalihan harta sebagai pelunasan hutang

dapat berjalan dengan baik tanpa mendapat kendala atau kesulitan dalam masalah

perpajakan maka didalam penyusunan manajemen pajaknya harus memperhatikan

ketiga fungsi tersebut.

Berikut ini adalah manajemen pajak yang disusun oleh PT. X dalam

rangka pelaksanaan pengalihan harta menjadi hutang sebagai upaya untuk

merestrukturisasi hutang berdasarkan ketiga fungsi manajemen tersebut.

A. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Dalam menyusun manajemen pajak diawali dengan melakukan

perencanaan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data penelitian

terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan

pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak selalu dimulai dengan meyakinkan

apakah suatu transaksi terkena pajak. Jika transaksi tersebut terkena pajak

selanjutnya diteliti apakah transaksi tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan

atau dikurangi jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian

dipertimbangkan juga apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda

pembayarannya.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan pajak yang mengatur dan

berkaitan dengan pengalihan aktiva dalam upaya pelunasan hutang maka dapat

disusun suatu perencanaan pajak (tax planning) sebagai berikut:


A.1 Memahami saat pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi

debt to asset swap dalam restrukturisasi hutang

Jika dilihat dari nature-nya, di dalam transaksi debt to asset swap pada

dasarnya terdapat dua transaksi yang dilakukan secara bersamaan, yaitu transaksi

pengalihan aset dan transaksi pelunasan hutang. Meskipun demikian hal ini bisa

menimbulkan implikasi terhadap pengakuan laba atau rugi bagi pihak yang

mengalihkan aset atau pihak yang menerima aset untuk pelunasan hutang.

Dari sisi PT. X sebagai debitur yang menyerahkan aktiva untuk

melunaskan hutangnya harus mengakui adanya dua jenis keuntungan ataupun

kerugian yang dialami oleh debitur, yaitu:

1. keuntungan atau kerugian atas penyerahan aktiva

2. keuntungan atau kerugian yang timbul dari kelonggaran yang diberikan

dalam restrukturisasi hutang.

Keuntungan atau kerugian pertama atas penyerahan aktiva untuk melunasi

hutangnya terjadi apabila dalam transaksi penyerahan aktiva tersebut ternyata

nilai sisa buku dari aktiva tersebut lebih rendah dari nilai pasar aktiva tersebut.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

dinyatakan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk kedalam kategori objek pajak penghasilan. Maka selisih yang

merupakan keuntungan atas penyerahan aktiva dikenakan pajak.

Contoh:

PT. X menyerahkan aktivanya berupa kendaraan Mitsubishi Truck sebagai usaha

untuk melunasi hutangnya. Sisa nilai sisa buku yang ada dalam pembukuan PT. X


untuk aktiva tersebut sebesar Rp. 25.000.000,00. setelah di-appraisal dengan

harga di pasar ternyata Mitsubishi Truck tersebut dihargai sebesar Rp.

30.000.000,00.

Perhitungan keuntungan atas selisih nilai sisa buku dengan nilai pasar wajar:

- nilai aktiva menurut nilai sisa buku Rp .25.000.000,00

- nilai aktiva menurut harga pasar Rp. 30.000.000,00

- keuntungan dari selisih nilai sisa buku Rp. 5.000.000,00

aktiva dengan nilai pasar wajar aktiva

Atas keuntungan dari selisih antara nilai sisa buku aktiva dengan harga di pasar

sebesar Rp. 5.000.000,00 dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d UU

PPh Nomor 17 Tahun 2000 karena termasuk dalam kategori keuntungan atas

penjualan atau pengalihan harta penghasilan atas pengalihan aktiva ini dapat

digabungkan dengan penghasilan usaha lainnya dan dikenakan pajak dengan tarif

progresif

Sebaliknya, kerugian juga bisa dialami oleh PT. X apabila nilai sisa buku

aktiva yang diserahkan ternyata lebih besar dari nilai pasar wajar.

Contoh:

Nilai sisa buku yang ada dalam pembukuan PT. X untuk aktiva tersebut sebesar

Rp. 35.000.000,00, sementara nilai pasar wajar dari aktiva tersebut sebesar Rp.

30.000.000,00.

Perhitungan kerugian atas selisih nilai sisa buku dengan nilai pasar wajar:

- nilai aktiva menurut nilai sisa buku Rp. 35.000.000,00

- nilai aktiva menurut harga pasar wajar Rp. 30.000.000,00


- kerugian dari selisih nilai sisa buku (Rp. 5.000.000,00)

aktiva dengan nilai pasar wajar aktiva

Atas kerugian dari pengalihan aktiva tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 dapat

diakui sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perpajakan Pasal 6 ayat (1) huruf d

UU PPh Tahun 2000. kerugian tersebut termasuk ke dalam kategori kerugian atas

penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan oleh PT. X atau

yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Keuntungan yang kedua terjadi apabila harga pasar wajar aktiva tersebut

ternyata masih lebih rendah dari nilai hutang yang dimiliki debitur. Berdasarkan

Pasal 4 ayat (1) huruf k, maka PT. X dianggap memperoleh penghasilan yang

berasal dari keuntungan karena pembebasan hutang. Keuntungan karena

pembebasan hutang merupakan objek pajak penghasilan, maka atas penghasilan

dari keuntungan pembebasan hutang ini dapat diperhitungkan dengan penghasilan

PT. X lainnya dan dikenakan pajak sesuai Pasal 17 UU PPh Nomor 17 Tahun

2000 dengan tarif progresif.

Tabel IV.1 Lapisan Tarif PPh Badan berdasarkan Pasal 17 UU PPh No.17 tahun 2000

Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) 10% (sepuluh persen)

di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) 15% (dua puluh lima persen)

di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen)

Sumber: Pasal 17 UU PPh No.17 tahun 1983


Contoh:

PT. X menyerahkan kendaraan Mitsubishi Truck sebagai pelunasan hutang

usahanya. Setelah di-appraisal ternyata kendaraan tersebut dihargai sebesar Rp.

30.000.000,00, sementara nilai hutang yang dimiliki oleh PT. X sebesar Rp.

32.000.000,00.

Perhitungan keuntungan atas selisih nilai pasar wajar dengan nilai buku hutang:


- nilai buku hutang PT. X Rp. 32.000.000,00

- keuntungan atas selisih nilai pasar wajar Rp. 2.000.000,00

aktiva dengan nilai buku hutang

Keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 ini merupakan keuntungan karena

pembebasan hutang dan merupakan objek pajak penghasilan. Keuntungan ini

dapat dijumlahkan dengan keuntungan usaha PT. X lainnya dan dikenakan tarif

pajak progresif sesuai dengan pasal 17 UU PPh.

Kerugian lainnya yang dapat diakui oleh PT. X dalam pengalihan aset

untuk melunasi hutangnya terjadi apabila nilai aset yang dialihkan memiliki nilai

pasar yang lebih tinggi dari nilai buku hutang PT. X. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1)

huruf d UU PPh Nomor 17 tahun 2000, kerugian semacam ini termasuk ke dalam

kategori kerugian atas penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan PT. X atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan.

Contoh:


PT. X menyerahkan kendaraan Mitsubishi Truck sebagai pelunasan hutang

usahanya. Nilai pasar wajar dari Mitsubishi Truck tersebut adalah Rp.

35.000.000,00, sementara nilai hutang yang dimiliki oleh PT. X sebesar Rp.

30.000.000,00.

Perhitungan kerugian atas selisih nilai pasar wajar dengan nilai buku hutang:


- nilai buku hutang PT. X Rp. 30.000.000,00

- kerugian atas selisih nilai pasar wajar (Rp. 5.000.000,00)

aktiva dengan nilai buku hutang

Dari penjelasan diatas, maka kerugian karena pengalihan aset yang digunakan

untuk kegiatan usaha debitur merupakan biaya yang dapat dibebankan secara

fiskal untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak PT. X.

Agar mempermudah maka pengakuan keuntungan atau kerugian dapat

digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Gambar IV. 1 Skema Keuntungan atau Kerugian Transaksi Debt to asset Swap

Nilai aktiva yang diserahkan __________________________________ Selisihnya menunjukkan

keuntungan atau kerugian atas penyerahan aktiva

Nilai pasar aktiva yang diserahkan __________________________________ Selisihnya menunjukkan

keuntungan atau kerugian atas restrukturisasi hutang

Nilai hutang __________________________________ Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber


A.2 Melakukan pemungutan pajak apabila terdapat Withholding Tax atas

transaksi debt to asset swap dalam restrukturisasi hutang.

Dalam transaksi pengalihan harta sebagai upaya pelunasan hutang juga

terdapat aspek withhoding tax. Withholding Tax yang muncul dalam transaksi

debt to asset swap adalah penghasilan bunga yang dikenakan Pasal 23 UU PPh.

Withholding tax atas bunga dapat terjadi apabila yang akan dilunasi oleh pihak

debitur bukan hanya pokok hutangnya saja, akan tetapi juga bunga pinjaman.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a UU PPh, Nomor 17

Tahun 2000, bunga yang dibayarkan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang

dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan

luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,

dipotong pajak oleh pihak yang wajib.

Dengan demikian, apabila ada pembayaran hutang yang dilakukan

termasuk juga di dalamnya ada pelunasan bunga pinjaman yang dibayarkan oleh

debitur dengan menggunakan asetnya, maka atas transaksi tersebut pihak debitur

harus memotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 15% dari jumlah nilai bunga

pinjaman hutang.

Contoh:

PT. X memiliki pokok hutang sebesar Rp. 30.000.000,00 kepada PT. Darmawan

Sweecker and Associated. Selain itu PT. X juga memiliki kewajiban untuk

membayar bunga pinjaman sebesar RP. 6.000.000,00 yang jatuh tempo bersamaan

dengan pelunasan pokok hutangnya. Atas keseluruhannya (pokok hutang dan


bunganya) sebesar Rp. 36.000.000,00, PT. X melunasinya dengan menggunakan

asset miliknya. Atas transaksi tersebut, PT. X harus melakukan pemotongan PPh

Pasal 23 sebesar: 15% x Rp. 6.000.000,00 = Rp. 900.000,00 atas pembayaran

bunga pinjaman tersebut.

PT. X dalam usahanya merestruktur hutangnya juga pernah menggunakan

barang dagangannya sebagai pelunasan hutang. Pengalihan barang dagang ini

dilakukan dengan supplier yang sekaligus sebagai customer PT. X. Dalam

memasarkan produk, PT. X melakukan kontrak kerjasama promosi dengan PT.

Carrefour Indonesia. Dalam kontrak kerjasama itu PT. X menyewa tempat

memajang di dalam supermarketnya. Dalam kontrak sewa menyewa tempat

tersebut juga terdapat aspek withholding tax pasal 23 UU PPh. Perjanjian sewa

menyewa tempat pajang tersebut dikenal dengan istilah Top Gondola. Top

Gondola merupakan salah satu tempat memajang produk-produk PT. X yang

letaknya didekat meja kasir. Kegiatan sewa menyewa Top Gondola ini merupakan

objek pajak Pasal 23 UU PPh Nomor 17 Tahun 2000, oleh karena itu atas

kegiatan sewa menyewa tempat tersebut PT. X memiliki kewajiban untuk

memotong penghasilan yang diterima oleh PT. Carrefour sebesar 15% dari

penghasilan atas sewa meyewa Top Gondola.

Untuk memasarkan atau memperkenalkan produknya maka PT. X juga

melakukan perjanjian sewa menyewa tempat yang disebut Floor Display. Floor

Display merupakan perjanjian sewa tempat (space) di dalam Carrefour untuk

memajang produk-pruduk PT. X. Berbeda dengan Top Gondola, Floor Display

merupakan perjanjian sewa tempat memajang produk yang terdiri dari beberapa


meter bagian Carrefour (dari lantai sampai beberapa meter keatas). Jika pada Top

Gondola, produk PT. X disandingkan dengan produk-produk dari pihak lainnya.

Sementara pada Floor Display satu tempat tersebut khusus untuk memajang

produk dari PT. X saja.

Untuk transaksi Floor Display PT. X harus memotong pajak atas

penghasilan dari sewa tempat tersebut. Transaksi ini merupakan objek pajak Pasal

4 ayat 2 UU PPh dengan tarif sebesar 10% (persen) dari penghasilan yang

diterima atas Floor Display.

A.3 Melakukan pemilihan terhadap aktiva yang akan dialihkan dengan

mempertimbangkan dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas

pengalihan aktiva tersebut.

Dalam transaksi pengalihan harta sebagai upaya pelunasan hutang usaha

ada beberapa alternatif aktiva yang bisa dialihkan. Aktiva-aktiva tersebut antara

lain adalah barang dagangan, aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan

seperti bangunan dan atau tanah, dan barang modal. Seperti yang telah dikutip

dari wawancara dengan informan, sebagai berikut33:

“Untuk ngelunasin hutang biasanya kan pakai duit tapi kalo duitnya gak ada kan bisa pakai aktiva. Ada beberapa macam aktiva yang bisa dipakai, tapi kan kita juga harus lihat kondisi dari aktiva tersebut. Apakah aktiva tersebut emang layak untuk dialihkan. Menurut saya sih, yang bisa dialihkan dan layak itu bisa berupa bangunan, tanah, mobil, mesin atau bahkan bisa juga dibayar pakai produk”

33 Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer keuangan PT. X


Dari beberapa alternatif pilihan aktiva yang bisa dialihkan sebagai

pembayaran hutang, masing-masing aktiva tersebut memiliki aspek

perpajakannya yang berbeda-beda. Hal ini ditegaskan dengan informasi yang

diberikan oleh informan sebagai berikut:

“Ada beberapa aktiva yang bisa dipakai untuk ngelunasin hutang seperti mobil, bangunan, tanah, mesin dan lain-lain. Nah.....aktiva-aktiva tadi kan juga ada aspek pajaknya. Contohnya mesin.....mesin itu kan barang strategis, berarti kan dia gak dikenain pajak kan. Beda klo yang diserahin itu mobil. Iya gak.....?34

1. Pengalihan Barang Dagang

Pelunasan hutang usaha juga dapat dilakukan dengan menggunakan

barang dagang sebagai pengganti uang. Tetapi pelunasan hutang dagang dengan

menggunakan barang dagangan memiliki aspek perpajakan yang berbeda dengan

pengalihan aktiva lainnya terutama aspek Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan

ketentuan pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN yang termasuk ke dalam salah satu

pengertian penyerahan adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak (BKP)

karena suatu perjanjian. Yang lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1A

ayat (1) huruf a, bahwa yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi jual

beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang

mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UU PPN dapat disimpulkan bahwa

suatu penyerahan akan terutang PPN apabila memenuhi syarat: yang diserahkan

Barang Kena Pajak (BKP) oleh pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam daerah

34 Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer keuangan PT. X.


pabean dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. Syarat-syarat

tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan transaksi suatu penyerahan

barang kena pajak terutang PPN atau tidak. Dari syarat tersebut kita dapat

menyimpulkan bahwa penyerahan aktiva dalam rangka pelunasan hutang

termasuk ke dalam kategori penyerahan barang kena pajak yang terutang PPN.

Jadi pengalihan barang dagang sebagai pelunasan hutang diperbolehkan

oleh ketentuan perpajakan tetapi penyerahan barang dagang tersebut dikenakan

PPN dengan tariff 10% dari Dasar Pengenaan Pajak yaitu sebesar harga jual yang

telah disepakati oleh debitur dan kreditur atau dengan menggunakan harga pasar

wajar. Jika debitur termasuk produsen barang yang berkategori mewah, maka

apabila aktiva yang dialihkan merupakan barang produksinya, maka atas

penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut akan terutang Pajak Penjualan

atas Barang Mewah dan debitur yang menyerahkannya harus memungut Pajak

Barang Mewah dari debitur.

Seperti contoh kasus berikut ini yang biasa dilakukan oleh PT. X dalam

melunasi hutang usahanya, sebagai berikut:

PT. X dalam memasarkan produknya yang berupa minuman dan produk-produk

kesehatan lainnya melakukan perjanjian sewa menyewa tempat untuk

memasang/memajang produk-produknya di Supermarket ABC. Sewa menyewa

tempat yang biasa disebut Floor Display dilakukan oleh PT. X dengan perjanjian

harga sewa tempat untuk memajang produknya sebesar Rp. 25.000.000,00 untuk

jangka waktu 30 April – 06 Mei 2008 dengan PPN sebesar Rp. 2.500.000,00. Atas

transaksi sewa menyewa tempat tersebut PT. X membayar sewa dengan


menyerahkan produknya kepada Supermarket ABC sebesar Rp. 25.000.000,00.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa pelunasan hutang

yang dilakukan dengan pengalihan aktiva bukan hanya didasarkan atas kesulitan

keuangan tetapi juga karena pemilihan alternatif kebijakan perusahaan dalam

melakukan pembayaran hutangnya. Atas penyerahan produk tersebut PT. X

memiliki kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Carrefour

sebesar 10% dari harga perjanjian yaitu Rp. 25.000.000,00.

PPN yang dipungut PT. X : 10% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

Secara keseluruhan harga yang harus dibayarkan oleh PT. Carrefour kepada PT. X

adalah sebesar harga barang ditambahkan dengan PPN yaitu:

Rp. 25.000.000,00 (Harga Jual) + Rp. 2.500.000,00 (PPN) = Rp. 27.500.000,00

Dalam transaksi sewa menyewa ini terdapat aspek withholding tax yang diatur

oleh Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1) UU Nomor 17 Tahun 2000. Atas sewa

tempat ini PT. X memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 23 dari Carrefour

sebesar 15% dari penghasilan netto (harga sewa tempat), sebagai berikut:

PPh Pasal 23 atas Floor Display : 15% x Rp. 25.000.000,00 = Rp. 3.750.000,00

Secara keseluruhan perhitungan pelunasan hutang yang dilakukan oleh PT. X

dengan menggunakan barang dagangnya, sebagai berikut:

- Hutang sewa tempat (Floor Display) PT. X = (Rp. 25.000.000,00)

- PPN yang harus dibayar PT. X atas sewa tempat = (Rp. 2.500.000,00)

- Harga BKP yang diserahkan kepada Supermarket ABC = Rp. 25.000.000,00

- PPN yang dipungut PT. X atas penyerahan BKP = Rp. 2.500.000,00

- PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. X = Rp. 3.750.000,00


Atas PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT. X diabayar dengan menggunakan uang

oleh PT. Careefour sebesar Rp. 3.750.000,00.

Dalam pelaksanaan pengalihan barang dagang tersebut tidak ada aliran

uang dari PT. X kepada PT. Carrefour karena penyerahan ini merupakan

penyerahan dalam rangka pelunasan hutang. Tetapi penyerahan ini merupakan

objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga PT. X harus melaksanakan apa

yang menjadi mekanisme pemungutan PPN. PT. X harus menerbitkan faktur

pajak sebesar nilai wajar yang sudah disepakati dalam perjanjian dan diserahkan

kepada PT. Carrefour. Kemudian PT. X harus melaporkan faktur pajak tersebut ke

dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak dilakukannya penyerahan Barang Kena

Pajak tersebut. Begitu juga dengan Carrefour harus melaporkan faktur pajak yang

telah diterimanya dari PT. X untuk dilaporkan pada masa pajak dilakukannya

penyerahan aktiva.

Pengalihan barang dagang dapat dijadikan jalan keluar dari kesulitan

keuangan karena hutang tetapi harus diingat aspek-aspek perpajakan dari

pengalihan barang tersebut. Jika pengalihan ini merupakan cara yang paling

efisien maka alternative pengalihan barang dagang ini dapat digunakan untuk

melunasi hutang-hutang peusahaan.

2. Pengalihan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan

Meskipun pengalihan aktiva termasuk ke dalam kategori penyerahan

Barang Kena Pajak yang terutang PPN, namun hal ini tidak menyebabkan

penyerahan aktiva dapat begitu saja terutang PPN, walaupun syarat-syarat

terutang PPN sudah terpenuhi.


Berbeda dengan pengalihan barang dagang, pengalihan aktiva yang

semula tidak untuk diperjualbelikan mamiliki ketentuan perpajakan yang berbeda.

Mengenai penyerahan aktiva ini telah diatur di dalam ketentuan UU PPN Pasal

16D, bahwa atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang Pajak

Pertambahan Nilai yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari ketentuan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa PPN atas

penyerahan aktiva bekas hanya dikenakan apabila memenuhi syarat, sebagai

berikut:

o Penyerahan yang dilakukan adalah penyerahan mesin, bangunan,,

peralatan, perabotan atau jenis aktiva lainnya yang menurut tujuan semula

tidak untuk diperjualbelikan

o Penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak

o Sepanjang PPN yang dibayarkan pada saat perolehannya dapat dikreditkan

menurut UU PPN Tahun 2000

Syarat dapat dikreditkan yang dimaksud diatas bersifat normatif, artinya apakah

Pajak Masukan tersebut sudah dikreditkan atau belum, bukan merupakan faktor

yang relevan. Jika PPN Masukannya tidak dikreditkan atau tidak dapat

dikreditkan karena bukti atau Faktur Pajak Masukannya tidak memenuhi

persyaratan administratif, misalnya Faktur Pajak cacat atau tidak diisi dengan

lengkap, kondisi tersebut sudah memenuhi persyaratan normatif atau formalnya.

Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka atas penyerahan

tersebut tidak dikenakan PPN.


Dengan ketentuan ini, perusahaan memiliki altenatif lain untuk melakukan

pengalihan aktiva sebagai upaya pelunasan hutangnya. Dengan memilih aktiva

sebagaimana dijelaskan diatas maka penyerahannya tidak dikenakan PPN

sehingga perusahaan dapat memiliki harga jual yang tidak terlalu besar untuk

aktiva tersebut. Hal ini dilakukan karena perusahaan yang menjual aktiva untuk

melunasi hutangnya berarti perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan

sehingga kreditur biasanya tidak ingin memproleh aktiva tersebut dengan harga

yang terlalu tinggi.

3. Pengalihan Barang Modal

Ada kalanya dalam transaksi pengalihan aktiva untuk pelunasan hutang,

aktiva yang akan dialihkan adalah aktiva yang termasuk barang modal yang pada

saat perolehannya dulu merupakan Barang Kena Pajak (BKP) strategis yang

memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bila pada saat

perolehan barang modal tersebut PKP memperoleh fasilitas PPN dibebaskan,

maka atas transaksi ini dikenakan perlakuan perpajakan yang berbeda dari aktiva-

aktiva sebelumnya. Barang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2001 merupakan barang modal yang berupa

mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak

termasuk suku cadang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, atas impor atau

penyerahan barang modal yang diperlukan secara langsung dalam proses untuk

menghasilkan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan BKP tersebut

dibebaskan dari pengenaan PPN.


Dalam hal barang modal sebagaimana yang dibebaskan dari pengenaan

PPN tersebut ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau

dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebaskan wajib dibayarkan dalam jangka waktu

1 (satu) bulan sejak BKP tersebut dialihkan penggunaannya atau

dipindahtangankan. Dan atas Pajak Masukan yang dibayarkan pada saat perolehan

barang modal tersebut tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, apabila pihak debitur mengalihkan aktiva atas barang

modalnya setelah 5 (lima) tahun, maka kewajiban untuk melunasi PPN

Masukannya gugur dan atas pengalihan aktiva barang modal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 16D UU PPN tidak terutang PPN. Sebaliknya, apabila

barang modal tersebut dialihkan sebelum masa lima tahun, maka atas pengalihan

barang modal tersebut debitur harus melunasi PPN yang seharusnya terutang pada

saat perolehannya.


Gambar IV. 2 Skema Transaksi Pengalihan Aset berdasarkan Pasal 16D UU PPN

1 Jan 2004 1 Jan 2005 1 Jan 2006 1 Jan 2007 1 Jan 2008 1 Jan 2009

o PKP menjual barang modal sebelum janka waktu 5 tahun terpenuhi, PKP harus menyetor PPN atas perolehan barang modal

o Saat penjualan, PKP tidak memungut PPN, karena Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

o PKP menjual barang modal setelah jangka waktu 5 tahun terpenuhi. Tidak ada sanksi.

o PKP tidak memungut PPN saat penjualan barang modal.

Beli Mesin Memperoleh Fasilitas PPN dibebaskan

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber

Dengan tidak dapat dikreditkannya PPN Masukan atas perolehan barang modal

tersebut, maka atas penjualan barang modal tersebut tetap tidak terutang PPN

Pasal 16D. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa bila pada saat perolehan barang

modal (aktiva) dulu PKP memperoleh fasilitas PPN dibebaskan, maka PPN Pasal

16D tidak akan terutang meskipun aktiva tersebut dialihkan kurang dari lima

tahun. Dengan demikian, dari sisi kreditur yang menerima pengalihan aktiva

untuk pelunasan hutang tidak akan terbebani oleh PPN. Karena baik dialihkan

sebelum jangka waktu lima tahun maupun sesudahnya pihak yang menerima

aktiva tersebut tidak perlu membayar PPN kepada pihak yang mengalihkan.

Hal ini juga dapat membantu debitur dalam proses pengalihan aktiva

kepada kreditur sebagai pelunasan hutang. Karena pihak kreditur tidak terbebani


oleh Pajak Pertambahan Nilai dari penyerahan aktiva tersebut. Perbedaannya

timbul apabila debitur memilih barang modal yang memiliki masa manfaat

dibawah 5 tahun, maka debitur terbebani dengan keharusan membayar PPn yang

seharusnya terutang pada saat memperoleh barang modal tersebut. Sebaliknya jika

debitur menyerahkan barang modal dengan umur manfaat lebih dari lima tahun

maka debitur tidak akan terbebani oleh PPN. Kedua kondisi ini juga dapat

menjadi pertimbangan debitur dalam menentukan aktiva mana yang akan

dialihkan untuk melunasi hutang-hutangnya.

B. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika

dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik

tersebut telah menyimpang dari tujuan semula manajemen pajak. Inti dari

pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah PT. X harus dapat mengupayakan agar

perencanaan pajak (tax planning) yang telah disusun dalam rangka pelaksanaan

pengalihan aktiva untuk melunasi hutang dapat dilaksanakan sesuai dengan apa

yang telah direncanakan. Berdasarkan perencanaan pajak yang telah disusun

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilakukan beberapa hal

sebagai langkah pelaksanaan kewajiban perpajakan, sebagai berikut:

1. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan

Kelengkapan dokumen sangat menentukan kelancaran proses pengalihan

aktiva sebagai upaya pelunasan hutang. Ketidaklengkapan atau kekurangan

dokumen dapat menghambat kelancaran atau bahkan mengakibatkan


penolakan atas perjanjian pengalihan aktiva sebagai pelunasan hutang.

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi meliputi surat perjanjian

restrukturisasi hutang dengan menggunakan metode debt to asset swap, yang

dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa proses pelunasan hutang

dilakukan dengan mengalihkan aktiva debitur kepada kreditur sesuai dengan

nilai hutang yang dimiliki debitur. Selain itu juga harus dilengkapi faktur

penjualan dan faktur pajak dari aktiva yang akan dialihkan. Jika faktur pajak

dari aktiva yang akan dialihkan tidak ada maka ini akan menghambat proses

pengalihan aktiva karena pihak kreditur tidak akan mau jika dokumen-

dokumen tersebut tidak ada.

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka

restrukturisasi hutang dengan pengalihan aktiva.

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh PT. X dalam rangka

restrukturisasi hutangnya adalah melakukan renegosiasi mengenai jangka

waktu pelunasan hutang dan cara-cara yang akan diambil dalam melunasi

hutang. Sehingga tercapai kesepakatan bahwa pelunasan hutang dapat

dilakukan dengan mengalihkan aktiva yang dimiliki oleh PT. X kepada

kreditur sepanjang nilai pasar aktiva tersebut sama dengan niai hutang yang

dimiliki oleh debitur.

Selain itu juga perusahaan harus melakukan appraisal terhadap aktiva

yang akan dialihkan. Apakah hal ini dilakukan dengan menggunakan

perantara pihak ketiga atau hanya antara debitur dan kreditur saja. Karena nilai

appraisal terhadap aktiva yang akan dialihkan menjadi harga patokan dalam


transaksi pengalihan aset sebagai pelunasan hutang. Untuk itu penilaian aktiva

harus dilakukan dengan baik sesuai dengan harga pasar yang berlaku atas

aktiva tersebut sehingga transaksi pengalihan ini terbebas dari isu-isu

mengenai transfer pricing.

3. Tidak menunda pelaksanaan pembayaran pajak

Keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan disamping menimbulkan

kerugian (karena harus membayar denda yang ditimbulkan akibat

keterlambatan pembayaran pajak) juga akan menghambat konsentrasi dan

menghamburkan sumber daya perusahaan yang ada. Karenanya,

keterlambatan pembayaran pajak perlu dihindari karena keterlambatan

pembayaran pajak akan menimbulkan denda yang akan menambah beban

perusahaan. Dengan bertambahnya beban perusahaan maka efisiensi dan

efektifitas yang menjadi tujuan manajemen pajak yang dilakukan oleh

perusahaan tidak dapat tercapai.

Namun demikian, pembayaran pajak dapat dilakukan menjelang hari-hari

akhir batas pembayaran. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menghindari dari

kewajiban perpajakan tetapi lebih dikarenakan sumber dana yang ada bisa

digunakan untuk mendapatkan keuntungan lain seperti bunga atau investasi

jangka pendek.

C. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Dalam pengendalian pajak yang terpenting adalah pengecekan akhir

pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas akan


sangat penting dalam penghematan pajak. Tentu akan lebih menguntungkan jika

perusahaan membayar pajak pada saat terakhir dibanding jika pajak disetorkan

sebelumnya. Pengendalian pajak juga termasuk pemeriksaan jika perusahaan

yelah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya dibayar. Apabila pajak

terlanjur dibayar lebih besar, perusahaan dapat segera mengajukan permohonan

restitusi. Kemudian, proses resitusi tersebut juga harus dipantau sedemikian rupa

sehingga restitusi dapat diterima tepat pada waktunya.

Pembayaran pajak merupakan cash out yang akan mengurangi

kemampuan cash out perusahaan. Oleh sebab itu, maka perusahaan harus

mengatur waktu pembayaran dengan baik. Dalam mengatur waktu pembayaran

yang tepat perusahaan harus memperhatikan time value of money.

Contoh:

Pada tanggal 01 Januari 2008 PT. X melakukan pembayaran jasa manajemen

sebesar Rp. 6.000.000.000,00. Atas pembayaran tersebut perusahaan memotong

PPh Pasal 23 sebesar 6% atau Rp. 360.000.000,00. Apabila dibandingkan,

penyetoran dilakukan tanggal 01 Februari 2008 dengan penyetoran tanggal 09

Februari 2008, maka hasil perbandingan keuntungan terlihat seperti diuraikan

dalam ilustrasi berikut:

Tabel IV. 2 Perbandingan Keuntungan Dari Perbedaan Masa Setoran Pajak

Tanggal 01 Februari 2008 Tanggal 09 Februari 2008

Total Dana Tertinggal

Per 9 Mei 2008 Rp. 360.000.000 Rp. 360.000.000


Jangka Waktu 09 Jan s.d 01 Feb 2008 =

24 hari

09 Jan s.d 09 Feb 2008 =

32 hari

Suku Bunga Bulan Januari 1.25 % 1.25 %

Keuntungan dari

Time Value of Money Rp.3. 483.870,00 Rp. 4.645.161,00

Sumber: Hasil olahan peneliti dari berbagai sumber

Dalam ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa pembayaran pajak yang dilakukan

menjelang berakhirnya batas waktu (tanggal 09 Februari 2008) memiliki

keuntungan yang lebih banyak dari pembayaran yang dilakukan sebelumnya

(tanggal 01 Februsri 2008). Hal seperti diatas dapat dilakukan, tetapi jangan

sampai pembayaran dilakukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan

karena sanksi keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan masih lebih besar

dari bunga bank. Sehingga apabila pembayaran dilakukan setelah berakhirnya

batas waktu, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar:

Keuntungan bunga bank : = Rp. 4.645.161,00

Sanksi keterlambatan : 2% x Rp. 360.000.000,00 = Rp. 7.200.000,00

Kerugian yang akan di alami perusahaan = (Rp. 2.554.839,00)

D. Kendala yang dihadapi oleh PT. X dalam menerapkan manajemen pajak

Penerapan manajemen pajak atas transaksi pengalihan aset menjadi hutang

yang dilakukan oleh PT. X tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Kendala

yang dihadapi oleh PT. X dalam usahanya melakukan restrukturisasi hutang

adalah:


a. Dalam melakukan pembayaran hutang dengan menggunakan barang dagang,

PT. X menghadapi kendala dalam hal administrasinya. Karena transaksi

pengalihan barang dagang dilakukan pada saat PT. X memiliki hutang

karena transaksi sewa menyewa tempat untuk memajang produknya.

Sementara kegiatan sewa menyewa ini dilakukan hampir setiap bulan dan

dilakukan dengan beberapa cabang PT. Carrefour. Banyaknya transaksi

inilah yang menjadi kendala bagi PT. X dan setiap perincian pemotongan

tagihan tidak pernah dicantumkan nomor invoice dari tiap-tiap invoice yang

sudah dipotong dengan hutang PT. X. Dalam perincian yang diberikan oleh

PT. Carrefour hanya menyebutkan nilai nominal dari invoice yang dipotong

saja, sehingga pihak PT. X harus memeriksa kembali perincian yang telah

dibuat oleh PT. Carrefour dicocokkan dengan nilai invoice penjualan PT. X.

Dan karena banyaknya transaksi dengan PT. Carrefour, pencocokan antara

perincian yang diberikan oleh PT. Carrefour dengan nilai invoice penjualan

PT. X berlangsung lama.

b. Kendala lainnya dalam melakukan manajemen pajak atas pengalihan aset

sebagai upaya pelunasan hutang adalah sulitnya mencapai kata sepakat

untuk melakukan renegosiasi dengan kreditur dan memakan waktu lama

sampai tercipta suatu kata sepakat untuk melakukan restrukturisasi hutang

dengan mengalihkan aset PT. X kepada kreditur.


bab iii ketentuan pajak atas pengalihan aset … kegiatan restrukturisasi hutang usaha dalam...

Documents