bab iii hasil penelitian dan pembahasan a ...hasil observasi di indomaret atas objek yang diteliti...
TRANSCRIPT
89
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Ringkas Lokasi Penelitian
1. Dinas Perdagangan Kota Malang
a. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan Kota Malang
Dinas Pedagangan Kota Malang dibentuk pada tahun 2008. Pembentukan
Dinas Perdagangan Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Di
dalam ketentuan Pasal 2 Perda Kota Malang No.6/2008 tersebut disebutkan
bahwa melalui Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk 16 (enam belas) Dinas
di Kota Malang termasuk di dalamnya adalah Dinas Perdagangan. Tugas
pokok Dinas Perdagangan Kota Malang ialah melakukan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perdagangan. Sebagai pelaksanaan
lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu untuk
penetapan peraturan Walikota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang
Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perdagangan.
Adapun kedudukan Dinas Perdagangan merupakan pelaksana otonomi
daerah di bidang perdagangan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
90
b. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Malang
1) Visi Dinas Perdagangan Kota Malang
a) Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak
pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
b) Mendorong tumbuh suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan
sebagai pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan;
c) Terwujudnya industri dan perdagangan sebagai sektor penggerak
ekonomi kerakyatan dan tumbuhnya daya saing ekonomi yang
berkeadilan.
2) Misi Dinas Perdagangan Kota Malang
Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap
tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan fasilitator
dalam pembangunan perdagangan yang transparan dan akuntabel dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas Perdagangan Kota
Malang adalah:
a) Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam
rangka perlindungan.
b) Pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha.
c) Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi
penguasaan teknologi industri dalam rangka meningkatkan peran dan
kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB).
d) Mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi
91
penguasaan teknologi industri.
e) Peningkatan industri jasa pendukung dan penguatan struktur industri
dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi sektor industri
terhadap PDRB.
f) Meningkatkan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif
melalui fasilitasi promosi dan perbaikan iklim usaha perdagangan.
g) Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi.
h) Meningkatkan perlindungan konsumen.
i) Mewujudkan reformasi birokrasi dan pengembangan tata kelola Dinas
Perdagangan Kota Malang.
c. Tugas dan Fungsi Bidang Pengendalian Harga dan Perlindungan
Konsumen
Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perdagangan.
Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
mempunyai tugas:
1) Menyusun petunjuk teknis dan fasilitasi kerjasama pengembangan
usaha perdagangan.
2) Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan usaha
perdagangan, metrologi.
Dalam konteks pengawasan terhadap label informasi harga produk di
toko modern, fungsi ini di jalankan oleh Seksi Tertib Niaga yang berada di
dalam struktur Bidang Pengendalian Harga dan Perlindungan Konsumen.
92
Dalam rangka mewujudkan tertib niaga yang berorientasi pada perlindungan
konsumen, fungsi ini dijalankan berlandaskan atas aturan-aturan hukum
perlindungan konsumen, salah satunya ialah mengenai hak atas informasi harga
produk.
Atas dasar fungsi tersebut, Dinas Perdagangan Kota Malang dapat
melakukan penyuluhan sekaligus pengawasan kepada pelaku usaha terkait
kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam aspek
perdagangan dan perlindungan konsumen, termasuk di dalamnya ialah mengenai
ada tidaknya informasi harga atas produk yang dijual oleh pelaku usaha. Landasan
fungsi ini ialah ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
khususnya UUPK.
Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam
ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK yang dipertegas dalam Pasal 23 Permen
Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 yang menyebutkan bahwa “Toko Modern
wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah
dilihat”, maka Dinas Perdagangan Kota Malang dapat menjalankan fungsi
pengawasan terhadap Indomaret yang notabenenya adalah termasuk dalam
Toko Modern dalam hal penegakan hukum ketentuan perundang-undangan
tersebut di atas.
93
d. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Malang
Bagan 1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota
Malang
Sumber Data : diperoleh dari hasil dokumentasi di Dinas Perdagangan Kota Malang.
94
2. Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLK Malang)
a. Sejarah Singkat YLK Malang
Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLK Malang) merupakan sebuah
organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang berdiri di
bawah naungan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang didirikan pada
tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLK Malang diarahkan pada usaha
meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam
upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya.
Yayasan Lembaga Konsumen Malang disingkat YLK Malang adalah
organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Kota Malang
dengantujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan
tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan
lingkungannya.
b. Visi dan Misi YLK Malang
1) Visi YLK Malang
Visi YLK Malang adalah tatanan masyarakat yang adil dan konsumen
berani memperjuangkan hak-haknya secara individual dan berkelompok.
2) Misi YLK Malang
a) Melakukan pengawasan dan bertindak sebagai pembela konsumen.
b) Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok konsumen.
c) Mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pengawas kebijakan
publik.
d) Mengantisipasi kebijakan global yang berdampak pada konsumen.
95
c. Bagan Struktur Organisasi YLK Malang
Ketua
Soemito, SA
Sekretaris
Ary Widy Hartono, S.Kom
Wakil Ketua
Drs. Agus Priyono, MPd
Bendahara I
Dr. Djoko Soetjiptadi
Bendahara II
Prof. Dr. Ir. Keppi Sukesi, MS
Seksi Advokasi
Indarti, SH, MS
Heru Sumarsono, SH
Pembantu Umum
S. Soendari S
Hendro Subekti
Staf Ahli
Prof. Dr. Ir. Sugiyanto, MS
Ir. Suharto, MT
Bagan 2
Struktur Organisasi YLK Malang
Sumber Data : diperoleh dari hasil dokumentasi di YLK Malang.
96
3. Indomaret
a. Sejarah Singkat Indomaret
Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan
pokok dan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan swasta nasional ini berdiri di
bawah perusahaan berbadan hukum PT. Indomarco Prismatama.
PT. Indomarco Prismatama atau yang lebih dikenal dengan sebutan
Indomaret didirikan pada tahun 1988 berdasarkan akta Notaris No. 207,
tertanggal 21 November 1988 oleh Benny Kristianto dengan SIUP No.
789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1988 dan NPWP 1.337.994.6-041
dari Departemen Keuangan RI Ditjen Pajak Penjaringan Jakarta Utara.
Sebagai perusahaan yang cukup besar di Indonesia, Indomaret terus
memperluas jaringannya di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2010 Indomaret
mencapai 4.261 gerai. Dari total itu 2.444 gerai adalah milik sendiri dan sisanya
1.817 gerai waralaba milik masyarakat sebagai investor. Sampai Desember 2011
jaringan waralaba ini telah mencapai jumlah 6.000 gerai. Hingga tahun 2017 ini,
Indomaret telah memiliki jaringan sedikitnya 13.600 toko yang tersebar di seluruh
Indonesia.
b. Visi dan Misi Indomaret
1) Visi Indomaret
Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul
dalam persaingan global.
2) Misi Indomaret
Menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan mudah dan hemat.
97
Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut di atas, Indomaret menerapkan
prinsip nilai-nilai budaya peruasahaan dalam melakukan layanan terhadap
konsumen, sebagai berikut:
1) Kejujuran, kebenaran dan keadilan.
2) Kerja sama tim.
3) Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis.
4) Kepuasan pelanggan.
98
c. Bagan Struktur Organisasi Indomaret
Bagan 3
Struktur Organisasi PT. Indomarco Prismatama
Sumber Data : diperoleh dari www. thesis.binus.ac.id
99
B. Implementasi Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Informasi Harga Yang Tidak
Benar Atas Barang Yang Dijual Dengan Info Yang Menyesatkan Di
Indomaret Kota Malang
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen telah disebutkan dengan tegas melalui Pasal 10 huruf a bahwa “Pelaku
usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau
membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau
tarif suatu barang dan/atau jasa”.
Sebagai aturan pelaksana diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang
Diperdagangkan. Secara lebih khusus, dalam Pasal 23 Permen Nomor: 70/M-
DAG/PER/12/2013 disebutkan bahwa “Toko modern wajib mencantumkan harga
barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.
Dalam konteks pembahasan penelitian ini, berdasarkan aturan perundang-
undangan tersebut di atas ada beberapa aspek mendasar yang harus dipahami dan
dilaksanakan oleh pelaku usaha, yaitu:
1) Tanggung jawab pedagang atas kebenaran harga yang dicantumkan.
2) Kewajiban pencantuman harga barang yang dijual secara eceran.
3) Sanksi terhadap pedagang yang melanggar.
4) Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kepada pedagang.
Sebagaimana telah penulis jelaskan pada Bab I bahwa lokasi penelitian yang
dijadikan objek untuk diteliti dalam konteks penyertaan informasi harga produk
yang dijual oleh toko modern, penulis memfokuskan penelitiannya pada
100
Indomaret di area Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dari total sekitar 54
(lima puluh emapat) unit gerai Indomaret di Kota Malang, penelitian ini
memfokuskan pada Indomaret yang tersebar di Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang dengan mengambil sampel secara acak di 9 (sembilan) titik lokasi yang
berbeda, yaitu:
1) Jl.Raya Tlogomas No. 17 Kel.Tlogomas
2) Jl.Raya Tlogomas No. 33 Kel.Tlogomas
3) Jl.MT. Haryono No.210 A
4) Jl.Letjend.Sutoyo Selatan 4646 A
5) MT. Haryono II No.97 Ketawang Gede
6) Jl.Gajayana No.571 Kel.Dinoyo
7) Jl.Soekarno Hatta Kav. A - Jatimulyo
8) Jl.Kalpataru No.F19Q - Kel.Jatimulyo
9) Jl.Cengkeh Kav.1-3 RT. 02 RW 12. - Tulusrejo
Dari sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) gerai Indomaret yang tersebar
di area Kecamatan Lowokwaru, penulis mengambil 9 (sembilan) titik dari lokasi
tersebut dengan landasan bahwa ke-sembilan lokasi itu merupakan pusat aktivitas
masyarakat yang menjadi segmen pasar yang menjanjikan bagi Indomaret, dimana
wilayah tersebut merupakan pusat institusi pendidikan (Universitas besar di Kota
Malang) mulai dari UMM III, UNISMA, UB, Poltek Negeri Malang, Widyagama,
dan ABM.
Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis dokumentasikan selama
penelitian berlangsung telah ditemukan beberapa Indomaret yang menjual produk
101
di gerainya yang tidak dilengkapi dengan informasi harga bagi para konsumen.
Hasil observasi di Indomaret atas objek yang diteliti penulis tampilkan dalam
tabel di bawah ini:
NO Alamat Toko
Nama/ jenis
produk yang
tidak dilengkapi
dengan label
informasi harga
Alasan
Total
Jenis
Produk
1
Jl.Raya Tlogomas No.17 Kel.Tlogomas, Kec.Lowokwaru Kota Malang
Rokok Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
8
Roti Biskuit Susu Mibyak goreng Tisu Air mineral Obat nyamuk
2
Jl.Raya Tlogomas No. 33 Kel.Tlogomas Lowokwaru Kota Malang
UC 1000
Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
13
Snack Parfum Sabun mandi cair Shampoo Sabun cuci Pewangi cucian Sabun cuci piring Pembersih lantai cair Tisu Kapas Pembalut Obat nyamuk
3
Jl.MT. Haryono No.210 A Kec.Lowokwaru Kota Malang
Yakult Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan
9
Kopi Sachet Sikat gigi Susu bubuk Susu kaleng Pulpy orange
Tabel 1
Jenis Produk yang Tidak Dilengkapi Dengan Label Informasi Harga
Di Indomaret
102
Air mineral label informasi harga. Krupuk Rokok
4
Jl.Letjend.Sutoyo Selatan 4646 A Kec.Lowokwaru Kota Malang
Buavita
Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
11
Snack kacang The botol Air mineral Minuman bersoda Mizone Susu ultra UC 1000 Meises Roti Mr.Bread Sandal jepit
5
MT. Haryono II No.97 Ketawang Gede Kec.Lowokwaru Kota Malang
Pulpy orange Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
8
Susu beruang Tango wafer Snack kuaci Sabun cuci pakaian Sabun mandi Sikat gigi Shampoo
6
Jl.Gajayana No.571 Kel.Dinoyo Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sari roti Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
9
Roti tawar Susu beruang Jelly Gula merah Merica bubuk Deterjen Tissue Pasta gigi sensodyne
7
Jl.Soekarno Hatta Kav. A - Jatimulyo Kec.Lowokwaru Kota Malang
Snack sponge Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
8
Air mineral Mie instant Sambal sachet Kecap sachet Bubur bayi Big Cola 3,1 L Nutri sari sachet
8
Jl.Kalpataru No.F19Q - Kel.Jatimulyo Kec.Lowokwaru
Air mineral Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan
6 Fresh tea Pocari sweat Snack
103
Kota Malang
Kopi Sachet belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
The celup
9
Jl.Cengkeh Kav.1-3 RT. 02 RW 12. - Tulusrejo Kec.Lowokwaru Kota Malang
Air mineral Tugas tersebut menjadi pekerjaan tim yang bekerja di shift sebelumnya, dan belum sempat mengganti perbaruan label informasi harga.
6
Kopi bubuk Biskuit Wafer Snack kripik Koktail buah cup
Berikut ini adalah beberapa hasil dokumentasi sebagai bukti dari data yang
telah penulis tampilkan dalam tabel di atas, sebagai berikut :
Gambar 4 Indomaret : Jl.Raya Tlogomas No. 17 Kel.Tlogomas
Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
.
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
104
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
Gambar 5 Indomaret : Jl.Raya Tlogomas No. 33 Kel.Tlogomas
Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
Gambar 6 Indomaret : Jl.MT. Haryono No.210 A
Kec.Lowokwaru Kota Malang
105
Gambar 7 Indomaret : Jl.Letjend.Sutoyo Selatan 4646 A
Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
Gambar 8 Indomaret : MT Haryono II No.97 Ketawang Gede
Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
106
Gambar 9 Indomaret : Jl.Gajayana No.571 Kel.Dinoyo
Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
Gambar 10 Indomaret : Jl.Soekarno Hatta Kav. A - Jatimulyo
Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
107
Gambar 11 Indomaret: Jl.Kalpataru No.F19Q - Kel.Jatimulyo
Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
Gambar 12 Jl.Cengkeh Kav.1-3 RT. 02 RW 12. - Tulusrejo
Kec.Lowokwaru Kota Malang
Sumber Data : Indomaret diolah, 2017.
108
Data hasil observasi sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel 1 dan foto
(Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6, Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9, Gambar 10,
Gambar 11, dan Gambar 12) dokumentasi di atas adalah bukti konkrit bahwa
telah ditemukan beberapa Indomaret yang tidak mencantumkan informasi harga
atas produk yang mereka jual. Setidaknya telah terkumpul 78 (tujuh puluh
delapan) bukti otentik dengan variasi produk yang beragam di masing-masing
toko Indomaret.
Data tersebut menunjukkan fakta adanya produk yang tidak disertai informasi
harga bagi konsumen di rak, kondisi ini tersebar di 9 (sembilan) Indomaret yang
dijadikan sampel. Yang berarti bahwa keseluruhan Indomaret dari 100% sampel
melakukan pelanggaran yang sama atas ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK.
Berdasarkan apa yang telah penulis jabarkan dalam analisa data tersebut di
atas, maka sudah cukup jelas bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan Pasal
10 huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kalimat
lengkapnya adalah :
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.
Pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK tersebut juga berarti telah
melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 sebagai salah
satu aturan pelaksana UUPK, sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/ atau jasa bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan/ atau tarif jasa yang dicantumkan.
109
Selanjutnya, pelanggaran tersebut juga memiliki implikasi yang sama
terhadap pelanggaran atas aturan pelakasana UUPK dalam ketentuan Pasal 23
Permen Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
menjelaskan bahwa “Toko modern wajib mencantumkan harga barang secara
jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.
Mengenai penggunaan istilah “toko modern” sebagaimana disebutkan
dalam teks Pasal 23 Permen Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 telah mempertegas
bagaimana posisi Indomaret atas keterikatannya dengan aturan-aturan hukum
sebagaimana telah penulis jabarkan di atas. Indomaret yang merupakan badan
usaha yang berbadan hukum yang berbentuk Minimarket sudah barang tentu
terkategorisasi sebagai toko modern. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam
Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Perpres ini menyebutkan
dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 bahwa toko modern adalah “toko dengan sistem
pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang
berbentuk Perkulakan”. Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1)
huruf c yang menyebutkan bahwa:
Yang dimaksud dengan “toko swalayan” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dasar hukum yang lain ialah Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor: 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman
110
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
memberikan definisi mengenai toko modern sebagai berikut:
Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
Aturan hukum yang lebih khusus lagi adalah sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa:
Badan Usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan atau badan usaha milik Negara/ daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma, atau CV. Dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang bahwa Indomaret sebagai
badan usaha yang berbentuk Minimarket adalah termasuk dalam kategori toko
modern, dengan demikian Indomaret wajib tunduk terhadap ketentuan Pasal 10
huruf a UUPK jo. Pasal 7 ayat (1) Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 jo. Pasal 23
Permen Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013.
Berdasarkan sampel yang telah didokumentasikan menunjukkan bahwa
100% sampel (seluruh sampel) yakni 9 (sembilan) Indomaret tersebut telah
melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 10 huruf a UUPK jo. Pasal 7 ayat (1)
Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 mengenai tidak dicantumkannya informasi harga
atas produk yang dijual kepada konsumen. Bukti-bukti yang mengarah kepada bentuk
pelanggaran ini setidaknya ada 78 (tuhuh puluh delapan) bukti berupa dokumentasi
foto sebagaimana telah dipaparkan di bagian sebelumnya.
Sebagai konsekuensi atas pelanggaran ketentuan-ketentuan perundang-
undangan sebagaimana telah dijabarkan oleh penulis, maka bentuk
111
pertanggungjawaban hukum yang wajib dipenuhi oleh Indomaret yang terbukti
melanggar ketentuan-ketentuan tersebut ialah sebagaimana telah diatur dalam
ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yang berbunyi:
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sementara itu, dalam konteks apabila konsumen merasa dirugikan dan tertipu
akibat informasi harga yang menyesatkan khususnya dalam hal info harga di rak
berbeda dengan yang ada di kasir, maka secara hukum harga yang harus dibayar oleh
konsumen adalah yang nominalnya lebih rendah. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 ayat (2) Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 sebagai salah satu aturan pelaksana
UUPK, sebagai berikut: “Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau
tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat
pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah”.
Semua konsekuensi hukum tersebut berkaitan erat dengan perlindungan
konsumen, yakni apakah konsumen tersebut secara nyata dan konkrit dirugikan
ataukah tidak. Penulis melalui penelitiannya telah mengumpulkan data dari para
konsumen Indomaret yang dipilih secara acak menggunakan metode random
sampling di beberapa lokasi yang berbeda. Dari 50 (lima puluh) responden yang
menjadi sasaran angket, 80% responden merasa dirugikan atas tidak adanya
transparansi informasi harga produk yang mereka beli di Indomaret, baik dalam
bentuk tidak dicantumkannya harga di rak, maupun ketika harga di rak berbeda
112
dengan di kasir. Sementara 20% responden menyatakan tidak keberatan dan tidak
merasa dirugikan atas praktik tersebut.
Penulis berpendapat, bahwa pada prinsipnya terlepas apakah konsumen secara
sadar merasa dirugikan ataukah tidak, bentuk pelanggaran hukum yang telah
dilakukan oleh Indomaret dalam analisa pembahasan sebagaimana yang telah penulis
jelaskan tetaplah merupakan pelanggaran hukum yang mengikat bagi setiap toko
modern, termasuk Indomaret. Bahkan sanksi yang berlaku bagi pelanggar ketentuan
tersebut sudah sangat jelas, yakni pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 2 miliar. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal
62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran sebagaimana telah penulis jelaskan di
atas secara objektif telah terjadi, namun dalam praktik di lapangan untuk wilayah
Kota Malang khususnya Kecamatan Lowokwaru, belum pernah dijumpai adanya
proses penegakan hukum secara konkrit atas pelanggaran ketentuan Pasal 10
huruf a UUPK. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya ialah tingkat
kesadaran dan pengetahuan hukum konsumen yang masih rendah atas hal
tersebut, sehingga praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan oleh toko modern
di Kota Malang khususnya Indomaret di area Kec. Lowokwaru tidak dilaporkan
oleh konsumen yang mengalami hal tersebut.
Proses penindakan baik non litigasi (kekeluargaan) maupun litigasi (melalui
jalur hukum) atas pelanggaran Pasal 10 huruf a UUPK memang harus diawali dari
konsumen yang memang merasa dirugikan yakni dengan melakukan pengaduan
113
dan/ atau gugatan. Hal ini senada dengan penjelasan Kepala Seksi Tertib Niaga
Dinas Perdagangan Kota Malang Luh Putu Wilantari, SH, M.Hum :
Sejauh ini belum ada laporan dari konsumen terkait kasus pelanggaran atas hak informasi harga produk sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 huruf a UUPK. Prinsip kerja kita dalam kasus ini adalah harus didasari adanya aduan dari konsumen sebagai pihak yang merasa dirugikan. Selama melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan sidak ke pelaku usaha termasuk toko modern, kebetulan sejauh ini belum kami temui adanya kasus pelanggaran yang dimaksud. Kalaupun ada, itu hanya 1 atau dua saja, dan langsung kami tegur agar pihak yang bersangkutan memperbaiki. Ini sebagai langkah preventif sebelum merugikan konsumen lebih jauh lagi.83 Pernyataan yang serupa juga dipaparkan oleh Ketua YLK Malang Soemito,
SA bahwa:
Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur atas harga produk adalah hak istimewa setiap konsumen. Namun, apabila konsumen tidak memahami haknya maka ketika yang bersangkutan tidak mendapatkan informasi tersebut ia akan cenderung diam, dan tidak ada upaya untuk komplain atau mengadukan ke pihak yang berwenang. Sejauh ini belum ada pengaduan dari konsumen terkait hal tersebut. Atas dasar hal itu, kami dari YLK Malang tentu tidak dapat berbuat banyak, karena untuk melakukan tindakan secara hukum atas pelanggaran Pasal 10 UUPK harus didasari adanya pengaduan dari konsumen sehingga YLK Malang dapat memberikan advokasi dan langkah-langkah lebih lanjut.84 Sebagaimana penjelasan dua narasumber tersebut di atas, penulis
berpandangan bahwa masalah mendasar tidak optimalnya penerapan Pasal 10
huruf a UUPK adalah kesadaran konsumen dan upaya konsumen dalam
memperoleh hak atas informasi harga termaksud. Hal ini juga bisa berakar dari
pengetahuan konsumen yang memang tidak mengetahui hak-haknya dan upaya
apa yang bisa ditempuh untuk memperjuangkan hak tersebut ketika dilanggar,
83 Wawancara bersama Kepala Seksi Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Malang Luh
Putu Wilantari, 21 April 2017. 84 Wawancara bersama Ketua YLK Malang Soemito, SA , 27 Maret 2017.
114
konsumen haruslah cerdas, jeli, concern, dan mandiri. Sebagaimana dipaparkan
oleh Luh Putu Wilantri bahwa:
Pada prinsipnya konsumen harus jeli , harus concern dan mandiri, jangan mudah percaya dengan harga yang tampil di etalase, harus dicek dengan seksama ketika melakukan pembayaran di kasir. Bahkan, apabila ia merasa dirugikan atas tidak dicantumkannya informasi harga di rak atas produk yang mereka beli khususnya produk yang dijual di toko modern seperti Minimarket, maka sebaiknya konsumen melaporkan itu agar bisa segera ditertibkan dan ditindaklanjuti demi terjaminnya iklim usaha yang mengedepankan perlindungan konsumen. Berdasarkan pengalaman pribadi, pernah sekali waktu ketika berbelanja dijumpai adanya sebuah produk yang harga di rak berbeda dengan yang ada di kasir, sekalipun selisihnya cuma 500 rupiah untuk 1 produk, tapi konsumen kan terus berdatangan, dan kerugian konsumen secara akumulatif tentu bisa menjadi besar nominalnya. Sedangkan alasan pihak toko ketika ditegur adalah lupa dan tidak sempat mengganti perubahan harga atas produk tersebut. Ini adalah alasan yang klasik, yang tetap tidak bisa dibenarkan. Pihak pengelola harus memperbaiki managemen gerainya tak terkecuali mengenai sistem perubahan harga dan penyesuaiannya dengan list harga di tiap produk yang dijual di rak. Sekali lagi konsumen harus cerdas, concern, dan mandiri.85 Penerapan Pasal 10 huruf a UUPK yang masih belum sepenuhnya berjalan
dengan maksimal sudah barang tentu berhubungan dengan efektivitas hukum itu
sendiri. Efektivitas yang memiliki hubungan dengan keberhasilan suatu usaha,
tindakan. Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II, bahwa efektivitas memiliki
makna berhasil guna. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat
diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan
pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan
optimal dan efisien atau tepat sasaran.86
Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf
sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan
85 Wawancara bersama Kepala Seksi Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Malang Luh Putu Wilantari, 21 April 2017.
86 La Midjan dan Azhar Susanto. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka. Hal.352.
115
efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai
sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga
menjadi perilaku hukum.87
Bertolak pada pemaparan data yang telah disajikan di atas, yang kemudian
dikorelasikan dengan pengertian efektivitas hukum yang telah penulis kutip, dapat
diketahui bahwa pada prinsipnya ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK sebagai salah
satu aturan hukum belum dapat berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya
mampu membimbing atau merubah perilaku masyarakat menjadi perilaku hukum.
Perliku hukum di sini mengandung pengertian sebagai perilaku yang sesuai
dengan ketentuan hukum, perilaku yang senantiasa selaras dengan koridor hukum.
Data yang telah penulis paparkan menunjukkan bahwa sekalipun hukum
telah ditulis dengan terang dan bahkan mengandung sanksi yang tegas atas
palanggaran terhadapnya, namun perilaku masyarakat baik konsumen maupun
pelaku usaha (Indomaret) belum dapat secara masif dapat dipengaruhi untuk
berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni dalam penerapan
ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK. Baik pelaku usaha (Indomaret) maupun
konsumen adalah bagian dari masyarakat yang berkewajiban mematuhi ketentuan
hukum yang berlaku terlebih lagi karena Indonesia adalah negara hukum.
Sebagaimana doktrin yang disampaikan oleh Anthoni Allot yang bahwa
“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat
mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan
87 Soerjono Soekanto. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV.
Ramadja Karya. Hal. 194.
116
kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang
dapat diwujudkan”.88
Adanya pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK berarti perilaku
masyarakat belum sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, di samping itu dapat
pula kita simpulkan bahwa apa yang dirancang dalam ketentuan Pasal 10 huruf a
UUPK yang mengandung spirit untuk melindungi hak konsumen dalam hal
mendapatkan informasi harga atas produk yang hendak mereka beli belum
terwujud. Berdasarkan doktrin yang disampaikan oleh Anthoni Allot di atas, maka
ukuran efektivitas hukum dalam penerapan Pasal 10 huruf a UUPK belum
terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan dalam doktrin tersebut, bahwa ukuran
efektivitas hukum salah satunya ialah ketika hukum tersebut dapat membuat apa
yang dirancang dapat diwujudkan.
Tidak efektifnya penerapan ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK tentu bukan
tanpa sebab. Dalam rangka membedah faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak
efektifnya penerapan hukum tersebut, penulis akan mengacu pada teori yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor yang
mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.89
88 Dalam Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum. Jakarta. Rajawali Press. Hal.303.
89 Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal.8.
117
Faktor yang pertama, yakni mengenai “hukumnya sendiri”, hal ini mengarah
kepada sejauh mana substansi dari ketentuan aturan perundangan-undangan yang
telah dirancang dan ditetapkan. Dalam konteks ini berarti mengenai substansi dari
ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut
oleh Soerjono Soekanto bahwa dalam aspek ini ukuran efektivitas hukum di
dalam elemen “aturan hukum (undang-undang)” disebutkan bahwa aturan hukum
tersebut haruslah tersusun secara sistematis, sinkron secara heirarki dan secara
horizontal tidak ada pertentangan90.
Dalam konteks ini penulis berpendapat bahwa secara substantif ketentuan
Pasal 10 huruf a UUPK tersebut sudah tersusun secara sistematis karena aturan
hukum ini juga didetailkan dengan aturan pelaksana yang lebih khusus yang
memuat pendetailan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Hal ini
sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permen No.35/M-
Dag/Per/7/2013 sebagai salah satu aturan pelaksana UUPK, yang menegaskan bahwa
“Pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/ atau jasa
bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan/ atau tarif jasa yang
dicantumkan”.
Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga telah sinkron dengan Pasal
23 Permen Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang
menyebutkan bahwa “Toko modern wajib mencantumkan harga barang secara
jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.
90 Soerjono Soekanto. 1983. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta. Hal. 80.
118
Untuk memperjelas analisa dalam konteks substansi hukum (legal
substance) ini, kita dapat merujuk pada doktrin yang dijelaskan dalam teori C. G.
Howard & R. S. Mummers dalam Law: Its Nature and Limit sebagaimana dikutip
dalam karya Achmad Ali yang menyebutkan bahwa “kejelasan rumusan dari
subtansi aturan hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas
hukum, karena substansi yang jelas dari aturan hukum dapat menunjang proses
pemahaman dari target diberlakukannya aturan hukum tersebut91. Berkenaan
dengan kejelasan substansi ini, maka beberapa aturan pelaksana sebagaimana
telah penulis sebutkan sebelumnya ialah merupakan salah satu bentuk penegasan
untuk memperjelas ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK, baik yang tertuan dalam
Pasal 7 ayat (1) Permen No.35/M-Dag/Per/7/2013 maupun dalam Pasal 23 Permen
Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013.
Substansi hukum yang jelas akan meminimalisir terjadinya multi tafsir
sehingga aturan hukum tersebut tidak kabur. Disamping itu, hal ini juga akan
menjadikan aturan hukum tersebut konsisten. Substansi hukum yang jelas dan
tidak kabur serta konsisten akan menunjang efektivitas hukum ketika harus
dijalankan oleh masyarakat92. Unsur di dalam Pasal 10 huruf a UUPK yang
berpotensi multi tafsir ialah mengenai objek hukum yang menjadi sasaran
ketentuan hukum tersebut. Apakah ketentuan ini berlaku bagi setiap pelaku usaha
ataukah hanya pelaku usaha pada level tertentu saja.
91 Dalam Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta. Hal.376-378. 92 Muhammad Joni, Efektivitas Penerapan Hukum, http://www.advokatmuhammad
joni.com, diakses tanggal 21 Juni 2017.
119
Mengenai hal ini telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 23 Permen
Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013, yakni bahwa larangan tersebut berlaku bagi
pelaku usaha toko modern. Sedangkan penjelasan mengenai toko modern telah
dijabarkan dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Perpres ini
menyebutkan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 bahwa toko modern adalah “toko
dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran
yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”. Hal yang senada juga termuat dalam
Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang menyebutkan bahwa
“Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai
jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement
store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan”.
Disamping itu, dari segi redaksi kalimatnya, ketentuan Pasal 10 huruf a
UUPK tersebut telah menggunakan redaksi yang bersifat “melarang (prohibitur)”.
Sebagaimana teori C. G. Howard & R. S. Mummers93, bahwa apabila hukum yang
tersebut berupa perundang-undangan, maka seyogianya aturannya bersifat melarang
bukan mengharuskan, sebab hukum bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah
dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan. Yang mana dalam
ketentuan tersebut kalimat yang larangan tercermin dari penggunaan kata
93 Achmad Ali, Loc.cit.
120
“dilarang”, dapat dilihat dalam kalimat lengkapnya bahwa “Pelaku usaha dalam
menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak
benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”.
Unsur substansi hukum lainnya ialah ada tidaknya sanksi bagi para
pelanggarnya. Masih menurut teori C. G. Howard & R. S. Mummers94, bahwa
keberadaan sanksi yang sepadan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar
merupakan salah satu syarat terwujudnya efektivitas hukum. Pelanggaran atas
Pasal 10 huruf a UUPK tersebut telah memiliki ketentuan mengenai sanksi yang
jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang berbunyi:
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Berdasarkan analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara substantif
(legal substance), ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK telah memiliki syarat untuk
dapat diterapkan secara efektif. Namun, berkaca dari kondisi objektif dimana
dalam kenyataannya aturan hukum tersebut belum dapat berjalan dengan efektif di
lapangan, maka kita perlu menggali kemungkinan penyebabnya dari faktor lain di
luar substansi hukumnya.
Faktor yang kedua yakni faktor penegak hukum. Faktor ini berkenaan
dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam
konteks ini, penulis berpendapat bahwa aspek yang lebih menonjol untuk digali
94 Achmad Ali, Loc.cit.
121
lebih dalam ialah pihak-pihak yang bertugas menerapkan hukum, dalam hal ini
lebih ditujukan kepada pemerintah dan jajaran aparatur penegak hukum beserta
jajarannya yang memang memiliki tanggungjawab dan berkompeten dalam hal
mengawal dan memastikan agar hukum perlindungan konsumen khususnya
penerapan Pasal 10 huruf a UUPK dapat berjalan dengan efektif di tengah
masyarakat. Ada beberapa pihak yang secara struktural merupakan bagian dari
faktor ini, yakni Dinas Perdagangan Kota Malang dan YLK Malang.
Dalam konteks faktor penegak hukum ini, hal yang senada juga
diungkapkan oleh C. G. Howard & R. S. Mummers yang dikutip oleh Achmad Ali
yang menyebutkan bahwa:
Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesiolan tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan narasumber dari
Dinas Perdagangan Kota Malang, Luh Putu Wilantari menjelaskan bahwa dalam
setahun Bidang Perlindungan Konsumen (PK) Dinas Perdagangan Kota Malang
setidaknya melakukan sosialisasi mengenai aspek-aspek perlindungan konsumen
ke masyarakat baik dari kalangan konsumen maupun pelaku usaha sebanyak 2
(dua) sampai 4 (empat) kali dalam setahun. Sementara dalam hal melakukan
pemeriksaan kepada pelaku usaha sebagaimana dilakukan dalam operasi pasar dan
toko modern setidaknya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam hal
sosialisasi, Dinas Perdagangan Kota Malang mengundang perwakilan dari
122
masyarakat selaku konsumen dan perwakilan dari pelaku usaha baik produsen
maupun penjual secara terbuka dalam agenda seminar. Memang undangan ini
tidak melibatkan seluruh anggota masyarakat, mereka yang mampu menjadi duta
untuk saling membantu dalam mensosialisasikan hak dan kewajiban konsumen
dan pelaku usaha akan menjadi prioritas, sehingga dapat terjadi kolaborasi yang
saling mendukung antara masyarakat dan pemerintah. Mereka bisa berasal dari
mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, NGO/ LSM, organisasi kepemudaan,
dosen, perwakilan dari asosiasi pengusaha, dan perwakilan dari pelaku usaha.95
Demikian halnya dengan YLK Malang, kegiatan penyuluhan dalam bentuk
sosialisasi dan pengawasan berkala kepada pelaku usaha dilakukan bersama-sama
dengan program yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan Kota Malang.
Sebagaimana dipaparkan oleh Soemito dalam sesi wawancara bahwa kegiatan
pengawasan dan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen tetap menjadi
bagian yang tak terpisahkan dalam tugas pokok YLK Malang. Kegiatan ini
dilakukan bersama-sama dengan Dinas Perdagangan Kota Malang sebagai
lembaga struktural resmi dari pemerintah yang memang concern dan berkapasitas
melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan amanat undang-undang. YLK Malang
yang pada prinsipnya bertugas mendampingi dalam kegiatan advokasi konsumen
yang bersengketa dengan produsen atau pelaku usaha memang sudah semestinya
mensupport pemerintah dalam hal ini. Dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi
melalui seminar hingga pengawasan terutama pada momentum menjelang Idul
Fitri dan Tahun Baru, YLK Malang senantiasa terlibat aktif untuk turut serta
95 Wawancara bersama Kepala Seksi Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Malang Luh
Putu Wilantari, 21 April 2017.
123
dalam kegiatan tersebut. Selebihnya, YLK Malang akan mengadvokasi konsumen
yang mengajukan aduan ketika terjadi perselisihan dengan pelaku usaha, dan
dalam hal ini proses penyelesaiannya akan berkolaborasi dengan BPSK.96
Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dua
lembaga yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yakni Dinas Perdagangan
Kota Malang dan YLK Malang telah menjalankan tugas dan fungsinya. Kegiatan
sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan 2 (dua) hingga 4 (empat) kali dalam
setahun mungkin perlu ditingkatkan dan perlu diperluas jangkauannya dengan
melibatkan masyarakat secara lebih banyak lagi. Sekaligus menekankan kepada
masyarakat untuk pro-aktif menjadi duta dalam memasifkan kesadaran hukum
terkait perlindungan konsumen.
Di samping itu, khususnya dalam hal pengawasan, alangkah baiknya jika
operasi pasar dilakukan lebih sering lagi terutama di luar jadwal momentum besar
seperti menjelang hari raya Idul Fitri dan tahun baru. Hal ini penting, agar pelaku
usaha yang mungkin “nakal” dapat ditertibkan dan diberi efek jera karena
tertangkap tangan ketika melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku usaha
yang memang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK
tersebut harus ditindak dengan tegas dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
Pasal 62 ayat (1), yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, memang belum ada satupun
pelaku usaha (khususnya pemilik gerai Indomaret di Kota Malang) yang dikenakan
96 Wawancara bersama Ketua YLK Malang Soemito, SA , 27 Maret 2017.
124
sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK. Hal ini dikarenakan
tidak ada konsumen yang mengadukan hal tersebut, baik melalui Dinas
Perdagangan Kota Malang, YLK Malang, maupun BPSK.
Aktivitas sebagaimana dijelaskan dalam analisa di atas tentu berhubungan
dengan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sebagai
faktor yang ketiga, sarana pendukung memang memiliki porsi yang tidak dapat
dianggap remeh. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun
YLK Malang baik dalam hal sosialisasi maupun pengawasan tentu membutuhkan
sarana atau fasilitas pendukung yang memadai, khususnya dalam hal pendanaan.
Kendala umum yang dialami oleh dua lembaga tersebut memang lebih kepada
dana yang memang terbatas.
Sekalipun tidak disebutkan secara detail rincian pendanaan yang dimiliki
oleh Dinas Pedagangan dan YLK Malang, namun dalam wawancaranya kedua
lembaga tersebut menyebutkan bahwa dengan dana yang memang terbatas dan
harus dialokasikan untuk meng-cover tugas dan fungsi yang lain, maka upaya
yang dapat dilakukan adalah menjalankan dan mengelola dana tersebut seoptimal
mungkin sehingga seluruh pos anggaran dapat terjalankan dengan seimbang. Dana
yang minim, terutama bagi YLK Malang, tentu akan menjadi kendala mobilitas
kinerja secara operasional.
Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam konteks ini ada beberapa
elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
125
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.97
Sebagaimana telah dijabarkan dalam analisa pada bagian sebelumnya,
bahwa pada prinsipnya tidak ada masalah dalam hal substansi hukum, yang
artinya baha aturan hukum mengenai informasi harga produk sebgaimana
tercantum dalam Pasal 10 huruf a UUPK tersebut dapat dikatakan sebagai aturan
hukum yang baik. Di samping itu juga telah dibentuk beberapa infrastruktur untuk
menjamin pelaksanaannya sesuai dengan tujuan aturan hukum tersebut, mulai dari
Dinas Perdagangan Kota Malang khususnya Bidang Perlindungan Konsumen,
YLK Malang, termasuk keberadaan BPSK yang berfungsi menerima dan
mengadvokasi aduan dari konsumen. Dalam konteks ini, penulis berpendapat
bahwa faktor masyarakat yang menjadi kendala tidak dapat terwujudnya
efektivitas hukum atas ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK tersebut ialah kesadaran
masyarakat yang masih sangat rendah akan hukum itu sendiri.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto
mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu98:
a. Pengetauhuan tentang hukum; b. Pengetahuan tentang isi hukum; c. Sikap hukum; d. Pola Perilaku hukum.
Sebagaimana telah penulis singgung sebelumnya, bahwa unsur delik atas
pelanggaran Pasal 10 huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK adalah delik aduan.
97 Ibid. 98 Soerjono Soekanto. 1988. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV.
Ramadja Karya. Hal. 80.
126
Yang artinya, apabila konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam kasus
aquo tidak mengajukan aduan, maka pelanggaran atas ketentuan pasal terkait
tidak dapat diproses secara hukum berdasarkan ketentuan sanksi dalam Pasal 62
ayat (1) UUPK. Di sini, posisi konsumen sebagai bagian dari masyarakat menjadi
sangat penting dalam menjamin efektivitas hukum tersebut.
Apabila konsumen tidak tahu menahu mengenai haknya atas informasi
harga sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK dan
aturan pelaksananya, sudah barang tentu konsumen tidak akan memiliki bekal
pengetahuan untuk memperkarakannya secara hukum. Dan bahkan bisa saja
mereka tidak menganggap bahwa hal tersebut melanggar hukum, dan justru
membiarkan aktivitas itu berjalan begitu saja sebagai hal yang lumrah.
Berdasarkan hasil poling yang dilakukan oleh penulis melalui kuisioner
yang disebar kepada konsumen Indomaret di Area Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang secara random, setidaknya dari 50 (lima puluh) responden yang menjadi
sasaran angket, 80% responden merasa dirugikan atas tidak adanya transparansi
informasi harga produk yang mereka beli di Indomaret, baik dalam bentuk tidak
dicantumkannya harga di rak, maupun ketika harga di rak berbeda dengan di
kasir. sementara 20% menyatakan tidak keberatan dan tidak dirugikan atas praktik
tersebut.
Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebagai konsumen bahkan
masih memiliki kesadaran hukum yang rendah untuk menunjang efektivitas
penerapan Pasal 10 huruf a UUPK tersebut. Sekalipun ada setidaknya 80% dari
total responden yang merasa dirugikan aktivitas pelaku usaha yang melanggar
127
ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK, namun tidak semua dari mereka paham atas
ketentuan hukumnya, dan tidak semua dari mereka mengetahui upaya hukum
yang harus dilakukan. Dari hasil kuisioner tersebut, hanya 17% responden yang
mengetahui jalur penyelesaian sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, dari segi konsumen pengetahuan dan kesadaran hukum
konsumen yang masih sangat rendah menjadi kendala yang cukup signifikan
dalam menghambat efektivitas penerapan Pasal 10 huruf a UUPK.
Disamping faktor konsumen, faktor pelaku usaha termasuk karyawan yang
bekerja di setiap gerai Indomaret juga menjadi kendala yang signifikan.
Kesadaran untuk patuh terhadap hukum yang berlaku yang masih sangat rendah
ditunjukkan dengan masifnya pelanggaran atas ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK.
Praktik pelanggaran tersebut setidaknya terjadi di 9 (sembilan) lokasi Indomaret
yang berbeda yang tersebar di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
Beberapa karyawan yang berhasil diwawancarai penulis mengungkapkan
bahwa faktor teknis perubahan update harga dari pusat datang sewaktu-waktu dan
tidak sempat mengganti informasi harga di rak untuk disesuaikan dengan server di
kasir. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Rifan Firmansyah salah
seorang pegawai Indomaret yang berposisi sebagai Marcandiser menjelaskan bahwa:
Update harga dari pusat dijalankan ketika masuk shift malam, tepatnya pada saat pergantian hari. Sistem protmast atau penyesuaian terbaru info harga produk tersebut menjadi tanggungjawab tim yang jaga pada shift tersebut. Adakalanya, karena tim yang bertugas di shift tersebut tidak sempat merubah harga, maka ketika pergantian shift hal itu diserahkan untuk dibantu diselesaikan oleh tim shift pagi. Namun, adakalanya hal ini tidak berjalan maksimal. Kami selaku pegawai dilarang untuk berdebat mengenai harga dengan pelanggan, jadi apabila harga di rak berbeda dengan yang ada
128
di kasir karena belum ter-update maka harga yang akan diberlakukan adalah yang termurah.99 Berdasarkan keterangan dalam hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui
bahwa kecenderungan kesalahan ada pada pihak pegawai Indomaret yang tidak
meng-update harga tepat pada waktunya. Konteks ini hanya berlaku apabila
kasusnya ialah ketika harga di rak berbeda dengan di kasir. Dan dalam kasus
tersebut memang harga yang akan digunakan adalah harga yang terendah/ termurah.
Sementara itu, dalam praktik yang dijumpai penulis berdasarkan observasi
di lapangan justru lebih parah, karena mayoritas data tersebut menunjukkan
bahwa masih banyak produk di rak yang justru tidak dilengkapi dengan informasi
harga. Apabila masalah utamanya adalah kendala teknis update harga secara
berkala, maka seharusnya semua produk tercantum informasi harga yang jelas,
dan seharusnya masalahnya lebih kepada kesesuaiannya dengan harga di kasir.
Kenyataan yang menunjukkan masih banyaknya produk yang tidak disertai
informasi harga di rak tentu tidak relevan dengan alasan kendala teknis update
harga sebagaimana disebutkan diawal.
Kesadaran untuk patuh terhadap hukum dari pihak pelaku usaha termasuk
karyawan tersebut tentu akan merugikan konsumen, karena informasi harga
produk adalah hak istimewa yang dimiliki konsumen dan dilindungi oleh undang-
undang. Bahkan kendala teknis update harga seharusnya tidak menjadi alasan
untuk membenarkan tindak pelanggaran hukum tersebut. Hal ini juga bukan serta-
merta kesalahan murni karyawan, penulis berpendapat bahwa hal ini sudah terjadi
secara sistemik sedangkan pemilik usaha yang mengetahui tindakan yang salah ini
99 Wawancara bersama pegawai indomaret Rifan Firmansyah , 31 Maret 2017.
129
justru membiarkannya karena memang bisa mendatangkan keuntungan lebih bagi
mereka. Terlebih ketika isu yang serupa mencuat dalam pemberitaan nasional
melalui medsos dan internet, tentu pemilik gerai Indomaret juga mengetahui hal
ini. Dan seharusnya mereka memperbaiki sistem ini dengan segera dan seefektif
mungkin, terlebih Indomaret adalah perusahaan yang besar dengan jangkauan
pasar yang luas di Indonesia.
Yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Hal ini berkaitan erat dengan
kebiasaan masyarakat baik dari kalangan konsumen maupun pelaku usaha.
Budaya tidak patuh hukum, budaya melek hukum, budaya kritis, menjadi unsur
dalam faktor kebudayaan atas efektivitas hukum, dalam hal ini penerapan Pasal 10
huruf a UUPK.
Dari penjelasan sebagaimana dipaparkan pada alinea sebelumnya, bahwa
masyarakat memiliki kecenderungan meremehkan hal yang mereka pandang
memiliki tingkat kerugian materiil yang relatif kecil. Dalam konteks penegakan
hukum yang efektif, besar kecilnya tingkat kerugian tidak akan menggugurkan
pertanggungjawaban hukum ketika ada masyarakat yang melanggar ketentuan
hukum yang berlaku. Tidak peduli apakah kerugiannya hanya sebesar 50 atau 100
rupiah, apabila hal tersebut melanggar ketentuan hukum, maka secara tegas
hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini berlaku baik
bagi konsumen maupun pelaku usaha, karena keduanya adalah merupakan bagian
dari masyarakat yang memang sudah semestinya tunduk dan patuh terhadap
hukum yang berlaku di dalam masayarakat itu sendiri.
130
Dalam konteks faktor kebudayaan masyarakat, adanya kecenderungan
konsumen yang acuh atas bentuk-bentuk pelanggaran hak mereka, termasuk dalam
aspek hak memperoleh informasi atas harga produk secara benar, jelas, dan jujur
merupakan kendala yang tidak mudah untuk diatasi dengan cepat. Hal ini bisa
bersumber dari ketidak-tahuan konsumen, bisa juga karena tahu tapi merasa hal
tersebut tidak cukup merugikan dirinya secara signifikan. Budaya berfikir yang
demikian tentu akan menghambat proses penegakan hukum dalam kaitannya dengan
ketaatan terhadap aturan hukum tak terkecuali penerapan Pasal 10 huruf a UUPK.
Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh H.C Kelmen bahwa ketaatan
hukum terdiri dari tiga jenis sesuai dengan kualitasnya, yaitu100:
1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengn nili-nilai intrisik yang dianutnya.
Friedman101, bahwa faktor budaya hukum adalah bagaimana sikap
masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat
untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka
masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau
mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat
utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.
100 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta. Yarsif
watampone. Hal.193. 101 Dalam Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1982. Sosiologi Hukum dalam
Masyarakat. Jakarta. Rajawali. Hal.13.
131
Penulis berpendapat bahwa dalam konteks faktor budaya, yang harus dilakukan
adalah melakukan counter hegemony atas budaya masyarakat yang yang masih acuh
dan tidak sadar hukum termasuk budaya tidak taat hukum. Caranya ialah dengan
melakukan penyadaran secara masif dan proses penegakan hukum yang tegas dari
para aparatur penegak hukum. Tanpa hal itu, maka budaya yang sadar dan patuh
hukum akan sulit tercapai. Artinya bahwa yang perlu ditekankan di sini ialah adanya
pola kebudayaan yang disiplin dan taat hukum, baik melalui cara memaksa dengan
adanya sanksi, moral, maupun nilai filosofis. Dalam hal ini dukungan masyarakat
secara luas harus benar-benar dimasifkan, dan pemerintah termasuk aparatur penegak
hukum harus dapat bekerja sama dengan sabaik-baiknya dengan masyarakat guna
menjamin efektivitas hukum perlindungan konsumen, khususnya penerapan Pasal 10
huruf a UUPK.
Berdasarkan analisa yang telah penulis jabarkan dalam pembahasan pada
sub bab ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerapan Pasal 10 huruf
a UUPK masih sangat rendah, atau konkritnya belum sepenuhnya berjalan.
Beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Pasal 10 huruf a
UUPK adalah faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.
C. Upaya Yang Ditempuh Konsumen Ketika Dirugikan Karena Ketidak Jelasan
Informasi Harga Produk di Indomaret Kota Malang
Hak adalah sesuatu yang kadang kala tidak senantiasa datang begitu saja
kepada kita, ada kalanya hak itu harus diperjuangkan dan diupayakan agar dapat
terpenuhi. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, setiap konsumen
juga harus mengetahui bagaimana cara memperjuangkan haknya ketika dilanggar.
132
Berkenaan dengan hak atas informasi harga produk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a UUPK, pelanggaran atas ketentuan dalam pasal tersebut
sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK memiliki dua segi yakni
pemidanaan dan denda.
Dalam konteks pemidanaan, delik yang terkandung di dalam perkara tersebut
ialah termasuk delik aduan, yang artinya bahwa proses hukum baru bisa berjalan
ketika pihak yang dirugikan melakukan pengaduan kepada pihak berwajib yang
berwenang. Di lain sisi, dikarenakan perkara pelanggaran atas hak konsumen tersebut
juga berkenaan dengan hukum privat maka konsumen juga bisa melakukan gugatan
perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita.
Upaya konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Pasal 10 huruf a jo. Pasal 62 ayat (1) UUPK adalah merupakan bentuk
upaya untuk mewujudkan efektivitas hukum atas ketentuan perundang-undangan
perlindungan konsumen. Keberadaan lembaga pelaksana (legal structure),
lembaga penegakan hukum (law enforcer), lembaga advokasi (legal advocacy)
merupakan beberapa faktor yang dapat menunjang efektif tidaknya sebuah hukum
di tengah masyarakat102, salah satunya hukum perlindungan konsumen khususnya
dalam konteks hak atas informasi harga produk.
Keberadaan stuktur dan lembaga-lembaga tersebut akan menjadi prasyarat
agar hukum tersebut dapat ditegakkan dengan efektif karena konsumen ditunjang
oleh sarana untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar. Yang artinya bahwa
ada kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses pelanggaran hak
102 Muhammad Joni, Efektivitas Penerapan Hukum, http://www.advokatmuhammad
joni.com, diakses tanggal 21 Juni 2017.
133
konsumen atas informasi harga produk. Hal ini sebagaimana teori C. G. Howard
& R. S. Mummers yang dikemukakan oleh Achmad Ali dalam bukunya yang
berjudul “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan”103 yang menyebutkan
bahwa salah satu syarat agar hukum dapat diterapkan dengan efektif ialah adanya
kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran
terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan
yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan konkret.
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa keberadaan
Dinas Perdagangan Kota Malang khususnya Bidang Perlindungan Konsumen, dan
YLK Malang sebagai lembaga non pemerintah yang concern dalam
mengadvokasi konsumen yang dilanggar haknya oleh pelaku usaha merupakan
salah satu bentuk lembaga sebagai sarana untuk mewujudkan efektivitas hukum
perlindungan konsumen, termasuk perlindungan hak atas informasi harga produk
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a UUPK.
Selain itu dua lembaga tersebut di atas, keberadaan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan bagian infrastruktur yang cukup
signifikan dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen. Dengan
adanya BPSK sebagai lembaga legal yang resmi dibentuk oleh pemerintah dalam
rangka menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, maka setiap
konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melaporkan
keluhannya ke BPSK untuk mendapatkan advokasi. Hal ini tak terkecuali bagi
103 Dalam Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta. Hal.376-378.
134
konsumen yang dilanggar haknya atas informasi harga produk sebagaimana telah
diatur dalam ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK dan seluruh aturan pelaksananya.
Untuk wilayah Kota Malang, BPSK Kota Malang beralamat di Perkantoran
Terpadu, Gedung A 3 Floor, JL. Mayjen Sungkono, Bumiayu, Kedungkandang,
Kota Malang, Jawa Timur 65135 Telepon:(0341) 491180. Luh Putu Wilantari
menjelaskan bahwa:
Di Bidang Perlindungan Konsumen (PK) Dinas Perdagangan Kota Malang ini kalau misal ada keluhan pengaduan dari konsumen dapat kita teruskan ke BPSK. Karena BPSK adalah badan yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan penangan secara khusus atas perkara sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Dinas perdagangan melalui Bidang PK tetap akan menampung setiap keluhan dan aduan dari masyarakat, dan kami secara kooperatif akan bekerja sama dengan BPSK untuk melakukan advokasi dan mengambil langkah-langkah penyelesaian sebaik mungkin.104 Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Soemito, SA dari YLK Malang: YLK Malang memang memiliki 3 (tiga) tugas pokok yakni: penyuluhan, advokasi, dan capacity building. Dalam hal advokasi, sekalipun pihak YLK Malang memiliki ranah tugas dalam hal avdvokasi, sejak dibentuknya BPSK oleh pemerintah, kami akan tetap menjalin kerja sama dengan BPSK. Jadi apabila ada pengaduan dari konsumen ke YLK Malang, maka YLK Malang akan menindaklanjuti hal aduan tersebut bersama BPSK. Sekarang sudah ada BPSK maka yang memiliki kapasitas lebih untuk menangani sengketa konsumen adalah BPSK karena BPSK adalah resmi di bawah pemerintah. Jadi alangkah lebih baiknya ditangani BPSK. Apabila ada konsumen yang mengadu karena merasa dirugikan, maka kami akan meneruskannya ke BPSK karena sekarang sudah ada lembaga khusus yang menangani sengketa konsumen yakni BPSK.105 Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam
UUPK No. 8 Tahun 1999 Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat
(1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa
konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar
104 Wawancara bersama Kepala Seksi Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Malang Luh Putu Wilantari, 21 April 2017.
105 Wawancara bersama Ketua YLK Malang Soemito, SA , 27 Maret 2017.
135
pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (Small Claim Court) yang
melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana
dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus
memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja ( Pasal 55), dan tanpa
ada penawaran banding yang dapat memperlama proses pelaksanaan keputusan
(Pasal 56 dan Pasal 58). Sederhana karena proses penyelesaiannya dapat
dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang
dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat ringan.
Keanggotaan BPSK terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen,dan
unsur pelaku usaha,yang masing-masing unsur diwakili oleh 3-5 orang, yang
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 49 ayat(3) dan ayat (5)UUPK ).
Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 52 UUPK
adadalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan
cara mediasi, arbitrase dan atau konsiliasi. Untuk menindaklanjuti ketentuan
undang-undang tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI telah
mengeluarkan SK No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen.
Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara
konsiliasi atau mediasi atau arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan
persetujuan para pihak yang bersangkutan dan bukan merupakan proses
penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 UUPK).
Prosedurnya cukup sederhana, konsumen yang bersengketa dengan pelaku
usaha bisa langsung datang ke BPSK dengan membawa permohonan penyelesaian
136
sengketa, mengisi form pengaduan dan juga berkas-berkas/ dokumen yang
mendukung pengaduannya. Pihak-pihak yang berpekara di BPSK tidak dikenai
biaya perkara alias gratis. Sementara biaya operasional BPSK ditanggung APBD.
Selain bebas biaya, prosedur pengaduan konsumen pun cukup mudah, yaitu
hanya membawa barang bukti atau bukti pembelian/pembayaran dan kartu
identitas (KTP). Formulir pengaduan disediakan di sekretariat BPSK. Pihak
BPSK lalu akan melakukan pemanggilan pada pihak-pihak yang bersengketa guna
dipertemukan dalam pra-sidang.
Melalui proses pra-sidang itu bisa ditentukan langkah selanjutnya apakah
konsumen dan pelaku usaha masih bisa didamaikan atau harus menempuh
langkah-langkah penyelesaian yang telah ditetapkan antara lain dengan konsiliasi,
mediasi, atau arbitrase.
Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang
dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang
bersengketa, yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Hal ini sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 6 SK No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Putusan yang dikeluarkan BPSK dapat berupa
perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan dikabulkan.
1. Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK
a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan pilihan
sukarela para pihak yang bersengketa.
Bilamana para pihak telah sepakat memilih BPSK sebagai tempat
penyelesaian sengketa, maka para pihak untuk kedua kalinya harus sepakat
137
untuk memilih salah satu dari cara penyelasaian sengketa yang berlaku di
BPSK, yakni dengan cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase.
b. Bukan bejenjang
Jika konsumen dan pelaku usaha telah sepakat memilih cara penyelesaian
sengketa dengan cara konsiliasi dan ternyata tidak terdapat penyelesaian,
maka sengketa tidak dapat diajukan melalui jalur mediasi maupun arbitrase.
c. Penyelesaian oleh Para Pihak
Bila para pihak telah sepakat memilih cara penyelesaian secara konsiliasi
atau mediasi, maka penyelesaian sepenuhnya berada di tangan para pihak
baik mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi secara pembayaran tunai atau
cicilan. Majelis BPSK hanya bersifat fasilitator yang wajib memberikan
masukan, saran, dan menerangkan isi Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.
d. Penyelesaian oleh Majelis
Bilamana para pihak sepakat memilih penyelesaian secara arbritrase, maka
penyelesaian sepenuhnya penyelesaian diserahkan kepada Majelis BPSK
baik bentuk dan besarnya ganti rugi.
e. Tanpa Pengacara
Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tanpa
lawyer (pengacara), yang ditonjolkan dalam proses penyelesaian sengketa
ini adalah musyawarah kekeluargaan, bukan masalah aspek hukum yang
ketat, kaku karena putusan yang diharapkan di BPSK adalah win-win
solution.
138
f. Murah, Cepat dan Sederhana
Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut biaya, baik kepada
konsumen maupun pelaku usaha, sedangkan waktu penyelesaianya relatif
cepat. penyelesaian sengketa melalui BPSK selambat-lambatnya dalam
waktu 21 hari kerja sudah diterbitkan putusan BPSK.
2. Persyaratan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Konsumen datang sendiri, melampirkan dokumen :
a. Idenitas diri (KTP dan/atau KK, No. Tlp/Hp).
b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha yang diadukan.
c. Bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, perjanjian dan dokumen
barang/jasa/bukti lain).
d. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa
tersebut.
e. Saksi yang ingin diajukan.
f. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.
g. Mengisi Formulir Pengaduan Konsumen.
h. Menulis Kronologis / Gugatan.
Dalam konteks upaya yang dapat dilakukan konsumen atas pelanggaran
ketentuan Pasal 10 huruf a UUPK mengenai hak atas informasi harga produk,
penulis berkesimpulan bahwa konsumen dapat melakukan pengaduan kepada: (1)
BPSK Kota Malang, (2) Dinas Perdagangan Kota Malang Bagian Perlindungan
Konsumen, atau bisa juga melalui (3) YLK Malang. Model penyelesaiannya bisa
139
berupa jalur litigasi maupun non litigasi tergantung pilihan sukarela pihak yang
bersengketa.