BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN

JAMINAN

2.1 Pengertian Kredit

Definisi tentang kredit dapat dilihat dari beberapa sumber bahan hukum,

seperti dari bahan hukum tersier dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan

bahwa istilah kredit dipadankan dengan cara menjual barang dengan pembayaran

pengembalian secara mengangsur.

Dilihat dari sudut bahasa,kredit dapat berarti kepercayaan yaitu seseorang

yang menerima kredit dari suatu bank adalah seseorang yang dipercayai oleh bank

pemberi kredit.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang

berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari

bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini

menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah

debitor adalah kepercayaan.1

1Hermansyah, op.cit, h. 57.

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian bahwa kredit :

“The abillityof a business man to borrow money, or obtain goods on time,

inconsequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his

solvency and reliability”.2

Pengertian kredit menurut Collins Dictionary Law adalah :

“1. to put money into a person’s account;in contrast to debit which is the

taking of money from an account. 2. A period given to someone before he

has to ake payment. 3. In the law of evidence, credit is synonymous with

credibility; objections that were formely sufficient to make a witness

incompetent are now, in general, only available as affecting his credit or

worthiness to be believed”.3

2.2 Unsur-Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah

adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai

debitur.

2Henry Black Campbell, 1990, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St.

Paul Minn, h. 367. 3W.J. Steward and Robert Burgess, 1996, Collins Dictionary Law, Harper Collins Publisher,

Sidney, h. 108.

Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan

persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan

peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.4

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-

benar diterima kembali di masa datang sesuai dengan jangka waktu

kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana

dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang

nasabah. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui

kemauan dan kemampuan penerima kredit dalam membayar kredit yang

disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit yang

dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan

4Hermansyah, op.cit, h. 58.

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani

oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit

yang sudah disepakati kedua belah pihak.Untuk kondisi tertentu jangka

waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya dan

resiko yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat

terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih

sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian

(jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin

besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini

menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko

yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga merupakan

keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah balas

jasanya ditentukan dengan bagi hasil.5

2.3 Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian

suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan

dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.6

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data lengkap mengenai kepribadian si

pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya , pengalamannya

dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini

diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh

pemohon kredit.

2. Purpose

Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank juga

harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai

line of business kredit bank yang bersangkutan.

3. Prospect

26Kasmir,2006, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 74 27Hermansyah, op.cit, h.63

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang

bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah

usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek

dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. Payment

Bank harus mengetahui dengan jelas mengnai kemampuan dari pemohon

kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang

bersangkutan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Character

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti

sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar

belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui

apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi

kewajibannya.

2. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity adalah kemampuan calon nasabah debitur

untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa

depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memberikan

keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi hutang kreditnya

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Capital

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang

dikelolanya. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan

penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

Penyelidikan ini tidaklah semata-mata berdasarkan pada besar kecilnya

modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal

ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah

ada dapat berjalan secara efektif

4. Collateral

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang

merupakan sarana pengaman ( back up) atas resiko yang mungkin terjadi

atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi

kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit

baik hutang pokok maupun bunganya.

5. Condition of Economy

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum

dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari

bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan

oleh kondisi ekonomi tersebut.7

7Hermansyah, op.cit, h. 64

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya

pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip,

yaitu :

1. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada

nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai

kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah

debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama bank percaya nasabah

debitur yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunga

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit

kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip

kehati-hatian. Prinsip ini antra lain diwujudkan dalam bentuk penerapan

secara konsisten berdasarka itikad baik terhadap semua persyaratan dan

peraturan periundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh

yang bersangkutan.8

8 Hermansyah, op.cit, hal. 65.

2.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 Bab II

Buku III KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal

1320 KUHPerdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau

lebih dengan puhak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu

tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat

hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia

sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun

belum berumur 21 tahun. Seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian

menurut pasal 1330 KUHPerdata ialah orang yang belum dewasa, orang yang

dibawah pengampuan, dan wanita bersuami ( menurut hukum nasional Indonesia

sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi

tidak perlu ijin suami).

3. Ada hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu merupakan objek perjanjian yang merupakan

prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan

menjadi hak kreditur.

4. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Kata causa berasal dari bahasa Latin yang berarti sebab. Sebab adalah suatu

yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Suatu perjanjian

haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang menjadi

dasar dalam suatu pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani antara

pihak bank dan kreditur maka tidak ada pemberian kredit tersebut.

Perjanjian kredit adalah ikatan antara bank dengan nasabah peminjam dana

yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang

berhubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui dan disepakati bersama

akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian

hasil keuntungan.

2.5 Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu :

1. Perjanjian kredit di bawah tangan

Perjanjian kredit dibawah tangan dinamakan dengan akta dibawah tangan.

Menurut pasal 1874 KUHPerdata yang dimaksudkan dengan akta dibawah tangan

adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat

yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

2. Perjanjian dibuat oleh dan di hadapan notaries

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau pengikatan

yang dilakukan dihadapan notaris dinamakan dengan akta otentik atau akta notariil.

Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai

umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris merumuskan apa yang

diinginkan para pihak yang bersangkunan dan dirumuskan dalam bentuk akta notariil

atau akta otentik.

2.6 Pengertian Jaminan Kredit

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu zekerheid

atau cautie, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya

tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-

barangnya.

Dalam KUHPerdata memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa

yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri, namun dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal

1132 KUHPerdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Ketentuan pasal 1131 KUHPerdata merumuskan bahwa jaminan adalah

segala kebendaan si berhutang (debitur), baik yang sudah ada maupun yang baru akan

ada dikemudian hari menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut.9

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata tersebut mengandung asas bahwa

setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggungjawab yang mana berupa

penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu

dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

2.7 Fungsi Jaminan Kredit

Dalam hal pemberian kredit kepada debitur pihak bank harus tetap berhati-

hati karena dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak debitur yang

wanprestasi/ cidra janji/ debitur tidak menepati janjinya untuk membayar hutang

(mengembalikan kredit) tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit.10

Oleh karena itu dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan sebagai

upaya pengamanan pihak bank, karena dengan adanya jaminan bank mendapatkan

keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan dapat kembali.

9Sutarno, op.cit, h. 145

10M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h. 102

Berdasarkan hal tersebut, jaminan merupakan persyaratan dalam

permohonan kredit karena jaminan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib

melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang

bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun

sebagian akan merupakan kerugian bagi bank.11 Kerugian yang menunjukkan jumlah

yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha

bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada

debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis

kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai

jaminan kredit, untuk pengamanannya dapat ditemukan baik pada tahap analisis kredit

maupun melalui penerapan ketentuan hukum.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan

dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif

yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur

inkar janji kepada bank.12

11Ibid, h. 103

12M.Bahsan, loc.cit.

Bila dikemudian hari debitur inkar janji, yaitu tidak melinasi hutangnya

kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan

(penjualan) atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. Hasil pencairan jaminan

kredit tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur

yang telah dinyatakan sebagai kredit macet.13

Cara pencairan jaminan kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini cara pencairan jaminan kredit terkait

dengan berbagai hal, antara lain kepada pengikatannya melalui lembaga jaminan atau

tidak melalui lembaga jaminan, kemauan debitur untuk bekerjasama dengan bank,

bentuk dan jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk menangani pencairan jaminan

kredit, dan sebagainya.

Fungsi Jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan

muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi

oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan

kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan

hukum dan perjanjian kredit.14

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat

berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada debitur yang

sering dikatakan mengandung resiko.

13M.Bahsan, loc.cit. 14M.Bahsan, op.cit, h. 104.

Dengan adanya jaminan kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat

debitur inkar janji.15

2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan

oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya

tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada

bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karean harus

dicairkan oleh bank.16

Umumnya sesuai dengan peraturan intern masing-masing bank, nilai

jaminan kredit yang diserahkan diatur kepada bank lebih besar bila dibandingkan

dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan.

Hal tersebut memberikan motivasi kepada debitur untuk menggunakan

kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanya dengan baik, mengelola kondisi

keuangan secara hati-hati sehingga dapat segera melunasi kreditnya agar dapat

menguasai kembali hartanya.tidak dapat dipungkiri siapapun juga pasti tidak ingin

kehilangan harta kekayaanya karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan, mempunyai

nilai-nilai tertentu, atau disayangi.

3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan

15M. Bahsan, loc.cit. 16M. Bahsan, loc.cit.

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan

oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam penghitungan

PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan

carapemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam

rangka manajemen resiko kredit, dan sebagainya. PBI No. 7/2/ PBI/ 2005 beserta

perubahannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengatur dalam sebagian

ketentuannya tentang agunan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA, yaitu

mengenai besarnya presentase nilai agunan sebagai faktor pengurang dan syarat-syarat

yang harus dipenuhi bagi masing-masing jenis agunan yang dijadikan faktor

pengurang. Ketentuan PBI tersebutmenunjukkan adanya fungsi dari jaminan kredit

dalam pembentukan PPA yang dikaitkan dengan kualitas kreditnya.17

Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan

perundang-undangan tentang perbankan seperti yang tersebut diatas merupakan fungsi

lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit seacra

lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.18

2.8 Macam-Macam Jaminan Kredit

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

17M.Bahsan, op.cit, h.105.

18M.Bahsan, loc. cit.

1. Jaminan perorangan

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan berupa

pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin

pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang

bersangkutan cidera janji.19

Menurut Hermansyah, yang dimaksud dengan jaminan perorangan atau

jaminan pribadi adalah seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin

dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.20 Dalam pengertian lain dikatakan

bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang

(kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban si berutang (debitur).

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur

(bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu

hak yang hanya dapat dipertahakan terhadap orang tertentu dalam perjanjian.21

Dalam perjanjian jaminan perorangan pihak ketiga bertindak sebagai

penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur inkar janji

(wanprestasi).

Dalam Pasal 1820 KUHPerdata dikemukaan bahwa penanggungan adalah

suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan pihak yang

19H. R Daeng Naja, op.cit, h.210. 20Hermansyah, op cit, h.74. 21H.R Daeng Naja, loc.cit.

berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya pihak yang berutang

dalam hal ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditemukan unsur-unsur dalam suatu

penanggungan hutang, yaitu :

b. Adanya hubungan hutang piutang (antara si berhutang dan si

berpiutang);

c. Disepakatinya persetujuan penanggungan hutang dengan masuknya

pihak ketiga (penanggung) dalam hubungan hukum tersebut di atas;

d. Masuknya pihak ketiga dinyatakan dalam suatu persetujuan yang

berisi kesanggupan penanggung untuk memenuhi perikatan debitur

jika ia melakukan wanprestasi.22

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda

tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan

bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur inkar janji.

Menurut Hermasyah, jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan

berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara

kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-

kewajiban dari debitur.23

22H.R Daeng Naja, op.cit, h.211. 23Hermansyah, op.cit, h.74.

Jaminan yang bersifat kebendaan memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai

hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap

siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite), dan dapat diperalihkan.

Contohnya seperti gadai, hipotik, dan lain-lain.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya,

tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin

dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berhutang (debitur).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian

dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan

(pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa

kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga.

Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi

keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada

penyindiran atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi seperti halnya

dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang

debitur.