bab ii tinjauan pustaka, hasil penelitian dan...
TRANSCRIPT
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. KOPERASI
1.1 Pengertian Koperasi
Secara etimologi, Koperasi berasal dari kata dalam bahasa
Inggris yaitu Cooperativies; merupakan gabungan dua kata co dan
operation. Dalam bahasa Belanda disebut cooperatie, yang artinya
adalah kerja sama.1 Sehingga di Indonesia disebut Koperasi.
Mohammad Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha
bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi
berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya dikemukakan pula oleh
Mohammad Hatta bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan
harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help
dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang
melahirkan di antara mereka rasa percaya diri sendiri dan
persaudaraan. koperasi menyatakan semangat baru untuk
menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa
kepada kawan berdasarkan kebersamaan.2
1 Andjar Pachta W.,dkk, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005, hal. 15.
2 Ibid. hal. 19.
1
Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 1 angka 1 memberikan definisi koperasi
sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
1.2 Tujuan Koperasi
Koperasi pada dasarnya mengandung dua unsur yaitu unsur
ekonomi dan unsur sosial. Karena koperasi merupakan suatu
sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan
komponenkomponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara
bersamasama berfungsi mencapai tujuan.Koperasi merupakan
suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan
himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan
yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Koperasi
mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial.
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata
lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau
mencari keuntungan. Sedangkan dari unsur sosial, bukan dalam arti
kedewrmawanan tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan
2
anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan
hubungan anggota dengan pengurus.3
Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian menyebutkan tujuan dari Koperasi yaitu :
“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.
1.3 Nilai dan Prinsip Koperasi
Nilai Koperasi:
Nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian,
bertanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan dan
solidaritas. Nilai-nilai etika yang diyakini anggota adalah
kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan perhatian terhadap
sesama.
Prinsip-prinsip Koperasi :4
a. Prinsip ke 1
3 Ibid. hal. 21.
4 Op.cit. hal,7.
3
Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua
orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya
dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa
membeda-bedakan suku, sosial, politik atau agama.
b. Prinsip ke 2
Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh
anggotanya yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan
kebijakandan membuat keputusan
c. Prnsip ke 3
Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara
demokrasi atas modal koperasi.
d. Prinsip ke 4
Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh
anggota-anggotanya walaupun koperasi membuat perjanjian
dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau
menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap
dikendalikan secarademokrasi oleh anggota dan
mempertahankan otonomi koperasi.
e. Prinsip ke 5
Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk
anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager dan karyawan
4
sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk
perkembangan koperasi.
f. Prinsip ke 6
Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat
gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi
lokal, nasional dan internasional
g. Prinsip ke 7
Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan
atas komunitasnya.
1.4 Asas-Asas Koperasi
Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Asas ini sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berasaskan
kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu membantu. Koperasi
Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat
suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis
pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan
tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa dengan
5
ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong-
royong.5
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga
dipaparkan asas-asas yang berkaitan dengan Koperasi, yakni pada
Pasal 2 yang menetapkan:
“Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
serta berdasar atas asas kekeluargaan”
1.5 Fungsi Koperasi
Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
anggota serta masyarakat memiliki fungsi dan peran. Koperasi
pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang
memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak
usahanya tidak hanya mementingkan motif ekonomi. Selain
merupakan suatu bentuk perusahaan yang memerlukan
keuntungan, Koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana
tercermin dalam asas dan prinsip yang dianutnya, Koperasi adalah
suatu bentukperusahaan yang berasas kekeluargaan dan dikelola
secara demokratis.6
5 Pandji Anotaga, Dinamika Koperasi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007, hal. 17
6 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta : BPFE,2013, hal. 51.
6
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian pada Pasal 4 juga menyebutkan fungsi dan peran
Koperasi, yaitu :
Fungsi dan Peran Koperasi adalah:
a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya;
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai
sokogurunya;
d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
1.6 Organ Koperasi
7
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Pasal 21 ditetapkan ada 3 (tiga) perangkat organisasi
Koperasi, yakni:
1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas
Dari organ di atas maka dapat diuraikan peran serta
tanggung jawab dari masing-masing organ Koperasi yaitu sebagai
berikut :
a) RapatAnggota
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan
kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen
koperasi. Rapatanggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam
organisasiKoperasi. Rapat anggota itu adalah tempat di mana
suara-suaraanggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-
waktutertentu.7Beberapa keputusan penting yang biasanya
ditetapkan melalui rapat anggota antara lain adalah:8
7 Hendrojogi, 2004, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT. Raja Grafindo, hal. 145.
8 Sentosa Sembiring, 2001, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 49.
8
1. menetapkan anggaran dasar;
2. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi,
manajemen, dan usaha koperasi;
3. pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan
pengawas;
4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan
dan belanja koperasi;
5. pengesahan laporan keuangan, pengesahan
pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
6. pembagian Sisa Hasil Usaha;
7. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran
koperasi.
pada Pasal 23 Undang-Undang Perkoperasian, Rapat
anggota menetapkan :9
a. anggaran dasar;
b. kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan
usaha koperasi;
c. pemilihan, pengangkatan , pemberhentian pengurus dan
pengawas;
9Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 23.
9
d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
e. pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam
pelaksanaan tugasnya;
f. pembagian sisa hasil usaha;
g. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran
koperasi.
b) Pengurus
Pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang
telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi. Pengurus itu
dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa
pengelolaan urusan koperasi itu dipecaya, karena itu pengurus
adalah badan eksekutif yang bertugas dibidang pengelolaan.
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat
anggotauntuk masa jabatan paling lama lima tahun. Pengurus
secara hukum berbicara sebagai himpunan manusia pribadi
yang bertindak atas nama badan hukum. Kedudukan hukum
pengurus adalah wakil yang bertindak atas nama prinsipal
badan hukum yaitu koperasi.10
Pada umumnya kekuasaan yang dipegang oleh pengurus
koperasi adalah :11
10Abdulkadir Muhamad, Hukum Koperasi, Bandung : penerbit Alumni, 1982, hal. 104.
11Ibid. hal. 112.
10
1. Mewakili koperasi dalam hubungan dengan dan
mengadakan transaksi dengan penguasa negara dan pihak
ketiga ( sebagai wakil atau alat perlengkapan koperasi);
2. Bertindak atas nama koperasi, yang mengikat koperasi
secara sah;
3. Mengambil keputusan kebijakan sesuai dengan anggaran
dasar dan resolusi Rapat Umum;
4. Mendelegasikan pengelolaan sehari-hari, yaitu pelaksanaan
kebijaksanaan, kepada manajer tetap atau manajer separuh
harga.
Sebagai pengurus maka akan mmiliki tugas dan kewajiban.
Tugas dan kewajiban pengurus secara intern diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
pada Pasal 30 menyebutkan bahwa :
(1) Pengurus bertugas :
a. Mengelola koperasi dan usahanya;
b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan-
rancangan pendapatan dan belanja koperasi;
c. Menyelenggarakan rapat anggota;
11
d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas;
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris
secara tertib;
f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus;
(2) Pengurus berwewenang :
a. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru
serta pemberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan
dalam anggaran dasar;
c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan
kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya
dan keputusan rapat anggota.12
c) Pengawas
Pengawasan yang dalam bahasa Inggris disebutControlling
adalah merupakan salah satu fungsi dari
managemen.13Pengawasan merupakan mendeterminasi apa
yang telah dilaksanakanmaksudnya mengevaluasi prestasi kerja
12Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 30.
13Ibid. hal 159.
12
dan apabila perlu menetapkan tindakankorektif sehingga hasil
pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.14
Controlling seringditerjemahkan dengan pengendalian,
termasuk di dalamnya pengertianrencana-rencana dan norma-
norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuanmanajerial,
dimana norma-norma ini dapat berupa target maupunpedoman
pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.
Pengawasanmerupakan kegiatan dimana suatu sistem
terselenggarakan dalamkerangka norma-norma yang ditetapkan
atau dalam keadaan keseimbanganbahwa pengawasan
memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapatditerima,
dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan
(controllimit) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu
sistem dapat menerimasebagai batas toleransi dan tetap
memberikan hasil yang cukup memuaskan.15
Pengawas koperasi dipilih oleh anggota koperasi dalam
Rapat anggota sehingga juga bertanggung jawab kepada Rapat
anggota,hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian
pada Pasal 38.Sedangkan tugas dan wewenang pengawas diatur
14 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Yogyakarta :Ghalia, 2000, hal. 128.
15 McFarland dalam S. Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi danManajemen, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994, hal. 143.
13
dalam Undang-Undang Perkoperasian pada Pasal 38, yang
mengatakan bahwa :16
(1) Pengawas bertugas :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
(2) Pengawas berwewenang :
a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
(3) Pengawasan harus merahasiakan hasil pengawasannya
terhadap pihak ketiga.
2. KERANGKA TEORI
16Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 38.
14
Kerangka Teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau
butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau
permasalahan yang dijadikan bahan pegangan teoritis yang dijadikan
masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.17Teori
adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk
proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang ada.18Fungsi teori dalam
penulisan tesis ini adalah untuk memberikan arahan dan menjelaskan
gejala yang diamati, karena penelitian ini bersifat empiris. Sehingga
penelitian ini berusaha memahami masalah-masalah hukum dalam
pemberian gaji dan imbalan kepada pengurus dan pengawas koperasi.
a. Teori Ekonomi Kerakyatan
Teori ekonomi kerakyatan merupakan salah satu konsep
teoritis tentang ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan. Ekonomi
kerakyatan merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan
pada ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya dengan mengelola
sumberdaya ekonomi yang dimilikinya. Substansi ekonomi
kerakyatan yaitu19 :
17M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung : Mandar Madju, 1994, Hal. 80.
18JJJ M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid 1, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996 Hal. 203.
19http://www.bimbie.com/teori-ekonomi-kerakyatan.htm.
15
1. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses produksi
nasional;
2. Adanya jaminan bahwa semua anggota masyarakat ikut serta
menikmati hasil dan produksi nasional;
3. Setiap anggota masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan
perekonomian tetapi juga harus menjadi subjek kegiatan
ekonomi.
Tujuan dari ekonomi kerakyatan adalah untuk mewujudkan
keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dengan adanya
peningkatan kemakmuran masyarakat dalam proses pengendalian
roda perekonomian.jika dijabarkan tujuan dari kegiatan ekonomi
kerakyatan yaitu :
1. Tersedianya lapangan kerja serta penghidupan yang layak
untuk semua anggota masyarakat;
2. System jaminan nasional tersedia untuk semua anggota
tersedia untuk semua anggota masyarakat;
3. Kepemilikan modal material terdistribusi merata ditengah
anggota masyarakat;
4. Pendidikan nasional terselenggara secara Cuma-Cuma
ditengah anggota masyarakat;
5. Terwujudnya pilar-pilar ekonomi kerakyatan seperti koperasi.
16
Dari tujuannya maka ekonomi kerakyatan adalah untuk
menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih
diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar
produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, sehingga
memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang
yang berkuasa.Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan,
partisipasi, dan keberlanjutan. Efisiensi dalam sistem ekonomi
kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek
dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara
komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan
kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian
lingkungan.
Nilai-nilai ekonomi kerakyatan merupakan nilai-nilai
ekonomi yang termanifestasi dan diderivasi dari nilai-nilai moral,
agama, moral kemerataan sosial, moral nasionalisme ekonomi,
moral kerakyatan dan moral keadilan sosial.20 Nilai-nilai ekonomi
kerakyatan berisi cita-citavisioner terwujudnya keadilan sosial dan
bertujuan mengangkatrealitas sosio-kultural ekonomi rakyat
Indonesia sekaligus ramburambuyang bernilai sejarah untuk tidak
terjerumus dalam pahamliberalisme dan kapitalisme. Fokus
pendekatan ekonomi kerakyatanbukan hanya bagaimana
kemakmuran ditingkatkan tapi jugabagaimana produksi dan
20 Murbiyanto, Ekonomi Pancasila, PT. Media Pustaka Indonesia LP3ES, Jakarta : 2003. Hal.17.
17
konsumsi didistribusikan.Sehingga didorong untuk diselenggarakan
melalui mekanisme usaha bersama yaitu koperasi.
b. Teori Organ
Badan hukum adalah himpunan orang sebagai perkumpulan
baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum.
Maupun perkumpulan itu diterima sebagai diperoleh, atau telah
didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan
undang-undang dan kesusilaan yang baik.21Perlu selanjutnya
mengetahui sebenarnya yang dimaksud dengan badan hukum yaitu
suatu organisasi, badan, kumpulan, istitusi, harta benda, yang
dibentuk atau dikukuhkan oleh hukum dimaksudkan sebagai
pemangku hak, kewenangan, kewajiban, kekayaan, tugas, status
yang pada prinsipnya yang terpisah daru yang dimiliki oleh
manusia individu memiliki pengurus yang mewakili dan
menjalankan kepentingan badan hukum.
Teori organ dikemukakan oleh Gierke dan didukung oleh
Mitland.22Teori ini berpendapat bahwa badan hukum adalah suatu
badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat
21Ibid. hal. 172-172.
22Op.Cit. H. Salim, Hal. 180.
18
atau organ-organ. Inti teori ini difokuskan kepada pribadi-pribadi
hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya.Menurut
teori organ, badan hukum merupakan een bestaan, dat hun realiteit
dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia, dalam lalu
lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang
dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan
anggotanya dan sebagainya.
Inti dari teori organ adalah badan hukum itu seperti
manusia, menjadi penjemaan dengan perantara alat-alat atau organ-
organ badan tersebut, misalnya anggota-anggota atau pengurus-
pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya
dengan perantara mulut atau tangan. Apa yang mereka (pengurus)
putuskan adalah kehendak dari badan hukum.23Dalam teori organ
dapat dikatakan bahwa badan hukum tidak mempunyai kehendak
sendiri. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan melalui
perantaraan organ atau orang yang duduk sebagai pengurus. Orang
atau orang-orang yang menjadi pengurus tersebut bekerja tidak
untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama badan hukum
tersebut.
Koperasi memiliki suatu organ-organ yang ada didalamnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian Pasal 21 ditetapkan terdapat 3 perangkat organisasi
koperasi, yaitu :
23 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Salatiga : Griya Media, 2011, Hal. 62.
19
1. Rapat anggota
2. Pengurus
3. Pengawas
Dari masing-masing organ dalam koperasi memiliki peran
masing-masing untuk kemajuan koperasi. Dalam hal pengelolaan
koperasi yang berperan aktif untuk kemajuan koperasi. Peran-peran
organ dalam koperasi dapat dilihat melalui Level of Strategi,
sebagai berikut24 :
corporate level
business level
functional
24The Leading Process of Crafting and Executing Strategy ( Jana F Kuzmicki, Lewis Carrol Sophe Vandebrok).
20
operating
Dari bagan diatas dapat dikatakan organ-organ dalam koperasi
sangat berperan dalam kegiatan pelaksanaan koperasi. Peran
pengurus dan pengawas dalam Functional sangat dibutuhkan,
karena ketika pada Business level yaitu RAT mempunyai program
atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan maka akan diserahkan
pada functional strategies untuk melakukan implementasi dari apa
yang dikeluarkan oleh RAT. Sehingga pengurus dan pengawas
melakukan tanggung jawab tersebut. Sehingga dalam pembentukan
pelaksanaan organ dalam koperasi dapat digambarkan sebagai
berikut :
21
Dari bagan pelaksanaan koperasi tersebut dapat di lihat
bahwa pengurus dan pengawas memiliki peran masing-masing
yaitu dalam pengelolaan dan pengawasan yang nantinya akan
dilaporkan kepada RAT. Peran dari organ Koperasi dalam hal ini
pengurus dan pengawas dapat dikatakan bahwa kedudukannya
sama dengan Direksi dan Komisaris pada Perseroan Terbatas.
Direksi merupakan organ yang bekerja atas nama Perseroan
Terbatas sedangkan Komisaris melakukan pengawasan jalannya
perseroan.Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :
“Direksi adalah organ perseroan yang berwewenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
untukkepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam
maupun diluar pengadilansesuai dengan anggaran dasar.”
Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, Direksi
diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk
bertugas melakukan pengurusan PT untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan
22
kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.Dapat
dikatakan bahwa hubungan hukum antara anggota Direksi dengan
RUPS adalah hubungan kepercayaan (fiduciary duties) dan
pemberian amanat (legal mandatory), tidak ada atasan-
bawahan.25Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007, hak yang dimiliki oleh Direksi PT adalah hak atas
gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan RUPS.
Yang menjadi pedoman Direksi dalam menjalankan
pengelolaan Perseroan adalah kepentingan Perseroan, maksud
(visi) perseroan dan tujuan perseroan. Dengan itu direksi
dimaksudkan bertindak secara tepat mengandung maksud adanya
pemberian kewenangan yang luas tetapi kepadanya dituntut sifat
profesionalisme.26 Sejalan dengan berkembangnya perseroan
menjadi semakin besar, maka pengelolaan perseroan yang semula
dipegang oleh pemilik harus diserahkan ke kaum profesional. Hal
ini berkaitan dengan teori agensi yang dimana teori agensi
merupakan konsep yang menjelaskan
hubungankontraktualantara principals dan agents.
Teori agensi pada mulanya dikembangkan oleh Michael
Jonhson, yang memandang bahwa menejemen perseroan sebagai
agen bagi pemegang saham, akan bertindak dengan penuh
25http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ee1cdcb3b9fc/status-direksi-perusahaan--pengusaha-atau-pekerja-revisi.
26Op. Cit . Tri Budiyono, Hal. 168.
23
kesadaran kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif
dan bijak sana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana
yang diasumsikan dalam stewardship model.27Teori agensi
menyatakan bahwa hubungan agensi muncul ketika suatu orang
atau lebih (principals) memperkerjakan orang lain (agent) untuk
meberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasi wewenang
pengambilan keputusan kepada agen
tersebut.Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat
kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan
atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil
keputusan. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang
sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen
akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan
prinsipal.
c. Teori Kompensasi
Suatu organisasi atau perusahaan tercapai peran dari
pengelola ini sangat penting, karena semua aktifitas dalam
organisasi atau perusahaan tergantung pada orang yang bekerja
didalamnya. Sehingga organisasi atau perusahaan harus
memberikan suatu dorongan dan motivasi salah satunya adalah
memberikan kompensasi. Pemberian kompensasi dapat berguna
27Op. Cit. Tri Budiyono, Hal. 141.
24
baik bagi organisasi atau perusahaan karena kompensasi digunakan
untuk mendorong dalam memperbaiki kualitaskerjanya. Setiap
orang memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kebutuhan-
kebutuhan tersebut akan berpengaruh pada perilaku individu
didalam organisasi atau perusahaan, karena tingkah laku manusia
didorong oleh kebutuhan yang belum terpuaskan dan bukan
kebutuhan yang telah terpenuhi.28
kompensasi merupakan konteks yang lebih luas mengenai
pemberian gaji dan imbalan oleh suatuinstitusi yang
diorganisasikan meliputi seluruh paket keuntungan yang
disediakan organisasikepada para anggotanya dan mekanisme-
mekanisme serta prosedur-prosedur dimana keuntungan dapat
didistribusikan.Menurut Malayu S.P. Hasibuan, kompensasi adalah
sebuah pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau
tidak langsung yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan.29Menurut Biro Pusat Statistik;30“imbalan adalah suatu
penerimaan ganjaran dari pengusaha kepada karyawan atau buruh
untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan yang
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut persetujuan atau peraturan yang dibayarkan atas dasar
28Strauss dan Sayles, Manajemen Personalia, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1997, Hal. 146.
29Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Dasar dan Kunci Keberhasilan), Cet. Ke 6, Jakarta : Haji Masagung, 1994, Hal. 133.
30Biro Pusat Statistik, Distribusi Buruh menurut Upah, CV. Amisco, Jakarta, 1990.
25
suatu perjanjian kerja antara karyawan atau buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja.”
Menurut Edwin .B Flippo, “gaji sejumlah keseluruhan yang
ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan untuk
tenaga yang diberikan meliputi syarat-syarat tertentu.”31Sehingga
dapatdikatakan bahwa gaji danimbalan merupakan segalasesuatu
yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada seseorang
baik secara finansialmaupun non finansial sebagai pengganti jasa
atau seberapa besar kontribusinya pada organisasi atau perusahaan
dalammencapai standar kinerja yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima
seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya berupa
pekerjaan sebagai balas jasa. Jadi melalui kompensasi tersebut
dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan
kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya.
Besarnya gaji dan imbalan ini mencerminkan status,
pengakuan dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dimiliki oleh
seseorang. Jika balas jasa yang diterima semakin besar maka
jabatannysa semakin tinggi , sehingga kepuasan kerjanysa semakin
baik. Disinilah letak pentingnya kompensasi.32Kompensasi
bertujuan untuk memastikan organisasi memiliki orang yang
profesional yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, serta
31Edwin .B Flippo, Menejemen Personalia, BPEE, Yogyakarta, 1984, hal. 138.
32Op. Cit. Malayu S.P. Hasibuan, Hal. 133.
26
dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan yang dapat
memenuhi kebutuhan. Dalam usaha mendukung pencapaian
kinerjayang memilikmotivasi dan profesional, yaitu dengan cara
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.33
Sistem kompensasi juga berpotensi sebagai salah satu
sarana terpenting dalam membentuk perilaku dan mempengaruhi
kinerja.Secara umum kompensasi merupakan sebagai kunci
pemecahan bagaimana membuat anggota berbuat sesuai dengan
keinginan organisasi. Sistem kompensasi ini akan membantu
menciptakan kemauan diantara orang-orang yang berkualitas untuk
bergabung dengan organisasi dan melakukan tindakan yang
diperlukan organisasi. Secara umum berarti bahwa seseorang yang
bergabung dalam organisasi tersebut harus merasa bahwa dengan
melakukannya, mereka akan mendapatkan kebutuhan penting yang
mereka perlukan. Dimana didalamnya termasuk interaksi sosial,
status, penghargaan, pertumbuhan dan perkembangan.34
Program kompensasi dalam organisasi harus memiliki
empat tujuan, antara lain :
1. Terpenuhinya sisi legal, dengan segala peraturan dan hukum
yang sesuai;
2. Efektifitas biaya untuk organisasi;
33http://www.academia.edu/7706605/teori_kompensasi.
34http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/teori-kompensasi.html.
27
3. Keseimbangan inividual, internal, eksternal untuk seluruh
karyawaan;
4. Peningkatan keberhasilan kinerja organisasi.
Pemberian Kompensasi dapat dibagi ke dalam dua
kelompok, yaitu kompensasi finansial dankompensasi non
finansial.35Berikut beberapa komponen imbalan finansial langsung
dan imbalan finansial tidak langsung :
1) Gaji adalah bentuk pemberian finansial yang dibayarkan
secara teratur,seperti tahunan, caturwulan, bulanan,
atau mingguan.
2) Insentifmerupakan imbalan langsung yang dibayarkan
kepada karyawan karenakinerjanya melebihi standar yang
ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat
digunakan untuk mendorong prestasi yang dihasilkan lebih
tinggi, maka merekayang produktif lebih menyukai gajinya
dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Ada beberapa sifat
dasar dalam sistem pengupahan insentif yang perlu
mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:
Pembayarannya diupayakan agar cukup sederhana
sehingga lebih mudahdimengerti dan dihitung.
35Ambar Teguh Sulistiyani, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik), Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, Hal. 256.
28
Upah insentif yang diterima benar-benar dapat
menaikkan motivasi kerjasehingga output dan
efisiensi kerja juga meningkat.
Penentuan standar kerja ataupun produksi
hendaknya secermat mungkin.
Besarnya upah normal dengan standard kerja per
jam hendaknya cukupmerangsang untuk lebih giat
lagi bekerja.
3) Kompensasi tidak langsung ( fringe benefit) Fringe benefit
merupakan kompensasi tambahan yang diberikan
berdasarkankebijakan perusahaan dalam usaha
meningkatkankesejahteraan. Contohnya asuransi kesehatan,
asuransi jiwa, dan bantuan perumahan
Beberapa faktor yang mempengaruhi kompensasi :36
1. Kebenaran dan keadilan
Kompensasi haus berdasarkan pada kondisi riil yang telah
dikerjakan, artinya disesuaikan dengan kemampuan,
kecakapan, pendidikan dan jasa yang telah ditunjukkan
kepada organisasi;
36Op. Cit. Ambar Teguh Sulistiyani. Hal. 261-262.
29
2. Dana organisasi
Kemampuan organisasi untuk memberi kompensasi baik
berupa financial maupun non financial, disesuaikan dengan
dana yang tersedia;
3. Produktivitas kerja
Profuktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi
penilaian prestasi kerja sedangkan prestasi kerja merupakan
faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi.
Pemberian kompensasi penting dilakukan karena tujuannya
adalah memotivasi anggota, membuat kerasan dan menarik orang
yang berkualitas masuk dalam organisasi atau
perusahaan.37Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus
diatur agar menjadi sistem yang baik dalam organisasi, tujuan
pemberian kompensasi atau imbalan sebagai berikut :
1) Menghargai prestasi kerja, pemberian imbalan yang memadai
adalah suatu penghargaan terhadap prestasi kerja sesuai
dengan yang diinginkan organisasi.
2) Menjamin keadilan, dengan adanya gaji yang baik akan
menjamin adanya keadilan dalam organisasi.
37Indrio Gitosudaemo dan I Nyoman Sudita, Perilaku Organisasi, Yogyakarta : BPFE, 1997, Hal. 226.
30
3) Mempertahankan organisasi atau perusahaan, dengan gaji yang
baik maka orang akan lebih betah bertahan bekerja
padaorganisasi.
Dengan diberikannya kompensasi membantu perusahaan
atau organisasi mencapai tujuan keberhasilan strategis dan
menjamin terjadinya keadilan internal dan eksternal. Ada beberapa
prinsip yang ditetapkan dalam manajemen kompensasi :38
a. Terdapatnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan;
b. Setiap pekerjaan dinilai melalui proses evaluasi pekerjaan dan
kinerja;
c. Mempertimbangkan keuangan organisasi atau perusahaan;
d. Nilai rupiah dalam sistem penggajian mampu bersaing dengan
harga pasar tenaga kerja sejenis;
e. Sistem penggajian yang baru dapat membedakan orang yang
berprestasi baik dan tidak baik dalam golongan yang sama;
f. Sistem penggajian yang baru harus dikaitkan dengan penilaian
kerja.
Kompensasi juga dapat dikatakan sebagai sebuahreward.
Reward adalah ganjaran, hadiah atau imbalan. Dalam konsep
38Op. Cit. Ambar Teguh Sulistiyani, Hal. 267.
31
manajemen reward merupakan salah satu alat untuk meningkatkan
motivasi dalam bekerja, metode ini bisa juga mengasosiasikan
perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia,
senang dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu
perbuatan yang berulang-ulang , selain motivasi reward juga
bertujuan agar seseorang menjadikan giat lagi usahanya untuk
memperbaiki dan meningkatkan prestasi yang telah dapat
dicapainya.39Dalam sistem reward organisasi terdapat 3 kriteria
umum, yaitu :40
a. Prestasi hasil : Hasil yang nyata dari prestasi atau kualitas
kerja individu, kelompok organisasi.
b. Prestasi tindakan dan perilaku : Dalam bentuk kerjasama tim,
pengambilan resiko dan kreativitas.
c. Pertimbangan selain prestasi, menurut kebiasaan atau
menurut kontrak : Dimana jenis pekerjaan, sifat pekerjaan,
ketekunan, tingkat dalam hirarki.
39Amin Widjaja Tunggal, Kamus Managemen strategi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000, Hal. 70.
40Robert Kretner,Angelo, Perilaku Organisasi ( Organization Behavior ), Jakarta : Salemba Empat, 2005, Hal. 301.
32
Tujuan utama dari pemberian Reward yang diberikan
kepada setiap individu mempunyai alasan dan tujuan khusus.
Tujuan diberikannya reward yaitu :41
a. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung
dengan organisasi;
b. Mempertahankan orang yang sudah bergabung dalam
organisasi tersebut;
c. Memotivasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi.
d. Teori Hukum Responsif
Teori Hukum Responsif dikemukakan oleh Nonet dan
Selznick di tengah kritik pedas Neo-Marxis terhadap liberal
legalism.Menurut keduanya hukum yang baik seharusnya
memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum.
Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil ia seharusnya
mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap
tercapainya keadilan substantif. Sebagaimana yang dikatakan
Jerome Frank, tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk
membuat hukum”menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-
41John M. Ivancevich, Perilaku dan Managemen Organisasi, Jaakarta : PT. Gelora Aksara, 2006, Hal. 226.
33
kebutuhan masyrakat”.42Hukum adalah alat bagi manusia. Ia
merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Hukum
dengan mudah berubah menjadi institusi yang melayani diri
sendiri, bukan lagi melayani manusia. Tanda bahaya tentang
terkikisnya otoritas tersebut dan macetnya keadilan substantif,
telah menjadi fokus kritik terhadap hukum.43
Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang
sangat besar yang terus menerus dari teori hukum modern, untuk
membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat
dan untuk memperhitungkan secara lebih lengkap danlebih cerdas
tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan
pelaksanaan hukum. Sifat responsif dapat diartikan sebagai
melayani kebutuhan dan kepentingan yang dialami masyarakat
dan ditemukan tidak oleh pejabat melainkan oleh
rakyat.Menetapkan hukum dalam sarana respons dalam ketentuan-
ketentuan yang ada pada masyarakat. Maka tipe hukum ini
mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan
sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.
Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan
zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di
dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan
42Philippe Nonet dan Philip Selznick,Hukum Responsif, ( terjemahan dari : Law and Society in Transition : Toward responsive Law, Harper and Row 1978 ) Bandung : Nusa Media, 2010,hal. 83.
43Ibid.
34
menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia
penegak hukum itu sendiri. Hukum adalah institusi yang secara
terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada
tingkat kesempurnaan yang lebih baik.
Mengutip dari Satjipto Rahardjo, hukum adalah sebuah
tataran yang dapat dibagi ke dalam tiga hal, yaitu :
a. tataran transedental,
b. tataran sosial,
c. tataran politik yang selalu bergerak.
Sifat pergerakan itu merupakan suatu yang tidak dapat dihilangkan
tetapi sebagai sesuatu yang eksis dan prinsipal.44Berkembangnya
pemikiran hukum sebagai alternatif pencarian hukum yang ideal
adalah tidak terlepas dari perkembangan mahzab pemikiran
sosilogi hukum.45Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan
masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam masyarakat. Antara hukum dengan
lingkungan terdapat hubungan yang era, yaitu hubungan interaksi
atau tukar menukar antara keduanya. Hal ini berarti bahwa,
44Suyo Gilang Romandon, Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahmakah Konstitusi, Cahaya Atma Pustaka, Cet-5, Yogyakarta, 2016, Hal. 9.
45Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Semarang, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke 8, 2014, hal. : 199-205.
35
disamping hukum merupakan suatu insitusi yang normatif yang
memberikan pengaruh pada lingkungan ia juga menerima pengaruh
serta dampak dari lingkungan tersebut. Pernyataan pokoknya
adalah “bagaimana hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan
?”. Hukum tertulis mempunyai kesulitan untuk melakukan
adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya atau
dengan kata lain, hukum tertulis mudah menciptakan kesenjangan
antara peraturan hukum dengan yang diaturnya. Hukum merupakan
ilmu yang sebenarnya yang harus selalu dimaknai sehingga selalu
up to date.
36