bab ii tinjauan pustaka dan metode pengamatan a. tinjauan...
TRANSCRIPT
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. PROSEDUR
Pedoman dalam melaksanakan pekerjaan yang terdiri dari beberapa
tahap pekerjaan yang saling berkesinambungan yang merupakan suatu bentuk
kerjasama antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam suatu proses yang
dinamakan dengan prosedur. Prosedur sendiri bertujuan untuk memudahkan
dan memperlancar pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga waktu penyelesaian
lebih cepat. Prosedur juga memberikan pengawasan lebih baik tentang apa dan
bagaimana suatu pekerjaan telah dilakukan. Prosedur kerja dijadikan setiap
bagian berkoordinasi dengan bagian yang lain. Dengan adanya prosedur kerja
maka pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik dan tentu saja hal tersebut
akan membuat penghematan yang besar bagi perusahaan.
a. Pengertian Prosedur
Adapun pengertian-pengertian prosedur tersebut yang dapat
diuraikan antara lain :
Prosedur menurut B.N Marbun (2003:294) dalam buku kamus
manajemen mengatakan bahwa pengertian prosedur yaitu : “Tata cara
melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya
suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa harus
diselesaikan”.
Prosedur menurut Carl Heyel dalam buku Rasto berjudul
manajemen perkantoran paradigma baru (2015:49) yaitu : “Serangkaian
langkah-langkah logis dimana semua tindakan semua tindakan bisnis
berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan”.
Prosedur menurut Wursanto (1995:20) dalam buku kearsipan yaitu
: “Suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan
suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebetulan”.
8
Prosedur menurut MC Maryati (2008:43) dalam buku manajemen
perkantoran efektif yaitu : “Serangkaian dari tahap-tahap atau urutan dari
langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai
dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur”.
Prosedur menurut Moekijat (1990:435) dalam buku kamus
manajemen mengatakan bahwa pengertian prosedur sebagai berikut :
1) Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan atau penggunaan suatu
arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang telah ditentukan.
2) Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis)
kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas
demikian dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan arah kearah tujuan
yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3) Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan
yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk
melakukan pekerjaan ynag harus diselesaikan.
4) Urutan secara chronologis (menurut waktu) dari tugas-tugas ini
merupakan cirri dari tiap prosedur, biasanya suatu prosedur meliputi
bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing-masing tugas harus
diselesaikan.
5) Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana
pekerjaan akan diselesaikan.
Prosedur menurut Mulyadi (2001:6) dalam bukunya sistem
akuntansi mengatakan bahwa :
“Prosedur adalah kegiatan klerikan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam untuk transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.
Prosedur menurut Pariata Westara (1983:263) dalam buku
ensiklopedi administrasi mengatakan bahwa :
9
“Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebetulan. Misalnya prosedur membuat surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat atau cara menkliknya yang kesemuanya telah pasti. Rangkaian prosedur menjadi satu sistem”.
Prosedur menurut Prof. Goerge Terry (1966:21) dalam buku The
Liang Gie berjudul administrasi perkantoran modern (1992:27) bahwa :
“Prosedur adalah suatu rangkaian langkah-langkah tata usahaan yang bertalian, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari pada satu orang, yang membentuk suatu cara yang diterima dan menjadi tetap dalam menjalankan suatu tahap aktifitas perkantoran yang penting dan menyeluruh. Dan prosedur diperoleh dengan perencanaan berbagai langkah yang dianggap perlu untuk menyelesaikan pekerjaan”.
Prosedur menurut Louis A. Allen As Mounir (1983:110) dalam buku
prosedur dan system mengatakan bahwa : “Prosedur ialah suatu metode
dinormalisasikan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperinci”.
Sedangkan menurut Moekijat dalam buku Ida Nuraida berjudul
manajemen administrasi perkantoran (2008:35) mengungkapkan bahwa
prosedur merupakan :
1) Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas
yang akan datang.
2) Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
3) Pedoman untuk bertindak.
b. Prosedur yang Tertulis
Menurut Ida Nuraida (2008:35) prosedur kerja dalam kantor
hendaknya :
1) Bersifat formal, artinya prosedur tersebut diakui oleh semua orang
dalam organisasi.
2) Tertulis.
3) Prosedur hendaknya selalu terbaharui, artinya selalu up to date dengan
perkembangan organisasi yang aktif dan dinamis.
10
c. Manfaat Prosedur Tertulis
Menurut Ida Nuraida (2008:36-37) prosedur tertulis sangat
bermanfaat bagi tingkat manajerial maupun non manajerial dalam
melaksanakan fungsi manajerial pada setiap bagian atau divisi. Manfaat
prosedur tertulis adalah :
1) Planning-Controling
a) Mempermudah dalam pencarian tujuan.
b) Merencanakan secara seksama mengenai besarnya beban kerja
yang optimal bagi masing-masing pegawai.
c) Menghindari pemborosan atau memudahkan penghematan biaya.
d) Mempermudah pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang
seharusnya dilakukan dan yang sudah dilakukan, menilai apakah
pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur maka perlu
diketahui penyebabnya. Hal ini dilakukan sebagai bahan masukkan
dalam tindakan koreksi terhadap pelaksanaan atau revisi terhadap
prosedur. Dengan adanya prosedur yang telah dilakukan maka
dapat disampaikan proses umpan balik yang konstruktif.
2) Organizing
a) Mendapatkan instruksi kerja yang dapat dimengerti oleh bawahan
mengenai :
∑ Bagaimana tanggung jawab setiap prosedur pada masing-
masing bagian atau divisi, terutama pada saat pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan bagian-bagian lain.
∑ Bagaimana proses penyelesaian suatu pekerjaan.
b) Dihubungkan dengan alat-alat yang mendukung pekerjaan kantor
serta dokumen kantor yang diperlukan.
c) Mengakibatkan arus pekerjaan kantor menjadi lebih baik dan lebih
lancer serta menciptakan konsistensi kerja.
3) Staffing-Leading
a) Membantu atasan dalam memberikan training atau dasar-dasar
instruksi kerja bagi pegawai baru dan pegawai lama. Prosedur
11
mempermudah orientasi dari pegawai baru. Sedangkan bagi
pegawai lama, training juga diperlukan apabila pegawai lama harus
menyesuaikan diri dengan metode teknologi yang baru, atau
mendapat tugas baru yang masih asing sama sekali. Dengan
demikian pegawai akan terbiasa dengan prosedur-prosedur yang
baku dalam suatu pekerjaan rutin di kantor yang berisi tentang cara
bekerja dan kaitannya dengan tugas lain.
b) Atasan perlu mengadakan counselling bagi bawahan yang bekerja
tidak sesuai dengan prosedur. Penyebab ketidaksesuaian harus
diketahui dan atasan dapat memberikan pengarahan yang dapat
memotivasi pegawai agar mau memberikan konstribusi yang
maksimal bagi kantor.
c) Mempermudah pemberian penilaian terhadap bawahan.
4) Coordination
a) Menciptakan koordinasi yang harmonis bagi tiap departemen dan
antar departemen.
b) Menetapkan dan membedakan antara prosedur-prosedur rutin dan
prosedur-prosedur independen.
Sehingga prosedur sangat penting digunakan sebagai pedoman
dalam melakukan sebuah pekerjaan agar dilakukan secara urut sehingga
pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pengertian diatas
maka dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah proses maupun urutan
kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
atau yang telah ditentukan sebelumnya.
Prosedur sendiri memiliki tujuan untuk mempermudah setiap
rangkaian pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan adanya prosedur maka
diharapkan kegiatan maupun pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai
tujuan yang diinginkan dan dengan adanya prosedur atau urutan kegiatan
maka dapat diikuti, diawasi dan diarahkan agar dapat mencapai tahap
secara efektif dan efisien.
12
2. ASURANSI
a. Pengertian Asuransi
Pertanggungan atau asuransi di Indonesia dapat dikatakan berasal
dari Hukum Barat, khususnya Belanda. Dalam bahasa Belanda Asuransi
disebut “Assurantie” yang terdiri dari kata “assuradeur” yang berarti
penanggung dan “geassureerde” yang berarti tertanggung. Dalam bahasa
latin disebut “Assecurare” yang berarti meyakinkan orang, dan dalam
bahasa Inggris disebut “Insurance” yang berarti menanggung sesuatu yang
pasti terjadi (Kamsir, 2004:276). Sedangkan pengertian Asuransi menurut
beberapa ahli antara lain :
Menurut H. Abbas Salim (2000:1) definisi asuransi adalah “Suatu
kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah
pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum
pasti”.
Menurut A. Hasymi Ali (1993:30) pengertian asuransi adalah
“Suatu alat sosial untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan unit-unit exposures yang cukup jumlahnya untuk membuat kerugian-kerugian individual mereka secara bersama dapat diramalkan. Kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata diantara semua mereka yang berabung”.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan RI Pasal 246,
definisi asuransi adalah
“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimaksud dengan asuransi
sosial adalah
“Suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Jadi bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi peserta asuransi
13
sosial harus membayar sejumlah iuran atau premi wajib peserta dan peserta mempunyai hak untuk memperoleh jaminan sosial”.
Berdasarkan pemaparan diatas disebutkan bahwa batasan jaminan
sosial adalah bantuan untuk menjawab permasalahan sakit, kecelakaan,
kelahiran, ketidakmampuan, kesehatan, kematian, tidak adanya pekerjaan
yang dilakukan melalui asuransi. Dalam pelaksanaan jaminan sosial tidak
hanya memiliki batasan bidang yang dijamin tetapi juga memiliki
program, jenis, metode, pembiayaan, jangka waktu, dan kepesertaan yang
berbeda-beda.
b. Prinsip-Prinsip Asuransi Sosial BPJS Ketenagakerjaan
Dalam pelaksanaanya BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan pada prinsip-
prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terdapat didalam pasal 4 Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, diantaranya :
1) Prinsip Kegotongroyongan
Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya
jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta
membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilan.
2) Prinsip Nirlaba
Prinsip yang pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan hasil
pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
seluruh peserta.
3) Prinsip Keterbukaan
Prinsip yang mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas
bagi setiap peserta.
4) Prinsip Kehati-hatian
Dimana dalam pengelolaan dana dilakukan dengan cermat, teliti, aman,
dan tertib.
5) Prinsip Akuntabilitas
Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan
dapat dipertanggungjawabkan.
14
6) Prinsip Portabilitas
Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta
berpidah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7) Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib
Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta Jaminan
Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Penerapanya tetap disesuaikan
dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan
menyelenggarakan program.
8) Prinsip Dana Amanat
Bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari
peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan Peserta
Jaminan Sosial.
9) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial
Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program
dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
c. Jenis-Jenis Usaha Asuransi
Jenis usaha asuransi yang sedang berkembang di Indonesia dibagi
menjadi beberapa macam, berdasarkan dari bidang yang ditangani menurut
Soeisno Djojosoedarso (1999:74) sebagai berikut :
1) Dilihat dari segi sifatmya usaha asuransi dibedakan menjadi :
a) Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib dimana untuk ikut serta dalam
asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga
negara, jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib
menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi sosial
biasanya diselenggarakan Pemerintah atau BUMN (misal BPJS
Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, TASPEN, ASABRI)
b) Asuransi Sukarela dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi
siapapun untuk menjadi anggota/pembeli, jadi setiap orang bebas
untuk memilih anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Asuransi
sukarela biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta (misal AJB,
15
Bumiputra, dll) tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh
pemerintah (misal PT. Jiwasraya, Prudential, dll).
2) Dilihat dari segi obyeknya dibedakan menjadi
a) Asuransi orang yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan,
asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, dan lain-
lain.
b) Asuransi umum atau asuransi kerugian yang meliputi asuransi
kebakaran, asuransi pengankutan barang, asuransi kendaraan
bermotor, asuransi penerbangan, dan lain lain.
Berdasarkan jenis asuransi BPJS Ketenagakerjaan termasuk Asuransi
Sosial Tenaga Kerja dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja
agar pekerja merasa aman dan terlindungi.
3. TENAGA KERJA
1) Pengertian Tenaga Kerja
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang
Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, yang dimaksud
dengan tenaga kerja adalah “Setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan” (didalam atau diluar hubungan kerja) guna menghasilkan
barang-barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Mereka yang telah bekerja pada instansi-intansi Pemerintah terkait oleh
Undang-Undang Kepegawaian sedang mereka yang telah bekerja pada
perusahan-perusahan terikat dan atau dilindungi oleh Undang-Undang
perburuhan atau yang lazim disebut Hukum Perburuhan (Sunindhia &
Widianti, 1987:15).
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan
pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja
lebih luas dari pengertian pekerja atau buruh yaitu tenaga kerja yang
sedang terikat dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum
bekerja. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
16
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dan terikat dalam suatu
hubungan kerja (Hardijan Rusli, 2011:4).
Sedangkan pengertian tenaga kerja juga telah dikemukakan oleh
Payaman Simanjutak, tenaga kerja (man power) adalah “Penduduk yang
sudah bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan
pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga”.
2) Perlindungan Tenaga Kerja
Perlindungan kerja merupakan suatu hal yang berguna bagi para
pekerja, guna memberikan perlindungan hak-hak yang dimiliki para
pekerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin
berlangsungnya sistem hubungan kerjasama secara harmonis tanpa
disertai adanya tekanan-tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang
lemah.
Adapun prinsip perlindungan tenaga kerja menurut Andi Fariana
(2012:34-36) antara lain :
a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
b) Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi pengusaha.
c) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan
mengembangkan potensi kerja sesuai dengan bakat minat dan
kemampuan melalui pelatihan kerja.
d) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan
pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan
yang ada di perusahaan agar tidak mengganggu kelancaran
kegiatan usaha.
e) Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan layak didalam atau diluar negeri.
17
f) Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama.
g) Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
h) Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja.
i) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja.
Sedangkan pembagian perlindungan pekrja dapat dibagi menjadi 3
(tiga) macam yaitu :
a) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja
suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari
baginya beserta keluarganya termasuk dalam hal pekerja tersebut
tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya.
Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
b) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan
dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan
pekerja itu mengenyam dan mengembangkan kehidupannya
sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat
dan anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
c) Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya
kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau
alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan
perusahaan. Perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan
kerja.
18
4. PENDAFTARAN
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:285), “Pendaftaran
adalah proses keikutsertaan dengan mencatat identitas (nama, alamat, dan lain-
lain) dan melampirkan syarat sesuai dengan ketentuan guna memperlancar dan
mempermudah dalam pelaksanaannya”. Pendaftaran biasanya dilakukan
dengan mengisi sebuah formulir.
5. PEMBAYARAN
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:89), “Pembayaran berarti
proses atau cara membayar atau perbuatan. Pembayaran dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu tunai dan non tunai. Pembayaran secara tunai langsung
menggunakan uang, sedangkan non tunai dapat menggunakan debit card,
credit card, transfer, dan sebagainya”.
6. PROGRAM JAMINAN JASA KONSTRUKSI
a. Program
Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka
program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang
dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Program adalah
cara tersendiri dan khusus yang dirancang demi pencapaian suatu tujuan
tertentu. Dengan adanya suatu program, maka segala rancangan akan lebih
teratur dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Program adalah unsur utama
yang harus ada bagi berlangsungnya aktivitas yang teratur, karena dalam
program telah dirangkum berbagai aspek seperti :
1) Adanya tujuan yang mau dicapai.
2) Adanya berbagai kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian
tujuan tersebut.
3) Adanya prinsip-prinsip dan metode-metode yang harus dijadikan acuan
dengan prosedur yang harus dilewati.
4) Adanya pemikiran atau rancangan tentang anggaran yang diperlukan.
5) Adanya strategi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas.
19
b. Jaminan Jasa Konstruksi
Jasa konstruksi adalah sebuah sektor yang memegang peran
penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik
kemajuan pembangunan Indonesia dapat diakses langsung, keberadaan
gedung-gedung yang tinggi, jembatan, infrastruktur seperti jalan tol,
sarana telekomunikasi adalah hal-hal aktual yang menandakan denyut
ekonomi Indonesia tengah berlangsung.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan
jaminan jasa konstruksi adalah
“Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja kosntruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Selain itu, jaminan jasa konstruksi merupakan jaminan yang memberikan pertanggung jawaban untuk semua tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada sektor usaha jasa konstruksi atau proyek agar tenaga kerja merasa terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja pada saat berada di lokasi proyek, pada saat dijalan atau menderita penyakit akibat hubungan kerja”.
Aspek jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18
Tahun 1999 melingkupi tiga bentuk kegiatan pelaksana konstruksi, yaitu :
1) Perencanaan pekerjaan
2) Pelaksanaan pekerjaan
3) Pengawas pekerjaan konstruksi
Sedangkan tahapan kepesertaan yaitu setiap Kontraktor Induk maupun
Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek jasa konstruksi dan pekerjaan
borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja
(borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut
kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM). Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :
1) Proyek-proyek APBD.
20
2) Proyek-proyek atas Dana Internasional.
3) Proyek-proyek APBN.
4) Proyek-proyek swasta, dan lain-lain.
7. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN PROGRAM
JAMINAN JASA KONSTRUKSI
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Prosedur
Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi adalah
serangkaian langkah-langkah, proses maupun tata cara mendaftar dan
membayar iuran untuk program jaminan jasa konstruksi yang dilakukan oleh
pemberi kerja jasa konstruksi atau perusahaan konstruksi yang
memperkerjakan pekerja pada suatu proyek jasa konstruksi. Pendaftaran dan
pembayaran iuran jaminan jasa konstruksi tersebut bertujuan untuk
melindungi tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja, adanya jaminan jasa
konstruksi ini sebagai ganti kompensasi dan rehabilitasi tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan kerja, karena dalam program jaminan jasa konstruksi
tersebut memiliki 2 (dua) macam jenis asuransi atau jaminan yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Adapun Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa
Konstruksi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan yaitu melalui 6 (enam) proses atau langkah, meliputi :
a. Tahap pertama, pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) mengisi
Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada
kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 2 (dua)
minggu setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan. Formulir-formulir
tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat
Perjanjian Pemborong (SPP).
b. Tahap kedua, jika formulir dan syarat pendaftaran sudah terpenuhi
selanjutnya didaftarkan dan dihitung dari nilai proyek untuk menetapkan
besaran iuran yang harus dibayar oleh pemberi kerja jasa konstruksi
(kontraktor) tersebut.
21
c. Tahap ketiga, setelah ditetapkan besaran iuran, pemberi kerja jasa
konstruksi (kontraktor) membayarkan iuran tersebut ke bank yang
bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan yaitu Bank Mandiri atau Bank Bukopin. Pembayaran
iuran dibagi menjadi 2 (dua) tahap antara lain :
1) Tahap pertama pembayaran sekaligus yaitu melunasi seluruh iuran.
2) Tahap kedua yaitu pembayaran secara bertahap dengan rincian
pembayaran pertama sebesar 50% (lima puluh persen), tahap kedua
25% (dua puluh lima persen), dan tahap ketiga 25% (dua puluh
lima persen) dari iuran yang sudah ditetapkan.
d. Tahap keempat, pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) datang kembali
ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan
membawa bukti pembayaran bank yang dibayarkan secara lunas maupun
bertahap, dan diserahkan di Bagian Pemasaran Bukan Penerima Upah
untuk ditetapkan sebagai peserta Program Jaminan Jasa Konstruksi yang
sah.
e. Tahap kelima, pemberi kerja jasa konstruksi (kontaktor) harus ke Bagian
Keuangan untuk mendapatkan kwitansi pembayaran iuran sebagai bukti
pendaftaran dan pembayaran yang sah.
f. Tahap keenam atau tahap akhir yaitu setelah mendapatkan kwitansi
pemberi kerja jasa konstruksi (kontraktor) akan mendapatkan lembar
penetapan berupa sertifikat dan kartu kepesertaan sebagai bukti bahwa
para tenaga kerja sudah terdaftar sebagai peserta yang sah atau sudah
mendapatkan jaminan yang berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM).
22
Bagan 1
Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi
BPJS Ketenagakerjaan
(Sumber : Bagian Pemasaran BPU BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta)
Pemberi Kerja Jasa Konstruksi (Kontraktor)
Pengajuan Syarat Ke Bagian Pemasaran
Penetapan Iuran dari Nilai Proyek
Peserta ke Bank Untuk Membayarkan Iuran
Pembayaran Secara Lunas
Pembayaran Tahap 1 Sebesar 50%
Pembayaran Tahap ke 2 Sebesar 25%
Pembayaran Tahap ke 3 Sebesar 25%
Mendatangi BPJS Ketenagakerjaan
Mencetak Kwitansi di Bagian Keuangan
Sah Menjadi Peserta
23
B. METODE PENGAMATAN
1. Lokasi Pengamatan
Lokasi pengamatan merupakan tempat yang digunakan untuk
penyelesaian pengamatan dan diperoleh data yang dibutuhkan sebagai
penunjang pembuatan tugas akhir. Lokasi pengamatan sendiri dilakukan di
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Surakarta di Jalan Bhayangkara No. 42 Surakarta. Penulis memilih lokasi ini
dengan pertimbangan ingin mengetahui tentang program baru Jaminan Jasa
Konstruksi (Jakon) yang ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan seiring dengan perubahan PT. Jamsostek (Persero)
menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data-data sesuai dengan bahan yang
diamati dan yang akan digunakan.
2. Jenis Pengamatan
Pengamatan dilakukan secara langsung ke lapangan atau lokasi tempat
magang. Sedangkan jenis pengamatan yang dilakukan penulis yaitu
menggunakan bentuk pengamatan Deskriptif Kualitatif. Data yang
dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki
arti lebih bermakna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih
nyata daripada sekedar sajian angka atau frekuensi, penilitian menekankan
catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang
menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh
karena itu Penelitian Kualitatif sering disebut sebagai Pendekatan Deskripsi
Kualitatif (H.B Sutopo 2002:40).
Menurut Lexy J. Moleong (2010:6) Penelitian Kualitatif adalah
“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dsb. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”
24
3. Sumber Data
Dalam pembuatan laporan pengamatan untuk mendapatkan data yang
lengkap dan relevan dalam permasalahan yang ada sehingga kebenarannya
dapat dipercaya. Didalam penelitian dibutuhkan beberapa sumber, yaitu :
a. Narasumber (Informan)
Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa
manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individual yang
memiliki informasinya. Narasumber mempunyai posisi yang sama dan
bukan hanya sekedar memberikan tanggapan yang diminta penelitian,
tetapi ia bisa lebih terarah dan selera dalam menyajikan informasi yang
dimiliki. Sumber data yang berupa manusia dalam penelitian kualitatif
lebih tepat disebut informan daripada responden. (H.B Sutopo 2002:58).
Data yang diperoleh secara langsung melalui narasumbernya. Dengan
mengajukan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan (wawancara)
kepada narasumber, dengan begitu data yang diperoleh sesuai dengan
ketentuan yang ada pada instansi tersebut. Dalam sumber informasi
penulis mewawancarai kepada pihak-pihak yang memahami permasalahan
dalam penelitian, diantaranya :
1) Kepala bagian Pemasaran Peserta Bukan Penerima Upah.
2) Pegawai Penata Madya Kesejahteraan Peserta.
3) Pegawai bagian Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang
Surakarta.
b. Peristiwa atau Aktivitas
Data atau informasi yang dikumpulkan berdasarkan peristiwa,
aktivitas atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran
penelitiannya. Dari pengamatan dalam peristiwa atau aktivitas, penelitian
dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti
karena melihat sendiri secara langsung. Tidak semua peristiwa
berlangsung pada saat penelitian berjalan. (H.B Sutopo, 2002:58).
Peristiwa atau aktivitas yang diamati penulis adalah prosedur
pendaftaran dan pembayaran program jaminan jasa konstruksi di Badan
25
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kantor cabang
Surakarta.
c. Dokumen atau Arsip
Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang berhubungan
dengan suatu peristiwa ataupun aktivitas tertentu yang terjadi dalam
pengamatan. Dokumen ini berupa rekaman tertulis (berupa gambar, benda
peninggalan yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas) yang bersikap
formal dan terencana. (H.B Sutopo, 2002:61).
Dalam pengamatan didapatkan form-form, laporan, surat,
dokumen, arsip yang berhubungan dengan Prosedur Pendaftaran dan
Pembayaran Program Jaminan Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surakarta.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh suatu data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka
digunakan metode :
a. Wawancara
Wawancara untuk memperoleh data secara langsung melalui
sumber data atau narasumber yang terpercaya atau pada ahlinya. Dengan
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang bersangkutan
dalam instansi. Dengan begitu data yang diperoleh adalah data yang secara
akurat.
b. Observasi
Observasi merupakan salah satu teknik data yang digunakan untuk
memperoleh data dari sumber data berupa peristiwa, tempat, lokasi, benda,
dan rekaman gambar. Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi
guna memperoleh data tentang Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran
Program Jaminan Jasa Konstruksi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kantor Cabang Surakarta.
26
c. Mengkaji Dokumen dan Arsip
Dalam metode ini perlu menggunakan sumber lain yaitu berupa
beberapa dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan
dalam pengamatan.
5. Teknik Analisis Data
Menurut H.B Sutopo (2002:91-93), dalam proses analisa terdapat tiga
komponen utama yang benar-benar digunakan oleh setiap penulis kualitatif.
Tiga komponen tersebut adalah :
a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang
merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi
dari fiednote. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan
pengamatan. Bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan
pengumpulan data. Artinya : reduksi data sudah berlangsung sejak
penelitian mengambil keputusan (meski mungkin tidak disadari
sepenuhnya) tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan
kasus, menyusun pertanyaan penelitian kasus, dan jangka waktu
menentukan cara pengumpulan data yang digunakan. Juga memusatkan
tema, membuat, coding, menentukan batas-batas permasalahan, dan
menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir
pengamatan selesai disusun.
Memperhatikan penjelasan diatas, maka bisa dinyatakan bahwa
reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting,
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat
dilakukan. Proses ini tidak bersifat aktivitas kuantivikasi data seperti yang
dilakukan dalam penelitian kuantitatif.
b. Sajian Data
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat
27
dilakukan. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara
logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai
hal yang terjadi dan memungkinkan pengamat untuk berbuat sesuatu pada
analisa maupun tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.
Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah
dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji
merupakan diskriptif mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan
menjawab setiap permasalahan yang ada.
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Dari awal pengumpulan data, penulis sudah harus memahami apa
arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan
peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang
mungkin, arah sebab akibat dan berbagai proposisi. Penulis yang ahli
menangkap berbagai hal tersebut secara kuat, namun tetap terbuka dan
bersifat skriptis. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap disitu, yang pada
waktu awalnya mungkin kurang jelas, kemudian semakin meningkat
secara eksplisit dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Simpulan
akhirnya tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data
berakhir.
Simpulan perlu diverifikasi agar cukup kuat dan dapat
dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas
pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan
cepat, mungkin sebagai akibat pemikiran kedua yang timbul melintas pada
pengamatan pada waktu menulis sajian data. Dan melihat kembali pada
catatan lapangan. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan
ketelitian, misalnya cara berreduksi atau saling memeriksa antara teman
(terutama pengamatan bila dilakukan secara kelompok). Verifikasi dapat
juga dilakukan dengan usaha yang lebih luas yaitu dengan melakukan
replikasi dalam satuan data yang lain. Pada dasarnya makna kata harus
diuji validitasnya supaya kesimpulan pengamatan menjadi kokoh dan
menjadi lebih bisa dipercaya.
28
Bagan 2
Model Analisa Interaktif
(Sumber : H.B. Sutopo, 2002:96)
Pengumpulan Data
Sajian Data
Penarikan Simpulan / Verifikasi
Reduksi Data