18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Penyelidik dan Penyidik

1. Pengertian Penyelidik

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 jo Pasal 4

KUHAP)11

. Sesuai dengan perumusan tersebut, maka setiap pejabat Polisi

(POLRI) dengan pangkat yang paling rendah sampai dengan pangkat yang

tertinggi adalah penyelidik. Didalam Pasal 5 KUHAP ditentukan kewenangan

penyidik yaitu:

a. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP :

1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana.

b) Mencari keterangan dan barang bukti.

c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan

serta memeriksa tanda pengenal diri.

11

R.Susilo&M. Karyadi, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Piliteia, Bogor, Hal 3

19

d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.

2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan

dan penyitaan.

b) Pemeriksaaan dan penyitaan surat.

c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

d) Membawa dan menghadap seorang kepada penyidik.

3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

tindakan kepada penyidik

Kewenangan penyelidik tersebut sebenarnya merupakan

sebagian dari kewenangan penyidik, karena penyelidikan merupakan

sub fungsi/ bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa setiap penyidik selain mempunyai

kewenangan melakukan penyidikan dengan sendirinya berwenang pula

melakukan penyelidikan, sedangkan penyelidik kewenangannya hanya

sebatas pada penyelidikan12

. Dalam praktek hukum yang bertugas

melaksanakan penyelidikan adalah pejabat POLRI yang oleh

atasan/pimpinannya selaku penyidik ditugaskan melakukan

penyelidikan Dilingkungan POLRI kegiatan penyelidikan dikenal atau

12

Moch. Faisal Salam SH.MH, Hukum Acara Pidana Dalam Teori&Prektek, CV Mandar Maju, 2001

20

dinamakan sebagai tindakan penyelidikan reserse dan petugasnya

dikenal sebagai penyelidik/reserse (detektif).

2. Pengertian Penyidik

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian

opsporing (Belanda) dan investigation (Inggris) atau penyiasatan atau siasat

(Malaysia). KUHAP dalam Pasal 1 butir 2 memberi definisi penyidikan

sebagai berikut, “ Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ”.13

Dalam bahasa

Belanda ini sama dengan opsporing.

Menurut De pinto, menyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan

oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera

setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar

beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan

pengertian penyidik perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena itu

langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia14

.

13

Kansil, C.S.T., Drs,S.H, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka,

1985. 14

DR Aandi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta hal 121-122.

21

Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena

keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk

kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu

tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik

untuk mendapatkan keterangan tentang : a). Tindak pidana apa yang

dilakukan ; b). Kapan tindak pidana dilakukan ; c). Dengan apa tindak pidana

dilakukan ; d). Bagaimana tindak pidana dilakukan ; e). Mengapa tindak

pidana dilakukan ; dan f). Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak

pidana tersebut.15

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannnya penyelidikan, sehingga

penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya.

Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap

seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan

bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan

adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi

terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya

suatu perkara pidana. Dengan kata lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah

15

Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu

Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

22

cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan

peristiwa yang dapat dihukum.16

3. Jenis – Jenis Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ( POLRI ) atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) tertentu yang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.17

a. Penyidik POLRI

Pejabat POLRI tertentu paling rendah Pembantu LetnanDua (Pelda=

Ajun Inspektur II / Aipda) yang ditunjuk/diangkat oleh KepalaPolisi

Republik Indonesia. Jadi tidak setiap anggota POLRI dengan pangkat

terendah Aipda (Pelda) boleh bertindak selaku penyidik, melainkan

terbatas hanya pejabat POLRI yang diangkat/ditunjuk oleh KAPOLRI

(pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang KAPOLRI) untuk

menjabat selaku penyidik POLRI.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

PPNS tertentu paling rendah berpangkatkan golongan II/b yang

diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang

membawahi PPNS yang bersangkutan.

16

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana Bina Aksara,

Jakarta. 1993. hlm.105 17

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H,2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

& Yurisprudensi, Sinar Grafika,Jakarta, Hal.73.

23

c. Penyidik Pembantu

Pejabat tertentu paling rendah berpangkat Sersan Dua (Brigadir II) dan

PPNS tertentu di lingkungan POLRI paling rendah berpangkatkan

golongan II/a yang diangkat selaku Penyidik Pembantu oleh

KAPOLRI18

4. Wewenang Penyidik

a. Penyidik POLRI

Penyidik POLRI mempunyai wewewnang sesuai dengan Undang-

undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, wewenang

penyidik POLRI di atur di pasal 7 ayat 1 KUHAP.

Penyidik berwenang untuk memeriksa tempat kejadian perkara,

terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan juga

memeriksa saksi – saksi untuk menemukan alat bukti.

Menurut Pasal 7 ayat 1 KUHAP poin ke 4 mengatur tentang

wewenang penyidik polri untuk melakukan penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan.

18

DR, H.M.A. Kuffal, SH, Penerapan KUHAP Dalam Praktik, UMM Press hal 49-50

24

1) Penangkapan

Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup

bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau

peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang.19

Alasan penangkapan atau syarat penangkapan seseorang :

a) seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;

b) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang

cukup.

2) Penahanan

Adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu

oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang.20

19

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H,2010, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

& Yurisprudensi, Sinar Grafika,Jakarta, Hal 83 20

ibid

25

Jenis-jenis Penahanan yaitu :

a) Penahanan Rumah Tahanan Negara ( RUTAN )

Terdakwa/tersangka ditempatkan di RUTAN atau Lembaga

Pemasyarakatan ( LP ) yang telah ditetapkan sebagai Rumah

Tahanan Negara.

b) Penahanan Rumah

Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal kediaman

terdakwa/tersangka dengan tetap dibawah pengawasan yang

berwenang, untuk menghindari segala sesuatu yang akan

menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan,

penuntutan atau pemeriksaan di siding pengadilan.

c) Penahanan Kota

Penahanan dilakukan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa.

Terdakwa/tersangka wajib melapor diri pada waktu yang

ditentukan.

Tujuan penahanan dapat kita temui pengaturannya dalam Pasal

20 KUHAP, yakni:

26

a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik

pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan

penahanan;

b) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang

melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;

c) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan

dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

3) Penggeledahan

Penggeledahan rumah menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP adalah

memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk

melakukan pemeriksaan atau penyitaan dan penangkapan dalam hal

yang telah diatur oleh undang-undang.

Penggeledahan badan menurut pasal 1 angka 18 KUHAP adalah

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau

pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada

badannya atau didakwakan srta, untuk disita.21

21

HMA Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, Hal 156.

27

4) Penyitaan

Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau

merampas’ sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka,

pemegang atau penyimpan.22

Penyitaan ini dilakukan agar bukti – bukti perbuatan tindak

pidana atau akibat tindak pidana tidak hilang atau dihilangkan oleh

terdakwa/tersangka.

Pasal 39 KUHAP mengatur tentang benda-benda yang dapat

dikenakan penyitaan adalah :

a) Benda atau tagihan terdakwa/tersangka yang seluruh atau

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian

hasil dari tindak pidana.

b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi

penyidikan tindak pidana.

d) Benda yang khusus dibuat atau untuk melakukan tindak pidana.

e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan (Pasal 39 ayat 2 KUHAP).

22

ibid Hal.111.

28

B. Tinjauan Tentang Alat Bukti Dan Barang Bukti

1. Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem

pembuktian hukum acara pidana hanya alat-alat bukti yang sah menurut

undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.23

Hal ini berarti

bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat

bukti yang sah di pengadilan.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan

ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka

siding pengadilan.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Apa yang seorang ahli nyatakan di muka persidangan (Pasal 186

KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP diterangkan bahwa apa yang

23

Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, hal. 19.

29

dimaksut dengan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan

pemeriksaan ( di sidang pengadilan ).

c. Alat Bukti Surat

Adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan

dengan sumpah.

1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya

yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di

dengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alas

an yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang atau surat

yang dibuta oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkna

bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

30

3) Surat dari keterangna seorang ahli yang memuat pendapatnya

berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan

yang diminta secara resmi dari padanya.

4) Surat Lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidna itu

sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk

yang dimaksut hanya dapat direoleh dari Keterangan saksi, Surat dan

Keterangan terdakwa.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Adalah apa yang terdakwa nyatakan di siding pengadilan tentang

perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri ( Pasal

189 KUHAP ).

31

2. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan

secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam

Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat

disita, yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian

diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak

pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak

pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak

pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang

disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang

bukti.24

24 Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14

32

Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana

adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan dan barang

dengan mana delik dilakukan, termasuk juga barang yang merupakan hasil

dari suatu delik. 25

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti

adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib

memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan

kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu,

hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.

Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan

oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik,

disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dapat saya simpulkan dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas

bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah suatu barang yang

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang dipergunakan

untuk membantu melakukan suatu tindak pidana atau benda yang dihasilkan

dari suatu tindak pidana, barang bukti juga merupakan penunjang alat bukti.

25

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254

33

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana Menurut para ahli hukum :

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh

peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya

dilarang dengan ancaman pidana.26

Menurut D Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja ataupun tidak

dengan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu

tindakan yang dapat di hukum.27

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan

tersebut. Perbuatan itu harus jjuga dirasakan oleh masyarakat sebagai

suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.28

26

Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81 18Ibid. Hlm

81 27

Ibid, hal.81 28

Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69

34

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat saya simpulkan

bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku

adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan

umum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar

tertentu, antara lain sebagai berikut.29

a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga

merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam

PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

29

Ibid hal. 47

35

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana

formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal

351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak

pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja

(culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang

diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP

(penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja

membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

pencariannya.Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana

jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang

menyebabkan orang lain luka-luka.

36

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif),

perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang

yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan

(Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal

224,304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga

bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis

tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana

pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak

pidana pasif.

37

D. Tinjauan Tentang Tempat Kejadian Perkara ( TKP )

1. Tempat Kejadian Perkara ( TKP )

Tempat kejadian perkara yang kemudian dapat disingkat ( TKP ) adalah

tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat

lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang

berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.30

TKP merupakan tempat dimana seorang penyelidik dapat menemukan

barang bukti dan menggali informasi tentang tindak pidana apa yang telah

terjadi. TKP merupakan tempat yang penting untuk penyidik dan penyelidik

guna mengungkap suatu tindak pidana dan juga menemukan tersangkanya

melalui tahapan – tahapan proses awal penyidikan.31

2. Dasar Hukum TKP

Hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan nasional yang

mengatur khusus mengenai TKP, meskipun demikian penyelenggaraan TKP

dikuatkan dalam :

30 Kriminalistik, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung, 1992

31 Ibid,

38

a. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 14 ayat 1 butir h: Kepolisian Negara Republik

Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan:

1) Identifikasi Kepolisian

2) Kedokteran Kepolisian

3) Laboratorium Kepolisian

4) Psikologi Kepolisian.

b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Bab IV:

1) Pasal 5 ayat 1 butir b.3.

2) Pasal 7 ayat 1 butir f.

POLRI atau penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan

dan penyidikan di tempat kejadian.32

32 Juklak, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: JUKLAK/08/V/1981, tentang

fungsi Identifikasi.

39

3. Penanganan TKP

Adalah kegiatan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan di TKP

dengan:

a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).

TPTKP adalah tindakan penyelidik atau penyidik Kepolisian di TKP

segera setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pada

korban, penutupan dan pengamanan TKP guna penyidikan lebih lanjut.

b. Pada dasarnya TPTKP pada tempat kejadian perkara meliputi:

1) Menolong, melindungi korban dan atau pelaku,

2) Menutup TKP

3) Mengamankan TKP guna keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Kemampuan dan keteramplan dala melakukan TPTKP wajib dimiliki

oleh setiap anggota Polri tanpa memandang pangkat jabatan dan kedudukan

dari semua tugas Kepolisian dan bahkan sampai kepada anggota

masyarakat.

c. Pengolahan tempat kejadian perkara

Pengolahan TKP adalah tindakan/kegiatan-kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk,

40

keterangan-keterangan, bukti-bukti, serta identitas tersangka, guna

memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.33

Pengolahan TKP adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti-

bukti serta identitas tersangka menurut pembuktian segitiga.34

Dalam pengolahan TKP, penyidik yang tiba di TKP pertama-tama

harus melakukan pengamatan lingkungan TKP. Di sini pimpinan Satuan

Pengamanan yang tiba lebih dulu menyampaikan laporan tertulis, terutama

laporan tentang tugas yang telah dilakukannya dan perubahan-perubahan

TKP yang diketahuinya terjadi.

Pimpinan Satuan Pengolah TKP pertama harus menguji apakah

pembatasan atau pemagaran TKP telah cukup ataukah perlu diperbaiki

misalnya diperluas. Pengambilan foto dilakukan sampai pada daerah

tersempit dari TKP yaitu bahwa pemotretan dilakukan secara berturut-turut

mulai dari panorama umum secara keseluruhan dan bagian-bagiannya

sampai kepada panorama khusus dimana tindakan kejahatan itu terjadi

(engerer-Tatort). Gambar-gambar ini adalah merupakan “bukti dalam

33

Kriminalistik, Pusat Pendidikan Reserse Polri, Megamendung, 1992 34

Mabes Polri, Panduan Struktur Program Pelatihan In-Service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP), 2004.

41

bentuk situasi” dan untuk ini harus dipegang suatu prinsip: pengambilan

yang lebih adalah lebih baik daripada terlalu sedikit atau kurang.35

4. Tujuan Penanganan TKP36

Adalah sebagai berikut:

a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaannya sebagaimana pada saat

dilihat dan dikemukakan petugas yang melakukan tindakan pertama di

TKP serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban

atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu

pengolahan TKP.

b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak,

tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berubah letaknya,

yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan

pemeriksaannya secara tehnis ilmiah.

c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan

lebih lanjut dala menjajagi atau menentukan pelaku, korban, saksi-

saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam

rangka mengungkapkan tindak pidananya.

35

Petunjuk Teknis No.Pol. JUKNIS/01/II/1982. Penanganan Kejadian Perkara. Mabes POLRI 36

Mabes Polri, Panduan Struktur Program Pelatihan In-Service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP), 2004.

42

5. Langkah-langkah dalam melakukan TKP.

a. Pengamatan umum.

b. Menentukan jalan masuk petugas/penyidik.

c. Memprediksikan tindakan pelaku di TKP.

d. Mencari jalan keluar pelaku.

e. Melakukan pemotretan TKP.

f. Melakukan pembuatan sketsa TKP.

g. Melakukan pengumpulan barang bukti.

h. Melakukan Pra-konstruksi dan menganalisis terjadinya tindak pidana.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai suatu TKP dalam penyidikan suatu

kejahatan.37

a. Faktor kecepatan penanganan TKP.

Semakin cepat suatu TKP ditangani, semakin besar harapan

mendapat jejak-jejak atau barang bukti yang bernilai bagi kegiatan

penyidikan tindak pidana selanjutnya.

37

Mabes Polri, Panduan Struktur Program Pelatihan In-Service POLRI/ICITAP FY 05 (Penanganan TKP), 2004.

43

b. Faktor keutuhan TKP

Barang bukti di TKP harus diusahakan agar tidak rusak atau hilang.

TKP yang utuh akan sangat membantu dalam mengungkap tindak

kejahatan.

c. Faktor kemampuan dalam menangani TKP

Kemampuan dalam mencari, mengumpulkan, mengirim dan

mengemas barang bukti sangat membantu dalam penanganan TKP.

Petugas harus selalu menjaga keutuhan TKP agar sesuai dengan

kejadian yang sesungguhnya.

E. Kajian Teoritis tentang Pengungkapan

1. Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan adalah upaya penyelidikan terjadinya suatu tindak pidana

yang membuahkan hasil terangnya tindak pidana yang terjadi.38

38

Wawancara dengan briptu Tatang, tanggal 20 Maret 2008

44

2. Dasar Hukum Pengungkapan

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam mengungkap pelaku tindak

pidana melalui TKP dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

d. Laporan Polisi

F. Tinjauan Tentang Unit Bantuan Teknik Investigasi

1. Pengertian Investigasi

a. Investigasi menurut KBBI

Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan

peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh

jawaban atas pertanyaan ( tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat

dan sebagainya ); penyidikan.

45

2. Unit-unit Bantuan Teknik Investigasi POLRI

a. Unit Kesatuan Polisi Lalu Lintas (SATLANTAS)

Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana yang bertugas

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,

pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas.

Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti: registrasi

dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan

lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Hal ini sangat

berkaitan guna menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama

berlalu lintas.39

Unit ini bertugas membantu proses awal pemeriksaan tempat

kejadian perkara adalah seperti mengamankan, menyuruh berhenti

seseorang yang ada disekitar TKP, meminta keterangan orang di sekitar,

melakukan pemeriksaan awal terhadap orang disekitar dan penanganan

korban.

b. Unit Intelejen Polri

Unit yang bertugas sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang

berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan

39

repository.usu.ac.id,2013, diakses pada hari kamis, tanggal 15/06/2017.

46

masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial

dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan

terhadap Kamtibmas.

c. Unit Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (NARKOBA)

Unit yang mempunyai fungsi penyelenggarakan penyelidikan dan

penyidikan mengenai kasus yang terkait dengan kasus Narkoba, serta

melakukan penangkapan terhadap pengedar dan pengguna Narkoba yang

kemudian akan di proses sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

d. Unit Kedokteran Forensik

Kedokteran Forensik juga disebut dengan Kedokteran Kehakiman atau

Yurisprudensi medis.40

Dokter spesialis kedokteran forensikn untuk

membantu melaksanakan proses pemeriksaan bagi kepentingan peradilan

bilamana diminta oleh penyidik.41

Ilmu kedokteran forensik adalah cabang spesialistik ilmu kedokteran

untuk kepentingan penegakan hukum.

40

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedokteran_forensik diakses pada hari jumat, 16/06/17 41

Idries AM, Tjiptomartono (2008). Penerapan ilmu kedokteran forensic dalam proses penyidikan (dalam Bahasa Indonesia). Jakarta: Sagung Seto.

47

Unit yang mempunyai peranan cukup penting dalam proses

penyidikan atau mencari kebenaran tentang : 1). Otopsi medikolegal

dalam pemeriksaan mengenai sebab-sebab kematian, apakah mati wajar

atau tidak wajar; 2). Identifikasi mayat; 3). Meneliti kapan kematian itu

berlangsung; 4). Penyidikan pada tindak kekerasan seperti kekerasan

seksual, kekerasan terhadap anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah

tangga; 5). Pelayanan penelusuran keturunan.

e. Unit Satuan Satwa ( K9 )

Salah satu unit dimana anggota kepolisian menggunakan bantuan

hewan berupa anjing pelacak dari golongan Jerman Sheeper dan Labrador

yang sudah terlatih guna membantu dan menemukan barang bukti yang

tertinggal di TKP serta melacak jejak seseorang yang tertinggal di TKP

dan diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana tersebut.