bab ii tinjauan pustaka a. teori...
TRANSCRIPT
17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Keadilan
Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa
Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan
tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari
diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah
orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama,
hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum
adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah
kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai
titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan
terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau
benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam
ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus
mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama,
maka masing–masing orang akan menerima bagian yang
tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap
disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata
adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada
kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan
pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain
sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus
sama.
18
Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan
GBHN, kata adil ditemukan di :
1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima;
2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV;
3. GBHN 1999-2004 tentang visi;
Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan
pendapat pada kata “adil” atau keadilan. Berikut adalah
beberapa rasa keadilan, menurut para ahli.
1. Keadilan Menurut Aristoteles
a. Keadilan komutatif adalah perlakuan
kepada seseorang tanpa memperhatikan apa
yang sudah di lakukanya.
b. Keadilan distributif adalah perlakuan
kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah
dilakukanya.
c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan
sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh
orang lain kepada kita.
d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang
harus mematuhi semua hukum dan peraturan
yang telah diperlukan.
e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah
seseorang yang telah mencoba mengembalikan
19
reputasi orang lain yang telah
terkontaminasi/tercemar nama baiknya.14
2. Keadilan Menurut Plato
a. Keadilan moral, yang merupakan suatu
tindakan moral adil untuk mengatakan jika
sudah mampu memberikan perlakuan yang
seimbang antara hak dan kewajiban.
b. Keadilan prosedural, bahwa jika seseorang telah
mampu melakukan tindakan secara adil di
bawah prosedur yang telah diterapkan.
c. Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah
berdasarkan dengan perjanjian yang sudah
disepakati.
3. Keadilan Menurut Notonegoro
Keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Keadilan Menurut Panitia Ad-hoc MPRS 1966.
a. Keadilan individu, keadilan yang akan
tergantung pada kemauan baik atau buruk dari
masing-masing individu.
b. Keadilan sosial, keadilan yang pelaksanaannya
tergantung pada struktur yang terdapat dalam
bidang politik ekonomi, sosial-budaya, dan
ideologi.
14
Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross,
http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-nicomachaen.html. (Diakses pada tanggal 20
Oktober 2000) Didownload (Selasa, 11 April 2017)
20
5. Keadilan Menurut John Rawl
John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai
fairness, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan
bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan
kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi
kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan
dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak
sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali
ini tidak diangap sebagai kondisi historis, apalagi
sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih
dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati
pada konsepsi keadilan tertentu.15
Kemudian, prinsip keadilan yang dipakai dalam tesis
ini adalah prinsip Keadilan Notonegeoro, suatu kebijakan
dikatakan adil jika sesuai dengan hukum yang berlaku di
suatu negara. Dengan kata lain prinsip CSR tidak
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Selanjutnya, prinsip keadilan yang terdapat dalam konsep
CSR, yaitu: prinsip pertama adalah kesinambungan atau
sustainability.; prinsip kedua, CSR merupakan program
jangka panjang; prinsip ketiga, CSR akan berdampak
positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi,
lingkungan, maupun sosial; prinsip keempat, dana yang
15
John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar
Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara,
Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.
21
diambil untuk CSR tidak dimasukkan ke dalam cost
structure perusahaan sebagaimana budjet untuk marketing
yang pada akhirnya akan ditransformasikan ke harga jual
produk.16
Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam
mengimplementasikan CSR menurut salah seorang pakar
CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhust,
di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan ada 16.
Berdasarkan beberapa prinsip keadilan CSR di atas,
penulis menyimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam CSR
adalah pemberian bantuan oleh perusahaan kepada
masyarakat, yang berkesinambungan dan dalam jangka
yang ditentukan, sehingga CSR itu tidak membebani
konsumen/ masyarakat.
Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila
Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan
nilai-nilai di atas yaitu sebagai berikut :
1. Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang
adil, antara lain: mengakui martabat manusia,
perlakuan yang adil terhadap sesama manusia,
pengertian manusia yang beradap yaitu manusia yang
memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan
keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara
hewan daengan manusia.
2. Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial,
antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang
idiologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-
cita masyarakat adil makmur materiil-spirituiil,
16
www.emliindonesia.com. Telaah Singkat: Landasan Hukum
Pemberlakuan CSR di Indonesia. Didownload (Selasa, 11 April 2017)
22
seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati
hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.
Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena
sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan
sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.
Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-
sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam
kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan,
maupun kehidupan keagamaan.
Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai
Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat
dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang
merupakan filsafat hidup/ pandangan hidup/ pedoman
hidup/ pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai
dengan bangsa Indonesia.
B. CSR Merupakan Implementasi Pancasila Sila
Kelima
1. Makna Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Makna dari sila kelima Pancasila yang disarikan
isi dan naskah tersebut kedalam 45 butir P-4
diantaranya;
a. Mengembangkan perbuatan luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan kegotong–royong
23
b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban
d. Menghormati hak orang lain
e. Suka memberikan pertolongan kepada orang
lain agar dapat berdiri sendiri
f. Tidak menggunakan hak milik usaha–usaha
yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal–hal
yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah.
h. Tidak menggunakan hak–hak milik untuk hal–
hal yang bertentangan dengan kepentingan
umum.
i. Suka bekerja keras
j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
bersama
k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka
mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial.
2. Ilustrasi Masyarakat yang Belum Mendapat
Keadilan
Sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi,
didasari, dijiwai oleh sila ke 1, 2, 3, 4. Dengan
24
demikian makna yang terkandung dalam sila kelima
Pancasila merupakan gambaran terlengkap 5 dari
makna keseluruhan Pancasila. Namun nilai yang
terkandung dalam Pancasila selain sila kelima juga
memiliki keterkaitan dengan sila lainnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, pengamalan sila
kelima Pancasila terkadang tidak sesuai dengan
makna yang terkandung dalam sila tersebut. Hal ini
akan berakibat pada berubahnya sikap masyarat
Indonesia. Jika masyarakat Indonesia bersikap tidak
sesuai nilai dan norma Pancasila, maka bisa dikatakan
bangsa tersebut kehilangan jati diri bangsa.
Jika suatu bangsa kehilangan jati diri bangsa,
mudah bangsa lain untuk menjajah bangsa Indonesia.
Perilaku yang dipedomankan sebagai pengamalan
Pancasila beserta pengamalan di masyarakat
Indonesia diantaranya;
a. Mengembangkan perbuatan luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan kegotong–royong. Kita hidup di lingkungan
yang masih berada di wilayah Indonesia. Sudah
menjadi kodrat manusia sebagai mahluk sosial
sebaiknya memiliki sikap tolong menolong
antar sesama, gotong-royong, tenggang rasa
sesama manusia tanpa membedakan ras, suku,
jenis kelamin dan agama. Namun, dimasa
sekarang nampaknya sikap tersebut sudah
25
meluntur. Banyak orang yang bekerja sehari
suntuk hingga ia tidak dapat bersosialisasi
dengan lingkungannya. Hingga timbul sikap
acuh tak acuh dan individualis, sikap yang
bertentangan dengan nilai Pancasila.
Seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia yang
memiliki pandangan hidup Pancasila lebih
mementingkan kepentingan sosial di atas
kepentingan pribadi.
b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
Penjabaran makna adil yang sesungguhnya
terkadang memberikan pro dan kontra antar
manusia. Adil dalam hukum yakni semua rakyat
Indonesia memiliki kedudukan yang sama
dimata hukum. Adil terhadap sesama yaitu,
memperlakukan manusia sama dengan yang
lain tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis
kelamin.
c. Menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
Rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban
yang sama untuk membela negaranya. Rakyat
Indonesia juga memiliki jaminan hak asasi
manusia yang tertuang dalam UUD 1945. Hak
asasi manusia tersebut mencakup hak atas
kedudukan yang sama dalam hukum, hak atas
penghidupan yang layak, hak atas kehidupan
26
berserikat dan, berkumpul, hak atas kebebasan
mengeluarkan pendapat, hak atas kemerdekaan
memeluk agama, hak untuk mendapatkan
pengajaran, dan sebagainya. Dengan
dirumuskannya hak asasi dalam UUD 1945,
mengandung pengertian bahwa UUD
mewajibkan pemerintah dan lain-lain
penyelenggara negara untuk memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang luhur yang bersifat
universal serta memegang teguh cita- cita moral
rakyat yang luhur.
d. Menghormati hak orang lain.
Setiap manusia memiliki hak. Hak yang telah
diperoleh dan dibawanya sejak lahir yaitu hak
asasi manusia. Hak asasi manusia berlaku sejak
ia lahir dibumi tanpa perbedaan atas dasar
bangsa, ras, agama, kelamin. Dengan HAM,
manusia memperoleh kesempatan untuk
berkembang sesuai dengan bakat dan cita-
citanya.
e. Suka memberikan pertolongan kepada orang
lain agar dapat berdiri sendiri.
Untuk mengejar kehidupan yang lebih baik,
manusia harus bekerjasama dengan manusia
lain dalam masyarakat. Manusia mustahil dapat
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa
27
segala yang dicapai dan kebahagiaan yang
dirasakan oleh manusia pada dasarnya adalah
berkat bantuan dan kerjasama orang lain di
masyarakat.
f. Tidak menggunakan hak milik usaha-usaha
yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
Masih sering kita jumpai kasus-kasus suap,
pungli, sogokan marak disegala bidang. Bukan
hanya badan usaha milik pererintah, badan
usaha milik swasta juga dapat kita jumpai
pungli, suap, sogokan. Hal tersebut sangat
merugikan masyarakat dan negara. Masyarakat
dirugikan karena melakukan pengorbanan yang
lebih banyak dari pada peratuan yang telah
ditetapkan dan tidak memiliki kesempatan
untuk mendapatkan apa yang ia inginkan
dikarenakan pungli, sogokan dan suap.
Sedangkan negara menderita kerugian
dikarenakan sesuatu yang seharusnya benar
kelak menjadi salah. Semisal penerimaan
pegawai negeri, pemerintah dirugikan oleh
karena calon yang diterima berdasar pada
banyaknya suap bukan karena standar
penerimaan yang telah ditetapkan. Jika
penyelewengan penggunaan hak milik usaha
untuk pemerasan ini tidak dibenahi, boleh jadi
hukum kelak bisa dibeli.
28
g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal–hal
yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah.
Indonesia memiliki hasil bumi yang sangat
melimpah. Dari sektor pertambangan,
perkebunan, pertanian, kelautan, dan lain-lain.
Semua hasil bumi tersebut menjadikan
Indonesia kaya akan hasil bumi. Walaupun
demikian banyak kekayaan Indonesia, kita
sebagai rakyat Indonesia tidak diperbolehkan
menggunakan kekayaan negara tersebut dengan
berlebihan dan gaya hidup mewah. Karena
diantara sumber daya alam tersebut ada
sebagian yang tidak dapat diperbaharui dan
masih banyak saudara kita yang memiliki
kehidupan yang tak layak. Sedangkan Indonesia
memiliki berjuta kekayaan yang seharusnya
turut dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
h. Tidak menggunakan hak–hak milik untuk hal–
hal yang bertentangan dengan atau kepentingan
umum.
Sering kita mendengar kasus–kasus koruptor
yang menjamur di Indonesia. Korupsi dapat jadi
karena koruptor melaksanakan hak–hak asasi
manusia cenderung untuk berlebih-lebihan,
sehingga merugikan negara dan masyarakat.
Seharusnya, manusia lebih memprioritaskan
29
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
Dan kepentingan tersebut hendaknya tidak
bertentangan dengan kepentingan umum.
i. Suka bekerja keras.
Kerja keras kita butuhkan untuk mengupayakan
apa yang kita inginkan menjadi terwujud.
Perwujudan itu hendaknya dilakukan dengan
langkah yang benar, sesuai dengan hukum.
Namun, banyak orang yang mengupayakan
perwujudan keinginannya tersebut dengan cara
yang tidak sesuai dengan ajaran nilai Pancasila,
misalnya menyuap. Hendaknya kita sebagai
bangsa Indonesia yang berpedoman Pancasila
mengupayakan perwujudan sesuatu yang ia
inginkan dengan kerja keras. Bukan mencari
jalan pintas guna keinginannya terwujud.
j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
bersama.
Banyak karya anak negeri Indonesia ini yang
berprestasi dan berkarya. Hasil karya anak
Indonesia tidak kalah dengan negara lain.
Hendaknya kita hargai dan kita dukung hasil
karya mereka sebagai hasil karya anak bangsa
Indonesia yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama serta memberikan
30
motivasi kepada anak negeri Indonesia lainnya
untuk tetap terus berkarya.
k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka
mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial.
Pemerataan perekonomian di Indonesia masih
perlu dilaksanakan. Hal ini perlu, dikarenakan
pertumbuhan ekonomi antar daerah masih
berbeda. Jika pertumbuhan peerekonomian
Indonesia tidak merata, ini menyebabkan
ketertinggalan suatu daerah dengan daerah lain.
Pemerintah dalam mengatasi hal ini
menggalakan pemerataan penduduk,
pemerataan perekonomian dengan program
pinjaman modal dan lain-lain. Langkah
pemerintah tersebut berguna untuk mewujudkan
pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Dari uraian penjelasan di atas dapat kita ketahui
bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa mengandung
nilai yang menuntun rakyat Indonesia untuk berperilaku
selaras dengan ajaran Pancasila yang begitu banyak dan
memiliki kemanfaatan bagi negara Indonesia guna
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian.
31
C. Teori Keadilan Sosial Pancasila Sila Kelima
Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” mengajak masyarakat aktif dalam berbagi
dengan sesama rakyat Indonesia demi terwujudnya
kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin
selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia
menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat
Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur
yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil
terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.
Adapun makna sila kelima adalah:
1. Mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh
rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membagi beban dan hasil usaha bersama secara
proporsional di antara semua warha negara dengan
memperhatikan secara khusus mereka yang lemah
kedudukannya agar tidak terjadi ketidakadilan serta
kewenang-wenangan dari pihak yang kuat terhadap
pihak yang lemah.
Pengamalan Pancasila seperti yang tertuang dalam P4
(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada
Tap MPR No. II/MPR/1978. Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia antara lain:
32
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan
kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar
dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha
yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang
bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan
dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan
bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan
kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Filsafat Pancasila
Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni
makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki
potensi, pikir, rasa, karsa dan cipta, karena potensi ini
manusia mempunyai, menempati kedudukan dan martabat
33
yang tinggi. Kata adil mengandung makna bahwa suatu
keputusan dan tindakan didasarkan atas ukuran/ norma-
norma yang obyektif, dan tidak subyektif, sehingga tidak
sewenang-wenang. 17
Kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya.
Jadi adab mengandung arti berbudaya, yaitu sikap hidup,
keputusan dan tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-
nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan/ moral.
Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung
pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia
yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam
hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan
umumnya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua
manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan
warna kulit, serta bersifat universal.18
Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa
Indonesia bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa
yakni sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaanNya.
Pokok pikiran dari sila kemanusiaan yang adil dan
beradab adalah sebagai berikut:
17
https://febriya27.wordpress.com/pancasila/kemanusiaan-yang-
adil-dan-beradab/
18
https://febriya27.wordpress.com/pancasila/kemanusiaan-yang-
adil-dan-beradab/
34
1. Menempatkan manusia sesuai dengan tempatnya
sebagai mahluk Tuhan, maksudnya itu mempunyai
sifat universal.
2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala
bangsa. Ini juga universal, bila di terapkan di
Indonesia tentu bangsa Indonesia menghargai dari
setiap warga negara dalam masyarakat Indonesia. Sila
ini mengandung prinsip menolak atau menjauhi suatu
yang bersumber pada ras.dan mengusahakan
kebahagiaan lahir dan batin.
3. Mewujudkan keadilan dan peradapan yang tidak
lemah.Yang dituju bangsa Indonesia adalah keadilan
dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan
dan penegakan (hukum) yang kuat jika terjadi
penyimpangan. Keadilan harus direalisasikan dalam
kehidupan masyarakat. Manusia di tempatkan sesuai
dengan harkatnya. Manusia mempunyai derajat yang
sama denan hukum.
Hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi.
Dengan adanya prisip ini jika dalam masyarakat ada
kelompok ras, kita tidak boleh bersifat eksklusif menyendiri
satu sama lain. Di Indonesia dasar hidup masyarakat
persatuan dan kesatuan yang jika di hubungkan dengan
prinsip kemanusiaan itu, maka rasionalisme harus tidak ada.
Oleh karena itu di Indonesia diharapkan selalu tumbuh dan
berkembang kebahagiaan lahir dan batin.
35
Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak
lemah berarti diusahakan perwujudannya secara positif.
Jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-
nilai yang berlaku, harus dilakukan tindakan yang setimpal.
Prinsip manusia adalah nilai-nilai yang di masyarakat
Indonesia sudah terpelihara sejak dahulu. Nilai itu
diperkuat dengan datangnya agama besar di Indonesia dan
dianut bangsa Indonesia. Suasana demikian itu
menumbuhkan suasana keakraban,walaupun pada masa
dahulu semangat ini mulai kendor, karena fenomena
disintregasi yang menampilkan konflik yang disertai
dengan tindakan anarkis kekerasaan,dan tindakan yang
merendahkan martabat manusia. Landasan kehidupan
masyarakat Indonesia beranjak dari senasib dan
sepenanggungan dan kemanusiaan dalam arti luas dan
meneruskan kebiasaan setia secara mufakat.19
Menilai atau menimbang adalah kegiatan manusia
yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya
untuk selanjutnya diambil keputusan seperti, baik dan tidak
baik, berguna dan tidak berguna, benar dan tidak benar.
Sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya
merupakan sumber dari peraturan Perundang-undangan,
melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama
19
http://kuliah-choky.blogspot.com/2013/01/kata-pengantar-segala-
puji-bagi-allah.html
36
dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2
yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”
merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan
dan kenegaraan.
Nilai rohani dibedakan menjadi 4, yaitu :
1. Nilai kebenaran/ kenyataan yang bersumber pada
unsur akal manusia.
2. Nilai keindahan yang bersumber pada unsure rasa
manusia (perasaan).
3. Nilai kebaikan/ moral yang bersumber pada unsur
kehendak/ kemauan manusia/ etika.
4. Nilai religius/ ketuhanan yang bersumber pada
kepercayaan atau keyakinan manusia.
Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila
kelima antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita
masyarakat adil makmur materiil-spirituil, seimbang antara
hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, citi-
cita kemajuan dan pembangunan.
Nilai- nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena
sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan
sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia.
Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-
sila pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam
kehidupan manusia baik dalam adapt kebiasaan,
kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.
37
Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai
Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat
dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang
merupakan filsafat hidup/ pandangan hidup/ pedoman
hidup/ pegangan hidup/ petunjuk hidup sangat sesui dengan
bangsa Indonesia.
D. Penegakkan Keadilan di Indonesia
Dari pembukaan dan penjelasan UUD 1945, dapat
dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu Negara
hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan
umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan
makmur.
Dalam masalah keadilan, Indonesia masih perlu
dipertanyakan. Hal ini karena masih kurangnya moral
bangsa. Masalah keadilan sangat berkaitan erat dengan
hukum. Para penegak hukum yang ada di Indonesia pun
masih perlu dipertanyakan kebenarannya.
Di Indonesia keadilan belum bisa ditegakkan sesuai
tuntutan negara hukum, sudah tercermin di dalam praktek
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tentunya orang
sudah bosan membaca, mendengar dan melihat keadaan
tersebut. Tapi apa boleh buat, kita harus berjuang terus
demi tegaknya keadilan di Indonesia, sebab tanpa
perjuangan keadaan tersebut tidak akan berobah dengan
sendirinya. Tanpa adanya perjuangan, si pelaku
38
ketidakadilan akan terus santai-santai dan senyum simpul
meneruskan tindakannya.
Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari cukup norma-
norma hukum, Antara lain :
1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Peraturan Per Undang-Undangan
4. Keputusan Presiden
5. Ketetapan MPR
6. Dan lain-lain
Selain itu juga dengan membentuk:
1. Kepolisian
2. Pengadilan
3. Kejaksaan
Tapi ironisnya sulit sekali mencari keadilan. Sebab di
mana saja masih bertengger orang-orang yang jiwanya
hitam kelam yang tidak bisa ditembus sinar terang. Bahkan
Kejagung dan Mahkamah Agung yang seharusnya aktif
menegakkan keadilan, ternyata seperti yang dikatakan
Hendardi (PBHI), hanya berfungsi sebagai mesin binatu:
"Masuk barang kotor, keluar bersih''. Dengan kalimat
sederhana, peradilan tidak dijalankan sebagaimana
mestinya.
Keadaan langka keadilan di atas terus berjalan di
Indonesia sampai dewasa ini, seiring dengan reformasi di
bidang hukum dan keadilan yang tidak berjalan seperti
39
yang diharapkan. Dalam praktik masih ada dokumenter
ketidakadilan dalam hukum.
Namun demikian, ada beberapa celah terwujudnya
keadilan dapat dilaksanakan, sebagai contoh, tampak ada
celah-celah yang bisa ditembus dalam mencari keadilan,
yaitu pada Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus Pasal 60/g
UU Pemilu keadilan bisa ditegakkan. Sehingga pasal
diskriminatif terhadap para mantan anggota PKI dan
ormasnya, dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 dan
karenanya tidak punya kekuatan hukum. Ini artinya telah
berjalan proses penemuan jalan-jalan perjuangan yang
realistis: mana yang obyektif bisa ditempuh.
Di samping itu perlu disadari, bahwa usaha
menegakkan keadilan harus dilancarkan ke segala arah dan
penjuru, ke semua lembaga negara dan masyarakat. Kalau
usaha tersebut hanya diarahkan ke Lembaga Eksekutif saja,
niscaya akan menemukan hasil yang tidak memuaskan.
E. Teori-Teori Tentang Corporate Social
Responsibility
CSR berasal dari kata ‘corporate’, ‘social’ dan
‘responsibility’ dalam istilah ini, CSR dapat didefinisikan
sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu
perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan
tersebut berdiri atau menjalankan usahanya.20
Kamus online
40
wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa
suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada,
perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan
kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham,
komunitas dan pertimbangan-pertimbangan ekologis dalam
segala aspek dari usahanya.21
Corporate Social Responsibilities (CSR) atau yang
kita kenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi
keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan
hukum perseroan terbatas. Penjelasan Undang-undang
Nomor 40 tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan perseroan terbatas. Dalam undang-undang ini
diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri,
komunitas setempat, dan masyarakat umumnya. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan
perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat
maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya
dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam
20 http://www6.miami.edu/ethics/pdf_files/csr_guide.pdf, diakses
pada tanggal 08 Agt.2016. (didownload tanggal 20 April 2017) 21
Asongu, J.J, The History of Corporate Social Responsibility,
http://www.jbpponline.com/article/view/1104/842), diakses pada tanggal 1
Agt. 2016. (didownload tanggal 20 April 2017)
41
wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan
harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran. Kegitan tersebut dimuat dalam
laporan tahunan perseroan. Dalam hal perusahaan tidak
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka
perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Perusahaan sebagai badan hukum (recht person)
adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
(rechtmatige daad). Dalam melakukan perbuatan hukum ia
diwakili oleh organ-organ atau pengurusnya, sehingga tidak
tertutup kemungkinan menimbulkan kekhilafan (culpa) dan
kelalaian (alpa) yang harus dipertanggungjawabkan. Secara
teoritis, perusahaan dapat dimintai pertangungjawaban yang
dapat dibedakan menjadi dua yaitu; Pertama; tanggung
jawab dalam rangka makna liability atau tangung jawab
yuridis atau hukum. Kedua; tanggung jawab dalam makna
responsbility atau tanggung jawab moral atau etis. Sejalan
dengan perkembangan dan kompleksitas dinamika dunia
usaha atau bisnis, maka responsbility dikembangkan dalam
bentuk tangung sosial perusahaan (corporate social
responsbility, atau yang disingkat dengan CSR).22
42
Ada banyak definisi CSR, beberapa diantaranya
adalah:
1. The World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), yang merumuskan CSR
sebagai “The continuing commitment by business to
behave ethicaly and contribute to economic
development while improving the quality of life of the
workforce and their families as well of the local
community and society at large to improve their
quality of life”.
2. World Bank, Lembaga keuangan global merumuskan
CSR “The commitment of business to contribute to
sustainable economic development working with
employees and their representatives, the local
community and society at large to improve quality of
life, in ways that are both good for business and good
for development”.
3. European Union, atau Uni Eropa sebagai lembag
perhimpunan negara-negara di benua Eropa
merumuskan pengertian CSR dalam EU Green Paper
CSR sebagai “....is a concept wherby companies
integrate social and environmental concerns in their
business operations and in their interaction with their
stakeholders on a voluntary basic”.
22
Busra Azheri, Corporate Social Responsbility dari Voluntary menjadi
Mandatory, Setara press, Malang, 2011, h. 57.
43
4. CSR Forum juga memberikan rumusan penting
tentang pengertian CSR, “CSR mean open and
transparent business practices that are based on
ethical values and respect for employees,
communities and environment”.
5. Business for Social Responsbility, merumuskan CSR
sebagai “Operating a business in a manner that meets
or exceeds the ethical, legal, commercial an public
expectations that society has of business. Social
Responsbility is a guiding principle for every decision
made in very area of a business”.
Jika ditelaah beberapa rumusan di atas, maka secara
prinsip rumusan WBCSD dengan World Bank ada
persamaan yaitu menekankan CSR sebagai komitmen
bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi
berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan
masyarakat lokal (setempat) dalam rangka menigkatkan
kualitas kehidupan. Di sisi lain, rumusan World Bank
menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR
bagi usaha dan pengembangan (in ways that are both for
business and good for development). Sedangkan rumusan
European Union hanya menggambarkan CSR sebagai suatu
konsep, bagaimana suatu perusahaan berusaha
mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta
stakeholders atas dasar “voluntary” dalam melakukan
aktivitas usahanya. Pengintegrasian ini tidak hanya
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
44
ada, akan tetapi meliputi kerelaan berinvestasi ke dalam
pengembangan manusia, lingkungan danhubungan dengan
stakehorders.23
Sementara itu rumusan dari CSR forum terlihat hanya
menegaskan bahwa CSR merupakan keterbukaan dan
transparan dalam dunia bisnis yang didasarkan atas nilai
etika dan respek kepada karyawan, komunitas, dan
lingkungan. Begitu juga dengan rumusan dari Business for
Social Resposbility USA hanya menekankan bahwa
aktivitas suatu bisnis harus dilakukan secara etis, menaati
aturan hukum yang berlaku, sehingga CSR menjadi
petunjuk dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
F. Pengertian Corporate Social Responsibility
Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)
atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep
atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa
tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun
lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
Corporate Social Responsibility (CSR) ialah sebuah
pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan
kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam
23
Busra Azheri, Corporate Social Responsbility dari Voluntary
menjadi Mandatory, Setara press, Malang, 2011, h. 22
45
interaksi mereka dengan para stakeholder berdasarkan
prinsip kemitraan dan kesukarelaan. 24
Corporate Social Responsibility adalah komitmen
perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan
memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian
terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. 25
Menurut Kotler dan Nancy mengemukakan bahwa
Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan
sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan
kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik
dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan.
26 Sedangkan menurut World Business Council for
Sustainable Development mengemukakan bahwa Corporate
Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen
berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku
etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi,
seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan
keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas
24
Nuryana, Mu’man, “Corporate Social Responsibility dan
Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan”, Makalah yang disampaikan
pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, 2005 (Lembang, 5 Desember 2005) 25
Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007
(dalam Hendrik Budi Untung, 2009;1) 26
Philip Kotler & Nancy Lee, Corporate Social Responsibility:
doing The Most Good For Your Company and Your Cause, New Jersey, John
Wiley & Sons, 2005
46
pada umumnya. Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis
meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan
dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku
kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan
untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi,
secara garis besar Corporate Social Responsibility (CSR)
adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di
luar tanggung jawab ekonomisnya, kegiatan-kegiatan yang
dilakukan perusahaan demi tujuan sosial dengan tidak
memperhitungkan untung atau rugi ekonomisnya.
G. Sejarah Corporate Social Responsibility
Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan
Social Responsibility of the Businessman tahun 1953.
Konsep yang digagas Howard Rothmann Browen ini
menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera
diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan
yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu
pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli
pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.
Kendati sederhana, istilah CSR amat marketable melalui
CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah.
CSR merupakan tanggung jawab aktivitas sosial
kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit. John
47
Elkington dalam buku ”Triple Bottom Line” dengan 3P tipe
yaitu:27
1. Profit à Mendukung laba perusahaan
2. People à Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Planet à meningkatkan kualitas lingkungan
Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah
operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk
meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial,
tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara
holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama
lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering
diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving,
corporate philanthropy, corporate community relations,
dan community development. Ditinjau dari motivasinya,
keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau
pendekatan CSR. Jika corporate giving bermotif amal atau
charity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan dan
corporate community relations bernapaskan tebar pesona,
community development lebih bernuansa pemberdayaan.
Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan
sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah
kehadiran buku Cannibals with Forks: The Triple Bottom
Line in 21st Century Business (1998) karya John Elkington.
27
Elkington, John, Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of
21st
Century Bussines, Capstone Publishing, Oxford, 1997
48
Mengembangkan tiga komponen penting sustainable
development, yakni economic growth, environmental
protection, dan social equity yang digagas the World
Commission on Environment and Development (WCED)
dalam Brundtland Report (1987), Elkington mengemas
CSR ke dalam tiga fokus: 3P (profit, planet, dan people).
Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan
ekonomi belaka (profit), tetapi memiliki kepedulian
terhadap kelestarian lingkungan (planet) dan kesejahteraan
masyarakat (people).28
Di Indonesia, istilah Corporate Social Responsibility
(CSR) dikenal pada tahun 1980-an, namun semakin popular
digunakan sejak tahun 1990-an. Kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) Indonesia dikenal dengan nama CSA
(Corporate Social Activity) atau aktivitas sosial perusahaan.
Kegiatan CSA ini dapat dikatakan sama dengan CSR
karena konsep dan pola pikir yang digunakan hampir sama.
Sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai
lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam
mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi
kepada berbagai perusahaan nasional. Ikatan Akuntan
Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun
2005 mengadakan Indonesia Sustainability Reporting
Award (ISRA). Secara umum ISRA bertujuan untuk
28
Ibid
49
mempromosikan voluntary reporting CSR kepada
perusahaan di Indonesia dengan memberikan penghargaan
kepada perusahaan yang membuat laporan terbaik
mengenai aktivitas CSR. Sampai dengan ISRA 2007
perusahaan tambang, otomotif dan BUMN mendominasi
keikutsertaan dalam ISRA.
Munculnya konsep CSR didorong oleh terjadinya
kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat
disingkat sebagai fenomena DEAF (yang dalam bahasa
Inggris berarti tuli), sebuah akronim dari Dehumanisasi,
Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi: 29
1. Dehumanisasi Industri
Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di
dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan
kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan
tersebut, maupun bagi masyarakat di sekitar
perusahaan. ‘merger mania’ dan perampingan
perusahaan telah menimbulkan gelombang pemutusan
hubungan kerja dan pengangguran, ekspansi dan
eksploitasi dunia industri telah melahirkan polusi dan
kerusakan lingkungan yang hebat.
2. Equalisasi hak-hak publik
Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk
meminta pertanggung jawaban perusahaan atas
29
Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat:
Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial (Edisi-
2), Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 103-104
50
berbagai masalah sosial yang sering kali ditimbulkan
oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini
semakin menuntut akuntabilitas (accountability)
perusahaan bukan saja dalam proses produksi,
melainkan pula dalam kaitannya dengan kepedulian
perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang
ditimbulkan.
3. Aquariumisasi dunia industri
Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka
laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya
memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan
hukum, prinsip etis, dan filantropis tidak akan
mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak
kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti
ini ditutup.
4. Feminisasi dunia kerja
Semakin banyaknya wanita yang bekerja, semakin
menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja
terhadap lingkungan internal organisasi, seperti
pemberian cuti hamil dan melahirkan, keselamatan
dan kesehatan kerja, melainkan pula terhadap
timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran
anak, kenakalan remaja akibat berkurang atau
hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di
lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial seperti
perawatan anak (child care), pendirian fasilitas
pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak atau pusat-
51
pusat kegiatan olah raga dan rekreasi bagi remaja bisa
merupakan sebuah ‘kompensasi’ sosial terhadap isu
ini.
H. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan terbatas (“UUPT serta Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(“PP 47/2012”)
Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan
penjelasannya. Pengaturan ini berlaku untuk
perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT,
Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini serta peraturan
pelaksanaannya.
Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan
52
sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat
pada umumnya.
Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai
hal-hal berikut ini:
a) TJSL ini wajib untuk perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
Yang dimaksud dengan “perseroan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang
sumber daya alam” adalah perseroan yang
kegiatan usahanya mengelola dan
memanfaatkan sumber daya alam.
b) Sedangkan yang dimaksud dengan “perseroan
yang menjalankan kegiatan usahanya yang
berkaitan dengan sumber daya alam” adalah
perseroan yang tidak mengelola dan tidak
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi
kegiatan usahanya berdampak pada fungsi
kemampuan sumber daya alam.
c) TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
d) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan
yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL akan
53
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait.
Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa TJSL
dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja
tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan
Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang
Saham (“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar
perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut
memuat rencana kegiatan dan anggaran yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL. Pelaksanaan
TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan
perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS
(Pasal 6 PP 47/2012).
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (“UU 25/2007”)
Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa
setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL.
Yang dimaksud dengan TJSL menurut Penjelasan
Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab
yang melekat pada setiap perusahaan penanaman
modal untuk tetap menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,
norma, dan budaya masyarakat setempat.
Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal
adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa
54
penanam modal dalam negeri dan penanam modal
asing (Pasal 1 angka 4 UU 25/2007).
Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur
bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini juga
merupakan bagian dari TJSL.
Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya
untuk melaksanakan TJSL, maka berdasarkan Pasal
34 UU 25/2007, penanam modal dapat dikenai sanksi
adminisitatif berupa:
a) peringatan tertulis;
b) pembatasan kegiatan usaha;
c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal; atau
d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas
penanaman modal.
Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal
juga dapat dikenai sanksi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 34
ayat (3) UU 25/2007).
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(“UU 32/2009”)
Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
55
a) memberikan informasi yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan
hidup; dan
c) menaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang
Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)
Pendirian BUMN ini mempunyai maksud dan tujuan
sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf e
UU BUMN di antaranya adalah “turut aktif
memberikan bimbingan dan bantuan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan
masyarakat”. Namun sebelumnya dalam Pasal 4 ayat
(2) PP Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero
menegaskan bahwa Persero dengan sifat usaha
tertentu dapat melaksanakan penugasan khusus untuk
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. Untuk
itu pemerintah mengemas keterlinatan BUMN
sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperkuat
program kemitraan, melalui Peraturan Menteri
Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha
Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana
56
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan
Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan
Program Bina Lingkungan (“Permen BUMN
5/2007”) Dalam peraturan ini diatur mengenai
kewajiban Perusahaan Perseroan (“Persero”),
Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan
Perseroan Terbuka (“Persero Terbuka”). Berdasarkan
Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum
wajib melaksanakan Program Kemitraan BUMN
dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
Sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada
Permen BUMN 5/2007 yang ditetapkan berdasarkan
keputusan RUPS.
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil
adalah program untuk meningkatkan kemampuan
usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui
pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen
BUMN 5/2007). Sedangkan Program Bina
Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi
sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan
57
dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN
5/2007).
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (‘UU 22/2001”)
Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak
Kerja Sama dengan Badan Pelaksana wajib memuat
ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah
ketentuan mengenai pengembangan masyarakat
sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat
(Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).
Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga
dikatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha
hilir) ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan
lingkungan dan masyarakat setempat.
I. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility
Dalam perkembangan etika bisnis yang lebih
mutkahir, muncul gagasan yang lebih komperehensif
mengenai lingkup Corporate Social Responsibility (CSR).
Sampai sekarang ada empat bidang yang dianggap dan
diterima sebagai ruang lingkup Corporate Social
Responsibility (CSR).
58
1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan
sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat
luas.
2. Sebagai salah satu bentuk dan wujud tanggung jawab
sosial perusahaan, perusahaan diharapkan terlibat
dalam berbai kegiatan yang terutama untuk
memajukan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Jadi, tanggung jawab sosial dan moral
perusahaan disini terutama terwujud dalam ikut
melakukan kegiatan tertentu bagi masyarakat.
3. Perusahaan dalam hal ini diharapkan untuk tidak
hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari
keuntungan, melainkan ikut juga memikirkan
kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat
dengan ikut melakukan berbagai kegiatan sosial yang
berguna bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut
sangat beragam misalnya meminjamkan dana untuk
membangun rumah ibadah, membangun prasarana
dan fasilitas sosial dalam masyarakat (listrik, air,
jalan, tempat rekreasi, dsb), melakukam penghijauan,
menjaga sungai dari pencemaran limbah, melakukan
pelatihan dengan cuma-cuma, memberi beasiswa
kepada anak dari keluarga yang kurang mampu
ekonominya dan lain sebagainya.
4. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar
keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan
sosial tersebut, yaitu :
59
a) Karena perusahaan dan seluruh karyawannya
adalah bagian integral dari masyarakat
setempat. Karena itu, wajar mereka pun harus
ikut bertanggung jawab atas kemajuan dan
kebaikan masyarakat tersebut. Keterlibatan
sosial merupakan wujud nyata dari tanggung
jawab sosial dan kepedulian perusahaan sebagai
bagian integral dari masyarakat atas kemajuan
masyarakat tersebut.
b) Perusahaan telah diuntungkan dengan
mendapatkan hak mengelola sumber daya alam
yang ada di masyarakat tersebut dengan
mendapatkan keuntungan bagi perusahaan
tersebut. Demikian pula, sebagai tingkat
tertentu masyarakat telah menyiapkan tenaga-
tenaga profesional bagi perusahaan yang berjasa
mengembangkan perusahaan tersebut. Karena
itu, keterlibatan sosial merupakan semacam
balas jasa terhadap masyarakat.
c) Tidak melakukan kegiatan-kegiatan bisnis
tertentu yang merugikan kepentingan
masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai
kegiatan sosial, perusahaan mempunyai
kepedulian punya tanggung jawab terhadap
masyarakat dan dengan demikian dapat
mencegahnya untuk tidak sampai merugikan
masyarakat melalui kegiatan bisnis tertentu.
60
d) Menjalin hubungan sosial yang lebih baik
dengan masyarakat. Ini akan membuat
masyarakat merasa memiliki perusahaan
tersebut dan dapat menciptakan iklim sosial dan
politik yang lebih aman, kondusif, dan
menguntungkan bagi kegiatan bisnis
perusahaan tersebut.
5. Keuntungan ekonomis
Tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan demi
mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan
yang menyangkut semua orang yang terkait dalam
bisnis tersebut. Setiap pelaku bisnis dan perushaan
secara moral dibenarkan untuk mengejar kepentingan
pribadinya yang dalam bisnis dibaca sebagai
keuntungan karena hanya dengan demikian ia dapat
mempertahankan kelangsungan bisnis dan perusahaan
tersebut. Maka, mengejar keuntungan tidak lagi
dilihat sebagai hal yang egoistis dan negatif secara
moral, melainkan justru dilihat sebagai hal yang
moral sangat positif. Dalam hal ini keuntungan
ekonomi dilihat sebagai sebuah lingkup tanggung
jawab moral dan sosial yang sah dari suatu
perusahaan.
6. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu
masyarakat
Perusahaan punya kewajiban dan juga kepentingan
untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial.
61
Salah satu bentuk dan wujud yang paling nyata dari
menjaga ketertiban dan keteraturan sosial ini sebagai
wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah
dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku karena
jika tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku maka
ketertiban dan keteraturan masyarakat tidak akan
terwujud.
7. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau
pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan
bisnis suatu perusahaan Hormat pada hak dan
kepentingan stakeholders atau pihak-pihak terkait
yang mempunyai kepentingan langsung dan tidak
langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
Perusahaan secara moral dituntut dan menuntut diri
untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan
pihak-pihak terkait yang punya kepentingan. Artinya
dalam kegiatan bisnisnya suatu perusahaan perlu
memperhatikan hak dan kepentingan pihak-pihak
tersebut: konsumen, buruh, investor, kreditor,
pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah
dan seterusnya. Tanggung jawab sosial perusahaan
lalu menjadi hal yang begitu kongkret, baik demi
terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik maupun
demi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis
perusahaan tersebut.
62
J. Prinsip Corporate Social Responsibilities
Prinsip pertama adalah kesinambungan atau
sustainability. Ini bukan berarti perusahaan akan terus-
menerus memberikan bantuan kepada masyarakat. Tetapi,
program yang dirancang harus memiliki dampak yang
berkelanjutan. CSR berbeda dengan donasi bencana alam
yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Itu
menjadi aktivitas kedermawanan dan bagus.
Prinsip kedua, CSR merupakan program jangka
panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis
bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial dari
lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan
adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan
masyarakat. Ia bukanlah aktivitas sesaat untuk
mendongkrak popularitas atau mengejar profit.
Prinsip ketiga, CSR akan berdampak positif kepada
masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun
sosial. Perusahaan yang melakukan CSR mesti peduli dan
mempertimbangkan sampai kedampaknya.
Prinsip keempat, dana yang diambil untuk CSR tidak
dimasukkan ke dalam cost structure perusahaan
sebagaimana budjet untuk marketing yang pada akhirnya
akan ditransformasikan ke harga jual produk. CSR yang
benar tidak membebani konsumen.30
63
Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam
mengimplementasikan CSR menurut salah seorang pakar
CSR dari University of Bath Inggris yaitu Alyson Warhust,
di mana pada tahun 1998 beliau menjelaskan ada 16 yaitu:31
1. Prioritas Perusahaan
2. Manajemen Terpadu
3. Proses Perbaikan
4. Pendidikan Karyawan
5. Pengkajian
6. Produk dan Jasa
7. Informasi Publik
8. Fasilitas dan Operasi
9. Penelitian
10. Prinsip Pencegahan
11. Kontraktor dan Pemasok
12. Siaga Menghadapi Darurat
13. Transfer Best Practise
14. Memberikan Sumbangan
15. Keterbukaan
16. Pencapaian dan Pelaporan
30
www.emliindonesia.com. Telaah Singkat: Landasan Hukum
Pemberlakuan CSR di Indonesia. Didownload (Selasa, 11 April 2017) 31
Wibisono, Yusuf, Membedah Konsep & Aplikasi CSR, Frascho
Publishing, Gresik, 2007, h. 39-41
64
K. Argumen Menentang dan Mendukung
Keterlibatan Sosial Perusahaaan
Argumen-argumen yang menentang keterlibatan sosial
tersebut antara lain :
1. Tujuan Utama Bisnis adalah Mengejar Keuntungan
Sebesar-besarnya.
Keterlibatan perusahaan dalam berbagai kegiatan
sosial harus ditentang karena justru akan
menimbulkan ketidakefesienan.Ini berarti tidak
relevan dengan kegiatan dan hakekat bisnis itu
sendiri. Fungsi bisnis adalah fungsi ekonomi,bukan
fungsi sosial. Artinya bisnis adalah kegiatan ekonomi
bukan kegiatan sosial. Karena itu keberhasilan suatu
bisnis tidak diukur berdasarkan kegiatan sosial,
melainkan berdasarkan kinerja ekonominya, dengan
terutama memperhatikan faktor efesiensi ekonomis.
2. Tujuan yang terbagi-bagi dan harapan yang
membingungkan
Keberhasilan perusahaan dalam bisnis modern penuh
persaingan yang ketat ditentukan oleh konsentrasi
seluruh perusahaan, yang ditentukan oleh konsentrasi
pimpinan perusahaan. Ini akan terganggu kalau
mereka masih harus terlibat dalam berbagai kegiatan
sosial yang akan menimbulkan terpecahnya perhatian
meraka. Demikian pula, sekali perusahaan terlibat
dalam kegiatan sosial, semakin banyak tuntutan dan
65
permintaan akan keterlibatan sosial tersebut yang
akan semakin luas dan jauh.Ini akan melemahkan
perusahaan yang harus bersaing ketat dengan saingan-
saingannya.
3. Biaya Keterlibatan Sosial
Keterlibatan sosial sebagai wujud dari tanggung
jawab perusahaan malah dianggap memberatkan
masyarakat. Alasannya, biaya yang digunakan untuk
keterlibatan perusahaan tersebut bukan biaya yang
disediakan oleh perusahaan itu, melainkan merupakan
biaya yang telah diperhitungkan sebagai salah satu
komponen dalam harga barang dan jasa yang
ditawarkan dalam pasar. Pada akhirnya yang
menanggung biaya dari keterlibatan sosial perusahaan
tersebut adalah masyarakat khususnya konsumen, dan
bukan perusahaan tersebut. Jadi keterlibatan sosial
malah memberatkan masyarakat.
4. Kurangnya Tenaga Terampil di Bidang Kegiatan
Sosial
Para pimpinan perusahaan tidak profesional dalam
membuat pilihan dan keputusan moral. Mereka hanya
profesional dalam bidang bisnis dan ekonomi. Karena
itu perusahaan tidak mempunyai tenaga terampil yang
siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial
tertentu.
Dari keempat tanggung jawab sosial perusahaan di
atas, lingkup pertama menimbulkan suatu kontroversi yang
66
hebat yang memperlihatkan dua pandangan yang saling
bertentangan antara yang menentang dan mendukung
perlunya keterlibatan sosial sebagai salah satu wujud
tanggung jawab sosial perusahaan.
Sedangkan Argumen-argumen yang menuntut
perlunya keterlibatan sosial perusahaan tersebut antara lain:
1. Kebutuhan dan Harapan Masyarakat yang Semakin
Berubah
Untuk mendatangkan keuntungan, perusahaan harus
peka dan tanggap terhadap kebutuhan dan harapan
masyarakat yang semakin berubah. Misalnya
masyarakat tidak hanya butuh barang dan jasa
tertentu, melainkan barang dan jasa dengan mutu
yang baik dan juga yang kompetitif. Demikian pula,
masyarakat menuntut agar barang tersebut di produksi
dengan tetap menghargai hak dan kepentingan
karyawan serta masalah lingkungan.
2. Terbatasnya Sumber Daya Alam
Bisnis diharapakan untuk tidak hanya mengeksplotasi
sumber daya alam yang terbatas itu demi keuntungan
ekonomis, melainkan juga ikut melakukan kegiatan
sosial tertentu yang tertuma bertujuan untuk
memelihara sumber daya alam. Ini juga pada akhirnya
akan berguna bagi perusahaan tersebut karena
perusahaan tentu akan sulit bertahan kalau sumber
daya alam terbatas itu habis dieksploitasi tanpa dijaga
kelestariannya.
67
3. Lingkungan Sosial yang Lebih Baik
Bisnis mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
moral dan sosial untuk memperbaiki lingkungan
sosialnya ke arah yang lebih baik.Semakin baik
lingkungan sosial dengan sendirinya akan ikut
memperbaiki iklim bisnis yang ada.Dengan
membantu memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi
masyarakat sekitar, jurang kaya dan miskin akan
sedikit diperkecil dan demikian masyarakat sekitar
akan lebih menerima kehadiran perusahaan tersebut.
4. Perimbangan Tanggung Jawab dan Kekuasaan
Jika suatu perusahaan melakukan kegiatan bisnis
sampai merugikan hak dan kepentingan pihak lain
(atau masyarakat secara keseluruhan), pemerintah,
yang punya tugas utama melindungi hak dan
kepentingan setiap warga. Itu berarti mau tidak mau
pemerintah akan menindak perusahaan tersebut,
antara lain dengan mencabut izin perusahaan tersebut,
atau paling kurang membatasi ruang gerak kegiatan
bisnis perusahaan tersebut.
5. Bisnis Mempunyai Sumber-sumber Daya yang
Berguna
Perusahaan tidak hanya punya dana, melainkan juga
tenaga profesional dalam segala bidang yang dapat
dimanfaatkan atau dapat disumbangkan bagi
kepentingan kemajuan masyarakat.
68
6. Keuntungan Jangka Panjang
Argumen ini mau menunjukan bahwa bagi
perusahaan, tanggung jawab sosial secara
keseluruhan, termasuk kegiatan perusahaan dalam
berbagai kegiatan sosial, merupakan suatu nilai yang
sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan
perusahaan itu dalam jangka waktu panjang.Dengan
tanggung jawab dan keterlibatan sosial tercipta suatu
citra yang sangat positif di mata masyarakat
mengenai perusahaan itu. Dengan peduli kepada
kepentingan masyarakat dan semua pihak terkait,
yang mungkin dalam jangka waktu pendek merugikan
secara finansial, dalam jangka waktu akan sangat
menguntungkan bagi perusahaan tersebut.
L. Model Penerapan Corporate Social
Responsibility
Ada empat model atau pola CSR yang diterapkan di
Indonesia, yaitu:32
1. Perusahaan menjalankan program CSR secara
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan
sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat
tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah
perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat
32 Saidi dan Abidin. h. 64-65
69
seniornya, seperti corporate secretary atau public
affair atau menjadi bagian dari tugas pejabat public
relation.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah
perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan
adopsi dari model yang lazim diterapkan di
perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya
perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau
dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi
kegiatan yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan
perusahaan di antaranya adalah Yayasan Coca-cola
Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan
pertambangan).
3. Bermitra dengan pihak lain.
Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja
sama dengan lembaga sosial/ organisasi non
pemerintah (ornop), instansi pemerintah, universitas,
atau media massa, baik dalam mengelola dana
maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
Beberapa lembaga sosial/ ornop yang bekerja sama
dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara
lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan
Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet
Dhuafa, instansi-instansi pemerintah (Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia/ LIPI, Depdiknas, Depkes,
70
Depsos), perguruan-perguruan tinggi (UI, ITB, IPB),
media massa (Dkk kompas, Kita Peduli Indosiar).
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau
mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan
untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan
model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pihak
pemberian hibah perusahaan yang bersifat ‘hibah
pembangunan’. Pihak konsorsium atau lembaga
semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-
perusahaan yang mendukungnya secara proaktif
mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga
operasional dan kemudian mengembangkan program
yang disepakati bersama.
Menurut Said dan Abidin (2004) pada dasarnya CSR
memiliki beberapa jenis atau sektor kegiatan. Ada sembilan
jenis atau sektor kegiatan CSR, yaitu: (1) Pelayanan sosial;
(2) Pendidikan dan penelitian; (3) Kesehatan; (4)
Kedaruratan (emergency); (5) Lingkungan; (6) Ekonomi
produktif; (7) Seni, olah raga, dan pariwisata; (8)
Pembangunam prasarana dan perumahan; dan (9) Hukum,
advokasi, dan politik.
Kategori perusahaan hubungannya dengan penerapan
CSR :
71
1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan
anggaran CSR :
a) Perusahaan Minimalis. Perusahaan yang
memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah.
b) Perusahaan Ekonomis. Perusahaan yang
memiliki profit tinggi, namun anggaran
CSRnya rendah.
c) Perusahaan Humanis. Perusahaan yang
memiliki profit rendah, tapi proporsi anggaran
CSRnya tinggi.
d) Perusahaan Reformis. Perusahaan yang
memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi.
Perusahaan memandang CSR bukan beban, tapi
peluang untuk maju.
2. Berdasarkan tujuan CSR (promosi atau
pemberdayaan masyarakat) :
a) Perusahaan Pasif. Perusahaan yang menerapkan
CSR tanpa tujuan yang jelas.
b) Perusahaan Impresif. CSR diutamakan untuk
promosi.
c) Perusahaan Agresif. CSR diutamakan untuk
pemberdayaan.
d) Perusahaan Progresif. Perusahaan menerapkan
CSR untuk tujuan promosi dan pemberdayaan
karena dipandang bermanfaat dan menunjang
satu sama lain bagi kemajuan perusahaan.
72
M. Manfaat Corporate Social Responsibilities
Manfaat CSR bagi perusahaan menurut Gurvy Kavei,
pakar manajemen dari Universitas Manchester, Inggris,
menegaskan bahwa setiap perusahaan yang
mengimplementasikan CSR dalam aktivitas usahanya akan
mendapatkan 5 manfaat utama sebagai berikut:33
1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial
yang lebih kokoh.
2. Meningkatkan akuntabilitas, assessment dan
komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka
diperhatikan dan dihargai.
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
5. Mempertinggi reputasi dan corporate branding.
Pendapat Kavei terkait hal reputasi dan corporate
branding selaras dengan hasil riset majalah SWA atas 45
perusahaan di Indonesia pada tahun 2005, manfaat CSR
adalah (1) memelihara dan meningkatkan citra perusahaan,
(2) hubungan yang baik dengan masyarakat, (3)
mendukung operasional perusahaan, (4) mengurangi
gangguan masyarakat pada operasional perusahaan. Hasil
riset majalah SWA yang berkaitan dengan manfaat CSR
bagi perusahaan untuk jangka panjang, CSR akan
membawa aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di
33
Busra Azheri, Corporate Social Responsibility, Setara Press,
Malang, 2011, h. 124-126
73
tengah iklim bisnis yang makin kompetitif, menuntut
praktik etis dan bertanggung jawab. Selain itu, CSR sebagai
investasi sosial dipercayai akan menjadi landasan
fundamental bagi pembangunan berkelanjutan (sustainable
development), bukan hanya untuk perusahaan , tetapi juga
untuk stakeholders dalam arti keseluruhan.
Manfaat CSR bagi perusahaan menurut Suhandari
adalah: 34
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta
citra merek perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional
usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak
pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan
Berdasarkan pendapat para ahli tentang manfaat CSR
bagi perusahaan, penulis menyimpulkan manfaat CSR bagi
perusahaan sangat positif baik bagi karyawan maupun bag
34
Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009, h. 6-7
74
pemangku kepentingan/ pemilik perusahaan. Bagi
karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja karena
mereka diperhatikan dan dihargai, bagi pemangku
kepentingan, mereka akan mendapatkan peluang lebih luas
dan emndapatkan penghargaan yang akan mendongkrak
perusahaannya.
Manfaat CSR bagi Masyarakat
Kegiatan CSR perusahaan akan memberikan banyak
manfaat bagi masyarakat diantaranya sebagai berikut:
1. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
di sekitar perusahaan.
2. Membuka ruang kerja dan kesempatan untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Turut membantu program pemerintah dalam
pengentasan kemiskinan, dengan menggunakan
pekerja yang berasal dari sekitar perusahaan mereka
dapat menyumbangkan kenaikan angka angkatan
kerja dengan menciptakan lapangan kerja,
menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk
yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah
maka secara langsung akan memberikan dampak
kepada golongan bawah tersebut.
4. Meningkatkan standar pendidikan, dengan
memberikan beasiswa kepada yang benar-benar
membutuhkan dan membantu dalam pembangunan
75
sarana dan prasarana pendidikan khusunya untuk
pendidikan dasar.
5. Penyelesaian masalah lingkungan
Akan lebih menguatkan dan memberdayakan
kehidupan masyarakat baik secara ekonomi,
kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya
konflik sosial.
6. Meningkatkan standar kesehatan dengan
menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang
kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya.
Contohnya, dengan penyediaan fasilitas air bersih,
atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak
berlaku untuk karyawannya saja, tapi juga bagi
masyarakat sekitarnya.
Manfaat Bagi Pemerintah
Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi
pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara
pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai
masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas
pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya.
Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi
rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi
pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR
yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-
permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat communuity
development seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan
76
ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana
kesehatan dan lain sebagainya.