bab ii tinjauan pustaka a. pelayanan publik 1. pengertian
TRANSCRIPT
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pelayanan Publik
1. Pengertian
Secara etimologis pelayanan berasal dari kata layan yang berarti
membantu menyiapkan atau mengurus apa saja yang diperlukan seseorang,
kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai : perihal atau cara melayani, servis
atau jasa, sehubungan dengan jual beli barang atau jasa menurut Poerwadaminta
dalam (Hardiyansyah, 2011:11). Dari uraian tersebut, maka pelayanan dapat
diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan
mengurus baik itu berupa barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya.
Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, dimana dalam pelayanan tersebut
membantu menyiapkan dan mengurus apa-apa kebutuhan masyarakat untuk
memperoleh bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik. Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah, baik itu
pemerintah pusat maupun daerah. Pada era desentralisasi dan semakin
menguatnya demokratisasi saat ini, maka tuntutan akan tanggungjawab pelayanan
publik tersebut kuat dan terbuka.
Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala
12
bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pmenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan.
Pelayanan publik menurut Widodo dikutip oleh Rochmah (2013:23)
diartikan sebagai pemberian layanan keperluan publik atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang sudah ditetapkan. Publik disini dimaksudkan bukan saja sebagai
pelanggan namun sebagai warga negara. Definisi lain mengenai pelayanan publik
disampaikan oleh Surjadi (2012:7) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai
upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga
negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Kemudian menurut Effendi dan Makhfudli
(2009:135) pelayanan publik merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh
negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup orang banyak.
Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
dimana terdapat beberapa definisi tentang pelayanan publik. Definisi tersebut
tertuang dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan dan
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
13
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggaran pelayanan publik.
Kesimpulan dari pengertian umum tersebut bahwa pelayanan publik harus
mampu menyiapakan dan mengurus apa yang diperlukan seseorang baik berupa
barang maupun jasa. Setiap masyarakat yang memperoleh pelayanan publik harus
dilayani sebagai warga negara bukan sebagai konsumen.
2. Manfaat
Dari pengertian pelayanan publik diatas maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa manfaat pelayanan publik sangat erat kaitanya dengan pentingnya
pelayanan publik bagi masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan
pemerintah kepada masyarakat. Salah satu manfaat pelayanan publik adalah
memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat baik dibidang pelayanan
pemerintahan maupun pelayanan kesehatan. Dilihat dari salah satu visi dan misi
pelayanan publik pada dinas kesehatan kabupaten Tulungagung yaitu terwujudnya
masyarakat Kabupaten Tulungagung sehat yang berkeadilan dan mandiri, maka
tujuan akhir dari pelayanan publik dibidang kesehatan adalah membuat
masyarakatnya menjadi sehat dan mandiri secara fisik maupun mental. Jika
masyarakat memiliki fisik dan jiwa yang sehat maka tentunya masyarakat akan
menjadi produktif didalam menjalankan kehidupannya. Tentunya dengan
masyarakat yang produktif maka tujuan pemerintah untuk menjadikan
masyarakatnya menjadi makmur dapat terlaksana dengan baik.
14
3. Jenis-Jenis Pelayanan Publik
Pelayanan publik sebelumnya didefinisikan sebagai sebagai upaya negara
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas
barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Selain itu menurut Lembaga Negara yang dimuat dalam
SANKRI Buku III (dalam Hardiansyah, 2011:24) menyebutkan bahwa jenis-jenis
pelayanan publik terdiri atas:
a) Pelayanan Pemerintah adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait
dengan tugas-tugas pemerintah, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak,
perizinan, dan keimigrasian.
b) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat
yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk
memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan
aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan
jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan, dan lainnya.
c) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utulitas
bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, telepon, air, dan
transportasi lokal.
d) Pelayanan sandang, pangan, dan papan adalah jenis pelayanan yang
menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan
perumahan, seperti penyediaan sembako, tekstil, dan perumahan
murah.
15
e) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari
sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan
sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,
ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.
Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis
pelayanan publik meliputi pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan,
pelayanan utilitas, pelayanan sandang, pangan dan papan, serta pelayanan
kemasyarakatan. Standar pelayanan publik menurut Ridwan dan Sudrajat
(2009:103), setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam
peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima
pelayanan. adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut:
1. Prosedur pelayanan, yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pegaduan.
2. Waktu peyelesaian, yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya atau tarif pelayanan, termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan, yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana, pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan
pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
dibutuhkan.
16
B. Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja
pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kinerja
perorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas
hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi
memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa
dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau
dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai
tujuan organisasi tersebut. Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang
dikemukakan oleh Rue dan Byara dalam Pasolong (2004) mengatakan bahwa
kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Ndraha (1997:112) mengatakan
bahwa kinerja adalah manisfestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat
dengan pemerintah. Sedangkan Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja
adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan
tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan. Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia (LAN-RI) dalam Pasolong (2004) merumuskan kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program,
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.
Konsep kinerja yang dikemukakan LAN-RI lebih mengarahkan pada acuan
kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sampai dengan strategi suatu
organisasi yakni dengan visi dan misi yang lain yang ingin dicapai.
17
Selanjutnya Gibson (1997:40) mengatakan bahwa kinerja seseorang
ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.
Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara
kemampuan dan motivasi. Keban (1995:1) kinerja adalah merupakan tingkat
pencapaian tujuan. Mangkunegara (2003:67) mengatakan bahwa kinerja adalah
merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang
dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan
kepadanya. Hal senada juga dikemukakan oleh Stephen Robbins (2003:439)
bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai dibandingkan kinerja yang telah diterapkan sebelumnya.
Istilah kinerja dalam Bahasa Inggris dipadankan dengan kata
“performance” yang dalam Kamus Besar Bahasa Inggris memiliki arti daya guna,
prestasi dan hasil. Menurut Prawiro sentono (1992:2) mengatakan “performance”
diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok
pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab
masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
Pengertian kinerja berdasarkan sumber-sumber diatas maka dapat ditarik
kesimpulan secara umum bahwa kinerja merupakan setiap tindakan, penampilan,
hasil, prestasi, daya guna dan unjuk kerja dari suatu organisasi atau individu
secara sadar yang mengarah pada sasaran tertentu dapat ditunjukkan secara legal
dan dapat diukur.
18
2. Kriteria Kinerja
Menurut Kumorotomo dalam Dwiyanto, et al (2006:52), mengemukakan beberapa
kriteria dalam melihat kinerja organisasi pelayanan publik, antara lain:
a. Efisiensi
Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi
pelayanan publik memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan
yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara
objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas dan reabilitas merupakan
kriteria yang relevan.
b. Efektivitas
Efektivitas menyangkut apakah tujuannya didirikan organisasi pelayanan
publik tersebut tercapai atau tidak. Hal; tersebut erat kaitannya dengan
rasionalitas, teknis, nilai, misi, dan tujuan organisasi
c. Keadilan
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
d. Daya Tanggap
Organsasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap Negara
atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh karena itu, kriteria
organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan
secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.
19
Menurut Siagian (2000:49) mengemukakan tujuh faktor yang perlu dikaji
untuk mengetahui apakah seorang pegawai dapat memenuhi kriteria unggul
dengan kinerja yang tinggi, yaitu:
a. Sesorang pegawai yang menampilkan kinerja unggul dapat diuji
dengan standar eksternal bukan hanya dengan standar internal. Standar
eksternal adalah sesuatu yang dituntut masyarakat dan praktek-praktek
kerja yang terjadi dalam berbagai organisasi di luar birokrasi
pemerintah. Pemberian pelayanan standar yang diharapkan masyarakat
adalah kecepatan, keramahan, sekaligus kecermatan. Namun yang
sering terjadi adalah kelambanan dan sikap yang kaku dari para
pegawai. Kenyataanya bahwa birokrasi dalam bekerja lamban dan
rumit yang kemudian sering dikemukakan dalam bentuk keluhan yang
timbul dalam kalangan masyarakat.
b. Kinerja yang nyatanya ditampilkan sedekat mungkin dengan kinerja
potensial. Harus diakui bahwa sulit menentukan organisasi dimanapun
ynag kinerjanya setara betul dengan kemampuan potensial yang
dimilikinya. Artinya terdapat kesenjangan antara kinerja nyata dengan
kinerja yang sesungguhnya dapat ditampilkan. Pentingnya peningkatan
kinerja organisasi pemerintah harus dilihat dari sudut ini. Kondisi
idealnya adalah kesenjangan dapat dihilangkan. Dengan standar seperti
itu lambat laun birokrasi akan terus berupaya untuk meningkatkan
kinerjanya.
20
c. Harus berupaya agar tidak cepat merasa puas. Artinya meskipun
kinerjanya di masa lalu dianggap cukup memuaskan , perlu
ditanamkan kesadaran kinerja yang memuaskan di masa yang akan
datang. Alasannya adalah karena tuntutan masyarakat yang semakin
meningkat baik dalam arti intensitas maupun frekuensinya.
d. Dalam lingkungan birokrasi perlu ditumbuhkan dan dipelihara sebuah
iklim persaingan yang positif. Biasanya dalam birokrasi terdapat
satuan kerja yang dianggap hebat kerjanya. Kehebatan tersebut tidak
hanya berdasarkan penilaian kinerja organisasi, tetapi juga harus
bersikap netral dalam pihak yang tidak berkepentingan sehingga
penilaiannya bersifat obyektif. Dengan demikian yang dimaksud
dengan iklim persaingan ialah bahwa berbagai instansi berupaya
menampilkan kinerja yng dianggap hebat tersebut.
e. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip
efisiensi. Artinya dalam upaya menampilkan kinerja yang memuaskan
suatu sistem yang bekerja sedemikian rupa sehingga hanya
menggunakan sarana, daya dan dana yang dialokasikan untuk
menyelenggarakan fungsinya. Jadi, prinsip efisiensi yang lebih tepat
sasaran yang diterapkan baginya tanpa harus menghabiskan sarana,
daya, dan dana yang tersedia.
f. Organisasi dengan kinerja tinggi menjadi contoh bagi organisasi lain
dan sekaligus sebagai sumber bagi mereka. Dengan kata lain satuan
organisasi dengan kinerja yang tinggi mempunyai karakteristik yang
21
khas yaitu mampu menampilkan kinerja yang paling tinggi
dibandingkan dengan kerja yang lain.
g. Organisasi dengan satuan kerja yang tinggi mampu memenuhi
persyaratan yang ideal yang dituntut kondisinya oleh budaya organisasi
itu berada dan bergerak. Faktor itu patut mendapatkan tekanan karena
meskipun setiap organisasi mempunyai budayanya sendiri, namun
budaya tersebut harus digali dan diangkat dari budaya nasioanl.
Budaya nasioanl membuat suatu masyarakat memiliki jati diri yang
tercermin pula pada budaya birokrasinya.
Dari berbagai kriteria di atas, kriteria tentang pegawai yang menampilkan
kriteria unggul yang dapat diuji dengan standar eksternal dan bukan hanya standar
internal sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dan kriteria daya
tanggap yang dikemukakan oleh Kumorotomo dianalis dapat menggambarkan
fenomena yang terjadi seperti di Indonesia. Dengan kata lain bahwa kriteria
tersebut layak untuk digunakan sebagai bahan acuan atau dasar oleh pegawai dan
kinerjanya. Dari sini dapat dilihat bagaimana dan apa saja kriteria dari suatu
kinerja yang bermutu dan standar kinerja yang digunakan sebagai acuan oleh
pegawai yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai memiliki peran pealing
utama untuk mencapai kinerja yang bermutu.
22
3. Indikator Kinerja
Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Pasolong (2008)
adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator
masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan
dampak (impacts), berikut penjelasannya:
a. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran
(outputs). Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia,
informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan
sebagainya.
b. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai dari suatu
kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung).
d. Indikator manfaat (benefits) adalah suatu yang terkait dengan tujuan
akhir dari pelaksanaan kegiatan.
e. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikatir berdasarkan
asumsi yang ditetapkan.
Penetapan indikator kinerja menurut LAN-RI, yaitu merupakan proses
identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan dan
23
pengolahan data atau informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program,
dan/atau kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada masukan
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak
(impacts). Dengan demikian indikator kinerja dapat digunakan untuk
mengevaluasi:
a. Tahap perencanaan
b. Tahap pelaksanaan
c. Tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi
Dwiyanto (2006: 50-51) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan
untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:
1. Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai ratio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa
terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan
memasukkan seberapa pelayanan publik itu memiliki hasil yang
diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang
dimaksud produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional adalah
suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan
bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan
hari esok lebih baik dari hari ini.
24
2. Kualitas layanan, yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan
kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang
terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik
terhadap kualitas. dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan
masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi
publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai
indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat
seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari
media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi,
maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan
murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk
menilai kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas layanan, dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk
pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai
salah satu indikator kinerja karena resposivitas secara langsung
menggambarkan kemampuan birokrasi dalam menjalankan misi dan
tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara
25
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan
kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik.
Organisasi yang memiliki resposivitas rendah dengan sendirinya memiliki
kinerja yang jelek pula.
4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang besar
dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit, Lenvine
dalam Dwiyanto (2006: 51). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada
suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Responsibilitas menurut
Joko Widodo (dalam Wibisono, 2011: 43) merupakan konsep yang
berkenaan dengan standar profesonalitas dan kompetensi teknis yang
dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya.
Prinsip responsibilitas ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban sosial organisasi sebagai bagian dari masyarakat
harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip
responsibilitas ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab
merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan
adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan
menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan
tugas dan menciptakan serta memelihara lingkungan organisasi yang sehat.
Dalam prinsip responsibilitas yang ditekankan adalah organisasi harus
berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan
26
bertanggungjawab kepada masyarakat sesuai dengan hukum dan
perundang-undangan.
5. Akuntabilitas, menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
(LAN-RI) (2003:3) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung
jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak
yang memiliki hak kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik
yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik
tersebut dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak
publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran
internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti
pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal,
seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu
kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan
itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang
berkembang dalam masyarakat.
Indikator kinerja berkaitan dengan kinerja Puskesmas Gondang dalam
pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). Dengan adanya
27
indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja pegawai dalam sector
publik dan dapat mengetahui bagaimana kinerja Puskesmas melayani masyarakat
dalam kegiatan pelayanan Prolanis.
C. Pelayanan Kesehatan
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan
Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik salah satunya dalam
bentuk pelayanan kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban penuh dalam
memberikan hak bagi seluruh warga Negara untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan secara adil dan merata. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik
secara fisik,mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan keadaan
tersebut banyak upaya yang perlu dilakukan, salah satu yang mempunyai peranan
penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
Menurut Levey dan Loomba dalam Azwar (1996: 35), yang dimaksud
dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri
atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dari pengertian umum tentang
pelayanan kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan harus
memberikan pelayanan yang baik, efektif, dan efisien.
28
Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat kesehatan
masyarakat (consumer satisfaction) melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi
pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider
satisfaction) pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisieni
(institusional satisfaction), interaksi ketiganya merupakan pilar utama pelayanan
kesehatan yang serasi menurut Ahmad Djojosugitjo (2001).
2. Jenis Pelayanan
Ada banyak jenis-jenis pelayanan kesehatan, Hodgets dan Cascio (1983)
dalam Azwar (1996: 36) menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan dibagi menjadi
dua kategori, yaitu:
a. Pelayanan kedokteran (medical services)
Pelayanan kedokteran ditandai dengan cara pengorganisasian yang
dapat bersifat sendiri atau secara bersama-sama dalam satu organisasi,
tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan
kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan
keluarga.
b. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health services)
Pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu
organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan
29
kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama
kelompok dan masyarakat.
Secara sederhana, kedua jenis pelayanan kesehatan tersebut dapat
digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
Gambar 2. Jenis Pelayanan Kesehatan
Sumber: Bustami, 2011
Dari kategori pelayanan kesehatan diatas tersebut memiliki tujuan yang
mulia untuk membantu melayani masyarakat dalam memperoleh layanan
kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi
kesehatan dengan menggunakan pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) termasuk dalam kategori
pelayanan kesehatan masyarakat (Public Health Service).
D. Puskesmas
1. Pengertian Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu sarana
pelayanan kesehatan yang sangat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan
suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang juga membina peran serta
PELAYANAN KESEHATAN (HEALTH SERVICES)
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
(PUBLIC HEALTH SERVICE)
PELAYANAN KEDOKTERAN (MEDICAL SERVICES)
30
masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu
kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Wilayah
kerja Puskesmas meliputi satu Kecamatan atau sebagian dari Kecamatan.
Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Unit pelakasana disini maksudnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan,
yang selanjutnya disebut UPTD, yaitu unit organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis operaisonal.
Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah batasan wialayah kerja
puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kesehatan yang
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan kedaan geografis,
demografis, sarana transportasi, masalah kesehatan setempat, beban kerja
puskesmas, dan lain-lain.
Puskesmas merupakan suatu unit pelaksana pelayanan kesehatan ditingkat
kecamatan. Menurut Dedi Alamsyah dan Ratna Muliawati (2013: 43)
mendefinisikan puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang
menjadi andalan atau tolak ukur dari pembangunan kesehatan, sarana peran
masyarakat, dan pusat pelayanan pertama yang menyeluruh dari suatu wilayah.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Pasal I mendefinisikan Pusat
Kesehatan Mayarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
di wilayah kerjanya. Selain itu dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75
31
Tahun 2014 Pasal 10, meyebutkan bahwa lokasi pendirian Puskesmas harus
memenuhi persyaratan, yaitu:
a. Geografis
b. Aksesbilitas untuk jalur trasnportasi
c. Failitas parker
d. Fasilitas keamanan
e. Ketersediaan utilitas public
f. Pengelolaan kesehatan lingkungan
g. Kondisi lainnya
Wilayah kerja puskesmas pada mulanya ditetapkan suatu kecamatan,
kemudian dengan semakin berkembangnya kemampuan dana yang dimiliki oleh
pemerintah untuk membangun puskesmas, wilayah kerja puskesmas ditetapkan
berdasarkan jumlah penduduk di satu kecamatan, kepadatan dan mobilitasnya.
Berdasarkan uraian tersebut, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung
jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang secara
administratif berdominasi di wilayah kerjanya. Jika ditinjau dari sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai
ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena
puskesmas berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama atau
primer.
2. Azas Penyelenggara Puskesmas
Penyelenggara upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembanagan harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara
terpadu. Azas penyelenggara Puskesmas menurut Trihono (2005: 20-23) yang
dimaksud adalah:
32
1. Azas pertanggungjawaban wilayah
Azas penyelenggara Puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban
wilayah. Dalam arti Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk
ini Puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai
sebagai berikut:
a. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan
sehingga berwawasan kesehatan.
b. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan
masyarakat di wilayah kerjanya.
c. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan
oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya.
Diselenggarakannya uapaya kesehatan strata pertama oleh Puskesmas
pembantu, Puskesmas keliling, bidan di desa serta berbagai upaya
kesehatan di luar gedung puskesmas lainnya pada dasarnya merupakan
realisasi dari pelaksanaan azas pertanggung jawaban wilayah.
2. Azas pemberdayaan masyarakat
Azas penyelenggara puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan
masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan,
keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggara setiap
upaya Puskesmas. Untuk ini berbagai potensi masyarakat pelu dihimpun
melalui pembentukan Badan Penyatu Puskesmas (BPP).
33
3. Azas Keterpaduan
Azas penyelengagara Puskesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk
mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil optimal,
penyelenggara setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara
terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam
keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni:
1) Keterpaduan lintas program
Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan
penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi
tanggungjawab Puskesmas.
2) Keterpaduan lintas sektor
Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan
upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan
berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk
organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
4. Azas rujukan
Azas penyelenggara Puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai
sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki
oleh Puskesmas terbatas. Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan
masyrakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu
Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan untuk
meningkatkan efisiensi, maka penyelenggara setiap upaya Puskesmas
(wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan.
Pengenrtian rujukan menurut Trihono (2005: 20-23)adalah pelimpahan
wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan
yang diselenggarakan secara timbang balik, baik secara vertikal dalam arti
dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan
34
lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antara strata sarana
pelayanan kesehatan yang sama.
3. Fungsi Puskesmas
Beberapa fungsi puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia (Kepmenkes) Nomor 128 Tahun 2004 , adapun fungsi
Puskesmas meliputi:
a. Pusat Penggerak Pembangunan berwawasan Kesehatan
Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah
kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan
kesehatan dari penyelenggara setiap program di wilayah keduanya
mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan.
b. Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan
masyarakat sendiri: 1) Memiliki kesadaran,kemauan dan kemampuan
melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat; 2) Berperan
aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk
pembiayaan; 3) Ikut menetapkan, penyelenggaraan dan memantau
pelaksanaan program kesehatan.
35
c. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara
menyeluruhh, terpadu, dan berkesinambungan: 1) Pelayanan kesehatan
perseorangan; 2) Pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Kedudukan Puskesmas
Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan SKN
(Sistem Kesehatan Nasional), sistem kesehatan Kabupaten/Kota dan sistem
pemerintah daerah:
a. Sistem kesehatan nasional
Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah
sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang
bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat di
wilayah kerjanya.
1) Sistem kesehatan Kabupaten/Kota
Kedudukan Puskesmas dalam sistem Kabupaten/Kota adalah
sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagai tugas
pembangunan kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Sistem pemerintah daerah
Kedudukan Puskesmas dalam sistem pemerintah daerah adalah
sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
36
yang merupakan unit structural Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota bidang kesehatan ditingkat kecamatan.
3) Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama
Di wilayah kerja Puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan
kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat
dan swasta seperti prektek dokter, praktek dokter gigi, praktek
bidan, poliklinik dan balai-balai kesehatan masyarakat. Menurut
Trihono (2005: 14-15) Kedudukan Puskesmas diberbagai sarana
pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di
wilayah kerja Puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya
kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat seperti
posyandu, polindes, POD (Pos Obat Desa) dan Pos UKK ( Upaya
Kesehatan Kerja). Kedudukan Puskesmas diantara berbagai sarana
pelayanan kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat
adalah Pembina.
5. Program Pokok Puskesmas
Puskesmas merupakan suatu tempat yang memberikan pelayanan
kesehatan secara menyeluruh. Menurut Muninjaya (2004: 143) mendefinisikan
bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
(comphrehensive health care service) kepada seluruh masyarakat di wilayah
kerjanya. Puskesmas menjalankan beberapa usaha untuk (basic health care service
atau public health essential) yang meliputi program:
37
a. Kesehatan Ibu dan Anak
Upaya KIA bertujuan untuk menurunkan kematian dan kejadian sakit
pada ibu dan meningkatkan derajat kesehatan anak.sasarannya adalah
ibu hamil, ibu menyusui dan balita,dukun bersalin dan kader
kesehatan. Kegiatannya antara lain:
1) Pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui
2) Memberikan pendidikan kesehatan tentang makanan yang sehat
3) Mengamati perkembangan balita terkait dengan program gizi
4) Memberikan pelayanan KB
5) Memberikan pertolongan persalinan dan bimbingan selama
masa nifas serta mengadakan pelatihan bagi dukun bersalin dan
kader kesehatan posyandu
b. Keluarga Berencana
Menurut Muninjaya (2004), upaya KB bertujuan untuk menekan angka
kelahiran dan meningkatkan kesehatan ibu sehingga di dalam keluarga
akan berkembang norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera
(NKKBS). Sasarannya yaitu pasangan usia subur dan dukun bersalin.
Kegiatannya antara lain:
1) Mengadakan penyuluhan tentang KB
2) Menyediakan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi serta
pelayanan pengobatan efek samping KB
3) Mengadakan kursus KB untuk dukun bersalin
c. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)
Menurut Muninjaya (2004), upaya P2M bertujuan untuk menemukan
kasus penyakit menular sedini mungkin dan memberikan proteksi bagi
masyarakat agar terhindar dari penularan penyakit. Sasarannya yaitu, ibu
hamil, balita, anak-anak, dan lingkungan pemukiman masyarakat. Untuk
38
itu pemberantasan penyakit menular tertentu, misalnya penyakit kelamin,
kelompok-kelompok tertentu masyarakat yang berperilaku resiko tinggi
juga perlu dijadikan sasaran kegiatan P2M.
d. Perbaikan Gizi
Menurut Muninjaya (2004) upaya perbaikan gizi bertujuan meningkatkan
status gizi masyarakat melalui usaha pemantauan status gizi kelompok
masyarakat beresiko tinggi, terutama ibu hamil dan balita. Sasarannya
yaitu ibu hamil, balita, ibu menyusui dan penduudk yang tinggal di
daerah rawan pangan.
e. Pengobatan
Menurut Muninjaya (2004), pengobatan bertujuan memberikan
pengobatan dan perawatan kepada masyarakat. Program ini merupakan
bentuk pelayanan kesehatan dasar yang bersifat kuratif. Sasarannya yaitu
seluruh masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang mengunjungi
puskesmas untuk mendapatkan pengobatan.
f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat/ Promosi Kesehatan
Upaya promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan nilai kesehatan sehingga dengan sadar mengubah
perilakunya menjadi perilaku sehat. Sasarannya yaitu masyarakat
beresiko tertular penyakit maupun masyarakat umum. Upaya ini
dilakukan melalui penyuluhan, baik di klinik, rumah penduduk, balai
pertemuan melalui ceramah maupun dengan menggunakan alat peraga.
39
E. Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)
1. Pengertian Prolanis
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (prolanis) adalah suatu sistem
pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara
terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS (Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan
bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai
kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang relatif
efisien. Program tersebut memadukan sistem pelayanan kesehatan da komunikasi
kepada populasi yang memiliki kondisi dimana kemandirian diri merupakan hal
utama.
Prolanis menurut peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 adalah
suatu sistem yang memadukan antara penatalaksanaan pelayanan kesehatan dan
komunikasi bagi kelompok peserta dengan kondisi penyakit tertentu melalui
upaya penanganan penyakit secara mandiri. Prolanis merupakan salah satu
program promotif preventif yang dijalankan oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama) yang diusung kerjasama dengan BPJS Kesehatan diantara
program lainnya seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, keluarga berencana,
dan skrining kesehatan.
2. Tujuan dan Sasaran Prolanis
Tujuan dari Prolanis adalah untuk mendorong peserta penyandang
penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup optimal dengan indikator 75%
40
peserta terdaftar yang berkunjung ke Faskes Tingkat Pertama memiliki hasil baik
pada pemeriksaan spesifik terhadap penyakit DM (Diabetes Militus) tipe 2 dan
hirpetensi sesuai panduan klinis terkait. Sehingga mencegah timbulnya
komplikasi penyakit. Selain itu tujuan dibuatnya Prolanis adalah untuk
mendorong kemandirian peserta, meningkatkan kepuasan peserta, meningkatkan
kualitas kesehatan peserta, dan mengendalikan biaya pelayanan kesehatan dalam
rangka panjang. Sedangkan untuk target sasaran pelayanan Prolanis ini adalah seluruh
peserta BPJS Kesehatan penyandang penyakit kronis khususnya Diabetes Melitus Tipe 2
(DM) dan Hipertensi (HT).
F. Penyakit Kronis
1. Pengertian Penyakit Kronis
Menurut Bustan M.N (2007: 3) Istilah penyakit kronis memiliki kesamaan
dengan sebutan penyakit tidak menular (PTM). Istilah PTM tersebut dipakai
dengan maksud membedakan kelompok penyakit-penyakit lainnya yang tidak
termasuk dalam kategori penyakit menular. Penyakit kronis dapat dipakai untuk
PTM karena kelangsungan PTM biasanya bersifat kronis (menahun) atau lama.
Perhatian penyakit kronis makin hari makin meningkat karena semakin
meningkatnya gaya hidup masyarakat yang salah dan tidak sehat. Sedangkan
jumlah penderita penyakit kronis terus bertambah dari tahun ke tahun kebanyakan
penderita penyakit kronis tersebut memilik minimal dua atau bahkan lebih dari
dua penyakit yang diderita.
41
Menurut Blesky (1990) penyakit kronis adalah penyakit yang mempunyai
karakteristik yaitu penyakit yang bertahap-tahap, mempunyai perjalanan penyakit
yang cukup lama, dan sering tidak dapat disembuhkan (dalam
http://repository.usu.ac.id/). Sedangkan menurut Adelman & Daly (2001)
penyakit kronis adalah penyakit yang membutuhkan waktu yang cukup lama,
tidak terjadi secara tiba-tiba atau spontan, dan biasanya tidak dapat disembuhkan
dengan cara sempurna (dalam http://repository.usu.ac.id/).
Penyebab penyakit kronis tidak pasti, memiliki faktor dan resiko yang
multiple, membutuhkan durasi waktu yang lama, dan tidak dapat disembuhkan.
Penyakit kronis ini tidak disebabkan oleh infeksi atau pathogen, melainkan oleh
gaya hidup, kualitas tidur yang buruk, trauma emosional serta cenderung
menyebabkan kerusakan yang permanen yang memperlihatkan adanya penurunan
suatu kemampuan untuk menjalankan fungsi terutama pada organ pengindraan.
Maka dapat disimpulkan bahwa dalam mencegah timbulnya penyakit-penyakit
kronis manusia perlu menerapkan gaya hidup yang sehat dan benar serta kualitas
tidur yang baik.
2. Jenis-jenis Penyakit Kronis
Suatu istilah yang berhubungan dengan penyakit kronis adalah impairment
atau kerusakan. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan pola gaya hidup yang
salah dan tidak sehat. Berikut jenis-jenis penyakit yang termasuk dalam kategori
penyakit kronis atau penyakit tidak menular menurut Bustan M.N (2007: 42),
antara lain:
42
a) Penyakit Jantung
Faktor resiko penyakit jantung berhubungan dengan faktor gizi,
kebiasaan merokok, tingkat stres yang tinggi, hipertensi yang tidak
terkendali, dan kurang olahraga.
b) Atherosklerosis
Penyakit atherosklerosis adalah keadaan pengerasan dinding pembuluh
darah yang menyebabkan penyempitan pada lubang pembuluh darah
tersebut. Beberapa jenis atherosklerosis dapat berupa; atheriosklerosis
(pengerasan dinding pembuluh darah arteri), atheriolosklerosis
(pengerasan dinding pembuluh darah arteri oleh pembuluh arteri kecil),
atheroma/atherosklerosi ( pengerasan ujung pembuluh darah kecil)
c) Hipertensi
Keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang akan
berlanjut ke suatu organ target seperti stroke, penyakit jantung koroner.
d) Penyakit Jantung Koroner
Salah satu bentuk utama penyakit kardiovaskuler (penyakit jantung dan
pembuluh darah).
e) Stroke
Suatu penyakit defisit neurologis akut yang diebabkan oleh gangguan
pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan
gejala dan tanda sesuai dengan daerah otak yang terganggu.
f) Diabetes Militus
Gangguan kesehatan yang berupa kumpulan gejala yang disebabkan oleh
peningkatan kadar gula (glukosa) darah akibat kekurangan ataupun
resistensi insulin.
g) Kanker
Kanker merupakan kumpulan sejumlah penyakit yang beraneka ragam
bentuknya.
h) Kanker Payudara
Kumpulan penyakit yang beraneka ragam yang mayoritas menyerang
payudara wanita.
i) Kanker Leher Rahim
Kanker leher rahim (serviks uterus/mulut rahim) merupakan jenis
keganasan yang paling sering ditemukan di kalangan wanita Indonesia.
j) Tumor Prostat
Jenis penyakit tumor yang menyerang organ hormonal reproduksi
manusia pada tubuh pria.
Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa jenis-jenis penyakit kronis atau
penyakit tidak menular merupakan penyakit yang menyumbangkan angka
kematian yang semakin hari semakin meningkat, terutama penyakit jantung dan
stroke yang banyak mendominasi penyebab kematian utama di Indonesia.