BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang)

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuandibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hinggatahun 2025.

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20  (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunanbersifat sinergis, koordinatif.

Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk  mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

2.2 RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)

Perencanaan merupakan suatu proses aktivitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktivitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Pemerintah (Daerah) sebagai penyelenggara pembangunan dan sekaligus abdi masyarakat, harus dapat merencanakan pembangunan, kini dan di masa yang akan datang. Sehingga untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya sumber daya secara efisien dan berkeadilan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis diperlukan suatu dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sesuai dengan amanah Pasal 3 dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan (2006-2010), yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dalam menyusun RPJM ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana program indikatif Bupati dan Wakil Bupati yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih melalui Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Di samping itu penyusunan RPJM Daerah ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antartingkat pemerintahan yang berbeda. Selain itu, RPJM ini juga disusun dengan memperhatikan statistik regional dan lokal seperti (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumber daya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (4) kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, maka proses penyusunan RPJM Daerah ini juga dilakukan melalui serangkaian forum

musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat seperti Musrenbang. Karena pertimbangan itu, walaupun RPJM ini bermula dari rumusan visi, misi, arah kebijakan dan rencana indikatif program kerja Bupati, maka matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan di dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah ini, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi. Kabupaten/Kota Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi dan bidang pertanian sebagai penyokong utama perekonomian merupakan isu yang utama dalam pembangunan lima tahun kedepan. Program-program pembangunan yang dibahas lebih mengarah kepada peningkatan pendapatan petani melalui bidang pertanian karena lebih dari 80% penduduk Kabupaten/Kota Sumatera Utara bermata pencaharian dari pertanian dalam arti luas. RPJM Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara periode 2006-2010 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah (berupa RKPD) dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah secara berjenjang, yaitu mulai dari desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1)menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Utara, yaitu RKPD;

2)menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten/Kota Sumatera Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten/ Kota Sumatera Utara, APBN dan sumber pembiayaan lainnya;

3)menyediakan satu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;

4)menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten/Kota Sumatera Utara;

5)memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten/Kota Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan sercara terpadu, terarah dan terukur;

6)memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara dan DPRD Kabupaten/Kota Sumatera Utara untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

RPJM Daerah disusun mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJM Sumatera Utara. Selanjutnya RPJM Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra SKPD adalah berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah

untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah. Dokumen Renstra SKPD selanjutnya dijadikan sebagai acuan langsung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai turunan Renstra SKPD yang juga memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Dokumen perencanaan RKPD seperti disebut di atas disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Daerah.

2.4 Pengertian Hukum Dan Administrasi Pembangunan

Hukum dan administrasi perencanaan adalah salah satu sub bidang perencanaan wilayah dan kota yang melingkupi bagaimana mewujudkan produk-produk perencanaan sesuai dengan tujuannya. Untuk mempelajari hukum dan administrasi perencanaan, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian-pengertian dasarnya. Pertemuan ini membahas pengertian-pengertian dasar yang terkait dengan hukum dan administrasi perencanaan.

2.5 Administrasi Perencanaan

Pengertian administrasi perencanaan Pranata adalah pengaturan unit atau anggota suatu sistem, dengan tujuan agar sistem tersebut dapat bekerja sebagaimana seharusnya. • administrasi perencanaan adalah pengaturan interaksi antar individu atau kelompok, dalam arti khusus bahwa terjadi interaksi antar si pelaku pembangunan, dalam kerangka mencapai tujuan yang berdasarkan kepentingan bersama.

Pengertian Dasar

Pranata tidak sama dengan lembaga, dalam pengertian bahwa lembaga sama dengan organisasi – Organisasi hanya skala mikro, pranata makro sifatnya • Dua dimensi pranata – Formal (hukum, konsensus, peraturan) – Informal (norma, perilaku, kebiasaan, etika) • Pranata juga tidak hanya berarti pemerintah (yang mempunyai otoritas dalam penetapan rules of the game) tetapi juga masyarakat

Hukum administrasi perencanaan, administrasi perencanaan dapat dikaji melalui pendekatan sistem, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda dan menciptakan sesuatu yang berbeda sesuai dengan kasusnya. Hukum pranata itu terdiri dari kaidah-kaidah atau peraturan pranata untuk melaksanakan suatu kaidah. Hukum digunakan untuk menertibkan. Tapi hukum tidak selalu menjamin keadilan.