25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Birokrasi Weberian

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat yang

kehadirannya tidak bisa dihindari dalam konsep negara modern. Hadirnya

birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk

menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut

untuk terlibat secara langsung dalam memproduksi barang dan jasa yang

diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services), baik dalam keadaan

tertentu negara memutuskan apa yang yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu

negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani

kepentingan rakyat yang disebut sebagai birokrasi.38

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai

dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan

berkembangnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi menjadikan

peningkatan proses pemberdayaan lingkungan masyarakat menjadi penting. Oleh

karena itu pelayanan bagian dari sektor publik juga diharpakan mengikuti

perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana di masyarakat.39

Keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial dan politik di negara

manapun tergantung pada kualitas dan efektifitas aparatur birokrasi. Oleh sebab

itu, karena merekalah yang mejadi pelaksana kebijakan dari suatu negara atau

38. Eko Prasojo, Dkk. “Mengurai Benang Kusut Birokrasi” Upaya Memperbaiki Centang-

Perenang Rekrutmen PNS. (Depok, PIRAMEDIA. Cetakan pertama 1 Agustus 2006). Halm 76 39. Habibuddin Siregar, “Analisi Kinerja Aparatur Biorkrasi”. Vol, 1. No, 1. Juni 2011. Halm 51

26

pemerintah.40 Tuntutan masyarakat terhadap pelayan publik terus meningkat

seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat dan perkembangan jaman,

kondisi ini perlu di imbangin dengan kualitas aparatur birokrasi yang baik, peka

dan tanggap dalam menangkap aspirasi masyarakat. Untuk mendukung,

mempercepat dari pembangunan negara dan daerah dibutuhkanlah posisi birokrasi

dan aparatur sipil negara yang netral dan profesional dalam menjalankannya. 41

Posisi birokrasi dan aparatur sipil negara sebagai pelayan sektor publik

haruslah menciptakan suatu sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien dan

melahirkan kebijakan publik yang rasional dan demokratis secara profesional.

Profesionalisme birokrasi dan netralnya aparatur sipil negara tersebut

menggambarkan bahwa tugas utama dari birokrasi adalah mengabdi atau

memberikan pelayan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi

demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dari negara.

Secara konsep, menurut Weber birokrasi adalah organisasi yang ditunjukan untuk

memaksimumkan efisien dalam organisasi yang memiliki spesialisasi tugas-tugas,

hierarki otoritas badan perudang-undangan, sistem pelaporan yang baik untuk

memudahkan dalam tanggung jawab serta anggota memiliki keahlian khusus

dalam menjalankan tugasnya.42

Dalam terminologi ilmu politik model birokrasi Weber tersebut

menganggap sebuah birokrasi sebagai sebuah organisasi kolektif terdiri dari

40 Rudi Kinandung, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Birokrasi Pemerintah”. Vol,

1. No, 1. Juni 2012. Halm 35 41. Marzuki, M. Ag. Dkk. Artikel, “Model Birokrasi Pemerintahan Era Otonomi Daerah”. Halm 4.

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/28.+Model+Birokrasi+Pemerintah+Era+Ot

onomi+Daerah.pdf. Di akses pada tgl 1 juni 2018

42. Data Wardana & Geovani Meiwanda, “Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih

dan Bermartabat”. Vol, III. No, 1. April 2017. Halm 331.

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/28.+Model+Birokrasi+Pemerintah+Era+Otonomi+Daerah.pdfhttp://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/28.+Model+Birokrasi+Pemerintah+Era+Otonomi+Daerah.pdf

27

pejabat-pejabat yang secara jelas dan pasti dalam menjalankan tugas dan fungsi

berdasarkan kewenangan serta penggaruh dari pejabat tersebut dapat dirasakan

oleh seluruh anggota organisasi. Karena pada pada hakekatnya birokrasi

mengadung implikasi pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam

hubungan kerja yang secara berjenjang serta aturan prosedur dalam garis tatanan

organisasi.43 Weber mengutarakan bahwa ada tiga otoritas kewenangan yang

dimiliki oleh seseorang dalam organisasi birokrasi. Pertama, otoritas rasional.

Kedua, otoritas tradisonal, dan ketiga otoritas kharismatik.

Netralitas dari fungsi birokrasi pemerintanhan dalam konsepnya weber

dikenal dengan konservatif, menurut weber birokrasi dibentuk atas dasar netral

dan tanpa adanya gangguan dari yang dapat merusak birokrasi dari kekuatan

politik, artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral

dalam sebuah negara yang berkerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam

bidangnya. Netralitas birokrasi secara esensial menjadi menjadi penting dalam

memenuhi hajat hidup orang banyak tanpa memihak terhadap kelompok terentu.

Artinya siapapun yang memerintah dalam sebuah negara birokrasi tetap

memberikan pelayan pada sektor publik secara efektif dan efisien.44

Birokrasi weberian menekankan aparatur birokrasi untuk menjalankan

prosedur yang telah ditetapkan, dengan begitu akan tercipnya kesinambungan

secara kelembagaan yang mengarah pada birokrasi ideal. Pandangan dari

pendapat Weber tersebut melahirkan pegawai birokrasi bekerja atas dasar aturan

43. Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu politik”. (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan

keempat, Oktober 2010). Halm 64 44. M. Adian Firnas, “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi”. Vol, 06. No, 01. Juni 2016. Halm 165

28

yang berlaku, juga melahirkan pegawai birokrasi yang bekerja tanpa adanya

intervensi dari pengaruh kekuasaan. Untuk itulah proses pengisian jabatan

pegawai birokrasi dilakukan atas dasar kemampuan yang dimilikinya, bukan atas

dasar kekeluargaan maupun pilihan politik.

Konsep netralitas birokrasi selain dari pandangan Weber ialah merujuk

pada huruf f pasal 2 UU No. 5 tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa

tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak kepada

kepentingan siapapun yang nantinya dapat mengganggung proses pelayan publik

yang diakibatkan konflik kepentingan ASN. Netralitas birokrasi berdasarkan apa

yang ada pada undang-undang tersebut dapat diartikan bahwa aparatur sipil

negara tidak boleh berperan secara langsung maupun secara tidak langsung dalam

kegiatan partai politik ataupun pada hal-hal yang berkaitan dengan politik praktis,

penekankan terhadap ASN ini menjadikan ASN fokus pada tanggung jawab yang

berkaitan dengan pelayanan publik secara luas dan merata. Secara umum dapat

digambarkan bahwa ciri model utama netralitas politik birokrasi ialah aparatur

sipil negara independen, non ideologi partai politik ataupun berafilisasi dengan

kepentingan politik, serta bebas dari intevensi dari berbagai kelompok.45

Untuk dapat melihat birokrasi secara netral, ada beberapa standar yang

sudah ditentukan dan disepakati secara umum dengan mengacu kepada kerangka

teorinya Weberian maupun undang-undang yang membahas tentang birokrasi.

Birokrasi yang netral: Pertama, birokrasi tidak menjadi alat bagi kelompok

kekuatan politik serta pengaruh apapun yang dapat merusak sakralnya birokrasi.

45. Firman Bagus Budiono, “Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015”.

29

Dengan begitu usaha untuk menciptakan tatakelola birokrasi yang ideal dapat

dicapai dan diwujudkan. Kedua, tidak ada usaha dari pemerintah untuk

memasukan orang-orang partai politik dalam jajaran stuktural birokrasi. Selain itu

juga anggota birokrat tidak terikat secara politik dengan kelompok politik

manapun. Ini dimaksudkan sebagai solusi dalam menciptkan sumber saya

manusia yang profesional dalam bekerja tanpa pengaruh dan tekanan dari

kepentingan kelompok tertentu yang dapat menghambat proses bekerjanya

birokrasi. Ketiga, sistem kenaikan jabatan tidak dapat di intervensi oleh

kepentingan politik, ini menunjukan bahwa merit sistem diterapkan secara efektif

dengan mengacu kepada kualitas serta kompentensi aparatur birokrasi. Dimana

hal tersebut menjadi efektik ketika seluruh elemen dalam birokrasi melakukan

standar prosedur dengan azas-azas pemerintahan yang baik sehingga dapat

terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik good governance. Keempat,

birokrasi merupakan alat negara untuk memberikan pelayan kepada sektor publik,

dengan itu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Salah satu cara yang untuk

mewujudkan hal tersebut ialah dengan proses pertanggung jawaban seluruh

perangkat birokrasi dalam menggunakan anggaran ataupun menggunakan sumber

daya yang lain. Dengan begitu akan lahir satu kesatuan yang baik dari hilir sampai

ke hulur tentang sistem pengelolaan dan sistem kerja birokrasi, hal mana maksud

dari ini semua adalah proses untuk mewujudkan tata kelola birokrasi ideal.46

Dalam hubungan hukum antara negara dengan aparatur sipil negara, telah

ditegaskan ketentuan pembatas antara perilaku aparatur sipil negara yang berkerja

46. Liane Irma Veronsia Leleng, dkk “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015”. (Studi di Kecamatan Tatapan Kabupaten

Minahasa Selatan). Vol, 1. No, 1. Tahun 2018.

30

dalam instansi pemerintah. Hubungan ini disebut dengan hubungan dinas publik.

Inti dari hubungan dinas publik tersebut adalah kewajiban bagi aparatur sipil

negara yang bersangkutan untuk tunduk dan patuh terhadap perintah maupun

larangan. Patuh dan tuntuk atas segala perintah dan larangan ini sebagai wujud

nyata dari jabatan yang diemban sebagai aparatur birokrasi. Dengan begitu akan

menciptakan kondisi yang positif dalam tataran birokrasi.

Dalam penerapan hubungan publik ini berkaitan langsung dengan

pengangkatan aparatur sipil negara (pemerintah) yang dikenal dengan teori

contract sui generis, dalam teori ini menekankan apsek khusus bagi aparatur sipil

negara untuk mengedepankan aspek kualifikasi kompetensi dalam proses

pengangkatan dan netral dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sebagai

pelayan publik. Artinya konsep merit sistem dalam pengangkatan aparatur

birokrasi merupakan poin utama, dengan begitu upaya menciptakan SDM yang

baik dapat berjalan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan jaman. 47

Secara konseptual, merit sistem berpijak pada human capital management

yang didasarkan pada kombinasi aspek pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pelayanan publik yang

efektif dan efisien. Lebih lanjut dalam konsideran UU ASN sebagaimana

ditegaskan pada pasal 51 menyatakan manajemen ASN diselenggarakan

berdasarkan merit sistem, yaitu kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi,

kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa menbedakan latar belakang,

47. Sri Hartini, Setiajeng Kandarsih & Tedi Sudrajat, “Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada” (Studi di Jawa Tengah). Vol, 1. No, 3. Tahun 2014. Halm 540

31

ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau

kondisi kecacatan.

Konsep ini sebagai jawaban bagaimana aparatur sipil negara mempunyai

kompetensi sesuai dengan jabatan yang di emban dalam posisi kerjanya pada

instansi pemerintahan. Dengan adanya konsep merit sistem sesuai dengan

pembentukan asas-asas dari netralitas. Dengan melihat secara objektif dalam

proses pengangkatan aparatur sipil negara dan tidak terpengaruh pada

kepentingan kelompok dalam rangka mewujudkan profesionalisme kerja aparatur

sipil negara, adanya aspek tersebut dapat meminimalisir terjadinya intervensi

dalam proses pengangkatan dan penempatan aparatur sipil negara dalam

menduduki jabatan publik.48

Dari deskripsi tentang birokrasi serta pentingnya netralitas birokrasi yang

dikemukakan tersebut, baik dari perspektif teori dan undang-undang khususnya

terkait dengan eksistensi anggota/birokratnya dalam kehidupan organisasi.49

Sangat jelas bahwa peranannya merupakan sesuatu yang tidak mungkin

dilepaskan dari tujuan-tujuan akhir suatu negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan

masyarakat. Secara umum, birokrasi merupakan keseluruhan organisasi

pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi

pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien.

Birokrasi pemerintah dapat dibedakan dalam tiga ketegori, yaitu: (1)

Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang

48. Tedi Sudrajat & Sri Hartini, “Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Nertalitas Pegawai Negeri Sipil”. Vol, 29. No, 3. Oktober 2017. Halm 447 49. Tatang Sudrajat, “Netralitas PNS Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak

2015”.Vol, XII. No, 3. Desember 2015. Halm 353

32

menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban

dan keamanan. (2) Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang

menjalankan salah satu bidang di sektor yang khusus guna mencapai tujuan

pembangunan. (3) Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang

pada hakikatnya berhubungan langsung dengan masyarakat, yang dimana fungsi

utamanya adalan pelayanan sektor publik.50

Bila dilihat dari konsepsi dasar tentang birokrasi sebagaimana yang

dikemukanan oleh penggagas awal dari terbentuknya birokrasi, baik dalam

pengertian yang rasional, patologi birokrasi maupun birokrasi yang bersifat netral,

maka sebernanya dari awal perdebatan tentang birokrasi merupakan konsensus

untuk bagaimana menempatkan birokrasi sebagai penghubung antara negara

dengan masyarakat, agar dapat terjalin jalinan yang kondusif dalam pelaksanaan

dan perwujudan cita-cita negara dan amanat kostitusi, yaitu memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam domain masyarakat terdapat berbagai kepentingan khusus yang

membawa kepentingan para profesi dari berbagai latar belakang, sedangkan

negara mewakili kepentingan umum. Sebagai konsekuensi logis tersebut,

birokrasi sebagai sarana perwujudan yang menghubungkan antara negara dan

masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial, sehingga akan terbentuknya satu

kesatuan yang utuh dalam sistem pemerintahan yang baik.

Intisari dari teori maupun naskah akademik dari undang-undang birokrasi

yang menekankan pentingnya netralitas dari birokrasi, karena dengan netralnya

50. Syamsul Ma’arif, “Posisi Strategis Birokrasi Dalam Transformasi Government ke

Governance”. Vol, 4. No, 2. Juli-Desember 2013. Halm 112

33

birokrasi dapat menjadi jembatan dari berbagai kepentingan, sehingga dengan itu

tidak terjadi ketimpangan dan diskriminasi diantara berbagai tujuan tersebut

dalam mencapai kepentingan serta kemajuan negara.

Perjalanan antara birokrasi dan demokrasi merupakan dua sisi yang

berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena dalam upaya mencapai sebuah tujuan

demokrasi yang ideal dibutuhkan birokrasi didalamnya yang dapat menciptakan

pelayan sektor publik yang baik untuk dapat mensingkronasi berbagai

kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah, hal ini juga seringkali birokrasi

dapat pula menjadi penghambat dalam menciptakan birokrasi karena menurunnya

kualitas dari birokrasi yang nantinya berpengaruh secara luas pada pelayanan

sektor publik.

Terdapat beberapa karakter utama dalam melihat dan memahami proses

perjalanan sebuah birokrasi. Diantaranya, Pertama, domain dalam wilayah

kemandirian birokrasi yang masih berada pada kategori rendah namun pada

wilayah yang lain adalah demokrasi yang dijalani masih ada pada wilayah yang

lebih rendah, maka birokrasi diletakkan sebagai instrumen dari penguasan serta

keberpihkan dalam politik serta memobilisasi masa dalam mendapatkan

keuntungan secara pribadi maupun kelompok dalam kegiatan politik. Dalam

sejarah birokrasi di Indonesia diawal kemerdekaan sempai pada awal reformasi,

kondisi birokrasi Indonesia mengalami posisi yang buruk karena birokrasi tidak

sepenuhnya menjalankan fungsi secara semestinya, tetapi birokrasi dijalankan

dengan orientasi untuk kelompok-kelompok tertentu.

34

Kedua, dalam wilayah kemandirian birokrasi untuk mengelola sumber

daya masih berada pada kategori menengah, hal ini menunjukan belum adanya

perubahan pengelolaan birokrasi secara signifikan, pada wilayah yang lain

demokrasi juga masih belum mapan untuk menciptakan sebuah sistem yang ideal.

Perjalanan birokrasi sebagai penghubung kepentingan publik masih jauh dari

kenyataan, justru sebaliknya birokrasi bekerja untuk rezim, akhirnya melahirkan

sistem sentralistik.

Ketiga, tingkat kemandirian birokrasi yang tinggi dan orientasi sudah

berubah, yakni tingkat kerja yang efektif dan efisien serta kualitas pelayanan

sektor publik yang baik. Sedangkan karakter birokrasi ini dapat dilihat sejak masa

transisi demokrasi pada tahun 1998 sampai saat ini.51 Untuk mendukung

terciptanya penyelenggaran pemerintah maupun untuk merubah sistem kerja

birokrasi yang kaku dan pasif perlu dilakukan reformasi birokrasi yang

berorientasi untuk membentuk aparatur sipil negara yang kompoten dan

profesional menuju tata pemerintahan yang baik. Upaya secara serius ini agar

dapat dilihat dan rasakan oleh seluruh masyarakat tentang eksitensi birokrasi

sebagai pelayan masyarakat.

Perkembangan birokrasi modern di berbagai negara telah menjadikan satu

diskusrsus yang menyedot perhatian masyarakat dunia, dimana fungsi birokrasi

sebagai pelayan publik menjadi satu indikator dari kemajuan suatu negara.

Indonesia maupun negara-negara di dunia menitikberatkan birokrasi sebagai pilar

penting dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

51. Firman Bagus Budiono, “Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Kabupaten Lamongan Tahun 2015”.

35

Seiring berjalannya waktu, proses pelaksanaan birokrasi pemerintahan,

baik pemerintahan pusat dan pemerintah daerah di Indonesia melahirkan jenis

model birokrasi yang cenderung kaku dan bersifat sentralistik, sehingga

membentuk budaya patologi birokrasi. Keadaan ini di perparah dengan kondisi

birokrat yang cenderung mengedepankan nilai-nilai primordial dalam proses

pelayanan sektor publik, dan akibatnya pelayanan publik tidak sesuai dengan

filosofi birokrasi dan asas dari good governance.52

Menurut Mustopadidjaja,53 pengalaman dalam pelayanan birokrasi di

Indonesia masih berjalan stagnan, bahwa birokrasi tidak senantiasa dapat

menyelenggarakan tugas fungsinya secara otomatis dan independen serta

manghasilkan kinerjan yang signifikan, sehingga berimplikasi pada pelayan yang

efektif dan efisien. Kondisi itu terlihat dari hasil kajian Bapennas yang

menujunkan bahwa diantara permasalahan birokrasi di Indonesia adalah tingkat

penyalahguaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk itu perlu permbenahan secara serius yang mengarah pada reformasi

birokrasi. Dalam meningkatkan kualitas pelayan publik yang sesuai dengan

kebutuhan dan harapan masyarakat, instansi pemerinatahan sebagai

penyelenggaran pelayanan harus berpedoman pada Undang-undang No. 25 Tahun

2009 tentang pelayanan publik. Dalam pasal 2 UU tersebut pelayanan publik

52. Jaelan Usman, “Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”.

Vol, 1. No, 2. Oktober 2011. Halm 104 53 Adam Idris, ( Jurnal Paradigma) “Bingkai Reformasi Birokrasi Indonesia”. Vol, 2. No, 3.

Desember 2013. Halm 355

36

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara

masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.54

Reformasi bermakna perubahan tampa merusak. Dengan demikian proses

reformasi bukan proses yang radikal dalam merubah tata kelembagaan birokrasi

mupun budaya birokrasi. Reformasi birokrasi berdasarkan teori weberian adalah

upaya strategis dalam menata kembali birokrasi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance.

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi dan pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas dan bersih dari korupsi,

kolusi dan nepotisme serta mampu melayani publik secara netral, sejahtera

maupun memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara, dengan hasil

akhir, yakni terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya

kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi.55

2.2 Birokrasi dan Politik

Birokrasi merupakan alat pemerintah yang dapat mempermudah pelayanan

pada sektor publik, dengan adanya birokrasi pelayanan dapat dilakukan lebih

mudah sekaligus memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat. Secara

singkatnya birokrasi sebuah lembaga yang menjadi kepenjangan tangan dari

negara dalam melaksanakan kebijakan publik yang dapat menampung seluruh

54 Henny Juliani, “Perubahan Perilaku Aparatur Sebagai Model Dalam Mewujudkan Reformasi

Birokrasi yang Berkualitas”. Vol, 2. No, 1. Maret 2019. Halm 124 55 Muhtar, ( Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial) “Efek Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Terhadap Kepuasan Penerima Layanan pada PSPA Satria, PSMP

Antasena dan BBRSBD Prof Dr Soeharso”. Jurnal PKS Vol, 13. No, 4 desember 214. Halm 377.

https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1299/708

37

aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas. Untuk itu, dengan adanya

birokrasi harus mampu melayani publik secara proposional dan profesional.

Birokrasi harus terus memacu kemapuan diri dan tetap bersikap profesional,

mengenyampingkan hal itu membuat birokrasi akan jatuh dalam praktek patologi

sehingga akan terjemurus dalam korupsi, kolusi dan nepotisme.56

Dalam konsep paradigma politik dan birokrasi menurut padangan Graham

Allison yang di ulas oleh Frederickson dalam bukunya The Public Administration

Theory Primer57 menegaskan bahwa peran ganda birokrasi dan politik, dimana

kedua sistem ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, proses dari

pembuatan kebijakan bersifat politik, sedangkan pelaksanaan kebijkan

dilaksanakan oleh birokrasi, inilah yang menyebabkan bahwa birokrasi dan politik

tidak dapat dipisahkan namun berjalan secara beriringan satu dengan yang lain.

Paradigma politik birokrasi menjelaskan bahwa tindakan-tindakan

pemerintah merupakan hasil bergaining dari hasil tawar-menawar diantara

elemen-elemen organisasi dalam pemerintah. Pandangan yang menjelaskan posisi

antara politik birokrasi merupakan kedua hal dihasilkan dari proses tawar-

menawar yang dilakukan oleh pemerintah, karena hal ini dapat diartikan sebagai

kesatuan dari kerjasama dua sistem untuk dapat melahirkan sebuah kebijakan

yang nantinya dapat di implementasikan dalam kehidupan sosial. Birokrasi

sebagai jembatan penghubung diantara masyarakat, swasta dengan pemerintah.

Menurut Guys Peters sumber kekuasaan penting yang dimiliki oleh birokrasi;

personifikasi negara, penguasaan informasi dan keahlian, decesion making,

56. Dida Daniarsyah, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi) “Bureaucratic Political And Neutrality

Of Bureaucracy In Indonesia”. Vol, 2. No, 2. Desember 2015. Halm 86 57 Ibid, 87

38

dukugan politik, status sosial yang tinggi dan kelembagaan yang bersifat

permanen. Inilah alasan utama mengapa birokrasi dijadikan sebagai sistem yang

menghubungkan masyarakat dan pemerintah.

Didalam bukunya Politics and Administration, Goodnow berpendapat

bahwa ada dua fungsi pokok pemerintahan yang berbeda satu dengan yang

lainnya. Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi politik menurut

Goodnow harus melakukan kebijakan-kebijakan atau melahirkan keinginan, serta

kepentingan negara.58 Sementara administrasi diartikan sebagai suatu yang harus

berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Adanya pemisahan kekuasaan

tersebut memberikkan dasar perbedaan bahkan perdebatan mengenai divisi kerja

dalam proses kebijakan antara pihak politik dan administratif selalu terjadi setelah

terbentuknya manejemen publik Pemisahan politik dan administrasi ini bertujuan

untuk sebagai pemisahan tugas struktural yang berkaitan dengan rekomendasi

kebijakan, regulasi dan kontrol, kepemilikan,dan distribusi dan sebagainya.59

Munculnya respon terhadap pemisahan antara birokrasi lama yang

menggabungkan pekerjaan kebijakan dari implementasinnya di sebuah sistem

administrasi dalam ruang lingkup yang besar merupakan antitesis yang baru

dalam pengeloalaan birokrasi pemerintahan modern. Sehingga diyakini bahwa

pihak administrasi yang saling berjauhan harus fokus pada implementasi

kebijakan dari pada terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maupun pada

proses perluasan kekuasaan. Birokrasi memiliki peranan yang pokok menjalakan

58 Wayu Eko Yudiatmaja, ( Jurnal Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH). “Politisasi

Briokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia”. Halm 11 59. Mashur Hasan Bisri, “Kontrol Politik Birokrasi Dalam Kebijakan Publik”. Vol, 2. No, 2.

Oktober 2017. Halm 122

39

seluruh kebutuhan masyarakat, yang nantinya akan berpengaruh pada kondisi

sebuah Negara ataupun daerah.

Menurut Miftah Thoha, lembaga birokrasi di Indonesia dalam ini

pemerintah sering kali melahirkan kerajaan terhadap pejabat, nantinya akan

mengara kepada akumulasi ekonomi dan akumulasi kekuasaan60, nantinya pejabat

tersebut akan memamerkan kekuasaan yang disusun secara susunan dari atas ke

bawah berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat. Politik dan

birokrasi pemerintah keduanya berbeda akan tetapi tidak bisa dipisahkan,

kehadiran politik dalam birokrasi tidak bisa bisa dihindari (karena hidup dalam

satu atap yang sama). Oleh karena itu perlu ada korelasi secara kelembagaan

politik dalam birokrasi, maupun sebaliknya.61

Praktek pemerintah dijelaskan Toha, hampir semua negara dimanapun

melihat bahwa perbuatan yang selalu dilakukan oleh pemerintah dijalankan secara

langsung dengan menggunakan tenaga birokrasi adalah upaya terbaik dalam

menciptakan fungsi tertentu dan menetapkan peraturan yang diikuti oleh seluruh

pihak, birokrasi pemerintah menjadi bagian dalam menbawa perubahan

pembangunan.

Dalam teori politik dan birokrasi bahwa dalam keadaan dan kondisi

apapun birokrasi akan selalu berjalan beriringan dengan politik bahkan pada

kategori yang lebih rendah. Karena birokrasi menjadi bagian utama pemerintah

dalam mewujudkn proses kebijakan dari hasil produk politik. Pada sisi yang lain

60 Miftah Thoha, “Birokrasi Pemerintahan dan Kekuasaan di Indonesia”. (Yogyakarta, Matapena

Institute. Cetakan ke 1 September 2012) Halm 55 61. Mifta Thoha, “Birokrasi Politik di Indonesia” (Jakarta, Rajawali Pers, Cetakan ke 7 Februari

2010). Halm 27

40

pejabat birokrasi memiliki hasrat untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi

kekuasaan dalam jabatan publik. Perjalanan panjang birokrasi pemerintah tidak

bisa lepas dari proses dan kegiatan politik, jika telusuri secara mendalam bahwa

pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk suatu tatanan pemerintah tidak

bisa lepas dari aspek politik. Tidak akan mungkin memisahkan birokrasi dari

pengaruh politik atau sistem politik di suatu negara, termasuk Indonesia.62

2.3 Netralitas Birokrasi di Indonesia

Netralitas dalam administrasi negara atau pemerintahan sangat sulit

diwujudkan. Netralitas yang baik memang tidak boleh memihak di antara pro dan

kontra. Akan tetapi, sebenarnya ialah netralitas adalah memihak yang sesuai

kebenaran dengan pertimbangan yang ilmiah dan suara hati nurani serta tanggung

jawab yang sesuai dengan azas netralitas dan profesionalime. Dalam sistem

pemerintahan yang demokratis seperti saat ini, kehadiran partai politik tidak bisa

dihindari, termasuk dalam tatanan sistem birokrasi pemerintahan. Birokrasi suatu

sistem yang menekankan pada aspek kompetensi serta profesionaslime dalam

mengemban tugas dan fungsi sebagai pelayan publik secara optimal.63

Seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi didalam sistem politik

Indonesia, politik Indonesia berubah secara drastis dengan munculnya berbagai

partai politik dengan idiologi yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan

netralitas birokrasi, Indonesia menganut sistem netralitas birokrasi weberian. Oleh

karena itu partai politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan politik harus

62. Dida Daniarsyah, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi) “Bureaucratic Political And Neutrality

Of Bureaucracy In Indonesia”. Vol, 2. No, 2. Desember 2015. Halm 93 63. Mifta Thoha, Artikel “Netralitas Administrasi Negara”.

https://media.neliti.com/media/publications/52338-ID-kultur-birokrasi-patrimonialisme-dalam-

p.pdf. Di akses pada tgl 9 Juli 2018

https://media.neliti.com/media/publications/52338-ID-kultur-birokrasi-patrimonialisme-dalam-p.pdfhttps://media.neliti.com/media/publications/52338-ID-kultur-birokrasi-patrimonialisme-dalam-p.pdf

41

bebas dari birokrasi. Untuk itu dikeluarkan peraturan yang menegaskan bahwa

PNS/ASN tidak boleh terlibat menjadi anggota partai politik maupun terlibat

dalam politik praktis. Hal ini dapat di lihat dari UU No, 5 Tahun 2014 Tentang

ASN. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil, Surat Edaran MENPAN No. B/71/M.SM.00.00/2017, Surat Edaran Komisi

Aparatur Sipil Negara No. B-2900/KASN/11/2017 dan UU No. 10 Tahun 2016

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Beberapa standar aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga aparatur

sipil negara (birokrasi) untuk tetap mengedepakan aspek netralitas dan

profesionalisme dalam jabatan publik belum sepenuhnya berimplikasi positif

terhadap prakter politik yang dilakukan oleh aparatur birokrasi. Tentu ini menjadi

paradoks dengan cita-cita luhur untuk membentuk aparatur birokrasi yang ideal

dan bertintegritas.

Banyaknya perangkat peraturan yang mengarah kepada terwujudnya

aparatur birokrasi yang profesional dan untuk mewujudkan good governace

merupakan wajah baru terhadap proses perjalan birokrasi di Indonesia. Namun,

produk hukum tersebut bukanlah jaminan bahwa proses perubahan untuk

mengikat aparatur birokrasi tetap independen. Persoalan lain adalah lemahnya

peneggakkan hukum bagi yang melanggar menjadi salah satu tantangan dalam

mewujudkan netralitas birokrasi di Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu

tantangan dalam mewujudkan sistem peradilan yang sehat di Indonesia.

Birokrasi sesuai dengan kedudukannya dalam penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan, menguasai informasi serta dukungan sumber

42

daya yang tidak di miliki oleh pihak lain. Birokrasi memegang peran penting

dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagi kebijakan publik, serta

dalam evaluasinya. Dalam posisi yang strategis tersebut, adalah logis apabila ada

setiap perkembangan politik selalu terdapat kemungkinan dan upaya untuk

mengintervensi birokrasi dalam politik praktis serta menarik birokrasi untuk

masuk dalam partai politik tertentu.

Perilaku birokrasi berkembang dalam pengaruh politik seperti itu dan

menjadi tidak netral, maka birokrasi seharusnya mengemban misi menegakkan

“kuaslitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan secara netral dan optimal kepada

masyarakat” besar kemungkinan akan berorientasi pada kepentingan partai atau

kelompok tertentu yang mempunyai kesamaan pandangan politik. Sehingga

terjadi pergeseran keberpihakan dari “kepentingan publik” ke pengabdian pada

pihak penguasa atau partai yang berkuasa.64

Reformasi birokrasi merupakan langkah dalam mewujudkan pembaharuan

disegala bidang kehidupan masyarakat, dengan tujuan terbangunnya pemerintahan

yang demokratis serta dihormati dalam sistem penegakkan hukum dalam rangkat

tertibnya kehidupan sosial. Reformasi tersebut merupakan titik awal dari sebuah

proses demokratisasi yang tumbuh dan berkembang kepada: peningkatan

keterlibatan masyarakat dalam segala bidang, mulai dari sistem penegakkan

supremasi hukum, pemberatasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,

penghormatan atas hak-hak orang lain (tidak diskriminasi). Proses pembaharuan

64. Eko Prasojo, Dkk. “Mengurai Benang Kusut Birokrasi” Upaya Memperbaiki Centang-

Perenang Rekrutmen PNS. (Depok, PIRAMEDIA. Cetakan pertama 1 Agustus 2006). Halm 70

dan 71

43

tersebut searah dengan perubahan dari pekembangan paradigma pemerintahan dan

pembagungan global dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis.65

2.3.1 Netralitas Pasif

Dalam perkembangan awal konsep birokrasi, netralitas dan

profesionalisme birokrasi sudah sering dibicarakan para pakar. Polemik

dalam pembicaraan tersebut adalah netralitas dan profesionalisme

birokrasi dalam tataran konsep, tetapi fakta yang terjadi dilapangan ialah

banyaknya aparatur sipil negara (birokrasi) yang tidak menerapkan asas-

asas netralitas, apalagi dalam konteks penyelenggaraan rezim pemilu dan

rezim pilkada. Bertitik tolak dari persoalan tersebut menjadikan birokrasi

sebagai magnet rebutan oleh berbagai pihak khusunya aktor politik

maupun partai politik untuk memperluas serta mempertahankan

kekuasaan.66

Dalam perjalanan kelembagaan sistem birokrasi serta posisi

aparatur birokrasi paskah reformasi yang diharapkan membawa perubahan

yang positif, nyatanya tidak demikian. Dimana posisi birokrasi dalam

berpolitik semakin “menjadi-jadi” ditengah tuntutan untuk mereformasi

birokrasi dalam sistem kelembagaan maupun reformasi budaya aparatur

birokrasi. Dalam penyelenggaran pilkada serentak pertama tahun 2015

sampai dengan pilkada serentak jilid ketiga tahun 2018 ini budaya

politisasi birokrasi belumlah berkurang. Berkaitan dengan hal tersebut,

65. M. Adian Firnas, “Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era

Reformasi”. Vol, 06. No, 01. Juni 2016. Halm 170 66. I Wayan Wesna Astara, (Jurnal Administrasi Publik) “Dinamika Birokrasi dan Perlunya

Reformasi Birokrasi Lingkungan”. Halm 25

44

tidak berlebihan dikatakan bahwa kegagalan upaya untuk mewujudkan

birokrasi yang netral dan profesional akan sulit serta berimplikasi terhadap

pelayanan sektor publik demi kemajuan setra kesejahteraan rakyat maupun

terhadap proses penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.67

Dalam posisi diametral yang lebih luas, politisasi birokrasi ini

nyatanya berpengaruh negatif secara signifikan dalam tatalaksana

kelembagaan yang menuju konsep good governance.

Birokrasi yang kaku serta pasif dalam agenda penyelenggaraan

politik memberikan diskursus yang menarik. Yaitu sulitnya aparatur

birokrasi mengembangkan serta merespos perkembangan jaman dalam

segala aspek kehidupan masyarakat. Perlu dijelaskan ialah, pasif dalam

pengertian disini adalah aturan yang diberikan oleh negara terhadap

aparatur birokrasi sehingga memberikan dampak yang nyata dalam kinerja

birokrasi ataupun dalam peoses perkembangan birokrasi dalam berpolitik.

Sebagai konsekuensinya dari konsep netralitas pasif adalah adalah

perubahan sikap serta perilaku apartur birokrasi dalam menghadapi

dinamika politik yang terjadi, dimana aparatur birokrasi terlibat secara

dalam praktek politik. Hal mana netralitas pasif bagi aparatur birokrasi

telah menghilangkan hak warna negara dalam konteks sosial untuk

mengekpresikan pilihan politik di muka umum. Adanya konsep netral

pasif mereduksi nilai-nilai dari birokrasi dalam dalam praktek demokrasi,

67 Rosmala Dewi, (Jurnal Ilmu Sosial) “Membangun Birokrasi Yang Profesional”. Vol 5. No, 1. April 2012. Halm 45. http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/106

45

baik secara lokal maupun nasional. yang berorientasi tehadap kekuasaan

bukan lagi sebagai pelayanan sektor publik.68

Demokrasi dan Pilkada tidak seharusnya mereduksi atau

menghilangkan makna keterlibatan aparatur birokrasi dalam agenda

tersebut, tetapi lebih memberikan ruang serta menjamin keterlibatan

aparatur birokrasi sebagai alat negara untuk mengotrol, serta memberikan

pendidikan politik ala negara terhadap masyarakat dalam kondolidasi

demokrasi lokal maupun secara nasional. Dengan hal tersebut birokrasi

yang bersifat kaku dan pasit dapat menjadi birokrasi yang netral aktif

sebagai alat negara dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan damai.

2.3.2 Netralitas Aktif

Pilkada merupakan konsolidasi demokrasi di tingkal lokal, yang

dimana dalam proses penyelenggaraanya selalu melahirkan konflik, tidak

terkecuali proses keterlibatan aparatur sipil negara. Dalam teori birokrasi

Weberian menempatkan aparatur sipil negara (birokrasi) sebagai

personifikasi yang harus bebas dari kepentingan kelompok maupun

golongan, dalam Undang-undang yang mengatur tentang aparatur sipil

negara juga membahas antara relasi biorkrasi dengan politik, yang secara

umum menenkankan aparatur birokrasi harus netral, serta bebas dari

intervensi politik.69

Dalam dimensi sebagai penyelenggaran publik aparatur birokrasi

menempatkan diri sebagai penyelenggara publik dan sebagai

68. Bambang Utoyo Sutiyoso, “Birokrasi dan Pembangunan Perkotaan”. Vol, 4. No, 1. Januari-Juni

2013. Halm 4. 69. Asep Sumaryana, “Birokrasi dan Pelayanan Publik”. Vol, 7. No, 2. Juli 2005. Halm 135.

46

penyelenggara politik. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa aparatur sipil

negara (birokrasi) harus diberikan ruang oleh negara untuk terlibat secara

netral aktif dalam kegiatan politik, sebagai konseskuensinya adalah

aparatur birokrasi mampu menjadi garda terdepan dalam merumuskan

kebijakan, pelaksanakan kebijakan serta pengotralan kembali dari

kebijakan politik tersebut.70

Dalam konteks yang lebih umum, ketatnya aturan yang

diberlakukan oleh negara terhadap sikap politik dari aparatur birokrasi

yang bersifat pasif memberikan dampak yang begitu nyata dalam prospek

kelembagaan. Sejauh dalam penyelenggaran demokrasi lokal poit utama

yang menjadi pokok persoalan adalah sikap politik dari aparatur birokrasi,

maka dari itu perlu konsep yang visioner tentang arah birokrasi serta

aparatur birokrasi dalam urusan sosial politik. Sebagai jawaban umum

ialah negara memberikan ruang terhadap aparatur birokrasi untuk terlibat

secara netral aktif dalam politik.

Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan Pilkada adalah netral

dan pasifnya birokasi, kalau dicermati secara mendalam adalah birokrasi

menjadi poros vital dalam pelaksaan Pilkada sebagai pengadministrasian

hak dan kewajiban rakyat, tetapi disisi yang lain birokrasi direduksi dalam

Pilkada.71 Pangkal titik tolak tersebut menjadikan kesimpulan bahwa

netralitas aktif bagi aparatur birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada maupun

70 Purwo Santoso, “Politik Netral Aktif” Reformulasi Peran Birokrasi Dalam Seleksi Kepala

Daerah dan Kepala Pemerintahan. https://www.academia.edu/3748620/POLITIK_NETRAL-

AKTIF_Reformulasi_Peran_Birokrasi_dalam_Seleksi_Kepala_Daerah_dan_Kepala_Pemerintaha

n 71 Ibdi, 4

47

agenda politik yang lain. Dampak dari terlibat netral aktif tersebut ialah

lahirnya masyarakat yang cerdas secara politik untuk memilih kepala

daerah, baik dalam skala provinsi maupun kabupaten kota.

2.4 Desain Tata Kelola Birokrasi dan Netralitas Birokrasi

Bergulirnya era reformasi dimulai pada tahun 1998 telah memicu

munculnya tuntutan perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik yang

dilakukan oleh birokrasi pemerintah. Tuntuntan ini tidaklah mengherangkan

mengingat terjadinya sentralisasi kekuasaan oleh rezim orde baru pada saat

itu. Era reformasi tidak lepas dari semangat untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip good

governance. Wujudnya adalah memastikan masyarakat memperoleh

pelayanan dari penyelenggaran negara, baik itu yang menyangkut hak

ekonomi, sosial-politik maupun budaya sebagaimana diamanatkan oleh UUD

1945.

Implementasi untuk mewujudkan prinsip dari good governance

ditunjang melalui penerapan atas otonomi daerah dimana disebutkan bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan yang diarahakan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat.72

72. Meita Istianda & Darmanto, “Pelayanan Birokrasi di Era Reformasi , Bagaimana

Seharusnya?”. Vol 9. No, 2. Juli 2009. Halm 124.

48

Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan dalam papernya yang berjudul

Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Best Practiced Dari Sejumlah

Daerah,73 melihat bagaimana pengaruh reformasi birokrasi dalam

pembagunan sebuah negara ataupun daerah adalah dari sisi politik yang kuat

dimana birokrasi bermain didalamnya untuk memainkan fungsinya secara baik

dan sesuai perintah. Melihat kesuksesan yang diterapkan di beberapa daerah

dengan sistem good governance menunjukan daerah tersebut bisa bergerak

lebih baik sejarah jauh dalam pembangunan, sehingga terjadi penggerakan

secara simultan dengan yang diperoleh daerah tersebut. Ini menunjukan bahwa

reformasi birokrasi sangat nyata dan dibutuhkan dalam negara maupun daerah.

Karena laju kendali dari sistem penyelenggaraan publik tergantung bagaimana

individu terbaik duduk dan mengelolanya.74

Good governance berkaitan langsung dengan manajemen strategis

untuk mengukur dan menilai suatu keberhasilan dari tatakelola pemerintahan.

Keberhasilan dari pemerintah pusat dan daerah dapat diukur dari

kebijakannya, di dalamnya termasuk gaya kepemimpinan dan kemampuan

dalam mempercepat dan mendorong peran serta msyarakat, swasta dan

lembaga-lembaga non pemerintahan sebagai salah satu unsur dari good

governance.

73. Eko Prasojo & Teguh Kurniawan, “Reformasi_Birokrasi_dan_Good_governance” . www.academia.edu/download/30485229/reformasibirokrasi_dan_goodgovernance_ep_tk_reviseed

.pdf 74. Yulizar D Sanrego & Reza Muhammad, “Analisa Perbandingan Model Birokrasi Indonesia:

Model Modern David Osborne, Tad Gaebler dan Pendekatan Konsep Islam Perspektif Umer

Chapra”. Vol 1. No, 1. 2013.

49

Kinerja pemerintah dalam reformasi birokrasi dari hasil sejumlah

penelitian menunjukan kesimpulan yang hampir sama: sebagian kecil berhasil

dan sisanya tidak berjalan sama sekali. Satu catatan penting dari hasil hasil

penelitian tersebur adalah bahwa sebagian besar dari daerah yang di pimpin

oleh individu yang reformis mampun menunjukan perubahan birokrasi yang

lebih baik. Ini artinya seorang pemimpin mampu membuat kemajuan dari

daerah yang di pimpinnya, karena keberhasilan tesebut bukan hanya pada

kinerja birokrasi tetapi juga pada pemimpin yang berani dan tegas dalam

melakukan kebijakan serta mampu memamfaatkan sumberdaya secara

maksimal.

Efektivitas merupakan kondisi dalam memilih tujuan yang tepat dan

melakukanya secara cepat. Inilah peran pemimpin dalam mengatur dan

mengola negara maupun daerah untuk kemajuan. Adapun tujuan penting

untuk menilai efektivitas adalah akuntabilitas serta profesionalisme birokrasi

dalam memberikan pelayan atau melaksanakan pembangunan.75

Sebuah rancangan besar terkait dengan desain mengenai program

pembangunan aparatur dan reformasi birokrasi yang diakomodir dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025.76 Dalam dokumen tersebut

menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional dilakukan melalui

reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan

mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tujuan utama dari dari desain tersebut

secara eksplisit menyatakan akan menciptakan aparatur yang bersih, profesional

75. Bilal Dewansyah, “Kampanye Deliberatif Dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan

Perubahan”. Vol, 4. No, 1. April 2015. Halm 25 76Bappenas, https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf. Halm 18

https://www.bappenas.go.id/files/1814/2057/0437/RPJP_2005-2025.pdf

50

dan beritengritas serta hal-hal yang besifat positif. Dengan begitu konsep good

governace dapat diwujudkan secara cepat dan tepat dengan kompetensi dari

aparatur birokrasi.

Pelayanan secara cepat dan tepat terhadap masyarakat, kelembagaan dan

birokrasi merupakan satu paket penting yang berkaitan langsung dengan isue

penting yang berhubungan langsung dengan efisiensi dan efektivitas. Konsep

governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan dan

proses pengimplementasian keputusan tersebut. Dalam bahasa UNDP, “good

governance is the manner in which power is exercised by the society in the

management of various levels of government, of the country’s social, cultural,

political and economic resources”. Lebih lanjut, menurut Pierre dan Petters good

governance “should have devise means of accomodating more continous forms of

participation while still being able to supply the needed direction to society”.

Good governance ini menurut Asian Development Bank juga berkaitan dengan

langsung terhadap upaya realisasi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.77

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bertelseman Transformation

Index (BTI) tahun 2005 yang meneliti tentang indeks ekonomi politik

(political and economic transformation index-PETI) serta kinerja manajemen

pemerintahn (manajement perfomance index-MPI) yang dilakukan di 119

negara, Indonesia menempati peringkat ke-60 dalam MPI dan urutan ke-53

dalam PETI bahkan beberapa negara-negara Afrika menempati rangking yang

lebih baik dari Indonesia.

77. Siti Zuhro, (Jurnal Penelitian Politik) “Good Governance dan Reformasi Birokrasi di

Indonesia”. Vol, 7. No, 1. 2010. Hal 6.

ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/issue/download/65/61

51

Hasil dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa adanya

demokrasi konstitusional di suatu negara tidak menjamin adanya suatu

kebijakan yang sesuai dengan harapan maupun kebutuhan masyarakat.

Bahkan di beberapa negara kebijakan yang baik (good policies) dibuat dalam

koridor demokrasi yang akuntabel. Ini menandakan bahwa dengan

menerapkan tata pemerintahan yang baik, tidak bisa dengan mudah

memberikan kualitas pelayanan yang baik sesuai dengan harapan maupun

kebutuhan masyarakat.78

Maka dari itu reformasi birokrasi difokuskan untuk menghasilkan

kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang ringkas dan sumber daya

yang manusia bermutu serta profesional. Secara bersamaan, pelaksanaan

reformasi birokrasi harus diperkuat dengan landasan kebijakan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan diperluas pelaksanaannya pada instansi

pemerintahan pusat maupun daerah. Sehingga adanya partisipasi masyarakat

sipil berjalan dengan semestinya untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan

publik.

Reformasi birokrasi bukan proses yang berlangsung di dalam ruang

hampa, keberhasilan implementasinya bergantung kepada reformasi dalam

sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik, terutama pada sektor

hukum, ekonomi, dan administrasi publik. Pembenahan dalam sektor politik

diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan politik dari

pengambilan kebijakan. Sedangkan pembenahan disektor hukum adalah untuk

78. Novy Setia Yunus & Mi’rojul Huda, (jurnal the Politics) “Membangun Karakter Kepemimpinan

dan Optimisme Daerah Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia”. Vol, 2. No, 2. Juli 2016. Halm

297.

52

menyediakan perangkat hukum yang diperlukan dalam rangka reformasi

birokrasi, terutama yang berkaitan pemberantasan korupsi, kolusi dan

nepotisme. Reformasi birokrasi akan dapat menjadi syarat pemberatasan

korupsi bila terwujud badan peradilan dan sistem peradilan independen,

didukung dengan keterbukaan dan sistem yang efektif .79

79. Dian Arlupi Utami, (Makalah Seminar Nasional. Sub Tema: Birokrasi dan Road Map MDGs

2015 di Indonesia). “Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pencapaian MDGs di Indonesia”.

http://repository.ut.ac.id/2433/1/fisip201207.pdf. Di akses pada tgl 9 Juli 2018

http://repository.ut.ac.id/2433/1/fisip201207.pdf