6

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Djamaran (2010), dalam penelitiannya tentang Analisis Efektivitas dan Efisiens i

E-filing pada Ditektorat Dirjen Pajak menjelaskan bahwa, efektivitas sistem e-filing telah

tercapai karena telah tercapainya tujuan dari sistem ini yaitu mengurangi proses

perekaman manual di kantor pajak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan e-filing,

petugas pajak tidak perlu lagi melakukan kegiatan perekaman data SPT wajib pajak

karena data SPT wajib pajak (file e-SPT) e-filing langsung terekam dalam database

Kantor Pusat DJP secara online dan real time. Sedangkan efisiensi dapat dilihat pada

terjadinya penghematan sumber daya sistem, yang meliputi: penghematan SDM dan

biaya operasional di KPDJP, dengan diimplementasikannya sistem ini dibandingkan

dengan sistem manual. Selain itu didukung dengan perangkat keras dan perangkat lunak

yang reliable serta meminimalkan adanya kapasitas yang menganggur.

Pahala dan Rizky (2012), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Persepsi

Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan

Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Dan Biaya Kepatuhan Sebagai

Variabel Moderasi, bahwa Persepsi penerapan sistem e-filling, perilaku dan biaya

kepatuhan secara parsial masing-masing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak, akan tetapi dalam hal ini perilaku wajib pajak tidak bisa membuat hubungan tidak

langsung antara persepsi penerapan sistem e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib

pajak dan biaya kepatuhan juga tidak dapat memoderasi hubungan antara persepsi

penerapan sistem e-filling dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sugiharti dkk., (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Dan

Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib

7

Pajak; Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2015. Mengatakan bahwa bahwa

sistem e-filing layak sebagai sarana pelaporan pajak sehingga menimbulkan kepuasan

yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak terhutang.

Laili (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelaporan

Pajak Dengan Menggunakan Elektronik-Filling (E-Filling) Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Semarang Tengah Satu” bahwa Efektivitas Pelaporan pajak jika dilihat

berdasarkan statistik jumlah pengguna e-filling dengan jumlah wajib pajak yang aktif

terdaftar. dari tahun 2008 sampai tahun 2011 total pengguna e-filling adalah 1.090 dan

jumlah wajib pajak yang aktif terdaftar adalah 8.091. sedangkan berdasarkan statistik

wajib pajak pertahunnya sampai tahun 2011 total jumlahnya adalah 5865 dan wajib pajak

yang aktif terdaftar total jumlahnya 8.091. Jika tingkat pencapaian atau keberhasilan

lebih tinggi dari target yang telah ditentukan berarti sudah efektif tetapi sebaliknya jika

pencapaian atau keberhasilannya lebih rendah dari target yang telah di tentukan

sebelumnya berarti belum efektif.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teknologi Informasi

Menurut Lantip dan Rianto (2011:4) teknologi informasi diartikan sebagai ilmu

pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis komputer dan perkembanganya

sangat pesat. Hamzah dan Nina (2011:57) juga mengemukakan teknologi informas i

adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk

memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai

cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan,

akurat, dan tepat waktu.

8

Teknologi informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang mendukung untuk

me-record, menyimpan, memproses, mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan

menerima informasi. Behan dan Holme dalam Munir (2009:31).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi

informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware, software, useware) yang digunakan

untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan,

mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna untuk memperoleh

informasi yang berkualitas.

2. Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007,“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat timbal baliksecara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang

dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-

peraturan , dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Suandy dalam Smeets (2011:2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah

yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa

adakalanya timbal balik (kontarprestasi) yang dapat ditunjukkan dalam hal individua l,

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari beberapa pengetian pajak menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

pengertian pajak adalah pembayaran atau iuran masyarakat kepada kas negara menurut

9

peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

dengan tidak mendapat timbal balik melainkan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat

umum.

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan

untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak

penghasilan yang berlaku.

1). Jenis subjek pajak penghasilan ada dua yaitu :

a). Orang Pribadi atau Perseorangan

- Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di

indonesia ataupun diluar negeri.

- Warisan yang belum terbagi adalah warisan sebagai satu kesatuan merupakan

subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

b). Badan Usaha Tetap dan BUT (Bentuk Usaha Tetap)

- Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi :

1. Perseroan Terbatas (PT)

2. Persekutuan/perseroan komanditer (CV)

3. BUMN atau BUMD

4. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan

5. Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

- Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh

pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia, orang pribadi yang berada

10

di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan

kegiatan di indonesia.

Bentuk-bentuk usaha tetap berupa:

Tempat kedudukan usaha, cabang perusahaan kantor, kantor perwakilan,

gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian sumber alam.

2). Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4, Undang-undnag Perpajakan Nomor 38 Tahun 2008, yang

menjadi objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

Yang termasuk objek pajak penghasilan meliputi :

a). Penggantian atau imbalan

b). Hadiah

c). Laba bersih usaha

d). Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

e). Penerimaan kembali

f). Bunga

g). Deviden

h). Royalti.

11

3). Yang Bukan Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang bukan objek pajak adalah penghasilan yang diterima oleh wajib

pajak tidak dibebani/terutang pajak penghasilan, walaupun jenis penerimaan termasuk

dalam pengertian penghasilan. Berikut jenis penghasilan tang tidak termasuk objek pajak

penghasilan meliputi:

a). Bantuan atau sumbangan

b). Harta hibahan

c). Warisan

d).Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

e). Pembayaran dari perusahaan asuransi

f). Deviden

g). Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun

h). Beasiswa.

3. Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak

dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Menurut Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong

pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011 : 23) definisi dari Wajib Pajak itu sendiri yaitu Wajib pajak

12

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong, dan pemungut

yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Sedangkan Menurut Kurnia dan Suhayati 2010 definisi Wajib Pajak adalah

orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak,

yang mempunytai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu pasal 1 butir 2 UU

KUP.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak

adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-

syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang Undang, yaitu menerima atau memperoleh

penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Efektivitas

Menurut Gibson dalam Tangkilisan (1984:28) efektivitas adalah konteks perilaku

organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas,

kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan. Efektivitas pada dasarnya berhubungan

dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan

hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan

operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir

kagiatan (spending wisely). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan

dampat (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.

Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran

yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi .

13

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.

Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan

telah berjalan dengan efektif.

5. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran

efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan

terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat

dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).

Indikator efisiensi menggambarkan hubugan antara masukan sumber daya oleh

suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang

dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi

keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Ulum (2008).

Sedangkan Menurut William N. Dunn dalam Habibah (2003, hal. 430).

berpendapat bahwa:

“Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat

efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi,

adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya

diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya

per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan

biaya terkecil dinamakan efisien”.

14

Efisiensi dibutuhkan agar supaya dalam proses internal sebuah organisasi kita

dapat mengukur apakah sumber daya yang dipakai boros atau tidak. Jadi efisiensi tidak

hanya dikaitkan dengan uang, tetapi dikaitkan dengan manusianya, waktu, peralatan, dan

biaya yang dikeluarkan.

6. E-Filing

E-filing adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir

elektronik dalam media komputer, dimana penyampaiannya dilakukan secara elektronik

dalam bentuk data digital yang ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak

melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider yang telah

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses secara online dan real time.

Wajib Pajak yang menggunakan sistem e-filing ini medapatkan perlindungan

hukum. Direktorat jenderal pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak atas

keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tanda tangan digital yang dibubuhkan dalam

SPT electronic merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada informasi, bahwa

pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar hukum mengenai e-filing ini

antara lain:

a. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara

Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

b. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara

Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang

menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS secara e-filing melalui website

direktorat jenderal pajak (www.pajak.go.id).

15

a. Pihak-Pihak Yang Dapat Memanfaatkan E-Filing

Terdapat dua pihak yang dapat memanfaatkan e-filing dalam melaporkan SPT

Tahunan antara lain:

1). WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih

pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha

dan/atau pekerjaan bebas.

2). Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau

pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00

setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

b. Manfaat E-Filing

Adapun terdapat tujuh manfaat bagi wajib pajak jika menggunakan e-filing melalui

situs DJP antara lain:

1). Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);

2). Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;

3). Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;

4). Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard;

5). Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;

6). Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas; dan

7). Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh,

SSP Lembar ke-3 PPh.

16

c. Prosedur Penggunaan E-Filing

1). Pengajuan Permohonan untuk Mendapatkan eFIN

a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan eFIN

(Electronic Filing Identification Number) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan,

dengan melampirkan: fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau Surat

Keterangan Terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan

fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

b) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: Alamat yang

tercantum pada permohonan sama dengan alamat dalam database (masterfile)

Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak

c) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan

yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification

Number (eFIN) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara

lengkap.

d) Jika eFIN (Electronic Filing Identification Number) hilang,Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan pencetakan ulang dengan syarat: menunjukkan kartu

NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar yang asli dan dalam hal Pengusaha Kena

Pajak harus menunjukkan surat Pengusaha Kena Pajak yang asli.

2). Pendaftaran

a) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan eFIN dapat mendaftar melalui penyedia Jasa

Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

b) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan: User ID

dan Password, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik)

disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (digital

17

certificate) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan eFIN yang

didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Pajak. Digital certificate ini akan berfungsi sebagai pengaman data Wajib

Pajak dalam setiap proses e-filing.

a). Penyampaian e-SPT Secara e-filing

1) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka Surat

Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara offline oleh Wajib pajak.

2) Setelah pengisian SPT lengkap maka Wajib Pajak dapat mengirimkan secara

online ke Direktorat Jenderal Pajak.

b). Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses E-Filing

1). Bukti Transaksi e-filing

a) Wajib Pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari Direktorat

Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT.

b) Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi: NPWP,

tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor Transaksi

Pengiriman ASP (NTPA), Kode ASP.

2). Masa Pemberlakuan e-filing

a) Penyampaian SPT secara e-filing dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan 7 hari

seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

b) SPT yang disampaikan secara e-filing pada akhir batas waktu penyampaian SPT

yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

18

3). Penyempurnaan e-filing

a) Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ/2008, WP

pengguna e-filing tidak perlu lagi menyampaikan hardcopy SPT dan SSP lembar

ke 3 bila telah memenuhi ketentuan.

b) Wajib Pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib

dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara

langsung atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER

47/PJ/2008, paling lama: 14 hari sejak batas terakhir pelaporan SPT jika SPT

disampaikan sebelum batas akhir penyampaian; dan 14 hari sejak tanggal

penyampaian SPT secara e-filing jika SPT disampaikan setelah batas akhir

penyampaian.

c) SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal

yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara elektronik, sepanjang Wajib Pajak

telah memenuhi kewajibannya.

d) Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan

dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT beserta

lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

e) Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan induk SPT beserta lampirannya dalam

jangka waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan

SPT.

7. Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan

dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (Nugroho, 2009). SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan dan

19

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan oleh wajib

pajak (Waluyo, 2010). Pasal 3 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa

setiap WP wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar

atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

Ada dua jenis SPT yang diatur dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1

angka 12 dan13 yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat

pemberitahuan untuk suatu masa pajak, sementara SPT Tahunan adalah surat

pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. UU KUP Nomor 28

Tahun 2007 pasal 3 angka 3 dituliskan tentang batas waktu penyampaian SPT. SPT

Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, dan SPT Tahunan WPOP

paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan SPT WP Badan, paling lama 4

bulan setelah akhir tahun pajak.

a. Isi SPT

Isi SPT Tahunan PPh menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.03/2014

anatara lain harus memuat data:

Jenis pajak;

Nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak;

Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangutan;

Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak;

Jumlah peredaran usaha;

Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;

Jumlah penghasilan kena pajak;

20

Jumlah pajak yang terutang;

Jumlah kredit pajak;

Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;

Jumlah harta dan kewajiban;

Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29; dan

Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

b. Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:

1). Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang

digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.

2). Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan

yang akan dilaporkan, antara lain:

a). Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas wajib pajak yang

dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat, kode pos, nama KPP, pejabat

penandatangan, kota, format nomor bukti potong/pungut, nomor awal bukti

potong/pungut, kode kurs mata uang yang digunakan.

b). Bukti pemotongan/pemungutan PPh.

c). Faktur Pajak.

d). Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.

e). Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti masa pajak, tahun pajak, tanggal setor,

Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), Kode Akun Pajak/Kode Jenis

Setoran (KJS) dan jumlah pembayaran pajak.

3). Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri

dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki wajib pajak ke dalam

21

aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-

SPT.

4). Wajib pajak mencetak bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT

dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut.

5). Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil

cetakan aplikasi e-SPT.

6). Wajib pajak menandatangani SPT Masa PPh/PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil

cetakan aplikasi e-SPT.

7). Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan

disimpan dalam media elektronik (CD, flash disk).

8). Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib terdaftar dengan cara: a.

Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa kurir ekspedisi/kurir dengan

bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT

Masa PPh dan atau SPT Masa PPN dan atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-

SPT yang telah ditandatangani dan file data SPT yang tersimpan dalam bentuk

elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau b. Melalui e-filling

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9). a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari

TPT sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti

pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.

b. Atas penyampaian melalui e-Filling diberikan bukti penerimaan elektronik.