bab ii sis hukum & perad nas

Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)

Standar Standar KompetensKompetensi :i :Menampilkan Menampilkan sikap positif sikap positif ter-hadap ter-hadap sistem hu-kum sistem hu-kum dan pera-dilan dan pera-dilan nasionalnasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :2.1. 2.1. Mendeskripsikan Mendeskripsikan pengertian sistem pengertian sistem hukum dan peradilan nasional.hukum dan peradilan nasional.2.2. Menganalisis peranan lembaga-2.2. Menganalisis peranan lembaga- lembaga peradilan.lembaga peradilan.2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai de-2.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakungan ketentuan hukum yang berlaku2.4. Menganalisis upaya pemberantasan 2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesiakorupsi di Indonesia2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya 2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. pemberantasan korupsi di Indonesia.

Waktu : 4 x 45 MenitWaktu : 4 x 45 Menit

Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Menampilkan sikap positif Menampilkan sikap positif

terhadap sistem hukum dan terhadap sistem hukum dan peradilan nasionalperadilan nasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :2.1. 2.1. Mendeskripsikan Mendeskripsikan penger-pengertian sistem hukum tian sistem hukum dan dan peradilan nasional.peradilan nasional.

(Indikator)(Indikator)Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :

Menguraikan pengertian sistem, Menguraikan pengertian sistem, hukum dan sistem hukum.hukum dan sistem hukum.

Mendeskripsikan tujuan hukum dan Mendeskripsikan tujuan hukum dan sumber hukum.sumber hukum.

Menganalisis penggolongan hukum Menganalisis penggolongan hukum dan sanksi hukum dan sanksi hukum

Menganalisis sistem peradilan Menganalisis sistem peradilan nasional.nasional.

Sistem HukumSistem Hukum

SistemSistem

Hukum Hukum

1.1. Mr. E.M. MeyersMr. E.M. Meyers2.2. E. Utrecht, SHE. Utrecht, SH3.3. S.M Amin, SH. dllS.M Amin, SH. dll

Penggolongan Penggolongan HukumHukum

Peradilan NasionalPeradilan Nasional

1.1. WujudWujud2.2. RuangRuang3.3. WaktuWaktu4.4. PribadiPribadi5.5. IsiIsi6.6. Tugas & FungsiTugas & Fungsi

SISTEM SISTEM HUKUM DAN HUKUM DAN PERADILAN PERADILAN NASIONALNASIONAL

Sumber HukumSumber Hukum

1.1. Undang-undangUndang-undang2.2. KebiasaanKebiasaan3.3. YurisprudensiYurisprudensi4.4. TraktatTraktat5.5. DoktrinDoktrin

1.1. P. UmumP. Umum2.2. P. AgamaP. Agama3.3. P. MiliterP. Militer4.4. P. T. Ush NegaraP. T. Ush Negara5.5. M. KonstitusiM. Konstitusi

Tujuan Hukum Tujuan Hukum

Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi

berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

1.1. Sistem Hukum & Peradilan InternasionalSistem Hukum & Peradilan Internasional

a.a. Pengertian SistemPengertian Sistem

Unsur-unsur dalam sistem Unsur-unsur dalam sistem mencakup :mencakup :

• Seperangkat komponen, elemen, bagian.Seperangkat komponen, elemen, bagian.• Saling berkaitan dan tergantung.Saling berkaitan dan tergantung.• Kesatuan yang terintergrasi.Kesatuan yang terintergrasi.• Memiliki peranan dan tujuan tertentu.Memiliki peranan dan tujuan tertentu.• Interaksi antar sistem membentuk sistem lain Interaksi antar sistem membentuk sistem lain

yang lebih besar.yang lebih besar.

b. Pengertian Hukum

1.1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.negara dalam melaksanakan tugasnya.

2.2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama & yang pelanggaran kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.terhadap pelakunya.

3.3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus tata tertib suatu masyarakat dan karenya harus ditaati oleh masyarakat itu.ditaati oleh masyarakat itu.

Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….

Unsur-unsur Dalam Pengertian Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum :Hukum :

• Peraturan mengenai tingkah laku Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ;manusia dalam pergaulan masyarakat ;

• Peraturan itu diadakan oleh badan-Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang; badan resmi yang berwenang;

• Peraturan itu bersifat memaksa;danPeraturan itu bersifat memaksa;dan• Adanya sanksi yang tegas terhadap Adanya sanksi yang tegas terhadap

pelanggaran peraturan tersebut.pelanggaran peraturan tersebut.Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah

dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang

berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.ditaati oleh setiap warganya.

c.c. Tujuan Tujuan HukumHukum

No Tokoh/ Pakar Pendapat Yang Dikemukakan

1. Subekti, S.H. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang mendatangkan atau ingin mencapai kemakmu-ran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2. Van Apeeldoorn

Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melin-dungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, (kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari pihak yang merugikan.

3. Y. Van Kant Tujuan hukum adalah untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu.

4. Geny Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepenti-ngan daya guna dan kemanfaatan.

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar Tujuan dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :adalah sbb :

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan yang mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan yang tegas dan nyata. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” dan sumber hukum antara sumber hukum “material” dan sumber hukum “formal” . “formal” .

d.d. Sumber Sumber HukumHukum

Macam-macam Sumber Macam-macam Sumber Hukum : Hukum :

1.1.Undang-undang, Undang-undang,

2.2.Traktat, Traktat,

3.3.Kebiasaan (hk tidak Kebiasaan (hk tidak tertulis), tertulis),

4.4.Doktrin, dan Doktrin, dan

5.5.Yurisprudensi,Yurisprudensi,


Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut :undangan Indonesia adalah sebagai berikut :1.1. Undang-undang Dasar 1945 ; Undang-undang Dasar 1945 ; 2.2. Ketetapan MPR-RI ; Ketetapan MPR-RI ; 3.3. Undang-undang ;Undang-undang ;4.4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) ;undang (Perpu) ;5.5. Peraturan Pemerintah ;Peraturan Pemerintah ;6.6. Keputusan Presiden ; danKeputusan Presiden ; dan7.7. Peraturan Daerah.Peraturan Daerah.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Tata Urutan Peraturan Perundang-undanganundangan

(TAP MPR No. III/MPR/2003)(TAP MPR No. III/MPR/2003)

1.1. Tuliskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli yang Tuliskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli yang anda ketahui dan berikan intisari pendapatnya ! anda ketahui dan berikan intisari pendapatnya !

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem Hukum, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sbb :

2.2. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, oleh sebab itu Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, oleh sebab itu perlu dibuat tujuan hukum. Berikan pendapat dari tokoh ybs. !perlu dibuat tujuan hukum. Berikan pendapat dari tokoh ybs. !

Prof. Subekti, S.H. Prov. Y. Van Kant

Penugasan Praktik Penugasan Praktik KewarganegaraanKewarganegaraan

1

NoNo Tokoh HukumTokoh Hukum Intisari PendapatIntisari Pendapat

11 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

22 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

33 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

3.3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa setiap warga negara di Berikan tanggapan penjelasan, mengapa setiap warga negara di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berpedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berpedoman pada hukum/aturan ! ................................................................................pada hukum/aturan ! ................................................................................

e.e. Penggolongan HukumPenggolongan Hukum

Hukum

Wujud

Tertilis

Tidak Tertulis

Ruang

Waktu

Pribadi

Lokal

Nasional

Internasional

Ius Contitutum

Ius Contituendu

mHkm Antar Waktu Waktu

Satu Golongan

Semua GolonganAntar Gol.

I s i

Publik

Privat/Perdata

Hk. Tata NegaraHk. Adm. NegaraHk. Pidana

Hk. Acara Hk. PerorangnHk. KeluargaHk. KekayaanHk. Waris

Tugas dan

Fungsi

Material

FormalPidana FormalPerdata Formal

f.f. Sanksi HukumSanksi Hukum

Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) ::

1.1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari :Hukuman Pokok, yang terdiri dari : a. Hukuman Matia. Hukuman Mati b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :

1) Hukuman seumur hidup1) Hukuman seumur hidup 2) Hukuman sementara waktu (setinggi-2) Hukuman sementara waktu (setinggi-

tingginya 20 tahun dan tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun)sekurang-kurangnya 1 tahun)

c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-tahun dan sekurang-

kurangnya 1 hari).kurangnya 1 hari).

2.2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :a. Pencabutan hak-hak tertentu.a. Pencabutan hak-hak tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.c. Pengumuman keputusan hakim.c. Pengumuman keputusan hakim.

BERDA-BERDA-SARKAN SARKAN

ISIISI

Hukum PidanaHukum Pidana, pelanggar hukum pada , pelanggar hukum pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yg setelah menerima berkas polisi yg mengadakan penyelidikan dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Pidana (penyidikan. Tindakan Pidana (delikdelik) ) disengaja disebut disengaja disebut delik doloesdelik doloes, & yg tidak , & yg tidak sengaja disebut sengaja disebut delik coelpadelik coelpa.

Hukum PerdataHukum Perdata, pelanggar hukum perdata , pelanggar hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu ((penggugatpenggugat) dan pihak yang diadukan ) dan pihak yang diadukan ((tergugattergugat).).

g.g. Perbedaan Hukum Pidana Dan PerdataPerbedaan Hukum Pidana Dan Perdata


1

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penggolongan Hukum, Sanksi Hukum dan Perbedaan Penggolongan Hukum, Sanksi Hukum dan Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, dilanjutkan Penugasan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan setelah dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan setelah menyimak wacana (hal 53 – 54) sebagai berikut :menyimak wacana (hal 53 – 54) sebagai berikut :

1. Jelaskan, apa yang mendasari pemikiran penulis dengan judul “Hukuman Mati Bukan Solusi Tapi Problem” !

2. Menurut pendapat anda, sudah benarkah negara Indonesia menerapkan hukuman mati bagi mereka yang bersalah (seperti terhadap kasus Tibo Cs. di Poso). Berikan alasan !

3. Tuliskan bagaimana proses peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung dan pemberian grasi oleh Presiden !

4. Berikan tanggapan, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan di Indonesia dengan telah diratifikasinya penghor-matan terhadap hak asasi manusia terhadap kasus Tibo Cs. yang dihukum mati !.

h.h. Peradilan NasionalPeradilan Nasional

Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya

dalam lingkungan ; Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Agung

Pengadilan Tinggi

Umum/Sipil

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara

Pengadilan Negeri

Umum/Sipil

Pengadilan Negeri

Pengadilan Militer

Pengadilan Tata Usaha

Negara


Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Menampilkan sikap positif terhadap sistem Menampilkan sikap positif terhadap sistem

hukum dan peradilan nasionalhukum dan peradilan nasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :2.2. Menganalisis peranan 2.2. Menganalisis peranan lembaga-lembaga lembaga-lembaga PeradilanPeradilan2.3. Menunjukkan sikap yg 2.3. Menunjukkan sikap yg sesuai dengan keten- sesuai dengan ketentuan hukum yg berlakutuan hukum yg berlaku


Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA.dan MA.

Mendeskripsikan tugas dan kewenangan Mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan negeri, tinggi dan MA.pengadilan negeri, tinggi dan MA.

Menganalisis wewenang dan kewajiban Menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Konstitusi.

Mendeskripsikan Mendeskripsikan dengan memberi contoh dengan memberi contoh bentuk sikap terbuka, objektif atau rasional, bentuk sikap terbuka, objektif atau rasional, dan mengutamakan kepentingan umumdan mengutamakan kepentingan umum

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi

Mahkamah AgungMahkamah Agung

Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi

Peranan Peranan Lembaga-Lembaga-Lembaga Lembaga PeradilanPeradilan

Fungsi

Tugas

Wewenang Fungsi

Tugas

Wewenang

Fungsi/Tugas

Wewenang

Kewajiban

Wewenang

a.a. Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)

Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan

yg diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-

alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu :yaitu :

Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh UU Pencucian uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang terdakwanya berada di dalam dan perkara yang terdakwanya berada di dalam

Rumah Tahanan Negara.Rumah Tahanan Negara.

2.2. Peranan Lembaga-lembaga PeradilanPeranan Lembaga-lembaga Peradilan


Tugas dan kewenangannya, mencakup :• Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.• Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang

yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

• Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.

• Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris.

b.b. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)

Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi

(Pengadilan Tingkat Banding).

Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan

Negeri di dalam daerah hukumnya.• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan

di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.

• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.

• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.


Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :• Mengadili perkara yang diputus oleh Mengadili perkara yang diputus oleh

pengadilan negeri dalam daerah hukumnya pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.yang dimintakan banding.

• Berwenang untuk memerintahkan Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.para hakim.

3. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)3. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan

lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

Tugas atau Fungsi Mahkamah AgungTugas atau Fungsi Mahkamah Agung ::• Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan

peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.kekuasaan kehakiman.

• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya. lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.hakim di semua lingkungan peradilan.

• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.edaran.


Wewenang Mahkamah Agung :• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi,

(terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan),

• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,

• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang,

• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,

• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Permohonan kasasi, dapat

dilakukan dalam perkara :

• Perdata• Pidana

Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan :

• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang

berlaku,• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Asas-asas penuntutan Asas-asas penuntutan bagi bagi

seseorang yang dianggap seseorang yang dianggap bersalah, bersalah, • Asas OpportunitasAsas Opportunitas

• Asas LegalitasAsas Legalitas

Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memilikimemiliki

wewenang dan kewajiban :wewenang dan kewajiban :

• WewenangWewenang, mengadili pada tingkat pertama , mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum.memutus perselisihan Pemilihan Umum.

• KewajibanKewajiban, , yaitu memberi putusan atas yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.menurut UUD 1945.

d.d. Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi

Sikap TerbukaSikap Terbuka

Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan berupaya selalu jujur dalam memahami dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum.ketentuan hukum.

Sikap Obyektif/RasionalSikap Obyektif/Rasional

Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.konsekuensinya.

Sikap Mengutamakan Kepentingan UmumSikap Mengutamakan Kepentingan Umum

Contoh : Merelakan tanah atau bangunan Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.jalan atau jembatan.

e.e. Sikap Sesuai Ketentuan Hukum Sikap Sesuai Ketentuan Hukum


2

Setelah mempelajari materi-materi tentang : Peradilan

Nasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)

atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.

Langkah-langkah :

1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.

2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pem-belajaran.

3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan & menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.

4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.

5. Buatlah kesimpulan bersama.6. Penutup.


Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :Menampilkan sikap positif terhadap Menampilkan sikap positif terhadap

sistem hukum dan peradilan nasionalsistem hukum dan peradilan nasional

Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :2.4. Menganalisis upaya pemberantasan 2.4. Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesiakorupsi di Indonesia2.5. Menampilkan peran serta dalam 2.5. Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di upaya pemberantasan korupsi di IndonesiaIndonesia


Menguraikan pengertian korupsi dan Menguraikan pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi.persepsi masyarakat tentang korupsi.

Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia.Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia. Mendeskripsikan upaya pemberantasan Mendeskripsikan upaya pemberantasan

korupsi di Indonesia.korupsi di Indonesia. Menampilkan sikap peran serta masyarakat Menampilkan sikap peran serta masyarakat

dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengertian Korupsi Pengertian Korupsi

Gambaran Umum Korupsi Gambaran Umum Korupsi

Persepsi MasyarakatPersepsi Masyarakat

Peran Serta Upaya Peran Serta Upaya PemberantasanPemberantasan

Korupsi Korupsi DI DI

IndonesiIndonesiaa Upaya Pencegahan

Fenomena KorupsiFenomena Korupsi

Upaya Penindakan

Upaya Edukasi Masyarakat

Upaya Edukasi LSM

a.a. Pengertian KorupsiPengertian Korupsi

Kata “Kata “korupsikorupsi” mrp penyelewengan atau penggelapan ” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan (uang negara atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan

pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau “ketidak mengandung unsur “penyelewengan” atau “ketidak

jujuran”.jujuran”. Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan negara atau antara penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme, adalah setiap perbuatan

penyelenggara negara secara melawan hukum

yang menguntungkan kepentingan keluarga

dan atau kroninya di atas kepentingan

masyarakat bangsa dan negara.

3.3. Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi

Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luasPemberian dalam arti luas, yakni meliputi , yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negerinegeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektroniktanpa sarana elektronik..

Pengecualian,Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) :yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi.


b.b. Gambaran Umum KorupsiGambaran Umum Korupsi

Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum dan pembe-rantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Beberapa contoh kasus :

Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek milyaran yen (Media Indonesia, 15/10/1999),

Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper (PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina sejak 1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $ 6,1 milyar (Kompas, 20/7/1999).

RankRank NegaraNegara IPKIPK RankRank NegaraNegara IPKIPK

11 FinlandiaFinlandia 9,79,7 4747 Korea SelatanKorea Selatan 4,54,5

22 New ZealandNew Zealand 9,69,6 5050 SurinameSuriname 4,34,3

33 DenmarkDenmark 9,59,5 6666 ThailandThailand 3,63,6

44 IslandiaIslandia 9,59,5 7070 SrilankaSrilanka 3,53,5

55 SingapuraSingapura 9,39,3 7171 ChinaChina 3,43,4

66 SwediaSwedia 9,29,2 7272 Saudi ArabiaSaudi Arabia 3,43,4

77 SwissSwiss 9,19,1 9292 IndiaIndia 2,82,8

88 NorwegiaNorwegia 8,98,9 103103 Papua N. Papua N. GuineaGuinea

2,62,6

99 AustraliaAustralia 8,88,8 104104 PhilipinaPhilipina 2,62,6

1616 HongkongHongkong 8,08,0 106106 VietnamVietnam 2,62,6

2424 JepangJepang 6,96,9 132132 PakistanPakistan 2,12,1

3030 Uni Emirat ArabUni Emirat Arab 6,16,1 137137 IndonesiaIndonesia 2,02,0

3535 TaiwanTaiwan 5,65,6 143143 MyanmarMyanmar 1,71,7

3939 MalaysiaMalaysia 5,05,0 145145 BangladeshBangladesh 1,51,5

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2004 Transparency International


Ijin-ijin usahaIjin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, ijin (ijin domisili, ijin usaha, ijin ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat ekspor, angkut barang, ijin bongkar muat barang, dll.).barang, dll.).

PajakPajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi pajak).dispensasi pajak).

Pengadaan barang dan jasa pemerintahPengadaan barang dan jasa pemerintah (prosedur tender, penunjukan langsung, (prosedur tender, penunjukan langsung, mark up dll.).mark up dll.).

Proses pengeluaran dan pemasukan barang Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhandi pelabuhan (bea cukai).(bea cukai).

Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja.tenaga kerja.

Proses pembayaran termin proyek dari Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.KPPN.

Praktek-praktek Korupsi Dalam Praktek-praktek Korupsi Dalam Urusan BisnisUrusan Bisnis


Tidak kurang Tidak kurang dari 2,7 triliun dari 2,7 triliun rupiah uang rupiah uang negara yang negara yang

dikorupsi pada dikorupsi pada tahun 2004 tahun 2004

(Lap. Cawu II (Lap. Cawu II ICW).ICW).

AKTOR PELAKU KORUPSIAKTOR PELAKU KORUPSIKorupsi pada Januari - Agustus Korupsi pada Januari - Agustus

20042004


1.Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korup dan yang merugikan negara dan masyarakat luas.

2.Pada umumnya, mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berfikir jauh kedepan.

3.Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena faktor ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological insecurity). Tema-tema demonstrasi sering mengangkat permasalahan “penguasa yang korup” dan “derita rakyat”.

c.c. Persepsi Masyarakat Tentang KorupsiPersepsi Masyarakat Tentang Korupsi

d.d. Fenomena Korupsi di IndonesiaFenomena Korupsi di Indonesia

Pada kehidupan masyarakat yang mengalami Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan, selalu muncul kelompok proses perubahan, selalu muncul kelompok kelompok sosial baru yang ingin kelompok sosial baru yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun berpartisipasi dalam bidang politik, namun sesungguhnya banyak diantara mereka yang sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu. tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, Di lembaga-lembaga politik,

mereka (mereka (politikus instanpolitikus instan) sering ) sering hanya ingin memuaskan ambisi hanya ingin memuaskan ambisi

pribadinya dengan dalih pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”. Tapi “kepentingan rakyat”. Tapi

tidak jarang diantara mereka tidak jarang diantara mereka sering terjebak pada ambisi sering terjebak pada ambisi

pribadi dan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. kelompok tertentu.


Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut :berikut :

• Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, sehingga daripada kepentingan umum, sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulir Lembaga-lembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum pemimpinnya. oleh oknum-oknum pemimpinnya.

• Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai dan kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik” dalam bentuk keuntungan materiil, “obyek politik” dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi “kehampaan motivasi sehingga terjadi “kehampaan motivasi perjuangan”. perjuangan”.

• Terjadilah Terjadilah erosi loyalitas erosi loyalitas kepada bangsa dan kepada bangsa dan negara, karena lebih menonjolkan dorongan negara, karena lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, pemupukan harta kekayaan dan kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.mulailah penampilan pola tingkah laku yang korup.

Penyebab Utama Korupsi di IndonesiaPenyebab Utama Korupsi di Indonesia

Lemahnya komitmen dan Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan konsistensi penegakan hukum;hukum;

Rendahnya integritas dan Rendahnya integritas dan profesio-nalisme ;profesio-nalisme ;

Adanya peluang di Adanya peluang di lingkungan kerja, karena lingkungan kerja, karena jabatan dan lingkungan jabatan dan lingkungan masyarakat; masyarakat;

Merasa selalu kurang dalam Merasa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan memperoleh penghasilan (gaji PNS);(gaji PNS);

Sikap yang tamak, lemah Sikap yang tamak, lemah iman, kejujuran dan rasa iman, kejujuran dan rasa malu. malu.


Dorongan

Kesempatan Rasionalisasi

Segitiga Korupsi

e.e. Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi

1)1) Upaya Pencegahan, antara Upaya Pencegahan, antara lain : lain : Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk

memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang tinggi.

Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non formal dan pendidikan agama.

Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme.

Rencana Aksi Nasional (RAN)Rencana Aksi Nasional (RAN)Pemberantasan KorupsiPemberantasan Korupsi

Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang efektif, terpadu, dan menyeluruh (national integrity system) dalam mencegah dan memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa (masyarakat madani, swasta, eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka agama)

RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara Konvensi PBB menentang Korupsi dan situasi dalam negeri saat ini.

Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.


2)2) Upaya Penindakan, antara Upaya Penindakan, antara lain : lain : UU No. 30/2002 merupakan amanat UU No. 30/2002 merupakan amanat

dari UU No. 31/1999 tentang dari UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pasal 43 yang mengatakan perlu pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk Komisi Pemberantasan dibentuk Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang sehingga lahirlah …….Undang sehingga lahirlah …….

a.a. Tahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang KasasiTahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang Kasasi Kasus pembelian tanah yang merugikan Keuangan Kasus pembelian tanah yang merugikan Keuangan

Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. (Kabag. Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan (Kabag. Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan Sekditjen Hubla, masing-masing diputuskan 8 dan 7 Sekditjen Hubla, masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun Penjara; tahun Penjara;

Tahap Penuntutan Tahap Penuntutan KPU (MWK)KPU (MWK)

b.b. Tahap PenyidikanTahap Penyidikan Kasus PLCC PertaminaKasus PLCC Pertamina Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan)Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan) Penjualan aset negara (indosat)Penjualan aset negara (indosat)

c.c. Dilimpahkan ke Kepolisian dan KejaksaanDilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaand.d. Dihentikan PenyelidikannyaDihentikan Penyelidikannyae.e. PendingPendingf.f. Tahap Penyelidikan – Pengumpulan alat buktiTahap Penyelidikan – Pengumpulan alat bukti

Strategi Penindakan Kasus Ditangani Strategi Penindakan Kasus Ditangani Sendiri Oleh KPK & Yang & DilimpahkanSendiri Oleh KPK & Yang & Dilimpahkan


Beberapa contoh penanganan kasus & Beberapa contoh penanganan kasus & penindakan penindakan

yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK :KPK :

• Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004). MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).

• Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD, SLTP, yang dibiayai oleh SD, SLTP, yang dibiayai oleh Bank DuniaBank Dunia (2004), (2004),

• Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keua-ngan Dirjen Perhubungan Laut dalam Keua-ngan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004),Rp10 milyar lebih. (2004),

• Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipmentpreshipment dan dan placementplacement deposito dari BI kepada deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).PT Texmaco Group melalui Bank BNI (2004).


Kasus Pembelian Kasus Pembelian Helikopter MI-2 merk PLC Helikopter MI-2 merk PLC (Rusia) dgn terdakwa A.P. (Rusia) dgn terdakwa A.P. (Gub. NAD).(Gub. NAD).

PutusanPutusan

PN = divonis 10 tahun, denda PN = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 3,683 Muang pengganti Rp 3,683 M

PT = divonis 10 tahun, denda PT = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 3,683Muang pengganti Rp 3,683M

MA = divonis 10 tahun, denda MA = divonis 10 tahun, denda Rp 500 jt & membayar Rp 500 jt & membayar uang pengganti Rp 6,4 Muang pengganti Rp 6,4 M


Contoh Contoh Kasus Kasus

Korupsi Korupsi Yang Yang telah telah

diputuskadiputuskan n

PengadilaPengadilann

3)3) Upaya Edukasi Masyarakat, Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain : antara lain : 1.1. Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan partisipasi politik dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan publik,

2.2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri, sendiri,

3.3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kecamatan dan seterusnya sampai tingkat desa, kecamatan dan seterusnya sampai tingkat pusat/nasional, pusat/nasional,

4.4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyeleng-garaan pemerintahan negara tentang penyeleng-garaan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya,dan aspek-aspek hukumnya,

5.5. Mampu memposisikan diri sebagai subyek Mampu memposisikan diri sebagai subyek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.masyarakat luas.

4)4) Upaya Edukasi Masyarakat, Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain : antara lain : Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW

adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. Transparency International (TI), adalah sebuah

organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Publikasi tahunan terkenal yang

diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi Global. Survei Tahun 2005, IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar

dengan Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak dan Uzbekistan, Menurut hasil survei ini, Islandia adalah

negara paling bebas korupsi.

Makin meningkatnya Makin meningkatnya beban masyarakat akibat beban masyarakat akibat badan usaha milik Negara badan usaha milik Negara kurang efisien dalam kurang efisien dalam mengelola kebutuhan mengelola kebutuhan publik seperti publik seperti telekomunikasi, bahan telekomunikasi, bahan bakar minyak, listrik dan bakar minyak, listrik dan lain sebagainya.lain sebagainya.

Rendahnya kualitas Rendahnya kualitas pelayanan publik;pelayanan publik;

Rendahnya kualitas sarana Rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dan prasarana yang dibangun pemerintah, dibangun pemerintah,

Dampak Dampak Korupsi di Korupsi di IndonesiaIndonesia


SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIANJawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !

1.1. Jelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Jelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata di tinjau dari Proses Hukumnya !tinjau dari Proses Hukumnya !

2.2. Apakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. Mengapa Apakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. Mengapa keputusan Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum keputusan Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jelaskan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jelaskan Jawaban Anda !Jawaban Anda !

3.3. Mengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung Mengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang dan Mahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang menyebabkan seseorang melakukan proses Kasasi di menyebabkan seseorang melakukan proses Kasasi di Mahkamah Agung !Mahkamah Agung !

4.4. Identifikasikan faktor-faktor apasajakah yang Identifikasikan faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan gejala korupsi tumbuh subur di dalam menyebabkan gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara !suatu negara !

5.5. Sebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik Sebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam oleh pemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir dampak korupsi di Indonesia !meminimalisir dampak korupsi di Indonesia !

INQUIRIINQUIRI

Bagilah kelas anda ke dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok

terdiri dari 4 atau 5 orang, kemudian kerjakan tugas-tugas sebagai

berikut !

1. Susunlah daftar pertanyaan terbuka (10 pertanyaan) dengan topik bahasan sekitar perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan ketentuan hukum !

2. Tentukan sendiri lokasi atau tempat yang akan dijadikan obyek observasi dan wawancara (misalnya : sekitar pasar, sekolah, terminal atau masyarakat sekitar anada) !

3. Setelah wawancara, identifikasikanlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum !

4. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis kelompok anda, dan berikan tanggapan dengan berpedoman pada dua hal berikut :a. Cara meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang

sudah melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan hukum !

b. Cara membina/menertibkannya bagi masyarakat yang masih melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum !

bab ii sis hukum & perad nas

Documents