bab ii prosedur pengadaan barang dan jasa...

16

BAB II

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

MENURUT PERPRES NO. 70 TAHUN 2012

A. Perubahan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan cara Pengadaan Langsung

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar

jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui proses lelang

atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakikatnya merupakan jual beli biasa

dimana antara penyedia yang memiliki barang/jasa untuk dijual dan Pejabat

Pengadaan yang membutuhkan barang/jasa terdapat kesepakatan untuk melakukan

transaksi jual-beli barang/jasa dengan harga yang tertentu. Dalam transaksi jual

beli tersebut ada tiga macam bukti transaksi dalam pengadaan langsung yakni

bukti/nota pembelian, kwitansi pembelian dan SPK. Pejabat Pembuat Komitmen

bertanggung Jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.15

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 telah menetapkan beberapa

persyaratan penyedia barang/jasa pemerintah. Namun dalam hal pengadaan

barang dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara pengadaan langsung Pejabat

Pengadaan diperkenankan untuk membeli barang/jasa kepada penyedia yang tidak

memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa.

15 ------------------, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, (Jakarta: CV Eko Jaya , 2006) hal. 28-35.

17

Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 merupakan perubahan kedua

atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, perubahan kesatu telah dilakukan

dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70

tahun 2012 bukan merupakan pengganti Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010

melainkan hanya merubah bagian–bagian tertentu dari Peraturan Presiden nomor

54 tahun 2010. Dengan demikian seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan

Presiden nomor 54 tahun 2010 yang tidak termasuk dalam Peraturan Presiden

nomor 70 tahun 2012 masih tetap berlaku. Dilihat dari sistematika peraturan,

perubahan yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 meliputi

tiga hal yaitu :

1. Perubahan rumusan pasal, sebanyak 67 pasal.

2. Perubahan penjelasan pasal, sebanyak 3 pasal (pasal 4, pasal 6, pasal 31).

3. Pernyataan bahwa Lampiran Peraturan Presiden nomor 54/2010 tidak berlaku.

Dilihat dari materi yang diatur, perubahan Perpres tersebut seluruhnya

mengandung kemudahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sejalan dengan

keinginan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan belanja negara dengan

cara memperlancar pencairan anggaran belanja Negara.

Dalam konsideran Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tersebut,

pada bagian menimbang disebutkan bahwa:

a) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan perlu percepatan

pelaksanaan belanja Negara.

b) Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara perlu percepatan

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

c) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah perlu

18

penyempurnaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertimbangan

tersebut menunjukkan bahwa adanya keinginan pemerintah agar pelaksanaan

proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah berjalan dengan lancar

sehingga tidak menghambat pencairan anggaran belanja negara dengan tetap

mengedepankan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien, efektif, terbuka,

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Salah satu percepatan penyerapan anggaran dalam pengadaan barang

dan jasa ini dengan terbitnya Perpres 70 tahun 2012 yang antara lain point

pentingnya adalah peningkatan batas nilai pengadaan langsung non konsultansi

dari sampai dengan Rp. 100 juta menjadi Rp. 200 juta.

Peranan Pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat strategis.

Namun dalam kenyataannya, kerap didekati hanya dengan pendekatan taktis

situasional. Pengadaan barang/jasa cenderung terjebak dalam penjara “harga”

bahkan mungkin pembangunan kitapun begitu.

Harga cenderung materialistis penghamba keinginan, bukan

kebutuhan, menghabiskan sebanyak-banyaknya sumber daya yang ada untuk

kepentingan sesaat dan menjadi lambing nafsu yang tak terkendali. Pengadaan

barang dan jasa mestinya berorientasi pada biaya, sementara itu, biaya berotientasi

pada kinerja dengan mengelola sumber daya yang ada dan dana untuk

kepentingan yang lebih luas sebagai lambing upaya pengendalian dalam

memenuhi kebutuhan.

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang

19

dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, evaluasi yang

dilaksanakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 35 Tahun 2011 menunjukkan bahwa implementasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah masih menemui kendala yang disebabkan oleh

keterlambatan dan rendahnya penyerapan belanja modal.

Pasal 1 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir

dengan Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa

pemerintah yang selanjutnya pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dari definisinya, jelas bahwa yang disebut dengan pengadaan barang

dan jasa bukan hanya soal bagaimana memilih penyedia saja. Namun lebih luas

dari itu, pengadaan barang/jasa dimulai sejak perencanaan kebutuhan penyusunan

rencana pelaksanaan pengadaan, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak,

pelaksanaan dan pengendalian kontrak, sehingga diterimanya barang/jasa.

Namun seringkali, kebutuhan berbeda dengan keinginan. Keinginan

sangat luas dan tidak mempunyai batas. Sementara itu, kebutuhan adalah pilihan

yang diukur berdasarkan ketersediaan sumber daya dan dana yang dimiliki untuk

mencapai nilai manfaat sesuai yang direncanakan secara efisien dan efektif.

Pengadaan barang dan jasa tidak boleh dilandasi oleh keinginan, tetapi wajib

dilandasi oleh kebutuhan.

20

B. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dan Hal Yang Terkait

Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah PP Nomor 70 Tahun

2012

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang

dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa.

1. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang

selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan

Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut LKPP madalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan

dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Di bawah ini beberapa hal yang terkait dalam prosedur pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang

21

kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna

APBN/APBD.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat

yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi

9. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi

melaksanakan PengadaanBarang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri

sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan

Pengadaan Langsung.

11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan.

12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain

yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang

menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

14. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan

22

tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan

Barang/Jasa.

15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak

maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

16. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian

tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir

(brainware).

18. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang

mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang

telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.

19. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas,

gagasan orisinal, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan

daya kreasi dan daya cipta.

20. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari

pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan

Barang/Jasa.

21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan,

dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab

23

anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.

22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja

ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus

ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah

perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana

Swakelola.

24. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh

semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya myang

memenuhi syarat.

25. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini

terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

26. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah).

27. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah).

28. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk

pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang

memenuhi syarat.

29. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk

24

Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah).

30. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan

gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak

dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

31. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan

barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang

harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

32. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa

dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

33. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada

Penyedia Barang dan Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan

Langsung.

34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau

badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah.

35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dadilakukan

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah.

25

36. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang

bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang

dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi

yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja

ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

37. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi,

mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus

dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah).

38. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan

Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan

transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

39. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah

unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

40. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan

secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang

terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara

menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

41. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi melektronik

yang memuat mdaftar, mjenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu

dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

42. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog

elektronik.

26

43. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik

yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang

dikelola oleh LKPP.

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas

baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis,

sampai dengan kursus bahasa inggris yang dilaksanakan di sebuah instansi

pemerintah.16

Pengadaan barang dan jasa yang biasa disebut tender ini sebenarnya

bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa

terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya,

pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau

instansi pemerintah akan barang dan/atau jasa yang dapat menunjang kinerja dan

performance mereka.

17

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak

pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan

dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan

harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan

barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah

pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada

filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan

barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses

pengadaan barang dan jasa yang baku.

16 Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah, http://www.mudjisantosa.net/. Diunduh tanggal 20 Agustus 2015. 17 Marzuki Yahya dan Endah Fitri Susanti. Op. Cit, hlm. 3.

27

C. Pelaksanakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dengan Cara

Penunjukan Langsung, Pemilihan Langsung, Dan Swakelola

1. Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung

Di bawah ini beberapa tata cara pengadaan barang dan jasa melalui

penunjukan langsung adalah:

1. Ketentuan Umum:

a. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai

dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA) menunjuk 1 orang Pejabat pengadaan.

b. Kriteria pejabat pengadaan.

c. Menguasai tata cara pengadaan barang/jasa (sertifikat keahlian).

d. Menguasai substansi pekerjaan/kegiatan.

e. Menguasai aspek teknis yang diperlukan.

f. Diikuti oleh 1 (satu) penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi.

g. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria

sebagai berikut:

1) Keadaan tertentu, yaitu:

a) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan

masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus

dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam,

dan/atau

b) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan

keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan/atau

28

c) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:

(1) untuk keperluan sendiri, dan/atau

(2) teknologi sederhana, dan/atau

(3) kecil, dan/atau

(4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan

dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

2) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, atau

b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia

barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, atau

c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin

industry kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil,

atau

d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan

penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa

yang mampu mengaplikasikannya.

2. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan adalah sebagai

berikut:

a. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.

b. Menyusun harga perkiraan sendiri (HPS).

c. Menyiapkan dokumen penunjukan langsung.

d. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai.

29

e. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui papan pengumuman resmi

untuk penerangan umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan bila

memungkinkan melalui internet (www.dkp.go.id);

f. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi.

g. Membuat berita acara prakualifikasi.

h. Mengusulkan 1 (satu) peserta yang lulus prakualifikasi.

i. Mengumumkan peserta lulus prakualifikasi.

j. Masa sanggah.

k. Jawaban sanggahan.

l. Mengundang peserta penujukan langsung untuk mengambil dokumen

penunjukan langsung.

m. Memberikan penjelasan pekerjaan/aanwijzing.

n. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

o. Melakukan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi.

p. Mengusulkan calon pemenang.

q. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat

pembuat komitmen.

3. Metode Evaluasi Penunjukan Langsung

a. Metode evaluasi penunjukan langsung digunakan untuk evaluasi yang hanya

terdiri dari satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang

dapat dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar. Evaluasi dilakukan

terhadap 1 (satu) penawaran penyedia barang/jasa yang telah lulus

prakualifikasi dan dilakukan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan

negosiasi baik teknis maupun biaya.

30

b. Urutan proses adalah sebagai berikut:

1) Pembukaan penawaran teknis dan penawaran harga dibuka sekaligus.

2) Dilakukan penilaian kualitas penawaran teknis.

3) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran teknis.

4) Dilakukan kesesuaian penawaran teknis dan penawaran harga.

5) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran harga meliputi biaya

langsung personil, biaya langsung non-personil dan komposisi biaya

langsung personil dan/atau biaya langsung non-personil.

4. Prosedur Penunjukan langsung meliputi:

a. Penilaian kualifikasi:

Panitia/pejabat pengadaan melakukan prakualifikasi terhadap penyedia

barang/jasa yang akan ditunjuk untuk pekerjaan kompleks.

b. Permintaan penawaran dan negosiasi harga dilakukan sebagai berikut:

1) Panitia/pejabat pengadaan mengundang penyedia barang/jasa untuk

mengajukan penawaran secara tertulis.

2) Panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi, klarifikasi, dan negosiasi

teknis dan harga terhadap penawaran yang diajukan penyedia barang/jasa

berdasarkan dokumen pengadaan.

3) Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara hasil evaluasi,

klarifikasi, dan negosiasi.

c. Penetapan penunjukan langsung.

Panitia/pejabat pengadaan mengusulkan hasil evaluasi, klarifikasi, dan

negosiasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan.

31

d. Penunjukan penyedia barang/jasa.

Berdasarkan surat penetapan dari pejabat yang berwenang, panitia/pejabat

pengadaan mengumumkan di papan pengumuman resmi untuk penerangan

umum atas penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan

dimaksud dan kemudian pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat

penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) kepada penyedia barang/jasa

yang ditunjuk.

e. Pengaduan.

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila dalam proses

penunjukan langsung dipandang tidak transparan, tidak adil, dan terdapat

indikasi KKN.

f. Penandatanganan kontrak.

Penandatanganan kontrak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam

proses pelelangan.

5. Jadual Pelaksanaan.

a. Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan, harus mengalokasikan

waktu untuk proses pengumuman penunjukan langsung di papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan

melalui internet (www.dkp.go.id) sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari

kerja, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen

prakualifikasi dan pengambilan dokumen pengadaan, penetapan hasil

prakualifikasi, pemberitahuan hasil prakualifikasi dan penjelasan

pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran,

klarifikasi dan negosiasi, penetapan pemenang, pemberitahuan penetapan

http://www.dkp.go.id/�

32

pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak.

b. Pengalokasian waktu dalam proses penunjukan langsung diserahkan

sepenuhnya kepada pejabat pembuat komitmen.

2. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melaui Pemilihan Langsung

Di bawah ini beberapa tata cara pengadaan barang dan jasa

pemerintah melalui pemilihan langsung adalah:

1. Ketentuan Umum:

a. Pemilihan langsung dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai lebih dari

Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk panitia pengadaan berjumlah

gasal sekurang kurangnya 3 (tiga ) orang.

c. Kriteria panitia pemilihan langsung:

i. Menguasai tata cara pengadaan barang/jasa (sertifikat keahlian).

ii. Menguasai substansi pekerjaan/kegiatan.

iii. Menguasai aspek teknis yang diperlukan baik dari unsur-unsur di dalam

maupun di luar DKP.

d. Diikuti oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia barang/jasa.

e. Penetapan Calon Peserta:

1) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan prakualifikasi.

2) Prakualifikasi harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman

resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet

(www.dkp.go.id). Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:

33

a) Nama dan alamat pejabat pembuat komitmen yang akan mengadakan

pemilihan langsung.

b) Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau

barang yang akan dibeli.

c) Perkiraan nilai pekerjaan.

d) Syarat-syarat peserta pemilihan langsung.

e) Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan dokumen pengadaan.18

2. Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Langsung adalah

sebagai berikut:

a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi

pengadaan.

b. Menyusun harga perkiraan sendiri (HPS).

c. Menyiapkan dokumen pemilihan langsung.

d. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan

barang/jasa dimulai. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum sekurang-kurangnya 3 (tiga)

hari kerja dan bila memunginkan melalui internet.

e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi.

f. Membuat berita acara prakualifikasi.

g. Mengusulkan daftar peserta pemilihan langsung yang lulus prakualifikasi.

h. Mengumumkan peserta lulus prakualifikasi.

i. Masa sanggah.

18 http://www.pengadaan.web.id/index.php/12-ahli-pengadaan/samsul/13-pengadaan-langsung-dan-bukti-perjanjian Pengadaan Langsung. Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2015.

34

j. Jawaban sanggahan.

k. Mengundang peserta pemilihan langsung untuk mengambil dokumen

pemilihan langsung.

l. Memberikan penjelasan pekerjaan/aanwijzing.

m. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

n. Melakukan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi.

o. Mengusulkan calon pemenang.

p. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat

pembuat komitmen.

3.Metode Evaluasi Pemilihan Langsung Evaluasi dilakukan dengan

membandingkan sekurang kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia

barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis

maupun biaya.

4. Prosedur pemilihan penyedia barang/ jasa dengan metoda pemilihan langsung

meliputi:

a. Pengumuman pemilihan langsung:

i. Panitia/pejabat pengadaan mengundang sebanyak-banyaknya calon

peserta yang lulus prakualifikasi.

ii. Apabila penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi kurang dari 3

(tiga), maka dilakukan pengumuman ulang.

iii. Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 2

(dua), maka proses pemilihan langsung dilanjutkan.

iv. Apabila setelah pengumuman ulang, yang lulus prakualifikasi hanya 1

(satu), maka dilakukan proses penunjukan langsung.

35

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi.

c. Pemasukan dokumen prakualifikasi.

d. Evaluasi dokumen prakualifikasi.

Atas dasar pengajuan penawaran yang dilakukan secara terpisah dari

masing-masing peserta pemilihan langsung, panitia/pejabat pengadaan

melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap semua

penawaran yang masuk serta menyusun urutan penawaran sebagai dasar

untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi selanjutnya.

e. Penetapan hasil prakualifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Klarifikasi

dan negosiasi dilaksanakan sebagai berikut:

1) Sebelum klarifikasi dan negosiasi dilakukan, panitia/pejabat pengadaan

membuat pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Dalam

pedoman klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dicantumkan hal-hal

teknis dan item pekerjaan yang akan diklarifikasi dan dinegosiasi, tetapi

tidak boleh mencantumkan rincian HPS.

2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan kepada peserta pemilihan langsung

yang menawarkan harga terendah sampai terjadi kesepakatan. Klarifikasi

dan negosiasi tidak boleh dihadiri oleh peserta pemilihan langsung

lainnya.

3) Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk mendapatkan

barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam

dokumen pemilihan penyedia barang/jasa atau spesifikasi yang lebih

tinggi.

4) Bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan kontrak harga

36

satuan, panitia/pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi

terutama terhadap harga satuan item-item pekerjaan yang harga satuan

penawarannya lebih tinggi dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.

5) Bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan kontrak

lumpsum, panitia/pejabat pengadaan melakukan negosiasi hanya pada

harga total saja.

6) Setelah klarifikasi dan negosiasi, panitia/pejabat pengadaan meminta

kepada peserta pemilihan langsung yang akan diusulkan untuk

menandatangani berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila

tidak terjadi kesepakatan dengan urutan pertama, maka klarifikasi dan

negosiasi dilakukan kepada urutan penawar terendah berikutnya.

7) Berdasarkan berita acara tersebut, panitia/pejabat pengadaan membuat

surat usulan penetapan penyedia barang/jasa kepada pejabat yang

berwenang menetapkan.

f. Pemberitahuan hasil prakualifikas.

g. Masa sanggah prakualifikasi.

Mekanisme dan prosedur sanggahan dan pengaduan mengikuti ketentuan

seperti yang ditetapkan pada proses pelelangan. Jawaban masa sanggah

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.

h. Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung.

i. Penjelasan pekerjaan/aanwijzing.

j. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya.

k. Pemasukan penawaran.

l. Pembukaan penawaran.

37

m. Evaluasi penawaran

n. Klarifikasi dan negosiasi.

o. Usulan Penetapan pemenang.

p. Penetapan pemenang:

1) Berdasarkan usulan dari panitia/pejabat pengadaan, pejabat yang

berwenang menetapkan pemenang pemilihan langsung.

2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara panitia/pejabat pengadaan

dengan pejabat pembuat komitmen maka pejabat pembuat komitmen

membahas hal tersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk

mengambil keputusan sebagai berikut:

i. menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan, atau

ii. menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan

evaluasi ulang atau lelang ulang atau menetapkan pemenang lelang,

dan dituangkan dalam berita acara yang memuat keberatan dan

kesepakatan masing-masing pihak, atau

iii. bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh

Menteri Kelautan dan Perikanan dan bersifat final.

3) Hasil penetapan pemenang pemilihan langsung diumumkan/disampaikan

kepada seluruh peserta pemilihan langsung.

q. Penunjukan pemenang.

Pejabat pembuat komitmen menerbitkan surat penunjukan penyedia

barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.

r. Masa sanggah.

Jawaban masa sanggah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak

38

diterimanya sanggahan.

s. Penunjukan pemenang (SPPBJ).

t. Penandatanganan kontrak.

Pejabat pembuat komitmen menyiapkan dan menandatangani kontrak

pelaksanaan pekerjaan mengikuti ketentuan seperti yang ditentukan dalam proses

pelelangan. Jadual Pelaksanaan Dalam penyusunan jadual pelaksanaan pengadaan,

harus mengalokasikan waktu untuk proses: pengumuman pemilihan langsung di

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan

melalui internet sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari kerja; pengambilan

dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi dan pengambilan

dokumen pengadaan, penetapan hasil prakualifikasi, pemberitahuan hasil

prakualifikasi dan penjelasan, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran,

evaluasi penawaran, klarifikasi dan negosiasi, penetapan pemenang,

pemberitahuan penetapan pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang,

penandatanganan kontrak. Pengalokasian waktu dalam proses pemilihan langsung

diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pembuat komitmen.19

3. Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Swakelola

Di bawah ini beberapa tata cara pengadaan barang dan jasa

pemerintah melalui swkelola adalah:

1. Ketentuan Umum

a. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi

sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri

19 http://samsulramli.com/?s=Pejabat+Pengadaan+dan+Pengadaan+Langsung#038, paged=2, Pejabat Pengadaan dan Pengadaan Langsung, diunduh 20 Agustus 2015.

39

dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari

tenaga sendiri.

b. Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

1) Pejabat pembuat komitmen.

2) Instansi pemerintah lain.

3) Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

c. Swakelola dilihat dari pelaksana pekerjaan dibedakan menjadi:

1) Swakelola oleh pejabat pembuat komitmen adalah pekerjaan yang

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pejabat pembuat

komitmen dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga dari luar

baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

2) Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (universitas negeri,

lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan) adalah

pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pejabat

pembuat komitmen, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh

instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran.

3) Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah

(kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga

pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan

lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran

ditentukan oleh instansi pemberi hibah.

40

d. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola:

1) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber

daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan

fungsi dan tugas pokok pejabat pembuat komitmen, dan/atau

2) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi

masyarakat setempat, dan/atau

3) pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau

pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa, dan/atau

4) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan

terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa

akan menanggung resiko yang besar, dan/atau

5) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau

penyuluhan, dan/atau

6) pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus

untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat

dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, dan/atau

7) pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan

pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu

dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah.

8) pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pejabat pembuat komitmen

yang bersangkutan.

2. Prosedur swakelola meliputi beberapa kegiatan yaitu:

a. Perencanaan kegiatan terdiri dari:

1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadual pelaksanaan.

41

2) Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan

yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan

yang sesuai.

3) Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci

serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan

dan rencana kerja harian.

4) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan

dan biaya mingguan.

5) Angka 1) sampai dengan butir 4) dituangkan dalam bentuk kerangka

acuan kerja.

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola yang terdiri dari:

1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud

dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan.

3) Produk yang dihasilkan.

4) Besarnya pembiayaan.

c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan yang terdiri dari:

1) Pejabat pembuat komitmen untuk membantu pelaksanaan kegiatan

membuat jadual pelaksanaan pekerjaan/kegiatan.

2) Jadual pelaksanaan kegiatan adalah waktu pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan yang meliputi waktu mulai hingga berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan.

3) Pembuatan jadual pelaksanaan pekerjaaan/kegiatan disusun dengan

mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan atau

42

kegiatan.

d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan yang terdiri dari:

1) Pejabat pembuat komitmen membuat rincian biaya pekerjaan/kegiatan

dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen anggaran.

2) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut mengikuti ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

3) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu maka dapat

dilakukan kontrak/sewa tersendiri.

e. Pelaksanaan Swakelola Oleh Pejabat pembuat komitmen.

Dalam pelaksanaan swakelola perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli

yang diperlukan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh pejabat

pembuat komitmen dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan, yaitu lelang/seleksi umum, lelang atau seleksi terbatas,

pemilihan atau seleksi langsung atau penunjukan langsung.

2) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian

berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.

3) Pembayaran gaji tenaga ahli tertentu yang diperlukan dilakukan

berdasarkan kontrak konsultan perorangan.

4) Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat setiap hari dalam

laporan harian.

5) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai

43

dengankebutuhan dan kapasitas penyimpanan.

6) Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara

bulanan.

7) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu

agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target

fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat

lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan.

8) Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang

ditunjuk oleh pejabat pembuat komitmen, berdasarkan rencana yang telah

ditetapkan.

f. Pengawasan di lapangan.

g. Pelaporan pelaksanaan Swakelola.

Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu maka dapat

dilakukan kontrak/sewa tersendiri.

1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan

dilaporkan oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kepada pejabat

pembuat komitmen setiap bulan.

2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan oleh

pejabat pembuat komitmen kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

D. Pengertian Pengadaan langsung

Dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah. Setidaknya ada 4 pasal terkait pengadaan langsung

yang relevan, yakni: Pasal 1 ayat 32 menyebutkan Pengadaan Langsung

44

adalah Pengadaan Barang dan Jasa langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa,

tanpa melalui Pelelangan, Seleksi atau Penunjukan Langsung.20 Pasal 39 ayat

1 berbunyi Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang,

Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:21

1. Kebutuhan operasional K/L/D/I.

2. Teknologi sederhana.

3. Risiko kecil.

4. Dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau

badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang

menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Menurut Perka LKPP No. 14 tahun 2012 secara umum dibagi kedalam

dua metode yaitu pembelian langsung dan permintaan penawaran. Dari sisi

pembelian, pengadaan langsung diatur diantaranya dengan pasal 39 ayat (1)

Perpres 54 tahun 2010 sebagaiamana diubah terakhir dengan Perpres nomor 70

tahun 2012 dengan nilai paling tinggi sampai dengan Rp. 200 juta untuk non

konsultansi dan pasal 45 Perpres 54 tahun 2010 dengan nilai paling tinggi Rp. 50

juta untuk konsultansi.

Pasal 57 ayat (5) mengurai bahwa Pemilihan Penyedia Barang,

Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung

dilakukan sebagai berikut:

20 Muji Santoso, Muji. (2012). Cara Mudah Memahami Pengadaan Barang dan Jasa, Ujiosa. 21 Muji Santoso, ed, 2012, Pengadaan Langsung dengan berbagai aspeknya, Ujiosa. Bloksport.com.

45

Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi.

1. Permintaan penawaranyang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis

dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan

SPK.

Perlu juga sebagai bahan pertimbangan kita perhatikan pasal 66 ayat 1 bahwa

PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk

Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.

Kalau dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 1 jelas bahwa pengadaan barang/jasa adalah

sebuah proses untuk mendapatkan barang/jasa, bukan sebuah proses untuk

mendapatkan bukti perjanjian. Tanda bukti perjanjian tertuang dalam pasal 55

ayat 1 terdiri dari bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK), dan surat

perjanjian.

Terlebih kalau ditelaah secara seksama bahwa pasal 55 berada dalam

hirarki Bagian Ketiga tentang Pemilihan Sistem Pengadaan. Bagian ini terdiri dari

7 paragraf yang masing-masing terdiri dari :

2. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya.

3. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.

4. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen.

5. Penetapan Metode Evaluasi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya.

46

6. Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi.

7. Penetapan Jenis Kontrak.

8. Tanda Bukti Perjanjian.

Dengan struktur seperti ini jelas bahwa tanda bukti perjanjian bukan

merupakan tujuan dari proses pengadaan tapi merupakan bagian dari sistem

pengadaan yang dipilih untuk mendapatkan barang/jasa.

1. Tahapan Pengadaan Langsung

Di bawah ini ada beberapa tahapan pengadaan langsung yang perlu

untuk diketahui yaitu:

1) RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang diumumkan PA/KPA di

website Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Institusi

masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan

Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE (RUP diumumkan setelah

disetujui oleh DPR atau setelah APBD yang merupakan rencana

keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, mengumumkan kembali RUP,

apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA).

2) PA/KPA menyerahkan RUP dan KAK kepada PPK.

3) PPK menyusun HPS (untuk tanda bukti perjanjian berupa nota

pembelian tidak disusun HPS).

4) Selanjutnya HPS, spesifikasi teknis/barang, gambar dan rancangan

SPK disampaikan ke Pejabat Pengadaan.

5) Pejabat Pengadaan melakukan proses Pengadaan Langsung sesuai

dengan SDP (Standar Dokumen Pengadaan)

47

Untuk Pengadaan Barang, tinggal menambahkan kelengkapannya

sesuai contoh proses pekerjaan konstruksi tanpa menambahkan proses

prakualifikasi tetapi pascakualifikasi (menurut Perpres No. 70 tahun

2012 pasal 56 ayat 4a : “Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang dan

Jasa Lainnya”, tidak dijelaskan bahwa harus pascakualifikasi, tetapi

berdasarkan perka LKPP No. 15 tahun 2012 tentang SDP Perpres 70

tahun 2012, dipaparkan bahwa menggunakan pascakualifikasi, maka

dibuatkan pascakualifikasinya).

6) Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil proses Pengadaan Langsung

dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK

serta menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan

membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

7) PPK mengadakan ikatan perjanjian berupa SPK/Kuitansi dengan

Penyedia (format SPK dapat dilihat di SDP).

8) Setelah penyedia menyelesaikan kewajibannya sehingga pekerjaan

telah 100%, maka dilakukan Serah Terima Barang/Serah Terima

Pertama Hasil Pekerjaan (PHO)/Serah Terima Jasa Konsultansi/Serah

Terima Jasa Lainnya.

Setelah masa pemeliharaan selesai dilakukan Serah Terima Akhir

Pekerjaan (BA FHO) untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

2. Pengadaan Langsung Dengan Nilai Sampai Dengan Rp. 10.000.000,00

Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan

48

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan

cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedi/pedagang. (Pasal 57 ayat

(5) huruf a Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti

pembelian. (Pasal 55 ayat (2) Perpres 70/2012).

Perlu diketahui bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan

harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012), PPK tidak perlu

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan langsung barang

yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang

menggunakan bukti pembelian (Pasal 66 ayat (1) Perpres 70/2012.


Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat

Pengadaan (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2013). Pengadaan langsung dilakukan

dengan metode prakualifikasi, tetapi metode prakualifikasi tidak berlaku untuk

pengadaan langsung barang. (Pasal 56 ayat (4a) Perpres 70/2012). Pengadaan

Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, bukan

berdasarkan harga ketetapan gubernur/bupati. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012).

Untuk pengadaan langsung barang yang nilainya sampai dengan Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan

cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat

(5) huruf a Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan bukti

pembelian (Pasal 55 ayat (2) Perpres 70/2012).

Perlu diketahui bahwa pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan

harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012), PPK tidak perlu

49

menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan langsung barang

yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang

menggunakan bukti pembelian (Pasal 66 ayat (1) Perpres 70/2012.


Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian/

pembayaran langsung kepada Penyedia/pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf a

Perpres 70/2012). Tanda bukti transaksi/perjanjian menggunakan kuitansi. (Pasal

55 ayat (3) Perpres 70/2012). Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan

harga yang berlaku di pasar. (Pasal 39 ayat (2) Perpres 70/2012).

Untuk pengadaan langsung barang yang menggunakan bukti

pembelian dan kuitansi (yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00), pejabat

pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan

langsung untuk barang yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi

sekurang-kurangnya meliputi:

(a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke

penyedia barang.

(b) Melakukan transaksi.

(c) Menerima barang.

(d) Melakukan pembayaran.

(e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi.

(f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan, (BAB II Bagian B Angka 12 Huruf c

Perka LKPP 14/2012).

Jika harganya belum pasti, proses pengadaan langsung harus dilakukan sendiri

oleh pejabat pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2012).

50


Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan

cara permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis

dan harga kepada Penyedia barang/ pedagang. (Pasal 57 ayat (5) huruf b Perpres

70/2012). Tanda bukti transaksi/ perjanjian menggunakan SPK. (Pasal 55 ayat (4)

Perpres 70/2012). Penyedia Barang yang mengikuti Pengadaan Barang melalui

Pengadaan Langsung diundang oleh ULP/Pejabat.


PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil

pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang

telah disetujui oleh PA/KPA. (BAB II Bagian A Angka 3 Huruf a Perka

LKPP 14/2012). PPK menetapkan Hargaa Perkiraan Sendiri (HPS) paling lama 28

(dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran; (Pasal

66 Perpres 70/2012 & BAB II Bagian A Angka 3 Huruf a Perka LKPP 14/2012).

Di bawah berapa penjelasan tentang HPS yaitu:

• HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan.

• HPS ditetapkan berdasarkan harga barang yang dikeluarkan oleh

pabrikan/distributor tunggal atau informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat

dipertanggungjawabkan.

• HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), keuntungan dan

biaya overhead (OH).

51

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik,

maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti Etika

Pengadaan yaitu :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, tanggung jawab, disertai rasa tanggungjawab

untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan

pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga

kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan

untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk

mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai

dengan para pihak.

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan

barang/jasa (conflik of interest).

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

negara dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan negara.

h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi

atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang patut

dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

bab ii prosedur pengadaan barang dan jasa...

Documents