bab ii peranan pemerintah dalam masyarakat bebas
TRANSCRIPT
BAB II
PERAN PEMERINTAH DALAM MASYARAKAT BEBAS
Keberatan yang umum terjadi terhadap masyarakat totaliter adalah bahwa
mereka memandang tujuan sebagai pembenaran segala cara. Secara harfiah,
Keberatan ini jelas-jelas tidak masuk akal. Jika tujuan tidak membenarkan segala
cara, lalu apa? Namun jawaban yang mudah ini tidak serta-merta menhilangkan
keberatan tersebut, melainkan sekedar menunjukkan bahwa keberatan itu tidak
pada tempatnya. Menolak tujuan membenarkan segala cara secara tidak
langsung juga menegaskan bahwa tujuan yang sedang dipertanyakan tersebut
bukanlah tujuan akhir, karena tujuan akhir sendiri adalah penggunaan cara yang
benar. Suka atau tidak, setiap tujuan yang bisa dicapai hanya dengan
menggunakan cara yang tidak baik pasti akan membuka jalan pada tujuan yang
lebih mendasar dari penggunaan cara-cara yang bisa diterima.
Bagi kaum liberal, cara-cara yang benar itu bebas didiskusikan dan
berdasarkan pada kesukarelaan, artinya bahwa setiap bentuk pemaksaan tidak
dibenarkan. Idealnya adalah kebulatan suara diantara individu-individu
bertanggungjawab yang dicapai atas dasar diskusi yang bebas dan penuh. Ini
merupakan cara lain mengungkapkan tujuan dari kebebasan yang ditekankan
dalam bab sebelumnya.
Dari sudut pandang ini, peran pasar adalah membenarkan kebulatan suara
tanpa kesepakatan, inilah sistem perwakilan yang benar-benar proporsional. Di
sisi lain, ciri khas dari tindakan melalui saluran-saluran politis secara eksplisit
adalah bahwa tindakan cenderung membutuhkan atau memaksa adanya
kesepakatan substansial. Permasalahan seperti ini harus diputuskan dengan “ya”
atau “tidak”, jika ada ketentuan yang bisa dibuat untuk beberapa alternatif
itupun jumlahnya cukup terbatas. Bahkan penggunaan perwakilan yang
proportional pun dalam bentuk politiknya secara eksplisit tidak merubah
keputusan ini. Pun jumlah kelompok-kelompok terpisah yang bahkan bisa
diwakili nyaris dibatasi, jika dibandingkan dengan perwakilan pasar yang
proporsional. Apalagi fakta bahwa hasil akhir umumnya harus menjadi hukum
yang berlaku untuk semua kelompok, ketimbang undang-undang terpisah yang
diberlakukan pada setiap "partai" yang terwakili, berarti bahwa perwakilan
proporsional dalam versi politiknya, jauh dari memungkinkannya kebulatan suara
tanpa kesepakatan, cenderung ke arah ketidakefektifan dan fragmentasi. Dengan
demikian, justru menghancurkan setiap konsensus dimana kebulatan suara
tanpa kesepakatan disandarkan.
Jelas sekali ada beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang menjadikan
perwakilan yang benar-benar proporsional itu mustahil. Berkaitan dengan hal-hal
yang tidak bisa dipisahkan tersebut kita tidak bisa mendiskusikan,
memperdebatkan dan mengambil suara tentang hal tersebut. Tapi sekali
memutuskan, kita harus sepakat. Keberadaan hal-hal yang tidak bisa dipisahkan
inilah – perlindungan bagi individu dan negara dari paksaan yang paling
mendasar – yang menghalangi kepercayaan ekslusif terhadap tindakan individu
terhadap pasar. Jika kita hendak menggunakan beberapa sumberdaya kita untuk
hal-hal yang tidak bisa dipisahkan semacam itu, maka kita harus menggunakan
saluran-saluran politik untuk menyelesaikan perbedaan.
Penggunaan saluran-saluran politik, meskipun tidak bisa dihindari,
cenderung merusak kohesi sosial yang sangat penting peranannya bagi
kestabilan masyarakat. Tingkat kerusakan akan kecil jika kesepakatan akan
kebutuhan tindakan bersama diperoleh hanya pada cakupan terbatas pada suatu
masalah dimana masyarakat pada setiap peristiwa memberikan pandangan yang
sama terhadapnya. Semua bentuk pelebaran cakupan masalah yang
kesepakatannya sedang diperjuangkan secara eksplisit akan semakin merusak
ikatan yang menyatukan masyarakat. Jika cakupan ini terus melebar sehingga
menyentuh sebuah masalah yang sangat mendasar bagi manusia, inipun akan
merusak masyarakat. Perbedaan-perbedan mendasar berkaitan dengan nilai-nilai
dasar kehidupan jarang sekali bisa diselesaikan dengan pemungutan suara yang
akhirnya semua itu hanya bisa diputuskan, meskipun tidak terselesaikan, dengan
konflik. Sejarah perang sipil dan agama menjadi bukti kelam atas keputusan ini.
Penggunaan pasar secara luas mengurangi kerusakan terhadap struktur
masyarakat dengan mengubah kesepakatan yang tidak diperlukan yang
berkaitan dengan setiap kegiatan yang diliputinya. Semakin lebar cakupan
kegiatan yang tercakup oleh pasar, semakin sedikit pula permasalahan yang
membutuhkan keputusan politik secara eksplisit dan oleh karenanya sangat
diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Sebaliknya, semakin sedikit
permasalahan yang memerlukan kesepakatan, semakin besar pula
kecenderungan untuk memperoleh kesepakatan sambil mempertahankan
masyarakat yang bebas.
Kebulatan suara, tentu saja, menjadi tujuan utama. Dalam prakteknya, kita
tidak bisa menyediakan waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai
kebulatan suara yang lengkap pada setiap permasalahan. Kita terpaksa harus
menerima sesuatu yang kurang. Jadi kita mau tidak mau harus menerima aturan
mayoritas dalam bentuk apapun sebagai suatu kebijaksanaan. Aturan mayoritas
lebih merupakan sebuah kebijaksanaan ketimbang aturan tersebut sebuah
prinsip dasar yang jelas sekali diperlihatkan dengan fakta bahwa kesediaan kita
untuk mengikuti aturan mayoritas, dan ukuran mayoritas yang kita kehendaki,
yang bergantung pada kegentingan permasalahan yang dilibatkan. Jika persoalan
ini adalah momen kecil dan minoritas tidak memiliki perasaan mendapatkan
penolakan yang kuat, maka pluralitas sederhana pun sudah mencukupi. Di sisi
lain, jika minoritas merasakan emosi yang kuat terhadap permasalahan yang
dilibatkan, bahkan suara mayoritas pun tidak akan mencukupi. Sebagai contoh,
sebagian kecil dari kita tidak ada masalah dengan persoalan tentang kebebasan
berbicara yang diputuskan oleh suara mayoritas. Struktur hukum kita dipenuhi
oleh perbedaan antar berbagai permasalahan yang membutuhkan berbagai
mayoritas. Di tingkat ekstrim adalah permasalahan yang terkandung dalam
Konstitusi. Ini adalah prinsip penting dimana kita bersedia untuk membuat
konsesi minimal pada kebijaksanaan. Sesuatu seperti konsensus penting telah
dicapai sebelumnya dalam menerimanya, dan kita membutuhkan sesuatu
seperti consensus penting untuk perubahan di dalamnya.
Kebijakan penolakan-diri untuk menghindari aturan mayoritas terhadap
beberapa jenis permasalahan yang terkandung dalam Konstitusi kita dan dalam
konstitusi yang serupa tertulis maupun tidak dimanapun, dan ketentuan khusus
dalam konstitusi ini atau padanannya yang melarang pemaksaan individu,
dengan sendirinya dianggap sebagai sesuatu yang dicapai melalui diskusi bebas
dan sesuatu yang mencerminkan kebulatan suara yang penting perihal cara-cara
yang digunakan.
Sekarang kita akan mempertimbangkan secara spesifik, meskipun masih
dalam istilah yang luas, wilayah-wilayah mana saja yang sama sekali tidak dapat
ditangani melalui pasar, atau yang bisa ditangani hanya dengan biaya yang
sangat besar sehingga penggunaan saluran-saluran politik mungkin lebih disukai.
PEMERINTAH SEBAGAI PEMBUAT-ATURAN dan WASIT
Penting sekali untuk membedakan kegiatan sehari-hari masyarakat dari
kebiasaan umum dengan kerangka hukum dimana kegiatan itu berlangsung.
Kegiatan sehari-hari mirip dengan kegiatan para peserta dalam sebuah
permainan ketika mereka sedang memainkannya, kerangka hukum berperan
sebagai aturan permainan yang mereka mainkan. Dan sebagaimana halnya
sebuah permainan yang baik membutuhkan penerimaan oleh para pemain baik
dalam hal aturan dan juga wasit untuk menginterpretasi dan menjalankan aturan
tersebut, jadi masyarakat yang baik mensyaratkan bahwa anggota-anggotanya
sepakat dengan kondisi umum yang akan mengatur hubungan antar mereka,
dengan beberapa cara dalam menengahi berbagai interpretasi dari kondisi
tersebut, dan dengan aparat untuk menegakan ketaatan terhadap yang sudah
diterima secara umum. Sebagaimana halnya dalam permainan, begitu dalam
masyarakat, sebagian besar kondisi umum merupakan produk kebiasaan yang
tidak direncanakan yang diterima begitu saja. Dengan tegas kami menganggap
bahwa perubahan yang terjadi pada mereka sangat kecil, meskipun efek
kumulatif dari serangkaian perubahan kecil bisa menjadi sebuah perubahan
drastis dalam karakter suatu permainan atau masyarakat. Baik dalam permainan
maupun masyarakat, tidak satu aturan pun yang bisa berlaku kecuali sebagian
besar peserta sebagian besar waktunya memenuhi aturan tersebut tanpa sanksi
eksternal, kecuali jika di sana ada konsensus sosial yang mendasarinya. Tapi kita
tidak bisa menyandarkan pada kebiasaan atau pada konsensus itu sendiri untuk
menginterpretasikan dan menegakkan aturan, kita membutuhkan seorang wasit.
Inilah yang menjadi peran utama pemerintah dalam masyarakat yang bebas
yakni menyediakan sarana yang dengannya kita bisa mengubah aturan, untuk
menengahi perbedaan di antara kita berkaitan dengan masalah aturan, dan
menegakkan ketaatan terhadap aturan yang juga berlaku terhadap sebagian dari
mereka yang tidak ikut serta dalam permainan.
Jadi, kebutuhan akan pemerintah dalam hal ini muncul karena kebebasan
mutlak itu mustahil. Bagaimanapun anarki yang menarik bisa jadi sebuah
falsafah, namun itu suatu yang musykil dalam dunianya manusia yang tidak
sempurna ini. Kebebasan manusia bisa menimbulkan konflik, dan ketika itu
terjadi, kebebasan seseorang harus dibatasi demi melindungi kebebasan orang
lain, seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung, “Kebebasanku untuk
melepaskan kepalan tanganku dibatasi oleh dekatnya dagu Anda.”
Problem utama dalam memutuskan kegiatan pemerintah yang tepat
adalah bagaimana menyelesaikan konflik di antara kebebasan dari individu-
individu berbeda. Dalam beberapa kasus, jawabannya mudah. Tidak sulit untuk
mencapai kebulatan suara terhadap dalil bahwa kebebasan seseorang untuk
membunuh tetangganya harus dikorbankan demi melindungi kebebasan orang
lain untuk hidup. Dalam kasus lain, jawabannya menjadi sulit. Dalam wilayah
ekonomi, problem utama yang muncul berkaitan dengan konflik antara
kebebasan untuk bergabung dengan kebebasan untuk bersaing. Arti apa yang
harus dilekatkan pada “bebas” sebagai modifikasi “usaha”? Di AS, “bebas” telah
dipahami memiliki arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan suatu usaha,
artinya bahwa perusahaan-perusahaan yang ada tidak bebas dari persaingan
kecuali mereka menjual produk yang lebih baik dengan harga yang sama atau
produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. Di sisi lain, dalam tradisi
continental, artinya secara umum adalah bahwa perusahaan bebas melakukan
apa yang mereka inginkan, termasuk penetapan harga, pembagian pasar, dan
mengadopsi teknik lain untuk menjatuhkan pesaing potensial. Barangkali
problem spesifik yang paling sulit dalam wilayah ini adalah problem yang
berkaitan dengan penggabungan antar pekerja, dimana problem kebebasan
untuk bergabung dan kebebasan untuk bersaing sudah sangat akut.
Wilayah ekonomi lainnya yang lebih mendasar dimana bisa diperoleh
jawaban yang sulit maupun penting adalah definisi dari hak-hak kepemilikan.
Gagasan tentang kepemilikan, sebagaimana telah dikembangkan selama
berabad-abad dan terkandung dalam kitab undang-undang kita, telah menjadi
begitu melekat pada diri kita sehingga cenderung membenarkan, dan tidak bisa
mengenali tingkatan apa yang mendasari kepemilikan dan hak-hak apa yang
dimiliki oleh pemilik dari kepemilikan. Semua itu adalah kreasi sosial yang rumit
ketimbang dalil yang jelas. Sebagai contoh, apakah kepemilikan saya atas tanah
dan kebebasan saya untuk menggunakan tanah milik saya seperti sesuka hati
saya, memberi saya wewenang untuk menolak hak orang lain untuk melintasi
tanah saya dengan pesawat terbangnya? Ataukah hak dia untuk menggunakan
pesawat terbangnya yang harus didahulukan? Ataukah bergantung pada setinggi
apa dia terbang? Ataukah segaduh apa yang dia hasilkan? Apakah pertukaran
secara sukarela mengharuskan dia membayar saya untuk mendapatkan hak
untuk terbang di atas tanah saya? Ataukah saya harus membayar dia untuk
mencegahnya terbang di atasnya? Penyebutan royalti, hak cipta, paten, saham
dalam perusahaan, hak penguasaan air, dan sejenisnya, barangkali dapat
menegaskan peran aturan sosial yang berlaku umum dalam definisi sebenarnya
dari kepemilikan. Dalam banyak kasus, hal ini juga menegaskan bahwa
keberadaan definisi properti yang telah ditetapkan dan secara umum diterima
jauh lebih penting daripada sekedar definisinya itu sendiri.
Wilayah ekonomi lainnya yang menimbulkan problem yang sulit adalah
sistem moneter. Pemerintah bertanggungjawab atas sistem moneter telah lama
diakui. Sistem ini secara eksplisit telah dilengkapi dalam ketetapan konstitusional
yang memberikan Kongres kekuatan “untuk mencetak uang, mengatur nilai
uang, dan dari uang asing”. Mungkin tak ada wilayah lain dari kegiatan ekonomi
yang berkaitan dengan hal-hal dimana tindakan pemerintah bisa diterima secara
merata. Kebiasaan ini dan sekarang hampir dibilang penerimaan begitu saja
tanggungjawab pemerintah membuat pemahaman mendalam tentang alasan
untuk tanggung jawab tersebut semakin diperlukan, karena hal ini meningkatkan
risiko dimana lingkup pemerintah akan menyebar dari kegiatan yang sesuai
dalam masyarakat yang bebas ke yang tidak sesuai, dari menyediakan kerangka
kerja moneter ke menentukan alokasi sumber daya di antara individu. Kita akan
mendiskusikan problem ini secara menyeluruh dalam bab III.
Ringkasnya, organisasi kegiatan ekonomi melalui pertukaran sukarela
menganggap bahwa kita melalui pemerintah telah menjalankan penegakkan
hukum dan ketertiban untuk mencegah pemaksaan satu individu oleh individu
lain, melakukan pelaksanaan kontrak yang dibuat secara sukarela, memberikan
definisi dari arti hak-hak kepemilikan, menyedian interpretasi dan
penyelenggaraan hak-hak tersebut, dan membuat ketetapan kerangka kerja
moneter.
TINDAKAN MELALUI PEMERINTAH BERDASARKAN PADA MONOPOLI TEKNIS
DAN DAMPAK LINGKUNGAN
Peran pemerintah hanya dianggap adalah untuk melakukan sesuatu yang
pasar tidak dapat lakukan untuk dirinya sendiri, yaitu, untuk menentukan,
arbitrase, dan menegakkan aturan permainan. Kita juga dapat melakukan melalui
pemerintah hal-hal yang dibayangkan dapat dilakukan melalui pasar tetapi
bahwa kondisi teknis atau serupa membuat sulit untuk dilakukan dengan cara
itu. Ini semua mengurangi untuk kasus-kasus di mana benar-benar sukarela asing
sangat mahal atau hampir mustahil. Ada dua kelas umum kasus tersebut:
monopoli dan ketidaksempurnaan pasar yang serupa, dan dampak lingkungan.
Pertukaran akan benar-benar sukarela hanya ketika hampir setara dengan
alternatif ada. Monopoli menyiratkan ketiadaan alternatif dan oleh karenanya
menghambat kebebasan pertukaran. Dalam prakteknya, monopoli seringkali
muncul dari sokongan pemerintah atau dari persekongkolan antar individu.
Berkaitan dengan ini, problemnya adalah menghindari dukungan pemerintah
terhadap monopoli atau mendorong penegakkan aturan secara efektif seperti
aturan yang terkandung dalam undang-undang anti-trust. Namun demikian,
monopoli juga bisa muncul karena secara teknis satu produsen tunggal atau
perusahaan bisa lebih efisien. Saya mencoba menyatakan bahwa kasus-kasus
seperti ini sangat terbatas jumlahnya dari yang diperkirakan tapi tak bisa
dibantah lagi bahwa kasus-kasus ini memang bermunculan. Contoh
sederhananya adalah ketentuan layanan telepon dalam sebuah komunitas. Saya
bisa menyebut kasus semacam ini sebagai monopoli “teknis”.
Ketika kondisi teknis menjadikan monopoli sebagai hasil alami dari
kekuatan pasar yang kompetitif, maka hanya ada tiga alternatif yang tersedia:
monopoli swasta, monopoli publik, atau regulasi publik. Ketiganya sama jahatnya
jadi kita memilih diantara tiga kejahatan tersebut. Henry Simons, mengamati
regulasi publik tentang monopoli di AS, menemukan bahwa hasilnya sungguh
tidak disukai dimana dia menyimpulkan monopoli publik adalah kejahatan
ringan. Walter Eucken, seorang liberal Jerman yang sudah terkenal, mengamati
monopoli publik dalam perusahaan kereta api Jerman, menemukan bahwa
hasilnya sungguh tidak disukai dimana dia menyimpulkan regulasi publik sebagai
kejahatan yang ringan. Setelah mengetahui dari kedua pengamatan tersebut,
dengan terpaksa saya menyimpulkan bahwa, jika dibolehkan, monopoli swasta
adalah kejahatan kecil.
Jika masyarakat statis maka kondisi yang menimbulkan monopoli teknis ini
akan tetap ada, keyakinan saya dalam solusi ini menjadi kecil. Namun demikian,
dalam masyarakat yang berubah dengan cepat kondisi yang memunculkan
monopoli teknis pun akan seringkali berubah dan saya menduga bahwa baik
regulasi publik maupun monopoli publik cenderung menjadi kurang responsif
terhadap perubahan kondisi semacam itu, menjadi kurang siap kemampuannya
dalam mengeliminir, ketimbang monopoli swasta.
Jalur kereta api AS merupakan contoh sempurna. Tingkat monopoli yang
tinggi di perusahaan kereta api berdasarkan pada landasan teknis di abad ke-19
barangkali tak bisa terelakkan. Ini merupakan landasan pembenaran bagi
Interstate Commerce Commission. Tapi kondisi telah berubah. Munculnya jalan
dan transportasi udara telah mengurangi elemen monopoli di jalur kereta api
pada tingkatan yang dapat dimaklumi. Namun kita tidak menghilangkan ICC.
Sebaliknya, ICC, yang mengawali operasinya sebagai lembaga yang melindungi
masyarakat dari eksploitasi oleh perusahan kereta api, telah menjadi sebuah
badan yang melindungi perusahaan kereta api dari persaingan oleh truk dan
sarana transportasi lainnya dan baru-baru ini bahkan melindungi perusahaan
truk yang sudah ada dari persaingan oleh pendatang baru. Demikian pula, di
Inggris, ketika jalur kereta api dinasionalisasikan, perusahaan truk pada mulanya
dimasukan ke dalam monopoli negara. Jika dulu jalur kereta api tidak pernah
menjadi subjek regulasi di AS, maka hampir bisa dipastikan bahwa transportasi
saat ini, termasuk jalur kereta api, merupakan industri yang sangat kompetitif
dengan sedikit atau tanpa adanya unsure monopoli.
Pilihan antara jahatnya monopoli swasta, monopoli publik, dan regulasi
publik tidak bisa dibuat sekali dan untuk semuanya, secara independen dari
keadaan faktual. Jika monopoli teknis merupakan layanan atau komoditas yang
dipandang penting dan jika kekuatan monopolinya cukup besar, bahkan dampak
jangka pendek dari monopoli swasta tidak dapat ditolerir, dan regulasi publik
atau kepemilikan mungkin kejahatan yang lebih ringan.
Monopoli teknis bisa terkadang membenarkan monopoli publik secara de
facto. Ia tidak dapat dengan sendirinya membenarkan monopoli publik yang
dicapai dengan membuatnya ilegal bagi orang lain untuk bersaing. Sebagai
contoh, tidak cara untuk membenarkan monopoli publik kantor pos. Dapat
dibantah bahwa membawa surat adalah monopoli teknis dan bahwa monopoli
pemerintah adalah kejahatan yang paling ringan. Sejalan dengan ini, siapapun
barangkali bisa membenarkan kantor pos milik pemerintah tapi tidak dengan
hukum yang ada, yang menjadikan illegal bagi siapapun selain kantor pos untuk
membawa surat. Jika pengantaran surat adalah monopoli teknis, maka tak ada
seorangpun yang akan berhasil dalam bersaing dengan pemerintah. Jika bukan
monopoli, maka tidak ada alasan mengapa pemerintah harus terlibat di
dalamnya. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan
membebaskan pihak lain untuk masuk.
Landasan sejarah mengapa kita memiliki monopoli layanan pos adalah
karena Pony Express telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam
membawakan surat ke seluruh benua sehingga ketika pemerintah mengenalkan
layanan antar-benua, pemerintah tidak bisa bersaing secara efektif dan
mengalami kerugian. Hasilnya kemudian adalah undang-undang membuatnya
illegal bagi siapa saja selain kantor pos untuk membawakan surat. Itulah
alasannya mengapa Adams Express Company saat ini merupakan perusahaan
dana investasi ketimbang perusahaan operasi. Saya menduga bahwa jika pintu
masuk ke bisnis membawa surat terbuka untuk semua, maka akan ada banyak
perusahaan yang memasukinya dan industri kuno ini akan mengalami
perombakan dalam pesanan kilat.
Kelas kasus umum yang kedua di mana pertukaran yang benar-benar
sukarela tidak mungkin muncul ketika tindakan individu berdampak pada
individu lain yang tidak layak untuk menagih atau membayar kerugian mereka.
Ini adalah masalah "dampak lingkungan". Contoh yang jelas adalah olusi sungai.
Orang yang mencemari sungai pada dasarnya adalah memaksa pihak lain untuk
menukar air yang baik dengan yang buruk. Pihak lain ini mungkin bersedia untuk
membuat pertukaran dengan harga tertentu. Tetapi hal ini tidak layak bagi
mereka, bertindak secara individual, untuk menghindari pertukaran atau
memaksakan kompensasi yang sesuai.
Contoh lain yang tidak begitu kentara adalah penyediaan jalan raya. Dalam
kasus ini, secara teknis sangat mungkin untuk mengidentifikasi dan karenanya
membebankan biaya kepada individu untuk jalan yang mereka gunakan dan
begitu pula dengan operasinal pribadi. Namun, untuk akses jalan umum,
melibatkan banyak titik masuk dan keluar, biaya koleksi akan sangat tinggi jika
biaya dibuat untuk layanan tertentu yang diterima oleh setiap individu, karena
harus dibuatkan loket tol atau yang setara di semua pintu masuk. Pajak bensin
adalah metode yang jauh lebih murah dalam hal pembebaban biaya kepada
individu yang kurang lebihnya sebanding dengan penggunaan mereka atas jalan
raya. Namun metode ini merupakan salah satu di mana pembayaran tertentu
tidak dapat diidentifikasi secara akurat dengan penggunaan tertentu. Oleh
karena itu, hal ini hampir tidak layak untuk memiliki perusahaan swasta yang
menyediakan layanan dan menarik biaya tanpa membangun monopoli swasta
yang luas.
Pertimbangan ini tidak berlaku bagi jalan tol jarak jauh dengan kepadatan
lalu lintas yang tinggi dan akses terbatas. Untuk itu, biaya yang ditarik kecil dan
dalam banyak kasus sekarang sedang dibayar, dan seringkali ada banyak
alternatif, sehingga tidak ada problem monopoli yang serius. Oleh karena itu,
selalu ada alasan mengapa ini seharusnya dimiliki dan dioperasikan oleh pihak
swasta. Jika demikian, perusahaan yang menjalankan jalan raya ini harus
menerima pajak bensin yang dibayar karena perjalanan di atasnya.
Taman adalah contoh menarik karena ini menggambarkan perbedaan
antara kasus yang dapat dan tidak dapat dibenarkan oleh dampak lingkungan,
dan karena hampir setiap orang sejak awal memandang pelaksanaan Taman
Nasional jelas sekali sebagai fungsi sah pemerintahan. Namun demikan, pada
kenyataannya dampak lingkungan dapat membenarkan adanya taman kota, tapi
dampak tidak untuk Taman Nasional seperti Taman Nasional Yellowstone atau
Grand Canyon. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara kedua jenis taman
tersebut? Untuk taman kota, sangat sulit untuk mengidentifikasi orang-orang
yang memperoleh manfaat dari taman dan membebani mereka biaya untuk
manfaat yang mereka terima. Jika ada sebuah taman di tengah kota, rumah-
rumah di semua sisi taman mendapatkan manfaat dari ruang terbuka, dan orang-
orang yang berjalan melalui atau di dekat taman itu mendapat keuntungan.
Untuk mengurus penarikanan ongkos di setiap gerbang atau untuk
membebankan biaya tahunan per jendela yang menghadap ke taman akan
sangat mahal dan sulit. Sedangkan, pintu masuk ke Taman Nasional seperti
Yellowstone jumlahnya tidak banyak, kemudian sebagian besar orang-orang yang
datang menetap di sana untuk jangka waktu tertentu dan hal ini sangat layak
untuk mendirikan gerbang tol dan mengumpulkan biaya pendaftaran. Ini
memang sekarang dilakukan, meskipun semua biaya terkumpul itu tidak
menutupi seluruh biaya. Jika publik ingin jenis kegiatan seperti ini cukup untuk
membiayai semua, maka perusahaan swasta akan memiliki banyak insentif untuk
menyediakan taman tersebut. Dan, tentu saja, saat ini sudah banyak
bermunculan perusahaan-perusahaan swasta di wilayah ini. Saya sendiri tidak
bisa sendiri menyulap setiap dampak lingkungan atau efek monopoli yang
penting yang akan membenarkan kegiatan pemerintah di wilayah ini.
Pertimbangan seperti itu yang berkaitan dengan dampak lingkungan telah
digunakan untuk merasionalisasi hampir setiap intervensi yang memungkinkan.
Namun, dalam banyak kasus, rasionalisasi ini merupakan permmohonan khusus
ketimbang aplikasi yang sah dari konsep dampak lingkungan. Dampak lingkungan
ada baik dan buruknya karena keduanya bisa menjadi alasan untuk membatasi
dan atau memperluas kegiatan pemerintah. Dampak lingkungan melarang
pertukaran sukarela karena sulit untuk mengidentifikasi dampak pada pihak
ketiga dan mengukur besarnya dampak tersebut. Tapi kesulitan ini juga muncul
dalam kegiatan pemerintah. Sulit untuk mengetahui kapan dampak lingkungan
dianggap cukup besar untuk membenarkan biaya tertentu dalam mengatasi
dampak tersebut dan bahkan mendistribusikan biaya dengan cara tepat.
Akibatnya, ketika pemerintah terlibat dalam kegiatan mengatasi dampak
lingkungan, sebagian akan menemui rangkaian tambahan lainnya dari dampak
lingkungan yakni kegagalan dalam membebankan biaya atau memberikan
kompensasi kepada individu secara benar. Apakah dampak lingkungan yang asli
atau yang baru yang hanya akan mendapatkan perhatian serius oleh fakta-fakta
kasus individu, dan bahkan kemudian, sangat kurang. Selain itu, pemanfaatan
pemerintah untuk mengatasi dampak lingkungan itu sendiri memiliki dampak
lingkungan yang sangat penting yang tidak berkaitan dengan alasan tertentu
adanya tindakan pemerintah. Setiap tindakan dari intervensi pemerintah
membatasi wilayah kebebasan individu secara langsung dan mengancam
pelestarian kebebasan secara tidak langsung untuk alasan-alasan yang diuraikan
dalam bab pertama.
Prinsip-prinsip kita tidak menawarkan pemikiran yang keras tentang
seberapa tepatkah memanfaatkan pemerintah untuk menyelesaikan seara
bersama apa yang menjadi kesulitan atau tidak mungkin bagi kita untuk
menyelesaikan secara terpisah melalui pertukaran yang benar-benar sukarela.
Dalam kasus tertentu di mana intervensi diusulkan, kita harus membuat neraca,
daftar terpisah keuntungan dan kerugian. Prinsip-prinsip kita memberitahu
kepada kita item apa saja yang akan ditempatkan pada satu sisi dan item apa saja
pada sisi lainnya dan prinsip-prinsip tersebut akan memberi kita beberapa alasan
untuk lebih menekankan kepentingan pada beberapa item yang berbeda. Secara
khusus, kita akan selalu ingin memasuki sisi kewajiban dari setiap usulan
intervensi pemerintah, dampak lingkungannya mengancam kebebasan, dan
memberikan penekanan kepada dampak ini. Seberapa besar penekanan yang
harus diberikan, seperti halnya pada item lain, tergantung keadaan. Sebagai
contoh, jika interventensi yang ada ukurannya kecil, maka penekanan yang
diberikan pun lebih kecil terhadap dampak negatif dari intervensi tambahan. Ini
merupakan alasan penting mengapa banyak kaum liberal sebelumnya, seperti
Henriy Simons yang menulis ketika pemerintahan saat itu ukurannya kecil
menurut standar sekarang, menginginkan agar pemerintah melakukan kegiatan
yang saat ini kaum liberal tidak akan menerimanya karena pemerintahan saat ini
telah tumbuh menjadi sangat besar.
TINDAKAN MELALUI PEMERINTAH ATAS DASAR PATERNALISTIK
Kebebasan adalah tujuan yang dapat dipertahankan yang hanya berlaku
bagi individu-individu yang bertanggung jawab. Kita tidak percaya pada
kebebasan untuk orang gila atau anak-anak. Perlunya menarik garis antara
individu yang bertanggung jawab dan yang bukan menjadi hal yang mutlak,
namun itu berarti bahwa ada ambiguitas penting dalam tujuan akhir kami dari
kebebasan. Paternalisme mutlak bagi mereka yang kita tetapkan sebagai tidak
bertanggung jawab.
Kasus paling jelas, mungkin, adalah orang gila. Kita tidak akan memberikan
kepada mereka kebebasan ataupun menembak mereka. Akan lebih baik jika kita
bisa mempercayakan pada kegiatan-kegiatan individu secara sukarela untuk
merumahkan dan merawat orang-orang gila. Tapi saya piker kita tidak bisa
mengesampingkan kemungkinan bahwa kegiatan amal seperti tidak akan
memadai, jika hanya karena dampak lingkungan yang terlibat dalam fakta bahwa
saya mendapatkan manfaat jika orang lain memberikan kontribusinya dengan
merawat orang gila. Atas dasar inilah, kita mungkin bersedia untuk mengatur
perawatan bagi mereka melalui pemerintah.
Anak-anak menimbulkan kasus yang lebih pelik. Unit operasi utama dalam
maasyarakat kita adalah keluarga, bukan individu. Namun penerimaan keluarga
sebagai unit lebih disandarkan pada kebijaksanaan ketimbang prinsip. Kita
meyakini bahwa orangtua umumnya sangat mampu memberikan perlindungan
bagi anak-anak mereka dan memberikan bekal untuk perkembangan mereka
menjadi individu yang bertanggungjawab sehingga kelak mereka pantas untuk
mendapatkan kebebasan. Tapi kita tidak percaya dengan kebebasan orangtua
untuk melakukan apa yang mereka inginkan terhadap orang lain. Anak-anak
adalah embrionya individu yang bertanggungjawab, dan seorang penganut
kebebasan percaya akan perlindungan hak-hak utama mereka.
Untuk menyatakan hal ini secara berbeda dan mungkin akan terkesan kasar
adalah bahwa anak-anak pada satu sisi adalah barang keperluan namun juga
sekaligus anggota masyarakat yang berpotensi memiliki tanggungjawab.
Kebebasan individu untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi mereka seperti
yang mereka inginkan termasuk diantaranya kebebasan memanfaatkan mereka
untuk memiliki anak-anak, untuk membeli layanan untuk anak-anak sebagai
bentuk tertentu dari konsumsi. Namun setelah pilihan ini dilaksanakan, anak-
anak memiliki nilai dalam diri mereka dan memiliki kebebasan mereka sendiri
yang bukan sekedar kepanjangan kebebasan dari orangtuanya.
Landasan paternalistik bagi kegiatan pemerintah dalam banyak hal adalah
sesuatu yang menyulitkan bagi seorang liberal, karena paternalistik melibatkan
penerimaan prinsip – bahwa sebagian orang bisa membuat keputusan untuk
orang lain - yang dia anggap tidak menyenangkan dalam sebagian besar
penerapannya dan dia merasa pantas menganggapnya sebagai musuh utama
intelektualnya, penyokong kolektivisme dalam bentuk samara apapun, entah itu
menjadi komunisme, sosialisme ataupun sebuah negara yang sejahtera. Namun,
tidak ada gunanya menganggap bahwa masalah tersebut lebih sederhana dari
yang sebenarnya. Kita tidak bisa menghindari dari kebutuhan untuk beberapa
tindakan paternalistik. Seperti yang ditulis Dicey pada 1914 tentang undang-
undang perlindungan bagi mereka yang terganggu jiwanya, “UU Gangguan Jiwa
adalah langkah awal pada sebuah jalan di mana tidak ada seorang waras pun
dapat menolak untuk masuk, tetapi jika terlalu jauh untuk dikejar, akan
membawa negarawan yang menemui kesulitan sulit untuk memenuhinya tanpa
cukup campur tangan yang memadai dengan kebebasan individu." Tak ada
satupun rumusan yang dapat memberitahu kita di mana harus berhenti. Kita
harus mengandalkan penilaian keliru kita, setelah mencapai penilaian, dan pada
kemampuan kita untuk meyakinkan sesama bahwa itu adalah penilaian yang
benar, atau pada kemampuan mereka meyakinkan kita untuk merubah
pandangan kita. Kita harus meletakan keyakinan kita, di sini atau di manapun, ke
dalam sebuah konsensus yang dicapai oleh manusia-manusia yang tidak
sempurna dan terbiaskan melalui diskusi bebas dan uji-coba.
KESIMPULAN
Pemerintahan yang menegakkan hukum dan ketertiban, menetapkan hak-
hak kepemilikan, berperan sebagai sarana dimana kita bisa memodifikasi hak-hak
kepemilikan dan aturan-aturan lain dari permainan ekonomi, menimbang dan
memutuskan perselisihan tentang interpretasi aturan, menjalankan kontrak,
mendorong persaingan, menetapkan kerangka kerja moneter, melibatkan diri
dalam kegiatan-kegiatan untuk menghadapi permasalahan monopoli teknis dan
mengatasi dampak lingkungan secara luas dipandang sebagai cukup penting
untuk membenarkan intervensi pemerintah, dan pemerintah yang mendorong
peningkatan kegiatan amal pribadi dan keluarga dalam melindungi mereka yang
belum bertanggungjawab, baik itu orang gila maupun anak-anak, maka
pemerintahan seperti ini benar-benar telah memiliki fungsi-fungsi utama yang
dijalankan. Penganut liberal yang konsisten bukanlah seorang anarkis.
Namun juga benar bahwa pemerintahan seperti itu jelas terbatas fungsinya
dan akan menahan diri dari sejumlah kegiatan yang sekarang dilakukan oleh
pemerintah federal dan negara bagian di Amerika Serikat, dan rekan-rekan
mereka di negara-negara Barat lainnya. Bab selanjutnya akan membahas secara
rinci beberapa kegiatan ini, dan sebagian kecil telah dibahas di atas, tetapi akan
sangat membantu untuk memberikan kita kemampuan untuk memilah-milah
tentang peran yang liberal akan menugaskan pemerintah dengan hanya
memberikan daftar beberapa kegiatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah di
AS, yang tidak bisa, sejauh yang bisa saya lihat, secara sah dapat dibenarkan
dalam hal prinsip-prinsip yang diuraikan di atas:
1. Program dukungan harga paritas untuk pertanian.
2. Tarif pada impor atau pembatasan ekspor, seperti kuota impor minyak,
kuota gula kuota, dll.
3. Pengawasan output pemerintahan, seperti melalui program perkebunan,
atau melalui prorationing minyak seperti yang dilakukan oleh Texas
Railroad Commission.
4. Pengaturan sewa, seperti yang masih dipraktekkan di New York, atau
pengaturan upah dan harga seperti yang dikenakan selama dan setelah
Perang Dunia II.
5. Upah minimum sah, atau harga maksimum sah, seperti maksimum nol
pada tingkat suku bunga yang dapat dibayar pada permintaan deposito
oleh bank-bank komersial, atau tingkat maksimum tetap secara sah yang
dapat dibayar pada tabungan dan deposito.
6. Regulasi industri yang terperinci, seperti regulasi transportasi oleh
Interstate Commerce Commission rinci. Regulasi ini memberikan
justifikasi pada landasan monopoly teknis ketika awalnya diperkenalkan
pada kereta api, sekarang telah dihapuskan untuk seluruh sarana
transportasi. Contoh lain adalah regulasi perbankan yang terperinci.
7. Sebuah contoh yang serupa, tapi patut untuk disinggung secara khusus
karena kegiatan penyensoran secara implisit dan pelanggaran terhadap
kebebasan berbicara, yakni pengawasan radio dan televisi oleh Federal
Communication Commission.
8. Program Jaminan sosial yang saat ini berlaku, terutama program untuk
lansia dan pensiunan yang mendorong masyarakat untuk (a)
mengeluarkan sebagian tertentu dari pendapatan mereka pada
pembelian tunjangan pensiun, (b) membeli tunjangan dari perusahaan
yang dibuka untuk umum.
9. Ketentuan lisensi di berbagai kota dan negara yang membatasi
perusahaan tertentu atau pekerjaan atau profesi untuk orang-orang yang
memiliki lisensi, yang mana lisensi ini lebih dari sekedar tanda terima
pajak yang mana siapa saja yang ingin memasuki kegiatan ini dapat
membayar.
10. Istilah "perumahan umum" dan sejumlah program subsidi lainnya
diarahkan pada pembinaan konstruksi perumahan seperti F.H.A. dan V.A
jaminan hipotek, dan sejenisnya.
11. Wajib militer bagi laki-laki dalam masa damai. Pengaturan pasar bebas
yang tepat adalah pasukan militer sukarela; yang berati mempekerjakan
orang untuk bertugas. Tidak ada pembenaran untuk tidak membayar
dengan harga apapun yang diperlukan untuk menarik sejumlah laki-laki
yang dibutuhkan. Pengaturan yang berlaku saat ini sungguh tidak adil dan
sewenang-wenang, sehingga benar-benar mengganggu kebebasan
pemuda untuk membentuk kehidupan mereka, dan mungkin bahkan
lebih mahal ketimbang pasar alternatif. (Pelatihan militer secara universal
untuk menyediakan cadangan untuk waktu perang adalah masalah yang
berbeda dan dapat dibenarkan berdasarkan pandangan liberal.)
12. Taman Nasional, seperti disebutkan di atas.
13. Undang-undang tentang larangan membawa surat untuk mendapatkan
keuntungan.
14. Jalan tol yang dimiliki dan dioperasikan untuk umum, seperti disebutkan
di atas.