11

BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif (TAP) secara jelas dikemukakan oleh Watts dan

Zimmerman (1986). Teori ini berupaya untuk menjelaskan mengapa kebijakan

akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang

berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan

akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Teori ini

didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan merupakan suatu “nexus of

Contracts”. Artinya, perusahaan merupakan suatu muara bagi berbagai kontrak

yang datang padanya. Misalnya, kontrak dengan karyawan (termasuk manajer),

pemasok, dan dengan pemberi modal. Sebagai suatu kumpulan dari berbagai

kontrak, secara rasional perusahaan ingin meminimalkan contracting cost yang

berkaitan dengan kontrak-kontrak yang masuk padanya, seperti kos negosiasi,

pemantauan kinerja kontrak, kemungkinan kebangkrutan atau kegagalan, dan lain-

lain. Beberapa dari kontrak tersebut melibatkan variabel-variabel akuntansi, dan

teori akuntansi positif berargumentasi bahwa perusahaan akan memanfaatkan

kebijakan akuntansi guna meminimumkan contracting cost. Kondisi ini diperkuat

dengan pemberian fleksibilitas oleh badan penetap standar kepada manajemen

guna memilih dari seperangkat kebijakan akuntansi yang diperkenankan.

12

Teori akuntansi positif menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan

dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Teori akuntansi

positif yang diformulasikan oleh Watts dan Zimmerman (1986) telah

memprediksi tiga hipotesis yang mendorong perusahaan untuk melakukan

manajemen laba, yaitu:

1) The bonus plan hypothesis

Manajer perusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan angka-

angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser

reported earnings dari future period ke current period (menaikkan laba yang

dilaporkan sekarang), ceteris paribus.

2) The debt covenant hypothesis

Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran debt covenant (perjanjian

kontrak hutang) cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser

reported earnings dari future periods ke current period (menaikkan laba yang

dilaporkan sekarang), ceteris paribus.

3) The political cost hypothesis

Semakin besar political cost yang dihadapi suatu perusahaan, maka manajer

cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan reported

earnings dari current ke future period (menurunkan laba yang dilaporkan

sekarang), ceteris paribus.

2.1.2. Teori Kepatuhan (compliance theory)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan

13

dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada

ajaran dan aturan.

Peraturan yang berlaku dalam hal perpajakan adalah peraturan perpajakan

dan undang-undang perpajakan. Hubungan teori kepatuhan dengan perpajakan

adalah dalam pemungutan pajak semua wajib pajak harus patuh, taat, dan

menuruti peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak

memiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan

kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan;

2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;

3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;

4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang

dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara

sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem

perpajakan Indonesia menganut sistem self asessment. Menurut Mardiasmo

(2011), self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang. Pelaksanaan self assessment system secara mutlak memberikan

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor

14

kewajibannya sendiri. Penerapan self assessment system diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Penerapan self

assessment system menyebabkan wajib pajak akan sangat terlibat dalam

pemungutan pajak karena wajib pajak akan memiliki wewenang untuk

melaporkan jumlah besarnya pajak yang terhutang, wajib pajak aktif mulai dari

menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan

fiskus hanya berperan untuk mengawasi.

2.1.3. Manajemen Pajak

Minnick dan Noga (2010) mengartikan manajemen pajak sebagai

kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka

waktu yang panjang. Selain itu terdapat pengertian lainnya mengenai manajemen

pajak yang dikemukakan dalam penelitian lainnya yaitu, Manajemen pajak adalah

pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk

meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu

elemen dari manajemen perusahaan (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Menurut

Lumbantoruan dalam Suandy (2008) manajemen pajak adalah sarana untuk

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar

dapat ditekan serendah mungkin untuk memeroleh laba dan likuiditas yang

diharapkan.

Manajemen pajak yang agresif tidak berhubungan langsung dengan

perilaku tidak etis atau ilegal. Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar

hukum. Manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan

15

pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu.

1) Perencanaan pajak (tax planning)

Perencanaan pajak adalah kegiatan pertama yang dilakukan oleh perusahaan

dalam rangka melakukan manajemen pajak. Perusahaan mulai

mengumpulkan dan menganalisis peraturan perpajakan dalam perencanaan

pajak agar dapat dipilih tindakan yang perlu dilakukan untuk menghemat

beban pajak.

2) Pelaksanaan perpajakan (tax implementation)

Manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal dan material.

Manajemen juga harus memastikan bahwa pengimplementasian manajemen

pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Jika dalam

pengimplementasian terjadi pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik

yang dilakukan perusahaan telah menyimpang dari tujuan awal manajemen

pajak.

3) Pengendalian pajak (tax control)

Pengendalian pajak adalah suatu tindakan memeriksa pembayaran dalam hal

ini waktu yang paling baik dalam melunasi kewajiban perpajakan dan jumlah

yang dibayar oleh perusahaan. Memeriksa waktu pembayaran penting karena

dapat menguntungkan perusahaan, membayar pajak pada saat terakhir lebih

menguntungkan perusahaan dibanding dengan membayar pajak lebih awal.

Selain memeriksa waktu pembayaran yang baik untuk perusahaan,

perusahaan juga harus memeriksa kembali jumlah yang dibayarkan oleh

16

perusahaan untuk melunasi kewajiban perpajakannnya, apakah terjadi

pemborosan atau tidak. Pemborosan dalam hal ini perusahaan membayar

pajak lebih tinggi dari yang telah ditetapkan/yang terhutang.

Suandy (2008) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak

tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi

juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu

adalah.

1) Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang

dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar

kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan

perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumberdaya perusahaan

dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan tersebut bisa digunakan

untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam manajemen

pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari penghitungan

pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya. Karenanya,

perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak yang

berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan perusahaan

tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar lebih tinggi) dan

tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan menimbulkan pemborosan

dana).

17

2) Undang-undang perpajakan

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang

perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan

celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya

peraturan-peratuan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan

peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang

dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari

berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan

perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.

3) Administrasi perpajakan

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus memperhatikan

sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat melaksanakan

kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi yang akan

memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan perpajakan.

2.1.4. Tax Avoidance

Lim (2011) mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak

yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara

legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Selain itu definisi lain dari Tax

avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang

dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya

tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari

kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007).

18

Tax Avoidance merupakan bagian dari tax planing yang memiliki tujuan

meminimalkan jumlah pembayaran pajak namun tetap berpedoman terhadap

peraturan yang berlaku. Tax avoidance hanya melakukan pemanfaatan terhadap

celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan atau undang-undang yang

terkait dengan perpajakan. Secara hukum melakukan tax avoidance tidak

melanggar hukum, namun sering kali perusahaan yang melakukan tindakan ini

mendapat pandangan yang negatif dari pihak kantor pajak. Tax avoidance sangat

berbeda dengan tax evasion, karena tax evasion merupakan tindakan

penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang atau peraturan

perpajakan. Jika suatu perusahaan terindikasi melakukan tax evasion maka

perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi

maupun sanksi pidana.

Untuk menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan

ada tiga karakter tax avoidance, yaitu.

1) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di

dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2) Memanfatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-

ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya

dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan

menunjukkan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat

19

wajib pajak menjaga kerahasiaan. (Council of Executive Secretaries of Tax

Organization, 1991).

2.1.5. Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan merupakan suatu ciri yang menjadi identitas atau

sifat dari suatu perusahaan, yang membedakan suatu perusahaan dengan

perusahan lainnya. Karakteristik perusahaan dapat ditinjau dari berbagai sudut

pandang. Karakteristik yang ditinjau oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

Komisaris Independen, Leverage, Size dan Capital Intensity Ratio.

1) Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang

berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen. Komisaris ini di dalam

perusahaan tidak memihak pemegang saham maupun pemilik perusahaan atau

investor. Komisaris Independen diangkat oleh pihak perusahaan karena

pengalaman dan kemampuan dari individu Komisaris Independen tersebut yang

dinilai berkompeten untuk posisi tersebut. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Komisaris Independen diangkat

berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang

saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Komisaris Independen ini sangat penting keberadaanya di perusahaan,

karena komisaris ini dapat meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi di

dalam perusahaan yang melibatkan pihak agen dan principal dalam perusahaan

tersebut. Selain itu keberadaan Komisaris Independen juga dapat menjalankan

fungsi sebagai pengawas bagi komisaris internal dalam perusahaan tersebut,

20

maupun sebagai pengawas bagi operasional perusahaan tersebut bagaimana

perusahaan dijalankan apakah sesuai dengan standar dan peraturan atau tidak.

Namun dalam tugasnya Komisaris Independen ini bisa saja mendapatkan

hambatan. hambatan yang mungkin dihadapi Komisaris Independen adalah

kurangnya pengalaman Komisaris Independen dalam menangani masalah yang

spesifik perusahaan tersebut dan kurangnya pengetahuan Komisaris Independen

yang baru menjabat terkait seluk beluk di dalam perusahaan tersebut.

2) Leverage

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan

dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya

aktiva yang dibiayai dengan utang. Leverage juga didefinisikan sebagai rasio

hutang yang digunakan oleh perusahaan yaitu perbandingan antara hutang jangka

panjang terhadap total aktiva. Selain itu leverage ini juga dapat didefinisikan

sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Semakin tinggi leverage suatu

perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi ketergantungan perusahaan

tersebut untuk membiaya asetnya dari pinjaman atau hutang dari pidak luar.

Sedangkan sebaliknya semakin kecil leverage di perusahaan tersebut

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membiayai asetnya dengan

modalnya sendiri.

Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage untuk mengurangi laba

dan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Brigham & Houston,

2010). Leverage mengurangi beban pajak dikarenakan jumlah hutang akan

menimbulkan beban bunga. Beban bunga tersebut dapat dikurangkan terhadap

21

penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak berkurang maka jumlah beban

pajak juga akan berkurang.

3) Size

Machfoedz (1994) dalam (Kurniasih dan Sari ,2013) menyatakan bahwa

ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan

menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau

total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah

penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu large

firm, medium firm, dan small firm.

Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan

membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih

kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan

pendapatan yang besar. Lebih lanjut menurut Sudarmadji dan Sularto (2007)

semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin

besar perputaran uang. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai

manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan perusahaan. Karena

memiliki manajemen dan suber dana yang baik maka perusahaan menggunakan

sumber daya yang dimiliki untuk melakukan tax planning yang baik.

4) Capital Intensity Ratio

Capital Intensity Ratio merupakan besarnya total modal yang tertanam

dalam investasi berupa aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan.

Semakin tinggi jumlah aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan

maka, akan menyebabkan semakin tinggi pula depresiasi yang ditanggung

22

perusahaan. Seperti yang dijelaskan Hanum (2013) biaya depresiasi merupakan

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak. Semakin

tingginya depresiasi tersebut maka akan menyebabkan berkurangnya laba kena

pajak perusahaan sehingga akan menyebabkan berkurangnya beban pajak

perusahaan.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Pengaruh Komisaris Independen, leverage, size dan

capital intensity ratio pada tax avoidance telah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut yaitu.

1) Dewi (2014).

Dewi dan Jati pernah melakukan penelitian terkait tax avoidance dengan

judul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati memeroleh hasil penelitian variabel

resiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh terhadap tax

avoidance perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Variabel

lainnya yaitu ukuran perusahaan, multinational company, kepemilikan

institusional, dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan

tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan dewi dan jati

dengan penelitian ini diantaranya persamaan objek penelitian yang menggunakan

perusahaan manufaktur yang derdaftar di BEI sebagai objek penelitian, persamaan

satu variabel yaitu variabel Komisaris Independen, dan terdapat persamaan

23

penggunan teknik analisis data yaitu teknik regresi linier berganda. Selain

persamaan juga terdapat perbedaan antara kedua penelitian diantaranya perbedaan

variabel penelitian yang dilakukan dwi dan jati menggunakan 8 variabel yaitu 7

variabel independen dan 1 variabel dependen sedangkan penelitian ini

menggunakan 5 variabel yaitu 4 variabel independen dan 1 variabel dependen,

selain perbedaan tersebut perbedaan lainnya adalah perbedaan periode penelitian.

Penelitian Dewi dan Jati menggunakan periode 2009-2014 sedangkan penelitian

ini menggunakan periode 2012-2014.

2) Dyah Hayu (2015)

Dyah Hayu pernah melakukan penelitian terkait tax avoidance dengan judul

Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr), Profitabilitas, Leverage, Dan

Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. Penelitian yang

dilakukan ini memperolah hasil variabel CSR dan profitabilitas berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel leverage dan Komisaris

Independen tidak berpengaruh.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan Dyah Hayu

dengan penelitian ini diantarana, persamaan objek penelitian yang menggunakan

objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdafar di BEI, persamaan variabel

bebas yaitu Komisaris Independen dan leverage, persamaan variabel terikat yaitu

penghindaran pajak (tax avoidance), selain itu terdapat persamaan teknik analisis

data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Selain

persamaan terdapat juga perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu perbedaan

variabel bebas pada penelitian Dyah Hayu menggunakan variabel CSR dan

24

Profitabilitas seangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut tapi

menggunakan variabel size dan capital intensity ratio. Terdapat perbedaan

periode penelitian, penelitian Dyah Hayu menggunakan periode tahun 2011-2013

sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2014.

3) Fadilla Rachmithasari (2015)

Fadilla Rachmithasari melakukan penelitian mengenai tax avoidance dengan

judul Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran

Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ). Penelitian ini memeroleh

hasil penelitian leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan

variabel lainnya yaitu return on assets, Komisaris Independen, komite audit,

ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal mendapatkan hasil yang

menunjukkan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fadilla

Rachmithasari dengan penelitian ini diantaranya, persamaan objek penelitian yang

menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdafar di BEI,

persamaan 2 variabel bebas yaitu Leverage dan Size serta persamaan variabel

terikat yaitu tax avoidance, selain itu terdapat persamaan teknik analisi data yang

digunakan yaitu teknik analisis regresi linier berganda. Selain persamaan terdapat

juga perbedaan antara kedua penelitian yaitu perbedaan variabel bebas yang

digunakan yaitu pada penelitian Fadilla Rachmithasari menggunakan return on

assets, corporate governance, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan penelitian

ini menggunakan Komisaris Independen, dan capital intensity ratio. Selain itu

25

terdapat perbedaan periode penelitian. Penelitian Fadila Rachmithasari

menggunakan periode tahun 2011-2013 sedangkan penelitian ini menggunakan

periode tahun 2012-2014.

4) Calvin Swingly (2014)

Calvin Swingly juga pernah melakukan penelitian terkait tax avoidance

dengan judul pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan,

leverage dan sales growth pada tax avoidance. Penelitian yang dilakukan Calvin

Swingly memeroleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif

dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance, sedangkan

leverage berpengaruh negatif pada tax avoidance. Variabel komite audit dan sales

growth tidak berpengaruh pada tax avoidance.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan Calvin Swingly dengan

penelitian ini diantaranya, persamaan objek penelitian yang menggunakan objek

penelitian perusahaan manufaktur yang terdafar di BEI, persamaan variabel bebas

yaitu ukuran perusahaan dan leverage, persamaan variabel terikat yaitu tax

avoidance, persamaan metode penentuan sample yaitu metode purpusive

sampling, selain itu terdapat persamaan teknik analisis data yang digunakan yaitu

teknik analisis regresi linier berganda. Selain persamaan, juga terdapat perbedaan

antara kedua penelitian yaitu, perbedaan beberapa variabel penelitian pada

penelitian yang dilakukan Calvin menggunakan variabel bebas pengaruh karakter

eksekutif, komite audit, dan sales growth sedangkan penelitian ini ini

mengunakan variabel bebas Komisaris Independen dan capital intensity ratio,

selain itu terdapat perbedaan periode pengamatan penelitian yang dilakukan

26

Calvin Swingly menggunakan periode penelitian tahun 2011-2013 sedangkan

penelitian ini menggunakan periode 2012-2014.

5) Danis Ardyansah (2014)

Danis Ardyansah pernah melakukan penelitian yang sejenis dngan penelitian

ini dengan judul pengaruh size, leverage, profitability, capital intensity ratio dan

Komisaris Independen terhadap effective tax rate (etr). Penelitian nyang dilakukan

Danis Ardyansah memeroleh hasil penelitian yang menunjukkan variabel size

(ukuran perusahaan) pengaruh negatif terhadap effective tax rate (ETR), dan

Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap effective tax rate (ETR),

sedangkan variabel leverage, profitabylity dan capital intensity ratio tidak

berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate (ETR).

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardyansah

dengan penelitian ini diantaranya, persamaan objek penelitian yang menggunakan

objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdafar di BEI, persamaan

beberapa variabel bebas yaitu size, leverage, capital intensity ratio dan Komisaris

Independen, persamaan metode penentuan sample yaitu metode purpusive

sampling, selain itu terdapat persamaan teknik analisis data yang digunakan yaitu

tekniki analisis regresi linier berganda. Selain persamaan juga terdapat perbedaan

antara kedua penelitian. Perbedaan variabel bebas penelitian Danis Ardyansah

mengunakan profitability sedangkan penelitian ini tidak menggunakan variabel

profitability, perbedaan variabel terikat pada penelitian Danis Ardyansah

menggunkan variabel terikat ETR sedangkan pada penelitian ini menggunakan

variabel terikat tax avoidance, selain itu terdapat perbedaan periode penelitian

27

yaitu penelitian Danis Ardyansah menggunakan periode penelitian tahun 2010-

2012 sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun 2012-2014.

2.3. Rumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen pada Tax Avoidance

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan perusahaan yang

dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Komisaris Independen

merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan good corporate

governance karena Komisaris Independen ini dapet mengawasi agar good

corporate governance ini dapat dilaksanakan dngan baik. UU Nomor 40 tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Komisaris Independen

diangkat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dari pihak

yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau

anggota Dewan Komisaris lainnya.

Komisaris Independen ini sangat penting keberadaannya di perusahaan,

karena komisaris ini dapat meminimalkan konflik kepentingan yang disebabkan

oleh asimetris informasi yang terjadi di dalam perusahaan yang melibatkan pihak

agen dan principal dalam perusahaan tersebut. Selain itu keberadaan Komisaris

Independen ini juga dapat menjalankan fungsi sebagai pengawas bagi komisaris

internal dalam perusahaan tersebut, maupun sebagai pengawas bagi operasional

perusahaan tersebut bagaimana perusahaan dijalankan apakah agar sesuai dengan

aturan yang berlaku.

28

Manurut Fadilla Rachmithasari (2015) jika komisaris independen

bertambah maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan

komisaris melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen

perusahaan. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan

komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Penelitian

yang dilakukan Fadilla Rachmithasari (2015) memperoleh hasil Komisaris

Independen bepengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berdasarkan penjelasan

dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis pertama penelitian ini adalah.

H1 : Komisaris Independen berpengaruh negatif pada Tax Avoidance.

2.3.2. Pengaruh Leverage pada Tax Avoidance

Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka menunjukkan semakin

tinggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari

pinjaman atau hutang dari pihak luar. Sedangkan sebaliknya semakin kecil

leverage di perusahaan tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

membiayai asetnya dengan modalnya sendiri.

Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Leverage dihitung dari total utang dibagi dengan total aset. Perusahaan dengan

tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak

bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan. Utang bagi perusahaan

memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang

dimiliki perusahaan maka beban bunga yang harus dibayarkan juga semakin

tinggi. Perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak

29

berupa potongan atas bunga pinjaman sehingga perusahaan yang memiliki beban

pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang

perusahaan (Suyanto dan Suparmono, 2012). Karena memiliki leverage yang

tinggi dan terdapat beban bunga yang harus di bayar maka perusahaan akan

berusaha melakukan penghindaran pajak agar beban yang dimiliki perusahaan

dapat berkurang. Penelitian terkait leverage pernah dilakukan oleh Fadilla

Rachmithasari (2015) yang menemukan bahwa Leverage berpengaruh positif

terhadap tax avoidance. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka

hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah.

H2 : Leverage berpengaruh Positif pada Tax Avoidance.

2.3.3. Pengaruh Size pada Tax Avoidance

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan

perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti

total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat

penjualan, dan jumlah penjualan. Sudarmadji dan Sularto (2007) semakin besar

aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam dan semakin besar perputaran

uang.

Perusahaan yang memiliki sumber daya (asset) yang besar memiliki

banyak sumber informasi yang lebih canggih. Kelebihan-kelebihan tersebut

memugkinkan perusahaan besar mampu untuk mengatur perpajakannya dengan

melakukan tax planning. Perusahaan yang memiliki aset yang besar juga memiliki

system pengendalian internal yang kuat. Semakin besar perusahaan cenderung

mempunyai manajemen dan sumber dana yang baik dalam menjalankan

30

perusahaan. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik maka sumber daya

yang dimiliki akan dapat melakukan tax planning yang baik sehingga beban pajak

yang harus di bayarkan bisa berkurang. Beberapa penelitian terdahulu sudah ada

meneliti mengenai pengaruh size pada tax avoidance yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Ngadiman (2014) ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan Calvin Swingly

(2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif pada tax

avoidance. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis

ketiga dalam penelitian ini adalah.

H3 : Size berpengaruh positif pada Tax Avoidance.

2.3.4 Pengaruh capital intensity ratio pada tax avoidance

Capital intensity ratio sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap

dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Rodiguez dan Arias (2012)

menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan

perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap

yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan

yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

Liu dan Cao (2007) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong

oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba

sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya

depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai effective tax rate yang rendah.

Lebih lanjut, Sabli dan Noor (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang

31

mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak,

sehingga mempunyai effective tax rate yang rendah. Penelitian terkait capital

intensity ratio pernah dilakukan oleh Subakti (2012) yang menemukan bahwa

capital intensity ratio berpengaruh positif pada penghindaran pajak, begitu juga

dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan lanis (2007) yang

menemukan capital intensity ratio berpengaruh positif pada tax avoidance.

Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan

hipotesis keempat penelitian adalah sebagai berikut.

H4 : Capital Intensity Ratio berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.