bab ii landasan teori 2.1. landasan umum perbankan 2.1.1 ...eprints.perbanas.ac.id/3212/3/bab...
TRANSCRIPT
11
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Landasan Umum Perbankan
2.1.1. Pengertian Bank
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya.
Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi
ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan
Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta
bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan
ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang
kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian
stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang
(wikipedia.2013 : 8 Desember 2014). Pengertian bank sendiri adalah sebuah
lembaga intermedasi yang menjembatani antara pemilik dana berlebih kepada
yang memerlukan dana untuk kemudian diolah demi kesejahteraan bersama yang
pengambilannya menurut ketentuan yang berlaku.
12
Sedangkan Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998
tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyrakat luas
(funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk
berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih
spesifik, yaitu sebagai berikut :
a) Agent of Trust
Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal
menghimpun dana maupun penyaluran dana.
b) Agent of Development
Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan
pembangunan perekonomian masyarakat.
c) Agent of Service
Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran
jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang ,
jasa penitipan barang berharga, dan lain-lain.
Dalam pelaksanaannya, bank-bank yang ada di Indonesia tidak bisa berjalan
bebas sesuai dengan keinginannya sendiri. Ada regulasi yang mengatur tentang
operasional dan segala kebijakan yang harus dipenuhi yang telah dibuat oleh
bank induk, yaitu Bank Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia antara lain :
13
A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
1. Menetapkan sasaran monter dengan memperhatikan laju inflasi yang
ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara
termasuk tetapi tidak terbatas pada Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik
rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan
wajib minimum dan, pengaturan kredit dan pembiayaan
B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa
pembayaran
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan
laporan tentang kegiatannya
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran
C. Mengatur dan mengawasi bank
2.1.2. Kegiatan Bank Secara Umum
Kegiatan yang secara umum dilakukan oleh Bank antara lain :
1) Menghimpun Dana (Funding)
Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat.
Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat
dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering
disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan yang ada
dewasa ini adalah :
14
a) Simpanan Giro (Demand Deposit)
b) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)
c) Simpanan Deposito (Time Deposit)
2) Menyalurkan Dana (Lending)
Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang
diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian.
Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank
yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi
keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga
kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan
meliputi :
a) Kredit Investasi
b) Kredit Modal Kerja
c) Kredit Perdagangan
d) Kredit Produktif
e) Kredit Konsumtif
f) Kredit Profesi
g) Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (Services)
Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung
kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai
kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi
bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi
keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari
15
spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga sim-
panan lebih besar dari bunga kredit).
Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan
semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan
bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu ,juga perlu didukung
oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktiknya jasa-jasa bank
yang ditawarkan meliputi :
a) Kiriman Uang (Transfer)
b) Kliring (Clearing)
c) Inkaso (Collection)
d) Safe Deposit Box
e) Bank Card (Kartu kredit)
f) Bank Notes
g) Bank Garansi
h) Bank Draft
i) Letter of Credit (L/C)
j) Cek Wisata (Travellers Cheque)
k) Menerima setoran-setoran.
l) Melayani pembayaran-pembayaran.
2.1.3. Jenis-Jenis Bank
16
Jenis-jenis bank menurut indonesiaku.wordpress yang diterbitkan pada tahun
2011, jenis-jenis bank dibedakan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan kegiatan
operasionalnya. Berikut penjelasannya.
Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya
a) Bank Sentral
Bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia yaitu lembaga negara yang
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur
tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam undang-undang ini.
b) Bank Umum
Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya
dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut
bank komersial (commercial bank).
c) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan
dengan kegiatan bank umum.
17
Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya
Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik
pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.
a) Bank Milik Pemerintah
Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya
dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh
pemerintah pula. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank
Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di
daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank
Jateng, dan sebagainya.
b) Bank Milik Swasta Nasional
Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta,
begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula.
Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo,
Bank Niaga, dan lain-lain.
c) Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik
swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar
negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.
Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya
a) Bank Konvensional
18
Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah
“menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti
adat, kebiasaan, kelaziman.
Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam
operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada
terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan
dengan metode bagi hasil.
Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-
produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan
deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara
mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit
konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain
kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual
beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan
efek.
Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari
nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer,
saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar.
Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer,
cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional
contohnya bank umum dan BPR.
b) Bank Syariah
19
Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa
pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990.
Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan
transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu
pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan
sebesar mungkin.
Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan
persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan
mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling
meningkatkan produktivitas.
Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda
dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada
kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis
simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi
hasil yang akan diterima penyimpan.
Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku secara umum pada bank syariah:
1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank
oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)
20
Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada
Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya
dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.
2.2. Landasan Teori Elektronik banking
2.2.1. Pengertian Elektronik banking
Menurut Rudi Agus Riswandi dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum
Internet Banking”, Elektronik Banking (E-Banking) merupakan suatu aktifitas
layanan perbankan yang menggabungkan antara sistem informasi dan teknologi,
e-banking meliputi phone banking, mobile banking, dan internet banking. E-
banking didefinisikan sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank
secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi
interaktif. E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik
individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis,
atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau
publik, termasuk internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti
pintar elektronis seperti komputer/PC, PDA, ATM, atau telepon.
2.2.2. Jenis – jenis E-Banking
1. ATM
Automated Teller Machine atau Anjungan Tunai Mandiri
Ini adalah saluran e-Banking paling populer yang kita kenal. Setiap kita pasti
mempunyai kartu ATM dan menggunakan fasilitas ATM. Fitur tradisional ATM
adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam
21
perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk
melakukan pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik,
dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan yang terkini transfer ke bank
lain (dalam satu switching jaringan ATM). Selain bertransaksi melalui mesin
ATM, kartu ATM dapat pula digunakan untuk berbelanja di tempat perbelanjaan,
berfungsi sebagai kartu debit. Bila kita mengenal ATM sebagai mesin untuk
mengambil uang, belakangan muncul pula ATM yang dapat menerima setoran
uang, yang dikenal pula sebagai Cash Deposit Machine/CDM. Layaklah bila
ATM disebut sebagai mesin sejuta umat dan segala bisa, karena ragam fitur dan
kemudahan penggunaannya.
2. Phone Banking
Ini adalah saluran yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi
dengan bank via telepon. Pada awalnya lazim diakses melalui telepon rumah,
namun seiring dengan makin populernya telepon genggam/HP, maka tersedia
pula nomor akses khusus via HP bertarif panggilan flat dari manapun nasabah
berada. Pada awalnya, layanan Phone Banking hanya bersifat informasi yaitu
untuk informasi jasa/produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani
oleh Customer Service Operator/CSO. Namun profilnya kemudian berkembang
untuk transaksi pemindahbukuan antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit,
listrik, dan telepon), pembelian (a.l. voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain;
serta dilayani oleh Interactive Voice Response (IVR). Fasilitas ini boleh dibilang
lebih praktis ketimbang ATM untuk transaksi non tunai, karena cukup
22
menggunakan telepon/HP di manapun kita berada, kita bisa melakukan berbagai
transaksi, termasuk transfer ke bank lain.
3. Internet Banking
Ini termasuk saluran teranyar e-Banking yang memungkinkan nasabah
melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA.
Fitur transaksi yang dapat dilakukan sama dengan Phone Banking yaitu
informasi jasa/produk bank, informasi saldo rekening, transaksi pemindahbukuan
antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), pembelian (a.l.
voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain. Kelebihan dari saluran ini adalah
kenyamanan bertransaksi dengan tampilan menu dan informasi secara lengkap
tertampang di layar komputer/PC atau PDA.
4. SMS/m-Banking
Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari Phone Banking, yang
memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur
transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindahbukuan
antar rekening, pembayaran (a.l. kartu kredit, listrik, dan telepon), dan pembelian
voucher. Untuk transaksi lainnya pada dasarnya dapat pula dilakukan, namun
tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Saluran ini sebenarnya
23
termasuk praktis namun dalam prakteknya agak merepotkan karena nasabah
harus menghapal kode-kode transaksi dalam pengetikan sms.
Di balik kemudahan e-Banking tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan
pengaman yang baik. Lazimnya untuk ATM, nasabah diberikan kartu ATM dan
kode rahasia pribadi (PIN); sedangkan untuk Phone Banking, Internet Banking,
dan SMS/m-Banking, nasabah diberikan kode pengenal (userid) dan PIN.
Sebagai pengaman tambahan untuk internet banking, pada bank tertentu
diberikan piranti tambahan untuk mengeluarkan PIN acak/random. Sedangkan
untuk SMS Banking, nasabah diminta untuk meregistrasikan nomor HP yang
digunakan.
Dengan beragamnya kemudahan transaksi via e-Banking, kini pilihan ada di
tangan kita untuk memanfaatkannya atau tidak. Namun mengingat tidak semua
bank menyediakan layanan-layanan tersebut, maka seberapa pintarkah bank kita?
Untuk dapat bertransaksi pintar, kini saatnya memilih bank pintar kita, tentunya
sesuai kebutuhan transaksi.
2.2.3. Manfaat E-Banking
Fungsi penggunaannya mirip dengan mesin ATM dimana sarananya saja yang
berbeda, seorang nasabah dapat melakukan aktifitas pengecekan saldo rekening,
transfer dana antar rekening atau antar bank, hingga pembayaran tagihan-tagihan
rutin bulanan seperti: listrik, telepon, kartu kredit, dll.
24
Dengan memanfaatkan e-banking banyak keuntungan yang akan diperoleh
nasabah terutama apabila dilihat dari banyaknya waktu dan tenaga yang dapat
dihemat karena e-banking jelas bebas antrian dan dapat dilakukan dari mana saja
sepanjang nasabah memiliki sarana pendukung untuk melakukan layanan e-
banking tersebut. Dengan hadirnya e-banking tidak hanya nasabah saja yang
mendapatkan manfaat melainkan juga menciptakan efek manfaat yang lain bagi
bank, yakni meningkatkan pendapatan berbasis komisi atau biaya (fee based
income).
2.2.4. Keamanan Dalam Menggunakan E-Banking
Keamanan merupakan isu utama dalam e-banking karena sebagaimana kegiatan
lainnya di internet, transaksi perbankan di internet juga rawan terhadap
pengintaian dan penyalahgunaan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung
jawab. Salah satu teknik pengamanan yang sering dugunakan dalam e-banking
adalah melalui SSL (Secure Socket Layer) maupun lewat protokol HTTPS
(Secure HTTP). BCA salah satu bank pelopor e-banking di Indonesia contohnya.
BCA menawarkan produk perbankan elektronik berupa KlikBCA, yang
memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer
dan jaringan internet. KlikBCA dilengkapi dengan security untuk menjamin
keamanan dan kerahasiaan data dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
Untuk menambah keamanan pihak bank melengkapi juga dengan KeyBCA, yaitu
alat pengaman tambahan untuk lebih mengamankan transaksi finansial di
KlikBCA. Alat ini berfungsi untuk mengeluarkan password yang selalu berganti
25
setiap kali melakukan transaksi finansial. Dengan demikian, keamanan nasabah
bertransaksi akan makin terjaga (Wikibooks.2012 : 9 Desember 2014).
2.2.5. Manajemen Kegiatan Penyelenggaraan E-Banking
Manajemen resiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking peraturan
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau
manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan
Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April
2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank
Melalui Internet (Internet Banking).
Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
1) Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib
menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.
2) Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu
kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman
Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui
Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran
Bank Indonesia tersebut.
3) Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang
menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:
1) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:
a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap
risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan
26
akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko
tersebut.
b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari
prosedur pengendalian pengamanan bank.
2) Pengendalian pengamanan (security control)
a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian
(otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi
melalui internet banking.
b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk
menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation)
dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.
c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet
banking, database dan aplikasi lainnya.
d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses
(privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi
lainnya.
e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi
integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking.
f) Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang
jelas untuk seluruh transaksi internet banking.
27
g) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan
informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan
sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database.
3) Manajemen Resiko Hukum dan Risiko Reputasi
a) Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang
memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai
identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet
banking.
b) Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan
kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat
kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking.
c) Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan
usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet
banking.
d) Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk
mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari
kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat
penyediaan sistem dan jasa internet banking.
e) Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak
ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur
pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk
mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut.
28
Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk
mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk
pelaporan transaksi yang mencurigakan.
b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:
1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan
transaksi nasabah.
4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka:
1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta
informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha
yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang
memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas
pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen
pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung
tersebut.
2) Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa
29
perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-
kurangnya pada saat pembukaan rekening.
d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain
(beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-
dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta
kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain.
e. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial
owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon
nasabah e-banking. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen pendukung
nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah
menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam
hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut.
f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi,
menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai
karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.
g. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi
informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening
lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.
30
h. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang
sekurang-kurangnya mencakup:
1) Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight).
2) Pendelegasian wewenang.
3) Pemisahan tugas.
4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.
5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
i. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Transparansi
Produk Bank Regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait
dengan upaya meminimalisir internet fraud adalah regulasi mengenai
penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
(APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan
dalam kejahatan internet fraud. Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005
tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan
Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu. Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:
31
a) Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat
pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, kartu debet, kartu prabayar
dan atau yang dipersamakan dengan hal tersebut.
b) Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK
harus menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko.
c) Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan
tingkat kejahatan terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap APMK.
d) Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur
teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi
pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan
untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan chip pada kartu kredit.
e)Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi
produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk
mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan
nasabah terhadap berbagai risiko termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut
terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No.
7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data
Pribadi Nasabah.