BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Definisi

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan

kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang

(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

(Devano dan Rahayu, 2006). Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari

sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial,

peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara

pemerintah dengan warga negaranya (Ruyadi, 2009). Ciri-ciri pokok pajak dari

pengertian tersebut adalah.

1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Masalah perpajakan harus mendapat persetujuan rakyat karena

rakyatlah yang memikul beban pajak dengan demikian penentuan tax base

dan tax rate harus melalui persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya yang

akan dituangkan dalam suatu undang-undang.

2) Pajak dapat dipaksakan

15

Mengingat pemungutannya berdasarkan undang-undang,

pemungutannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga dapat

dipaksakan.

3) Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Dana yang diperoleh dari rakyat dalam bentuk pajak digunakan untuk

memenuhi biaya atas fungsi-fungsi yang harus dilakukan pemerintah.

4) Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung atas apa yang

dibayarkan kepada pemerintah. Wajib pajak hanya dapat merasakan secara

tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah dalam bentuk

pembangunan fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau

APBD.

5) Berfungsi sebagai budgetair dan regulerend

Sebagai budgetair, pajak berfungsi mengisi kas negara yang digunakan

untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk

pembangunan. Sebagai regulerend, pajak berfungsi sebagai alat untuk

melaksanakan kebijakan yang diterapkan negara dalam bidang ekonomi

sosial untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Hambatan Pemungutan Pajak

Sebagian besar masyarakat menganggap pembayaran pajak sebagai beban

sehingga masyarakat cenderung menghindar dari pajak. Usaha yang dilakukan

oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha perlawanan

16

terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak

yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara

dari sektor pajak.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), berbagai bentuk perlawanan pajak

seringkali diwujudkan dalam perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan

pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial

masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral masyarakat dan

sistem pemungutan pajak itu sendiri. Tingkat pemahaman WP memberikan

andil yang besar untuk penerapan self assessment system karena WP harus

menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Kurangnya

pemahaman perpajakan akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan

formal pajak, sesuai dengan hasil penelitian Purwantini dan Bondan (2004)

dalam Supriyati dan Hidayati (2008), bahwa WP dengan tingkat pemahaman

rendah cenderung melakukan perlawanan pasif (ketidakpatuhan pasif) karena

tidak tahu tentang untuk apa, bagaimana, kapan dan kepada siapa pajak harus

dibayarkan.

2) Perlawanan Aktif

Pelawanan aktif meliputi usaha masyarakat untuk menghindari,

menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang

langsung ditujukan kepada fiskus.

17

2.1.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara menurut Devano dan Rahayu (2006),

terdiri dari tiga unsur, yaitu tax law, tax policy dan tax administration yang saling

menunjang satu sama lain.

1) Tax Law

Tax law atau hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat

sebagai wajib pajak.

2) Tax Policy

Tax policy atau kebijakan pajak merupakan alternatif dari berbagai

sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Hardika, 2006).

Kebijakan ini dibuat pemerintah berdasarkan peraturan peundang-undangan.

Kebijakan perpajakan yang dianggap baik adalah kebijakan yang adil dan

efisien.

3) Tax Administration

Tax administration atau administrasi pajak adalah cara-cara atau

prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak sebagai suatu

prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan

pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid merupakan sumber

kecurangan (tax evasion). Kebijakan perpajakan yang baik tidak dapat

18

mencapai sasaran bila administrasi perpajakan tidak mampu

melaksanakannya.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah

dilaksanakan, yaitu.

1) Official Assesment System

Dalam official assesment system wewenang pemugutan pajak ada pada

fiskus. Utang pajak timbul bila ada Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan

oleh fiskus.

2) Semi Self Assesment System

Dalam sistem ini wewenang pemungutan ada pada wajib pajak dan

fiskus. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menaksir dahulu berapa pajak

yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir

tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.

3) Full Self Assesment System

Dalam full self assesment system wewenang untuk menentukan

besarnya pajak sepenuhnya ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif

menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Penerapan self asessment system dalam kebenaran pembayaran pajak menurut

Pancawati (2011), tergantung kepada kejujuran wajib pajak sendiri dalam

pelaporan kewajiban perpajakannya. Fiskus tidak campur tangan dalam

19

penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi

peraturan yang berlaku.

4) With Holding System

With holding system menempatkan wewenang pemungutan pajak pada

pihak ketiga.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah,

belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas

dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar

kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening

kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah

dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

20

daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup

defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok pendapatan

asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi

atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan

yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah

yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.6 Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami perkembangan pertama kali dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 yo Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Undang-

Undang tersebut hanya mengatur pokok-pokoknya saja sedangkan secara terinci

diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang-Undang Nomor 32

Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara Kepada

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pemberian Ganjaran,

Subsidi dan Sumbangan Kepada Daerah. Pajak Pembangunan I (Pb I) untuk

21

pertama kali diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947

yang didalamnya mengatur tentang Pajak Jalan, Pajak Potong Hewan dan Pajak

Bangsa Asing. Pada perkembangan selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pembangunan I

diubah dengan sebutan Pajak Hotel dan Restoran dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel

dan Restoran dipisahkan menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib

yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi kabupaten/

kota adalah.

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7) Pajak Parkir

22

8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

9) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah

satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung

jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari pajak daerah

perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

2.1.7 Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011

tentang Pajak Hotel, pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan/

atau tempat menginap lain yang sejenis. Obyek pajak hotel adalah setiap

palayanan yang disediakan dengan pembayaran dan atau yang seharusnya dibayar

di hotel atau yang diperuntukkan untuk itu. Obyek pajak hotel termasuk antara

lain fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain hotel

berbintang, hotel melati, gubuk wisata (cottage) motel, wisma pariwisata,

pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost/

rumah sewa dan yang sejenisnya; fasilitas penunjang antara lain telepon, faximile,

telex, restoran bar, pelayanan cuci setrika dan seluruh transaksi sejenis lainnya;

fasilitas hiburan dan olah raga antara lain pusat kebugaran (fitness center), spa

23

kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotek dan lain-lain yang disediakan

atau dikelola hotel; jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan

di hotel. Asrama, pesantren, perkantoran, perbankan dan pertokoan dikecualikan

dari objek pajak hotel.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan

pembayaran atas pelayanan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha

hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran dan pembayaran

yang seharusnya dilakukan oleh konsumen kepada hotel dengan tarif ditetapkan

sebesar 10 persen.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011

tentang Pajak Restoran, pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan

restoran, rumah makan, bar, cafe dan sejenisnya. Obyek pajak restoran adalah

setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dan yang seharusnya

dibayar di restoran. Obyek pajak restoran termasuk penjualan makanan dan atau

minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya termasuk

penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/ dibawa pulang antara lain

restoran, bar, café, rumah makan, warung dan yang sejenisnya, kecuali pelayanan

jasa boga dan katering.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan

pembayaran atas pelayanan restoran dan sejenisnya. Sedangkan wajib pajak

restoran adalah pengusaha restoran dan sejenisnya. Dasar pengenaan pajak hotel

adalah jumlah pembayaran dan pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh

konsumen kepada restoran dengan tarif ditetapkan sebesar 10 persen.

24

Proses penetapan jumlah pajak yang semestinya dibayar oleh wajib pajak

baik pajak hotel maupun pajak restoran dilakukan dengan cara setiap wajib pajak

mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yaitu surat yang digunakan

oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang

terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPTPD

harus disetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 20 hari setelah

berakhirnya masa pajak. Pada periode 2009 sampai dengan 2011 setiap tiga bulan

akan dilakukan perhitungan pajak oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah dengan

terlebih dahulu dilakukan prosedur pemeriksaan mengenai kebenaran laporan

pajak terutang yang tertuang dalam SPTPD. Setelah ditetapkan jumlah pajak

terutang, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Apabila SKPD tersebut

tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD

diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen sebulan.

Periode 2012 sampai dengan 2014 wajib pajak harus melaporkan sendiri SPTPD

sampai batas waktu yang telah ditetapkan, jika wajib pajak tidak melaporkan

SPTPDnya maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25

persen dan jika wajib pajak tidak melakukan pelunasan pembayaran sampai batas

waktu yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 persen sebulan.

2.2 Teori-teori Yang Digunakan

2.2.1 Kepatuhan Pajak

25

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of

complience) merupakan tulang punggung dari self assesment system, dimana

wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan

kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan

pajaknya. Menurut Ajzen (2002), etika, prinsip hidup, perasaan bersalah

merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melaksanakan

sesuatu. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho (2004), dimana

tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki

kewajiban moral yang lebih kuat. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut

Safri Nurmantu yang dikutip oleh Rahayu (2010), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib

Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya”. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan,

dan sanksi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak

faktor antara lain, yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak

atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, kelengkapan dan keakuratan

database (Bahl, 1990; Jackson, 1992; Witte dan Woodbury, 1985; Dubbin dan

Wilde, 1988; Andreoni, 1998). Dianutnya self assesment system membawa misi

dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak

secara sukalera (Darmayanti, 2004).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam

Devano dan Rahayu (2006), menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah

26

tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan

yang berlaku dalam suatu negara”.

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah

disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan

menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan

pajak yang berlaku di Kabupaten Badung periode 2009 sampai dengan

2011adalah sistem semi self assesment pada akhir setiap periode (triwulan) pajak,

pajak terutang sesungguhnya (sesuai perhitungan fiskus berdasarkan pemeriksaan

yang dilakukan sebelumnya) ditentukan oleh fiskus. Periode 2012 sampai dengan

2014 adalah full self assesment. Dalam sistem ini wewenang pemungutan ada

pada wajib pajak. Pada setiap masa pajak, wajib pajak melaporkan dan membayar

berapa pajak yang terutang untuk satu masa pajak sesuai dengan perhitungan

wajib pajak.

Dalam sistem ini menurut Devano dan Rahayu (2006), diperlukan

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan usahanya, melaporkan

pajak terutang dan membayar pajaknya tepat waktu. Menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau

aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan

perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan

perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan

27

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Chaizi Nasucha dalam Devano dan Rahayu (2006), mengidentifikasi

kepatuhan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk

menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan

pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard

dan Feinstin dalam Devano dan Rahayu (2006), menggunakan teori psikologi

dalam kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib

pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang ditanggung dan pengaruh

kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

2.2.2 Kebijakan Pajak

Menurut kamus bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan

asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,

kepemimpinan, dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi, dsb);

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk

manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Menurut pendapat Ray M. Sommerfeld yang dikutip R.Mansury bahwa

pengertian pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor

publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan

secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tanpa

mendapat imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan

ekonomi sosial negaranya. Audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh

28

otoritas pajak merupakan motivator utama dari kepatuhan wajib pajak (Witte dan

Woodbury, 1985). Jadi tujuan pemungutan pajak adalah merupakan tujuan sosial

dan ekonomi suatu bangsa yang ingin dicapai melalui pengeluaran publik, yang

tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut R. Mansury, tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan

kebijakan publik pada umumnya, yaitu mempunyai tujuan pokok.

1) Untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran,

2) Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan

3) Stabilitas.

2.2.3 Administrasi Pajak

Menurut Lumbantoruan (1997), administrasi perpajakan (Tax

Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Mengenai peran administrasi perpajakan, Pandiangan (2008), mengemukakan

bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan

perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. Menurut Gunadi

(2006), administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan

pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan

pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat wajib pajak,

sedangkan administrasi pajak dalam arti luas meliputi fungsi, sistem dan

organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan

meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian

perpajakan. Sebagai suatu sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat

29

unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak

yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya

untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai lembaga, administrasi perpajakan

merupakan institusi yang mengelola sistem dan mengelola proses perpajakan yang

terwujud pada kantor pusat, wilayah, dan pelayanan kualitas dan kuantitas sumber

daya manusia juga merupakan salah satu tolak ukur kinerja administrasi pajak.

Administrasi perpajakan harus sebagai service point yang memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan.

2.2.4 Hubungan Pemahaman Peraturan Pajak Dengan KepatuhanMembayar Pajak

Pemungutan pajak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai

dasar dalam pelaksana pemerintah sebagai fiskus dengan wajib pajak. Dalam

hubungan tersebut terdapat kewajiban dan hak baik dari pihak fiskus maupun

wajib pajak.

Apabila salah satu pihak kurang memahami atau sengaja tidak

melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka maka akan timbul ketidaksesuaian

dengan peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan yang mengatur suatu

kegiatan harus disosialisasikan agar masing-masing pihak mengetahui hak dan

kewajibannya masing-masing serta sanksi yang dikenakan apabila kewajiban

tersebut tidak dilaksanakan. Begitu pula dengan peraturan pajak. Dalam hal ini

kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sangat

dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap aturan pajak.

30

Undang-undang dan peraturan pajak merupakan salah satu faktor

lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena berada diluar

kendali wajib pajak. Undang-undang dan peraturan pajak mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel dan pajak restoran dari segi

sosialisasi undang-undang dan peraturan pajak, tingkat kemudahan untuk

memahami peraturan pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam

undang-undang perpajakan. Sosialisasi undang-undang dan peraturan pajak

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajibannya

dalam perpajakan, dalam hal ini pajak hotel dan restoran. Sosialisasi ini dapat

dilakukan melalui brosur maupun sosialisasi secara lisan. Sosialisasi yang

dilakukan secara kontinyu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan

kewajibannya membayar pajak hotel dan pajak restoran.

Menurut Marquardt, dalam Hardika (2006), tingkat kemudahan memahami

peraturan pajak dimaksudkan sebagai kemungkinan kesalahan yang diperbuat

dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang dan

peraturan pajak yang rumit akan menyulitkan wajib pajak untuk memahami dan

melaksanakan kewajibannya yang berarti kepatuhan wajib pajak akan berkurang.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memahami dan

melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila pemahaman

dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran

wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

perpajakannya (Muliari dan Ery, 2011).

31

Keadilan dalam undang-undang perpajakan mencerminkan pengenaan

pajak secara umum dan merata. Teori dasar mengenai keadilan antara lain

exchange theory dan equity theory. Menurut Arrington and Reckers, dalam

Hardika (2006), exchange theory menggambarkan hubungan antara pengorbanan

dan manfaat yang diterima secara adil oleh wajib pajak. Equity theory

menekankan keadilan dalam kaitannya dengan motivasi wajib pajak untuk

berperilaku patuh. Dalam penelitian ini keadilan dilihat dari dua dimensi yaitu

dimensi pertama berkaitan dengan manfaat yang diterima dibandingkan dengan

kewajiban yang dilaksanakan (benefit principle) dan dimensi kedua berkaitan

dengan keadilan pajak dibandingkan dengan wajib pajak lain (ability principle).

Semakin baik (adil) persepsi wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan

pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi.

2.2.5 Hubungan Penerapan Kebijakan Pajak Dengan KepatuhanMembayar Pajak

Menurut Supadmi (2009) kajian teori sistem pemungutan pajak berdasarkan

self assessment menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan pajak atau tax policy

menurut Hardika (2006), merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak

dituju dalam sistem perpajakan. Kebijakan pajak juga merupakan faktor

lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pajak

dikaitkan dengan sanksi pajak dan penyelesaian masalah tunggakan pajak. Dalam

undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi

dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diberikan berupa pengenaan denda.

32

Grasmick dan Scott dalam Hardika (2006), mengatakan bahwa penerapan sanksi

yang berat dan tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk mencegah

ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk

memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley et.al, 1991). Sanksi

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Untuk memperpanjang ijin usaha hotel maupun restoran, wajib pajak harus

mendapat rekomendasi lunas pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Badung. Untuk itu tunggakan tersebut harus segera dilunasi. Kebijakan yang

diambil oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung adalah

memberikan peringatan dan pemanggilan terhadap wajib pajak yang memiliki

tunggakan dan memberikan kebijakan untuk mencicil pelunasannya.

2.2.6 Hubungan Kemudahan Administrasi Pajak Dengan KepatuhanMembayar Pajak

Salah satu elemen penting dalam suksesnya operasi sistem pajak terutama

sistem pajak yang berbasis self assessment adalah pengetahuan wajib pajak ( Palil

et al., 2011) dan salah satunya pengetahuan administrasi pajak. Administrasi

merupakan kegiatan penyiapan data maupun informasi yang berguna baik bagi

fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

ketentuan undang-undang. Menurut Devano dan Rahayu (2006), pada dasarnya

sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak

33

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan

secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu

ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Menurut Rahayu dan Ita (2009), reformasi administrasi perpajakan

diwujudkan dengan merubah struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak, adanya

perbaikan pelayanan, adanya e-system, serta adanya account representative dan

complaint center. Administrasi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dikaitkan dengan kemudahan dalam pembayaran pajak, kemudahan dalam

mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak (transparansi) serta keakuratan

dalam pemeriksaan pajak. Apabila wajib pajak semakin dimudahkan dalam

prosedur pembayaran pajak maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat.

Semakin mudah wajib pajak dalam mengetahui jumlah tunggakan dan data

pembayarannya maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melakukan

kewajibannya membayar tunggakan pajak.

Dalam rangka penetapan pajak hotel, restoran dan hiburan, petugas

penghitungan pajak Dinas Pendapatan Kabupaten Badung akan melakukan

pemeriksaan terhadap laporan penjualan wajib pajak. Tujuan pemeriksaan tersebut

adalah untuk mengetahui besarnya pajak yang sebenarnya menjadi pajak terutang.

Petugas harus memperoleh bukti-bukti yang akurat baik dari wajib pajak maupun

dari pihak ketiga yang berhubungan dengan wajib pajak agar ketetapan pajak

tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang sebenarnya menjadi pajak terutang.

Dengan demikian keakuratan dalam pemeriksaan pajak sangat mempengaruhi

34

besarnya ketetapan pajak yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketetapan tersebut.

2.2.7 Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Pajak (Tax Law) DenganKemudahan Administrasi Pajak

Menurut Djoned Gunadi M (2005), pengertian administrasi pajak adalah

bagian dari pelaksanaan hukum formal di bidang perpajakan dalam rangka

menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, karena administrasi

pajak melalui pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarananya timbul bukan

karena hasil imaginasi ataupun rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi

disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk melaksanakan misi

menjadikan ketentuan material perpajakan suatu kenyataan yang baik dan benar.

Menurut Yadnyana dan Sudiksa, (2011) rendahnya kesadaran masyarakat

akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan

masyarakat akan aturan perpajakan. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak

(Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih

bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka

memahami konsep dasar perpajakan.

Dari uraian tersebut dimuka maka dapat disimpulkan bahwa pengertian

administrasi pajak adalah segala urusan administrasi perpajakan sebagai salah satu

instrument pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi

pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka

35

pelaksanaankewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan

di maksud.

2.2.8 Hubungan Antara Penerapan Kebijakan Pajak (Tax Policy) DenganKemudahan Administrasi Pajak

Fenomena keterkaitan antara Tax Policy dan Tax Administration ini telah

lama menjadi perhatian para ahli ekonomi khususnya di bidang perpajakan. Salah

satunya adalah Casanegra de Jantscher (1990), dalam penelitiannya ia

menyimpulkan:“In the real sense, tax administration is tax policy”. Pada

kesempatan lain, hal senada juga diungkapkan oleh seorang Professor ekonomi,

Richard M. Bird (1991) yang mengatakan: “in developing countries, policy

change without administrative change is nothing and that is critical to ensure that

changes in tax policy are compatible with administrative capacity”. Upaya-upaya

pemerintah melalui berbagai kebijakannya untuk menggenjot penerimaan negara

dari sektor perpajakan tentunya harus ditimbang secara proporsional agar setiap

kebijakan pajak tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian nasional (Fajar,

2005).

Upaya menarik investor asing untuk menanamkan investasinya sampai saat

ini masih merupakan salah satu dari agenda pemerintah khususnya investasi asing

yang bersifat langsung (Rahayu, 2005). Salah satunya upayanya adalah

memperbaiki kebijakan administrasi poerpajakan suatu daerah. Administrasi dan

kebijakan perpajakan tak ubahnya sebagaimana dua sisi mata uang yang tak

terpisahkan. Sukses tidaknya kedua hal tersebut sangat bergantung satu sama

lainnya. Perubahan di level kebijakan yang bersifat strategis harus sejalan dan

36

“diselaraskan” dengan perubahan, kapasitas dan kebutuhan administrasi

perpajakan.

Milka Casanegra de Jantscher dan Richard M. Bird (1992) dalam

penelitiannya yang menyimpulkan: “Successful tax administration reforms thus

have these three main ingredients in common-simplification, strategy, and

committment”. Kesederhanaan (simplicity) yang dimaksud oleh Bird adalah

bahwa sistem administrasi perpajakan dapat secara efektif diaplikasikan pada

negara-negara berkembang dengan tingkat kepatuhan yang rendah sekalipun.

Jurus atau strategi (strategy) disini dimaknai sebagai adanya suatu formulasi

rencana yang berkaitan dengan penentuan prioritas dan alokasi sumber daya yang

optimal. Komitmen (committment), diartikan sebagai dukungan penuh dan

konsisten dari semua lini dari mulai dari level pembuat kebijakan, manajemen,

hingga ke level teknis operasional di lapangan.

Gap yang muncul antara kebijakan (policy at strategic level) yang

direncanakan dan didesain dan praktek administrasinya (administration in

practice) seringkali memunculkan hipotesa bahwa sebaik apapun inisiasi program

kegiatan atau kebijakan yang dibuat, apabila tidak tersosialisasikan dan

terkomunikasikan dengan baik dan efektif, hasilnya seringkali tidak sesuai dengan

harapan dari tujuan disusunnya kebijakan dimaksud.

Disinilah, fungsi komunikasi publik (kehumasan) yang merupakan bagian

dari fungsi manajemen perubahan (change management) menjadi sangat penting

untuk dapat menjembatani gap antara otoritas perpajakan dan pemangku

kepentingan tersebut.Tidak hanya pada tataran penyebarluasan informasi searah,

37

tetapi lebih kepada membangun komunikasi yang lebih interaktif antara para

pembuat kebijakan (policy makers) dengan para pemangku kebijakan

(stakeholders), masyarakat Wajib Pajak pada khususnya.

2.3 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Untuk mendukung penelitian ini beberapa hasil penelitian dijadikan referensi.

Karpiana (2004), dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Badung”. Berdasarkan hasil analisis dengan analisis faktor ternyata

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban

membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung adalah faktor peraturan

perundang-undangan dan sanksi hukum, faktor penghargaan (reward) kepada

wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, faktor pelayanan

petugas pajak, faktor informasi dan kemudahan birokrasi serta faktor

pertanggungjawaban.

Prianthara (2004), dengan judul “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel dan Restoran (Studi

Empiris pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung)”. Penelitian ini dilakukan

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu sikap wajib pajak terhadap

prioritas pembangunan; sikap wajib pajak tentang sanksi denda PHR; sikap wajib

pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap penghindaran

38

PHR terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis dengan

analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil yang signifikan baik secara

parsial maupun simultan. Secara parsial pengaruh semua variabel bebas memiliki

arah positif. Variabel sikap wajib pajak terhadap prioritas pembangunan memiliki

pengaruh yang paling tinggi terhadap variabel terikat.

Hardika (2006), berjudul “Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak

terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Hotel Berbintang di Provinsi

Bali”. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Variabel bebas yang digunakan adalah undang-undang dan peraturan pajak,

kebijakan pajak, administrasi pajak, sikap wajib pajak dan moral wajib pajak.

Melalui analisis dengan pemodelan Structural Equation Modelling (SEM),

disimpulkan bahwa undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun melalui

sikap wajib pajak, kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan secara langsung

terhadap kepatuhan wajib pajak namun berpengaruh secara tidak langsung melalui

sikap wajib pajak, administrasi pajak berpengaruh signifikan secara langsung

terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak melalui sikap wajib pajak, moral wajib pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada

variabel yang digunakan, dimana pada penelitian ini variabel terikatnya adalah

kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran, variabel bebas yang digunakan,

39

yaitu peraturan pajak, kebijakan pajak dan variabel interveningnya adalah

administrasi pajak. Penelitian ini menggunakan analisis persamaan struktural

dengan alternative Partial Least Square dengan objek penelitian pajak hotel dan

pajak restoran di Kabupaten Badung.