bab ii gambaran umum pelayanan bappeda dan litbang ... · rpjpd, rpjmd, rkpd, musrenbang kecamatan...
TRANSCRIPT
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
BAB IIGAMBARAN UMUM PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN BANYUASIN
2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas dan Fungsi
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin secara
umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penelitian Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
Tugas Pokok :
Melaksanakan urusan pemerintah kabupaten Banyuasin dibidang
Perencanaan dan Penelitian Pengembangan sesuai Kewenangan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi :
Adapun Fungsi Unsur –unsur Organisasi yang ada pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Banyuasin yaitu :
a. Dalam melaksanakan Fungsinya, Kepala Badan mempunyai
kewenangan sebagai berikut:
1. Pengoordinasian, Fasilitasi, Verifikasi, Pengendalian, Monitoring,
Evaluasi, Pelaporan, Penyajian Data dan Informasi atas Kegiatan
Kesekretariatan ;
2. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan
analisis ekonomi makro daerah, kewilayahan dan konektivitas,
data, statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
3. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas kegiatan
perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah,
dan tahunan daerah;
4. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas
pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD
dan RKPD;
5. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas
pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD, KUA dan
PPAS;
6. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat
Daerah;
7. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/
Lembaga Dan Provinsi Di Kabupaten;
8. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
bersama perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretaris
Daerah;
9. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas
pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
10. pengkoordinasian, fasilitasi, verifikasi, pengendalian, monitoring,
evaluasi, pelaporan, penyajian data dan informasi atas
Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Penyajian Dokumen
Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris, Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum,
perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak
termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang.
Sekretaris mempunyai Fungsi :
1. penyusunan program kerja Sekretariat Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan
penyusunan Produk Hukum Daerah;
4. pengkoordinir kegiatan penyusunann anggaran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan;
5. penyiapan data, informasi,hubungan masyarakat serta
pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan
urusan umum;
6. pelaksanaan kebijakan dan program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
7. perencanaan kebijakan dan program Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
8. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan
penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
(Musrenbang Kabupten);
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program
perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan
pengembangan;
10. penyelenggaraan administrasi keuangan;
11. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
12. penyelenggaraan kepustakaan internal;
13. penyelenggaraan pengendalian internal;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
14. pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang
terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan
Funsinya Sebagai :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rencana kegiatan sub agian umum dan kepegawaian;
4. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
ketatalaksanaan;
5. melaksanakan / mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan
rumah tangga yang meliputi perelengkapan urusan umum dan
rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam
kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faxcimile,
telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;
6. melaksanakan dan mengelola adminiostrasi barang;
7. menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses
pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat,
pemberhentian dan pensiun pegawai;
8. mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar
Nominatif Pegawai;
9. menyiapkan ahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
10. Melaksanakan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
d. Kepala Sub Bagian Perencanaan Propgram dan Pelaporan,
Mempunyai Funsi :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program
dan Pelaporan;
4. mendata urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian
dan pengembangan;
5. menyiapkan kebijakan program urusan perencanaan
pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
6. memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada subbid-
subbid unit dinas perencanaan pembangunan daerah, penelitian
dan pengembangan;
7. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
8. menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) /
Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
10. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) / Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
11. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntailitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKjIP);
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
12. Melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
(Musrenbang Kabupaten) dan mengikuti pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan;
13. Menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah
dilaksanakan pada dinas perencanaan pembangunan daerah,
penelitian dan pengembanga;
14. Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak
lanjut hasil pengawasan;
15. Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan
laporan hasil pemeriksaan, laporan pematauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan ke SIM HP;
16. Menyiapkan ahan laporan dan mempertanggungjawakan
pelaksanaan kegiatan;
17. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai Funsi :
1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. menyampaikan ahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Kerangka
Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;
3. memantau pelaksanaan anggaran rutin;
4. melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan
anggaran;
5. menyusun / mencatat realisasi anggaran rutin, rencana,
pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;
6. menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah
Membayar(SPM) dan Informasi keuangan yang berisi bukti
jurnal, buku besa, buku pembantu dan melaksanakan
pemeriksaan atas kelengkapanya;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
7. memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan
disampaikan ke atasan;
8. melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan
pertanggungjawaban pengelolaan barang;
9. melaksanakan pengusulan penghapusan barang;
10. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
f. Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan
Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan
Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas
menganalisis data pembangunan, menyusun program pembangunan,
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan, menyusun
laporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Analisis Data
Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai Funsi :
1. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro
daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui
pendekatan holistik, tematik, integratif, spasial;
2. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan
model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran
pembangunan ekonomi makro daerah;
3. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah serta pengkoordinasian pagu indikatif
pembangunan daerah;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
4. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;
5. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan
model kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan
pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif, dan
spasial yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;
6. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
7. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat
umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan
impact program pembangunan daerah, serta pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. pengumpulan dan analisis data statistik serta informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
9. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan
RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
10. pelaksanaan koordinasi kegiatan Monitoring Penyusunan APBD;
11. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan terkait
Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
Perangkat Daerah;
12. pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan
penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
(kecamatan dan Forum Gabungan);
13. pelaksanaan koordinasi kegiatan Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan APBD (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Bupati kepada DPRD) Berdasarkan Laporan masing-masing
Bidang;
14. pelaksanaan koordinasi kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi terkait penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra
dan Renja Perangkat Daerah;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
15. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengelolaan data dan
Informasi terkait penyusunan APBD;
16. pelaksanaan koordinasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja
(LKjIP) Pemerintah Kabupaten;
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;
g. Kepala Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Daerah,
menyelenggarakan Funsi sebagai berikut :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. melaksanakan kegiatan analisis kerangka ekonomi makro
daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui
pendekatan holistik, tematik, integratif, spasial;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan model ekonomi serta
kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan
ekonomi makro daerah;
5. melaksanakan kegiatan pengintegrasian dan harmonisasi
program-program pembangunan Nasional dan Provinsi Bidang
Ekonomi di daerah;
6. melaksanakan kegiatan penyusunan pagu indikatif
pembangunan daerah;
7. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
h. Kepala Sub Bidang Analisis Kewilayahan dan Konektivitas,
melaksanakan funsi sebagai berikut :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. melaksanakan kegiatan analisis kebijakan kewilayahan dan
konektivitas;
4. melaksanakan kegiatan pengembangan model kewilayahan dan
kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik,
tematik, integratif, dan spasial yang berbasis pada pengembangan
kewilayahan;
5. melaksanakan analisis RTRW daerah;
6. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
i. Kepala Sub Bidang Data, Statistik, Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan, melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. melaksanakan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat
umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan
impact program pembangunan daerah, serta pengendalian
pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
4. mengumpulkan dan menganalisis data statistik serta informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. melaksanakan kegiatan Evaluasi Dokumen RPJPD, RPJMD,
RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
6. melaksanakan kegiatan Monitoring Proses Penyusunan APBD;
7. menyusun laporan terkait hasil pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD;
9. melaksanakan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD (Musrenbang
Kabupaten) dan mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
10. melaksanakan kegiatan pengelolaan data dan Informasi
terkait Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan Penyusunan
APBD;
11. mengoordinasikan dan Memfasilitasi kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Kabupaten;
12. menyiapkan bahan laporan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
j. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
melaksanakan tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau
pelaksanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat.
Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
2. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti musrenbang
RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra
dan Renja Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat;
5. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan
Masyarakat;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
7. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan perangkat daerah di Bidang Pembangunan Manusia
dan Masyarakat;
9. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/
Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang Pembangunan
Manusia dan Masyarakat;
10. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang
Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
k. Kepala Sub Bidang Urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Kesehatan,
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan,
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Kesehatan, Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Kesehatan, Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
l. Kepala Sub Bidang Urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan,
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perpustakaan, Kearsipan;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Perpustakaan, Kearsipan;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Perpustakaan, Kearsipan;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Perpustakaan, Kearsipan;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Perpustakaan, Kearsipan;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda, Olahraga,
Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Perpustakaan, Kearsipan;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Tenaga
Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga, Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,
Tenaga Kerja,Perpustakaan dan Kearsipan;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
m. Kepala Sub Bidang Urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian
dan Diklat, menyelenggarakan funsi sebagai berikut :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian
dan Diklat;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan,
Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um,
Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um,
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,
Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan,
Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian
dan Diklat;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial, Kebudayaan,
Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Sosial,
Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian dan Diklat;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian
dan Diklat;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Sosial, Kebudayaan, Trantib-Um, Linmas, Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengawasan, Kepegawaian
dan Diklat;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
n. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam melaksanakan
tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau pelaksanaan
Pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pembangunan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam;
2. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
3. pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti musrenbang
RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra
dan Renja Daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
5. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang Ekonomi
dan Sumber Daya Alam;
7. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan perangkat daerah di Bidang Ekonomi dan Sumber Daya
Alam;
9. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/
Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam;
10. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
o. Kepala Sub Bidang Urusan Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista, melaksanakan fungsi
sebagai berikut :
1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Pariwista;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Perdagangan,
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Pariwista;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu
dan Pariwista;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan Terpadu
Satu Pintu dan Pariwista;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal,
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan Pariwista;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
p. Kepala Sub Bidang Urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral,
melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Energi Sumber Daya Mineral;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Keuangan,
Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan,
Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi
Sumber Daya Mineral;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Energi Sumber Daya Mineral;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Perencanaan,
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Energi Sumber Daya Mineral;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Keuangan, Perencanaan,
Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Keuangan, Perencanaan, Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral;
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
q. Kepala Sub Bidang Urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan
Kelautan, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan
Kelautan;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pertanian,
Pangan, Perikanan dan Kelautan;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian,
Pangan, Perikanan dan Kelautan;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Pangan, Perikanan
dan Kelautan;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Pertanian, Pangan, Perikanan
dan Kelautan;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Pertanian, Pangan, Perikanan dan
Kelautan;
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
r. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
melaksanakan tugas menyusun rencana, memonitor dan memantau
pelaksanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD,
RKPD perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
2. verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah di Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan dan mengikuti musrenbang
RPJPD, RPJMD, RKPD, Musrenbang Kecamatan di Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
4. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra
dan Renja Daerah di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;
5. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan
kepada perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD di Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
7. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
8. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan perangkat daerah di Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
9. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/
Lembaga dan Provinsi di Kabupaten pada Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah;
10. pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan di Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
s. Kepala Sub Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,
melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
t. Kepala Sub Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Kecamatan, melaksanakan fungsi sebagai
berikut :
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Kecamatan;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan
Kecamatan;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan
Kecamatan;
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan
Kecamatan;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Kecamatan;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Transmigrasi dan Kecamatan;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
u. Kepala Sub Bidang Urusan Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi, melaksanakan funsi sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat
Daerah meliputi urusan Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi;
4. menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
5. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD
dan mengikuti Musrenbang Kecamatan urusan Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi;
6. merencanakan pelaksanan sinergitas dan harmonisasi RTRW
Daerah dengan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi;
7. menyusun konsep Pembinaan Teknis Perencanaan urusan
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi;
9. merencanakan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
10. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
daerah urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
11. merencanakan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan
Pusat dan Provinsi untuk urusan Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi;
12. melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan
pembangunan urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
13. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
v. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan melaksanakan tugas
kepala badan dalam merencanakan dan mengkoordinasikan
penyusunan program kegiatan di bidang Penelitian, Pengembangan,
Inovasi dan Teknologi.
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan, menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
1. pengoordinasian kebijakan teknis, program dan kegiatan
penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian,
pengembangan, inovasi dan teknologi;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
3. pengoordinasian pendayagunaan hasil kegiatan penelitian,
pengembangan, inovasi dan teknologi dalam rangka perumusan
kebijakan pembangunan daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
5. pengoordinasian penyusunan rekomendasi regulasi dan
kebijakan yang disampaikan kepada bupati dan SKPD di
lingkungan kabupaten melalui kepala badan;
6. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan penelitian, pengembangan, inovasi
dan teknologi di daerah;
7. pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan
penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi dengan
institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan
lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah maupun
lembaga penelitian dan pengembangan swasta;
8. membagi tugas atau kegiatan, memeriksa dan menilai prestasi
kerja bawahan;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
w. Kepala Sub Sosial dan Pemerintahan, melaksanakan fungsi
sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian dan
pengembangan untuk pengkajian kebijakan di bidang sosial dan
pemerintahan meliputi aspek - aspek : sosial, kelembagaan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata,
kependudukan, kesehatan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil, otonomi daerah, pemerintahan umum, ketatalaksanaan,
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi,
ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat,
penataan kelembagaan desa, dan badan usaha milik desa,
pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi,
dan tenaga kerja;
4. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
5. mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
6. menyiapkan konsep penyusunan rekomendasi regulasi dan
kebijakan yang disampaikan kepada bupati dan SKPD di
lingkungan kabupaten melalui kepala badan;
7. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan perguruan
tinggi/lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka
pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
8. Melaksanakan seminar hasil penelitian dan pengembangan;
9. Merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka
memberi rekomendasi kepada Kepala Badan;
10. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
x. Kepala Sub Bidang Pengkajian Ekonomi dan Pembangunan,
melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan penelitian,
pengembangan dan inovasi untuk pengkajian kebijakan di bidang
pengkajian ekonomi dan pembangunan meliputi aspek-aspek
penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah
perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah,
pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber
daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan,
pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan
permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi
dan informatika;
4. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
6. Menyiapkan konsep penyusunan rekomendasi regulasi dan
kebijakan yang disampaikan kepada bupati dan SKPD di
lingkungan kabupaten melalui kepala badan;
7. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan
tinggi/lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka
pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud pada huruf 1;
8. Melaksanakan seminar hasil penelitian, pengembangan dan
inovasi;
9. merumuskan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka
memberi rekomendasi kepada Kepala Badan;
10. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
y. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dan Teknologi,
mumpunyai fungsi sebagai berikut ;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program
kerja;
2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai
dengan lingkup kerjanya;
3. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisa data penelitian dan
pengembangan meliputi aspek–aspek : teknologi dan inovasi,
difusi inovasi, penerapan teknologi dan diseminasi hasil–hasil
penelitian dan pengembangan;
4. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,
perekayasaan dan inovasi meliputi aspek - aspek sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
6. Mengoordinasikan kegiatan dengan lembaga/badan, perguruan
tinggi/lembaga swadaya masyarakat yang terkait dalam rangka
pelaksanaan inovasi dan teknologi;
7. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan khususnya bidang perekayasaan, inovasi dan
teknologi;
8. Memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak kekayaan
intelektual;
9. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan kegiatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.
2.1.2. Struktur Organisasi
Di Halaman Lain......!!!!
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang yang secara
garis besar dapat dikelompokkan menjadi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan
pembangunan daerah;
2. Pembinaan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Untuk pelaksanaan tugas tersebut telah dilengkapi dengan tata laksana
berupa tahapan dan mekanisme baku. Tata laksana yang disusun dan
diterapkan terdiri dari 2 aspek, yaitu internal dan eksternal. Tata laksana internal
berupa tahapan dan mekanisme
yang diberlakukan dalam pelaksanaan tugas di lingkup instansi Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banyuasin. Sedangkan tata laksana eksternal kaitannya
dengan pihak lain diluar Bappeda dan Litbang, baik itu antar OPD, masyarakat
luas dan pihak-pihak lain yang menjadi stakeholder dan shareholder aspek
perencanaan daerah.
1) Tata Laksana Internal
Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan internal dengan tahapan dan
mekanisme baku, Bappeda dan Litbang Banyuasin telah menyusun dan
menerapkan SOP yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun
tata laksana berupa tahapan dan mekanisme baku yang juga disebut SOP
urusan-urusan internal yang telah disusun oleh Bappeda dan Litbang.
2) Tata Laksana Eksternal
Untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan ekternal dengan
berbagaipihak, sesuai dengan tahapan dan mekanisme baku, Bappeda dan
Litbang Kabupaten Banyuasin telah menyusun dan menerapkan SOP ekternal.
Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang terkait dengan penyediaan
dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS telah
mengacu pada peraturan perundangan, juklak dan juknis yang ada.
2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
Sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banyuasin dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan
Litbang sebagai institusi perencanaan pembangunan daerah per Desember 2016
sebanyak 40 orang, sesuai bidang tugasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Data Perkembangan Jumlah Pegawai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
No Jumlah PegawaiJumlah Seluruh Pegawai
Laki – laki Perempuan Jumlah1. Jumlah PNS 24 16 402 Jumlah THL 30 30 60
Jumlah 100
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Desember 2016
No Data Pegawai Jumlah1. Golongan IV 112. Golongan III 273. Golongan II 14. Golongan I 1
Jumlah 40
Adapun sumber daya aparatur Bappeda dan Litbang yang berjumlah 40
orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti
pada tabel berikut ini:
Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Formal Tahun 2016
N
O
JENIS
PENDIDIKAN
FORMAL
LAKI-LAKI
(L)
PEREMPUAN
(P)
JUMLAH
(L+P)
1 SD 1 0 12 SMA 0 0 03 D3 1 0 14 S1 7 7 145 S2 15 9 24
JUMLAH 24 16 40
2.2.1. Sarana dan Prasarana
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Jumlah ruang di lingkungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin
terdiri dari 13 ruang meliputi 7 ruang kerja, 1 ruang rapat, 1 gudang, 1 dapur, 1
mushola, 2 toilet umum. Luasan gedung Bappeda dan Litbang seluruhnya seluas
989 m2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung
kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan
Litbang.
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Bappeda dan Litbang menurut data
Inventaris ada pada Tabel Berikut ini :
Sarana dan Prasarana Kerja Tahun 2014-2018
NO NAMA BARANGKondisi
Akhir2013
Proyeksi Sarana dan Prasaran
2014 2015 2016 2017 2018
I SEKRETARIAT
1 Kendaraan Roda 4 2 2 2 3 3 3
2 Kendaraan Roda 2 4 4 4 5 5 5
3 Komputer (Set) 6 7 7 8 8 8
4 Meja Esselon 5 8 8 8 8 8
5 Meja Staf 10 10 10 10 10 10
6 Meja Rapat (Set) 2 2 2 2 2 2
7 Kursi Rapat 46 97 97 97 110 110
NO NAMA BARANGKondisi
Akhir2013
Proyeksi Sarana dan Prasaran
2014 2015 2016 2017 2018
8 Kursi Esselon 5 5 5 5 5 5
9 Kursi Staf 15 15 15 16 16 16
10 Kursi Tamu 4 3 3 3 3 3
11 Laptop 9 9 9 9 9 9
12 Note Book 7 7 7 7 7 7
13 Printer 8 10 10 10 10 10
14 Mesin Ketik 2 1 1 1 1 1
15 Filling cabinet 4 4 4 5 5 5
16 Lemari Kayu 2 2 2 3 3 3
17 Lemari Besi 5 7 7 7 7 7
18 Lemari Hias 5 5 5 5 5 5
19 Rak Kayu 3 3 3 4 4 4
20 AC Ruangan 5 6 6 6 6 6
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
21 TV 5 6 6 6 6 6
22 Lemari Es 3 3 3 3 3 3
23 Wireles 3 5 5 6 6 6
24 Brankas 3 3 3 3 3 3
25 Telepon/Fax 2 2 2 3 3 3
26 Dispenser 2 3 3 3 3 3
27 Proyektor 3 4 4 4 4 4
28 Layar 3 3 3 4 4 4
29 Mikropon Rapat 23 23 23 27 28 29
30 Toa 1 1 1 1 1 1
31 Sound System (set) 0 1 1 1 1 1
32 Penghancur Kertas 1 2 2 2 2 2
33 CCTV (Set) 0 1 1 1 1 1
34 Mesin Absensi 1 1 1 1 1 1
35 Mesin Penghitung
Uang
0 1 1 1 1 1
NO NAMA BARANGKondisi
Akhir2013
Proyeksi Sarana dan Prasaran
2014 2015 2016 2017 2018
II BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
1 Kendaraan Roda 4 1 1 1 1 1 1
2 Kendaraan Roda 2 1 1 1 1 1 1
3 Komputer (Set) 7 4 6 7 7 7
4 Meja Esselon 3 3 3 3 3 3
5 Meja Staf 9 9 9 10 10 11
6 Kursi Esselon 3 3 3 3 3 3
7 Meja Rapat (Set) 1 1 1 1 1 1
8 Kursi Staf 16 16 16 17 17 18
9 Kursi Tamu (Set) 1 1 1 1 1 1
10 Laptop 2 2 3 4 4 4
11 Note Book 1 1 1 1 1 1
12 Printer 2 3 4 5 6 7
13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1
14 Filling cabinet 6 5 6 7 7 7
15 Lemari Kayu 2 2 2 3 3 3
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
16 Lemari Besi 3 3 3 4 4 4
17 Lemari Hias 1 1 1 1 1 1
18 Rak Kayu 2 2 3 4 4 4
19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 4
20 TV 2 2 2 3 3 3
21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1
22 Wireles - 3 3 4 4 4
23 Dispenser 1 - 1 1 1 2
24 Penghancur Kertas - - 1 1 1 1
III BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
1 Kendaraan Roda 4 1 1 1 1 1 1
2 Kendaraan Roda 2 2 2 2 2 2 2
3 Komputer (Set) 4 5 5 5 6 6
4 Meja Esselon 3 3 3 3 3 3
NO NAMA BARANGKondisi
Akhir2013
Proyeksi Sarana dan Prasaran
2014 2015 2016 2017 2018
5 Meja Staf 7 8 8 8 9 9
6 Kursi Esselon 3 3 3 3 3 3
7 Meja Rapat (Set) - - - - 1 1
8 Kursi Staf 10 11 12 15 15 17
9 Kursi Tamu (Set) 1 1 1 1 1 1
10 Laptop 3 3 3 4 4 5
11 Note Book 1 1 1 1 1 1
12 Printer 5 5 6 6 7 8
13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1
14 Filling cabinet 3 3 4 4 4 5
15 Lemari Kayu 1 1 1 1 2 2
16 Lemari Besi 3 3 3 3 3 3
17 Lemari Hias 2 2 2 2 2 2
18 Rak Kayu 1 1 1 1 1 1
19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 5
20 TV 1 1 1 2 2 2
21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1
22 Wireles - - 1 1 1 2
23 Dispenser - - - 1 1 1
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
24 Penghancur Kertas - - - 1 1 1
IV BIDANG ANALISIS DATA PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PROGRAM,
PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN 1 Kendaraan Roda 4 1 1 1 1 1 1
2 Kendaraan Roda 2 2 2 2 2 2 2
3 Komputer (Set) 4 5 5 5 6 6
4 Meja Esselon 3 3 3 3 3 3
5 Meja Staf 9 9 9 9 10 11
6 Kursi Esselon 3 3 3 3 3 3
7 Meja Rapat (Set) - - - - 1 1
8 Kursi Staf 22 22 23 24 24 25
NO NAMA BARANGKondisi
Akhir2013
Proyeksi Sarana dan Prasaran
2014 2015 2016 2017 2018
9 Kursi Tamu (Set) 1 1 1 1 1 1
10 Laptop 5 5 5 6 6 6
11 Note Book 1 1 1 1 1 1
12 Printer 5 5 6 6 7 8
13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1
14 Filling cabinet 6 6 6 7 7 7
15 Lemari Kayu 1 1 1 1 2 2
16 Lemari Besi 4 4 4 4 5 5
17 Lemari Hias 2 2 2 2 2 2
18 Rak Kayu 1 1 1 1 1 1
19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 5
20 TV 1 1 1 2 2 2
21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1
22 Wireles - - 1 1 1 2
23 Dispenser - - - 1 1 1
24 Penghancur Kertas - - - 1 1 1
V BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
1 Kendaraan Roda 4 1 1 1 1 1 1
2 Kendaraan Roda 2 2 2 2 2 2 2
3 Komputer (Set) 5 5 5 5 6 6
4 Meja Esselon 3 3 3 3 3 3
5 Meja Staf 7 9 9 9 10 11
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
6 Kursi Esselon 3 3 3 3 3 3
7 Meja Rapat (Set) 1 1 1 1 1 1
8 Kursi Staf 22 22 23 24 24 25
9 Kursi Tamu (Set) 1 1 1 1 1 1
10 Laptop 2 2 2 3 3 3
11 Note Book 1 1 1 1 1 1
12 Printer 1 2 3 4 5 6
13 Mesin Ketik 1 1 1 1 1 1
NO NAMA BARANGKondisi
Akhir2013
Proyeksi Sarana dan Prasaran
2014 2015 2016 2017 2018
14 Filling cabinet 2 2 3 3 3 3
15 Lemari Kayu 1 1 1 1 2 2
16 Lemari Besi 2 2 3 3 3 4
17 Lemari Hias 1 1 1 2 2 2
18 Rak Kayu 1 1 1 1 1 1
19 AC Ruangan 3 3 4 4 4 5
20 TV 1 1 1 2 2 2
21 Lemari Es 1 1 1 1 1 1
22 Wireles 1 1 2 2 2 2
23 Dispenser - - - 1 1 1
24 Penghancur Kertas - 5 5 5 5 5
VI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.3. Kinerja Pelayanan
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang
sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 198 Tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bappeda dan Litbang
merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintah daerah, secara garis
besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan
Penelitian Pengembangan Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara
kualitatif maupun kuantitatif.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan
dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan
partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-undang Republik
indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut. Sistem perencanaan pembangunan
mencangkup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
1) politik;
2) teknokratik;
3) partisipatif;
4) atas-bawah (top-down); dan
5) bawah-atas (bottom-up).
Berdasarkan pendekatan politik, telah dilakukan Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung dan damai. Pendekatan ini memandang bahwa
pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat
pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana
pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD.
Bappeda dan Litbang selaku institusi perencana menyiapkan dokumen
RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam
strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Melalui pendekatan teknokratik, Bappeda
dan Litbang melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau
arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan lain-lain.
Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah-atas
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat
kabupaten maupun kecamatan, dan desa yang lebih dikenal dengan
Musrenbang Daerah.
Pendekatan Top Down-Bottom Up dilakukan menurut jenjang
pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up) merupakan
pendekatan perencanaan yang mengikuti kebutuhan nyata, sementara dari atas
ke bawah (top down) menerapkan penjabaran rencana induk ke dalam rencana
rinci. Rencana rinci yang berada “di bawah“ adalah penjabaran rencana induk
yang berada “diatas“. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis
di berbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian,
perencanaan dari “atas ke bawah“ memberikan gambaran tentang perkiraan dan
kemungkinan yang ada dan diinformasikan secara berjenjang sehingga proses
perencanaan “dari bawah ke atas“ diharapkan sejalan dengan “dari atas ke
bawah“, begitu pula sebaliknya, perencanaan “dari atas ke bawah“ juga harus
memperhatikan perencanaan “dari bawah ke atas“ yang merupakan identifikasi
kebutuhan riil masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah
disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan
pembangunan daerah dimaksud, disusun oleh pemerintahan daerah sesuai
dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga
dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni;
1) Penyusunan rencana
2) Penetapan rencana
3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4) evaluasi pelaksanaan rencana;
Keempat tahapan ini diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga
secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu
rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah:
Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
Langkah kedua, masing masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan
rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan
yang telah disiapkan.
Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang
pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam
rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan
rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala
Bappeda dan PM menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing satuan kerja perangkat Daerah
sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data
dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja
pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran
kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan
sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result),
manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan
pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan
evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi
dan tanggungjawabnya.
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan
perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan.
Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
Penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah:
1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku
kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM,
organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif;
3) Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;
5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat
kabupaten oleh Bappeda dan PM dan SKPD terkait.
Evaluasi capaian hasil Renstra Bappeda dan PM Kabupaten Banyuasin
periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara
lain seperti dalam Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeda dan PMKabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013
No UraianTahun
PelaksanaanKet.
Tahun 20091 Dokumen Banyuasin Dalam Angka
Tahun 20082009 50 Buku, 50 CD,
dan Upload DataBDA ke Website
2 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2008
2009 100 Buku, 800 CD,dan Upload Data
IPM dan Distribusike Website
3Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2008
200950 Buku, 500 CD,dan Upload DataPDRB ke Website
4Dokumen Perencanaan Wilayah Perbatasan
2009 1 Buah
5 Dokumen Sibermas 2009 1 Buah6 Dokumen Potensi Lebak 2009 1 Buah7 Dokumen CSR 2009 1 Buah
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
8PERDA dan PERBUP PengembanganWilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2009 5 PERDA, 1PERBUP
9 PERDA Rencana Tata Ruang WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh
2009 1 Raperda
10Dokumen Rancangan Awal RPJM Daerah Kabupaten Banyuasin 2009-2013
2009 1 Dokumen
No UraianTahun
PelaksanaanKet.
11Finalisasi Rancangan Akhir RPJM Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013
2009 1 Dokumen
12PERDA RPJMD Kab. Banyuasin Tahun 2009-2013
2009 1 PERDA
13Dokumen Rencana RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2009
200915 Kec dan 33
SKPD
14Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2009
2009 2 Dokumen
15Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008
2009 1 Set
16Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009
2009 100 Set
17
Dokumen Rancangan KUA-APBD /PPAS dan KU-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2009 dan KU-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2009
2009 125 Set
18Dokumen PERDES RPJM Desa Tahun 2009-2013
2009 150 PERDES
19Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Banyuasin Tahun 2009
2009 1 Laporan
Tahun 2010
1Dokumen Banyuasin Dalam Angka (BDA) Tahun 2009
2010125 Buku dan 200
CD
2
Dikumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2009
2010100 Buku IPM, 100Buku GR, dan 250
CD
3Dokumen PDRB Kabupaten Banyuasin Tahun 2009
2010125 Buku dan 150
CD
4Buku Potensi Investasi Daerah (Kabupaten Banyuasin) di Wilayah Indonesia
2010100 Buku, 100
Leaflet
5Dokumen EKPOD kabupaten Banyuasin
2010 40 Buku dan 25 CD
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
6
Buku Rekomendasi Sistem Pengolahan Sumber Daya Lahan Pasang Surut dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan
2010 1 Buah
7 Rancangan Peraturan Bupati 2010 2 PERBUP
8Dokumen Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
2010 10 Buku
No UraianTahun
PelaksanaanKet.
9Dokumen RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2011
201015 Kec dan 33
SKPD
10
Dokumen Laporan Akintabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2009, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2010, dan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2010
2010 3 Dokumen
11Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kab. Banyuasin Tahun 2008
2010 1 Set
12Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010
2010 75 Set
13
Dokumen Rancangan KU-APBD/PPAS dan KUP-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan KU-APBD/PPASdan KU-APBD /PPAS
2010 125 Set
14PERDES RPJM Desa Tahun 2009-2013
2010 150 PERDES
15 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2010 33 SKPD
16Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Banyuasin
2010 100 Buku
17Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuasin
2010 50 Buku
18Buku Data dan Informasi Daerah Rawan Bencana
2010 20 Buku
Tahun 20111 Dokumen IKU, RKT, dan TAPKIN
Kabupaten 2011 3 Dokumen
2 Dokumen Laporan Tahnan 2011 3 Dokumen3 Dokumen Banyuasin Dalam Angka
(BDA) Tahun 20102011 200 Buku, 200 CD,
dan 1000 BukuSaku
4 Dokumen Indeks Pembangunan Manusia dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2010
2011 150 Buku IPM, 150Buku GR, dan 300
CD
5 Dokumen PDRB Kabupaten 2011 150 Buku dan 150
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Banyuasin Tahun 2010 CD6 Dokumen Indeks Kemahalan
Konstruksi Kabupaten Banyuasin 2011 100 Buku dan 100
CD7 Dokumen Sistem Pengelolaan Sumber
Daya Lahan Pasang Surut dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan
2011 100 Buku
No UraianTahun
PelaksanaanKet.
8 Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Ruang Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2011 1 Peraturan
9 Dokumen Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
2011 100 Buku
10 Dokumen RKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2012
2011 15 Kec dan 33SKPD
11 LAKIP Kabupaten Banyuasin 2011 1 Dokumen12 LKPJ Tahun 2010 2011 1 Set13 Dokumen Rancangan
KU-APBD/PPAS dan KUP-APBD/PPAS Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan KU-APBD/PPASdan KU-APBD /PPAS
2011 125 Set
14 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2011 33 SKPD
15 Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
2011 1 Laporan
16 Dokumen Renstra AMPL 2011 50 Buku
17 Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2011 100 Buku ProfilBanyuasin dan
2000 LeafletTahun 2012
1Dokumen LAKIP, IKU, RKT, dan TAPKIN Bappeda dan PM dan PM Kab. Banyuasin
2012 3 Dokumen
2Buku Banyuasin Dalam Angka (BDA) Tahun 2011
2012225 Buku. 150 CD,
dan 1000 BukuSaku
3Buku Profil Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011
2012200 Buku dan 100
CD
4
Buku Profil Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011
2012100 Buku dan 100
CD
5Buku Profil Pembangunan Wilayah, Fisik, dan Prasarana Kab. Banyuasin Tahun 2003 s.d 2011
2012100 Buku dan 100
CD
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
6Buku Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin
2012100 Buku dan 100
CD
7Buku Potensi Desa di Kabupaten Banyuasin
2012 50 Buku
8Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuasin 2012 100 Buku
No UraianTahun
PelaksanaanKeterangan
9Laporan Pengembangan Penanaman Modal
2012 1 Dokumen
10Dokumen Masterplan Penanaman Modal
2012 1 Dokumen
11RTRW Kabupaten Banyuasin yang di PERDA kan
2012 1 PERDA
12Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKK Talang Kelapa
2012 1 Dokumen
13Buku Strategi Penanganan Sampah Perkotaan
2012 1 Dokumen
14Buku Konsep Perencanaan Pengembangan dan Penanganan Pusat-Pusat Pendidikan
2012 1 Dokumen
15Buku Penanganan PSU, MBR, dan PLP2K-BK
2012 1 Dokumen
16Buku Putih Sanitasi Kab. Banyuasin dan Buku SSK Kab. Banyuasin
2012 3 Dokumen
17Buku Perencanaan Penanganan Limbah
2012 1 Dokumen
18Draft Akhir RKPD Kab. Banyuasin Tahun 2013
2012 1 Dokumen
19Dokumen Draft Awal RKPD Tahun 2013
2012 1 Dokumen
20LAKIP Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 dan IKU Tahun 2012
2012 3 Dokumen
21Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2011 dan Pengantar LKPJ
2012 2 Dokumen
22Dokumen RKPD Tahun 2012, Rancangan KUP-APBD/P
2012 9 Dokumen
23Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
20124 Dokumen
Triwulan
24Dokumen Potensi dan Rekomendasi Lahan Pasang Surut
2012 45 Buku
25Dokumen Hasil Kajian Inovasi Teknologi
2012 30 Buku
26 Dokumen Laporan Kemiskinan 2012 1 Dokumen 27 Laporan Kemiskinan 2012 1 Dokumen
28Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2012 1 Dokumen
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
29Dokumen Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuasin
2012 1 Dokumen
30Dokumen Millenium Development Goals (MDGs)
2012 1 Dokumen
31Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi
2012 50 Buku
No UraianTahun
PelaksanaanKeterangan
Tahun 2013
1
Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
2013
150 buku,150CD,dan1000 bukusaku,dan 100 buku
PDRB
2Dokumen Penyusunan Evaluasi Jabatan Pegawai Negri Sipil (PNS)
2013 10 Buku
3Dokumen Launcing Buku Biografi Pemimpin dan Profil Daerah
2013 150 orang
4Dokumen Penyusunan sistem InformasiPerencanaan Pembangunan
2013 1 Paket
5Dokumen Profil Pendapatan dan Pembiayaan Kab.Banyuasin
2013 150 Buku
6Dokumen Penyusunan Database Informasi Pembangunan
2013 150 Buku
7Dokumen Pengolahan dan PenyusunanData Potensi Desa
2013 50 Buku
8Dokumen Penyelenggaraan Pameran Investasi
2013 1 Dokumen
9 Dokumen Bimbingan Teknis Kerjasama 2013 40 0rang PNSKabupaten
10Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin
2013 100 Buku
11Dokumen Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2013 12 Bulan
12Dokumen Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
2013 200 Buku CD
13Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan RTRW
201312 Bulan
14Dokumen Koordinasi Perencanaan Penanganan perumahan
2013 12 Bulan
15Dokumen Penyusunan Rancangan RPJMD
2013 1 Dokumen
16 Dokumen Penyusunan RKPD 2013 1 Dokumen
17Dokumen Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2013 1 Dokumen
18 Dokumen Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
2013 2 Dokumen
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Jawaban (LKPJ)
19Dokumen Penetapan RKPD,KUA,dan PPAS
2013 9 Dokumen
20Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
20134 Dokumen
Triwulan
No UraianTahun
PelaksanaanKeterangan
21Dokumen Fasilitasi Penyusunan Potensidan Rekomendasi Lahan Pasang Surut
2013 40 Buku
22Dokumen Fasilitasi Kajian Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Tata Air
201330 Buku
23Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
2013 100%
24Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
2013 1 Dokumen
25Dokumen Penyusunan Kebijakkan Perencanaan Kemiskinan
2013 1 Dokumen
26Dokumen Sosialisasi Local Economic Resorce development(LERD)
2013 1 Dokumen
27Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
2013 1 Dokumen
28Dokumen Sosialisasi Kebijakan Milenium Development Goals(MDGs)
2013 1 Dokumen
29Dokumen Koordinasi Penyusunan MasterPlan Wilayah Agroplitan
2013 200 Buku-CD
30Dokumen Program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)
2013 100 Buku
Tabel Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018
No Uraian TahunPelaksanaan
Ket.
Tahun 20141 20142 2014
Tahun 20151 20152 2015
Tahun 20161 20162 2016
Tahun 20171 20172 2017
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Tahun 20181 20182 2018
2.3.3. Jenis Pelayanan
Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten
Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah
mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan
penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kabupaten Banyuasin maupun dengan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, memberikan
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan pembangunan, memberikan pelayanan kepada
masyarakat/lembaga dalam hal perencanaan pembangunan daerah.
Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda dan Litbang adalah
pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang
meliputi:
1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah;
4. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana;
5. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan
secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar OPD;
6. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan
terkoordinasi;
7. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi
pembangunan.
2.3.4. Kelompok sasaran
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Bappeda dan Litbang,
maka yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :
1. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) dalam hal
memberikan pemikiran strategis di bidang perencanaan;
2. SKPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi
sinkronisasi dan integrasi program;
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam
perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
Tabel
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
NoJenis Pelayanan Kelompok Sasaran
1. Pemikiran strategis di bidangperencanaan
Unsur Pimpinan (Bupati, WakilBupati, Sekda)
2. Penyediaan panduan programdan kegiatan serta fasilitasisinkronisasi dan integrasiprogram
OPD
3. Penjaringan aspirasi danpartisipasi dalam perencanaanpembangunan
Pemangku kepentingan (masyarakat,LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,Organisasi Profesi, Pemerintah)
4. Penyediaan data dan informasipembangunan
Pemangku kepentingan (masyarakat,LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,Organisasi Profesi, Pemerintah)
5. Fasilitasi pemberian ijinpenelitian PKL dan KKN
Perguruan Tinggi, LembagaPenelitian, dan LSM
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Eksistensi Bappeda dan Litbang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki
peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem
perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ;
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah,
antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah;
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Mengacu pada hal tersebut di atas, pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai:
(1) pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan:
o penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang
(RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun tahunan (RKPD);
o penganggaran, yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai
bahan
o Penyusunan RAPBD bersama DPPKAD;
o pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan;
o pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan yang
mendesak dan berskala besar sesuai penugasan.
(2) Think tank
o pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan
kebijakan lainnya;
o kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
(3) Koordinator
o Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan
pembangunan;
o Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber
sumber
o pembiayaan dari provinsi dan pusat;
o Koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak dan
berskala besar, sesuai penugasan.
(4) administrator
o pengelolaan dokumen perencanaan;
o penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluai
terhadap
o pelaksanaan rencana pembangunan;
o pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
ba
BAPPEDA DAN LITBANG Bab II - 53
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2014-2018
o Perencanaan pembangunan daerah ke depan ditujukan untuk
mewujudkanlembaga perencanaan pembangunan yang mampu
melaksanakan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Terkait
dengan hal tersebut pelayanan di Bappeda dan Litbang harus dapat
menjawab peluang dan tantangan yang muncul:
o Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan
yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
o Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
o Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan
kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi
perencanaan pembangunan di daerah;
o Terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan
perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan
peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak
terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
o Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut
perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif
masyarakat.
Untuk dapat menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banyuasin diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu
menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan
perencanaan berkualitas. Pendekatan yang diambil adalah melalui perencanaan
partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik
melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan
kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi
antar pemangku kepentingan.
ba