BAB II

BAB IIPEMETAAN SEKOLAH (SCHOOL MAPPING)

A. Esensi dan Pendekatan dalam Menentukan Kebutuhan PendidikanKebutuhan pendidikan yang menjadi sasaran dalam perencanaan pendidikan suatu negara berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut terfokus dalam ragam kebutuhan baik bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Perencanaan pendidikan dalam rangka mempersiapkan atternatif-aiternatif pemecahan masalah guna memenuhi kebutuhan pendidikan secara jelas dan terperinci menjadi urgen dilakukan.

Sekiranya suatu negara menginginkan dalam dua tahun lagi semua anak yang berumur 7-12 tahun harus bersekolah atau wajib belajar, maka pendekatan perencanaan pendidikannya akan berbeda seandainya yang diutamakan adalah penyediaan tenaga kerja tingkat menengah dalam jurnlah yang banyak dan dalam waktu relatif singkat. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan menyebabkan timbulnya bermacam-macam pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Jenis pendekatan dapat disederhanakan dalam tiga kategori, yaitu:

1. Pendekatan Permintaan Masyarakat (Sosial Demand Approaches); 2. Pendekatan Ketenagakerjaan (Man Power Approaches);3. Pendekatan Efisiensi Investasi (Investment Efficiency Approaches).Ketiga pendekatan tersebut banyak digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Ada negara yang menggunakan salah satu pendekatan saja, tapi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia cenderung menggunakan ketiga-tiganya secara bersama-sama, hanya berbeda dalam penekanannya saja. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing.1. Pendekatan Permintaan Masyarakat (Sosiat Demand Approaches)

Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional dalam pengembangan pendidikan yang didasarkan pada tujuan untuk memenuhi tuntutan atau permintaan masyarakat terhadap pendidikan pada tempat dan waktu tertentu, dalam situasi perekonomian, politik dan kebudayaan yang ada pada waktu itu. Ini berarti bahwa sektor pendidikan harus menyediakan lembaga-lembaga pendidikan serta fasititas untuk menampung seluruh kelompok umur yang ingin menerima pendidikan. Jika jumlah tempat yang tersedia masih lebih kecil daripada jumlah tempat yang ada, maka dapat dikatakan bahwa permintaan masyarakat melebihi "penyediaan". Bila pendekatan ini dipergunakan, maka perencanaan pendidikan harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisis:1) Pertambahan penduduk;2) Presentase penduduk yang bersekolah;3) Arus murid dari kelas satu ke kelas yang lebih tinggi dan satu tingkat pendidikan ke tingkat yang tebih tinggi (misalnya dari SD ke SMP dan ke SMA sampai ke tingkat pendidikan tinggi);4) Pilihan atau keinginan masyarakat dan individu tentang jenis-jenis pendidikan.Selanjutnya kepada para perencana diminta untuk merencanakan penggunaan tenaga dan fasititas yang ada secara optimal dan memobilisasi dana dan daya, supaya permintaan masyarakat terhadap pendidikan menjadi terpenuhi. Pada banyak negara, penyediaan pendidikan dasar, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah didasarkan kepada pendekatan permintaan masyarakat. Pendekatan seperti ini sukar diukur secara teliti, kecuali untuk negara yang sudah melaksanakan undang-undang kewajiban belajar serta permintaan masyarakat data demografi yang baik (lengkap). Kelemahan pendekatan permintaan masyarakat ini antara lain:

1) Mengabaikan masalah nasional tentang atokasi biaya untuk sektor lain;2) Mengabaikan pola kebutuhan akan tenaga kerja dan ada kemungkinan bahwa mutu pendidikan cenderung menurun.2. Pendekatan Ketenagakerjaan (Man Power Approaches)

Pendekatan ketenagakerjaan mengarahkan kegiatan-kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja (manpower atau person power). Pada tahap permulaan pembangunan diperlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan berbagai jenis keahlian, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan dalam sektor pertanian, industri, perdagangan, dan sebagainya. Untuk itu maka dicoba untuk membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ditiutuhkan dalam pembangunan nasional. Perencanaan pendidikan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa penyediaan fasilitas dan pengarahan arus murid benar-benar didasarkarn atas perkiraan terhadap kebutuhan tenaga kerja tadi.

Metode-metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja perlu ditetapkan atau dibuat terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan dan kondisi negara. Salah satu metode bukan hanya memperkirakan kebutuhan saja tapi perlu juga meneliti jenis tenaga yang terlatih yang diberlukan oleh negara atas dasar perbandingan yang dilakukan terhadap negara-negara lain yang sudah lebih dahulu mengalami taraf pembangunan. Metode lain ialah dengan menggunakan model matematika dalam menentukan jenis tenaga terdidik yang dibutuhkan oleh negara berdasarkan trend pertumbuhan ekonominya. Kebanyakan ahli-ahli ekonomi memilih pendekatan ketenagakerjaan karena mereka berpendirian bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung kepada sumber-sumber alam dan fasilitas tetapi juga sumber tenaga kerja yang mengolah, menggunakan serta mengelolanya.Menurut pendekatan ini, perencana pendidikan diminta untuk merencanakan kegiatan atau usaha pendidikan suatu negara sedemikian rupa sehingga menjamin bahwa setiap individu (apakah seorang lulusan, seorang putus sekolah atau bahkan seorang yang belum pernah sekolah) terjun ke masyarakat dengan suatu kemampuan untuk menjadi seorang pekerja yang produktif. Masalah yang timbul dalam perencanaan tenaga kerja, terutama negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, antara lain sebagai berikut.1) Jenis dan jumlah tapangan kerja;2) Persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh pasaran tenaga Kerja;3) Perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang keahiian; 4) Kebutuhan yang riil akan tenaga kerja; 3. Pendekatan Efisiensi Investasi (Investment Efficiency Approaches)Pendekatan efisiensi investasi yaitu penentuan besaran investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil keuntungan atau efektifitas yang akan diperoleh. Dalam pendekatan ini bukan saja biaya keseluruhan pendidikan, tetapi juga biaya suatu jenjang atau jenis pendidikan tertentu, selalu dibandingkan dengan nilai hasil misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas dari orang-orang yang sudah memperoleh pendidikan itu. Pendekatan seperti ini kadang-kadang disebut juga Rate of Return Approach. Timbulnya pendekatan seperti ini dalam perencanaan pendidikan dijelaskan sebagai berikut:1) Ahli ekonomi dari tradisi neoklasik menyerang baik manpower & sosial demand approach dan mengatakan kedua pendekatan tersebut mengabaikan masalah alokasi biaya dan prinsip cost benefit. Pendekatan ini memilih atternatif yang menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya yang dikeluarkan;2) Ditekankan agar perencana ekonomi dan perencana pendidikan harus mengikuti bentuk logika yang sama apabila tiba kepada alokasi biaya nasional untuk setiap sektor, ataupun dalam mengalokasikan biaya kepada masing-masing subsektor dan seterusnya kepada tiap tingkat pendidikan. Tapi sebenarnya di dalam pendidikan sukar untuk mengukur biaya dan keuntungan (cost and benefit) apabila mengukur keuntungan untuk masa yang akan datang.B. Teori Geografis dalam Pemetaan Sekolah1. Perlu Tersedia Data Geografis

Supaya memiliki kesamaan persepsi atau kesamaan sudut pandang mengenai pemetaan sekolah (school mapping), maka berikut ditampilkan seketsa contoh pemetaan sekolah dan lingkungannya:

Keterangan:

= Jumlah Anak Usia Sekolah

= Taman Kanak-kanak

= Persebaran Penduduk

= Jumlah Sekolah Dasar yang harus disediakan

Bertitik tolak dari sketsa di atas, kiranya data yang dipertukan untuk penyusunan pemetaan sekotah yaitu: (a) data geografis, (b) data demografis, (c) data sekolah, (d) data sosial budaya masyarakat, dan (e) data harapan (visi, misi) pemerintah dan masyarakat (terhadap sekolah).a) Tentang Pemetaan dalam Studi GeografiBidang pemetaan, seperti halnya pernetaan sekclah (school map) merupakan ruang lingkup geografi pada umumnya. Dalam studi geografi regional tujuannya untuk mempelajari kekhususan suatu daerah. Mempelajari daerah atau region dapat menghasitkan uraian atau deskripsi tentang ciri khas atau kekhususan suatu daerah. Di samping itu, geografi politik (politishe geographie) merupakan studi tentang bentang alam di mana kehidupan negara bertangsung. Mengingat hal itu, negara merupakan suatu fungsi bentang alam yang harus tumbuh di dalam bentuk yang ditunjukan bentang atam tersebut. Misalnya batas suatu negara jatuh bersamaan dengan batas bentang alamnya.

Pemahaman dalam politishe geogrophie dikemukakan pula hubungan faktor fisik geografis dengan ras yang terdapat di tiap negara. Jadi, terdapat hubungan antara penduduk dengan negaranya. Yaitu adanya pengaruh alam yang menentukan sifat badaniah dan rohaniah manusia.

Bangsa yang berkutit hitam dan berwarna menyebar mendiami negara yang bersuhu panas. Berbeda dengan keadaan alam dan suhu dari bangsa yang berkutit putih yang berhawa sejuk dan dingin dan menentukan kulit putih dari bangsa yang mendiaminya. Di dalam hubungannya dengan keadaan alam yang menentukan keadaan rohaniah manusia terdapat hubungan pula dengan agama yang dianutnya.

Jadi, geografi seperti juga ilmu lainnya mempunyai kegunaan praktis yang dapat memberikan sumbangan kepada berbagai lapangan penghidupan. Di antara kegunaan praktis geografi adalah dapat dipakai merencanakan pengembangan lapangan penghidupan yang sudah ada dan yang baru. Terutama perencanaan dan pemanfaatan ruang bumi dalam hal penggunaan lahan untuk pertanian, penempatan industri, pembangunan pemukiman, pembangunan perkotaan dan merekonversi daerah. Hal demikian itu merupakan pemetaan.b) Rekonvensi Daerah

Sumber kekayaan alam hanyalah suatu faktor peluang kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan penghidupannya. Bagi daerah yang mempunyai sumber kekayaan alam terbatas, tetapi keadaan hidup masyarakatnya makmur atau dapat juga sebaliknya. Kekayaan alam yang terdapat pada permukaan bumi, air dan kandungan didalamnya merupakan sumber penghidupan. Namun, tidak akan berguna bila tidak diusahakan pemanfaatannya. Usaha pemanfaatannya itu tergantung pada penguasaan teknologi dari masyarakatnya yang mempunyai kekayaan alam itu.

Penguasaan teknologi merupakan faktor yang menentukan didalam meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat. Pertumbuhan suatu masyarakat yang makmur, diawali dengan tahapan pemanfaatan tanah untuk pertanian dan peternakan. Pada tahapan kemudian dengan mengusahakan kerajinan yang mengolah bahan-bahan dari sekitarnya. Akhirnya pada tahapan berikutnya dengan mendirikan industri baik industri untuk mengolah bahan sendiri, maupun bahan impor. Ruang bumi yang ditempati industri relatif memerlukan lahan yang sempit, tetapi kapasitas produksi cukup besar. Industri dapat juga mengundang pembuatan jalan atau perluasan jaringan jalan, baik untuk lalu lintas darat, laut dan udara. Jalan diperlukan untuk menghindarkan ketertutupan perekonomian wilayah. Jalan sebagai penghubung lalu lintas antar wilayah. Jaringan jalan berfungsi untuk ketancaran lalu lintas orang, distribusi barang dan jasa. Di Indonesia, kondisi jaringan jalan belum merata untuk menghubungkan antara pedesaan dengan daerah terpencil. Sehingga kehidupan ekonomi pun belum merata.

Merencanakan pembuatan jalan, perihal kondisi fisik lingkungan (keadaan relief, jenis batuan, jenis tanah, dan gejala fisik lainnya) harus diperhitungkan untuk kekuatan daya tahan dan daya tampung terhadap berat muatan dari kendaraan dan frekuensi lalu lintas setiap hari. Penelaahan kondisi fisik diperlukan sehubungan dengan fungsi jalan yang akan dibuat. Penelaahan terhadap kondisi fisik diperlukan untuk keselamatan badan jalan yang akan dibuat, sehingga jangan sampai longsor atau amblas. Pembuatan jalan melalui jalur yang kerap kali longsor atau bekas longsor dan pada lapangan yang masih bergerak, maka harus dihindarkan.

Orientasi terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat di dalam merencanakan pembuatan jalan tidak boleh diabaikan, sebab akan berpengaruh terhadap frekuensi lalu lintas pada jalan tersebut. Jaringan jalan yang memusat pada suatu tempat dapat melandasi tempat itu berkembang menjadi suatu kota, sebab merupakan daya tarik bagi penduduk disekitarnya untuk beraktifitas dan berusaha. Kota sebagai suatu tempat aglomerasi penduduk dengan berbagai aktifitas kehidupan memerlukan peng-organisasian atau pengaturan yang cermat bagi penataan ruang. Menata ruang bumi untuk berbagai keperluan agar dapat ditempatkan pada posisinya membutuhkan wawasan dan pandangan dari ruang buminya termasuk manakala akan membuat peta alokasi dan lokasi sekolah.

Semua bidang penghidupan memerlukan penanganan dalam pengaturan tempat pada ruang bumi. Perencanaan tata ruang bumi harus yang sepadan dan selaras dengan kebutuhan. Yaitu yang memanfaatkan sumber kekayaan alam menurut persepsi masyarakatnya, meskipun ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat itu sendiri.

Di samping itu, perluasan jaringan lalu lintas, industri dan keramaian akan membuat kota. Mata rantai perubahan itu semuanya disebabkan adanya pergantian struktur kehidupan di daerah itu. Rekonvensi daerah diperlukan bagi tempat atau daerah yang pendapatannya mencapai tingkat kemakmuran. Rekonvensi daerah dimaksudkan agar tingkat kemakmuran masyarakat menjadi merata. Untuk melakukan rekonvensi daerah, maka faktor fisik dan faktor sosial ekonomi yang melandasi kehidupan masyarakat itu harus mendapat perhatian dengan seksama. Jangan sampai pelaksanaan rekonvensi daerah tidak mencapai sasaran yang ditujunya.2. Perlu Data Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor geografis yang berperan pada pembentukan bentang alam. Di daerah-daerah industri penyebaran penduduknya (agak) merata. Di daerah-daerah agraris, penyebaran penduduk lebih terpusat di tempat-tempat penghasil makanan pokok. Di daerah berawa-rawa, tepi gurun dan lereng-lereng gunung, penyebaran penduduknya sangat jarang, bahkan hampir tidak berpenduduk.

Kepadatan penduduk memberikan gambaran bagaimana berlangsungnya penyebaran dan pemusatan penduduk. Di dalam penyebaran penduduk yang penting adanya keterkaitan antara kepadatan penduduk dengan luas lahan yang ditempati untuk keberlangsungan hidupinya. Sehingga ada masalah berkaitan dengan kelebihan penduduk dan masalah kekurangan penduduk. Biasanya, tingkat kepadatan penduduk lebih banyak mengundang masalah yang timbul dari akibatnya.

Masalah kelebihan penduduk atau kekurangan penduduk harus dilihat dari segi kemampuan mengelola dan memanfaatkan lahan ruang bumi yang ditempatinya. Penduduk dengan wilayah yang kecil, tetapi mempunyai kemampuan yang besar dalam mengelota dan memanfaatkan ruang buminya, sehingga menjadi makmur. Namun ada pula penduduk yang menempati wilayah luas, tetapi kurang mampu mengelola dan memanfaatkan ruang buminya, sehingga penduduknya itu tidak makmur.

Jumlah penduduk yang tidak sama pada setiap daerah dengan luas ruang bumi yang ditempatinya menghasilkan kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Keadaan iklim, topografi, kesuburan tanah dan aktifitas sosial ekonomi penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk.C. Perencanaan Persekolahan1. Perlu Tersedia Data tentang Sekolah

a). Data Base Sekolah

Usaha melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan pada umumnya, dan kebijakan pendidikan nasional pada khususnya, harus mempunyai data yang lengkap mengenai segala komponen yang terkait dengan perencanaan pendidikan nasional tersebut. Perencanaan harus menjangkau jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ialah rencana tahunan, di mana harus mencakup penyediaan tenaga guru dalam jumlah yang cukup untuk kabupaten setempat. Sedangkan rencana jangka panjang harus mencakup standarisasi sekolah secara regional dalam jumlah yang cukup dan bermutu, serta standar tersebut secara bertahap menuju kepada berstandar nasional atau international. Untuk kepentingan perencanaan pendidikan, maka dinas terkait hendaknya memiliki data base yang berisi informasi lengkap mengenai (a) guru (b) tenaga bukan guru atau karyawan (c) siswa (d) bangunan (e) alat kantor atau fasilitas (f) Audio Visual Aid (AVA) (g) keuangan (h) sosial ekonomi penduduk (i) kebudayaan masyarakat (j) jumlah penduduk (k) dan sebagainya. Jumlah penduduk harus akurat, terutama penduduk umur 7-11 tahun (dalam rangka wajar Dikdas sembilan tahun). Jumlah penduduk supaya dibuat proyeksi dalam jangka panjang. Penyusunan proyeksi usia sekolah sebaiknya bersama dinas terkait lain. Proyeksi penduduk untuk menentukan alokasi dan lokasi sekolah serta fasititas dan penyiapan tenaga (guru)-nya.Perencanaan pendidikan harus didasarkan atas data sekolah yang ada. Data-data itu meliputi:1) Guru (jumlah, jenis kelamin, ijazah atau bidang keahlian, pangkat, bidang yang diaiarkan);2) Tenaga bukan guru (jumlah, jenis kelamin, status, ijazah, tenaga kerja);3) Murid (jumlah, jenis kelamin, kelas atau tingkat bidang spesialisasi, jurusan);4) Ruang betajar (jumlah dan kualitasnya);5) Ruang praktek (jumlah, jenis atau bidang pengajaran); 6) Meubeulair (jumlah dan jenis);7) Alat-alat bantu pendidikan (jumlah, jenis menurut bidang pengajaran);8) Luas tanah (jumlah dan jenis penggunaannya); 9) Laboratorium (jumlah dan jenisnya);10) Perpustakaan (jumlah dan jenisnya);11) Lulusan tiap tahun (jumlah, jenis kelamin, melanjutkan, bekerja);12) Keuangan (pemasukan dan pengetuaran, sumber dan pos penggunaannya);13) Jumlah penduduk disekitar jangkauan sekolah; 14) Situasi kebudayaan masyarakat setempat.b) Peta Gedung Sekolah

Peta sekolah dan lingkungannya, sebaiknya dibuat berdasarkan Iingkungan propinsi, sebab diharapkan pola penepatan lulusan sekolah diatur berdasarkan keperluan dan perencanaan propinsi. Data sekolah ini tiap tahun diubah sesuai dengan perubahan yang terjadi.Peta sekolah dibuat dengan skata 1 : 500. Untuk pengembangan dan perbaikan sekolah gambar situasi sekolah dengan skala 1 : 500 sangat penting. Contoh peta sekolah sebagai berikut:

Letak gedung sebaiknya di tempat yang aman, jauh dari keramaian dan bahaya lalu lintas, dan tentram tidak banyak gangguan untuk belajar. Luasnya harus cukup untuk memberikan ruang gerak dan bermain. Daerahnya harus sehat, tidak lembab berpaya-paya atau terlalu kering, jauh dari pabrik yang mengotori udara. Harus ada sumur atau sumber air bersih. Pengairan air harus beres sehingga dalam musim hujan tidak tergenang air. Harus pula diperhatikan agar letaknya tidak boleh kurang tidak terlalu jauh dari kampung tempat tinggal.c) Ruang Kelas

Luas ruangan harus disesuaikan dengan jumlah murid. Untuk jumlah murid 48 orang, ukuran minimal ialah 6 x 8 m2 dan tinggi sekurang-kurangnya 3 m, sehingga tiap anak mendapat sedikit-dikitnya 3 m3 udara. Jendela harus cukup lebar, yaitu minimal luasnya 1/6 dari luas lantai. Jadi untuk ruang 6 x 8 m2, jendelanya harus sedikit-dikitnya 8 m2, dan tingginya tidak boleh kurang dari 1 m di atas lantai. Cahaya hendaknya masuk dari sebelah kiri. Warna dinding jangan terlalu gelap karena akan banyak menyerap cahaya. Warna putih atau kekuning-kuningan merupakan warna yang baik. Pertukaran udara (ventilasi) harus diperhatikan, agar udara dalam kelas tetap berganti tanpa mengganggu anak. Dalam hal ini perancang gedung yang ahli dapat mengatur penempatan lubang-tubang ventilasi sedemikian rupa sehingga udara terus mengalir tanpa menyebabkan anak masuk angin.

d) Tempat Duduk

Sekarang banyak yang menganggap kursi dan meja lebih baik dari pada bangku, karena lebih memungkinkan kegiatan belajar yang aktif dan bervariasi. Apakah yang pertu diperhatikan dalam penggunaan bangku atau kursi? Yang pertu diperhatikan ialah cara duduk anak agar tidak menimbulkan penyimpangan tubuh atau badan. Tinggi tempat duduk dan sandaran perlu mendapat perhatian. Kalau yang digunakan masih bangku untuk 2 orang, biasanya harus memenuhi persyaratan mengenai daun bangku sekurang-kurangnya 110 cm panjang dan 30-40 cm lebar, tempat duduk 25-30 cm lebar dan tingginya kira-kira 40 cm, agar anak masih dapat mencapai lantai dengan kakinya, atau setinggi 50 cm dengan menggunakan tumpuan kaki. Tinggi daun bangku tidak boleh terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dan sandarannya kira-kira 70-75 cm, supaya dapat duduk dengan wajar. Karena dalam kelas murid-murid tidak sama besarnya. sebaiknya ukuran bangku pun berbeda, sesuai dengan keperiuan murid.e) Perencanaan Prasarana dan SaranaPerencanaan untuk prasarana dan sarana meliputi jumlah, bentuk, macam dan ukurannya. Perencanaan bangunan meliputi jenis dan bentuk bangunan yang serasi dengan keperluan pendidikan. Bahkan sesuai dengan usia siswa dan jenis sekolahnya. Prasarana dan sarana sekolah tidak asal jadi, tetapi harus memenuhi syarat. Diantaranya menyangkut kesehatan, kemudahan penggunaan, tidak berbahaya, sesuai dengan usia siswa dan jenis sekolah.2. Perlu Data Sosial Budaya Masyarakat

Antara manusia dengan tempat tinggat atau lingkungan bumi atau tempat kelahirannya mempunyai keterkaitan nilai persepsi yang tinggi. Persepsi merupakan kesan pandang yang menyentuh hati atau perasaan seseorang atau kelompok orang mengenai sesuatu, dalam hal ini persepsi mengenai hasil sentuhan lingkungan bumi terhadap perasaan seseorang. Persepsi tersebut mewarnai sikap dan perilakunya di dalam menghadapi lingkungan bumi. Jadi, perbedaan persepsi dapat menimbulkan perbedaan penilaian dan penafsiran terhadap lingkungan bumi.Di dalam interaksi manusia dengan bumi, maka manusia berupaya meningkatkan potensi bentang alam yang didiaminya agar kelangsungan hidupnya dapat turun-temurun. Dengan bantuan alat dari mulai yang sederhana sampai dengan teknologi, manusia mengadakan perubahan pada permukaan bumi di lingkungan tempat kediaman masing-masing. Pada tahap permulaan daerah onoikumen diubah menjadi daerah oikumen, yaitu berupa padang rumput ditepi sungai (onoikumen) diubah menjadi ruang bumi untuk pemukiman, beternak, bercocok tanam dan jalan (oikumen).Pengaturan dan pengelolaan lingkungan bumi harus mengarah kepada kelestarian lingkungannya. Penggunaan ruangan bumi (RT/RW) akan semakin banyak ragam dengan semakin sesaknya jumlah manusia. Oleh karena itu, pengelolaan ruang bumi dan kebutuhan sistem pengelolaan dan pengaturannya sangat diperlukan, termasuk pemetaan alokasi dan lokasi sekolah.Aktifitas manusia telah meletakan goresan pada permukaan bumi, berupa pemukiman dan pemakaian tanah. Sehubungan dengan aktifitas itu, dapat disaksikan adanya bentuk rumah dan lokasinya serta bahan bangunan rumah yang dipakainya dengan berorientasi kepada lingkungan alam dan keadaan iklimnya. Oleh karena itu, aktifitas manusia berorientasi kepada keadaan lingkungan alamnya. Denah perkampungan atau desa dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakatnya. Bentuk perkampungan masyarakat tani menggambarkan susunan masyarakat yang berpandangan hidup setaras dan seimbang antara rohani dan duniawi. Pola pemukimannya merupakan satu kesatuan dengan sawah dan ladang. Luas ruang bumi yang ditempati dan banyaknya manusia merupakan dua faktor yang mempengaruhi pola pemukiman dan penyebaran perkampungannya.

Penyebaran perkampungan dipengaruhi oleh bentuk relief permukaan bumi. Di daerah pegunungan atau yang berbukit-bukit, maka penyebaran perkampungannya terdapat pada ledok-ledok. Fungsi hutan sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan manusianya. Di daerah dataran terjadi penyebaran perkampungannya bersifat linear dan kuadrangel. Perkampungan yang satu dengan yang lain, biasanya dipisahkan oleh sawah dan sungai, sehingga fungsinya sangat penting bagi penduduknya.3. Perlu Informasi tentang Harapan Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Sekolah

Mengenai harapan masyarakat berkaitan dengan sekolah biasanya tercermin dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Pertanyaan tersebut mengundang jawaban bagi pihak terkait. Pertanyaan yang muncul diantaranya sebagai berikut:

1) Siswa-siswa bagaimanakah yang dikehendaki oleh sekolah? Apakah siswa yang memiliki minat, bakat, pergeahuan dan keterampilan dasar, dan sikap yang baik?

2) Kurikulum bagaimanakah yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh sekolah? Bagaimanakah dengan penjabaran tujuan pendidikan nasional ke dalam tujuan institusional sekolah, ke dalam tujuan kurikuler, hingga ke dalam tujuan instruksional? Bagaimana cara guru mengajarnya? Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler siswa?3) Guru yang berkompetensi bagaimanakah yang mampu memegang kunci kesuksesan belajar siswa? Diperlukan karyawan bagimanakah yang mampu mem-back up dan memfasilitasi kepertuan yang berkaitan dengan sekolah?4) Sarana dan prasarana bagaimanakah yang pertu disiapkan, baik ukuran jumlah, maupun kualitasnya, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan sekolah?5) Berapakah biaya yang diperlukan dan dapat disediakan untuk mendukung operasional sekolah?6) Bagaimanakah laju perkembangan ekonomi masyarakat yang harus diperhitungkan? Sejauhmana perkembangan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah?7) Bagaimanakah pengaruh sosial budaya masyarakat terhadap sekolah? Sejauhmanakah pengaruh sosial budaya masyarakat yang negatif berpengaruh terhadap iklim sekolah?D. Pemetaan Sekolah (School Mapping)

1. Pengertian Pemetaan Sekolah

Pemetaan sekolah (School mapping) merupakan usaha yang masih baru dalam dunia perencanaan pendidikan. Pertama kali dikembangkan oleh perencana pendidikan di Perancis tahun 1959, dalam usaha memecahkan persoalan pembaharuan struktur pendidikan di negara tersebut. Usaha ini benar-benar menjadi semacam kegiatan riset di lapangan untuk memenuhi kebutuhan riil. Pemetaan sekolah yang masih dalam fase perkembangan yang telah dimulai secara intensif oleh IIEP (International Institute for Education Planning) kini mulai disadari dan diakui kegunaannya oleh UNESCO dalam rangka menggunakan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang terbatas seefisien mungkin. Di samping itu, pemetaan sekolah dapat juga mendorong meningkatkan perlakuan yang sama atau pemerataan dalam suatu sistem pendidikan.

Pemetaan sekolah di Perancis pada mulanya didefinisikan sebagai berikut: "Pemetaan sekolah adalah suatu instrument pedagogik, bukan hanya dalam rangka penyediaan tempat belajar bagi anak-anak pada usia sekolah, tetapi juga dalam rencana perubahan struktur organisasi sistem pendidikan pada umumnya". Konsepsi pemetaan sekolah yang dikemukakan oleh UNESCO adalah sebagai berikut: "Pemetaan sekolah adalah suatu pendekatan perencanaan pedidikan mikro atau regional yang mempergunakan peta geografis sebagai alat untuk meragakan atau menjelaskan rencana".

Sampai saat ini belum ada definisi yang tegas mengenai pemetaan sekolah. Kalau sekolah diartikan sebagai suatu fasilitas pendidikan yang bukan hanya terdiri dari bangunan saja, maka definisi di atas dapat dipakai sebagai pedoman dalam membahas pemetaan sekolah. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa pemetaan sekolah merupakan suatu usaha yang membantu dalam perencanaan pendidikan daerah. Di dalamnya mencakup dua pengertian, yaitu proses dan produk atau hasil, jadi bukan hanya peta. Produk yaitu gambaran tentang situasi pendidikan suatu daerah dalam hal variabel pendidikan yang kuantitatif, data demografi, keadaan demografis dan keadaan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sedangkan proses metiputi:1) Penyusunan data statistik yang dipertukan, data rutin dan yang bukan rutin;2) Pengadaan peta dalam skala tertentu;3) Penetapan standar tentang sekolah, luas ruangan dan peratatan yang diperlukan, sasaran yang harus dicapai pada waktu tertentu dan standar lain yang relevan;4) Kegiatan mempersiapkan format-format;5) Penganalisaan data yang dikumpulkan dan membandingkannya dengan standar untuk menyusun rekomendasi-rekomendasi tentang pengembangan sarana dan prasarana pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif (pada tahap kegiatan inilah lokasi sekolah ditentukan).

Dengan melihat luasnya masalah yang digarap dalam pemetaan sekolah dapatlah dipikirkan betapa banyaknya jenis disiplin atau ilmu pengetahuan yang turut memberikan bantuan. Pemetaan sekolah sangat tergantung kepada sistem pendidikan, peraturan-peraturan atau ketetapan yang ada, keadaan sosial ekonomi dan sebagainya.

School maping erat hubungannya dengan perencanaan alokasi dan lokasi sekolah. Yang dimaksud dengan alokasi sekolah adalah jumlah sekolah tertentu yang telah direncanakan atau ditentukan bagi suatu daerah untuk mencapai targetnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lokasi sekolah yaitu letak atau site sekolah. Artinya menentukan letak fasilitas sekolah yang baru agar fasilitas itu dapat dipergunakan secara optimal sesuai dengan keadaan setempat. Perencanaan lokasi dan alokasi sekolah dapat mencapai sasaran yang optimal jika (a) membangun SD di tempat yang banyak anak usia SD, (b) membangun SMP di mana terdapat banyak lulusan SD, (c) membangun SMA/SMK pada jaringan yang terdapat banyak lulusan SMP.

Pemetaan sekolah dalam rangka penyediaan tempat belajar bagi mereka yang tergolong usia sekolah dan merencanakan perubahan struktur organisasi sistem persekolahan. Pemetaan sekolah suatu pendekatan perencanaan makro atau regional yang mempergunakan peta geografis sebagai alat untuk meragakan dan menjelaskan rencana. Pemetaan sekolah merupakan suatu usaha membantu perencanaan pendidikan di daerah. Produk pemetaan sekolah berupa gambaran tentang situasi persekolahan suatu daerah secara kuantitatif, data demografi, keadaan geografis dan keadaan (sekolah) yang diharapkan pada masa yang akan datang. Proses pemetaan sekolah meliputi (a) penyusunan data statistik persekolahan, (b) pembuatan peta, (c) Penetapan standar tentang persekolahan, dan (d) menganalisis data tentang pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Luasnya lingkup yang digarap pemetaan sekolah sehingga terkadang tergantung pada sistem persekolahan, peraturan atau ketetapan, keadaan sosial ekonomi, dan perencanaan yang lebih rasional.2. Prinsip-prinsip dan Langkah-tangkah Pemetaan Sekolah

Pemetaan sekolah seyogianya memenuhi sejumlah prinsip. Prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Memperhitungkan tingkat perkembangan penduduk per tahun selama sekurang-kurangnya empat tahun, jumlah kelompok umur 7-12 tahun, jumlah murid pada pendidikan dasar (SD), dan MI, jumlah anak umur 7-12 tahun yang tertampung, jumlah SD termasuk MI baik negeri maupun swasta yang ada di desa/kampung dalam tiap kecamatan/Distrik;2) Pengadaan data dan informasi termasuk mana yang menyangkut masalah pendidikan.Sedangkan tangkah-langkah kerja dalam pemetaan sekolah dapat mengikuti kegiatan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

1) Tahap penyusun instrumen pengalokasian Sekolah Dasar tingkat kecamatan/distrik dan desa/kampung, serta pemilihan letak SD di desa/kampung;2) Instrumen dicoba (try out) dan dibahas bersama para pejabat pengelola SD di kabupaten;3) Revisi instrumen berdasarkan hasil kegiatan 1) dan 2);4) Menatar para petugas lapangan dengan latihan cara mengerjakan alokasi SD sampai tingkat kecamatan/distrik.

b. Tahap Perbantuan

1) Tahap pendahuluan

a) Perkenalan dengan pejabat pemerintah daerah;b) Penjelasan tentang maksud dan tujuan;c) Penjelasan tentang data-data yang diperlukan untuk pengalokasian guna pengisian model dalam pertemuan dengan tim pengelola SD;

2) Tahap penjelasan (pemberian informasi)

a) Penjelasan maksud dan tujuan tim bantuan pengalokasian kepada tim pengelola SD;b) Penjelasan cara pengisian model pengalokasian tingkat kecamaran/distrik;c) Penjelasan cara pengisian model-model pengalokasian tingkat desa;d) Menjelaskan cara pengisian model pemilihan letak.3) Tahap pengerjaan bersama

Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan bersama, ditetapkanlah suatu konsensus untuk pengisian model-model.

4) Tahap penentuan alokasi

a) Setelah model-model pengalokasian tingkat kecamatan terisi sampai pada alokasi secara perhitungan, tim pembantuan memberikan pengarahan untuk pengalokasian SD di daerah;b) Tim pengetola Sekolah Dasar di daerah tersebut menentukan alokasi tingkat kecamatan dengan memperhitungkan faktor-faktor kondisi daerah per kecamatan.

5) Tahap pengungkapan masalah

Setelah tim pengelola di daerah menentukan alokasi tingkat kecamatan/distrik, tim perbantuan dengan pendekatan pembahasan bersama, berusaha mengungkapkan masalah-masalah dari pengalokasian Sekolah Dasar.

6) Tahap penutupan

Mengucapkan terima kasih atas perhatian para pejabat daerah dan meminta hasil pengalokasian disampaikan kepada Bappeda.

c. Tahap Pengarahan

Para pengelola memberikan penataran dan pengarahan tentang pengisian model-model pengalokasian tingkat desa/kampung kepada para camat/kepala distrik dengan beberapa pelatihan.

d. Tahap Persiapan Alokasi Tingkat Desa/Kampung

1) Setelah para camat/kepala distrik mendapat penataran dan pengarahan tentang pengalokasian tingkat desa/kampung, kedua pejabat tersebut bersama-sama mencari data untuk pengisian model-model pengalokasian tingkat desa.2) Setelah data terkumpul maka dapat dilaksanakan perhitungan pengalokasian tingkat desa/kampung.3) Setelah diketahui dari perhitungan prioritas pengalokasian di desa/ kampung maka camat/kepala distrik dan pejabat lainnya bersama-sama menentukan prioritas alokasi di desa/kampung dan disusul dengan usaha mencari tanah (letak gedung) kepada kepala desa/ kampung.

e. Tahap Pengusulan Alokasi Tingkat Desa/Kampung

Setelah camat/kepala distrik dan pejabat bersama-sama kepala desa/kampung menentukan tanah persil untuk gedung, maka camat/kepala distrik mengusulkan alokasi tingkat desa/kampung beserta data-data pemilihan letak (site) gedung Sekolah Dasar tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan keputusannya.

f. Tahap Penentuan Alokasi dan Lokasi

Setelah bupati menerima usulan dari para camat/kepala distrik tentang alokasi dan lokasi Sekolah Dasar maka bupati mengusulkan kepada gubernur untuk mendapatkan keputusannya lebih tanjut (realisasi).

g. Syarat Penentuan Letak Bangunan Sekolah Dasar

Dalam menentukan letak bangunan Sekolah Dasar di desa/kampung maka perlu diperhitungkan baik kriteria tanah maupun pemilihan letak. Dalam memilih letak dapat diperhitungkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan dapat berkembang dan mampu mengembangkan daerah sekitar sekolah, serta di sekitar pusat penyebaran penduduk (perkampungan);2) Mudah dicapai, dalam arti tidak terlalu jauh dengan pusat-pusat budaya, olahraga dan sebagainya;3) Di tempat yang tenang, dalam arti tidak berdekatan dengan pasar, pabrik, terminal kendaraan, tempat hiburan, stasiun dan lintasan kereta api (KA), persimpangan jalan besar dan lain-lain;4) Keamanan terjamin, dalam arti tidak berbahaya dan tidak ada gangguan pencurian, tidak dekat kali besar dan sebagainya;5) Kesehatan terjamin, dalam arti tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, selokan yang kotor dan sebagainya;6) Cukup memiliki fasilitas air dan penerangan yang balk.3. Kegunaan Pemetaan Sekolah

Walaupun belum ada kesatuan pendapat tentang definisi pemetaan sekolah, namun yang lebih penting adalah kegunaannya atau manfaat dari pemetaan sekolah itu sendiri. Kegunaan tersebut antara lain:

a) Memberikan kesempatan yang tuas baqi partisipasi daerah dalam proses perencanaan pendidikan (a bottom-upwards procedure of educational planning);b) Memberikan petunjuk dalam menentukan lokasi sekolah ataupun penyebaran bangunan sekolah secara rasional;c) Pemetaan sekolah menyediakan bahan untuk dianalisa dan dievaluasi secara terus menerus yang dapat dilakukan pada tingkat propinsi, tingkat kabupaten, bahkan pada tingkat kecamatan;d) Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana pendidikan berikutnya;e) Merupakan alat pembantu bagi pengelolaan pendidikan setempat; f) Sumber perencanaan bagi perencanaan integral daerah;g) Memberikan kemungkinan bagi penggunaan sumber yang terbatas secara lebih baik dan merata, sehubungan dengan perkiraan biaya yang lebih realistis untuk tiap daerah.

4. Keadaan Pemetaan Sekolah di Indonesia

Pemetaan sekolah merupakan kegiatan yang rumit dan memerlukan persiapan sebelum sampai pada tahap pelaksanaannya. Ini bukan berarti bahwa di Indonesia belum ada usaha ke arah pemetaan sekolah, akan tetapi perhatian dan usaha-usaha ke arah tersebut belum ada pengarahan dan pemetaannya, mengingat banyaknya disiplin dan komponen yang harus diketahui. Model pemetaan sekolah pernah ditakukan di Propinsi Sumatera Barat, Jawa Timur dan Kabupaten Kaimana, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menjajagi kemungkinan pemetaan sekolah dalam rangka perencanaan integral daerah.D. Alokasi dan Lokasi Sekolah1. Perencanaan Alokasi Sekolah

Alokasi sekolah adalah jumlah sekolah tertentu yang telah direncanakan atau ditentukan bagi suatu daerah untuk memenuhi target nasional. Perencanaan nasional sampai saat ini merencanakan atau menentukan jumlah sekolah bagi daerah untuk memenuhi target nasional. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa keterbatasan dana yang tersedia sehingga belum sampai memenuhi kebutuhan daerah.Di samping itu, perencana pusat mungkin kurang mengetahui keadaan setempat. Karena itu, perencana-perencana daerah diharapkan bisa menguasai dan mengetahui keadaan setempat antara lain keadaan geografi, jumlah anak kelompok usia tertentu, kebutuhan setempat akan sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan lebih lanjut ke daerah administratif yang lebih kecil merupakan kewajiban pejabat daerah yang bersangkutan.2. Perencanaan Lokasi Sekolah

Lokasi sekolah adalah tetak (site) sekolah. Perencanaan sekolah dan pendidikan berarti menentukan letak fasilitas pendidikan yang baru agar fasilitas tersebut dapat dipergunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan setempat. Lokasi sekolah yang kurang tepat dapat mengakibatkan tidak tercapainya program pengadaan fasititas pendidikan tersebut. Karena itu, untuk menjaga agar tujuan program pengadaan fasititas pendidikan itu tercapai pertu adanya perencanaan yang matang sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.3. Hubungan antara Perencanaan Alokasi dengan Lokasi Sekolah Perencanaan pengalokasian atau tokasi dapat mencapai sasaran yang optimal jika:

a. Membangun Sekolah Dasar (SD) di tempat yang banyak anak-anak yang memasuki sekolah;b. Membangun SMP di mana terdapat banyak tulusan Sekolah Dasar (yakni dalam jaringan SD);c. Membangun SMA pada jaringan SMP (di mana banyak terdapat lulusan SMP).

Guna membantu mempermudah dan merasionalkan pengalokasian sekolah pada umumnya diperlukan adanya pemetaan sekolah di tiap daerah.E. Berbagai Dimensi dalam Pemetaan SekolahPerencanaan pendidikan maupun pembangunan pendidikan termasuk pemetaan sekolah tidak berdiri sendiri. Pemetaan sekolah dipengaruhi oleh berbagai sistem antara lain sistem ekonomi, agama, kebudayaan dan pemerintahan. Karena itu, pada bagian ini akan disinggung tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemetaan sekolah khususnya dan umumnya bagi perencanaan pendidikan. Aspek-aspek tersebut antara lain: demografi, pedagogi, sosiologis dan ekonomi.

PAGE 52