bab i skripsi riyono
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2009 dilaksanakan partai-
partai politik mulai berbenah dan mempersiapkan diri serta berupaya keras meraih
simpati masyarakat. guna memenangkan Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan
target hasil perolehan suara yang harus lebih besar dari hasil perolehan suara pada
Pemilihan Umum Tahun 2004 yang lalu.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 merupakan momentum
penting bagi partai politik dalam menunjukkan eksistensinya. Bagi partai politik,
Pemilihan Umum Tahun 2009 memiliki arti strategis sekaligus krusial. Strategis
dalam arti, jika Pemilihan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dalam kualitas
demokrasi yang memadai, jalan menuju demokrasi akan semakin mulus. Namun,
jika Pemilihan Umum Tahun 2009 tidak menunjukkan kualitas yang memadai,
demokrasi itu sedang memasuki titik krusial.
Dewasa ini di era reformasi telah menyebabkan adanya perubahan
paradigma dalam sistem perpolitikan bangsa Indonesia. Salah satu bukti nyata
yang paling dominan adalah menjamurnya partai politik yang ikut berkompetisi
dalam pemilihan anggota legislatif pada kancah perpolitikan di Indonesia.
Banyaknya partai politik yang berkompetisi pada Pemilihan Umum Tahun 2009
ternyata mempengaruhi kualitas calon anggota legislatif yang diusung oleh
masing-masing partai politik. Dimana yang terjadi saat ini, partai politik yang ada
tidak lagi memperhatikan kualitas calon anggota legislatif, tetapi partai politik
1
lebih memprioritaskan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.
Setiap masa periode pemerintahan, performance lembaga legislatif selalu
diwarnai permasalahan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai wakil rakyat,
seperti misalnya perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), tindakan
asusila, money politics, pemalsuan ijazah saat pencalonan dan lain-lain.
Seharusnya demi menegakkan etika dan moralitas, seorang elit politik pada partai
politik sudah sepatutnya memberikan pernyataan politik kepada konstituennya
demi mendukung upaya penegakan hukum. Karena pada sisi lain partai politik
sering menutupi kesalahan yang dilakukan oleh kadernya, terutama calon anggota
legislatif yang notabene adalah penyampai aspirasi masyarakat.
Husjar dan stevenson (2000 : 53) mengemukakan pandangannya tentang
partai politik antara lain :
“Partai politik ialah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan supaya dapat melaksanakan program-programnya serta menempatkan dan mendudukan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan; partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut seerta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah, dengan tujuan bahwa dalam pemilihan umum memperoleh suara mayoritas dalam badan legislatif, atau mungkin bekerja secara tidak sah atau secara subversif untuk memperoleh kekuasaan tertinggi dalam negara yaitu melelui revolusi atau coup d’etat”.
Kemudian sejalan dengan hal tersebut di atas maka E.M. Sait (2002 : 21)
menyebutkan ”partai politik dapat dirumuskan sebagai kelompok orang yang
terorganisir serta berusaha untuk mengendalikan baik kebijaksanaan
pemerintahan muapun pegawai negeri”.
Friedrich (2000 : 41) merumuskan bahwa ”Partai politik ialah
sekelompok manusia yang terorganisir secara mapan dengan tujuan untuk
2
menjamin dan mempertahankan pemimpinnya, tetap mengendalikan
pemerintahan dan lebih jauh lagi memberikan keuntungan-keuntungan terhadap
anggota baik keuntungan yang bersifat materil maupun spirituil”.
Melihat rumusan di atas jelaslah bahwa kajian ilmu pemerintahan juga
mencakup tentang partai politik di dalamnya dengan mengacu dari pendapat SE.
Finer dalam Wasitono (2002 : 20) yang melihat ”Pemerintah mempunyai
kegiatan terus-menerus (process), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung
(state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara, metode serta sistem
(manner, method, and system) dari pemerintah terhadap masyarakatnya”.
Termasuklah di dalamnya sebagai suatu cara, metode maupun sistem dalam
pemerintahan di Indonesia yakni lembaga legislatif yang diuisung oleh partai
politik.
Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai
politik tersebut dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting
yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang
diungkapkan oleh pakar politik Surbakti (2003 : 10), bahwa “Rekrutmen politik
mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang
untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan
pemerintah pada khususnya”. Untuk itu partai politik memiliki cara tersendiri
dalam melakukan perekrutan calon anggota legislatif, terutama dalam pelaksanaan
sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut.
Tidak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan
mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam
3
kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjaringan, yang
nantinya akan diusung sebagai calon anggota legislatif.
Saat ini partai-partai politik kontestan Pemilihan Umum Tahun 2009
sedang menjalankan rekrutmen politik yang merupakan salah satu fungsi
elementernya. Partai-partai politik kontestan Pemilihan Umum sampai harus
mengajukan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan
Umum (KPU) sebagai bagian dari tahapan Pemilihan Umum untuk memilih
wakil-wakil rakyat.
Karena rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi elementer, maka
pola dan mekanismenya merupakan salah satu indikasi kualitas sebuah partai
politik. Partai politik yang berkualitas adalah partai politik yang dikelola secara
modern berdasarkan kepada mekanisme internal partai yang dijalankan secara
konsisten, sehingga prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik. Dengan kata
lain, partai politik modern memiliki aturan main yang jelas dan tidak memusatkan
kekuasaan pada tokoh-tokoh kharismatik tertentu yang mendominasi dan bahkan
menentukan segala macam keputusan organisasi partai, termasuk penentuan calon
anggota legislatif yang diajukan. Dengan mekanisme internal inilah, orang-orang
yang memang memiliki prestasi akan memiliki kesempatan besar untuk direkrut
menjadi calon-calon pengisi jabatan politik.
Walaupun Pemilihan Umum legislatif Tahun 2009 diperkirakan akan
semakin kompetitif, karena rakyat sudah semakin cerdas dan semakin banyak
jumlah kontestannya, partai politik seyogyanya tidak boleh terjebak kepada sikap
hanya mengandalkan popularitas calon anggota legislatifnya. Popularitas calon
4
anggota legislatif harus diseimbangkan dengan kapabilitas atau kemampuan yang
bersangkutan. Sebab, jika terpilih nanti, yang bersangkutan memiliki tugas-tugas
yang menuntut keunggulan komparatif dan kompetitif di dalam lembaga legislatif
yang penuh dengan persaingan, dan oleh karenanya diperlukan kecerdasan
intelektual. Sebab, dalam kondisi-kondisi tertentu, pada akhirnya sebuah
keputusan harus ditentukan melalui voting. Untuk dapat menghasilkan sebuah
keputusan politik yang baik, tentu diperlukan bukan hanya politisi yang memiliki
kapasitas gagasan politik yang memadai, tetapi juga kemampuan untuk
memenangkan gagasan politik tersebut, sehingga dapat tertransformasi di dalam
setiap keputusan (Peraturan Daerah) yang dihasilkan. Popularitas tanpa disertai
dengan kapabilitas yang memadai, dalam jangka panjang akan merusak citra
partai. Sebab, apabila para wakil rakyat dari partai tersebut tidak mampu
memperjuangkan aspirasi rakyat, maka rakyat akan secara bersamaan tidak puas
pula kepada partai tersebut.
Sebelum seorang calon anggota legislatif diajukan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU), maka partai politik terlebih dahulu melakukan
rekrutmen atau penyeleksian terhadap calon anggota legislatif, baik penelitian
terhadap persyaratan administrasi yang mencakup legalitas dari penilaian ijazah,
kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Selanjutnya partai politik juga wajib
melakukan penilaian terhadap moralitas calon anggota legislatif misalnya ketaatan
beribadah, kemampuan baca kitab suci serta kecakapan berkomunikasi
berdasarkan etika berbahasa. Untuk mempermudah penyeleksian maka partai politik
harus melibatkan para ahli yang mengerti tentang bidang-bidang yang dibutuhkan.
5
Kelemahan lain dari proses rekrutmen politik pada partai politik yaitu
segala persyaratan pencalonan anggota legislatif tidak disampaikan secara umum.
Selama ini persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi
anggota legislatif hanya disampaikan pada tingkat kepengurusan partai saja
sehingga masing-masing calon anggota legislatif mayoritas dipegang oleh orang-
orang yang memiliki jabatan di partai. Seharusnya persyaratan tersebut dapat
disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau
melalui media massa, seperti halnya ketika perusahaan dalam mencari tenaga
kerja. Jadi menurut penulis cara seperti ini akan lebih kompetitif dan demokratis.
Karena hal ini akan mengundang persepsi masyarakat secara luas, bahwa
pencalonan anggota legislatif pada partai politik tidak hanya diperuntukkan bagi
pengurus partai saja tetapi masyarakat di luar partai juga mempunyai kesempatan
untuk ikut berkompetisi dan memonitor dalam proses pencalonan anggota
legislatif.
Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan maka
tingkat kompetisi antar calon anggota legislatif akan lebih terlihat agesif karena
nantinya masyarakat akan mampu memilih seorang politisi yang benar-benar
dikehendaki. Dengan demikian, bagi setiap calon anggota legislatif yang terpilih
akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pelaksanaan rekrutmen
politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota
6
Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2009 belum terlaksana sebagaimana
yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa gejala, antara lain:
1. Dalam melaksanakan rekrutmen politiknya, khususnya dalam hal penentuan
calon anggota legislatif oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
Kota Tanjungpinang pada kenyataannya belum dapat sepenuhnya
merealisasikan kriteria atau persyaratan calon anggota legislatif sebagaimana
yang diamanatkan oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Nomor : 01/RAPIMNAS/II/GOLKAR/XI/2006 tentang Rekomendasi
Bidang Organisasi, dan KEP. 134 DPP/GOLKAR/II/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Calon anggota Legislatif Tahun 2009. Dimana gejala ini dapat
dilihat dengan adanya calon anggota legislatif yang belum mencapai 5 (lima)
tahun berkiprah di Partai Golongan Karya yang merupakan salah satu
persyaratan bagi calon anggota legislatif untuk tingkat Kabupaten/Kota.
2. Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Partai Golongan Karya bahwa Partai Golongan Karya merupakan partai kader
yakni partai yang selalu mengutamakan dan berupaya meningkatkan kualitas
para kadernya. Namun dalam pelaksanaannya pencalonan anggota legislatif
oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang
mengalami kesulitan dalam merekrut kadernya yang memenuhi persyaratan
yang telah ditentukan, sehingga harus merekrut sebagian kader yang belum
memenuhi persyaratan yang ada. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kuota
calon anggota legislatif sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 120% (seratus
dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7
(DPRD) Kota Tanjungpinang.
Dengan demikian, berdasarkan gejala-gejala yang ada maka penulis
tertarik untuk menjadikan penelitian dan penulisan usulan penelitian yang
berjudul : “PELAKSANAAN REKRUTMEN POLITIK DALAM
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA TANJUNGPINANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009”
B. Perumusan Masalah
Partai Politik merupakan suatu wadah yang paling tepat untuk proses
rekrutmen politik, dalam rangka pengorganisasian kekuasaan secara demokratis.
Dimana rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi,
dan seleksi para kandidat, serta membangun legitimasi dan relasi antara partai
dengan masyarakat sipil. Selama ini ada argumen bahwa rekrutmen politik
merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen
(legislatif). Jika sekarang kapabilitas dan legitimasi lembaga DPRD (Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah) sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses
rekrutmen yang buruk.
Salah satu kelemahan partai politik sekarang adalah dalam merumuskan
persyaratan di tingkat partai. Persyaratan masih bersifat umum dan tidak
menggambarkan kebutuhan jangka panjang. Sedangkan bagi calon sendiri yang
terpikirkan adalah bagaimana mendapatkan nomor urut teratas dalam daftar calon
dan lupa berkaca diri. Oleh karena itu, pada tataran ini demokrasi dapat dikatakan
8
masih berjalan secara prosedural, belum subtansi. Idealnya, untuk menetapkan
kualifikasi bagi calon anggota legislatif, partai perlu merumuskan apa yang akan
diharapkan dari keanggotaan seseorang selama menjabat di kursi legislatif.
Kemudian partai menurunkannya menjadi sejumlah persyaratan untuk bahan
kualifikasi. Pertimbangan politis seperti jabatan struktural di internal partai dan
masa keanggotaan itu penting tapi tidak menjadi suatu yang dominan dan
mengabaikan faktor kualitas. Sedangkan bagi calon selain menunjukkan kinerja
dan loyalitas kepada partai perlu juga berkaca diri.
Dari uraian tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah : “Bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan
Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum
Tahun 2009?”.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk Mengetahui pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang
pada Pemilihan Umum Tahun 2009.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan
rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2009.
9
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi mahasiswa, adalah sebagai media belajar untuk mengetahui dan
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan
rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun 2009
yang dihubungkan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari oleh
mahasiswa.
b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan, informasi dan bacaan ilmiah bagi pihak yang memerlukan.
D. Kerangka Teori
Dalam rangka memperjelas uraian penulisan ini dan untuk mendapat
pengertian-pengertian yang lebih mendasar sesuai dengan judul yang
diketengahkan, maka di bawah ini akan diuraikan kerangka teori yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan dibahas.
1. Partai Politik
Perubahan UUD 1945 telah menegaskan bahwa partai politik sebagai
salah satu pilar demokrasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam rangka
membangun kehidupan politik nasional. Bahkan, partai politik sebagai wahana
demokrasi tidak bisa diabaikan eksistensinya, karena rekrutmen
kepemimpinan dan anggota lembaga kenegaraan nasional dan lokal di bidang
eksekutif dan legislatif hanya dapat dilakukan melalui partai politik. Sejauh
mana kualitas kelembagaan negara tersebut sangat tergantung dari proses
10
rekrutmen kader yang nantinya akan diusulkan oleh partai politik sebagai
calon pemimpin dan anggota lembaga-lembaga negara tersebut.
Budiardjo (1982:40) menerangkan fungsi partai politik sebagai:a. Sarana komunikasi politikb. Sosialisasi politik (political socialization)c. Sarana rekrutmen politik (political recruitment)d. Pengatur konflik (conflict management).
Sedangkan menurut Meny dan Andrew (2003:71) menegaskan fungsi
partai politik antara lain :
a. Mobilisasi dan integrasib. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting
patterns)c. Sarana rekrutmen politikd. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.
Selanjutnya Sartori (Budiarjo :2008:404-405) mengatakan bahwa
“partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan
umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-
calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”. Jadi, pemilihan umum
merupakan jalan bagi partai-partai politik untuk menempatkan calonnya
menduduki jabatan-jabatan publik.
Surbakti (1999:116-121) mengemukakan “Fungsi utama partai politik
ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-
program yang disusun berdasarkan idiologi tertentu”. Berikut ini dikemukakan
sejumlah fungsi lain tersebut :
a. Sosialisasi politikb. Rekrutmen politikc. Partisipasi politikd. Pemandu Kepentingane. Komunikasi Politikf. Pengendalian konflik
11
g. Kontrol politik
Untuk memperluas atau menyebarkaan kegiatan politiknya, partai
politik membutuhkan anggota. Stiftung (2001:28) menyebutkan “Anggota
adalah sumber dukungan utama suatu partai politik. Para anggota,
menyebarkan dan menyuarakan platform dan program partai politik dalam
kehidupan mereka sehari-hari kepada masyarakat luas”. Dari sini dapat kita
lihat bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang dalam merekrut anggota untuk calon pengurusnya atau bahkan
calon anggota legislatifnya tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, karena
jika anggotanya tidak berkompeten tentunya akan membawa citra buruk bagi
partai di masyarakat.
Sistem manajemen organisasi partai politik yang baik tentunya
mempunyai dampak positif terhadap kenyamanan seseorang dalam menjadi
anggota partai politik tertentu sehingga ia setia kepada partai tersebut. Juga
Stiftung (2001:29) mengemukakan bahwa “Kenyamanan tersebut dirasakan
anggotanya karena penerapan sistem ganjaran/penghargaan dan hukuman
secara konsisten dan transparan. Seseorang yang berprestasi bagi kemajuan
partai politik dapat dinaikkan posisinya”. Dengan demikian anggota yang
telah berjasa bagi kemajuan partai politik pantas mendapatkan penghargaan,
begitu juga sebaliknya bagi anggota yang melakukan tindakan kesalahan dan
pelanggaran ketentuan partai politik harus diberikan sanksi atau hukuman
sesuai dengan kesalahannya baik berupa skorsing ataupun sampai pada
pemecatan sabagai anggota partai politik tersebut.
12
2. Rekruitmen Politik
Menurut Rahman (2007:246) bahwa “Rekrutmen politik berasal dari
dua kata yaitu Rekrutmen dan Politik. Rekrutmen berarti penyeleksian dan
politik berarti urusan Negara
Sejalan dengan hal tersebut di atas, Seligman (1964) menyatakan
“Rekrutmen politik adalah proses ke arah pengisian peran-peran politik yang
telah dirumuskan dalam sistem politik”.
Menurut Cornelis (4:1997) menegaskan bahwa :
“Proses rekrutmen politik selalu bermakna ganda. Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik”.
Koirudin (2004:99) menyebutkan “Salah satu tugas pokok dalam
rekrutmen politik ini adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat
menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga
legislatif”.
Sebagaimana Maran (1999:89) menyebutkan “Partai politik pun
berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment). Tanpa
rekrutmen politik, suatu partai politik tidak memiliki anggota-anggota atau
tokoh-tokoh yang dapat diandalkan dalam berbagai kegiatan politik”. Hal ini
13
menunjukkan bahwa rekrutmen politik bagi partai politik memegang peranan
yang sangat penting dalam berbagai kegiatan politik.
Budiarjo (2003:164) menyebutkan partai politik sebagai sarana
rekrutmen politik :
“Partai politik juga berfungsi untuk mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa depan akan menggantikan pimpinan yang lama”.
Begitu juga Koirudin (2004:99) mengatakan pentingnya fungsi
rekrutmen politik :
“Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat”.
Selanjutnya Surbakti (1999:118) berpendapat “Rekrutmen politik
ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau
sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik
pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya”.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
menyebutkan bahwa “Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan
politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan
gender”.
Disini dapat kita lihat bahwa rekrutmen politik merupakan
seleksi/pemilihan dan pengangkatan dari orang-orang muda yang berbakat
14
tanpa memperhatikan jenis kelamin, untuk menjadi calon pemimpin bangsa di
masa depan juga untuk menjalankan sejumlah peranannya dalam suatu sistem
politik.
Rekrutmen politik harus dilakukan dengan ketat, karena keberadaan
partai politik di masa depan jangan bergantung pada anggota yang telah
direkrut. Rekrutmen berkaitan dengan karir politik seseorang. Anggota-
anggota ini pun telah dipersiapkan oleh partai politik sebagai calon pengganti
pimpinan partai politik di waktu yang akan datang, sehingga partai politik
tersebut mampu terus eksis dalam jangka panjang dan tetap sanggup mencari
serta mempertahankan kekuasaannya.
Sejalan dengan itu, Surbakti (1999:118) mengemukakan “Fungsi
rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan
kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi
kelangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan
peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam”.
Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan
rekrutmen politik. Dalam hal ini Rush dan Althoff (2001:187-188)
berpendapat :
a. Metode giliran atau rotasi. Metode ini digunakan untuk mencegah dominasi pemegang jabatan dari kelompok tertentu atau orang yang berkuasa.
b. Perebutan kekuasaan. Yaitu dengan jalan menggunakan kekerasan atau dengan mengancam.
c. Patronage, merupakan bagian dari suatu sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit.
15
Suatu partai politik untuk terus bisa berkembang haruslah
meregenerasi pimpinannya. Dalam hal ini rekrutmen menjadi hal yang penting
untuk meregenerasi pimpinannya dengan menarik kaum muda yang dilatih
untuk kelangsungan hidup suatu partai di masa yang akan datang.
Surbakti (1999:118) lebih jauh menyatakan “Fungsi semakin besar
porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam
sistem politik totaliter, atau manakala partai politik itu merupakan partai
mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang dalam
membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi”. Untuk itu partai
politik harus memiliki anggota yang cakap dan berdedikasi tinggi.
Mujani (2007:275) menjelaskan bahwa “Jaringan rekrutmen sangat
terkait dengan keterlibatan warga negara dalam berbagai kelompok sosial”.
Adanya organisasi-orgasnisasi massa yang melibatkan seperti buruh, petani,
pemuda dan lainnya, maka partai politik berusaha untuk mengajak/merekrut
orang yang ikut dalam organisasi tersebut untuk menjadi anggota partai
sehingga kesempatan partai politik untuk berkembang sangat terbuka.
Kemudian menurut Mujani (2007:275) menambahkan bahwa “Orang yang
terlibat dalam kelompok sosial sangat mungkin siap dalam mobilisasi politik
oleh kelompok tersebut”.
Partai politik sangat membutuhkan dukungan dari anggotanya,
dukungan itu bisa berupa materi maupun non materi seperti gagasan-gagasan.
Akan tetapi tidak semua orang yang memberi dukungan dapat otomatis
menjadi anggota partai politik. Begitu juga Stiftung (2001:28)
16
mengemukakan bahwa “Partai politik yang baik tentu memiliki sistem
rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen tersebut mencakup pola seleksi,
perjenjangan dan pendidikan bagi para anggotanya”.
Menurut Czudnowski (Koirudin : 2004:101) menyebutkan definisi
dari rekrutmen politik :
“Rekutmen politik didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran politik aktif. Rekrutmen politik ini berlangsung dalam suatu tatanan politik yang jelas. Tatanan ini membutuhkan kontinuitas institusional. Namun kontinuitas ini juga mengandung pengertian terjadinya pergeseran/pergantian pada tingkat personal, karena itu rekrutmen politik memiliki fungsi memelihara sistem sekaligus sebagai saluran bagi terjadinya perubahan”.
Adakalanya partai politik juga merekrut anggotanya secara luar biasa,
sebagaimana Stiftung (2001:28) mengemukakan :
“Rekrutmen anggota secara luar biasa ditujukan begi orang-orang dengan kualifikasi khusus. Rekrutmen luar biasa ditujukan kepada pakar atau kepada orang-orang yang dinilai memiliki jasa yang besar bagi partai politik. Karena direkrut secara luar biasa, mereka dengan kualifikasi khusus tidak harus mengikuti seleksi berjenjang sesuai dengan tingkatan keanggotaan. Selain itu partai politik juga perlu merekrut para tenaga profesional yang diharapkan dapat menata manajemen organisasi, dan pengembangan yang bersifat strategis”.
Jadi dari pendapat Stiftung dapat dimengerti bahwa dalam merekrut
orang yang profesional/ahli di bidang tertentu tidak selalu harus mengikuti
seleksi, karena anggota yang profesional ini diharapkan mampu memberikan
pengaruh positif seperti peran, hak, kewajiban, tanggungjawab, dan
kewenangan pada masing-masing pengurus yang telah direkrut dalam partai
politik disusun serta diatur menurut sistem manajeman organisasi yang
merupakan ketetapan partai. Sistem manajemen tersebut telah menetapkan hak
17
dan kewajiban masing-masing pengurus partai sesuai dengan ruang lingkup
agar tidak tumpang-tindih juga saling melempar tanggung-jawab.
Sebagaimana Haryanto (1990:51) menyebutkan bahwa “Rekrutmen
politik yaitu penseleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat
menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan-jabatan pemerintah”.
Metode atau pelaksanaan rekrutmen politik sebagaimana disebutkan oleh
Haryanto (1990:51) :
a. Secara terbuka, yakni semua individu berhak atau terbuka bagi seluruh warga Negara.
b. Secara tertutup, yakni individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.
Mathis dan Jackson (2001:298) mengatakan bahwa “Dua kelompok
umum dari sumber-sumber perekrutan adalah sumber internal dan sumber
eksternal. Sumber perekrutan internal berarti fokus kepada anggota yang ada”.
Sejalan dengan itu, Hasibuan (2007:42) berpendapat “Sumber perekrutan
terbagi atas sumber internal dan sumber eksternal”. Ini menunjukkan bahwa
dalam melakukan rekrutmen bisa dari internal partai dan juga boleh dari
eksternal partai. Selanjutnya Hasibuan (2006 :175-176) menambahkan bahwa
“Sumber eksternal artinya untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong
ditarik orang-orang dari luar”.
Menurut Firmanzah (2007:92) mengemukakan bahwa partai politik
harus melaksanakan :
“Cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah.
18
Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa di pundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan”.
Lebih jauh, Hasibuan (2006:52-53) menyebutkan dewasa ini cara
seleksi dikenal dengan dua metode yaitu metode ilmiah dan non ilmiah :
a. Metode ilmiah adalah seleksi yang dilakukan berpedoman kepada
kriteria dan standar-standar tertentu.
b. Non ilmiah adalah seleksi yang dilaksanakan dengan tidak
didasarkan pada kriteria dan standar tertentu, melainkan hanya
berdasarkan pada perkiraan saja.
Menurut Stiftung (2001:29) menyebutkan “Partai politik yang
demokratis tidak diskriminatif dalam merekrut anggota. Dalam merekrut
anggota, partai politik tidak boleh melakukan pembedaan berdasarkan atribut
yang melekat pada diri seseorang. Atribut yang melekat pada diri seseorang
antara lain, asal usul, suku, ras, golongan, agama dan kepercayaan dan jenis
kelamin (gender)”. Pendapat di atas menunjukkan dalam melakukan
rekrutmen politik, partai politik harus mengabaikan akan jenis kelamin
(gender) serta anti diskriminasi baik faktor primordial maupun faktor
kedekatan.
Rekrutmen politik adalah proses menarik dan mengajak orang untuk
menjadi anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik, proses
rekrutmen politik meliputi metode rekrutmen, sumber perekrutan dan cara
seleksi, sehingga anggota partai politik yang telah direkrut benar-benar
19
berkualitas dan membawa kemajuan bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kota Tanjungpinang.
E. Konsep Operasional dan Pengukuran
Operasionalisasi sangat penting dalam suatu penelitian, karena merupakan
suatu petunjuk bagaimana variabel dapat diukur. Atau dengan kata lain konsep
operasional merupakan jembatan teori dan praktek, dengan begitu
konsep operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan
dipelajari dan dianalisis, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang jelas
terhadap variabel-variabel gejalanya.
Untuk mencapai realitas dalam rangka penelitian secara empiris, maka
sejumlah konsep yang masih abstrak perlu dioperasionalkan agar benar-benar
menyentuh fenomena yang akan diteliti. Adapun konsep-konsep yang
dioperasionalkan dari variabel pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilihan
Umum Tahun 2009 adalah sebagai berikut:
a. Rekrutmen, adalah proses menarik dan mengajak orang untuk menjadi
anggota partai politik dan aktif dalam kegiatan politik (pasif atau aktif).
b. Partai politik, organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh kelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
20
c. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), merupakan lembaga legislatif
di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penelitian
ini DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang dimaksud adalah DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tanjungpinang. Dengan demikian
maka calon anggota legislatif dapat diartikan sebagai orang yang bakal duduk
di lembaga legislatif atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota
Tanjungpinang sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui suatu pemilihan
umum.
d. Dewan Pimpinan Daerah, merupakan badan pelaksana partai di tingkat
daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.
e. Pemilihan Umum, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui demokrasi
yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih anggota legislatif
seperti DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun DPD (Dewan Perwakilan
Daerah).
Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilihan
Umum Tahun 2009 mencakup indikator-indikator sebagai berikut :
1. Metode rekrutmen
Metode rekrutmen merupakan cara dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang dalam melakukan rekrutmen
politiknya dalam usahanya untuk merekrut pengurus partai serta penempatan
21
calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2009 secara terbuka
maupun secara tertutup. Metode rekrutmen ini memiliki indikator secara
terbuka dan secara tertutup, yaitu :
a. Secara terbuka, yaitu rekrutmen yang dilakukan secara terbuka bagi
seluruh anggota partai, sehingga semua orang yang memiliki
kesempatan yang sama untuk direkrut atau ditempatkan sebagai calon
anggota legislatif (caleg), dimana rekrutmen tersebut dilakukan secara
transparan, secara adil dan secara objektif. Adapun sub indikatornya
adalah sebagai berikut :
1) Transparan
2) Adil
3) Objektif
b. Secara tertutup, yaitu rekrutmen pengurus yang dilakukan secara
tertutup dimana kesempatan untuk direkrut atau ditempatkan sebagai
calon anggota legislatif partai hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu
saja, sehingga rekrutmen tersebut dilakukan berdasarkan hubungan
kekeluargaan, primordial dan hubungan kedekatan. Adapun sub
indikatornya adalah sebagai berikut :
1) Kekeluargaan
2) Primordial
3) Hubungan dekat
22
2. Sumber perekrutan
Sumber perekrutan adalah sumber tersedianya orang-orang yang dapat
direkrut untuk menjadi calon anggota legislatif, baik yang bersumber dari
lingkungan internal partai maupun yang bersumber dari eksternal partai.
Sumber perekrutan ini memiliki indikator sumber internal dan sumber
eksternal, yaitu :
a. Sumber internal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadi calon
anggota legislatif partai yang berasal dari lingkungan internal partai, calon
anggota legislatif tersebut direkrut berasal dari organisasi sayap partai,
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang dan Pimpinan Kecamatan Partai Golongan Karya se Kota
Tanjungpinang serta yang berasal dari departemen dan badan milik partai.
Adapun sub indikatornya adalah sebagai berikut :
1) Organisasi sayap partai
2) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang dan Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golongan Karya
Se Kota Tanjungpinang
3) Departemen-departemen dan badan-badan partai
b. Sumber eksternal, yaitu orang-orang yang direkrut untuk menjadi calon
anggota legislatif dari Partai Golongan Karya yang berasal dari luar
lingkungan partai. Calon anggota legislatif tersebut ada yang berasal dari
organisasi luar partai, adanya mantan kader partai lain, maupun adanya
anggota atau tokoh masyarakat yang ditempatkan menjadi calon anggota
23
legislatif dari Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang. Adapun sub
indikatornya adalah sebagai berikut :
1) Berasal dari organisasi luar partai (Lembaga Swadaya Masyarakat,
organisasi profesional, organisasi agama dan organisasi bisnis)
2) Mantan kader partai lain
3) Anggota/tokoh masyarakat
3. Cara seleksi
Cara seleksi adalah suatu penilaian di antara calon-calon legislatif yang akan
direkrut maupun ditolak untuk menjadi calon anggota legislatif partai
Golongan Karya, sehingga didapatkan calon anggota legislatif yang benar-
benar tepat dan cakap, cara seleksi untuk merekrut calon anggota legislatif
partai dapat digunakan metode ilmiah ataupun non ilmiah dalam penentuan
pengurus yang direkrut. Cara seleksi ini memiliki indikator metode ilmiah dan
non ilmiah, yaitu :
a. Metode ilmiah merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan standar-
standar ilmiah dan perhitungan serta analisis yang matang, juga
berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan dan tingkat
kemampuan, sehingga yang akan direkrut menjadi calon anggota
legislatif dari partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang adalah
orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang baik.
Adapun sub indikatornya adalah sebagai berikut :
1) Tingkat pendidikan
2) Pengetahuan
24
3) Kemampuan
b. Non ilmiah, yaitu cara seleksi yang berdasarkan hal-hal yang sifatnya
tidak ilmiah, seperti penampilan fisik, keturunan serta tingkat usia,
sehingga calon anggota legislatif yang akan direkrut hanya
berdasarkan perkiraan-perkiraan semata. Adapun sub indikatornya
adalah sebagai berikut :
1) Penampilan fisik
2) Keturunan
3) Usia
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengukuran dengan
skala Guttman yang berguna untuk mendapatkan jawaban yang tegas dalam suatu
permasalahan penelitian. Skala Guttman mempunyai dua kriteria, yaitu bentuk
positif dan negatif. Kemudian bentuk positif diberikan nilai atau poin 1 (satu) = a,
sedangkan bentuk negatif diberikan nilai atau poin 0 (nol) = b.
Sugiyono (2006:111) menjelaskan mengenai Skala Guttman ini sebagai
berikut “Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu
‘ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; “positif-negatif”; dan lain-lain.
Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dua alternatif”. Dalam
skala ini dapat dibuat skor tertinggi, yaitu 1 (satu) dan terendah yaitu 0 (nol), serta
dapat dimisalkan :
a. Poin 1 (satu) = ya / setuju / benar
b. Poin 0 (nol) = tidak / tidak setuju / salah
25
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif
Kualitatif. Menurut Sugiyono (2006 : 6) “Penelitian Deskriptif adalah
penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat
perbandingan, atau dengan menggabungkan dengan variabel lain.”
Selanjutnya Nasir (1999 : 63) menjelaskan bahwa :
“Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”
Sedangkan menurut Santoso (2005 : 28) ”Kualitatif adalah data yang
berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Dimana bertujuan
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi
atau daerah tertentu mengenai berbagai sifat dan faktor tertentu”.
Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dikarenakan
secara prinsip tujuan dari metode ini adalah untuk mendeskripsikan secara riil
mengenai suatu situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antar berbagai
fenomena secara faktual dan teratur. Sehingga melalui jenis ini diharapkan
akan menghasilkan informasi bagi pembentukan pengetahuan baru atau
kebenaran ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data
tentang pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan Pimpinan Daerah
26
Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Tahun
2009, yang kemudian dideskripsikan atau digambarkan secara jelas
sebagaimana kenyataan di lapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlokasi di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kota Tanjungpinang. Alasan diambilnya Sekretariat Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang sebagai lokasi
penelitian adalah :
a. Partai Golongan Karya merupakan partai politik yang berasal dari
masa pemerintahan Orde Baru yang bertahan dan masih tetap eksis
hingga masa reformasi saat ini, dengan menggunakan sistem suara
terbanyak dalam penentuan calon anggota legislatif yang akan duduk
di lembaga legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2009, sehingga
memberikan warna baru bagi kehidupan politik di Indonesia.
b. Partai politik merupakan lembaga bagi masyarakat untuk menyalurkan
aspirasinya, sehingga para calon anggota legislatif yang direkrut
haruslah benar-benar mengabdi untuk menyampaikan aspirasi
masyarakat kepada pemerintah.
3. Populasi dan Sampel
3.1. Populasi
Menurut Nasir (1999 : 325) menjelaskan bahwa “Populasi adalah
kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan,
27
sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik
tertentu.”
Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah semua
pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang periode 2005-2010 yang berjumlah 97 orang, serta Tim
Penyusun Calon Anggota Legislatif Tahun 2009 yang bertugas sebagai tim
yang menyusun calon anggota legislatif yang berjumlah 9 (sembilan)
orang, dimana 4 (empat) dari 9 (sembilan) orang tersebut merupakan
pengurus DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang, sehingga
dalam penelitian ini jumlah populasinya yakni sebesar 106 orang.
3.2. Sampel
Sebagaimana Arikunto (2006:131) menyatakan “Sampel adalah
sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Dalam penelitian ini populasi
berjumlah 106 orang. Sehingga berdasarkan besarnya populasi yang ada
yakni di atas 100, maka sampel yang diambil hanyalah sebesar 25% dari
setiap sub populasi agar masing-masing sub populasi dapat terwakili
dalam penelitian ini, namun untuk pimpinan partai dijadikan sebagai
informan kunci yang kedudukannya sebagai orang yang dapat memberikan
banyak informasi dalam penelitian.
Dalam penetapan sampel yang dimaksud penulis melakukan
pertimbangan dengan tolak ukur loyalitas kader pada Partai Golongan
Karya, sehingga dari beberapa sampel yang penulis lampirkan sebagai
responden terpilih diantaranya terdapat kader yang sifatnya fanatik
28
terhadap Partai Golongan Karya (loyalitas yang tinggi) dan juga kader
yang tidak begitu fanatik terhadap Partai Golongan Karya (loyalitas yang
rendah). Sehingga dengan penetapan sampel tersebut dimaksudkan untuk
mendapatkan jawaban yang lebih bervariasi seputar penelitian mengenai
rekrutmen politik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota
Tanjungpinang.
Tabel I.1Jumlah Populasi dan Sampel
No RespondenPopulasi(Orang)
Sampel(Orang)
Persentase(%)
1.
2.
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang
Tim Penyusun Calon Anggota Legislatif Tahun 2009
97
9
24
2
25%
25%
J U M L A H 106 26 25%
Sumber : Sekretariat DPD Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang, 2009
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang
mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan
peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut :
a. Wawancara
Interview merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data
dengan melalui wawancara. Dimana dua orang atau lebih secara fisik yang
29
saling berhadap-hadapan. Dalam hal ini Sutrisno (1987:156) menegaskan
bahwa “interview sebagai proses tanya jawab lisan dalam mana dua atau
lebih secara berhadap-hadapan secara fisik dengan yang lain, serta dapat
melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri tampaknya
merupakan alat ukur informasi yang langsung tentang beberapa jenis
gejala sosial, baik yang mendalam maupun manifest”.
Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan
terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui
pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis menggunakan
purposive sampling.
b. Kuesioner
Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
jalan memberikan sejumlah daftar pertanyaan tertulis yang telah tersedia
alternative jawabannya yang berhubungan dengan masalah penelitian
kepada responden. Alat yang digunakan adalah angket. Kuesioner ini
adalah berisikan daftar pertanyaan tertulis dengan bahasa yang mudah
dimengerti, agar responden bisa memberikan jawaban yang tepat.
c. Obsevasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati obyek
penelitian secara langsung dan meninjau lokasi-lokasi yang menjadi obyek
penelitian, serta mencatat hal-hal yang ada hubungannya dengan bahan
penelitian. Sehubungan dengan teknik observasi ini, maka Sutrisno
(1987:192) mengemukakan bahwa “sebagai metode ilmiah, observasi
30
diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap
fenomena-fenomena yang diselidiki. Kegunaan metode observasi ini
adalah untuk memperoleh data yang tidak diperoleh atau tidak mungkin
dilakukan dengan menggunakan metode lain.
Observasi dilakukan langsung di lapangan dengan mengamati
pelaksanaan penempatan (rekrutmen) calon anggota legislatif di Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang Adapun
cara yang digunakan dalam melakukan observasi adalah dengan
mengambil catatan-catatan ketika mengamati berbagai fenomena yang
terjadi pada pelaksanaan rekrutmen tersebut dengan menggunakan
panduan pengamatan seperti daftar ceklist serta catatan harian.
5. Sumber dan Jenis Data
a. Sumber Data
Data bersumber dari sampel atau informan yang telah ditetapkan
sebelumnya, yaitu dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai
Golongan Karya Kota Tanjungpinang, yang terdiri dari Wakil-wakil
Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil
Bendahara dan lain sebagainya. Adapun bentuk dari data yang diperoleh
ini berupa data primer yang selanjutnya harus dianalisis dan diambil
generalisasinya. Dalam menentukan konsep pertanyaan kepada responden,
maka digunakanlah data-data yang telah tersedia di Sekretariat Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Tanjungpinang. Data yang
akan diambil dari Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan
31
Karya Kota Tanjungpinang berupa data sekunder yang menunjang atau
mendukung data primer.
b. Jenis data
1. Data Primer
Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui objek
yang akan diteliti, dengan sumber data yang dikumpulkan langsung
dari pihak pertama berupa pendapat subyektif karena berbentuk
persepsi pribadi masing-masing yang diterima dari pihak pertama
(orang yang dijadikan obyek penelitian).
2. Data Sekunder
Data yang sifatnya sudah obyektif, dimana data sekunder merupakan
data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan
bersumber dari data-data yang telah ada dan tersedia. Maka dalam
penelitian ini data sekunder yang dimaksud antara lain seperti daftar
struktur organisasi partai, daftar rapat internal, biodata kader partai,
Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, dan
sebagainya.
6. Teknik Analisis Data
Menurut Moleong (2004 : 103) mendefinisikan analisis data sebagai
berikut : “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan
data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan data”.
32
Dalam mengolah data hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis
deskriptif dengan pengolahan data kualitatif. Dimana setelah data-data yang
diperlukan terkumpul lalu dilakukan proses editing dengan cara mengecek
keabsahan data dan kesempurnaan data, seterusnya dilakukan coding yaitu
memberikan kode-kode tertentu sekaligus memberikan skor dengan
menggunakan Skala Guttman untuk mendapatkan suatu jawaban yang tegas
terhadap suatu permasalahan.
Selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan kategori-kategori
tertentu. Lalu disusun dalam bentuk tabel frekwensi yang dijelaskan secara
kualitatif, kemudian dibuat interval untuk mencari tingkat rata-rata dari
berbagai indikator yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini,
selanjutnya alternatif jawaban dari pertanyaan dikategorikan a = 1, b = 0,
terhadap indikator maupun sub indikator yang ada.
G. Sistematika Penulisan
Guna memberikan gambaran terhadap penelitian ini maka disusun suatu
sistem yang disebut dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan Bab pendahuluan yang menggambarkan tentang latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teoritis, konsep operasional dan pengukuran, metode penelitian
serta sistematika penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI
GOLONGAN KARYA KOTA TANJUNGPINANG
33
Merupakan Bab yang berisikan tentang gambaran umum lokasi
penelitian yang memuat tentang sejarah singkat berdirinya Partai
Golongan Karya, struktur organisasi dan tata kerja, sarana dan prasarana
yang dimiliki.
BAB III PELAKSANAAN REKRUTMEN POLITIK DALAM PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG OLEH DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI
GOLONGAN KARYA KOTA TANJUNGPINANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
Merupakan Bab temuan dan analisa data yang didalamnya dipaparkan
keseluruhan proses dari penelitian ini. Termasuk juga proses
penganalisaan data yang berhasil dirangkum dalam proses penelitian.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Merupakan Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil
penelitian serta saran-saran yang didasarkan pada hasil analisa yang
telah dilakukan.
34