bab i - dpmptsp.salatiga.go.iddpmptsp.salatiga.go.id/upload/lap_keuangan/renstra_2017.pdf2013-2018,...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Perencanaan adalah suatu kegiatan atau proses penganalisisan dan
pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik (Soekidjo, 2003).
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah
kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai
tujuan dan dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya
sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin
dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu (Usman, 2011:66).
Perencanaan pembangunan disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, dimana setiap perangkat daerah wajib melakukan penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disebut Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
Tujuan pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, adalah: a) untuk
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan
antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan.
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 5 (lima tahun) yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra
Perangkat Daerah; (3) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat
Daerah; dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.
Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis dalam
menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai implementasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Kualitas dokumen
Renstra Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat
Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
Sejalan dengan ketentuan tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Kota
Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Kota Salatiga, RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, dan
memperhatikan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, dan
Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Salatiga
Tahun 2017-2022.
Gambar 1.2
Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Perumusan Isu-isu
strategis berdasarkan
tusi
Perumusan Strategi dan
kebijakan
Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif berdasarkan
rencana program prioritas RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan visi dan misi
SKPD
Perumusan Tujuan
Perumusan sasaran
Rancangan Renstra-SKPD
· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perumusan indikator kinerja
SKPD yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD
SPM
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Penelaahan RTRW
Rancangan Renstra-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD
kepada Bappeda
Penelaahan KLHS
Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/
Kota
Renstra-KLdan Renstra
SKPD Provinsi
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun
waktu Tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan
dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik
evaluasi Renstra maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga,
antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanugnan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menpan Nomor 63/Kep/M-PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
34. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pendelegasian
Wewenang Penandatangan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu;
35. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga;
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah menyediakan dokumen
perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran
kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD
sesuai dengan tugas dan fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah:
1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga untuk
kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam
kurun waktu lima tahun.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
penyusunan, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-
2022.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA
Bab ini berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Salatiga, telaahan Renstra Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
BAB VIII PENUTUP
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Salatiga.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatangan Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu, maka urusan perizinan yang telah diserahkan kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, adalah:
1. Perizinan di bidang Kesehatan, terdiri dari :
a) Izin Apotek
b) Surat Izin Pengobatan Tradisional, dan
c) Surat Izin Penyelenggaraan Optikal
2. Perizinan di bidang Ketanagakerjaan, terdiri dari :
a) Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dan
b) Izin Pemasangan Instalasi Penyalur Petir
3. Perizinan di bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
a) Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
b) Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan untuk Kantor Agen
c) Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
d) Izin Studio Radio/Televisi, dan
e) Izin Usaha Warnet
4. Perizinan di bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a) Izin Gangguan
b) Izin Pemakaian Air Tanah
c) Izin Pembuangan Limbah Cair
d) Izin Pengusahaan Air Tanah, dan
e) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)
5. Perizinan di bidang Pariwisata, terdiri dari :
a) Izin Penggunaan Gedung Pertemuan
b) Izin Penyelenggaraan Gedung Pertemuan
c) Tanda Daftar Usaha Spa, Salon Kecantikan, dan Rias Pengantin
d) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
e) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
f) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi
g) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
h) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
i) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman
j) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
k) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran
6. Perizinan di bidang Pekerjaan Umum, terdiri dari :
a) Izin Mendirikan Bangunan
b) Izin Penggunaan Bangunan
c) Izin Usaha Jasa Konstruksi, dan
d) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
7. Perizinan di bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
a) Izin Prinsip Penanaman Modal
b) Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal
c) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
d) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
e) Izin Usaha Penanaman Modal
f) Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
g) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, dan
h) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
8. Perizinan di bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
a) Izin Lokasi
b) Izin Pemakaman
c) Izin Penggunaan Lapangan Pancasila
d) Izin Reklame
e) Izin Penetapan Lokasi, dan
f) Advice Planning
9. Perizinan di bidang Pendidikan, terdiri dari :
a) Izin Penyelenggaraan Kursus dan Sanggar, dan
b) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Non Formal
10. Perizinan di bidang Perhubungan, yaitu Izin Penyelenggaraan Angkutan
Sewa.
11. Perizinan di bidang Perdagangan, terdiri dari :
a) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
b) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
c) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
d) Izin Usaha Toko Modern
e) Surat Izin Usaha Perdagangan
f) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
g) Tanda Daftar Gudang, dan
h) Tanda Daftar Perusahaan
12. Perizinan di bidang Perindustrian, terdiri dari :
a) Izin Usaha Industri
b) Izin Perluasan Industri, dan
c) Tanda Daftar Industri
2.1.1 Tugas
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas “melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi
dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah”.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Salatiga memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintah Kota Salatiga dibidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi,
keamanan dan kepastian dengan uraian tugas, antara lain :
a. merumuskan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral melalui usulan
Sekretariat dan Bidang sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
b. merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan melalui usulan
Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas melalui usulan
Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. merumuskan dan menetapkan indikator kinerja utama, standar pelayanan
minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur melalui
usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
e. merumuskan program Dinas sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
f. menyusun dan menetapkan perjanjian kerja Dinas secara berjenjang sesuai
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. merumuskan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
program melalui usulan Sekretariat dan Bidang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
h. mengoordinasikan pelaksanaan program berpedoman pada dokumen
perencanaan agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral
melalui koordinasi lintas sektor agar terwujud sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang
milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengelolaan
keuangan daerah dan barang milik daerah;
k. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik bidang penanaman
modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya
mineral sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
l. menerbitkan dan menandatangani perizinan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral
sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelayanan penanaman modal;
m. menyelenggarakan kerja sama daerah sesuai dengan lingkup tugas Dinas
berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik;
n. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan program secara berkala untuk
memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai rencana dan sasaran
yang telah ditetapkan;
o. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program secara berkala untuk
perbaikan kinerja yang akan datang;
p. melaksanakan administrasi Dinas melalui koreksi secara berjenjang sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
q. melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah, laporan keuangan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian
operasional kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud
tertib pelaporan;
r. melaporan pelaksanaan program Dinas sesuai dokumen perencanaan yang
telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggunjawaban pelaksanaan tugas;
s. mendelegasikan tugas kedapa bawahan sesusi ketentuan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
t. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap
sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
d. pelaksanaan administrasi Dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2016. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya,
Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala
Bidang. Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
SEKRETARIAT
SUBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PERIZINAN BIDANG
PENANAMAN MODAL
BIDANG PERIZINAN USAHA
SEKSI PENGENDALIAN,
PENGELOLAAN DATA,
PELAPORAN DAN SISTEM
INFORMASI
SEKSI PERIZINAN TATA
RUANG DAN PEKERJAAN
UMUM
SEKSI PERIZINAN
LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL,
KESEHATAN, PENDIDIKAN &
KETENAGAKERJAAN
SEKSI PERIZINAN
PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN, KOPERASI
SEKSI PERIZINAN
PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI INFORMASI,
PARIWISATA, &
PENGADUAN
KEPALA DINAS
SEKSI PROMOSI,
PENGEMBANGAN, &
PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Salatiga
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga didukung sumber daya,
sebagai berikut :
2.2.1 Susunan Kepegawaian
Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang dengan susunan
kepegawaian dikelompokkan berdasarkan golongan kepangkatan, tingkat
pendidikan dan eselonering, sebagai berikut :
a. Berdasarkan golongan kepangkatan
1) Golongan IV, sebanyak 4 orang.
2) Golongan III, sebanyak 26 orang.
3) Golongan II, sebanyak 4 orang.
b. Menurut tingkat pendidikan
1) Pasca Sarjana, sebanyak 4 orang.
2) Sarjana, sebanyak 19 orang.
3) Diploma, sebanyak 5orang.
4) SMA, sebanyak 5 orang.
5) SMP, sebanyak 1 orang.
c. Menurut eselon
1) Eselon III, sebanyak 4 orang.
2) Eselon IV, sebanyak 8 orang.
3) Non Eselon, sebanyak 22 orang.
2.2.2 Perlengkapan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Salatiga menempati ruangan sebagian lantai 1 dan lantai 2 dari bangunan
gedung yang terdiri dari 2 (dua) lantai, menggunakan fasilitas kendaraan dinas
berupa6(enam) unit kendaraan roda empat dan sebanyak 15(lima belas) unit
kendaraan roda dua yang digunakan untuk operasional kantor.
Untuk menunjang kegiatan administratif Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga didukung fasilitas berupa 31(tiga
puluh satu) unit komputer, 4(empat) unit mesin tik, 4(empat) unit televisi, dan
beberapa alat kantor dan peralatan rumah tangga. Ketersediaan fasilitas
perlengkapan kerja tersebut dinilai masih kurang memadai untuk menunjang
pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga
Berdasarkan kewenangan yang diberikan, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga membantu Walikota
melaksanakan kewenangan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.Kewenangan tersebut antara lain penyelenggaraan kebijakan
pengembangan penanaman modal; koordinasi, penetapan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang penanaman modal; melaksanakan promosi dan
kerjasama penanaman modal; pelaksanaan pelayanan penanaman modal
meliputi pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; melaksanakan pelayanan terpadu
satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari
lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; mengkaji, merumuskan, dan
menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di
kabupaten/kota.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Salatiga setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan promosi peluang
penanaman modal. Hanya saja hasil yang diharapkan dari pelaksanaan
kegiatan-kegiatan tersebut masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari
menurunnya jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi di Kota
Salatiga. Pada tahun 2014 terdapat 195 investor yang masuk namun pada tahun
2016 jumlah investor yang masuk hanya sebanyak 131 saja. Hal tersebut
tentunya berpengaruh pada besarnya nilai investasi yang ditanamkan di Kota
Salatiga. Nilai investasi di Kota Salatiga sejak tahun 2013 sampai 2016
jumlahnya mengalami penurunan.
Capaian indikator makro penanaman modal di Kota Salatiga selama
kurun waktu 2012–2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2012-2016
No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
sektor/ bidang usaha
2 2 2 2 2
No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2012 2013 2014 2015 2016 2 Jumlah fasilitasi
pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan
kegiatan 0 0 1 1 1
3 Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
kegiatan 2 3 3 3 3
4 Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)
investor - - 195 140 131
5 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
milyar rupiah
103.529 135.847 99.780 98.631 63.606
6 Jumlah dan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota
% 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67
No Indikator Satuan Capaian Kinerja
2012 2013 2014 2015 2016 7 Jumlah bimbingan
pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
kegiatan 0 0 1 1 1
8 Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga berdasarkan Rencana Strategis Periode
2011-2016 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2.2 Evaluasi Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga Tahun 2011-2016
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target IKU
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
1 Tersusunnya dokumen perencanaan
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100
2 Tersusunnya cetak biru pengembangan penanaman modal
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah database yang terbarukan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4 Jumlah DVD visualisasi peluang investasi yang tersedia
100 140 100 100 140 150 245 100 100 100 100 175 100 100 71 66,7
5 Jumlah website yang terbarukan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
6 Jumlah fasilitasi yang terselenggara
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 100 100 100
7 Jumlah rakor investasi yang diselenggarakan
1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 3 50 50 50 200 150
8 Jumlah seminar investasi yang terselenggara
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 100 100 50 50 0
9 Jumlah workshop yang dilaksanakan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
10 Jumlah business gathering yang dilaksanakan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 100 100 100 100 0
11 Jumlah sosialisasi investasi yang dilaksanakan
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 100 100 100
12 Jumlah pameran investasi yang dilaksanakan
2 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 100 100 100 75 75
13 Jumlah buku profil potensi unggulan daerah
150 150 100 150 150 160 150 130 100 100 140 100 130 66 66 87,5
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM
Target IKU
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
14 Jumlah buku profil perusahaan PMA/PMDN
150 150 100 150 150 160 50 130 100 100 240 33 130 66 66 150
15 Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang dilakukan
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 100 100 100
16 Jumlah kegiatan pelatihan SDM bidang penanaman modal yang dilaksanakan
0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 100 100 100
17 Jumlah leaflet yang dicetak 0 500 500 500 500 500 500 500 250 250 300 100 100 50 50 60
18 Jumlah booklet yang dicetak 0 250 200 230 250 250 250 200 130 130 500 100 100 56 52 200
19 Jumlah peta kawasan yang dicetak
0 1 2 2 4 0 1 2 2 2 0 100 100 100 50 0
20 Terimplementasikannya SPIPISE
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
21 Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 100 100 100 0 0
22 Aplikasi sistem pembayaran retribusi secara online
0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rata-rata waktu penyelesaian izin
24 Tersusunnya SOP dan SPP 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 100 0 100 100 100
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga
Uraian
Anggaran pada Tahun (dalam ribuan rupiah) Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam ribuan rupiah) Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertum- buhan
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
244.684 286.359 305.300 328.520 422.257 235.222 261.404 267.363 298.416 391.770 96,13 91,29 87,57 90,84 92,78 14,95 11,26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
211.074 176.205 162.600 250.831 248.890 197.865 156.951 152.794 231.755 217.449 93,74 89,07 93,97 92,39 87,37 7,31 4,44
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14.850 13.770 33.200 22.500 35.550 14.850 9.450 29.456 18.173 31.695 100,00 68,63 88,72 80,78 89,16 39,90 42,29
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - 10.000 13.000 13.000 - - 9.934 12.987 10.833 - - 99,34 99,90 83,33 32,50 22,83
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
126.087 177.840 256.500 239.123 283.210 118.071 161.381 161.294 184.424 251.612 93,64 90,75 62,88 77,12 88,84 24,23 17,48
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
42.807 40.000 94.000 127.772 68.753 35.951 32.847 67.622 111.408 66.649 83,98 82,12 71,94 87,19 96,94 29,54 24,36
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
371.695 663.986 527.500 453.234 332.848 299.465 518.256 393.318 277.367 291.933 80,57 78,05 74,56 61,20 90,42 4,36 4,94
Jumlah 1.011.197 1.358.160 1.389.100 1.434.980 1.404.508 901.424 1.140.289 1.081.781 1.134.530 1.261.941
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
2.4.1 Tantangan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, sebagai
berikut:
a. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman
modal;
b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan
persyaratan perizinan;
c. Belum adanya dukungan publik secara masive dalam pengembangan
pelayanan perizinan dan penanaman modal;
d. Masih adanya pelaku usaha yang berusaha menghindar dari ketentuan
persyaratan perizinan;
e. Masih terbukanya kesempatan untuk membuka kegiatan usaha sosial
ekonomi di lokasi terlarang, lahan sengketa, lahan terlantar, bantaran
sungai dan/atau di kaki lima yang tidak dapat diterbitkan perizinannya;
f. Kebijakan instansi sektoral bidang perizinan dan penanaman modal yang
masih tumpang tindih serta sering berubah, sehingga seringkali
menimbulkan tafsir ganda antar Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Kota Salatiga;
g. Tingginya persaingan antar daerah untuk menarik investor melalui
kemudahan perizinan dan penanaman modal;
2.4.2 Peluang
Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, sebagai
berikut:
a. Banyaknya pengajuan perizinan dan penanaman modal dari calon investor
maupun masyarakat;
b. Berkembangnya dinamika usaha maupun industri yang memungkinkan
terbukanya perluasan kesempatan berusaha di masyarakat;
c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh administrasi
perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan terpadu dan penanaman modal yang cepat, transparan dan
memuaskan;
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Salatiga
Perubahan lingkungan strategis beserta dinamikanya memberi pengaruh
pada pelaksanaan tugas dan fungsi, yang tertuang dalam program dan kegiatan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Salatiga. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu
di Kota Salatiga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan
mendasar yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain:
1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan
perizinan;
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan metode satu pintu;
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem aplikasi;
5. Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perizinan baru tercapai
sebesar 85%;
6. Masih kurangnya SDM yang memadai terkait dengan pengembangan
pelayanan penanaman modal dan perizinan;
7. Belum adanya pemberian insentif secara khusus bagi pegawai dilingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai dalam rangka
peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
8. Belum memadainya prasarana gedung kantor serta masih kurangnya
kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana kerja.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai
(clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang
menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang
ingin dicapai. Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga merupakan hasil
proses politik terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
langsung oleh masyarakat, yang mana visi dijadikan sebagai substansi dan
rujukan utama penyusunan RPJMD untuk lima tahun yang akan datang. Visi
pembangunan jangka menengah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah :
“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
Berdasarkan pernyataan visi di atas, maka terdapat makna yang
terkandung dalam visi tersebut berdasarkan masing-masing frase. Visi Kota
Salatiga memiliki dua frase, yaitu kata HATI BERIMAN dan kata SMART. Kata
HATI BERIMAN merupakan singkatan dari kata SEHAT, TERTIB, INDAH dan
AMAN. Sementara itu kata SMART merupakan singkatan dari SEJAHTERA dan
BERMARTABAT. Maka penjelasan yang dimaksud pada masing-masing kata
dalam kalimat HATI BERIMAN yang SMART adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Penjelasan Makna Visi Salatiga HATI BERIMAN yang SMART
Unsur Visi Penjelasan
Hati Beriman Secara harfiah “HATI BERIMAN’ mengandung arti
“Sejiwa dengan Sila I Pancasila Ketuhanan yang
Maha Esa maka setiap penduduk/warga Kota Salatiga
adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaan
masing-masing”.
“KOTA SALATIGA HATI BERIMAN” mempunyai
makna “Terciptanya suasana dan kondisi kehidupan
kota/masyarakat salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih,
Indah dan Aman, di mana penduduk/warga kotanya
adalah insan yang percaya dan takwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa menurut Agama dan Kepercayaannya
masing-masing untuk mewujudkan cita-cita bangsa
yaitu, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
materiil –spiritual”. (Perda Kotamadya Salatiga No.10
Tahun 1993)
Sejahtera Mempunyai arti meningkatkan pemenuhan kebutuhan
layanan dasar, fasilitas umum, pelayanan publik dan
pembangunan berwawasan lingkungan
Unsur Visi Penjelasan
Mandiri Mengandung arti mewujudkan Kota Salatiga sebagai
pusat kegiatan masyarakat yang berkemampuan serta
berperan aktif dalam pembangunan, yang dilandasi
oleh jiwa dan semangat kewirausahaan untuk
meningkatkan potensi dan daya saing daerah. Di
dalam keseluruhan makna dimaksud, mandiri juga
mengandung arti melestarikan nilai-nilai kearifan lokal
dan mengutamakan keselarasan pembangunan,
toleransi, dan hubungan antar pemangku kepentingan
Bermartabat Bermakna untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai
pusat penyelenggaraan pemerintahan yang tunduk
pada prinsip prinsip tata pemerintahan yang bersih,
profesional, berwibawa, demokratis, menjunjung tinggi
supremasi hukum dan penghormatan yang tinggi
terhadap hak asasi manusia
Visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022 menuju pada kondisi
masyarakat yang mandiri dan sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi
RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang mandiri, dan dalam
RPJMD Jawa Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang
sejahtera dan berdikari.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan misi merupakan
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan
visi. Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017-2022. Untuk mencapai
visi Kota Salatiga Hari Beriman yang Smart ditetapkan 9 (sembilan) misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal
dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga
berencana.
3. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah.
4. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang
berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan
permukiman kota.
6. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha
Menengah, Kecil dan Mikro.
7. Meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan daya tarik investasi, dan
memperluas akses lapangan pekerjaan.
8. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan
anak.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam rangka mendukung terwujudnya visi “SALATIGA HATI BERIMAN
YANG SMART”, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga yang memiliki tugas “membantu Walikota melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi
dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
daerah” serta fungsi perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral;
pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu, dan bidang energi dan sumber daya mineral; pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan
bidang energi dan sumber daya mineral akan mendukung pencapaian misi Kota
Salatiga yang ke-7, yaitu “meningkatkan kerjasama, daya saing daerah dan
daya tarik investasi, dan memperluas akses lapangan pekerjaan”.
Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-
2022.
Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017-2022
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Tujuan : Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga
1. Belum optimalnya penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan metode satu pintu.
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem aplikasi.
5. Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perizinan baru tercapai sebesar 85%.
6. Masih kurangnya SDM yang memadai terkait dengan pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
7. Belum adanya pemberian insentif secara khusus bagi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
· Adanya kebijakan/ regu lasi daerah yang menghambat peluang investasi
· Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri
· Pemahaman masyarakat untuk melakukan pengurusan perizinan masih kurang
· Koordinasi antara dinas teknis dengan DPMPTSP sebagai lembaga yang mengeluarkan perizinan masih belum optimal
· Terbatasnya jumlah SDM
· Belum tersedianya gedung yang representatif
· Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi
· Letak geografis Kota Salatiga yang strategis
· Lembaga keuangan mempersyarat kan legalitas/izin usaha bagi pemilik usaha untuk akses permodalan
1. Meningkatnya realisasi investasi
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
8. Belum memadainya prasarana gedung kantor serta masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana kerja;
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.3.1 Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016-2021
disebutkan bahwa Visi BKPM adalah: “Terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“.
Pernyataan visi di atas mengandung tiga frase kunci, yaitu “berdaulat,
mandiri” dan “berkepribadian gotong royong”.
Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya.
Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan
yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan
prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan
ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan
penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi
kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari
dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.
Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk
antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan
pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi
didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi
nasional yang mempunyai daya saing ditandai denganpeningkatan produksi
dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan,berkembangnya ekonomi
dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas
SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.
Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki
karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan
pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan
kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai nilai
kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai
kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penananam Modal. Beberapa bidang
usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan
semangat gotong royong.
Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan
Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) : Tujuan yang
ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil
identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam
rangka mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
sebagaimana ditetapkan dalam Prepres Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan
tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun
2015-2019, sebagai berikut :
1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan,
kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan,
mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di
Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan
prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non
fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal
(debottlenecking).
2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan
Tujuan ini disusun dalam rangka mendorong penanaman modal
pada sektor-sektor prioritas, meningkatkan penanaman modal di Luar Pulau
Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, meningkatkan peran
UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan
PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman
modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan
kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta
meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit
BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran
strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015-
2019, antara lain:
Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:
1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya
saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
a. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal.
b. Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM.
c. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah.
d. Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan
usaha besar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan
responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal, yang ditandai dengan:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan
penanaman modal.
b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman
modal.
c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan
aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM,
yang ditandai dengan:
a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman
modal.
c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah di bidang
penanaman modal.
d. Meningkatnya pelayanan hukum.
e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM.
f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, hubungan
masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.
g. Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal.
h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap
peraturan perundang-undangan.
i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas, sarana, dan prasarana.
Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan
berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu :
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan,
pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam
rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
a. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
b. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta,
D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
c. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat,
Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
d. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu
dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada
peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
a. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas.
b. Meningkatnya jumlah awareness, minat, dan rencana investasi di sektor
dan kawasan ekonomi prioritas.
c. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.
d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan
sarana promosi penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan
melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing
penanaman modal, yang ditandai dengan:
a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan
multilateral di bidang penanaman modal.
b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di
bidang penanaman modal.
c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundingan-perundingan
kerjasama dengan dunia usaha internasional.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan
yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan
daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, yang ditandai dengan:
a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan
penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam
lainnya.
b. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan
penanaman modal sektor industri manufaktur.
c. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan
penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
d. Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
e. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan
penanaman modal di bidang infrastruktur.
f. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di
bidang infrastruktur.
Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra BKPM Tahun
2015-2019.
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Renstra BKPM Tahun 2015-2019
Tujuan dan Sasaran
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
1. Belum optimalnya penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan metode satu pintu.
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem aplikasi.
5. Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perizinan baru tercapai sebesar 85%.
6. Masih kurangnya SDM yang memadai terkait dengan pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
7. Belum adanya pemberian insentif
· Adanya kebijakan/regu lasi daerah yang menghambat peluang investasi
· Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri
· Pemahaman masyarakat untuk melakukan pengurusan perizinan masih kurang
· koordinasi antara dinas teknis dengan DPMPTSP sebagai lembaga yang mengeluarkan perizinan
· Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi
· Letak geografis Kota Salatiga yang strategis
· Lembaga keuangan mempersyarat kan legalitas/izin usaha bagi pemilik usaha untuk akses permodalan
1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan
Tujuan dan Sasaran
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM
secara khusus bagi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
8. Belum memadainya prasarana gedung kantor serta masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana kerja;
masih belum optimal
· Terbatasnya jumlah SDM
· Belum tersedianya gedung yang representatif
Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal
4. Tersusunnya perencanaan penanaman
Tujuan dan Sasaran
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas
3.3.2 Telaah Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah
Tujuan dan sasaran pembangunan DPMPTSP pada hakekatnya
merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah
dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.
Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah
dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Jawa Tengah yang
terkait dengan urusan penanaman modal yaitu Misi kedua yaitu Mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan
pengangguran serta Misi ketiga yaitu Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan “mboten
korupsi, mboten ngapusi”.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Tengah
tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal sebagai
berikut.
1. Tujuan 1: Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman
modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama
penanaman modal.
Sasaran: Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas
Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran
Indikator sasaran:
· Meningkatnya jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan
usaha menengah kecil
· Meningkatnya rasio jumlah izin prinsip terhadap jumlah kepeminatan
penanaman modal.
· Meningkatnya rasio perusahaan yang memperluas Penanaman Modal
terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan
2. Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal
Sasaran: Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di
bidang penanaman modal
Indikator sasaran:
· Meningkatnya penyelesaian izin dan non izin sesuai SOP
· Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
· Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan publik
· Terlayaninya permintaan layanan informasi penanaman modal
· Terwujudnya system informasi layanan publik tentang penanaman
modal dan pemanfaatan media sosial
3. Tujuan 3: Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal
Sasaran: Peningkatan kualitas iklim dan pengembangan penanaman modal
Indikator sasaran:
· Bertambahnya izin yang disederhanakan dan penyusunan SOP
pelayanan perizinan
· Terbangunnya elektronik service untuk percepatan pengurusan
pelayanan perizinan, keterbukaan informasi publik dan untuk
mendorong peningkatan realisasi investasi
· Terwujudnya data base penanaman modal
4. Tujuan 4: Meningkatkan realisasi penanaman modal
Sasaran: Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada
kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
Indikator sasaran:
· Meningkatnya pertumbuhan proyek PMA dan PMDN
· Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN
· Meningkatnya proyek penanaman modal sesuai jadual
· Meningkatnya penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas
sektor
· Menurunnya pelanggaran ketentuan penanaman modal
· Menurunnya proyek penanaman modal yang gagal
5. Tujuan 5: Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal
yang terintegrasi dan terkoordinasi
Sasaran: Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang
terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah
Indikator sasaran:
· Tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal Tahunan dan Jangka
Mengengah
· Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal
· Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
6. Tujuan 6: Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi
peningkatan daya saing penanaman moda
Sasaran: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung
peningkatan daya saing Penanaman Modal
Berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra DPMPTSP Kota
Salatiga Tahun 2013-2018.
Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Tujuan dan Sasaran Permasalahan
Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
Tujuan 1 Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal di Jawa Tengah serta mewujudkan pengembangan kerjasama penanaman modal
1. Belum optimalnya penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
3. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan metode satu pintu.
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan dengan sistem aplikasi.
5. Tingkat kepuasan masyarakat pada bidang perizinan baru tercapai sebesar 85%.
6. Masih kurangnya SDM yang memadai terkait dengan
· Adanya kebijakan/regu lasi daerah yang menghambat peluang investasi
· Keterbatasan lahan untuk pengembangan industri
· Pemahaman masyarakat untuk melakukan pengurusan perizinan masih kurang
· koordinasi antara dinas teknis dengan DPMPTSP sebagai lembaga yang mengeluarkan perizinan
· Minat investor untuk menanamkan investasi di Kota Salatiga cukup tinggi
· Letak geografis Kota Salatiga yang strategis
· Lembaga keuangan mempersyarat kan legalitas/izin usaha bagi pemilik usaha untuk akses permodalan
Ssaran: Peningkatan kepeminatan Penanaman Modal melalui efektifitas Promosi dan Kerjasama yang tepat sasaran Tujuan 2 Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal
Sasaran: Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta pembinaan di bidang penanaman modal Tujuan 3 Meningkatkan iklim dan pengembangan penanaman modal
Sasaran: Peningkatan kualitas iklim dan
Tujuan dan Sasaran Permasalahan
Pelayanan SKPD Faktor
Penghambat Pendorong
pengembangan penanaman modal Indikator sasaran:
pengembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
7. Belum adanya pemberian insentif secara khusus bagi pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga yang mengarah pada peningkatan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
8. Belum memadainya prasarana gedung kantor serta masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana kerja;
masih belum optimal
· Terbatasnya jumlah SDM
· Belum tersedianya gedung yang representatif
Tujuan 4 Meningkatkan realisasi penanaman modal
Sasaran: Peningkatan realisasi penanaman modal yang berorientasi pada kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan
Tujuan 5 Meningkatkan perencanaan kebijakan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi
Sasaran: Peningkatan kualitas Perencanaan Penanaman Modal yang terintegrasi dan terorganisasi baik lintas sektor dan daerah
Tujuan 6 Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta pengadaan sarpras aparatur yang diarahkan bagi peningkatan daya saing penanaman moda
Sasaran: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung peningkatan daya saing Penanaman Modal
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak diatur mengenai
rencana struktur tata ruang, struktur tata ruang saat ini, rencana pola ruang,
pola ruang saat ini, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
yang berkaitan dengan tugas dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat
berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, rencana program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga tidak berimplikasi terhadap lingkungan. Hal tersebut
diperoleh dari hasil telaah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Dalam Penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022.
Berdasarkan dokumen KLHS, program-program yang diprakirakan akan
memberi dampak negatif terhadap lingkungan yaitu:
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri (Pembangunan
Pasar).
2. Program Pendidikan Usia Dini (Pembangunan Gedung SKB).
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Pembangunan
Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Salatiga).
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan permasalahan penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, telaah sasaran
jangka menengah pada RPJMD Kota Salatiga, Renstra K/L dan Renstra Dinas
Provinsi, dan juga hasil penjaringan isu yang dilakukan dengan Focussed Group
Discussion (FGD), dapat diambil beberapa rumusan isu strategis. Isu strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
yaitu:
1. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha;
2. Belum optimalnya kualitas dan tata kelola pelayanan perizinan;
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pengelolaan administrasi
perkantoran.
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program
dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.
Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi
perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan sasaran perangkat daerah
yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam
sasaran-sasaran yang ingin dicapai.
Rumusan tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, yaitu:
1. Meningkatkan upaya promosi dan infromasi peluang usaha;
2. Menyiapkan sistem pelayanan perizinan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik.
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran
perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah
atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan
indikator kinerja.
Adapun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga adalah sebagai berikut :
1. Semakin bertambahnya minat calon investor untuk melakukan investasi di
Kota Salatiga, dengan indikator:
· Jumlah investor PMDN/PMA berskala nasional
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan, dengan
indikator Jumlah dan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang
penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran
Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam
Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1
(satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP,
dengan indikator:
· Nilai LKJIP
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kondisi
Awal 2016
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Meningkatkan upaya promosi dan informasi peluang usaha
Semakin bertambahnya minat calon investor untuk melakukan investasi di Kota Salatiga
Jumlah investor PMDN/PMA berskala nasional
investor 133 137 145 153 161 169 177
2 Menyiapkan sistem pelayanan perizinan yang efektif dan efisien
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan
Jumlah dan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota
% 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67
3 Meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Nilai LKJiP % 68,49 69,58 70,66 71,75 72,83 73,92 75,00
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga
dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan
perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan
aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk
di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen,
dan pemanfaatan teknologi informasi.
4.1 Perumusan Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan
nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk
mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi
tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut,
dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus
untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa
transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik,
transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus
dikendalikan dan dievaluasi (learning process).
Strategi yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga untuk mencapai target adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melalui keikutsertaan
promosi investasi baik skala nasional, maupun internasioanal, pameran
investasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui pemberian izin dan
kecepatan pelayanan perizinan dan mendorong kabupaten/kota untuk
menyusun kebijakan pemberian insentif daerah untuk berinvestasi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan kapasitas
SDM, penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi lintas OPD.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur DPMPTSP
melalui diklat dan bimtek.
4.2 Perumusan Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga untuk pembangunan lima tahun
ke depan adalah:
1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta penyediaan informasi
peluang penanaman modal
2. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui peningkatan
kualitas SDM.
3. Peningkatan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan
penanaman modal dengan kabupaten/kota.
4. Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non
perizinan.
5. Penyusunan Renstra dan Renja serta pelaporan kinerja dan keuangan
secara sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
6. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana
aparatur
7. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan
fungsi.
Keterkaitan antara tujuan, sasaran, dengan rumusan strategi dan
kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Salatiga disajikan dalam tabel 5.1. sebagai berikut :
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1
Meningkatkan upaya promosi dan informasi peluang usaha
Semakin bertambahnya minat calon investor untuk melakukan investasi di Kota Salatiga
Meningkatkan promosi
dan kerjasama
investasi melalui
keikutsertaan promosi
investasi baik skala
nasional, maupun
internasioanal,
pameran investasi
· Peningkatan promosi dan kerjasama investasi serta penyediaan informasi peluang penanaman modal
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
dalam rangka
peningkatan
kerjasama investasi
Meningkatkan kualitas
pelayanan investasi
melalui pemberian izin
dan kecepatan
pelayanan perizinan
dan mendorong
kabupaten/kota untuk
menyusun kebijakan
pemberian insentif
daerah untuk
berinvestasi.
· Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui peningkatan kualitas SDM.
2 Menyiapkan sistem pelayanan perizinan yang efektif dan efisien
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan
Meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan
melalui peningkatan
kapasitas SDM,
penyederhanaan
regulasi, peningkatan
koordinasi lintas OPD
· Peningkatan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan kabupaten/kota.
· Menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.
3 Meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Meningkatkan kualitas
dokumen
perencanaan dan
pelaporan kinerja
· Penyusunan Renstra dan Renja serta pelaporan kinerja dan keuangan secara sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
· Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur.
Meningkatkan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur DPMPTSP
melalui diklat dan
bimtek
· Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsi.
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang
dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program perangkat daerah
merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu
per perangkat daerah selanjutnya dijabarkan perangkat daerah ke dalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-
masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka
menengah perangkat daerah.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam
satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan perangkat daerah.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan yang dipilih untuk
setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga menetapkan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan, sebagaimana berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan:
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik;
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional;
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
1.6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
1.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
1.8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
1.9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
1.11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
1.12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, meliputi kegiatan:
2.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
2.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, meliputi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi kegiatan:
5.1. Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha
Besar dan Usaha Kecil Menengah;
5.2. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
5.3. Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi
PMA/PMDN;
5.4. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
5.5. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal;
5.6. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi;
5.7. Penyelenggaraan Pameran Investasi.
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, meliputi kegiatan
Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur.
7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu, meliputi kegiatan:
7.1. Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
7.2. Pengadaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan
Perizinan Terpadu;
7.3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7.4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelayanan Perizinan Terpadu;
7.5. Penerapan ISO.
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Unit
Kerja PD
Penang-gung-jawab
Lokasi Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik
Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP
Nilai LKJiP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya tertib administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terkirimnya surat2 dan tertib administrasi keuangan
12 bln 3 12 bln 3.5 12 bln 4 12 bln 4.5 12 bln 5 12 bln 5.5 72 bln 25.5 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik
Terbayarnya tagihan rekening telepon, air, dan internet
12 bln 58.24 12 bln 64 12 bln 70.5 12 bln 77.5 12 bln 85 12 bln 93.5 72 bln 448.74 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/operasional
12 bln 7 12 bln 7.7 12 bln 8.5 12 bln 9.5 12 bln 10.5 12 bln 11.5 72 bln 54.7 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya honor tenaga kebersihan
12 bln 11 12 bln 12.1 12 bln 13.3 12 bln 14.6 12 bln 16 12 bln 17.5 72 bln 84.5 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terbayarnya pembelian alat tulis kantor
12 bln 65 12 bln 71.5 12 bln 78.5 12 bln 86.5 12 bln 95 12 bln 104.5 72 bln 501 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terbayarnya pembelian barang cetakan dan penggandaan
12 bln 37.56 12 bln 41.3 12 bln 45.4 12 bln 49.9 12 bln 54.9 12 bln 60.4 72 bln 289.46 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terbayarnya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bln 2.9 12 bln 3.2 12 bln 3.5 12 bln 3.85 12 bln 4.2 12 bln 4.6 72 bln 22.25 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terbayarnya pembelian peralatan rumah tangga
12 bln 3.5 12 bln 3.85 12 bln 4.2 12 bln 4.6 12 bln 5 12 bln 5.5 72 bln 26.65 DPM PTSP
Kota Salatiga
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Unit
Kerja PD
Penang-gung-jawab
Lokasi Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan pembelian buku/ peraturan perundang-undangan/referensi pustaka
12 bln 4 12 bln 4.4 12 bln 4.8 12 bln 5.2 12 bln 5.7 12 bln 6.2 72 bln 30.3 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terbayarnya pembelian snack rapat/tamu dan jamuan makan tamu
12 bln 5 12 bln 5.5 12 bln 6 12 bln 6.6 12 bln 7.2 12 bln 7.9 72 bln 38.2 DPM PTSP
Kota Salatiga
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar daerah
12 bln 125 12 bln 200 12 bln 200 12 bln 225 12 bln 250 12 bln 275 72 bln 1.275 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanan
Terbayarnya honorarium penjaga malam dan tenaga administrasi teknis
12 bln 38 12 bln 60 12 bln 66 12 bln 71 12 bln 76 12 bln 81 72 bln 392 DPM PTSP
Kota Salatiga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
1 paket 31 1 paket 50 1 paket 60 1 paket 75 1 paket 80 1 paket 85 6 paket 381 DPM PTSP
Kota Salatiga
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
1 paket 120 1 paket 135 1 paket 150 1 paket 165 1 paket 180 1 paket 200 6 paket 950 DPM PTSP
Kota Salatiga
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
12 bln 35 12 bln 75 12 bln 90 12 bln 100 12 bln 125 12 bln 135 72 bln 560 DPM PTSP
Kota Salatiga
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
12 bln 85 12 bln 105 12 bln 120 12 bln 135 12 bln 150 12 bln 165 72 bln 760 DPM PTSP
Kota Salatiga
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Unit
Kerja PD
Penang-gung-jawab
Lokasi Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
12 bln 11 12 bln 12.5 12 bln 15 12 bln 16.5 12 bln 18 12 bln 20 72 bln 93 DPM PTSP
Kota Salatiga
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12 bln 18 12 bln 20 12 bln 22.5 12 bln 25 12 bln 27.5 12 bln 30 72 bln 143 DPM PTSP
Kota Salatiga
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair
Terpeliharanya mebelair kantor
12 bln 1.25 12 bln 3 12 bln 3.5 12 bln 4 12 bln 4.5 12 bln 5 72 bln 21.25 DPM PTSP
Kota Salatiga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedainya pakaian dinas beserta perlengkapannya
38 stel 27 76 stel 35 38 stel 40 76 stel 45 38 stel 50 76 stel 55 342 stel 252 DPM PTSP
Kota Salatiga
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya buku laporan capaian kinerja perangkat daerah
7 dok 15 7 dok 17.5 7 dok 20 7 dok 22.5 7 dok 25 7 dok 27.5 42 dok 127.5 DPM PTSP
Kota Salatiga
Meningkatkan upaya promosi dan informasi peluang usaha
Semakin bertambahnya minat calon investor untuk melakukan investasi di Kota Salatiga
Jumlah investor PMDN/PMA berskala nasional
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah dalam rangka kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
1 keg/ th
35 1 keg/ th
38.5 1 keg/ th
42.35 1 keg/ th
46.59 1 keg/ th
51.24 1 keg/ th
56.37
6 keg/ th
218.80 DPM PTSP
Kota Salatiga
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Unit
Kerja PD
Penang-gung-jawab
Lokasi Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha yang tersedia
120.00 132.00 145.2 159.72 175.69 193.26 750.18 DPM PTSP
Kota Salatiga
150 bk 150 bk 150 bk 150 bk 150 bk 150 bk 900 bk
150 bk 150 bk 150 bk 150 bk 150 bk 150 bk 900 bk
400 lbr 400 lbr 400 lbr 400 lbr 400 lbr 400 lbr 2.400 lbr
250 bk 250 bk 250 bk 250 bk 250 bk 250 bk 1.500 bk
100 bh 100 bh 100 bh 100 bh 100 bh 100 bh 600 bh
Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Terselenggaranya rakor investasi
2 keg 30 2 keg 33 3 keg 36.3 3 keg 39.93 4 keg 43.92 4 keg 48.32 18 keg 187.55 DPM PTSP
Kota Salatiga
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya di Kota Salatiga meningkat
1 keg 30 1 keg 33 1 keg 36.3 1 keg 39.93 1 keg 43.92 1 keg 48.32 6 keg 187.55 DPM PTSP
Kota Salatiga
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
2 keg/ th
20 2 keg/ th
22 2 keg/ th
24.20 2 keg/ th
26.62 2 keg/ th
29.28 2 keg/ th
32.21 2 keg/ th
125.03 DPM PTSP
Kota Salatiga
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
1 keg/ th
20 1 keg/ th
22 1 keg/ th
24.20 1 keg/ th
26.62 1 keg/ th
29.28 1 keg/ th
32.21 1 keg/ th
125.03 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penyelenggaraan Pameran Investasi
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal
4 keg 150 4 keg 165 4 keg 181.5 4 keg 196.65 4 keg 219.62 4 keg 241.58 24 keg 937.73 DPM
PTSP Kota
Salatiga
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Unit
Kerja PD
Penang-gung-jawab
Lokasi Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyusunan Kebijakan Investasi bagi Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal
1 dok 55 1 dok 60.5 1 dok 66.56 1 dok 73.21 1 dok 80.53 1 dok 88.58 6 dok 335.78 DPM PTSP
Kota Salatiga
Menyiapkan sistem pelayanan perizinan yang efektif dan efisien
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan
Jumlah dan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Terselenggaranya pelayanan perizinan
58 300 60 336.6 62 370.3 64 407.3 66 448 68 492.8 68 492.8 DPM PTSP
Kota Salatiga
Terselenggaranya Rakor Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu
7 keg 19 7 keg 27 7 keg 30 7 keg 35 7 keg 37 7 keg 40 7 keg 188
Terselenggaranya Rakor dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu
58 izin 20 60 izin 25 62 izin 30 64 izin 35 66 izin 40 68 izin 45 68 izin 195
Pengadaan/ Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan
Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu
3 jenis 250 3 jenis 250 4 jenis 300 4 jenis 300 4 jenis
300 4 jenis 325 22 jenis 1.725 DPM PTSP
Kota Salatiga
Terlayaninya pendaftaran perizinan secara daring
Tersedianya informasi mengenai proses perizinan yang dapat diakses pemohon melalui layanan SMS
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan rupiah) Unit
Kerja PD
Penang-gung-jawab
Lokasi Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota
Terwujudnya database perizinan dalam bentuk electronic file
Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tersosialisasikannya PTSP
4 kali 80 4 kali 150 4 kali 160 4 kali 160 4 kali 170 4 kali 170 24 kali 960 DPM PTSP
Kota Salatiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Perizinan Terpadu
Terselenggaranya monev PTSP dan pelayanan pengaduan
12 kali 40 12 kali 45 12 kali 50 12 kali 55 12 kali 60 12 kali 65 72 kali 315 DPM PTSP
Kota Salatiga
Penerapan ISO Tercapainya peningkatan profesionalisme pegawai
1 sertifikat
ISO
150 1 sertifikat
ISO
80 1 sertifikat
ISO
80 1 sertifikat
ISO
150 1 sertifikat
ISO
80 1 sertifikat
ISO
80 6 sertifikat
ISO
620 DPM PTSP
Kota Salatiga
Salatiga, Januari 2018
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA,
MARWOTO, SH. Pembina Tk. I
NIP. 19620131 198903 1 007
BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJPD
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD.
Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan,
dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Keberhasilan pencapaian sasaran
strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi
perlu ditetapkan indikator kinerjanya.
Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Salatiga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD ini
ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJPD
No Indikator Satuan Kondisi Awal
(2016)
Target Kinerja Kondisi Akhir
Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan
sektor/ bidang usaha
2 2 2 2 2 2 2 2
Jumlah fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan
kegiatan 1 2 2 2 2 2 2 2
Jumlah bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha
kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota
kegiatan 3 3 4 4 4 4 4 4
Program Peningkatah Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
investor 131 137 145 153 161 169 177 177
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)
milyar rupiah
245,249 245,249 255,249 265,749 276,749 288,749 301,249 314,749
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)
milyar rupiah
153,678 153,678 155,178 156,878 158,678 160,678 163,378 166,578
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu
Jumlah dan jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang penanaman modal; Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar
% 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67
No Indikator Satuan Kondisi Awal
(2016)
Target Kinerja Kondisi Akhir
Renstra 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota
Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
% 50 75 75 75 75 75 75 75
Salatiga, Januari 2018
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA,
MARWOTO, SH. Pembina Tk. I
NIP. 19620131 198903 1 007
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Salatiga dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Renstra dimaksud juga menjadi
pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta pedoman evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan maupun lima tahunan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga.
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2022 sangat ditentukan oleh
kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta
komitmen seluruh pihak terkait di Kota Salatiga.
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Salatiga Tahun 2017-2022 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja
dilingkungan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Salatiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing
secara bertanggungjawab dengan berorientasi pada peningkatan kinerja.
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN Salatiga, 2018
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SALATIGA,
MARWOTO, SH. Pembina Tk. I
NIP. 19620131 198903 1 007 Pembina Tk. I
NIP. 19570704 198603