bab i - bandungkab.go.id · perencanaan strategis dinas p2kbp3a kabupaten bandung, memerlukan...

Renstra Dinas P2KBP3A Kab. Bandung Tahun 2016 - 2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis Dinas P2KBP3A (Pengendalian Penduduk, KB,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) disusun berdasarkan RPJMD

Kabupaten Bandung tahun 2016 - 2021 yang merupakan kebutuhan nyata untuk

mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat

Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang Good Governance dan Clean

Government.

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung merupakan dokumen

perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah

yang memuat berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan hingga lima tahun

ke depan, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara

terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas

P2KBP3A Kabupaten Bandung.

Perencanaan Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung, memerlukan

integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia lainnya, agar mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat Kabupaten

maupun di tingkat Nasional.

Mencermati kondisi demikian, seharusnya upaya pencapaian tujuan program

pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi

program tersebut. Upaya itu sangatlah penting dilakukan mengingat Program

pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga pada era reformasi perlu terus

ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya masyarakat (keluarga) dalam melakukan upaya

pengaturan kelahiran akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang berasal dari

kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child).


Diperlukan peran aktif pemerintah dalam pembangunan Program

pengendalian penduduk, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih

rendah. Dilain fihak faktor modernisasi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat

dalam menilai anak (child value). Diantaranya ada sejumlah faktor pendorong

terhadap perubahan perilaku positif, antara lain menurunnya angka kematian bayi dan

balita dan meningkatnya status gender perempuan.

Aktualisasi perubahan perilaku itu diwujudkan dengan pendewasan usia

kawin, tidak cepat-cepat ingin punya anak dan melakukan pengaturan kelahiran.

Perilaku demikian ternyata memberi kontribusi besar pada proses transisi demografi.

Transisi demografi merupakan penurunan angka kelahiran yang mengiringi

penurunan angka kematian terjadi lebih dahulu, sehingga mencapai penduduk stabil.

Umumnya, pada fase awal transisi angka kematian tinggi dan berfluktuasi bergantung

pada iklim, pangan, dan penyakit, sedangkan angka kelahiran stabil tinggi

mengakibatkan angka pertumbuhan penduduk berfluktuasi, tetapi rendah. Proses

transisi mulai terjadi pada fase kedua, pada saat angka kematian mulai mengalami

penurunan, tetapi angka kelahiran tetap tinggi sehingga terjadi peningkatan

pertumbuhan penduduk. Pada fase ini angka kematian mencapai posisi stabil rendah,

begitu pula angka kelahiran, tetapi angkanya sedikit berfluktuasi sehingga

pertumbuhan penduduk sedikit berfluktuasi tetapi sangat rendah.

Mencermati pola transisi demografi itu, tampaknya Program Pengendalian

Penduduk, KB, PP dan PA dapat menjadi momentum untuk mengikuti pola yang

hampir sama, di minimalkan hingga fase kedua. Adapun untuk mencapai fase ketiga

bergantung pada kesuksesan program tersebut. Berdasarkan hal itu kita berharap agar

pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang holistic, jangan sampai

membiarkan Program KB dan pembangunan keluarga berjalan sempit.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung berusaha untuk mengantisipasi kondisi

ditengah perubahan yang cepat dalam sistem manajemen pemerintah tahun ini,

melalui peran dan posisi dalam serangkaian program-program yang terencana dan

terukur yang dituangkan dalam suatu Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah urusan 1. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB. 2.


Urusana pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

dan yang menenganani dua urusan tersebut adalah Dinas P2KBP3A.

Keberhasilan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

serta PP-PA di Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi terhadap

pembangunan, dengan tercapainya target peserta KB baru tahun 2015 sebanyak

61.405 akseptor, secara fertilitas akan menghambat kelahiran sebanyak 61.405

kelahiran, apabila peserta KB tersebut dibina menjadi peserta KB aktif yang lestari.

Apabila diasumsikan dengan nilai rupiah, dengan terkendalinya 61.405 kelahiran,

maka pemerintah telah menghemat anggaran sebesar Rp. 61 milyar lebih, apabila

setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000 per tahun/orang.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Berdasarkan Pertimbangan diatas, RENSTRA PD Dinas P2KBP3A Tahun

2016 - 2021 ini dijadikan sebagai acuan bagi Dinas P2KBP3A dalam menentukan

prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah, yang akan memudahkan masyarakat untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program Kepala Daerah selama lima

tahun.

Proses penyusunan Renstra mengacu pada rancangan RPJMD Periode

Pembangunan 2016 – 2021, oleh karena itu penentuan tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada

pencapaian RPJMD 2016 – 2021.

Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang disesuaikan

dengan Visi, Misi, dan program prioritas pemerintah Kabupaten Bandung. Secara

garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Renstra.

Renstra berpedoman pada RPJMD yang telah memuat Visi, Misi, dan program

prioritas (platform) Pemerintah Kabupaten Bandung. Renstra disusun

berdasarkan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan koordinasi bersama


Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam

pencapaian sasaran Pemerintah.

2) Penelaahan

3) Penelaahan Renstra

4) Penetapan Renstra

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dijadikan pedoman dalam

menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi Renstra tahun 2016 - 2021, merupakan

substansi renstra yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P2KBP3A Kabupaten

Bandung, informasi baik tentang keluaran (output), maupun sumber daya yang

tercantum di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas P2KBP3A Kabupaten

Bandung menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan

serta rencana sumber pendanaannya. Selain bertanggung jawab di lingkup

kewenangannya sendiri, Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung memiliki sasaran-

sasaran yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka

melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas Kabupaten Bandung

sesuai dengan platform Pemerintah Kabupaten Bandung. Strategi kebijakan dan

pendanaan disusun sampai dengan tingkat program Dinas P2KBP3A Kabupaten

Bandung yang dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja, outcome dari masing

masing program serta rencana sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program di

Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung antara lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan

Daerah).

1.2.2 Tujuan

Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA PD Dinas P2KBP3A Tahun 2016 - 2021

ini adalah :

1. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu

20 tahunan.


2. Merupakan arah kebijakan kinerja yang ingin dicapai Dinas P2KBP3A dalam

kurun waktu 5 tahun.

3. Adanya satu tolok ukur kinerja tahunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung.

4. Memudahkan seluruh jajaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung dalam

mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu

terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional

tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);


6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



7. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita


Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten


Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2010 Nomor 8);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);


Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS P2KBP3A KABUPATEN

BANDUNG

2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi.

2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan.

2.1.3 Tugas dan Fungsi.

2.2 Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Bandung

2.2.1 Kondisi DP2KBP3A Sekarang.

2.2.2 Keadaan Yang Diharapkan Lima Tahun Yang Akan Datang.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Bandung.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Bandung.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Program Dan Sasaran Strategis

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN

5.1 Rencana dan Program Kegiatan

5.2 Rencana Capaian Program Tahun 2016 -2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

1.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD Tahun 2016 -

2021.

1.2 Tabel Indikator Kinerja

1.3 Sasaran Dan Capaian Kinerja

BAB VII P E N U T U P


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS P2KBP3A KABUPATEN BANDUNG

Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung dibentuk berpedoman kepda

Peraturan Daerah tahun 2016 tentang SOTK, dengan dua urusan pemerintahan, yaitu

bidang 1. Bidang pengendalian penduduk dan KB, 2. Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh

Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya

manusia yang memadai melalui Program Pengendalian Penduduk, KB,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan upaya :

1. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM)

2. Menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) menuju angka = 1,0 dan TFR 2,25

menuju penduduk tumbuh seimbang.

Tujuan Program KB secara demografi adalah untuk menurunkan laju

pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan Norma

Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan

melalui pelayanan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan melalui Program

Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA untuk mencapai penduduk tumbuh

seimbang atau penduduk tanpa pertumbuhan. Secara strategis penduduk tumbuh

seimbang apabila dicapai NRR = 1 dengan Total Perility Rate 2,10 (kondisi yang

diharapkan).

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P2KBP3A sebagai unsur pendukung

pencapaian Visi dan Misi yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam

RPJMD tahun 2016 - 2021 yaitu dengan Visi : ”Memantapkan Kabupaten Bandung

yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang

baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural

dan berwawasan lingkungan”. Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah :


1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

7. Meningkatkan kemandirian Desa

8. Meningkatkan reformasi birokrasi

9. Meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Dinas P2KBP3A merupakan PD

penunjang dalam mencapai misi ke dua yaitu : “Mengoptimalkan kuantitas dan

kualitas pelayanan kesehatan”. Dengan demikian sebagai implementasi untuk

mendukung tujuan tersebut maka pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan

sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui Pengendalian Penduduk, KB,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bandung.

Pembangunan kependudukan melalui Program Keluarga Berencana perlu

terus ditingkatkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mandiri dan

mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan

tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan harus diimbangi

dengan peningkatan sumber daya manusia, karena apabila tidak berkualitas akan

menjadi beban dalam pembangunan, sehingga akan menimbulkan permasalahan

sosial seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, rendahnya

pendidikan, rendahnya daya beli dan permasalahan sosial lainya.

Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan Program KB,

dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi melalui pemakaian

alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS), akan berdampak terhadap angka

kelahiran. Pelayanan Program Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA akan

membawa kontribusi terhadap pencapain Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten


Bandung dalam menciptakan sumberdaya manusia yang maju mandiri dan berdaya

saing sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun 2016 - 2021, yaitu diantaranya meningkatkan sumberdaya manusia

dibidang kesehatan sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Dinas P2KBP3A,

gambaran pelayanan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis PD Dinas

P2KBP3A Tahun 2016 – 2021.

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi DP2KBP3A Kabupaten Bandung


2.1.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas P2KBP3A membawahi 1 Bagian

Sekretariat, 3 Sub Bagian, 5 Bidang, 10 Sub Bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU,

yaitu :

1. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Penyusunan Program;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Subbagian Keuangan.

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan membawahkan :

a. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

b. Seksi Advokasi, KIE dan Pergerakan;

c. Seksi Pendayagunaan PKB, PLKB dan Kader KB.

3. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

a. Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan KB;

b. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Jalur Wilayah Khusus;

c. Seksi Kesehatan Reproduksi dan Peningkatan Partisipasi Pria.

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Anak Balita dan Lansia;

c. Seksi Ketahanan Remaja.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan;

b. Seksi Penguatan Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender;

c. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

6. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :

a. Seksi Perlindungan Hak Anak;


b. Seksi Pemenuhan Hak Anak;

c. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemenuhan Hak Anak.

Struktur Organisasi BKBPP sebagai perbandingan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Sekretariat

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan

a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Keluarga Berencana

a. Sub Bidang Pengendalian KBKR

b. Sub Bidang Reproduksi Remaja

4. Bidang Keluarga Sejahtera

a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga

b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan

a. Sub Bidang Pengarus Utamaan Gender

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan

6. Bidang Perlindungan Anak

a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak

b. Sub Bidang Integrasi Hak Anak

7. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

a. Sub Bagian Tata Usaha


2.1.2.1 Sumber Daya Manuasia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas di dukung Sumber Daya

Manusia yang terdiri dari :

No. Uraian Jumlah (Orang)

1 Kepala Badan 1

2 Sekretaris 1

3 Kepala Bidang 5

4 Kepala Sub Bagian 3

5 Kepala Sub Bidang 10

6 Penyuluh KB 92

7 PLKB 10

8 Pelaksana 16

9 Kepala UPT PPKB 31

10 Kepala Sub Bagian TU UPT PPKB 31

11. TPD (Tenaga Penggerak Desa) 95

12 Cleaning Service 3

J U M L A H 298

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Dinas P2KBP3A telah tersusun

uraian Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

2.1.3.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, bahwa Kepala Dinas

P2KBP3A mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina,

mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.


2.1.3.2 Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai :

Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Bupati tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, bahwa Sekretaris Dinas

P2KBP3A mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan Kesekretariatan yang

meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan

kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Fungsi

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

Kesekretariatan.

b) Penetapan rumusan kebijakan kooordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.

c) Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Badan.

d) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan

kerumahtanggaan.

e) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta

hubungan masyarakat.

f) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi kelembagaan.

g) Penetapan rumusan kebijakan Administrasi pengelolaan Keuangan.


h) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Dinas.

i) Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas

Dinas

j) Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian

bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas

k) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan Kesekretariatan

l) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan Kesekretariatan.

m) Pelaksanaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

n) Pelaksanaan Koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan

Kesekretariatan.

Sedangkan Sekretariat memiliki 3 Sub Bagian :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

B. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan

Pergerakan

Bidang Informasi dan Data Keluarga dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang

mempunyai :

Tugas Pokok


Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang Informasi

dan Data Keluarga pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung mempunyai Tugas

Pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang

Pengelolaan Informasi dan data keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro

keluarga serta analisa, evaluasi dan pelaporan.

Sedangkan Bidang Informasi dan Data Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:


a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan informasi dan

data keluarga.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi dan data

keluarga.

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan informasi dan data

keluarga.

d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan data

keluarga.

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan informasi

dan data keluarga.

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data keluarga.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data keluarga.

h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi

/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan informasi dan data keluarga.

Bidang Informasi dan Data Keluarga memiliki 2 Sub Bidang :

a. Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Iformasi Keluarga

b. Seksi Advokasi, KIE dan Pergerakan

c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai :

Tugas Pokok


Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang Keluarga

Berencana pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan

Keluarga Berencana meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian re-produksi

remaja.

Sedangkan Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:


a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan Keluarga

Berencana.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga Berencana.

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan Keluarga Berencana.

d) Perumusan sasaran pelaksanaan Tugas dibidang pelayanan Keluarga

Berencana.

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga

Berencana.

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.


i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga Berencana.

Bidang Keluarga Berencana Membawahi :

a. Seksi Distribusi Alokon dan Pembinaan Kesertaan KB

b. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Jalur Wilayah Khusus

c. Seksi Kesehatan Reproduksi dan Peningkatan Partisipasi Pria

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai :

Tugas Pokok


Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang Keluarga

Sejahtera pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung mempunyai Tugas Pokok

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan

Keluarga Sejahtera meliputi Bidang Ketahanan Keluarga dan Bidang Advokasi dan

Pembinaan Instansi masyarakat.

Sedangkan Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera


c) Pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera

d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga Sejahtera

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga

Sejahtera

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera


a) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga Sejahtera.

Bidang Keluarga Sejahtera membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Anak Balita dan Lansia

c. Seksi Ketahanan Remaja

E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai :

Tugas Pokok


Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang

Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Dinas P2KBP3A Kabupaten

Bandung mempunyai Tugas Pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan

Perempuan meliputi Bidang Pengarusutamaan gender dan Bidang Pemberdayaan

Perempuan.

Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan

Pemberdayaan Perempuan.


b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan


c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan pengelolaan


d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan


e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan

pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan

Perempuan.

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan Pemberdayaan

Perempuan.


i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Pemberdayaan

Perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :

a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan

b. Seksi Penguatan Pelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

c. Seksi Pemberdayaan dan peningkatan Kualitas Hidup Perempuan


F. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak.

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas pokok, yaitu :


Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Bidang

Perlindungan Anak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung mempunyai Tugas

Pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang

Pelayanan dan pengelolaan Perlindungan Anak meliputi Kesejahteraan anak dan

integrasi hak anak.

Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengendalian

Perlindungan Anak.

b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian

Perlindungan Anak.

c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan pengendalian

Perlindungan Anak.

d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan pengendalian

Perlindungan Anak .

e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan

pengendalian Perlindungan Anak .

f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak .

g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian Perlindungan Anak .


i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /

lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan dan pengendalian Perlindungan

Anak.

Bidang Perlindungan Anak Membawahi :

a. Seksi Perlindungan Hak Anak

b. Seksi Pemenuhan Hak Anak

c. Seksi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemenuhan Hak Anak


G. UPTD Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga :

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Penduduk dan Pembangunan

Keluarga (UPTD P3K) mempunyai tugas pokok : Memimpin, merencanakan,

mengatur, melaksanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan rencana kegiatan

pembinaan dan pengendalian program KB-KS dan PP-PA di tingkat Kecamatan

Sedangkan yang menjadi fungsi dari UPTD P3K adalah :

a) Penysunan rencana program dan kegiatan pengaturan dan pengendalian program

KB-KS dan PA-PA, tahunan, bulanan dan mingguan.

b) Pelaksanaan pendataan KB-KS dalam rangka penyiapan data bagi program KB-

KS dan PP-PA, melalui pendatan keluarga, pendataan institusi dan pendataan

Klinik KB.

c) Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian program KB-KS dan PP-PA

melalui :

1. Pembinaan dan pelayanan KB bagi peserta KB baru dan aktif.

2. Pengendalian DO

3. Pembinaan Klinik KB

4. Pembinaan pengelola kb mandiri dan pelayanan KB swasta.

5. Pembinaan Bidan PKB.

6. Penanggulangan komplikasi dan kegagalan peserta KB baru maupun aktif.

7. Penyaluran bahan dan obat-obatan serta alkon ke KKB Institusi/kader.

8. Pelaksaan pelayanan KB terpusat.

9. Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB.

10. Pertemuan suami bumil.

d) Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan dan pengendalian program KB-KS

dan PP-PA serta KIE advokasi dengan perangkat daerah, pelaksanaan KIE dan

konseling bagi ;

1) Tokoh formal, informal, toma , toga

2) Institusi (Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok paguyuban KS,

Paguyuban MOP, PIKR dll)

3) Kader tribina dan UPPKS


4) Pengurus Desa PUP

5) Mengikuti/menugaskan dialog interaktif oleh PKB

e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas tenaga PKB dalam rangka efektifitas

pengaturan dan pengendalian program KB-KS dan PP-PA yang meliputi :

1) Staff meeting

2) Rakor Kecamatan

3) Rakor Desa

4) Mini lokakarya di Puskesmas

5) Pertemuan koordinator Pos KB Desa, Paguyuban MOP tingkat Kecamatan

6) Pertemuan Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa tingkat Desa

7) Pertemuan kelompok tribina, UPPKS dan PIKR

f) Pelaksanaan peningkatan pembinaan Desa PUP melalui :

1) Pembinaan dan pembentukan PIKR

2) Pembinaan pengurus Desa PUP

3) Mengikuti dialog interaktif KRR melalui radio

4) Pembentukan dan pembinaan KRR melalui sekolah dan pontren

5) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring KRR

g) Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi terhadap terhadap fungsi pengaturan dan

pengendalian program KB-KS dan PP-PA melalui

1) Mengolah dan menganalisa hasil pendataan keluaraga, baik kuantitatif

maupun kualitatif

2) Expose hasil pendataan keluarga di tingkat Kecamatan dan Desa

3) Mengolah dan menganalisa pencatatan dan pelaporan PKB, KKB,

Bidan/Dokter swasta dan institusi

j) Penyusunan saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan fungsi pengaturan dan

pengendalian program KB-KS dan PP-PA melalui

1) Pengawasan melekat

2) Mengikuti rapat konsultasi bulanan di tingkat Kabupaten

k) Pelaksanaan tugas kedinasan :

1) Mengikuti Adum tk. 4


2) Menglkuiti pelatihan yang sesuai dengan fungsi DP2KBP3A

3) Mengikuti tugas belajar

l) Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

1) Mengolah dan menganalisa semua laporan PKB

2) Membuat laporan bulanan UPT PPKB

m) Pelaksanan koordinasi di bidang pengendalian program mKB-KS dan PP-PA

dengan sub unit di lingkungan Dinas, melaksanakan tugas integrasi dan

konsultasi dengan :

1) Bidang KB

2) Bidang KS

3) Bidang Informasi dan Data Keluarga

4) Bidang Pemberdayaan Perempuan

5) Bidang Perlindungan Anak

6) Bagian Kesekretariatan

UPTD P3K membawahi Sub Bagian Tata Usaha UPTD P3K.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan

melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD dibidang pelayanan, pengelolaan

dan pengendalian program KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan

fungsinya :

a) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, pengelola dan

pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan

b) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan sarana dan

prasarana UPTD

c) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan, pengelola dan

pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan

d) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian

pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan

perempuan


e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.2 Pelayanan Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung.

2.2.1 Kondisi Dinas P2KBP3A Sekarang

Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas P2KBP3A

Kabupaten Bandung sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yaitu terdiri dari 2

urusan, Bidang KB, KS dan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

4 Program Keluarga Berencana

5 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

6 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

7 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

8 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak

9 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Ditambah 5 program yang menyangkut belanja PD, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan

keuangan


2.2.2 Keadaan Yang Diharapkan Lima Tahun Yang Akan Datang

Program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan harapan pelayanan pada lima (5) tahun yang akan datang mengalami

peningkatan, melalui:

1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui pelayanan peserta KB baru dan

pembinaan peserta KB aktif, pelayanan KB dilakukan untuk mencapai Total

Fertility Rate (TFR)= 2,25 untuk menuju Net Reproduksi Rate) NRR=1,

disamping itu dengan pengaturan kelahiran diupayakan seluruh pasangan usia

subur ikut KB sehingga berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu

(AKI) dan angka kematian bayi (AKB).

2. Pelayanan Reproduksi Sehat melalui program pendewasaan usia perkawinan

(PUP) dan penundaan anak pertama (PAP), pelayanan reproduksi sehat dilakukan

untuk mencapai usia kawin pertama 20 tahun bagi wanita ditahun 2021, dimana

rata-rata usia kawin pertama baru mencapai usia 19 tahun.

3. Pelayanan Ketahanan Keluarga melalui pembinaan dan peningkatan peran serta

masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Upaya Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

4. Peningkatan Peran serta Masyarakat, bertujuan untuk meningkatan peran

masyarakat dalam program KB sebagai upaya transformasi pengetahuan melalui

pembentukan dan pembinaan Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok

Akseptor, Paguyuban MOP, Forum Pos KB desa, Posyandu, PIKRR, kelompok

pemuda, poktan-poktan kegiatan.

5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan di daerah, pelayanan data ini

dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan program KB yang

sudah dicapai, dengan melakukan pendataan Keluarga Sejahtera setiap tahun

untuk melihat data demografi, data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

tahapan keluarga Pra KS dan keluarga sejahtera, kemudian dianalisis dan di

jadikan data basis untuk melakukan pelayanan KB kepada masyarakat.


Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi

pemerintah. Perencanaan strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung

memerlukan integrasi antara keahlian, sumber daya manusia dengan yang lainnya

agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, mulai dari

Pedesaan sampai dengan tingkat Nasional.

6. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan dewasa ini masih bagian dari

upaya pembangunan yang masih termarjinalkan, sehingga perlu penanganan yang

serius agar perempuan ditempatkan pada posisi yang sama sebagai obyek dan

subyek dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui pelayanan

pemberdayaan perempuan, maka para wanita akan terlindungi dari berbagai

upaya yang merendahkan derajat perempuan seperti Traffiking, Kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT), dan masalah perempuan lainnya. Kemudian

pengarusutamaan gender akan menjadi prioritas utama, sehingga perempuan

mempunyai posisi yang sama dengan kaum laki-laki dengan tidak melanggar

kodrat alamiah perempuan.

7. Pelayanan Perlindungan Anak. Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi

dan dibina agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu meneruskan estapet

kepemimpinan. Melalui pelayanan perlindungan anak masyarakat Kabupaten

Bandung akan diberi pemahaman tentang hak-hak anak, bagaimana menjaga dan

melindungi anak sebagai aset Pembangunan serta pembentukan Kota Layak Anak

(KLA).


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DInas

P2KBP3A Kabupaten Bandung

Pemasalahan dalam pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan,

merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dalam

perencanaan selanjutnya. Isu penting yang harus kita perhatikan saat ini dalam

pembangunan Keluarga Berencana adalah masih tingginya angka pertumbuhan

penduduk, tingginya angka pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kehidupan

dan berbagai masalah dalam masyarakat. Untuk itu upaya kita dalam pengendalian

jumlah penduduk adalah menurunkan angka kelahiran melalui program

Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tupoksi DP2KBP3A

Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana di Kabupaten Bandung telah

memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target peserta KB

baru tahun 2015 sebanyak 61.405 akseptor, secara fertilitas akan menghambat

kelahiran sebanyak 61.405 kelahiran apabila peserta KB tersebut dibina menjadi

akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan dengan nilai rupiah dengan

terkendalinya 61.405 kelahiran, maka pemerintah telah menghemat anggaran sebesar

Rp. 61.405 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp.

10.000.000 per tahun/orang.

Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan di perkirakan akan

mengalami perbaikan yang ditujukan dengan menurunnya angka kelahiran,

meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun

demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting

untuk di perhatikan yang dapat menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam

rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah

penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah non – produktif.


Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang

terjangkau, bermutu, efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu

penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

Selain hal tersebut, pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya

pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat yang selama ini dianggap

termarjinalkan, yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan

peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang

pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi

terhadap perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan dan jaringan

pengarusutamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistik jender.

Pembangunan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkembangannya telah menunjukan hasil

yang cukup mengembirakan, walaupun demikian masih dihadapkan dengan berbagai

permasalahan yang harus di hadapi lima tahun ke depan. Permasalahan-permasalahan

berdasarkan hasil evaluasi perkembangan program KB dan Pemberdayaan

Perempuan, target rencana serta capaian kinerja yang direncanakan dalan Rencana

Strategis Dinas P2KBP3A periode tahun 2010-2015 sebagai permasalahan yang harus

diselasaikan dalam perencanaan tahun 2016 - 2021. Secara umum identifikasi

permasalahan pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

adalah sebagai berikut:

a) Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,42 Susenas 2012)

b) Unmet need masih tinggi (8,28 %)

c) Masih tingginya peserta KB Suntik (55,41%) dan Pil (18,18 %)

d) Masih tingginya rata-rata usia kawin <20 tahun,

e) Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah (25,24%)

f) Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (8,05%)


g) Petugas lapangan KB (PLKB/PKB) berkurang (1:2 Desa) sampai (1:3 Desa)

idealnya 1 Desa 1 PLKB/PKB.

h) Kelompok PIKRR masih rendah, ada 136 Kelompok dari 280 Desa/Kel yang ada

i) Program Ketahanan Keluarga belum optimal, peran serta baru mencapai angka

rata-rata pada dikisaran 76,65 % dari anggota Poktan yang aktif.

j) Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah

k) Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih rendah

l) Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi

Analisis permasalah di atas menjadi sasaran pokok dalam rencana strategis

pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam mencapai tujuan

pembangunan Keluarga Berencana 5 (lima) tahun ke depan dan mendukung Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi di atas maka dapat

digambarkan identifikasi masalah sesuai dengan sasaran pada rencana strategis tahun

2016 - 2021.


Tabel. 1

Identifikasi Masalah Pembangunan Program KB

No Sasaran Pokok Target Kinerja Permasalahan Faktor Penentu

Keberhasilan

1. Pengaturan Kelahiran

Menurunnya TFR = 2,25, Unnmetned = 5 % dan DO PA = 5% serta meningkatnya CU MKJP = 30 %

TFR masih tinggi = 2,42, Unmetneed 8,28 %, Do = 8,05 % Rata-rata anak dalam keluarga 2,42 (2-3org)

Peningkatan SDM Program KB dan Jumlah Petugas Lapangan KB, Sarana Parasrana Pelayanan, Anggaran operasional yang memadai

2. Kualitas Peserta KB aktif dan pserta KB baru

Meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi terutama pemakaian untuk IUD, MOP, MOW, Implan

Peserta KB pengguna kontrasepsi Pil (18,18 %) dan Suntik (55,41 %) masih tinggi sehingga biaya dan angka DO tinggi,

Peningkatan frekuensi KIE, peningkatan kualitas & kuantitas Pelayanan KB, meningkatkan akses pelayanan KB, peningkatan jumlah tenaga pelayanan KB,

3. Jumlah Pra KS masih tinggi

Menurunnya jumlah Pra KS

Jumah Keluarga Pra KS masih tinggi sebanyak 201.123 KK

Meningkatkan pelaksananaan pendataan keluarga lebih efektif, melakukan verifikasi data, analisis data, dan penyediaan single data untuk pra KS



Keberhasilan

3. Ketahanan Keluarga

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan di poktan ketahanan keluarga

Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan BKB, BKL, UPPKS, BKR dan poktan lainnya

KIE kelompok, Pembinaan dan pembentukan kelompok kegiatan serta peningkatan intensitas pertemuan dan penyuluhan

4. Pendewasaan Usia Perkawinan

Meningkatnya pemahaman tentang reproduksi sehat bagi remaja dan hak-hak reproduksi

Masih terjadi kawin muda sehingga rata-rata usia kawin <20 tahun,

Peningkatan Kelompok PIKRR, meningkatkan peran pemuda dalam program KB, pembinaan dan pembentukan PIKRR di semua Desa

5. Peran serta Masyarakat dalam ber-KB

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program KB, sehingga seluruh keluarga ikut KB

Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam program KB

Advokasi dan KIE kelompok dan individu, Peningkatan institusi program KB tingkat Desa, Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, kelompok akseptor, Toma, toga, Pemuda, LSM.

6 Peningkatan jejaring swasta/ steakholder

Pihak swasta/pengusaha ikut dalam program KB perusahaan

Masih rendahnya peran swasta dalam program KB

Meningkatkan Advokasi kepada pihak swasta, membentuk KB perusahaan



Keberhasilan

7.

Pengarus utamaan gender, perlindungan perempuan dan anak

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dari kekerasan

Masih rendahnya pemahaman tentang gender, kasus trafiking dan KDRT

Meningkatnya program pengarusautamaan gender, pembentukan kelompok ekonomi kaum perempuan, sosoialisasi dan implentasi undang-undangan

Tabel. 2

Aspek Kajian Dan Faktor Yang Mempengaruhinya

Aspek Kajian Capaian/Kondisi

saat ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan PD Internal

(Kewenangan PD) Eksternal (Diluar kewenangan PD)

1 2 3 4 5 6

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP) MASIH TINGGI

1,85 Pertahun Jumlah anak dalam keluarga

- KIE petugas lapangan belum optimal

- Data kependudukan belum oftimal

- Masih tingginya angka kelahiran

- Koordinasi belum optimal antar PD terkait

- Masih tingginya angka migrasi penduduk

- Jumlah petugas belum memadai

- Partisipasi masyarakat masih rendah

- Hasil pendataan keluarga belum optimal

RASIO PESERTA KB DENGAN PUS

- CPR = 77,11% - TFR = 2,42 - Unnmeetned = 8,28 % - Do masih tinggi =

8,05% - Usia Kawin pertama

<20 Tahun

- Jumlah peserta KB aktif

- Pus hamil, ingin anak segera, tidak ingin anak lagi, ingin anak ditunda

- Peserta KB berhenti dari pemakaian alat kontrasepi

- Usia kawin pertama adalah 20 tahun

- KIE belum optimal - Konseling KB

belum Optimal - Pembinaan

Akseptor masih rendah

- Sarana prasarana belum memadai

- Koordinasi pelayanan belum optimal

- Keinginan masyarakat punya anak lebih dari dua

- Disiplin penggunaan alat kontrasepsi masih rendah

- Anggaran belum memadai

- Rendahnya kualitas pelayanan

- KIE belum oftimal - Pembinaan masih

rendah




Digunakan



1 2 3 4 5 6

KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA

- Tercapainya peserta KB baru MKJP sebanyak 14.624 aseptor

- Rata-rata usia Kawin Naik menjadi 19 tahun

- Terlayaninya kesertaan peserta KB baru da peserta KB aktif da tersedinya pelyanan KB dan Alat kontrasepsi Bagi Keluarga

- Adanya peningkatan pengetahuan PUP dan PAP serta Triat KRR tentang KRR dan pengelolaan PIKR

- Adanya mekanisme operasional

- Tersedianya jadwal pelayanan MOP dan MOW

- Penggarapan khusus tentang MOP dan MOW

- Tersedianya Data Usia muda

- Koordinasi dengan dinkes tentang jadwal pelayanan

- Adanya paguyuban MOP di tingkat Desa

- Rumah sakit siap melayani

- Organisasi pemuda ada di setiap desa

- Kulitas pelayanan masih rendah

- Pembinaan Masih rendah

- Sarana dan prasarana belum oftimal

- Belum terbentuk paguyuban di semua desa

- Sumber daya masih rendah

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Terbentuknya Kelompok PIKR sebanyak 136 Kelompok

Terbentuknya 3 jenis Kelompok PIKR Yaitu : 1. Tumbuh 2. Tegak 3. Tegar

- Adanya Kebijakan Usia kawin di atas 20 tahun bagi perempuan

- Peran pemuda dalam reproduksi cukup tinggi

- Banyak usia muda yang belum bekerja

- Sarana dan prasarana belum memadai

- Terbatasnya anggaran

- Adanya anggapan perempuan harus kawin muda

- Orang tua ingin segera nimbang cucu

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

Pembinaan Pos KB Desa 357 dan Sub Pos KB 4.303, Koordinator 31 kelompok

Meningkatnya , Pengetahuan dan keterampilan serta kesejateraan Para pengelola Pos KB, Sub Pos KB

- Adanya pertemuan sub dan pos KB

- Pos KB ada si semua desa

- Sudah terbentuk forum pos KB desa

- Partisipasi cukup tinggi

- Kepala Desa cukup mendukung keberadaan pos KB

- Koordinasi dengan Camat cukup baik

- Insentif bagi pos KB masih rendah

- Anggaran belum memadai

- Pertemuan Pos KB belum optimal

PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/ AIDS

Tersosialisasikannya tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS 1 fasilitator, 100 peserta,

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

- Jumlah hiv/aids di Kabupaten Bandung cukup tinggi

- Adanya kerjasama dengan KPA Kab bandung

- Sudah terbentuk PIKRR

- Terjalin koordinasi dengan Dinkes

- Terjalin koordinasi dengan Dinsos

- Adanya KPA di Kabupaten Bandung

- Pemahaman masyarakat tentang HIV/Aids masih Rendah

- Dukungan instansi terkait belun Optimal

- Anggaran HIV masih Rendah

- Kebijakan tentang HIV belum dipahami secara meluas




Digunakan



1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

Pembinaan kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB, BKR, BKL, UPPKS, di 31 kecamatan

Meningkanya pengelolaan Kel Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PKLK

- Jumlah Petugas - Anggaran - Pembinaan - Sdm - Adanya bantuan

modal usaha

- Partisipasi Masyarakat

- Dukungan dari kepala desa

- Peran pos KB, Sub Pos KB dan institusi lainnya

- Keterbatasan keterampialn

- Keterbatasan anggaran

- Keterbatasan sarana

PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- Tersedianya data keluarga, demografi, data KB dan data tahapan keluarga

- Pendataan Keluarga - Dilakukan verifikasi

data keluarga - Tersedia data base

Mutasi Data Keluarga - Tersedia data hasil

anaslisis pendataan keluarga

- Tersedia SK keputusan Bupati tentang peserta Gakinda

Terlaksananya penyedaiaan data melalui pendataan Keluarga Sejahterauntuk pembangunan di daerah

- Adanya pendataan keluarga

- Tersedia data pra KS

- Adanya mekonisme operasional

- Tersedianya data demografi, data kb dan tahapan keluarga

- Dukungan dan kerjasama dengan dinas PD terkait

- Kebijakan program dan anggaran

- Kerjasama dengan statistic

- Hasil pendataan belum maksimal

- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang indicator Pendataan

- Anggran yang belum memadai

- Sarana dan pra sarana yang masih terbatas

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

- Perempuan dilembaga pemerintah masih 1,84 %

- KDRT dan Trafiking baru tertangi 15 kasus

- Sosialisasi dan Undang-undang No 23 Tentang Perlindungan Anak 276 Desa

- Terlaksanannya pelayanan permasalahan perempuan 322 peserta

- Terlaksanannya pemetaan perlindungan anak 276 desa, 31 kecamatan

- Terselenggaranya pelaksanaan lokakarya kota layak anak TK Kabupaten

- Terlaksannya orientasi manajemen usaha kelompok perempuan

- Menurunnya jumlah Permasalahan perempuan pada umumnya 75 %

- Tersediannya (terpenuhinya) pemetaan perlindungan anak

- Meningkatnya pengetahuna tentang kota layak anak meningkakan kreativitas anak

- Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga

Tersedia program dan kegiatan

Integrarsi program dan instansi terkait

Dukungan anggaran masih terbatas




Digunakan



1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Perempuan kepala keluarga

Bertambahnya pengetahuan ,wawasan dan keterampilan para perempuan kepala keluarga bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta keluarga

- Jumlah kelompok perempuan

- Rendahnya keterampilan perempuan

- Tersedianya data pra KS

- Tersedianya data potensi perempuan

- Dukungan dari pemerintah daearah

- Merupakan program terpadu

- Kurangnya sumberdaya manusia

- Sarana dan prasarana belum memadai

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

Terlaksananya program P2WKSS, keterampilan ibu rumah tangga keluarga miskin pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesetaraan gender 100 KK binaan

- Terwujudnya 1 (satu) desa binaan dalam peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)

- Meningkatnya wawasan 100 KK binaan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, keadilan dan kesertaan gender

- Meningkatnya keterampilan ibu rumah tangga keluarga miskin

- Tersedia data potensi keluaraga

- Pra KS masih tinggi - Adanya program

dan kegiatan

- Dukungan dari instansi terkait

- Adanya anggaran terpadu

- Masih tinggi angka kemiskinan

- Sumberdaya manusia yang terbatas

- Anggran tarbatas - Sarana dan prasarana

belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P2KBP3A sebagai unsur pendukung

pencapaian Visi dan Misi yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam

Rencana Strategis 2016 - 2021 yaitu Visi : “Memantapkan Kabupaten Bandung

yang maju, mandiri dan berdaya saing, melalui tata kelola pemerintahan yang

baik dan pemantapan pembangunan pedesaan, berlandaskan religius, kultural

dan berwawasan lingkungan.” Dan Misi yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan

2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan


3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan

memperhatikan aspek kebencanaan

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif

6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

7. Meningkatkan kemandirian Desa

8. Meningkatkan reformasi birokrasi

9. Meningkatkan kemanan dan ketertiban umum wilayah

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Dinas P2KBP3A merupakan PD

penunjang dalam mencapai Misi ke dua yaitu. “Mengoptimalkan kuantitas dan

kualitas pelayanan kesehatan”. Dengan demikian sebagai implementasi untuk

mendukung tujuan tersebut, maka pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan

sumberdaya manusia di bidang kesehatan melalui pembangunan Keluarga Berencana

Dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Bandung

Telahaan Renstra K/L merupakan telaahan yang berdasarkan sasaran Renstra

K/L dengan permasalahan yang ada dan bagaimana cara menanganinya dengan

menyandingkan anatara faktor penghambat dan faktor pendorong, seperti

digambarkan dalam tabel berikut ini :


Tabel. 3 Telaahan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L Permasalahan Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Tempat pelayanan KB Belum semua tempat pelayanan memenuhi standar pelayanan

- Kurangnya SDM, - Anggran belum

memadai

- Klinik KB ada di semua Puskesmas

- Kerjasama dengan Dinkes cukup Baik

2. Rasio Peserta KB MKJP masih rendah

- MKJP masih rendah = 25,24%

- TFR masih tinggi = 2,42 - Anggaran yang terbatas - Sarana dan prasarana

belum memadai - KIE dan advokasi belum

oftimal - Kurangnya petugas

lapangan KB

- Kualitas pelayana KB

- KIE masih rendah - Partisipasi

Masyarakat masih rendah

- Dukungan Anggaran

- Jangkouan wilayah cukup jauh

- Kerjasama dengan dinas kesehatan cukup baik

- Tempat pelayan kb tersedia disemua kecamatan

- Adanya mobil pelayanan KB

3 Rata-rata usia kawin

- Rata–rata Usia kawin masih <20 tahun

- Rendahnya partisipasi pemuda dalam program reproduksi sehat

- Tingkat pendidikan remaja masih rendah

- Orang tua ingin segera menimbang cucu

- Partisipasi masyarakat masih rendah

- Sudah terbentuk kelompok PIKRR

- Kerjasama dengan kelompok Pemuda

- SDM petugas cukup baik


3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam pembangunan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Bandung, ada beberapa isu strategis yang

dapat kita rumuskan, yaitu sebagai berikut:

a) Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,42 Susenas 2012)

b) Unmet need masih tinggi (8,28%)

c) Masih tingginya peserta KB Suntik (55,41 %) dan Pil (18,18 %)

d) Masih tingginya rata-rata usia kawin <20 tahun,

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L Permasalahan Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

4 Pemberdayaan Perempuan dan pengarusutaman gender

Masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan, dan lapangan kerja

- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan perempuan

- SDM petuas masih rendah

- Tinggi anggka kemiskinan

- Pemahaman masyarakat masih rendah

- Tingginya angka trafficking dan KDRT

- Jumlah wus /PUSmasih tinggi

- Kebijakan pemerintah tentang gender

5. Perlindungan anak Mayarakat belum memahami tentang perlindungan dan hak-hak anak

- Masih tingginya KDRT

- Masih tingginya ekploitasi anak

- Sosialisasi masih rendah

- Kebijakan tentang perlindungan anak

- Undang-undang No 23 tentang perlindungan anak

- Koordinasi dengan dinas terkait


e) Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah (25,24%)

f) Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (8,05)%

g) Petugas lapangan KB (PLKB/PKB) berkurang (1:2 Desa) sampai (1:3 Desa)

idealnya 1 Desa 1 PLKB/PKB.

h) Kelompok PIKRR masih rendah, ada 102 Kelompok dari 280 Desa/Kel yang ada

i) Program Ketahanan Keluarga belum optimal, peran serta baru mencapai angka

dikisaran 76,65 % dari anggota Poktan yang aktif.

j) Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah

k) Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih rendah

l) Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Program Dan Sasaran Strategis.

Untuk mencapai program dan sasaran strategis tersebut menuntut kesiapan

pengelola dan pelaksana program KB untuk menggalang kemitraan dengan tokoh

agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, LSM dan mitra

kerja lainnya untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik

khususnya di Kabupaten. Pada era disentralisasi seperti saat ini, kegiatan advokasi

mutlak diperlukan agar program KB menjadi salah satu prioritas pembangunan di

daerah. Hal ini penting mengingat keberhasilan atau kegagalan program KB sangat

tergantung kepada kelangsungan program KB di lini lapangan.

Penduduk dalam jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia (SDM)

merupakan kekuatan pembangunan. Penilaian tersebut mengandung kebenaran bila

kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang merata. Tetapi

apabila jumlah penduduk yang terus meningkat bila tidak diimbangi dengan

kualitasnya maka akan menjadi beban dalam pembangunan.

Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 3,5 juta

merupakan aset pembangunan yang harus di tingkatkan kualitasnya agar dapat

berdaya saing. Besarnya jumlah penduduk terkait dengan tingginya angka

pertumbuhan penduduk, terutama di pengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun

tingkat kelahiran sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk

Indonesia masih terus akan bertambah.

Sebagai salah satu program pembangunan nasional, program KB dan

pemberdayaan perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya

mewujudkan manusia Kabupaten Bandung yang sejahtera disamping program

pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor

52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur


kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamialan, melalui

promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak reproduksi untuk

mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Untuk memberi arah pelaksanaan program dalam Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2016 -

2021, disebut bahwa Program KB Nasional merupakan rangkaian Pembangunan

Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas sebagai langkah penting dalam

mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya

pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan

dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang

berkualitas.

Selanjutnya dalam RJPMD tahun 2016 - 2021 Visi dan Misi pemerintah

Kabupaten Bandung adalah “Memantapkan Kabupaten Bandung Yang Maju,

Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan

Pemantapan Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Relijius Kultural dan

berwawasan Lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dapat diberi pengertian

bahwa dalam untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing

perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk mewujudkan hal itu

peran program KB sangat dominan disamping prioritas pendidikan dan kesehatan.

Hal ini sesuai dengan Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu :

“Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.”

Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut; Dinas P2KBP3A

mengimplementasikan dalam Rencana Strategis DP2KBP3A Kabupaten Bandung

Tahun 2016 - 2021 untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Bandung, dengan program dan kegiatan yang strategis.


4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

4.2.1 Tujuan

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh DP2KBP3A Kabupaten Bandung

adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program

Program Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dengan upaya (merupakan hasil kajian internal DP2KBP3A)

yaitu :

1. Menurunkan laju pertumpuhan penduduk (LPP)

2. Meningkatkan cakupan penanganan korban kekerasan terhadan perempuan

dan anak

3. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Internal

Tabe 4

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PD

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Menurunkan LPP

Mengendalikan jumlah penduduk melalui upaya pengaturan kelahiran

Presentase capaian angka TFR

2,44 2,43 2,39 2.35 2,25


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Meningkatkan cakupan penanganan korban kekerasan terhadan perempuan dan anak

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan pelayanan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak

Persentase angka kekerasan terhadap perempuan

0,0074 0,0072 0,0070 0,0068 0,0064

Persentase angka kekerasan terhadap anak

0,0098 0,0097 0,0095 0,0093 0,0091

3 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Internal

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi DP2KBP3A

Nilai AKIP Internal

51 53 54,5 56 57


4.2.2 Sasaran

1. Sasaran Umum

Adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di tandai dengan

peningkatan program KB, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak dengan :

- Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

- Menurunnya Net Reproduction Rate (NRR) = 1 melalui Total Fertility Rate (TFR)

= 2,25 menuju penduduk tanpa pertumbuhan (dengan syarat TFR = 2,1)

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh

setiap PD dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh

DP2KBP3A telah merumuskan sasaran sebagai berikut (merupakan hasil kajian

internal DP2KBP3A) :

1. Mengendalikan jumlah penduduk melalui upaya pengaturan kelahiran

2. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan

pelayanan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi DP2KBP3A.


4.3 Strategi dan Kebijakan

4.3.1 Analisis SWOT

Untuk mencapai tujuan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Keluarga Berencana

akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk menentukan alternatif strategi

pencapaian dilakukan melalui analisis SWOT (Strenght, Weakness, opportunity, dan

threats) yaitu sebagai berikut:

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan PLE).

Berdasarkan analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal dan eksternal Dinas

P2KBP3A Kabupaten Bandung diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan

program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai berikut :


Tabel. 8.A

Analisis SWOT

Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE)

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)

1.

2.

3.

4.

5.

Perda no. 21 tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga

Teknis daerah

Kabupaten Bandung

Telah terbentuk mekanisme

operasional sampai lini lapangan

Mempunyai informasi lengkap dari

data hasil pendataan keluarga

Potensi Pegawai berjumlah 319 orang

Sudah terbina kerjasama dengan Dinas

Kesehatan dan Instansi terkait lainnya

1.

2.

3.

4.

5.

Prasarana dan sarana terbatas

Peserta KB MKJP masih rendah (24%)

TFR masih tinggi 2,42

Petugas belum memahamin tugas dan

fungsi secara maksimal

Advokasi dan KIE masih rendah

Jumlah PLKB/PKB belum sesuai

dengan jumlah Desa yang ada

Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Undang-undang No. 10 tahun 1992

tentang Keluarga Berencana

Undang-undang No. 52 tahun 2009

tentang Kependudukan dan Keluarga

Berencana

Dukungan Politisi (Bupati, DPRD)

cukup tinggi mendukung program KB

Kemitraan dengan 341 Orang Pos KB

Desa, 102 Kelompok PIKR, 31

Paguyuban MOP dan 1.474 kel. Bina-

bina Keluarga dan UPPKS

Terdapat 90 Puskesmas, Rumah Sakit

dan Klinik KB tempat Pelayanan KB

KB sebagai kebijakan pemerintah

dalam pengendalian kelahiran

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan

cukup baik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rendahnya Kualitas Pelayanan KB

AKI dan AKB masih tinggi

Kualitas Kinerja Aparatur belum

optimal

Jumlah PLKB/PKB belum sesuai

dengan jumlah Desa yang ada

Partisipasi masyarakat dalam program

KB masih Rendah

Pelaksanaan koordinasi intern dan

ekstern belum optimal

Belum optimalnya dukungan para

Ulama dalam Program KB.


Tabel. 8.B

Matriks Analisis SWOT

INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESSES)

EKSTERNAL

1. Adanya SOTK yang jelas yaitu DP2KBP3A.

2. Memiliki Potensi berjumlah 319 Pegawai , dengan jumlah PKB berjumlah 113 orang.

3. Telah terbentuk mekanisme operasional sampai lini lapangan.

4. Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga.

5. Sepuluh langkah PLKB sebagai SOP.

1. Prasarana dan sarana belum memenuhi.

2. Advokasi belum optimal. 3. Peserta KB MKJP masih

rendah (24%) 4. Petugas belum memahami tugas

dan fungsi secara mendalam. 6. TFR masih tinggi (2,43)

PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O)

1. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana.

2. Undang-undang No. 52 tahun 2009 Tentang Kependudukan dan KB.

3. Terdapat 90 Rumah Sakit Puskesmas dan klinik KB sebagai tempat Pelayanan KB

4. Secara Politisi (DPRD) dan Pemerintah daerah mendukung program KB.

1. Peningkatan Pelaksanaan Program KB lebih terfokus pada pengaturan Kelahiran, pendewasaan Usia Perkawinan, Ketahanan keluarga dan Reproduksi sehat.

2. Melakukan kerjasama dengan Klinik KB sebagai tempat pelayanan dalam rangka peningkatan peserta KB MKJP.

3. Meningkatkan profesionalisme Petugas Lapangan KB.

4. Memanfaatkan dukungan politis dalam membuat kebijakan Program KB.

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelayanan KB (TNI, Polri, PKK, Perusahaan Swasta, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan).

2. Meningkatkan kerjasama melalui pertemuan rutin.

3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam KIE dan Advokasi.

4. Membuat kebijakan yang mendukung Program KB.

ANCAMAN (THREATS) STRATEGI (S-T) STRATEGI (W-T)

1. Rendahnya Kualitas Pelayanan KB.

2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal.

3. Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran belum optimal.

1. Meningkatkan kemampuan teknis petugas melalui pelatihan-pelatihan, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan .

2. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan .

3. Merekrut pegawai baru atau menambah personil dari instansi lain.

1. Tingkatkan prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan pelayanan KB. SDM pelayan KB.

2. Tingkatkan profesionalitas SDM untuk pengelolaan Program Keluarga Berencana di semua tingkatan, PD, UPT, PLKB, PKB.

3. Lakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai dengan TUPOKSI.

4. Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB.


Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman (analisis SWOT), ditetapkan faktor kunci keberhasilan (Critical Succes

Faktor/CSF) yang dijadikan indikator kinerja pencapaian Program KB sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan. Faktor penentu keberhasilan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Keluarga Berencana sesuai misi yang

ditetapkan dengan indikator kinerja dan tolok ukur keberhasilannya. Dinas P2KBP3A

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan untuk

melaksanakan pembangunan di bidang Keluarga Berencana dengan indikator

keberhasilan program sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pelayanan KB.

2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung

pelayanan KB.

3. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk pengelolaan Program Keluarga

Berencana disemua tingkatan : Tingkat Kabupaten, UPT PPKB Kecamatan,

PLKB dan PKB di tingkat Desa

4. Peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing

5. Meningkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan Program KB

6. Meningkatkan Advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk mendukung

kebijakan Program KB

7. Meningkatkan anggaran program dan kegiatan untuk mencapai keberhasilan

Program KB

8. Meningkakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program KB dengan

menjadi peserta KB, motivator KB, Kader KB di semua tingkatan.

9. Meningkatkan jejaring Program KB kepada pihak swasta atau steakholder dalam

Pembangunan Keluarga Berencana.


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana dan Program Kegiatan.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah di tentukan, maka dirumuskan

rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai

dengan Renstra Dinas P2KBP3A yang sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten

Bandung Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai

dengan Permendagri Nomor 13, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh Dinas P2KBP3A terdiri dari 2 urusan yaitu pertama Urusan Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kedua Urusan Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindingan Anak.

Dinas P2KBP3A Kabupaten Bandung mempuyai kewenangan dalam

pembangunan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016, dalam pembagian

urusan pemerintah bidang Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana

mempunyai kewenangan yang diimplementasikan ke dalam sub-sub bidang yaitu :

1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi

2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

5. Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

7. Keserasian Kebijakan Kependudukan

8. Pembinaan

Sejalan dengan RPJMD Tahun 2016 - 2021 program yang dilaksanakan oleh

Dinas P2KBP3A dengan dua urusan pemerintahan yang dilaksanakan, adalah sebagai

berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

4. Program Keluarga Berencana

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

7. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

8. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

9. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

5.2 Rencana Capaian Program Tahun 2016 - 2021.

Rencana Capaian program pembangunan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2016 - 2021 dalam tabel

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif adalah sebagai

berikut :


Tabel. 11

Rencana Pencapaian Peserta KB Baru Tahun 2016 - 20121

NO MIX KONTRASEPSI TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

1 IUD 8.495 14.731 17.222 18.403 18.486

2 MOW 785 1.272 1.488 1.590 1.597

3 MOP 374 494 577 617 620

4 IMPLANT 8.595 8.956 10.471 11.189 11.239

MKJP 18.249 25.453 29.758 31.799 31.942

5 SUNTIKAN 22.750 19.433 22.719 24.277 24.386

6 PIL 5.328 11.418 13.349 14.264 14.328

7 KONDOM 1.200 887 1.036 1.109 1.114

NON MKJP 29.278 31.738 37.104 39.650 39.828

JUMLAH 47.527 57.191 66.862 71.449 71.770

Tabel. 12

Rencana Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2016 - 2021

NO MIX KONTRASEPSI TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

1 IUD 105.282 111.121 118.178 127.253 138.501

2 MOW 15.653 16.436 17.537 18.368 19.349

3 MOP 6.420 6.741 7.193 7.534 7.937

4 IMPLANT 29.508 33.983 43.058 44.625 46.475

MKJP 156.863 168.281 185.966 197.780 212.262

5 SUNTIKAN 300.367 311.810 326.284 338.750 352.934

6 PIL 108.189 113.598 121.207 126.952 133.735

7 KONDOM 6.965 7.314 7.804 8.173 8.609

NON MKJP 415.521 432.722 455.295 473.875 495.278

JUMLAH 572.384 601.003 641.261 671.655 707.540


Tabel. 13

Rencana Pencapaian Kelompok Bina-bina Keluarga 2016 – 2021

NO POKTAN BINA

KELUARGA

TAHUN KONDISI AKHIR 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1 BKB 531 560 588 606 618 618

2 BKR 293 309 325 335 341 341

3 BKL 356 375 394 406 414 414

4 PIKR 114 128 135 143 151 151

5 UPPKS 341 360 378 389 397 397

Tabel. 14

Isu dan Permasalahan

NO URUSAN PERMASALAHAN ISU

1

Keluarga

Berencana dan

Keluarga

Sejahtera

Masih Rendahnya rasio

peserta KB MKJP

Terjadinya Ledakan

Penduduk , dan Babby

Boom, angka kematian ibu

dan anak masih tinggi (AKI

dan AKB)

2

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Masih rendahnya kepedulian

masyarkakat terhadap

kesetaraan gender dan

perlindungan anak dari

kekerasan

Belum optimalnya program

pengarusutamaan gendar dan

Perlindungan anak.


BAB VI

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016-2021

6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Sejalan dengan prioritas

pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung yaitu pada Misi ke 2 yaitu :

“Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan”. Maka

indikator yang dilaksanakan untuk mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD

Pemerintah Kabupatem Bandung Tahun 2016-2021 tersebut yaitu:

Dalam meningkatkan Rasio Peserta KB, maka indikator Kinerja

menurunkan Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,25 dan NRR = 1 melalui

peningkatan perseta KB Baru MKJP dan Peserta KB aktif MKJP tahun 2016-

2021.

6.2 Tebel Indikator Kinerja

Tabel 15

Indikator Kinerja Yang Akan Dicapai Tahun 2016-2021

NO INDIKATOR KINERJA Target Permasalahan Faktor-Faktor Penentu

Keberhasilan

1 2 4 5 6

1 Persentase capaian angka TFR 2,25 Masih Rendahnya rasio peserta KB aktif MKJP

Peningkatan Pelayanan KB dan Akses Pelayanan KB serta Sarana Prasara dan anggaran yang tersedia

2 Persentase angka kekerasan terhadap perempuan

0,0064

Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan berani melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan kepada pihak yang berwajib

Meningkatkan KIE dan advokasi, kepada seluruh stikholder dan dilibatkan dalam penanganan kasus-kasus tersebut


3 Persentase angka kekerasan terhadap anak

0,0091

Masyarakat belum sepenuhnya memahami dan berani melaporkan kasusu kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwajib

Meningkatkan KIE dan advokasi, kepada seluruh stikholder dan dilibatkan dalam penanganan kasus-kasus tersebut

4 Nilai AKIP internal DP2KBP3A 57

Konsistensi program dan kegiatan antara Renstra, Renja, LKIP dan DPA belum sepenuhnya terjaga dengan baik

Tersedianya SDM, baik kuantitas maupun secara kualitas

5 Rata-rata nilai SKP di DP2KBP3A

86,4

SKP yang disusun belum sepenuhnya berpedoman terhadap program dan kegiatan yang telah tercantum system AKIP

Pemahaman terhadap penyusunan SKP yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada

6 Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

84

Sarana dan prasarana untuk penyimpanan BMD belum seimbang dengan jumlah BMD yang ada

Tersedianya tempat penyimpanan BMD dan SDM yang mengelolanya


6.3 Tabel Sasaran Dan Capaian Kinerja

Tabel. 16

Sasaran dan Capaian Kinerja 2016-2021

NO.

SASARAN STRATEGI INDIKATOR

KINERJA (OUTCOME)

Target Tahun 2021

PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Mengendalikan jumlah penduduk melalui upaya pengaturan kelahiran

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan KB

Persentase capaian angka TFR

2,25 Program KB Pengendalian Penduduk dan KB

DP2KBP3A

2.

Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan pelayanan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak

Peningkatan intensitas KIE dan advokasi serta pembentukan lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan

Persentase korban kekerasan terhadap perempuan

0,0064 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP2KBP3A

Persentase korban kekerasan terhadap anak

0,0091

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DP2KBP3A

Sinkronisasi program dan kegiatan dalam penyusunan laporan system AKIP

Nilaii AKIP internal DP2KBP3A

57

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kesekretariatan DP2KBP3A

Penyusunan SKP berpedoman kepada aturan yang dan berlaku saat itu

Rata-rata nilai SKP di DP2KBP3A

86,4

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan Program peningkatan disiplin aparatur


Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala

Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

84

Program pelayayan administrasi perkantoran dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Tabel. 17

Rencana Capaian Kinerja Program KB Tahun 2016-2021

NO URUT

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 11.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

11.1.12.2

Rasio Akseptor KB 82,25 % 82,35 % 82,45 % 82,55 % 82,65 %

Jumlah PUS 679.021 729.815 777.757 813.634 856.068

Jumlah Peserta KB aktif 558.495 601.003 641.261 671.655 707.540

Jumlah Pus tidak ber-KB 120.526 128.812 136,496 141,979 148.528

2 TFR 2,44 2,43 2,39 2.35 2,25

Penyediaan kontrasepsi 40 % 40 % 40 % 40 % 40 %

PLKB/PKB 1:3 1:2 1:2 1:1 1:1

Data mikro keluarga 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tabel 18

Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Ke RPJMD

No Indikator

Kondisi Kinerja Pada

Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

Pada Akhir Periode

RPJMD Tahun Dasar 2016 2017 2018 2019 2020

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

1,85 1,78 1,70 1,63 1,56 1,49 1,49

2. Cakupan pasangan usia subur peserta KB Aktif

82,03 82,25 82,35 82,45 87,55 82,65 82,65

Selanjutnya indikator kinerja Dinas P2KBP3A yang mengacu kepada

RPJMD tahun 2016-2021 dalam prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten

Bandung adalah pada prioritas ke 2 (dua) yaitu : Peningkatan cakupan

pelayanan dan kualitas kesehatan; dalam hal ini Dinas P2KBP3A bekerjasama

dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam pelayanan KB yang

berkualitas di Kabupaten Bandung.


BAB VII

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah di atas, maka Rencana Strategis Dinas

Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Dinas P2KBP3A) Kabupaten Bandung, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2016-2021 adalah pedoman

pelaksanaan pembangunan Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun, sebagai upaya mendukung

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam RPJMD

tahun 2016-2021 dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Bandung

2. Program dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Tahun

2016-2021, mendukung Misi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam prioritas

pembangunan yaitu Misi ke dua (2) dalam “Mengoptimalkan kuantitas dan

kualitas pelayanan kesehatan”. Sehingga Dinas P2KBP3A sebagai unsur

pendukung Misi tersebut melalui pembangunan Keluarga Berencana.

3. Tujuan yang akan dicapai oleh program Dinas P2KBP3A adalah :

a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan

kependudukan guna mendorong terlaksananya peningkatan sumber daya

manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan

kependudukan

b. Mendorong untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui

pelembagaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera

c. Mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak,

Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah :

- Meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)

- Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan

menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility

Rate (TFR)=2,25 untuk menuju penduduk tampa pertumbuhan.


4. Pelaksanaan pembangunan Keluarga Berencana keberhasilannya di ukur

melalui input, proses, output, outcame, benefit yang akan memberikan

kontribusi terhadap pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung, karena

dengan dilakukan pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran

tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas kesehatan

masyarakat, menurunnya Angka Kematian ibu (AKI) dan Angka Kematian

Bayi (AKB).

5. Program, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator dan capaian kinerja

yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas P2KNP3A diarahkan untuk

meningkatkan capaian program peningkatan kualitas kesehatan. Diharapkan

dengan meningkatnya rasio peserta KB menjadi 82,65 %, TFR turun menjadi

2,25, rata-rata usia kawin 20 tahun dan rata-rata jumlah anak dalam keluarga 2

(dua) orang anak dapat mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Bandung.

6. Diharapkan dengan Rencana Strategis Dinas P2KBP3A, menjadi pertimbangan

bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan dukungan anggaran

dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas

P2KBP3A selama lima tahun.

Soreang, Oktober 2016

Badan Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung

K e p a l a

H. Hendi Ariadi Purwanto, SH. M.Si

NIP. 19590713 198503 1 006

bab i - bandungkab.go.id · perencanaan strategis dinas p2kbp3a kabupaten bandung, memerlukan...

Documents