bab i pendahuluan - arsipskpd.batam.go.id filefungsi sekretariat dprd kota batam sebagai unsur...
TRANSCRIPT
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun secara berjangka
meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk
jangka waktu 20 tahun. (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. (c) Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.
Berkenaan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Daerah dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka
membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam.
Dokumen Perencanaan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2015 yang merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Sekretariat DPRD Tahun 2011-2016 yang disusun dan direncanakan setiap
tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas, kedudukan
Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD,
dipimpin oleh seorang Sekretaris secara operasional bertanggung jawab
kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi Sekretaris DPRD berada di
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 2
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam melalui Sekretaris
Daerah.
Implementasi Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kota Batam yang semula sebagai Kota Administratif Batam
statusnya berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Batam, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka
membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam.
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan serta struktur organisasi sejalan
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 dan dijabarkan dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 serta Peraturan Walikota Batam Nomor
62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Batam, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Kota
Batam mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan,
Administrasi Keuangan, Administrasi Hukum dan Persidangan,
Administrasi Humas dan Protokol, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, sesuai dengan
Peraturan Walikota Batam Nomor 62 Tahun 2012 dimana dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Batam dipimpin
oleh seorang Sekretaris DPRD, merupakan unsur pelayanan kepada DPRD
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 3
yang mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan,
Administrasi Keuangan, Administrasi Hukum dan Persidangan,
Administrasi Humas dan Protokol, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD dibantu oleh :
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai fungsi pelaksanaan pengelolaan kepegawaian,
rumah tangga, administrasi umum, perlengkapan pengelolaan
pengamanan dan lingkungan, menyediakan dan mengkoordinasikan
tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, serta memberikan pelayanan
teknis administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsinya
Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum;
b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis
Sekretariat DPRD;
c. pengkoordinasian pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional Sekretariat DPRD;
d. penyiapan bahan dan penatausahaan Sekretariat DPRD;
e. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,
administrasi umum, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta
pengamanan dalam dan lingkungan;
f. pelayanan administratif dan fungsional;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian
Umum; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas
dan fungsinya.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 4
Bagian Umum terdiri dari :
1.1 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi
pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan
kepegawaian, mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD, serta memberikan pelayanan teknis administratif dan
fungsional. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud,
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian;
b) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan tata usaha dan
kepegawaian;
c) mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
d) menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan
kompetensi pegawai;
e) memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan pengembangan pegawai;
g) menyelenggarakan analisis jabatan;
h) mengelola tata usaha kepegawaian;
i) menganalisis beban kerja;
j) menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai
serta pengawasan melekat;
k) melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi
jabatan;
l) menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
m) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang tata
usaha dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
n) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 5
o) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
lingkup tugas dan fungsinya.
1.2 Sub Bagian Perlengkapan, Aset dan Rumah Tangga
Sub Bagian Perlengkapan, Aset dan Rumah Tangga mempunyai
fungsi pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, sarana dan prasarana,
perlengkapan dan aset yang diperlukan oleh DPRD dan Sekretariat
DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian
Perlengkapan, Aset dan Rumah Tangga mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perlengkapan, Aset dan
Rumah Tangga;
b) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan
rumah tangga, sarana, dan prasarana;
c) menyusun analisis rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
d) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang
perlengkapan, aset dan rumah tangga Sekretariat DPRD;
e) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Perlengkapan, Aset dan Rumah Tangga; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
1.3 Sub Bagian Pengamanan Dalam dan Lingkungan
Sub Bagian Pengamanan Dalam dan Lingkungan mempunyai
fungsi pelaksanaan bidang pengamanan dalam dan lingkungan
Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian
Pengamanan Dalam dan Lingkungan mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengamanan Dalam dan
Lingkungan;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 6
b) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam
dan lingkungan sekretariat DPRD;
c) melaksanakan pengamanan sarana dan prasarana sekretariat
DPRD;
d) melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pengamanan tamu
Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
e) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk
pengamanan dalam dan lingkungan;
f) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma,
standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengamanan
dalam dan lingkungan sekretariat DPRD;
g) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Pengamanan Dalam dan Lingkungan; dan
h) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya
2. Bagian Hukum dan Persidangan
Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi penyiapan tugas
pelayanan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan,
perumusan risalah atas penyelenggaraan rapat dan sidang Pimpinan dan
Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bagian Hukum dan
Persidangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum dan Persidangan;
b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan di bidang hukum dan
persidangan;
c. melaksanakan penelaahan perundang-undangan;
d. menyusun rancangan produk hukum DPRD;
e. menyiapkan penyusunan dan perumusan risalah;
f. menyiapkan dan menyelenggarakan persidangan;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 7
g. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan
petunjuk operasional pelayanan di bidang hukum dan persidangan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian
Hukum dan Persidangan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas
dan fungsinya.
Bagian Hukum dan Persidangan terdiri dari :
2.1 Sub Bagian Perundang-Undangan
Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi penyiapan tugas
pelayanan di bidang hukum dan perundang-undangan. Untuk
menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Perundang-Undangan
mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan;
b) menyusun kebijakan teknis bidang perundang-undangan DPRD;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-
undangan DPRD;
d) menyusun rencana operasional bidang perundang-undangan
DPRD;
e) menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang
perundang-undangan DPRD;
f) menyusun telaah dan penyajian produk hukum DPRD;
g) menyusun rancangan perundang-undangan produk hukum DPRD;
h) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perundang-
undangan DPRD;
i) melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-
undangan;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 8
j) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Perundang-undangan; dan
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
2.2 Sub Bagian Persidangan
Sub Bagian Persidangan mempunyai fungsi penyiapan tugas
pelayanan di bidang penyelenggaraan rapat dan sidang Pimpinan dan
Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian
Persidangan mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Persidangan;
b) menyusun kebijakan teknis rapat dan persidangan DPRD;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan rapat dan persidangan
DPRD;
d) menyusun rencana operasional persidangan DPRD;
e) menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang
persidangan DPRD;
f) menyusun jadwal persidangan dan rapat Pimpinan dan Anggota
DPRD;
g) melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana persidangan;
h) melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana persidangan.
i) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang persidangan DPRD;
j) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Persidangan; dan
k) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 9
2.3 Sub Bagian Risalah
Sub Bagian Risalah mempunyai fungsi penyiapan tugas pelayanan di
bidang perumusan risalah atas penyelenggaraan rapat dan sidang
Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya,
Sub Bagian Risalah mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Risalah;
b) menyusun kebijakan teknis bidang risalah rapat dan persidangan
DPRD;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang risalah rapat
dan persidangan DPRD;
d) menyusun rencana operasional bidang rapat dan risalah
persidangan DPRD;
e) menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang risalah
persidangan DPRD;
f) menyusun risalah persidangan DPRD;
g) menyusun resume hasil persidangan DPRD;
h) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang risalah rapat dan
persidangan DPRD;
i) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Risalah; dan
j) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
3. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan
rencana kegiatan, rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana
kinerja, rencana anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan DPRD
dan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bagian
Keuangan mempunyai tugas :
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 10
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan;
b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan;
c. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana umum, rencana
strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan
anggaran Sekretariat DPRD;
d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan;
e. menyusun penetapan kinerja sekretariat DPRD;
f. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
g. melaksanakan analisis dan penyajian data sekretariat DPRD;
h. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
i. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
sekretariat DPRD;
j. melaksanakan penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRD;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
l. mengelola administrasi perbendaharaan Sekretariat DPRD;
m. melaksanakan verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban;
n. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan;
o. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional bidang perencanaan dan
keuangan;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian
Keuangan; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas
dan fungsinya.
Bagian Keuangan terdiri dari :
3.1 Sub Bagian Program dan Anggaran
Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai fungsi pelaksanaan
penyusunan rencana kegiatan, rencana umum, rencana strategis,
rencana kerja, rencana kinerja, dan anggaran Sekretariat DPRD. Untuk
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 11
menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Program dan Anggaran
mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
b) menyiapkan bahan rancangan kebijakan umum Sekretariat
DPRD;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;
d) melaksanakan analisis dan penyajian data Sekretariat DPRD;
e) menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRD;
f) menyiapkan bahan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;
g) menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunan, dan rencana kegiatan, Sekretariat DPRD;
h) menyusun rencana kerja sama;
i) menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat
DPRD;
j) menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
k) melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
l) menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Sekretariat DPRD;
m) menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretariat DPRD;
n) menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan
Sekretariat DPRD;
o) menyusun laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
p) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional bidang penyusunan program
dan anggaran Sekretariat DPRD;
q) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Program dan Anggaran; dan
r) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 12
3.2 Sub Bagian Perbendaharaan
Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di
bidang perbendaharaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Perbendaharaan
mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan;
b) mengelola administrasi perbendaharaan Sekretariat DPRD;
c) melaksanakan penelitian dan pengujian surat perintah
pembayaran (SPP);
d) menerbitkan surat perintah membayar (SPM) berdasarkan atas
Surat Keputusan Otorisasi;
e) meneliti dan menguji surat permintaan pembayaran kegiatan, gaji,
serta tunjangan lainnya sebelum diajukan ke instansi/unit kerja
terkait;
f) melaksanakan koordinasi dan melakukan pengusulan pembayaran
gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;
g) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional bidang keuangan Sekretariat
DPRD;
h) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Perbendaharaan; dan
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
3.3 Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban
Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban
mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang verifikasi, pembukuan
dan pertanggungjwaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Verifikasi,
Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas :
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 13
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan
dan Pertanggungjawaban;
b. mengelola bidang verifikasi keuangan Sekretariat DPRD;
c. menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD;
d. menyiapkan bahan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional bidang verifikasi keuangan
Sekretariat DPRD;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan
Pertanggungjawaban; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi
pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan
Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk
menyelenggarakan fungsinya, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan
Protokol;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan protokoler, dan
hubungan masyarakat;
c. penyiapan dan penyelenggaraan protokoler;
d. penyiapan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
e. menyusun rencana operasional perpustakaan, pendokumentasian dan
arsip Sekretariat DPRD;
f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional penyelenggaraan protokoler, dan hubungan masyarakat;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 14
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas
dan fungsinya.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
4.1 Sub Bagian Hubungan Masyarakat
Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi pelaksanaan
tugas di bidang hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan
fungsinya, Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
b. menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan hubungan
masyarakat DPRD;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
hubungan masyarakat DPRD;
d. menyusun rencana operasional penyelenggaraan hubungan
masyarakat DPRD;
e. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan
hubungan masyarakat;
f. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
g. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
Sekretariat DPRD;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan
hubungan masyarakat;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 15
4.2 Sub Bagian Protokol
Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang
penyelenggaraan keprotokolan sekretariat DPRD. Untuk
menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian Protokol mempunyai tugas:
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Protokol;
b) menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan protokoler DPRD;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
protokoler DPRD;
d) menyusun rencana operasional penyelenggaraan protokoler
DPRD;
e) menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan
protokoler DPRD;
f) menyelenggarakan protokoler DPRD;
g) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan
protokoler DPRD;
h) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Protokol; dan
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
4.3 Sub Bagian Dokumentasi dan Arsip
Sub Bagian Dokumentasi dan Arsip mempunyai fungsi pelaksanaan
tugas di bidang penyelenggaraan dokumentasi dan arsip Sekretariat
DPRD. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sub Bagian
Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas :
a) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Arsip;
b) menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan dokumentasi dan
arsip;
c) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan
arsip sekretariat DPRD;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 16
d) menyusun rencana operasional pendokumentasian dan arsip
sekretariat DPRD;
e) menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja
pendokumentasian dan arsip sekretariat DPRD;
f) menyelenggarakan pendokumentasian dan arsip sekretariat
DPRD;
g) menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar,
pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pendokumentasian
dan arsip sekretariat DPRD;
h) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub
Bagian Dokumentasi dan Arsip; dan
i) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup
tugas dan fungsinya.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 17
Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
SEKRETARIS DPRD
MARZUKI, SE, M.Si.
KA. BAGIAN KEUANGAN
HARYONO, BA
KA.BAGIAN HUKUM & PERSIDANGAN
Drs. AC HERLAMBANG
KA. BAGIAN UMUM
Drs. TAJUDDIN
KA. BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
Drs. ARIFIN IBRAHIM
Kasubag Persidangan
SAPARIAH, S.Sos, MA
Kasubag Risalah
ANGLING
KUSUMOPUTRO, SH. MH
Kasubag Verifikasi, Pembukuan&
Pertanggungjawaban
NYOMAN SUKARTINI
Kasubag Humas
A. MIFTAKHUROZIQIN, SE
,
Kasubag Protokol
TRI EKA JAUHARI, SSTP
Kasubag Pamdal & Lingkungan
RIPSODIANTO
Kasubag Dokumentasi & Arsip
Dra, TUTI ARYANTI
Kasubag Perlengkapan, Aset & Rumah Tangga
RUKUN MH, SE.
Kasubag TU & Kepegawaian
AFANDI, SE.
Kasubag Perundang-undangan
AGUS EDY SUSANTO. SH.
Kasubag Perbendaharaan
MARTHA MENON, SE.
Kasubag Program & Anggaran
EDNASA AGUSSUSANTY, SE
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 18
1.2 Dasar Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Sekretariat
DPRD adalah :
1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Mepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851)
2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3968);
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002
tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 19
6) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor. 4400);
7) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
9) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
10) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405 );
13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 );
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 20
14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
16) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri C
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
17) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kota Batam, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab dalam rangka
membantu pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam;
18) Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.
1.3 KONDISI
Secara umum Kinerja dapat dicapai dengan baik walaupun
beberapa indikator kinerja belum dapat dicapai sesuai dengan target
yang diinginkan hal ini disebabkan oleh penetapan target yang kurang
sempurna adanya kegiatan yang diluar kendali internal dan masih
kurangnya kemampuan sumber daya yang ada.
Pelaksanaa kegiatan pada Sekretariat DPRD pada tahun 2013 ini
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Batam tahun 2013 sebesar Rp 89,420,748,706.67,- (Delapan puluh
sembilan milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh
delapan ribu tujuh ratus enam rupiah point enam puluh tujuh sen)
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 21
terealisasi sebesar Rp. 75,664,706,745.00 ,- (Tujuh puluh lima milyar
enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus
empat puluh lima rupiah) atau 84.62%.
Hasil capaian kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa pada
umumnya Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai seluruh sasaran
strategis yang ditargetkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 dengan
hasil yang sebagaimana dijelaskan berikut:
1. Mendorong implementasi „pelayanan prima‟ Kota Batam. Pada
sasaran ini Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target sebesar
100%. Sekretariat DPRD Kota Batam telah melaksanakan
penyusunan Prosedur untuk masing-masing satuan pekerjaan.
Penyusunan prosedur ini sebagai bahan atau pedoman dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, penyusunan lanjutan akan
dilakukan guna penyempurnaan dan pengembangan dalam
penyusunan selanjutnya. Dokumen ini penting sebagai
acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
rambu-rambu bagi semua personil Sekretariat DPRD sehingga
setiap perilaku dan tindakan diarahkan pada profesionalisme
aparatur Sekretariat DPRD
2. Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja
aparatur. Pada sasaran ini Sekretariat DPRD telah berhasil
mencapai target sebesar 95.42%. Pada sasaran ini dilaksanakan
Tingkat pemenuhan kebutuhan pembahasan rancangan peraturan
daerah, yang mana capaian yang di peroleh adalah menghasilkan
10 Perda yang disahkan dari target 8 Perda pada Tahun 2013;
Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama
(komisi I) telah dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat
sebanyak 36 kali rapat dari target 45 kali rapat terhadap
permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam bidang Hukum dan
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 22
Pemerintahan; Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan
koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/agama (komisi II) telah dilaksanakan melalui rapat
dengar pendapat sebanyak 36 kali rapat dari target 45 kali rapat
terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam bidang
Industri, Ekonomi dan Keuangan; Tingkat pemenuhan kebutuhan
hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah
dan tokoh masyarakat/agama (komisi III) telah dilaksanakan
melalui rapat dengar pendapat sebanyak 36 kali rapat dari target 45
kali rapat terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam
bidang Pembangunan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup;
Tingkat pemenuhan kebutuhan hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama
(komisi IV) telah dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat
sebanyak 36 kali rapat dari target 45 kali rapat terhadap
permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam bidang
Kesejahteraan rakyat dan Sumber Daya Manusia ; Tingkat
pemenuhan kebutuhan rapat rapat alat kelengkapan DPRD dengan
dilaksanakannya Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah,
Rapat konsultasi, Rapat Badan Legislasi dan Rapat Badan
Kehormatan sebanyak 27 kali rapat dari 50 kali rapat; Tingkat
pemenuhan kebutuhan rapat paripurna dilaksanakan tiap bulannnya
dengan total rapat paripurna yang sudah dilaksanakan adalah
sebanyak 53 kali; Tingkat pemenuhan kebutuhan reses
dilaksanakan melalui penjaringan aspirasi masyarakat yang
dilakukan dalam 3 (tiga) masa sidang; Tingkat pemenuhan
kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah (komisi I) dilaksanakan dengan studi banding guna mencari
informasi, adapun kunjungan yang telah dilaksanakan oleh komisi I
adalah sebanyak 21 kali setahun; Tingkat pemenuhan kebutuhan
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 23
(komisi II) dilaksanakan dengan studi banding guna mencari
informasi, adapun kunjungan yang telah dilaksanakan oleh komisi
II adalah sebanyak 21 kali setahun; Tingkat pemenuhan kebutuhan
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
(komisi III) dilaksanakan dengan studi banding guna mencari
informasi, adapun kunjungan yang telah dilaksanakan oleh komisi
III adalah sebanyak 21 kali setahun ; Tingkat pemenuhan
kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam
daerah (komisi IV) dilaksanakan dengan studi banding guna
mencari informasi, adapun kunjungan yang telah dilaksanakan oleh
komisi IV adalah sebanyak 21 kali setahun; Tingkat pemenuhan
kebutuhan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD
dilaksanakan dengan mengikutsertakan anggota DPRD Kota Batam
dalam Bimtek dan Lemhanas sebanyak 4 kali; Tingkat pemenuhan
kebutuhan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan
melalui rapat koordinasi dalam penyusunan perda APBD-P dan
APBD Murni dengan menghasilkan 2 Perda; Tingkat pemenuhan
kebutuhan kunnjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar
Daerah dilaksanakan 40 kali melalui kunjungan kerja dan studi
banding ke daerah guna mencari informasi dan data pembanding
demi pengembangan Kota Batam; Tingkat pemenuhan kebutuhan
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar negeri
dilaksanakan 17 kali dalam setahun melalui kunjungan kerja dan
studi banding ke luar negeri guna mencari informasi dan data
pembanding demi pengembangan Kota Batam dengan
mensinkronkan program yang ada di SKPD ; Tingkat pemenuhan
kebutuhan penyusunan peraturan daerah inisiatif DPRD
dilaksanakan dengan mengesahkan Perda atas usulan DPRD
sebanyak 1 kali ; Meningkatnya pelayanan keprotokolan dilakukan
dengan pendampingan terhadap Pimpinan DPRD dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 1 tahun;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 24
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam
melaksanakan fungsi pelayanan dalam 1 tahun, secara keseluruhan
sasaran ini telah dicapai dengan baik.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan. Sekretariat DPRD Kota Batam telah melaksanakan
Tingkat pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerja
pemerintah daerah sesuai dengan yang telah direncanakan dalam
bentuk 2 laporan. Sasaran ini menunjukkan pada pelaksanaan
koordinasi untuk membuat laporan LKPJ telah dilaksanakan rapat
koordinasi dan penyusunan LKPJ. Dapat dikatakan bahwa Tingkat
pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah telah tercapai ; Pada Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD di tuangkan dalam bentuk
penyusunan Renstra dan Renja telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana target dan menghasilkan buku Renstra dan renja
Sekretariat DPRD Kota Batam yang berisikan informasi tentang
Program RPJMD Kota Batam dan juga sebagai acuan rencana kerja
Sekretariat DPRD Kota Batam.
4. Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah. Pada sasaran ini telah
dilaksanakan pemenuhan terhadap kebutuhan administrasi SKPD,
sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kualitas SDM
aparatur melalui bimbingan teknis dan diklat untuk aparatur
Sekretariat DPRD Kota Batam. Sasaran ini telah memenuhi target
yang telah di rencanakan.
Sehingga keberhasilan capaian indikator kinerja ditahun-tahun
berikutnya dapat ditingkatkan sebagai upaya merealisasikan Visi dan
Misi Sekretariat DPRD.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 25
1.4 PERMASALAHAN
1. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh
Keberhasilan pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD dalam
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan akan sangat
dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu
keberhasilan. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern
organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan
tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang
memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity).
Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti
kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) dapat diantisipasi dan di
atasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya
mencapai tujuan organisasi. Salah satu faktor permasalahan yang
menghambat organisasi adalah perlu adanya peningkatan kualitas
Sumber daya Aparatur dalam memperkuat fungsi koordinasi dalam
pelaksanaan tugas sebagai bentuk pemenuhan terhadap tuntutan
tantangan dimasa yang akan dating.Peningkatan perlu dilakukan
secara terus menerus sesuai dengan bidang dan tugasnya untuk
meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Diperlukan juga
terobosan baru agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih
efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program dan
kegiatan dengan pola top down menjadi bottom up . Penyusunan
program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator
kinerja yang telah ditetapkan agar dapat dilakukan secara cermat
dengan pertimbangan adanya kemampuan sumber daya yang tersedia
serta kemampuan dari berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan
pada tahun berjalan.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 26
2. Sumber Daya Manusia
Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh
kecukupan personil (SDM) pada organisasi tersebut, yang tidak saja
dilihat dari kuantitasnya akan tetapi juga dipandang dari sisi kualitas
SDM tersebut. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang
cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organiasi tidak
akan maksimal dalam operasionalnya. Pada saat ini ratio jumlah
dengan beban kerja Sekretariat DPRD Kota Batam di katakan belum
seimbang, ini dapat di lihat masih kurangnya SDM yang terampil dan
skill/keahlian, kondisi seperti ini tentunya dapat menghambat upaya
dalam mencapai tujuan yang sesungguhnya. Pelatihan/bimtek sangat
dibutuhkan untuk meningkatkan skill/keahlian SDM dalam bekerja.
3. Sarana dan Prasarana
Demi tercapainya keberhasilan tujuan suatu organisasi maka
di perlukan sarana dan prasarana penunjang, seperti komputer, printer,
meja, kursi dll. Pada saat ini ratio sarana dan prasarana di Sekretariat
DPRD dapat dikatakan belum seimbang dengan bebean kerja yang
ada di Sekretariat DPRD.
Untuk menyikapi keadaan ini ditiap tahun anggaran
Sekretariat DPRD terus mengupayakan pengadaan akan sarana dan
prasarana di maksud.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 27
BAB II
VISI dan MISI
2.1 VISI
Perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan
oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal ,
nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem Administrasi
Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan
stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis
terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan Visi,
Misi serta Stratejik Sekretariat DPRD.
Potensi peluang dan Tantangan adalah faktor yang sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mengemban
misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adalah kemajuan
teknologi,dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya.
Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin tiimbul. Proses
inilah yang akan menghasilkan rencana stratejis instansi pemerintah yang
setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program serta ukuran dan kegagalan dalam pelaksanannya
Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang
demikian cepat dan pesat, serta berdasarkan permasalahan, tantangan dan
keterbatasan yang dihadapi dalam pembangunan Kota Batam, maka Visi
Sekretariat DPRD Kota Batam melalui Perencanaan Strategi adalah:
“Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional dalam
mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui kepemerintahan yang baik“
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 28
Visi merupakan cara pandang kedepan, kearah mana Sekretariat
DPRD akan diarahkan dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat tetap
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif untuk mencapai tujuan. Dalam
mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi guna mencapai kondisi yang
diinginkan oleh Sekretariat DPRD secara terus menerus dalam
mengembangkan tugas pokok dan fungsinya agar tetap eksis dan unggul
dengan senantiasa mengadakan perubahan kearah kebaikan. Perubahan
tersebut harus disusun dengan tahapan terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang
senantiasa berorientasi pada pecapaian hasil. Penjelasan dari visi Sekretariat
DPRD “Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional
dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui kepemerintahan yang
baik“ dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :
1) Terwujudnya adalah suatu keinginan untuk mencapai cita-cita
akhir dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada DPRD Kota
Batam.
2) Sekretariat DPRD adalah Wilayah Kerja Sekretariat DPRD sebagai
perangkat daerah Kota Batam yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah;
3) Professional dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD adalah
suatu sikap serta prilaku yang adalah tingkah laku yang memiliki
kepakaran, kualiti, kemampuan, kemahiran atau cara dalam
pelaksanaan urusan kerja
4) Kepemerintahan yang baik adalah sistem kelembagaan yang
mempunyai kewewenangan dalam melaksanakan kebijakan yang di
limpahkan dengan baik.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 29
2.2 MISI
Untuk mencapai visi yang telah ditentukan maka Sekretariat DPRD
memliki beberapa misi sehingga menjadi suatu kesatuan tekad yang harus
terwujud tahun per tahun secara bertahap sesuai dengan rencana kerja
tahunan, untuk hal tersebut beberapa Misi Pemerintah Sekretariat DPRD
antara lain :
1. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme SDM yang
menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ dalam mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Pernyataan misi ini memiliki arti
bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada DPRD, SDM
Sekretariat DPRD Kota Batam lebih mengedepankan profesionalisme,
keahlian serta kemampuan kerja yang bermuatan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi yang berlandaskan Iman dan Takwa.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan humas,
dokumentasi, data, informasi, arsip dan perpustakaan. Pernyataan
misi ini memiliki arti bahwa pengelolaan dan pelayanan kehumasan
yang memperhatikan prinsip-prinsip inisiatif, partisipatif, rasional dan
transparan. Sistem pengembangan pelayanan kehumasan berupa
pengdokumentasian, pengarsipan dan pemberian informasi kegiatan
DPRD kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.
3. Meningkatkan kualitas kinerja DPRD. Pernyataan misi ini memiliki
arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DPRD lebih
mengedepankan kompetensi dan profesionalisme yang dicerminkan pada
sikap, tindakan dan integritas yang tinggi sebagai wakil rakyat dalam
menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4. Mengembangkan profesionallisme pengelolaan administrasi dan
keuangan serta pelayanan kepada Anggota DPRD. Pernyataan misi
ini memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat DPRD lebih mengutamakan pengembangan kemampuan dan
profesionalisme kerja Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 30
Administrasi Perkantoran dan Pengelolaan Keuangan yang Tertib,
Bersih dan Akuntabel.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD guna
mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD. Pernyataan misi
tersebut mengandung arti bahwa Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana kerja perlu dilakukan untuk menunjang
pelaksanaan fungsi DPRD dalam melaksanakan tugas.
6. Meningkatkan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan misi
tersebut mengandung arti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD
dalam melaksanakan fungus Legislasi, Anggaran dan Pengawasan
dengan memperhatikan norma sosial, nilai agama dan prinsip-prinsip
yang partisipatif, rasional, proporsional, transparan, tepat sasaran,
tepat guna dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 31
BAB III
KEBIJAKAN
3.1 ARAH KEBIJAKAN
Guna mendukung pelaksanaan misi yang diemban Sekretariat DPRD
Kota Batam,ada beberapa upaya yang akan dikembangkan sehingga
keberhasilan pencapaian misi dapat diperkirakan lebih awal dengan
memperhatikan indikator-indikator keberhasilan setelah Program Rencana
Kerja Pembangunan mulai berjalan dengan anggaran yang telah di tetapkan
oleh Pemerintah Kota Batam.
Beberapa upaya tersebut antara lain:
1. Mendorong implementasi „pelayanan prima‟ Kota Batam;
2. Tersusunnya tata kerja dan tata laksana peningkatan kinerja aparatur;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan;
4. Meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah.
Untuk Efektifitas Sekretariat DPRD Kota Batam memiliki 5 (lima)
arah kebijakan yang akan dikembangkan dan dijadikan perhatian utama
dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan ditunjang oleh kebijakan
umum yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota
Batam.
Adapun kebijakan umum :
1. Tersedianya Laporan Dokumen Catatan Strategis DPRD dan Perda
LKPJ APBD;
2. Penyusunan Renstra dan Renja Sekretariat DPRD Kota Batam;
3. Tersedianya Dokumen Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS;
4. Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 32
5. Terpeliharanya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemerintah;
6. Tersedianya Aparatur Pemerintah yang Berkualitas dan Pakaian
Dinas;
7. Terlaksananya Pembahasan Ranperda dan Revisi Peraturan Daerah;
8. Aspirasi Masyarakat;
9. Terlaksananya Rapat Alat-alat Kelengkapan DPRD;
10. Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat;
11. Pendayagunaan Fungsi Komisi I;
12. Pendayagunaan Fungsi Komisi II;
13. Pendayagunaan Fungsi Komisi III;
14. Pendayagunaan Fungsi Komisi IV;
15. Meningkatnya Kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Meningkatnya Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Terlaksananya Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD;
18. Peningkatan Pengelolaan Dokumentasi dan Audio Visual;
19. Peningkatan Pelayanan Kehumasan.
Keseluruhan kebijakan umum ini akan yang menjadi solusi dan semangat
Sekretariat DPRD Kota Batam karena berada di bawah payung ‟Iman dan
Taqwa‟ sehingga setiap kebijakan yang di ambil tidak menyimpang dari nilai-
nilai keimanan dan taqwaan serta patuh kepada perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk Efektifitas Sekretariat DPRD Kota Batam yang akan
dikembangkan dan menjadikan perhatian utama dalam pembangunan 5 ( lima)
tahun kedepan dimana untuk mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan
dalam tujuan, sasaran dan strategi maka sebagai salah satu pendorong
kebehasilan yang ditentukan oleh arah kebijakan. Untuk pencapaian dalam
meningkatkan kinerja dan mengarah pada visi dan misi maka arah kebijakan
Sekretariat DPRD yaitu ;
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 33
1. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara
konsisten dan transparan ;
2. Meningkatkan tatakelola lembaga dan ketatalaksanaan;
3. Meningkatkan konsistensi dan sinergisitas setiap tahapan penyelenggaraan
pembangunan;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan;
5. Menciptakan penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan secara
konsisten dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3.2 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang muncul dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
1. Tingkat pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Batam belum optimal karena terbatasnya
Sumber Daya Manusia, khususnya PNS baik dari segi kualitas dan
kuantitas, sehingga menyebabkan tidak sebandingnya dengan
tinggi kompleksitas permasalahan dan tugas yang harus
diselesaikan dengan tepat waktu.
2. Rendahnya pemahaman Aparatur tentang aturan dan kaidah
hukum dan pemerintahan.
3. Terdapat beberapa kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan
DPRD dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada DPRD,
sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana/jadwal yang
telah disusun Sekretariat DPRD.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 34
3.3 PEMECAHAN MASALAH
Sehubungan hal tersebut di atas, guna mengatasi permasalahan yang
ada maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan SDM Sekretariat DPRD Kota Batam dalam
melaksanakan fungsi pelayanan dengan terus berupaya meningkatkan
kompetensi sesuai tugas, pokok dan fungsi.
2. Mengikutkan aparatur dalam berbagai pelatihan terhadap
perkembangan/perubahan kebijakan atau peraturan perundang-
undangan.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat DPRD
dengan DPRD Kota Batam.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 35
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Hasil Pelaksanaan Program dan kegiatan SKPD Sekretariat DPRD
Kota Batam Tahun 2013 adalah : Program dan kegiatan merupakan
penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi
pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota Batam.
Sekretariat DPRD Kota Batam menetapkan Program dan Kegiatan Tahun
2013 yang seluruhnya dengan sumber dana APBD Kota Batam sebagai
berikut :
1. Program :
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Kegiatan :
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Jumlah Dana :
Rp. 1.969.947.058,-
2. Program :
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 36
Kegiatan :
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah Dana :
Rp. 1.143.317.200,-
3. Program :
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembahasan Rancangan KUA dan
PPAS
Kegiatan :
Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
Jumlah Dana :
Rp. 3.244.718.816,-
4. Program :
Peningkatan Pelayanan Keungan Daerah
Indikator Sasaran :
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi SKPD
Kegiatan :
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dana :
Rp. 8.370.329.540,-
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 37
5. Program :
Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas, Sarana dan
Prasarana Perkantoran Pemerintah
Indikator Sasaran :
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Dana :
Rp. 3.558.395.600,-
6. Program :
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Sasaran :
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur
Kegiatan :
Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur
Jumlah Dana :
Rp. 2.646.775.000,-
7. Program :
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 38
Kegiatan :
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Dana :
Rp. 4.690.548.600,-
8. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hearing/Dialog dan Koordinasi
Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama
(Komisi I)
Kegiatan :
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi I)
Jumlah Dana :
Rp. 239.076.000,-
9. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hearing/Dialog dan Koordinasi
Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama
(Komisi II)
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 39
Kegiatan :
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi II)
Jumlah Dana :
Rp. 239.073.500,-
10. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hearing/Dialog dan Koordinasi
Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama
(Komisi III)
Kegiatan :
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi III)
Jumlah Dana :
Rp. 239.074.800,-
11. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Hearing/Dialog dan Koordinasi
Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Agama
(Komisi IV)
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 40
Kegiatan :
Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama (Komisi IV)
Jumlah Dana :
Rp. 239.076.000,-
12. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD,
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rapat Paripurna
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD
Jumlah Dana :
Rp. 1.350.108.800,-
13. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Reses
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Reses
Jumlah Dana :
Rp. 3.557.660.900,-
14. Program :
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 41
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah (Komisi I)
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi I)
Jumlah Dana :
Rp. 2.112.870.000,-
15. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah (Komisi II)
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi II)
Jumlah Dana :
Rp. 2.302.040.000,-
16. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 42
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah (Komisi III)
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi III)
Jumlah Dana :
Rp. 2.105.970.000,-
17. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Dalam Daerah (Komisi IV)
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam dan Luar Daerah (Komisi IV)
Jumlah Dana :
Rp. 2.115.920.000,-
18. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 43
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
Jumlah Dana :
Rp. 3.299.413.000,-
19. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Luar Daerah
Jumlah Dana :
Rp. 12.656.741.000,-
20. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Negeri
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Luar Negeri
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 44
Jumlah Dana :
Rp. 4.620.712.000,-
21. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota
Batam Inisiatif DPRD
Kegiatan :
Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam
Inisiatif DPRD
Jumlah Dana :
Rp. 1.633.069.400,-
22. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan
Kegiatan :
Pelayanan Keprotokolan
Jumlah Dana :
Rp. 2.409.300.900,-
23. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 45
Indikator Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
Dokumentasi dan Audio Visual
Jumlah Dana :
Rp. 731.287.000,-
24. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
Pelayanan Kehumasan
Jumlah Dana :
Rp. 2.362.888.800,-
25. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
Rapat Koordinasi Antara DPRD Dengan Instansi Terkait
Jumlah Dana :
Rp. 137.592.000,-\
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 46
26. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Jumlah SOP Per Satuan Pekerjaan
Kegiatan :
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Sekretariat DPRD Kota
Batam
Jumlah Dana :
Rp. 368.873.700,-
27. Program :
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Indikator Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
Pembinaan dan Penguatan Peran PISWAN Kota Batam
Jumlah Dana :
Rp. 393.574.200,-
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 47
BAB V
PENUTUP
Dalam Pencapaian keberhasilan mewujudkan Visi Sekretariat DPRD “
“Terwujudnya Sekretariat DPRD Kota Batam yang professional dalam
mendukung tugas dan fungsi DPRD melalui kepemerintahan yang baik“” serta
untuk mewujudkan Visi Kota Batam “Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar
Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan
Perekonomian Nasional” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan
tekad bersama serta meningkatkan etos kerja yang lebih baik yang tercermin
dalam kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program
kegiatan yang telah dirumuskan.
Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batam merupakan Dokumen
Perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan
Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang. Dan dengan ditetapkannya
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2014 ini
diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
DPRD Kota Batam dapat berjalan dengan baik.
Perumusan Rencana Kerja SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam akan
dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh dana yang diajukan serta
dengan komitmen melalui komunikasi secara Top Down maupun secara Bottom
Up Approach.
R e n c a n a K e r j a T a h u n 2 0 1 5
S e k r e t a r i a t D P R D K o t a B a t a m
Page 48
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan telah
dilalui dengan berbagai proses dalam merespon aspirasi masyarakat. Dengan
demikian sangat diharapkan agar program-program kegiatan tersebut dapat
terealisir dan terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Batam, Maret 2014
Sekretaris DPRD Kota Batam
MARZUKI, SE. M.Si
NIP. 19640814 199003 1 013