bab i pendahuluan -...

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2017 BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh

pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing. Urgensi perencanaan

pembangunan diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk

periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan

tahunan daerah. Program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah

dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD daerah pada tahun yang

direncanakan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Barru Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan

Kabupaten Barru untuk periode satu tahun. RKPD Tahun 2017

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang memuat rancangan ekonomi

daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD Tahun 2017 mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka

mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program

pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2017 berperan sangat strategis bagi

Pemerintah Kabupaten Barru. Dokumen ini merupakan penjabaran

rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin

konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah. Dokumen perencanaan tahunan ini mengarahkan proses

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 dan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2017.

RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum


Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD

dan APBD Tahun 2017.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan

pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian

yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga

penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD

yang berkualitas. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala

daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan

RKPD.

Dalam pelaksanaan anggaran, disadari bahwa perubahan kebijakan

anggaran pemerintah Tahun 2017 berdampak secara langsung terhadap

APBD Tahun 2017, sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah

Tahun Anggaran 2016 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD

Tahun anggaran 2017, demikian pula dengan kinerja masing-masing

SKPD terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2016-2021.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat daerah juga mempengaruhi perubahan APBD tahun 2017.

Menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan

pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan

program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan sejalan

dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJM Nasional Tahun 2014 –

2019. Dalam rangka penyikapi perubahan kebijakan pemerintah tersebut,

menyebabkan pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemeritah

daerah kepada daerah mengalami perubahan, seperti dana bagi hasil

pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

peemrintah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan

APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Bulan

Juni 2017 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi

dalam Kebjakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barru Tahun Anggaran

2017, yang meliputi : Perubahan Asumsi ekonomi Maro yang telah

disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan

hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021, perubahan

kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai

perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang

mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka


perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap

perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah.

Penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2017 ini

dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan triwulan II yang

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pasal 285 bahwa (1) RKPD dapat diubah

dalam hal ini tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun

berjalan; (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), seperti :

a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan /atau

c) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

Secara khusus dalam lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 disebutkan

bahwa landasan perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan

hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan

adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan

lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada angka 1,

angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah.


6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada

angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat

melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan

darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan

RKPD Tahun 2017.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi

pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun

2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi

landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk

menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2017 mengacu pada beberapa

peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal

18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik



7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik


Republik Nomor 5243);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);


14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2017;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);


tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011

Nomor 6);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah


Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Nomor 37);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

Nomor 18);

26. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor

43);

27. Peraturan Bupati Barru Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru

(Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 67).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2017 disusun dengan

maksud untuk :

1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam rangka

menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan perubahan

Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan perubahan Prioritas

dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017

2. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2017

adalah untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan

daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat

pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam

pembangunan daerah. Pengalokasian sumber daya berdasarkan hasil

pencapaian indikator kinerja pelaksanaan RKPD Kabupaten Barru Tahun

2017 sampai triwulan II dan kriteria-kriteria yang mengharuskan

perlunya dilakukan perubahan RKPD sebagaimana yang telah diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.


1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

A. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Barru tidak dapat

dilepaskan dari kondisi ekonomi makro provinsi maupun pusat.

Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh

terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Barru yang menuntut adanya

penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian

tersebut antara lain upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang

sehat dan berkelanjutan. Menghadapi tahun 2017 yang masih

dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah Indonesia meresponnya

melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta

berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017

tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang yang telah

disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah.

Adapun asusi dasar ekonomi makro yang menjadi perhitungan besar-

besaran RAPBN tahun 2017 adalah sebagai berikut : (1) pertumbuhan

ekonomi pada tahun 2017 diharapkan mencapai sekitar 5,1 persen. (2)

inflasi pada tahun 2017 dijaga pada kisaran 4,0 persen. (3) rata-rata nilai

tukar rupiah diperkirakan bergerak relatif stabil pada level sekitar rp

13.300 per dollar Amerika Serikat. (4) Suku bunga Surat Perbendaharaan

Negara (SPN) 3 bulan diperkirakan pada tingkat 5,3 persen. (5) Harga

minyak mentah Indonesia diperkirakan sebedar 45 dolar Amerika Serikat

per Barel. (6) lifting minyak mentah sekitar 815 ribu barel per hari dan

gas bumi sekitar 1.150 ribu barel setara minyak per hari. Kesepakatan

asumsi makro tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari faktor

eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kondisi perekonomian

dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang masih

lemah, maupun harga komoditas yang rendah. Selain itu, economic

rebalancing dari negeri Tiongkok juga berimbas pada kondisi ekonomi

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terakhir, kebijakan ekonomi Negara-

negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak kepada

Indonesia. Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara

kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai

tujuan tersebut, Upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah

sejak 2015 dalam kebijakan APBN.

Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk

menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui

tiga pilar utama.


1. Optimalisasi Pendapatan Negara

Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara. Pada

sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada

perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas

perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara

sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan

sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Hal

ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa

diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program

Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Penerimaan perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total

pendapatan negara. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,3% dari

pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan. Rasio

penerimaan perpajakan terhadap PDB (Tax Ratio arti sempit ditargetkan

sebesar 10,9% pada tahun 2017.

Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan

negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih

komprehensif. Reformasi tersebut terdiri dari reformasi di bidang

kebijakan dan reformasi di bidang administrasi.

2. Pengelolaan Belanja Negara Secara Produktif dan Berkualitas

Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada

pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya

seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan,

penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu,

untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI

menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah

pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit

anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung

pembangunan yang produktif. Adapun pembagian belanja negara adalah :

(1) Transfer ke daerah dan dana desa sebesar 36,8%, (2) Belanja K/L

sebesar 36,7%, (3) Belanja non K/L sebesar 26,5%.

Kebijakan belanja negara terdiri dari : (1) Meningkatkan belanja

produktif, seperti infrastruktur dan konektivitas; (2) Meningkatkan

efisiensi belanja non operasional untuk meningkatkan ruang fiskal; (3)

Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial; (4)


Memperkuat program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan,

kedaulatan pangan dan energi, dll; (5) Menyalurkan subsidi dan program

bantuan sosial non tunai yang lebih tepat sasaran; (6) Mendukung

penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan; (7)

Melaksanakan transfer ke daerah dan dana desa untuk memperkuat

pembangunan daerah dan desa.

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilihat

dari reformasi struktural. Realokasi belanja pada subsidi energi secara

signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat

secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat

tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan

earmark Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur.

Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang

sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya.

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan

dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan

belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

(mandatory spending), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN

2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses

dan kualitas layanan pendidikan. Selain itu, mandatory spending yang

lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap

dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan

tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif,

serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Sementara itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan ke daerah

dalam APBN 2017 melalui Dana Transfer Umum juga memberikan

dampak yang signifikan terhadap dana yang ditransfer ke daerah.

Tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar

dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar

Rp763,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak fungsi dari

pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah

saat ini. Selain itu, peningkatan alokasi Dana Desa menjadi Rp60 triliun

dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangun

pemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan


memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent)

Yang ketiga adalah menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran.

Dari sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada

pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN

dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah. Kebijakan defisit

ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap

berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 dilakukan demi mendorong

ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan

kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang

ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar

tetap sehat dan berkesinambungan. Rasio utang juga terhadap PDB

dijaga agar tetap terkendali. Defisit Indonesia relatif lebih rendah

dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui utang

dimanfaatkkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk

mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM.

B. PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Barru, tentunya

akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran

global, nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin membaiknya

perekonomian dunia, nasional dan regional akan memberi dampak pada

perekonomian lokal. Hal tersebut tentu perlu dukungan arah kebijakan

perekonomian daerah.

Salah satu dukungan arah kebijakan perekonomian adalah

konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian

kebijakan pemerintah provinsi dan pusat yang berdasarkan pada program

prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja pembangunan

daerah (RKPD) Kabupaten Barru tahun 2017.

Penyesuaian beberapa indikator perekonomian makro Kabupaten

Barru antara lain : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru dari 6,09

persen pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 6,04 persen pada tahun

2017. Nilai PDRB Atas Dasar harga konstan pada tahun 2017 diharapkan

meningkat dari Rp 3.919.041.600.000 pada tahun 2016 menjadi Rp

4.155.837.180 (Angka Sangat Sementara) pada tahun 2017, dan untuk


Nilai PDRB Atas Dasar harga berlaku pada tahun 2017 diharapkan

meningkat dari Rp 5.467.879.600.000 pada tahun 2016 menjadi Rp

5.969.488.400 (Angka Sangat Sementara) pada tahun 2017. Dengan

meningkatnya nilai PDRB maka pendapatan perkapita penduduk

Kabupaten Barru pun akan meningkat dari Rp 31.810.000 pada tahun

2016 menjadi Rp 34.671.213 (Angka Sangat Sementara) pada tahun

2017.

C. PERUBAHAN ASUMSI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

a. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan dan strategi pencapaian pendapatan daerah ditujukan

pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan

pengelolaan pendapatan daerah, adalah :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi

daerah.

2. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya

peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.

3. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber

pendapatan kepada aparatur penerimaan.

4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber

pendapatan.

5. Perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.

6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Secara rinci, hal-hal yang berkenaan dengan perubahan kebijakan

pendapatan daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017, adalah

sebagai berikut :

i. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari komponen (1) pajak

daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan; dan (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target

awal sebesar’ Rp 77.405.269.217 meningkat menjadi 115.531.919.805

Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan hasil pendapatan pajak

daerah sebesar Rp. 5.740.000.000,- dari Rp 13.335.000.000 menjadi Rp

19.075.000.000, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar

Rp.33.352.309.088,- dari Rp 46.419.624.167 meningkat menjadi Rp

79.771.933.255


ii. Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah diproyeksikan

mengalami perubahan dari target awal sebesar Rp. 699.518.521.000,-

dan setelah perubahan menjadi Rp. 744.432.012.000,- mengalami

peningkatan sebesar Rp. 44.913.491.000,- komponen pada Dana

Perimbangan antara lain : Peneriman Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil

bukan pajak (SDA), penerimaan Dana Alokasi Uum (DAU) Serta

penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Rincian perubahan dari

komponen dana perimbangan sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Penerimaan dana bagi hasil pajak / bukan pajak (SDA) tidak

mengalami perubahan yakni sebesar Rp. 18.452.811.000,-.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Penerimaan Dana Alokasi Umum juga tidak mengalami perubahan

yaitu senilai Rp. 519.152.457.000,-

a) Dana Alokasi Khusus

Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan

yang sebelum perubahan sebesar Rp 161.913.235.000 meningkat

menjadi Rp 206.826.726.000 atau meningkat sebesar Rp

44.913.491.000.

iii. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Diproyeksikan mengalami perubahan dari target awal sebesar Rp.

73.478.951.400,- dan setelah perubahan menjadi Rp. 76.128.761.105,-

mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.649.809.705,-. Rincian lain-lain

pendapatan daerah yang sah, sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

mengalami peningkatan sebesar Rp 2.649.809.705,- dari target awal

sebesar Rp. 31.854.855.000,- meningkat menjadi Rp 34.504.664.705

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

yaitu sebesar Rp. 34.627.514.000,-

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Yaitu sebesar Rp. 6.136.582.400,-

d. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya, tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar

Rp. 860.000.000,-


b. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD

berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah di prioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenagan pemerintah kabupaten, yang

terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi

penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan

untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,

pemerintah daerah senantiasa memberikan perhatian yang maksimal

terhadap peningkatan investasi daerah.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang

efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya

Anggaran belanja Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017

mengalami perubahan dari target awal sebesar Rp 860.110.933.484,01

menjadi Rp 1.102.889.567.065,71 yang berarti mengalami peningkatan

sebesar Rp 242.778.633.581,70 Rincian belanja daerah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Mengalami peningkatan dari target awal sebesar Rp.

511.975.294.513,- menjadi Rp. 491.770.077.512,- terjadi penurunan

sebesar Rp. 20.205.217.000,- Rincian belanja tidak langsung, sebagai

berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dari target awal sebesar Rp. 404.274.885.100,-

mengalami penurunan sebesar Rp. 383.859.668.099,- menurun

sekitar Rp. 20.415.217.000,-


b. Belanja Bunga

Belanja Bunga tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.

5.191.298.035,-

c. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp.

3.782.688.000,-

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah mengalami perubahan yakni sebesar Rp.

6.438.000.000. menjadi Rp 6.638.000.000,- atau meningkat sebesar

Rp 200.000.000.-. Pemberian belanja hibah didasarkan pada

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

APBD, Bab III Pasal 4 (4) bagian a yang menyatakan bahwa

pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus

menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh

peraturan perundang-undangan, sehingga bagi organisasi,

perusahaan daerah, masyarakat yang telah menerima bantuan hibah

pada tahun sebelumnya, untuk tahun 2015 tidak dianggarkan lagi.

Penetapan besaran jumlah belanja hibah ditetapkan berdasarkan

keputusan Bupati Barru. Juga adanya kebijakan pemberian hibah

barang, yang dibelanjakan pada belanja barang dan jasa.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan dari target awal

sebesar Rp. 22.444.368,-

f. Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/pemerintah

desa/kelurahan

Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan

mengalami perubahan dari Rp 90.265.979.009,03 menjadi Rp

90.275.979.009,03 atau mengalami peningkatan sebesar Rp

10.000.000,-

g. Belanja Tak Terduga

Diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari target awal sebesar

Rp. 2.000.000.000,-

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung mengalami perubahan dari target awal sebesar

Rp. 348.135.638.971,- menjadi Rp. 611.119.489.553,- terjadi

peningkatan sebesar Rp. 262.983.850.582,- atau sekitar 75,54%.


Rincian belanja langsung, diproyeksikan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai diproyeksikan mengalami perubahan dari target

awal sebesar Rp. 22.363.885.500,- menjadi Rp. 36.802.903.644,-

meningkat sebesar Rp. 14.439.018.144.00,- atau sekitar 64,56%

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa mengalami perubahan dari target awal

sebesar Rp. 158.040.020.133,00 menjadi Rp. 193.194.770.944

meningkat sebesar Rp. 35.154.750.811,- atau sekitar 22,24%.

c. Belanja Modal

Belanja modal mengalami perubahan dari target awal sebesar Rp.

167.731.733.338 menjadi Rp. 381.121.814.965 meningkat sebesar

Rp. 213.390.081.627,- atau sekitar 127,22%

c. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Barru Tahun

Anggaran 2017 sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 31.127.527.463,73

mengalami peningkatan menjadi Rp 171.849.905.419,98 yang terdiri :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebelum

perubahan sebesar Rp. 31.127.527.463,73 dan setelah perubahan

menjadi Rp. 171.849.905.419,98 meningkat sebesar Rp.

140.722.377.956,25 atau sekitar 452,08%. Hal ini disesuaikan dari

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

mengalami perubahan dengan target awal sebesar Rp.

21.419.335.596,72 menjadi Rp. 5.053.031.264,27 daerah mengalami

penurunan sekitar Rp.16.366.304.332,45 atau sekitar 76,41% terdiri

dari :

1. Penyertaan modal (investasi) daerah yang tidak mengalami

perubahan yakni sebesar Rp 2.000.000.000

2. Pembayaran pokok tidak mengalami perubahan yaitu sebesar

Rp. 3.053.031.264,-


3. Pembayaran Konstruksi dalam Pengerjaan yang mengalami

perubahan yaitu sebelum perubahan sebesar Rp.

Rp.16.366.304.332,45 dan setelah perubahan sebesar Rp 0.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2017 BAB II - 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017

2.1 DASAR PERHITUNGAN EVALUASI

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan

triwulan II diukur melalui analisa kinerja pencapaian program yang

dilaksanakan setiap SKPD. Analisa kinerja pencapaian program tersebut

diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata

indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian

pada triwulan kedua program kegiatan tahun 2017 pada tiap SKPD

dengan target yang harus dicapai pada tahun 2017 dalam satuan

presentase. Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan

menjadi nilai dari kegiatan (nilai indikator capaian). Selanjutnya nilai dari

rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga

menjadi nilai dari setiap SKPD.

2.2 EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2017

berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barru

selengkapnya tersaji pada uraian berikut :

1. Dinas Pendidikan

Table 2.1

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pendidikan Triwulan II

Tahun 2017

No. Program / Kegiatan Pagu (Rp.)

Target s.d TR II Realisasi

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

% Rp. % Rp. %

01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran

001 Penyediaan jasa surat menyurat

158,315,200 100 158,315,200 34.15 54,059,000 34.15

002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

148,080,000

100 148,080,000 35.56 52,651,723 35.56

003

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

33,250,000

100 33,250,000 3.08 1,025,000 3.08

004 Penyediaan jasa kebersihan kantor

9,600,000

100 9,600,000 25.00 2,400,000 25.00

005

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

2,075,000

100 2,075,000 47.71 990,000 47.71

006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12,000,000 100 12,000,000 16.67 2,000,000 16.67


007 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

118,431,000

100 118,431,000 58.22 68,950,275 58.22

008 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

46,060,000

100 46,060,000 49.47 22,785,000 49.47

009 Penyediaan pelayanan

administrasi barang

15,328,800 100 15,328,800 13.70 2,100,000 13.70

010 Penyediaan Pelayanan

Keamanan Kantor

14,400,000 100 14,400,000 12.50 1,800,000 12.50

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

001 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

587,350,000 100 587,350,000 0.00 0 0.00

002

Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

11,991,500 100 11,991,500 54.21 6,500,000 54.21

003 Pengadaan peralatan gedung kantor

488,158,000

100 488,158,000 0

004 Pengadaan mebeleur

57,225,000 100 57,225,000 0.00 0 0.00

005 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15,000,000

100 15,000,000 0

006

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

90,000,000

100 90,000,000 18.71 16,841,600 18.71

007 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

20,200,000

100 20,200,000 100,000

008 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

588,159,500

100 588,159,500 0.00 0 0.00

009

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Pelayanan UPTD Pendidikan Kec.Barru

71,139,000

100 71,139,000 10.86 7,724,000 10.86

010

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan

Pelayanan UPTD Pendidikan Kec. Pujananting

93,449,000 100 93,449,000 11.41 10,658,200 11.41

011

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Pelayanan UPTD Pendidikan Kec. Tanete

Riaja

67,441,000

100 67,441,000 17.39 11,729,782 17.39

012

Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Peningkatan Pelayanan UPTD Pendidikan Kec. Tanete Rilau

81,248,000

100 81,248,000 16.25 13,198,862 16.25

013


Pelayanan UPTD Pendidikan Kec. Balusu

71,924,000 100 71,924,000 13.42 9,653,012 13.42

014

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peningkatan Pelayanan UPTD Pendidikan Kec.

Soppeng Riaja

70,480,000

100 70,480,000 15.06 10,612,000 15.06

015

Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Peningkatan Pelayanan UPTD Pendidikan Kec. Mallusetasi

69,613,000

100 69,613,000 19.27 13,414,928 19.27

016


Pelayanan UPTDD Pendidikan SKB

79,765,000 100 79,765,000 0.00 0 0.00

03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


001 Pendidikan dan

pelatihan formal

131,890,000 100 131,890,000 7.45 9,821,000 7.45

04

Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

001

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2,500,000

100 2,500,000 0.00 0 0.00

002 Monitoring dan Evaluasi

14,789,700 100 14,789,700 0.00 0 0.00

003 Penyusunan RKA dan DPA

4,378,000

100 4,378,000 0.00 0 0.00

004 Penatausahaan Keuangan SKPD

5,000,000

100 5,000,000 0.00 0 0.00

005 Penyusunan RENJA

4,560,000 100 4,560,000 0.00 0 0.00

05 Pendidikan Anak Usia

Dini

001 Pembangunan gedung sekolah

597,700,000

100 597,700,000 0.00 0 0.00

002 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

4,596,494,000

100 4,596,494,000 38.00 1,746,450,000 38.00

003 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

68,061,100

100 68,061,100 0.00 0 0.00

06

Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

001 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

577,447,000

100 577,447,000 0.00 0 0.00

002 Penambahan ruang kelas sekolah (DAU/DAK)

6,963,688,250

100 6,963,688,250 6.40 445,568,615 6.40

003 Penambahan Ruang Guru Sekolah

189,619,250

100 189,619,250 0.00 0 0.00

004 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

1,305,372,500

100 1,305,372,500 0.00 0 0.00

005 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

90,328,125

100 90,328,125 0.00 0 0.00

006 Pembangunan

pepustakaan sekolah

183,786,300 100 183,786,300 0.00 0 0.00

007 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

1,983,375,000

100 1,983,375,000 0.00 0 0.00

008 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK/DAU)

3,635,288,000

100 3,635,288,000 0.00 0 0.00

009 Pengadaan Mebeluer Sekolah

1,092,491,400

100 1,092,491,400 16.09 175,835,000 16.09

010 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK/DAU)

5,518,307,390

100 5,518,307,390 20.25 1,117,323,680 20.25

011 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

792,741,500

100 792,741,500 38.15 302,399,400 38.15

012

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

dasar

189,659,000

100 189,659,000 17.54 33,271,900 17.54

013 Penyelenggaraan UAS dan UAN

869,958,200

100 869,958,200 31.39 273,038,000 31.39

014

Pemberian Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD/MI dan SMP/M.Ts

777,678,600

100 777,678,600 0.00 0 0.00

015 Peningkatan Proses Belajar Mengajar

293,402,500

100 293,402,500 0.00 0 0.00

016 Penyediaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Gratis

8,520,943,500

100 8,520,943,500 23.70 2,019,850,000 23.70

017

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) (DAU/DAK)

1,950,163,950

100 1,950,163,950 33.05 644,483,172 33.05


018

Pengadaan Buku

Pelajaran SD/MI dan SMP/MTs

1,838,442,735

100 1,838,442,735 0.00 0.00

019 Lomba UKS SD dan

SMP

41,558,000 100 41,558,000 0.00 0 0.00

020 Lomba Siswa Berprestasi (Lomba Cerdas Cermat

SD & SMP)

48,991,500

100 48,991,500 0.00 0 0.00

07 Pendidikan Non Formal

001 Pengembangan pendidikan keaksaraan

170,270,900

100 170,270,900 30.39 51,747,000 30.39

002

Pengembangan

pendidikan kecakapan hidup

154,186,600

100 154,186,600 0.00 0 0.00

003

Penyelenggaraan Paket

B Setara SLTP dan Paket C setara SLTA

249,644,000 100 249,644,000 2.22 5,540,000 2.22

004

Hari Aksara

Internasional Tingkat Provinsi

64,170,000 100 64,170,000 0.00 0 0.00

08 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

89,864,700

100 89,864,700 0.00 0 0.00

002

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1,403,032,100 100 1,403,032,100 4.14 58,066,200 4.14

09 Manajemen Pelayanan

Pendidikan

001 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah

61,578,300 100 61,578,300 0.00 0 0.00

002

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

502,293,500

100 502,293,500 0.00 0 0.00

003 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

116,139,900

100 116,139,900 3.23 3,750,000 3.23

10 Pengelolaan Kekayaan

Budaya

001 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

44,550,000

100 44,550,000 0.00 0 0.00

11 Pengelolaan Keragaman Budaya

001

Pengembangan

Kesenian dan Kebudayaan Daerah

35,000,000

100 35,000,000 0.00 0 0.00

48,200,028,500 100 48,200,028,500 14.93 7,196,337,349 14.93

2. Dinas Kesehatan

Table 2.2

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kesehatan Triwulan II

Tahun 2017




% Rp. % Rp. %

01

Pelayanan

Administrasi Perkantoran

001 Pengadaan jasa surat

menyurat 297,077,200 100 297,077,200 15.78 46,884,200 15.78

002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

337,038,960 100 337,038,960 12.47 42,045,459 12.47


003

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

28,174,000 100 28,174,000 1.86 523,750 1.86

004 Penyediaan jasa kebersihan kantor

64,800,000 100 64,800,000 23.15 15,000,000 23.15

005 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

11,800,000 100 11,800,000 4.24 500,000 4.24

006

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kaantor

9,238,500 100 9,238,500 8.03 742,000 8.03

007 Penyediaan peralatan rumah tangga

12,715,500 100 12,715,500 7.02 893,000 7.02

008

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

189,777,000 100 189,777,000 40.84 77,504,810 40.84

009

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah

117,939,500 100 117,939,500 8.48 9,997,500 8.48

010

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis perkantoran

6,000,000 100 6,000,000 0.00 0 0.00

011 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

6,000,000 100 6,000,000 25.00 1,500,000 25.00

02

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

001 Pengadaan peralatan

gedung kantor 155,018,000 100 155,018,000 0.00 0 0.00

002 Pengadaan mebeleur 4,000,500 100 4,000,500 0.00 0 0.00

003

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

170,690,000 100 170,690,000 0.67 1,150,000 0.67


001 Pendidikan dan pelatihan formal

102,855,000 100 102,855,000 0.00 0 0.00

04

Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

998,000 100 998,000 0.00 0 0.00

002 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran 998,000 100 998,000 0.00 0 0.00

003 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1,002,900 100 1,002,900 0.00 0 0.00

004 Penyusunan RKA dan

DPA 996,000 100 996,000 0.00 0 0.00

005 Monev dan Pelaporan kegiatan

6,871,000 100 6,871,000 0.00 0 0.00

006 Penyusunan RENJA 1,015,000 100 1,015,000 0.00 0 0.00

05 Obat dan Perbekalan

Kesehatan

001

Pengadaan obat untuk

pelayanan kesehatan Masyarakat

3,078,000,000 100 3,078,000,000 18.34 564,601,621 18.34

002

Pengadaan perbekalan

kesehatan (alat medis dan penunjang medis)

3,042,125,998 100 3,042,125,998 37.87 1,151,960,000 37.87

06 Peningkatan dan Pengembangan Statistik

001 Penyusunan Profil Kesehatan

43,984,000 100 43,984,000 0.00 0 0.00

002 Pengolahan data dan

informasi kesehatan 107,438,500 100 107,438,500 5.80 6,229,000 5.80

003 Monitoring dan evaluasi 129,515,000 100 129,515,000 0.00 0 0.00


07 Upaya Kesehatan

Masyarakat

001 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

1,304,390,000 100 1,304,390,000 0.51 6,660,000 0.51

002 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus

42,910,000 100 42,910,000 0.00 0 0.00

003 Penyelenggaraan akreditasi Puskesmas

774,330,000 100 774,330,000 0.00 0 0.00

08 Pengawasan Obat dan Makanan

001

Peningkatan pemberdayaankonsumen /masyarakat di

bidang obat dan makanan

13,627,500 100 13,627,500 0.00 0 0.00

002

Peningkatan

pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

20,535,000 100 20,535,000 0.00 0 0.00

003 Peningkatan kapasitas laboratorium

7,515,500 100 7,515,500 0.00 0 0.00

09

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

001 Pembinaan Desa Siaga

Aktif 57,602,500 100 57,602,500 0.00 0 0.00

002 Pembinaan Posyandu 63,305,000 100 63,305,000 1.90 1,200,000 1.90

010 Pengembangan Lingkungan Sehat

001

Pengembangan dan

pembinaan Kabupaten sehat

149,590,000 100 149,590,000 7.24 10,835,000 7.24

002

Peningkatan

pengawasan dan pembinaan sanitasi lingkungan

272,402,000 100 272,402,000 2.62 7,150,000 2.62

003

Peningkatan kapasitas

laboratorium pemeriksaan kualitas kesehatan lingkungan

23,570,000 100 23,570,000 1.02 240,000 1.02

004 Peningkatan pelayanan sanitasi dasar dan STBM

26,428,000 100 26,428,000 0.00 0 0.00

011 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

001 Peningkatan imuniasasi 36,425,000 100 36,425,000 25.42 9,260,000 25.42

002 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

65,046,500 100 65,046,500 14.77 9,610,000 14.77

003 Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit Hepatitis

3,422,500 100 3,422,500 0.00 0 0.00

004

Peningkatan pelayanan

dan pencegahan penyakit HIV

32,082,500 100 32,082,500 1.12 360,000 1.12

005 Peningkatan pelayanan dan pencegahan

penyakit TB Paru

39,366,000 100 39,366,000 0.00 0 0.00

006 Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit Diare

10,305,000 100 10,305,000 51.92 5,350,000 51.92

007

Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit ISPA/

Pneumoni

6,367,500 100 6,367,500 35.49 2,260,000 35.49


penyakit Typoid

3,352,500 100 3,352,500 31.02 1,040,000 31.02

009

Peningkatan pelayanan dan pencegahan

penyakit akibat gigitan hewan tersangka rabies

3,330,000 100 3,330,000 10.81 360,000 10.81


penyakit DBD

387,785,998 100 387,785,998 0.00 0 0.00

011


dan pencegahan penyakit Malaria

3,262,500 100 3,262,500 0.00 0 0.00


012 Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit Kecacingan

10,542,500 100 10,542,500 15.75 1,660,000 15.75

013 Peningkatan pelayanan dan pencegahan penyakit Filariasis

5,262,500 100 5,262,500 24.70 1,300,000 24.70

014

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit PTM usia remaja dan dewasa

232,377,500 100 232,377,500 4.44 10,320,000 4.44

015

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit PTM usia

Lanjut

9,900,000 100 9,900,000 100.00 9,900,000 100.00

016 Pelayanan pengobatan penderita Hipertensi

7,932,500 100 7,932,500 100.00 7,932,500 100.00

017 Peningkatan Pelayanan penderita Diabetes Mellitus

2,850,000 100 2,850,000 0.00 0 0.00

018 Peningkatan pelayanan penyakit akibat rokok

6,720,000 100 6,720,000 0.00 0 0.00

012

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas /

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

001

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu/Poskesdes/P

olindes

419,030,000 100 419,030,000 3.14 13,167,000 3.14

002 Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas

442,030,000 100 442,030,000 3.19 14,107,500 3.19

003 Pengadaan Puskesmas Keliling, Ambulance dan Mobil Jenazah

683,550,000 100 683,550,000 0.00 0 0.00

004 Pengadaan peralatan medis dan non medis

82,885,000 100 82,885,000 0.00 0 0.00

005 Penambahan Ruang PKM

2,734,809,002 100 2,734,809,002 24.69 675,334,550 24.69

013

Penanggulangan

Kemiskinan Berbasis Keluarga

001 Perawatan dan pendampingan gizi buruk

61,182,600 100 61,182,600 1.16 710,000 1.16

014 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

11,000,000 100 11,000,000 0.00 0 0.00

002 Lomba lansia tingkat

Dinkesupaten 3,182,500 100 3,182,500 0.00 0 0.00

003 Lomba lansia tingkat

Propinsi 3,450,000 100 3,450,000 0.00 0 0.00

004 Lomba Posyandu Lansia tingkat Propinsi

5,473,000 100 5,473,000 0.00 0 0.00

005 Bimbingan Teknis Posyandu lansia

7,300,000 100 7,300,000 0.00 0 0.00

006

Peningkatan kapasitas pengelola program lansia tentang kebijakan Puskesmas Santun

lansia

13,262,000 100 13,262,000 35.50 4,708,000 35.50

015 Peningkatan Masalah Kesehatan Matra

001 Pengendalian masalah kesehatan hiperbarik

2,920,000 100 2,920,000 0.00 0 0.00

002 Peningkatan pelayanan kesehatan matra

4,320,000 100 4,320,000 0.00 0 0.00

003


dan penanggulangan masalah kesehatan

8,120,000 100 8,120,000 0.00 0 0.00

004 Peningkatan pelayanan

kesehatan haji 11,395,000 100 11,395,000 0.00 0 0.00


016 Bina Gizi dan KIA

001 Pemeriksaan kesehatan

ibu hamil 135,152,250 100 135,152,250 0.00 0 0.00

002 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan

ibu melahirkan

15,165,500 100 15,165,500 0.00 0 0.00

003 Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan

ibu nifas

4,800,000 100 4,800,000 0.00 0 0.00

004 Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru

lahir

5,040,000 100 5,040,000 0.00 0 0.00

005 Peningkatan pelayanan kesehatan bayi

13,482,000 100 13,482,000 0.00 0 0.00

006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

230,004,000 100 230,004,000 0.00 0 0.00

007 Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah

6,506,000 100 6,506,000 0.00 0 0.00

008 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)

6,407,310,000 100 6,407,310,000 0.07 4,300,000 0.07

009 Jaminan Persalinan (Jampersal)

968,797,000 100 968,797,000 0.00 0 0.00

010 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin 30,000,000 100 30,000,000 0.00 0 0.00

011 Penanggulangan anemia gizi besi

7,430,000 100 7,430,000 90.17 6,700,000 90.17

012 Penanggulangan KVA (kurang vitamin A)

3,110,000 100 3,110,000 0.00 0 0.00

013

Penanggulangan GAKY

(gangguan akibat kekurangan yodium)

7,450,000 100 7,450,000 0.00 0 0.00

014

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

351,065,500 100 351,065,500 0.00 0 0.00

015 Pelayanan pada bayi baru lahir

9,210,000 100 9,210,000 0.00 0 0.00

016 Peningkatan pelayanan

ASI eksklusif 31,255,000 100 31,255,000 0.00 0 0.00

017 Upaya kewaspadaan pangan dan gizi

4,695,000 100 4,695,000 0.00 0 0.00

018 Pelayanan balita di posyandu

4,537,500 100 4,537,500 0.00 0 0.00

017

Pengembangan Kemitraan dengan

LSM, Dunia Usaha,Media, Organisasi Profesi

001 Pembinaan UKS 14,222,500 100 14,222,500 0.00 0 0.00

002 Pembinaan Promosi Kesehatan pada kelompok masyarakat

6,170,000 100 6,170,000 0.00 0 0.00

003

Pembinaan Promosi kesehatan melalui media cetak dan

elektronik

39,240,000 100 39,240,000 0.00 0 0.00

004 Pembinaan Promosi Kesehatan pada anak

sekolah

2,880,000 100 2,880,000 0.00 0 0.00

005

Advokasi kebijakan

Kesehatan untuk Peningkatan Cakupan PHBS

4,777,500 100 4,777,500 0.00 0 0.00

006 Pengadaan sarana dan prasarana promosi kesehatan

269,175,000 100 269,175,000 0.00 0 0.00

007 Konsultasi Pelaksanaan PHBS di Pusat dan Provinsi

1,800,000 100 1,800,000 25.00 450,000 25.00

018 Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat


001

Peningkatan Pelayanan Jaminan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

11,885,736,821 100 11,885,736,821 0.10 12,325,000 0.10

002 Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas

14,091,456,000 100 14,091,456,000 49.97 7,040,921,000 49.97

50,592,981,729 100 50,592,981,729 19.33 9,777,691,890 19.33

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Table 2.3

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah

Triwulan II Tahun 2017




% Rp. % Rp. %

01

Pengadaan, Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit

Paru-Paru / Rumah Sakit Mata

001 Pembangunan

Rumah Sakit

1,073,342,943 100

1,073,342,943 0.00 0 0.00

002 Pengadaan Alat - alat Rumah Sakit (DAK) (LANJUTAN)

19,084,073,505

100 19,084,073,505

90.92 17,351,670,814 90.92

003 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit

385,289,815 100 385,289,815 93.52 360,338,565 93.52

004

Pengadaan

Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang

Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll). (DAU) (LANJUTAN)

867,210,185 100 867,210,185 60.03 520,608,750 60.03

02 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

001

Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD

25,329,953,385 100 25,329,953,385 57.27 14,507,067,349 57.27

46,739,869,833 100 46,739,869,833 70.05 32,739,685,478 70.05

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Table 2.4

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Triwulan II Tahun 2017



Fisik

Keuangan Fisik Keuangan

% Rp. % Rp. %

01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

190,031,825 100 190,031,825 49.98 94,982,500 49.98

002

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

56,400,000 100 56,400,000 33.54 18,913,992 33.54


003

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

63,000,000 100 63,000,000 7.55 4,755,040 7.55

004 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 9,600,000 100 9,600,000 50.00 4,800,000 50.00

005 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

6,900,000 100 6,900,000 100.00 6,900,000 100.00

006 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

11,485,675 100 11,485,675 100.00 11,485,675 100.00

007

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

7,170,000 100 7,170,000 0.00 0 0.00

008

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

203,019,000 100 203,019,000 49.21 99,901,518 49.21

009

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

47,100,000 100 47,100,000 29.17 13,740,000 29.17

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

001 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

400,000,000 100 400,000,000 0.00 0 0.00

002

Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

6,236,000 100 6,236,000 0.00 0 0.00

003 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

13,349,000 100

13,349,000 100.00 13,349,000 100.00

004

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

157,000,000 100 157,000,000 26.98 42,360,000 26.98

005

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

5,200,000 100 5,200,000 0.00 0 0.00

006 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

126,500,000 100 126,500,000 45.45 57,500,000 45.45

03

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

001 Pendidikan dan

Pelatihan Formal 9,000,000 100 9,000,000 61.11 5,500,000 61.11

04


Capaian Kinerja dan Keuangan

001

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

960,000 100 960,000 0.00 0 0.00

002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2,166,000 100 2,166,000 0.00 0 0.00

003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2,166,000 100 2,166,000 0.00 0 0.00


20,103,000 100 20,103,000 0.00 0 0.00


1,240,000 100 1,240,000 100.00 1,240,000 100.00

006 Penyusunan RKA

dan DPA Perubahan 1,240,000 100 1,240,000 0.00 0 0.00

007 Penyusunan Renja SKPD

1,240,000 100 1,240,000 0.00 0 0.00

008 Penyusunan Renja SKPD Perubahan

1,240,000 100 1,240,000 0.00 0 0.00

05 Pembangunan Jalan

dan Jembatan


001 Pembangunan Jalan dan Jembatan (DAU) (DAK)

50,035,511,400 100 50,035,511,400 28.25 14,132,917,494 28.25

06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

1,322,996,900 100 1,322,996,900 0.09 1,200,000 0.09

07

Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

001

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (DAU) (DAK)

10,299,666,600 100 10,299,666,600 24.43 2,516,113,632 24.43

08 Pengendalian Banjir

001

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

1,566,657,600 100 1,566,657,600 2.27 35,500,000 2.27

09 Pembangunan

Gedung Negara

001 Pembangunan Gedung Negara

35,016,760,000 100 35,016,760,000 3.13 1,097,341,500 3.13

010

Perencanaan Tata Ruang

001 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, RTBL

322,374,300 100 322,374,300 0.00 0 0.00

011

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

01 Pengawasan

Pemanfaatan Ruang 161,338,800 100 161,338,800 17.25 27,825,900 17.25

12 Peningkatan Pelayanan Publik

001 Penyusunan Standar Pelayanan

1,240,000 100 1,240,000 0.00 0 0.00

100,068,892,100 100 100,068,892,100 18.17 18,186,326,251 18.17

5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Table 2.5

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Triwulan II Tahun 2017




% Rp. % Rp. %



23,912,500 100 23,912,500 50.72 12,128,000 50.72

002

Penyediaan Jasa


15,240,000 100 15,240,000 36.80 5,608,238 36.80

003

Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4,120,000 100 4,120,000 20.21 832,625 20.21

004 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 9,600,000 100 9,600,000 50.00 4,800,000 50.00

005 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

3,250,000 100 3,250,000 10.77 350,000 10.77

006 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

12,150,000 100

12,150,000 0.00 0.00

007

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor (LANJUTAN)

34,340,000 100 34,340,000 0.00 0 0.00


008 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3,218,700 100 3,218,700 69.86 2,248,500 69.86

009


95,090,500 100 95,090,500 55.35 52,632,434 55.35

010

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

Daerah

23,035,000 100 23,035,000 41.50 9,560,500 41.50


001 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

6,715,000 100 6,715,000 85.85 5,765,000 85.85

002


Kendaraan Dinas / Operasional

27,000,000 100 27,000,000 44.51 12,018,595 44.51

03

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

001 Pendidikan dan

Pelatihan Formal 18,586,500 100 18,586,500 54.34 10,100,000 54.34

04


Capaian Kinerja & Keuangan

001

Penyus. Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

499,500 100 499,500 0.00 0 0.00


508,500 100 508,500 0.00 0 0.00

003

Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

508,500 100 508,500 0.00 0 0.00

004 Monitoring dan

Evaluasi 2,034,000 100 2,034,000 25.00 508,500 25.00


508,500 100 508,500 100.00 508,500 100.00

05 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

001

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan

95,000,000 100 95,000,000 78.91 74,965,000 78.91

002 Kerjasama Pengelolaan

Persampahan

88,557,000 100 88,557,000 34.65 30,683,000 34.65

06

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

001

Koordinasi Penilaian

Kota Sehat / Adipura

76,805,500 100 76,805,500 33.17 25,474,300 33.17

002 Pemantauan Kualitas Lingkungan

28,708,500 100 28,708,500 2.45 702,000 2.45

003 Pemantauan Kualitas Lingkungan (LANJUTAN)

686,000,000 100 686,000,000 92.57 635,000,000 92.57

004

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

47,586,000 100 47,586,000 32.92 15,664,500 32.92

005 Pengkajian Dampak Lingkungan

2,921,000 100 2,921,000 0.00 0 0.00

006

Peningkatan Peran

Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

7,220,000 100 7,220,000 92.66 6,690,000 92.66

007 Pengendalian

Pencemaran Air 99,977,000 100 99,977,000 10.07 10,067,750 10.07

008 Pengendalian Pencemaran Udara

12,073,000 100 12,073,000 7.70 930,000 7.70


009

Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

10,681,500 100 10,681,500 0.00 0 0.00

07 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

001

Konservasi Sumber

Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

30,505,800 100 30,505,800 0.00 0 0.00

002 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

20,000,000 100 20,000,000 0.00 0 0.00

003 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

16,061,000 100 16,061,000 9.66 1,552,000 9.66

08

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

001

Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang,

Mangrove, Padang Lamun,Esturia dan Teluk

40,500,000 100 40,500,000 0.00 0 0.00

09

Peningk. Kualitas &

Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingk. Hidup

001

Peningkatan edukasi

dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

7,194,000 100 7,194,000 0.00 0 0.00

002

Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

43,330,000 100 43,330,000 6.90 2,989,000 6.90

003 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup

13,226,500 100 13,226,500 0.00 0 0.00

004 Pembinaan ADYWIYATA

12,271,500 100 12,271,500 84.02 10,310,000 84.02

10 Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

001 Pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau ( RTH) 135,000,000 100 135,000,000 0.00 0 0.00

002 Pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau 78,429,000 100 78,429,000 51.82 40,642,000 51.82

1,832,364,500 100 1,832,364,500 60.00 972,730,442 53.09

6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Table 2.6

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah Triwulan II Tahun 2017




% Rp. % Rp. %



81,558,900 100 81,558,900 50.24 40,975,000 50.24

002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

15,600,000 100 15,600,000 33.99 5,301,682 33.99

003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan

32,750,000 100 32,750,000 6.09 1,995,000 6.09


Dinas

004

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,376,000 100 1,376,000 100.00 1,376,000 100.00


5,112,200 100 5,112,200 88.85 4,542,200 88.85

006


296,716,500 100 296,716,500 57.52 170,680,200 57.52

007


Daerah

40,065,000 100 40,065,000 40.47 16,213,000 40.47

02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

001 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

13,100,000 100 13,100,000 100.00 13,100,000 100.00


19,199,000 100 19,199,000 97.92 18,800,000 97.92

003


Perlengkapan Gedung Kantor

2,500,000 100 2,500,000 0.00 0 0.00

004

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4,950,000 100 4,950,000 20.20 1,000,000 20.20


001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

50,854,000 100 50,854,000 87.07 44,279,090 87.07

04


Capaian Kinerja & Keuangan

001

Penyus. Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1,000,000 100 1,000,000 100.00 1,000,000 100.00

002

Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

473,000 100 473,000 0.00 0 0.00

003

Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

595,000 100 595,000 0.00 0 0.00


4,390,000 100 4,390,000 24.32 1,067,500 24.32


1,855,000 100 1,855,000 0.00 0 0.00

006 Penyusunan Renja 800,000 100 800,000 100.00 800,000 100.00

05 Pengembangan Data / Informasi

001 Tingkat Ketimpangan

Pendapatan

7,400,000 100 7,400,000 0.00 0 0.00

002 Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

139,384,400 100 139,384,400 10.24 14,279,600 10.24

06 Perencanaan Pembangunan Daerah

001 Penyusunan Rancangan RPJMD

61,008,200 100 61,008,200 93.83 57,243,200 93.83

002 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

28,930,000 100 28,930,000 100.00 28,930,000 100.00

003 Penetapan RKPD 55,279,600 100 55,279,600 84.97 46,969,100 84.97

004 Penyusunan RKPD Perubahan

27,375,000 100 27,375,000 0.00 0 0.00

005 Penyusunan RPJPD Perubahan

472,411,500 100 472,411,500 1.43 6,770,000 1.43


006

Penyusunan Perda Pedoman / Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kab. Barru

70,512,500 100 70,512,500 4.71 3,321,000 4.71

07 Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

001

Penyusunan Perencanaan Pengembangan

Ekonomi Masyarakat

58,685,000 100 58,685,000 9.72 5,702,500 9.72

002

Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

60,640,900 100 60,640,900 28.88 17,515,700 28.88

003

Implementasi

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

87,395,400 100 87,395,400 41.06 35,881,400 41.06

08 Perencanaan Sosial dan Budaya

001

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga Bidang Sosial Budaya

50,866,000 100 50,866,000 9.09 4,625,000 9.09

09

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

001

Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Bidang Fisik Prasarana

82,329,000 100 82,329,000 16.24 13,372,000 16.24

010

Monitoring,

Evaluasi dan Pengendalian

001 Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

37,499,800 100 37,499,800 100.00 37,499,800 100.00

002

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

141,058,300 100 141,058,300 10.62 14,984,000 10.62

011 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

001 Koordinasi Kegiatan Kelitbangan Lingkup Pemerintah Daerah

43,709,000 100 43,709,000 0.00 0 0.00

002

Identifikasi dan Perumusan Regulasi Pendukung Kebijakan

Pemerintah Daerah yang Berbasis Sumberdaya Alam Lokal

27,884,000 100 27,884,000 14.52 4,050,000 14.52

012 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

001 Penyusunan Road Map SIDa dan Sistem Penilai

94,623,900 100 94,623,900 2.42 2,287,500 2.42

013

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat

001 Koordinasi Penyusunan SPKD

60,386,900 100 60,386,900 2.19 1,321,900 2.19

002

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan

Kemiskinan

68,794,100 100 68,794,100 11.78 8,105,900 11.78

2,249,068,100 100 2,249,068,100 27.74 623,988,272 27.74


7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Table 2.7

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2017




% Rp. % Rp. %

01 Pelayanan Administrasi

Perkantoran


170,401,000 100 170,401,000 49.76 84,796,500 49.76

002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5,500,000 100 5,500,000 15.06 828,500 15.06

003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9,600,000 100 9,600,000 50.00 4,800,000 50.00

004

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,125,000 100 1,125,000 0.00 0 0.00


3,593,000 100 3,593,000 100.00 3,593,000 100.00

006


39,747,000 100 39,747,000 46.68 18,552,000 46.68

007


Daerah

14,600,000 100 14,600,000 63.65 9,293,500 63.65

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


8,000,000 100 8,000,000 0.00 0 0.00


8,000,000 100 8,000,000 0.00 0 0.00

003 Pengadaan Meubelair

25,250,000 100 25,250,000 0.00 0 0.00

004 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

1,470,000 100 1,470,000 0.00 0 0.00

005


Kendaraan Dinas / Operasional

10,000,000 100 10,000,000 62.00 6,200,000 62.00

006

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3,600,000 100 3,600,000 41.67 1,500,000 41.67


001

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-undangan

6,950,000 100 6,950,000 0.00 0 0.00

04

Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan

001

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

636,000 100 636,000 0.00 0 0.00


367,500 100 367,500 0.00 0 0.00


003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

489,500 100 489,500 0.00 0 0.00


1,352,000 100 1,352,000 0.00 0 0.00

005 Penyusunan RKA

dan DPA 1,989,500 100 1,989,500 54.54 1,085,000 54.54

05 Penataan Administrasi Kependudukan

001

Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi

Kependudukan

71,849,000 100 71,849,000 32.93 23,658,700 32.93

002

Peningkatan Pelayanan Publik

dalam Bidang Kependudukan (DAK)

794,205,000 100 794,205,000 41.97 333,295,900 41.97

003 Pengembangan Data

Base Kependudukan 455,697,600 100 455,697,600 21.16 96,424,250 21.16

004 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

108,990,000 100 108,990,000 99.96 108,945,000 99.96

1,743,412,100 100 1,743,412,100 50.00 692,972,350 39.75

8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Table 2.8

Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Triwulan II Tahun 2017




% Rp. % Rp. %



54,527,250 100 54,527,250 30.39 16,568,475 30.39

002

Penyediaan Jasa


26,400,000 100 26,400,000 0.00 0 0.00

003

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3,000,000 100 3,000,000 0.00 0 0.00

004 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1,300,000 100 1,300,000 0.00 0 0.00

005 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4,800,000 100 4,800,000 41.67 2,000,000 41.67

006

Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

6,476,475 100 6,476,475 43.69 2,829,575 43.69

007

Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

101,894,000 100 101,894,000 82.17 83,725,152 82.17

008

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

20,905,000 100 20,905,000 16.07 3,360,000 16.07



13,349,000 100 13,349,000 0.00 0 0.00

002

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

7,500,000 100 7,500,000 0.00 0 0.00


6,236,000 100 6,236,000 0.00 0 0.00


004

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2,150,000 100 2,150,000 0.00 0 0.00


001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

16,121,000 100 16,121,000 0.00 0 0.00

04

Peningk. Pengemb.

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

960,000 100 960,000 0.00 0 0.00

002 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

966,000 100 966,000 0.00 0 0.00

003 Penyusunan

bab i pendahuluan -...

Documents