bab i pendahuluan - jamkridakalbar.co.id filekota pontianak : rp. 875.000.000,00 5. kabupaten...

RKAP JAMKRIDA KALBAR 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Jamkrida Kalbar) adalah Badan Usaha Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Dalam melaksanakan kegiatannya Jamkrida Kalbar bekerja berdasarkan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan asas-asas penjaminan untuk bersikap hati-hati (prudential). Dan sebagai lembaga yang turut menunjang program pemerintah dibidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan melakukan kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan atau bukan perbankan atau badan usaha lain dan bantuan konsultasi manajemen serta melakukan kegiatan usaha lain yang dapat menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Modal Dasar Perseroan sesuai dengan Perda Pembentukan Jamkrida Kalbar Nomor 7 Tahun 2012 terdiri dari : 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat : Rp. 51.000.000.000,00 2. Pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalbar : Rp. 49.000.000.000,00

+ Total : Rp. 100.000.000.000,00

Adapun modal pada saat pendirian sebagai berikut : 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat : Rp. 30.000.000.000,00 2. Pemerintah Kabupaten Bengkayang : Rp. 875.000.000,00

+ Total : Rp. 25.875.000.000,00

Adapun modal sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : 1. Provinsi Kalimantan Barat : Rp. 30.000.000.000,00 2. Kabupaten Bengkayang : Rp. 1.750.000.000,00 3. Kabupaten Kapuas Hulu : Rp. 2.625.000.000,00 4. Kota Pontianak : Rp. 875.000.000,00 5. Kabupaten Sintang : Rp. 2.625.000.000,00 6. Kabupaten Melawi : Rp. 1.000.000.000,00 7. Kabupaten Sanggau : Rp. 1.000.000.000,00 8. Kota Singkawang : Rp. 875.000.000,00 9. Kabupaten Ketapang : Rp. 1.000.000.000,00 10. Kabupaten Landak : Rp. 875.000.000,00 +

Total : Rp. 42.625.000.000,00


2. VISI PERUSAHAAN

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terpercaya Dan Terdepan Pilihan UMKM Di

Kalimantan Barat.

3. MISI PERUSAHAAN

Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi

sebagai berikut :

a. Menjadi Mitra UMKM di Kalimantan Barat Dalam Pengembangan Usaha

Sehingga Dapat Menjadi Stimulus Dalam Menggerakan Sektor Rill.

b. Meningkatkan Perekonomian Pelaku UMKM Di Kalimantan Barat

c. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah Kalimantan Barat

4. MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 06 tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015, maksud dan tujuan perusahaan adalah : a. Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM; b. Meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; c. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

5. KEGIATAN PERUSAHAAN a. Kegiatan usaha Jamkrida Kalbar sebagai penjamin adalah memberikan jasa

penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM. b. Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada poin (a).

Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pemberi kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

c. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, PT. Jamkrida Kalbar dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu : 1) Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya; 2) Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

3) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia; 4) Penjaminan atas surat utang; 5) Penjaminan transaksi dagang; 6) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); 7) Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi); 8) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); 9) Penjaminan letter of credit (L/C) 10) Penjaminan kepabeanan (custom bond); 11) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;


12) Penyediaan informasi (database) terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;

13) Penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan/atau 14) Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.


BAB II

KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2017 1. SEJARAH PERUSAHAAN

Kronologis berdirinya Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (PT. Jamkrida Kalbar) sebagaimana berikut, dimulai dengan : a. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2012;

b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalbar Nomor 06 Tahun 2015, tanggal 19 Oktober 2015, beserta akta perubahan-perubahannya;

c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2462369.AH.01.01 tahun 2012, tanggal 22 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, beserta keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan-perubahannya;

d. Keputusan Nomor : KEP-10/D.05/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat;

e. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Jamkrida Kalbar No. 15, Notaris Pontianak : Rahmaniar NH, SH, Mkn, Tgl. 29-03-2016;

f. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Jamkrida Kalbar No. 16, Notaris Pontianak : Rahmaniar NH, SH, Mkn, Tgl. 29-03-2016;

g. Keputusan Menkum dan HAM RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Jamkrida Kalbar No. AHU– 0006998.AH.01.02.TAHUN 2016, Tgl. 13-04-2016

h. Peresmian Operasional PT. Jamkrida Kalbar oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Drs. Cornelis, MH pada tanggal 29 Maret 2016.

i. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Jamkrida Kalbar No. 02, Notaris Pontianak : Rahmaniar NH, SH, Mkn, Tgl. 10-05-2017

j. Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Jamkrida Kalbar No. 03, Notaris Pontianak : Rahmaniar NH, SH, Mkn, Tgl. 10-05-2017

k. Keputusan Menkum dan HAM RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Jamkrida Kalbar No. AHU-AH.01.03-0146850, Tgl. 16-06-2017

l. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2017

2. LEGALITAS PERUSAHAAN Legalitas perusahaan yang dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut : a. Keputusan Nomor : KEP-10/D.05/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang

Pemberian Ijin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Kalimantan Barat;


b. Nomor Pokok Wajip Pajak No. 74.250.829.4-701.000, Tgl 20-10-2015

c. Surat Ket. Domisili No.460/43/Ekbang/PT/IV/2016, Tgl 26 April 2016

d. Izin Gangguan dari Pemerintah Kota Pontianak No. 503 / 1594 / BP2T / R-I / S /

2016, Tgl. 03-05-2016

e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Pemerintah Kota Pontianak

No. 14.03.1.64.04920, Tgl. 09-05-2016

3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, didukung dengan Struktur Organisasi seperti tersebut dibawah ini :

Tabel 1

Struktur Organisasi Jamkrida Kalbar

STRUKTUR ORGANISASI PT. JAMKRIDA KALBAR

KOMISARIS UTAMA

K O M I S A R I S

D I R E K T U R U T A M A

DIREKTUR PENJAMINAN

DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

DIVISI PENJAMINAN

DIVISI ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

B A G I A N

B A G I A N

B A G I A N

B A G I A N

S P I

PENJAMINAN

PENGENDALIAN

AKUNTANSI,

KEUANGAN,

/

&

KLAIM &

PERENCANAAN

SDM &

MANAJEMEN

PEMASARAN

SUBROGASI

& T. INFORMASI

ADMIN UMUM

RESIKO

Keterangan:

= Garis Koordinasi

= Garis Pertanggungjawaban


4. Pengurus dan Sumber Daya Manusia

a. Dewan Komisaris :

Susunan Dewan Komisaris PT. Jamkrida Kalbar adalah :

Komisaris Utama : Timitius, ST, CFc

Komisaris : Ary Pudyanti, SE

b. Direksi : Susunan Dewan Direksi PT. Jamkrida Kalbar adalah :

Direktur Utama : Drs. Martinus Damamang

Direktur Penjaminan : Heri Halidi, SE, MM

Direktur Administrasi & Keuangan : Gusti Nuzulhan, SP

c. Periode Kepengurusan : Berdasarkan Akte pendirian Perusahaan Nomor 6 Tahun 2015 pasal 11. Ayat 3. Tentang Direksi dan pasal 14. Ayat 3 tentang Dewan Komisaris. Disebutkan bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun.

d. Karyawan : Dalam melaksanakan kegiatan operasional didukung dengan karyawan yang terdiri dari : 1. Divisi Penjaminan

Senior Staff : Muhammad Sofiyani, SH Yunior Staf : Robiansyah, S.Si Staff : Thesar Juniardi, SE

2. Divisi Administrasi dan Keuangan Senior Staff : Rasmi Ikkada, SE Yunior Staf : Rischa Setiawati, SE Office Boy : Aris Sukaryadi

5. PENJAMINAN KREDIT.

a. Realisasi Penjaminan Kredit ( sampai dengan 31 Des 2017 )

Tabel 2

Realisasi Target Penjaminan Kredit 2001

( dalam juta Rp )

U R A I A N RKAP 2017 REALISASI REALISASI

RENCANA 30-11-2017 31-12-2017 % %

1 2 3 4 5 = 3 / 2 6 = 4 / 2

PRODUKTIF

125.000

198.478

289.781

159%

232%

NON PRODUKTIF 375.000 294.825 384.976 79% 103%

JUMLAH 500.000 493.303 674.757 99% 134%


1) Penjaminan Kredit sudah dilakukan bekerja sama dengan Bank Kalbar tahun

2017 meliputi skim kredit produktif dan Non Produktif ( Konsumtif )

2) Realisasi Penjaminan kredit Produktif 2017 sampai dengan November 2017 terdapat sebesar Rp.198 milyar atau sebesar 159% dari target tahun 2017 sebesar Rp.125 milyar , sedangkan realisasi Penjaminan kredit Non Produktif sebesar Rp.295 milyar atau sebesar 79% dari target sebesar Rp.375 milyar Dari total realisasi penjaminan kredit selama tahun 2017 sebesar 493 milyar dari rencana Rp.500 milyar atau hanya tercapai 99%.

3) Penjaminan kredit sampai dengan 31 Desember 2017 diproyeksikan sebesar Rp.675 milyar atau sebesar 134% dari target sebesar Rp. 500 milyar.

4) Adapun rincian Penjaminan Kredit berdasarkan skim kredit sebagai berikut ( per 31 Desember 2017 ): a) Penjaminan Kredit Produktif

1)) Kredit Modal Kerja : Rp. 13.972.400.000,00 4,82% 2)) Kredit Usaha Mikro (KUM) : Rp. 8.267.000.000,00 0,45% 3)) KUM Peduli : Rp. 143.600.000,00 0,05% 4)) Kredit Konstruksi : Rp. 263.146.758.600,00 90,81% 5)) Kredit Kreatif : Rp. 2.935.000.000,00 1,01% 6)) Kredit Investasi ( PRK ) : Rp. 1.316.000.000,00 0,45%

Total Produktif : Rp. 289.780.758.600,00 42,95%

b) Penjaminan Kredit Non Produktif 1)) Kredit Kuserna : Rp. 27.879.000.000,00 7,24% 2)) Kredit Kuserna Pensiun : Rp. 346.314.680.000,00 89,86% 3)) Kredit Kapuas : Rp. 10.782.200.000,00 2,80%

Total Non Produktif : Rp. 327.989.805.454,55 57,05% Total Seluruhnya : Rp. 674.756.638.600,00 Outstanding per 31 Des 2107 : Rp. 573.931.332.779,59 (termasuk Penjaminan tahun 2016 )

b. Usaha peningkatan Kinerja Penjaminan Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja penjaminan pada tahun 2017 antara lain : 1) Untuk tahun 2017 Jamkrida Kalbar bekerjasama dengan Bank Kalbar yang

juga merupakan BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov Kalbar dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalbar. Secara kepemilikan Bank Kalbar dan Jamkrida Kalbar adalah sama, sehingga diharapkan dapat dilakukan sinergi yang baik untuk sekarang dan dimasa yang akan datang.

2) Dalam rangka optimalisasi dan mempercepat penetrasi pasar, maka dilakukan pembagian wilayah untuk Direksi selain melakukan tugas pokoknya. Pembagian wilayah terdiri dari :


a) Wilayah I

Dikoordinir oleh Direktur Utama yang terdiri dari Kantor Cabang : 1)) Ketapang, Kabupaten Ketapang 2)) Sukadana, Kabupaten Kayong Utara 3)) Ngabang, Kabupaten Landak 4)) Sekadau, Kabupaten Sekadau 5)) Sanggau, Kabupaten Sanggau 6)) Balai Karangan, Kabupaten Sanggau

b) Wilayah II Dikoordinir oleh Direktur Penjaminan yang terdiri dari Kantor Cabang : 1)) Sambas, Kabupaten Sambas

2)) Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi 3)) Sintang, Kabupaten Sintang 4)) Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu 5)) Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu 6)) Flamboyan, Kota Pontianak 7)) Kantor Cabang Utama Pontianak, Kota Pontianak

c) Wilayah III Dikoordinir oleh Direktur Adinistrasi dan Keuangan yang terdiri dari Kantor Cabang : 1)) Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya

2)) Mempawah, Kabupaten Mempawah 3)) Singkawang, Kota Singkawang 4)) Bengkayang, Kabupaten Bengkayang 5)) Pemangkat, Kabupaten Sambas

Selain Kordinator wilayah, juga dibantu dengan 2 orang marketing.

3) Tugas Kordinator Wilayah yang utama adalah : a) Ke Pemda Setempat

Dalam hal ini adalah Pemda dan DPRD Melakukan Koordinasi dengan dalam hal penyertaan modal dan hal lainnya sesuai kebutuhan perusahaan

b) Ke Mitra Kerja - Dalam hal ini Melakukan Koordinasi dengan Kepala Cabang dan unit

unit kerja yang ada di Kantor Cabang tersebut secara rutin minimal sekali dalam 2-3 bulan.

- Monitoring target penjaminan yang dilakukan kantor cabang Bank Kalbar yang ada di wilayahnya.

c. Realisasi Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan 2017

( dalam juta Rp )

U R A I A N RKAP 2017 REALISASI REALISASI

RENCANA 31-11-2017 31-12-2017 % %

1 2 3 4 5 = 3 / 2 6 = 4 / 2

PRODUKTIF 1.700 1.935 2.504 114% 147% NON PRODUKTIF 5.100 8.642 9.336 169% 183%

JUMLAH 6.800 10.577 11.841 156% 174%


1) Realisasi Realisasi Imbal Jasa Penjaminan ( IJP) kredit Produktif 2017

sampai dengan November 2017 terdapat sebesar Rp.1,935 milyar atau sebesar 114% dari target tahun 2017 sebesar Rp.1,700 milyar , sedangkan realisasi Penjaminan kredit Non Produktif sebesar Rp.8,642 milyar atau sebesar 169% dari target sebesar Rp.5,100 milyar Dari total realisasi Imbal Jasa Penjaminan ( IJP) kredit selama tahun 2017 sebesar 10,577 milyar dari rencana Rp.6,800 milyar atau tercapai 156%.

2) Imbal Jasa Penjaminan ( IJP) 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 diproyeksikan sebesar Rp.11,8 milyar atau sebesar 174% dari target sebesar Rp. 6,8 milyar.

3) Adapun rincian Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kredit berdasarkan skim kredit sebagai berikut ( per 31 Desember 2017 ):

a) Penjaminan Kredit Produktif 1)) Kredit Modal Kerja : Rp. 220.270.899,97 8,80% 2)) Kredit Usaha Mikro (KUM) : Rp. 214.360.000,00 1,73% 3)) KUM Peduli : Rp. 43.425.000,00 0,09% 4)) Kredit Konstruksi : Rp. 1.960.567.784,00 78,28% 5)) Kredit Kreatif : Rp. 62.725.700,00 2,54% 6)) Kredit Investasi ( PRK ) : Rp. 43.425.000,00 8,56%

Total Produktif : Rp. 2.504.499.383,97 21,15%

b) Penjaminan Kredit Non Produktif 1)) Kredit Kuserna : Rp. 710.580.080,00 7,70% 2)) Kredit Kapuas : Rp. 7.537.956.223,17 80,74% 3)) Kredit Kuserna Pensiun : Rp. 1.079.498.800,00 11,56%

Total Non Produktif : Rp. 9.336.035.103,17 78,85%

Total Seluruhnya : Rp. 11.840.534.487,14 Outstanding per 31 Des 2107 : Rp. 13.260.318.403,34 ( termasuk IJP Tahun 2016 )

6. LAPORAN KEUANGAN

Dalam Rencana Kerja kami menyampaikan laporan keuangan : a. Laporan keuangan Jamkrida Kalbar sampai dengan posisi per 31 Desember

2015 ( un audited ) b. Laporan Keuangan Tahun 2016 per 31 Desember 2016 yang sudah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, hibullah & Jerry dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN.

c. Laporan Keuangan Tahun 2016 per 31 Desember 2017 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, hibullah & Jerry dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN.


Adapun perinciannya sebagai berikut :

a. Modal Setelah Perusahaan berdiri, Posisi modal sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Tabel 4 Posisi Modal Sampai Dengan 31 Desember 2017

(dalam Juta Rp )

NO U R A I A N JUMLAH %

A Pemerintah Provinsi Kalbar Rp. 30.000 71,9%

B Pemerintah Kabupaten/ Kota Rp. 11.750

1 Kabupaten Sanggau Rp. 1.000 2,4%

2 Kabupaten Melawi Rp. 1.000 2,4%

3 Kabupaten Sintang Rp. 2.625 6,3%

4 Kabupaten Bengkayang Rp. 1.750 4,2%

5 Kota Pontianak Rp. 875 2,1%

6 Kabupaten Kapuas Hulu Rp. 1.750 4,3%

7 Kota Singkawang Rp. 875 2,1%

8 Kabupaten Ketapang Rp. 1.000 2,4%

9 Kabupaten Landak Rp. 875 2,1%

JUMLAH TOTAL

Rp. 41.750

Penyertaan modal ini sudah dibuatkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

Jamkrida Kalbar No. 15, Notaris Pontianak : Rahmaniar NH, SH, Mkn, Tgl. 29-

03-2016 dan sudah mendapat pengesahan sesuai dengan Kuptusan Keputusan

Menkum dan HAM RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT.

Jamkrida Kalbar No. AHU – 0006998.AH.01.02.TAHUN 2016, Tgl. 13-04-2016.

Untuk Setoran Modal yang diterima Tahun 2016 dan 2017, yang disahkan sesuai

Berita Acara RUPS Nomor 2 tanggal 10 Mei 2017, yang telah disampaikan ke

Kemenkum dan HAM RI dan sudah mendapat balasan mengenai Penerimaan

Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT.Jamirida Kalbar No. AHU-

AH.01.03-0146850 Tgl 16 Juni 2017:

Setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan kami juga menerima

penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan perincian :

Tabel 5 Penyertaan Modal Setelah 10 Mei 2017

(dalam Juta Rp )

NO U R A I A N

JUMLAH TGL. SETOR

A

Pemerintah Provinsi Kalbar

Rp. ---

---

B Pemerintah Kabupaten/ Kota

1 Kabupaten Kapuas Hulu Rp. 875 22-06-2017

JUMLAH TOTAL Rp. 875


Sampai saat ini Pemerrintah Kabupaten/ Kota yang belum menyertakan modal

adalah :

Tabel 6 Pemerintah Kabupaten Yang Belum Melakukan Penyertaan Modal

NO U R A I A N

KETERANGAN

1 Kabupaten Kubu Raya --

2 Kabupaten Mempawah --

3 Kabupaten Sambas --

4 Kabupaten Sekadau --

5 Kabupaten Kayong Utara --

Hasil Konfirmasi ke beberapa pihak terkait bahwa alasan Pemerintah Kabupaten

belum melakukan penyertaan modal antara lain :

1. Perda Penyertaan Modal masih dalam pembahasan antara Pemda dan

DPRD.

2. Kondisi anggaran di Kabupaten yang belum memungkinkan.

Adapun total penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2017 adalah

sebagai berikut :

Tabel 7 Penyertaan Modal Sampai dengan 31 Desember 2017

(dalam Juta Rp )

NO U R A I A N

JUMLAH TAHUN %

A

Pemerintah Provinsi Kalbar

Rp. 30.000

2015

70.4%

B

Pemerintah Kab/ Kota

Rp. 12.625

29,6%

1 Kabupaten Sanggau Rp. 1.000 2015 2,3%

2 Kabupaten Melawi Rp. 1.000 2015 2,3%

3 Kabupaten Sintang Rp. 2.625 2015/ 2016 6,2%

4 Kabupaten Bengkayang Rp. 1.750 2015/ 2016 4,1%

5 Kota Pontianak Rp. 875 2015 2,1%

6 Kabupaten Kapuas Hulu Rp. 2.625 2015/ 2016/ 2017 6,2%

7 Kota Singkawang Rp. 875 2015 2,1%

8 Kabupaten Ketapang Rp. 1.000 2016 2,3%

9 Kabupaten Landak Rp. 875 2016 2,1%

JUMLAH TOTAL

Rp. 42.625

b. Portofolio Investasi

Dana Penyertaan Modal yang disetor ke Rekening Jamkrida Kalbar di Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak sampai dengan 31 Desember 2017 disimpan dalam bentuk Deposito dan Rekening Giro serta dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yaitu Sukuk SR008 dan Sukuk SR009.


Dana Penyertaan Modal yang ada didistribusikan sebagai berikut :

Tabel 8 Portofolio Investasi 31 Desember 2017

(dalam Juta Rp )

U R A I A N RKAP 2017

RENCANA REALISASI 7%

1 2 3 4 = 3:2

A. DEPOSITO

41.740

38.225

91,58%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 10.435 10.000 95,83%

JUMLAH

52.175

48.225

92,43%

c. Pendapatan Investasi Tabel 9

Pendapatan Investasi Sampai dengan 31 Desember 2017

(dalam Juta Rp ) U R A I A N RKAP 2017

RENCANA REALISASI %

1 2 3 4 = 3:2

A. DEPOSITO

1.920

1.923

100%

B. SURAT BERHARGA NEGARA 0 221 100%

JUMLAH

1.920

2.144

112%

Dari total investasi dengan perincian 1) Rp. 38,225 milyar dalam bentuk depositokan dengan bunga 6% ( sebelum

dipotong pajak 20% ) realisasi pendapatan dari Deposito mengalami penurunan karena pada saat penyusunan RKAP diasumsikan seluruh penyertaan modal akan didepositokan akan tetapi sesuai ketentuan OJK bahwa kita harus melakukan incestasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN)

2) Rp.10 milyar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) a) Sukuk SR 008 sebesar Rp. 2.350.000.000, dengan return sebesar 8,3%

( sebelum dipotong pajak 15%) dan jatuh tempo 10 Maret 2019. b) Sukur SR 009 sebesar Rp. 7.650.000.000, dengan return sebesar 6,9%

( sebelum dipotong pajak 15%) dan jatuh tempo 22 Maret 2020.


d. Neraca Tahun 2017

Tabel 10

Neraca Posisi 31 Desember 2017

( dalam jutaan Rupiah )


RENCANA REALISASI 30-11-2017

REALISASI 31-12-2017

% %

1 2 3 4 5 = 3/2 6 =4/2

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas dan Setara Kas 1.422 1.237 2.024

Piutang Usaha

Piutang Restrukturisasi

Biaya Dibayar Dimuka 745 2.359 3.290

JUMLAH AKTIVA LANCAR 2.167 3.596 5.314 166% 245%

AKTIVA TETAP

Tanah 0 0 0

Gedung Kantor 0 0 0

Inventaris 480 328 328

Kendaraan 0 0 0

( Akumulasi Penyusutan ) -80 -102 -107

JUMLAH AKTIVA TETAP 400 227 221 57% 55%

AKTIVA LAIN-LAIN

Piutang Lain-Lain

Penyertaan Usaha

Investasi Jangka Panjang 54.000 49.225 48.225

Aset Lainnya 40 178

JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN 54.000 49.265 48.403

JUMLAH AKTIVA

56.567

53.088

53.938

94%

95%

PASSIVA

KEWAJIBAN

Hutang Klaim

Hutang Pajak 26 22

Hutang Premi

Biaya Yg Masih Harus Dibayar

Pendapatan Diterima Dimuka 7.046 11.005 10.809

Kewajiban Dalam Penyelesaian 872 1.465

Hutang Lancar Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang

kewajiban Lain-Lain

Hutang Tidak Lancar 50 137 137

JUMLAH KEWAJIBAN 7.096 12.040 12.433 170% 175%

EKUITAS

Modal 51.750 42.625 42.625

Agio

Cadangan

Laba / (Rugi ) -2.279 -1.577 -1.120

Laba / (Rugi) Tahun Lalu -959 -959 -959

Laba / (Rugi) Tahun Berjalan -1.320 -618 -161

JUMLAH EKUITAS 49.471 41.048 41.505 83% 84%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

56.567

53.088

53.938

94%

95%


e. Laba/Rugi Tahun 2017

Tabel 11

Laba / (Rugi) Posisi 31 Desember 2017

Dalam jutaan rupiah U R A I A N RKAP 2017



% %

1 2 3 4 5 = 3/2 6 =4/2

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan IJP 1.730 1.713 2.451

Pendapatan Penjaminan Ulang 0 0 0

Pendapatan Bunga 10 23 265

Pendapatan Investasi 1.920 1.791 2.168

Pendapatan Lain-Lain 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN USAHA 3.660 3.630 4.884 99% 133%

PENDAPATAN NON OPS

Pendapatan Operasional Gedung 0 0 0

Pendapatan Lain-Lain 0 0 0

Pendapatan Luar Biasa 0 0 0 JUMLAH PENDAPATAN NON OPS

0 2.440 2.433

JUMLAH PENDAPATAN 3.660 6.070 7.318 166% 199%

BEBAN

BEBAN USAHA

Beban Klaim 50 3.217 3.210

Cadangan Klaim 0 137 137

Beban Imbal Jasa Penjaminan 0 28 66

Beban Penyisihan Piutang 0 0 0

Beban Pegawai 2.190 1.644 2.062 Beban Pengkajian & Pengembangan

0 0 0

Beban Penyusutan 72 65 71

Beban Administrasi dan Umum 848 706 757

Beban Akuisisi 1.700 852 1.082

JUMLAH BEBAN USAHA 4.861 6.650 7.385 137% 152%

BEBAN NON OPERASIONAL 119 38 93

Beban Operasional Gedung 0 0 0

Beban Jasa Produksi 0 0 0

Beban Insentif Kinerja 0 0 0

Beban Lain-Lain 0 0 0

Kerugian Luar Biasa 0 0 0

Lainnya 0 0 0

JUMLAH BEBAN NON OPS 119 38 93 32% 78%

JUMLAH BEBAN 4.980 6.688 7.479 134% 150%

LABA ( RUGI ) SEBELUM PAJAK -1.320 -618 -161 47% 12%


f. Arus Kas Tahun 2017

Tabel 12

Arus Kas Posisi 31 Desember 2017

Dalam jutaan rupiah U R A I A N RKAP 2017



% %

1 2 3 4 5 = 3/2 6 =4/3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1. Penerimaan IJP 8.776 12.719 13.260

2. Penerimaan Klaim dari Perusahaan Penjaminan Ulang

0 0 0

3. Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya

0 2.440 2.433

4. Pembayaran IJP Ulang 0 102 265

5. Pembayaran Klaim Kepada Terjamin

-50 -3.217 -3.210

6. Pembayaran Biaya-Biaya -4.930 -3.471 -4.268

7. Pembayaran untuk Aktivitas Operasi Lainnya

-695 -1.365 -1.844

KAS BERSIH DARI/ ( UNTUK) AKTIVITAS OPERASI

3.102 7.209 6.636 232% 214%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

1. Penerimaan Hasil Investasi 1.930 1.814 2.168

2. Penerimaan dari Aktivitas Lainnya

0 0 0

3. Penempatan Investasi Yang Diperkenankan

-54.000 -49.225 -48.225

4. Peroleh Asset Tetap -400 -227 -221

5. Pembayaran untuk Aktivitas Investasi Lainnya

0 0 0

KAS BERSIH DARI/ ( UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

-54.470 -47.638 -46.278 91% 88%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

1. Penerimaan Setoran Modal 51.750 42.625 42.625

2. Penerimaan dari Penerbitan Obligasi Wajib Konversi

0 0 0

3. Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya

-959 -959 -959

4. Pembayaran Deviden 0 0 0

5. Pembayaran untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya

0 0 0

KAS BERSIH DARI/ ( UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN

50.791 41.666 41.666 82% 82%

KENAIKAN/ ( PENURUNAN) SALDO KAS DAN SETARA KAS

1.422 1.237 2.204 87% 142%

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

0 0 0

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

1.422

1.237

2.024

87%

142%


BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2018

1. GAMBARAN UMUM

Dalam Akta Pendirian Perusahaan Jamkrida Kalbar Nomor 06 tahun 2015, dimana Perusahaan diwajibkan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Jamkrida Kalbar Tahun 2018 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah; c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perkoperasian; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penjaminan; e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari

2017 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin;

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Lembaga Penjamin;

h. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No. 07 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;

i. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/D.05/2016 tangal 29 Februari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan usaha Milik Daerah;

k. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

l. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jamkrida Kalbar Nomor 06 tahun 2015 beserta Perubahan-perubahannya.

a. Faktor Internal

1) Jamkrida Kalbar adalah Badan Usaha Perseroan yang didirikan berdasarkan

Akta Notaris Nomor 06 Tahun 2015, tanggal 19 Oktober 2015 dan melaksanakan kegiatan usaha dibidang penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).


2) Mengingat bahwa Jamkrida Kalbar baru mendapatkan ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-10/D.05/2016 , Tanggal 29 Februari 2016, maka kebijakan manajemen diarahkan pada tahapan sebagai berikut :

Menata kesiapan SDM untuk dapat menjalankan kegiatan operasional penjaminan kredit dengan lancar dan berjalan baik yaitu dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan SDM dibidang penjaminan kredit, analisa kredit, manajemen resiko, perencanaan, pengelolaan SDM dll.

Disamping menata kesiapan SDM di bidang penjaminan, manajemen juga menyiapkan SDM dibidang Akuntasi dan Aplikasi Piranti Lunak (Software) Akuntansi dengan penyesuaian Acrual Basis.

Disamping menyiapkan sarana piranti lunak, manajemen juga menyiapkan sarana pendukung perangkat keras antara lain dan tidak terbatas pada : Komputer, Printer, Server, UPS, Sistem Koneksi Jaringan Komputer (LAN), Kendaraan Operasional, Sarana Kantor dll.

3) Meningkatkan komunikasi sebagai tindak lanjut Kerjasama Penjaminan

dengan PT. Bank Kalbar, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Pimpinan Bank Kalbar baik di tingkat manajemen di Kantor Pusat maupun pada Kantor Cabang Bank Kalbar, sehingga hubungan dapat dibina dengan baik yang akan berdampak pada realisasi penjaminan dapat berjalan dengan lancar, baik dan meningkat selaras dengan kesiapan manajemen Jamkrida Kalbar.

4) Melengkapi organisasi dan Sumber Daya Manusia untuk menunjang peningkatan dan kegiatan operasional perusahaan yang semakin luas dan meningkat.

5) Menyiapkan kajian tentang potensi pengembangan usaha penjaminan dan

produk penjaminan dengan PT. Bank Kalbar, dan lembaga keuangan lainnya, dengan harapan perkembangan dan pertumbuhan penjaminan meningkat selaras dengan proyeksi RKAP tahun 2018.

b. Faktor Eksternal Beberapa faktor ekstrnal yang perlu diperhatikan pada tahun 2018, antara lain dan tidak terbatas pada : 1) Adanya peraturan pemerintah, yang mengatur Gearing Ratio penjaminan

kredit bagi Perusahaan Penjaminan, dimana Gearing Ratio untuk :

Penjaminan kredit produktif, ditentukan 10 kali dari ekuitas.

Total penjaminan kredit, ditentukan sebesar 30 kali dari ekuitas.

2) Adanya perusahaan asuransi untuk bergerak dalam bidang asuransi kredit, hal ini akan menambah persaingan yang ketat dipasar, sedangkan perusahaan penjaminan tidak bisa masuk ke bisnis asuransi.

3) Kendala yang berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia tentang ATMR Bank Umum khususnya Perusahaan Penjaminan Daerah untuk penjaminan KUR, perlu dilakukan pendekatan dengan Bank Indonesia melalui Kementerian Bidang Perekonomian yang memberikan ijin kepada Jamkrida untuk menjamin KUR.


2. ASUMSI – ASUMSI PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2018

a. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2 % - 5,6% per tahun b. Inflasi 3,5 plus minus 1 % c. Nilai tukar (kurs) Rp.13.300,00 – Rp. 13.500,00 per USD d. Suku Bunga SPN 3 bulan 4,8$ - 5,6 % e. ICP USD 45 – 60 per barel f. Tingkat pengangguran 5,0% - 5,3% g. Tingkat Kemiskinan 9,5% - 10% Sumber : Asumsi Penyusunan APBN 2018

3. SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN TAHUN 2018 a. Sasaran perusahaan pada tahun 2018 adalah :

1) Penjaminan kredit (baru) sebesar Rp. 550 Milyar, yang terdiri dari :

Tabel 13

Target Penjaminan Kredit RKAP 2018

(dalam Juta Rp ) U R A I A N PENJAMINAN %

Produktif 137.500 25%

Non Produktif 412.500 75%

TOTAL

550.000

2) Penerimaan IJP sebesar Rp. 8 Milyar, yang terdiri dari :

Tabel 14 Target Imbal Jasa Penjaminan RKAP 2018

(dalam Juta Rp )

U R A I A N PENERIMAAN IJP %

Produktif 2.000 25%

Non Produktif 6.000 75%

TOTAL

8.000


3) Penjaminan kredit fokus pada Bank :

Tabel 15 Target Fokus Penjaminan Kredit RKAP 2018

(dalam Juta Rp )

TARGET NASABAH PENJAMINAN PENERIMAAN IJP

Bank ( 90% ) 495.000 7.200

Non Bank ( 10% )

55.000 800

TOTAL

550.000

8.000

4) Penjaminan Kredit per sektor

Tabel 16

Target Penjaminan Kredit Per Sektor RKAP 2018 (dalam Juta Rp )

SEKTOR

% PENJAMINAN PENERIMAAN IJP

PRODUKTIF ( 25%)

137.500 2.000

- Kredit Modal Kerja 30% 41.250 600

- Kredit Konstruksi 30% 41.250 600

- Kontra Bank Garansi 10% 13.750 200

- Kredit Investasi ( PRK) 30% 41.250 600

NON PRODUKTIF ( 75% )

412.500 6.000

- Kredit Multiguna 100% 412.500 6.000

TOTAL

550.000

8.000

5) Pencapaian Laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp. 1,061 Milyar

b. Strategi perusahaan dalam upaya pencapaian target penjaminan dan keuangan pada tahun 2018 adalah : 1) Sebagai perusahaan yang relatif baru berjalan, strategi untuk memasuki

pasar dengan melakukan penetrasi pasar dengan menawarkan keunggulan produk penjaminan dan layanan yang prima kepada mitra kerja serta memperluas pasar penjaminan kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

2) Fokus kepada penjaminan Kredit Usaha dan penjaminan kredit lainnya seperti : Kredit mikro kecil, Kredit dana bergulir, Kredit modal kerja pola keppres dan Standby loan, Bank garansi dan jenis kredit lainnya yang disalurkan oleh Bank Kalbar kepada UMKMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


3) Meningkatkan pelayanan penjaminan kredit dalam rangka memperluas wilayah operasional kegiatan penjaminan dengan membagi wilayah kerja masing-masing direksi setiap kantor Cabang Mitra sebagai ujung tombak peningkatan layanan penjaminan kredit baik kepada perbankan maupun bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Hal ini menjadi opsi bagi manajemen bilamana target penjaminan telah tercapai.

4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian hasil kinerja perusahaan antara lain dengan melalui pendekatan pemanfaatan teknologi informasi.

4. KEBIJAKAN PERUSAHAAN TAHUN 2018 a. Untuk mencapai tujuan dalam jangka pendek untuk menjalankan kegiatan

operasional penjaminan, perusahaan perlu melakukan penyesuaian Struktur Organisasi Perusahaan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

b. Untuk mencapai tujuan dalam jangka pendek untuk menjalankan kegiatan operasional penjaminan, perusahaan melakukan rekrutmen SDM sesuai dengan perkembangan, pertumbuhan dan peningkatan kinerja perusahaan.

c. Perusahaan secara bertahap melakukan peningkatan kemampuan SDM dalam bidang penjaminan, analisa kredit, manajemen resiko, pengelolaan SDM, perencanaan, keuangan, akuntansi dll dengan melakukan pelatihan teknis keuangan, manajemen resiko ke lembaga-lembaga pelatihan seperti LPPM dll.

d. Secara bertahap melakukan peningkatan kemampuan kinerja koneksi jaringan komputer dalam rangka efisiensi dan efektifitas kinerja operasional dan SDM.

e. Perusahaan secara bertahap melakukan kajian pengembangan produk penjaminan antara lain dan tidak terbatas pada kajian penjaminan pembiayaan syariah dan kajian pembukaan kantor cabang dalam rangka meningkatkan layanan yang diberikan oleh perusahaan kepada UMKMK di seluruh Kalimantan Barat.

f. Pembagian wilayah kerja pemasaran dalam rangka meningkatkan pencapaian target penjaminan.

g. Memperluas jaringan kerjasama dengan perbankan lainnya maupun non perbankan.


5. RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2018 5.1. Penjaminan Kredit

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan peranan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan pemberdayaan UMKMK diharapkan mampu memberi iklim usaha yang kondusif bagi usaha penjaminan kredit. Oleh karena itu perusahaan penjaminan masih sangat dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan bagi UMKMK untuk membantu mempermudah akses bagi UMKMK ke perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan untuk memperoleh kredit bagi pengembangan usahanya. a. Penjaminan Kredit

a) Produk Penjaminan

Produk penjaminan yang diluncurkan oleh perusahaan pada dasarnya dibagi 2 (dua) produk penjaminan kredit sebagaimana yang tersebut dibawah ini :

Penjaminan Otomatis (Condition Automatic Cover) Jenis penjaminan kredit ini, dijamin secara otomatis oleh PT. Jamkrida kepada Penerima Jaminan (Bank Non Perbankan), dengan ketentuan kondisi-kondisi pemberian kredit telah disepakati sebelumnya dalam Perjanjian Khusus (PK) atau disebutkan dalam Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) oleh PT. Jamkrida. Jumlah atau batasan maksimal kredit yang diberikan Penerima Jaminan kepada Terjamin sudah disepakati sebelumnya untuk jumlah tertentu. Misalnya maksimal untuk jumlah kredit sebesar Rp. 50 juta sd. Rp. 250 juta per Nasabah. Prioritas pengembangan penjaminan kredit otomatis bersyarat ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut : - Penjaminan Kredit Mikro dan Kecil - Penjaminan Kontra Bank Garansi - Penjaminan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan Standby Loan - Penjaminan Kredit Dana Bergulir - Penjaminan Jenis Kredit Lainnya.

Penjaminan secara Kasus per Kasus (Case by Case) Jenis penjaminan kredit ini, dijamin secara kasus per kasus oleh PT. Jamkrida Kalbar kepada Penerima Jaminan (Bank Non Perbankan), dengan ketentuan hasil analisis terhadap setiap calon terjamin telah memenuhi kelayakan usaha untuk dijamin dan disebutkan dalam Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) oleh PT. Jamkrida kepada Penerima Jaminan. Jumlah atau batasan maksimal kredit yang diberikan Penerima Jaminan kepada Terjamin sudah disepakati sebelumnya oleh Bank dan penjamin untuk jumlah tertentu.


Jenis produk penjaminan untuk kasus per kasus, dengan prioritas penjaminan kredit untuk : - Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi - Penjaminan Kredit Modal Kerja dan Standby Loan - Penjaminan Kredit Umum atau Jenis Kredit Lainnya.

Pengembangan Produk Penjaminan Mengacu kepada ketentuan OJK dan peraturan penduukung lainnya, khususnya penambahan bidang usaha penjaminan, maka pada tahun 2018 perlu dilakukan kajian pengembangan usaha dalam upaya memperluas usaha perusahaan.

b) Pemasaran dan Promosi

- Melakukan business gathering dengan perbankan dan non

perbankan secara berkala. - Melakukan promosi melalui kegiatan pameran, media massa cetak

dan elektronika secara selektif dan fokus terhadap brand image perusahaan.

c) Kerjasama Usaha dengan Mitra Kerja - Membina hubungan kerjasama penjaminan untuk perluasan produk

penjaminan dengan Bank Kalbar khususnya, kemudian dikembangkan secara bertahap dengan bank-bank lainnya yang berada di wilayah Kalimantan Barat, dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS), Perjanjian Penjaminan Kredit (PPK), Perjanjian Khusus (PK), adendum dll.

- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama penjaminan kredit dengan perbankan dan non perbankan.

- Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, Asosiasi, Kamar Dagang, BUMN Pembina UKM, Dinas Teknis Tingkat Provinsi yang membina UKM dll.

- Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap setiap produk penjaminan serta pencapaian target perusahaan.

- Membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi UKM termasuk pengembangan usaha UKM.

d) Analisis Produk Penjaminan

- Memperbaiki ketentuan internal terkait dengan penjaminan kredit

(Sistem dan Prosedur) yang berlaku. - Melakukan mekanisme komite penjaminan kredit untuk

pengembalian keputusan penjaminan kredit sesuai kewenangan.


1) Penjaminan Otomatis

- Analisis dilakukan secara check list atas berkas permohonan terjamin yang ada di penerima jaminan.

- Diputuskan dalam komite penjaminan kredit sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Manajemen.

2) Penjaminan Kasus per Kasus - Analisis dilakukan secara kasus per kasus atas kelayakan

usaha terjamin dengan menggunakan analisis yang ditetapkan dan diatur dalam Sisdur Penjaminan Kredit atas berkas permohonan terjamin yang diajukan kepada penerima jaminan dan/atau kepada penjamin.

- Diputuskan dalam komite penjaminan kredit sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Manajemen.

e) Target Penjaminan Kredit

Target penjaminan kredit pada tahun 2018 sebagaimana tersebut dibawah ini.

Tabel 17 Proyeksi Target Penjaminan Kredit RKAP 2018

(dalam Juta Rp )

URAIAN TW I TW II TW III TW IV TOTAL

Produktif 27.500 34.370 41.250 35.370 137.500

Non Produktif 82.500 103.130 123.750 103.130 412.500

TOTAL

110.000

137.500

165.000

137.500

550.000

% 20% 25% 30% 25% 100%

Catatan : Rincian lihat Lampiran

f) Target Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Proyeksi penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 8 milyar.

Tabel 18 Proyeksi Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan RKAP 2018

(dalam Juta Rp )


Produktif 400 500 600 500 2.000

Non Produktif 1.200 1.500 1.800 1.500 6.000

TOTAL

1.600

2.000

2.400

2.000

8.000

% 20% 25% 30% 25% 100%



b. Pengendalian, Klaim dan Subrogasi

Dalam rangka untuk meminimalisasikan resiko yang kemungkinan terjadi perlu dilakukan langkah-langkah Early Warning System (EWS) terhadap penjaminan yang sudah dilakukan, antara lain melalui kegiatan :

a) Monitoring Kualitas Kredit

Monitoring kualitas kredit dilakukan atas penjaminan kredit yang berjalan, yaitu melalui monitoring laporan outstanding kredit dari bank/non bank, yang diklasifikasikan menurut Kualitas Kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia : - Lancar (L) - Dalam Perhatian Khusus (DPK) - Kurang Lancar (KL) - Diragukan (D) - Macet (M)

b) Pengendalian Penjaminan Kredit Kegiatan pengendalian dilakukan dalam rangka untuk meminimalisasi terjadinya resiko klaim penjaminan kredit, dengan melalui kegiatan pengendalian sebagai berikut : On Desk

- Evaluasi atas laporan kredit dari bank/non bank - Evaluasi atas laporan dari sumber-sumber lain dari pihak-pihak

terkait lainnya. - Menyurati pihak-pihak terkait dengan outstanding penjaminan.

Rapat Evaluasi Internal dan Eksternal

Tabel 19 Proyeksi Beban Klaim RKAP 2018

(dalam Juta Rp ) URAIAN TW I TW II TW III TW IV TOTAL

Produktif 40 50 60 50 200

Non Produktif 120 150 180 150 600

TOTAL

160

200

240

200

800

% 20% 25% 30% 25% 100%


c) Piutang Subrogasi

- Setelah dilakukan pembayaran klaim kredit oleh perusahaan,

berubah menjadi piutang perusahaan kepada terjamin (Piutang Subrogasi).

- Setiap adanya angsuran dari terjamin kepada penerima jaminan, dilakukan pembagian secara proporsional antara penerima jaminan dengan penjamin sesuai dengan risk sharing masing-masing pihak.

- Proses angsuran subrogasi dari terjamin dilakukan sampai dengan subrogasi lunas.


Tabel 20 Proyeksi Piutang Subrogasi RKAP 2018

(dalam Juta Rp ) URAIAN TW I TW II TW III TW IV TOTAL

Produktif 77,5 96,5 116,0 96,5 386,5

Non Produktif 77,5 96,5 116,0 96,5 386,5

TOTAL

155,0

193,0

232,0

193,0

773,0

d) Pelaporan Kinerja Penjaminan Penyampaian Laporan Kegiatan Penjaminan secara rutin kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan setiap bulan, berupa : - Laporan Penjaminan Kredit : - Laporan Jumlah Terjamin (UKM) : - Laporan Kualitas Penjaminan Kredit - Laporan 10 besar Non Performing Guarantee (NPG) - Laporan Klaim Penjaminan Kredit - Laporan Subrogasi

Penyampaian Laporan Kegiatan Penjaminan secara rutin kepada

Komisaris setiap Triwulan dan Tahunan. - Penerbitan Penjaminan Kredit dan Outstanding Penjaminan

Kredit - Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) - Kualitas Penjaminan Kredit (NPL) dan 10 besar Non Performing

Guarantee (NPG). - Pembayaran Klaim dan Hutang Klaim - Outstanding Subrogasi dan Penerimaan Subrogasi.

c. Penerapan Manajemen Resiko

Perusahaan berkomitmen dan akan melakukan: a) Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan

organisasi dan kegiatan usaha. b) Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh perusahaan. c) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta

kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.


d. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk membangun dan menjaga kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata para Pemangku Kepentingan perlu diterapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: a) Transparansi b) Akuntabilitas c) Tanggung jawab d) Independensi e) Keadilan Untuk memaksimalkan peran organ perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola secara optimal, perusahaan akan menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

5.2. Keuangan, Perencanaan, SDM, Umum dan Teknologi Informasi Kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dan pemberdayaan UMKMK diharapkan mampu memberi iklim usaha yang kondusif bagi usaha penjaminan. Oleh karena itu perusahaan penjaminan masih sangat dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan bagi UMKMK untuk melakukan akses ke perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan untuk memperoleh kredit bagi pengembangan usahanya. Dalam hal tersebut pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendirikan PT. Jamkrida Kalbar dengan melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 25 milyar sebagai salah satu syarat pendirian perusahaan penjaminan di tingkat provinsi. Oleh karena itu pengelolaan perusahaan keuangan harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel dan kehati-hatian (prudential) dalam rangka untuk memperoleh nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

a. Keuangan

1) Proyeksi Investasi

Kebijakan investasi perusahaan diarahkan untuk penempatan investasi jangka pendek dalam bentuk Deposito dan/atau Obligasi di Bank Pemerintah umunya dan Bank Pembangunan Daerah Kalbar khususnya.

Tabel 21 Proyeksi Investasi RKAP 2018

(dalam Juta Rp )


Posisi Modal Disetor 42.625 42.625 42.625 60.125 42.625

Tambahan Modal 0 0 0 17.500 17.500

Penempatan Investasi 48.225 48.225 48.225 65.725 65.725

Hasil Investasi

580

580

580

580

2.320


Catatan : Rincian lihat Lampiran 2) Akuntansi

a) Melakukan pencatatan Laporan Keuangan secara tertib,

transparan, tepat waktu dan tepat jumlah serta akuntabel. b) Menyiapkan bahan Rapat Evaluasi Bulanan, Triwulanan dan

Tahunan untuk manajemen. c) Pengadaan Software Aplikasi Akuntansi

3) Penyampaian Laporan Kinerja Keuangan. Kewajiban Pembuatan laporan antara lain untuk : a) Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan b) Dewan Komiaris setiap bulan c) Pemegang Saham setiap 6 bulan d) Pihak Lain sesuai kebutuhan. Laporan yang diminta menyangkut data : b) Ikhtisar Laporan Bulanan c) Neraca d) Laporan Laba/Rugi e) Laporan Arus Kas f) Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) g) Laporan Gearing Ratio h) Laporan Penyertaan Modal i) Laporan Lain sesuai kebutuhan

4) Menyiapkan Laporan Keuangan Perusahaan Audit dengan KAP untuk tahun buku 2016.

b. Perencanaan dan Anggaran

1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

2) Menyiapkan bahan Rapat Evaluasi Bulanan, Triwulan dan Tahunan

3) Menyusun kajian pengembangan dan peningkatan layanan melalui

kunjungan ke tempat Pemegang Saham dan Mitra Kerja

4) Menyusun Business Plan/Action Plan sesuai dengan kebutuhan pengembangan perusahaan.

5) Menyusun perencanaan untuk kegiatan promosi dan mengikuti pameran yang berkaitan dengan UMKM.


c. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Meningkatkan jumlah dan kapabilitas SDM yang ada dalam bidang

penjaminan kredit, Keuangan,SDM, Umum dan Teknologi Informasi melalui kerjasama pelatihan dengan LPPI atau Lembaga Pendidikan lainnya yang relevan.

2) Meningkatkan kapabilitas SDM yang ada dalam bidang Aplikasi Software Akuntansi dan Aplikasi Software Operasional.

3) Meningkatkan kapabilitas SDM yang ada dalam bidang Manajemen Resiko, Analisis Kelayakan Usaha, Analisis Manajemen Keuangan, Excellent Services dll, melalui kerjasama pelatihan dengan Perum Jamkrindo, PT. Askrindo maupun dikirim ke LPPI atau lembaga pelatihan lainnya.

4) Meningkatkan kapabilitas SDM yang ada dalam bidang Administrasi Manajemen Perkantoran, Kesekretariatan, Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelatihan Perpajakan dll.

5) Meningkatkan kesejahteraan SDM melalui penyertaan asuransi pensiun, asuransi kesehatan dll baik bagi manajemen maupun pegawai baik yang dibiayakan maupun disisihkan dari bagian laba pada tahun berjalan.

d. Administrasi dan Umum 1) Melaksanakan kegiatan administrasi dan umum untuk mendukung

operasional perusahaan dengan tertib, rapi, baik dan erfisien.

2) Pemeliharaan dan perawatan aktiva tetap perusahaan dengan tertib dan berkesinambunga, antara lain : penomoran inventaris kantor dll.

3) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional perusahaan, antara lain dan tidak terbatas pada : perangkat keras dan piranti lunak komputer, server, UPS, printer, LCD Monitor, telpon, fax, scanner, LAN, almari arsip, filling kabinet, meja kursi kantor, meja kursi tamu, ATK dll.

e. Teknologi Informasi dan Database 1) Menyusun kajian dan pengembangan kebutuhan teknologi informasi

yang dibutuhkan perusahaan, sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan perusahaan bekerjasama dengan ahli komputer dari perguruan tinggi.

2) Memelihara, merawat, mengawasi penggunaan dan menjaga keamanan teknologi informasi yang dimiliki perusahaan.


3) Memelihara, merawat, mengawasi penggunaan dan menjaga keamanan system jaringan (LAN) yang dimiliki perusahaan.

4) Memelihara, merawat, mengawasi penggunaan dan menjaga keamanan database yang dimiliki perusahaan, termasuk penyimpanan database perusahaan melalui co location.

5) Pengembangan software yang ada dalam rangka peningkatan Aplikasi Internal, Database dan Koneksi Jaringan untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan antara lain dan tidak terbatas pada : Software Permohonan Penjaminan Kredit, Software Keuangan, Software Pendukung Operasional Penjaminan, Software SDM, Software Administrasi Umum, Software Aktiva Tetap dll.

6) Meluncurkan web Jamkrida Kalbar sebagai sarana informasi Jamkrida

Kalbar melalui dunia maya sehingga bisa diakses oleh pengguna setiap saat.


BAB IV

PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2018 Laporan Keuangan PT. Jamkrida Kalbar pada tahun 2018 diproyeksikan untuk transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2018 sebagaimana tersebut dibawah ini. 1. Proyeksi Neraca Tahun 2018

Tabel 22 Proyeksi Neraca Per 31 Desember 2018


AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas dan Setara Kas 944.946.896,05

Piutang Usaha 0,00

Piutang Restrukturisasi 0,00

Biaya Dibayar Dimuka 6.100.000.000,00

JUMLAH AKTIVA LANCAR 7.044.946.896,05

AKTIVA TETAP

Tanah 0,00

Gedung Kantor 0,00

Inventaris 458.308.358

Kendaraan 0,00

( Akumulasi Penyusutan ) -137.492.507,00

JUMLAH AKTIVA TETAP 320.815.851,00

AKTIVA LAIN-LAIN

Piutang Lain-Lain 0,00

Penyertaan Usaha 0,00

Investasi Jangka Panjang 65.725.000.000,00

Aset Lainnya 100.000.000,00

JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN 65.825.000.000,00

JUMLAH AKTIVA 73.190.762.747,05

PASSIVA

KEWAJIBAN

Hutang Klaim 0,00

Hutang Pajak 0,00

Hutang Premi 0,00

Biaya Yang Masih Harus Dibayar 0,00

Pendapatan Diterima Dimuka 13.582.636.404,57

Kewajiban Dalam Penyelesaian 0,00

Hutang Lancar Lainnya 0,00

Kewajiban Jangka Panjang 0,00

kewajiban Lain-Lain 0,00

Hutang Tidak Lancar 55.000.000,00

JUMLAH KEWAJIBAN 13.637.636.404,57

EKUITAS

Modal 60.125.000.000,00

Agio 0,00

Cadangan 0,00

Laba / (Rugi ) -590.873.657,52

Laba / (Rugi) Tahun Lalu -1.633.274.656,95

Laba / (Rugi) Tahun Berjalan 1.061.400.999,43

JUMLAH EKUITAS 59.563.126.342,48

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 73.190.762.747,05


2. Proyeksi Laba/Rugi Tahun 2018

Tabel 23 Proyeksi Laba/Rugi Per 31 Desember 2018


PENJAMINAN 550.000.000.000,00

IMBAL JASA PENJAMINAN 8.000.000.000,00

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan 3.274.551.300,99

- Produktif 818.637.825,25

- Non Produktif 2.455.913.475,74

Pendapatan Penjaminan Ulang 2.900.000.000,00

Pendapatan Bunga 12.000.000,00

Pendapatan Investasi 2.320.900.000,00

- Deposito 1.725.900.000,00

- SBN 595.000.000,00

Pendapatan Lain-Lain 0,00

JUMLAH PENDAPATAN USAHA 8.507.451.300,99

PENDAPATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Gedung 0,00

Pendapatan Lain-Lain 772.639.158,18

Pendapatan Luar Biasa 0,00

JUMLAH PENDAPATAN NON OPS 772.639.158,18

JUMLAH PENDAPATAN 9.280.090.457,17

BEBAN

BEBAN USAHA

Beban Klaim 800.260.584,12

Cadangan Klaim 55.000.000,00

Beban Imbal Jasa Penjaminan 3.110.823.735,94

Beban Penyisihan Piutang 0,00

Beban Pegawai 2.393.335.625,67

Beban Pengkajian dan Pengembangan 0,00

Beban Penyusutan 71.000.000,00

Beban Administrasi dan Umum 839.524.000,00

Beban Akuisisi 880.000.000,00

JUMLAH BEBAN USAHA 8.149.943.946,73

BEBAN NON OPERASIONAL

Beban Operasional Gedung 0,00

Beban Jasa Produksi 0,00

Beban Insentif Kinerja 0,00

Beban Lain-Lain 0,00

Kerugian Luar Biasa 0,00

Lainnya 68.745.513,01

JUMLAH BEBAN NON OPS 68.745.513,01

JUMLAH BEBAN 8.218.689.459,74

LABA ( RUGI ) SEBELUM PAJAK

1.061.400.999,43


3. Proyeksi Arus Kas Tahun 2018

Tabel 24 Proyeksi Arus Kas Per 31 Desember 2018


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1. Penerimaan IJP 16.857.187.705,56

2. Penerimaan Klaim dari Perusahaan Penjaminan Ulang 0,00

3. Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya 772.639.158.18

4. Pembayaran IJP Ulang 2.900.000.000,00

5. Pembayaran Klaim Kepada Terjamin -800.260.584,12

6. Pembayaran Biaya-Biaya -7.418.428.875,62

7. Pembayaran untuk Aktivitas Operasi Lainnya -6.145.000.000,00

KAS BERSIH DARI/ ( UNTUK) AKTIVITAS OPERASI 6.166.137.404,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

1. Penerimaan Hasil Investasi 2.332.900.000,00

2. Penerimaan dari Aktivitas Lainnya 0,00

3. Penempatan Investasi Yang Diperkenankan -65.725.000.000,00

4. Peroleh Asset Tetap -320.815.851,00

5. Pembayaran untuk Aktivitas Investasi Lainnya 0,00

KAS BERSIH DARI/ ( UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI -63.712.915.851,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

1. Penerimaan Setoran Modal 60.125.000.000,00

2. Penerimaan dari Penerbitan Obligasi Wajib Konversi 0,00

3. Penerimaan dari Aktivitas Pendanaan Lainnya -1.633.274.656,95

4. Pembayaran Deviden 0,00

5. Pembayaran untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya 0,00

KAS BERSIH DARI/ ( UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN 58.491.725.343,05

KENAIKAN/ ( PENURUNAN) SALDO KAS DAN SETARA KAS 944.946.896,05

SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS 0,00

SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS 944.946.896,05


BAB V

P E N U T U P 1. Kesimpulan

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 disusun sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi manajemen sebagaimana termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Lembaga Penjamin, Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Akta Pendirian Perusahaan Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015 serta Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang diterbitkan pada tanggal 02 Oktober 2017

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 dengan memperhatikan Corporate Plan Tahun 2016 – 2019 Jamkrida Kalbar, kinerja operasional penjaminan kredit pada tahun 2018 serta memperhatikan faktor-faktor internal lainnya dan faktor-faktor eksternal yang akan mempengaruhi jalannya perusahaan pada tahun 2018. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 ini diproyeksikan memperoleh laba sebelum pajak sebagai berikut :

Pendapatan

Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Pendapatan Investasi

Pendapatan Lain-lain

Sub Jumlah

Penerimaan Subrogasi

Jumlah Pendapatan

Beban

Beban Klaim

Cadangan Klaim

Imbal Jasa Penjaminan Ulang

Beban Pegawai

Beban Penyusutan

Beban Umum dan Administrasi

Beban Akuisisi

Beban Nom operasional

Jumlah Beban Laba/Rugi sebelum pajak

: Rp. 3.274.551.300,99

: Rp. 2.332.000.000,00

: Rp. 0,00

: Rp. 8.507.451.300,99

:Rp. 772.639.158,18

: Rp. 9.280.090.459,17

: Rp.

: Rp. 800.260.584,12

: Rp. 55.000.000,00

: Rp. 3.110.823.735,94

: Rp. 2.393.335.626,67

: Rp. 71.000.000,00

: Rp. 839.524.000,00

: Rp. 880.000.000,00

: Rp. 68.745.513,01

: Rp. 8.218.689.459,74

: Rp. 1.061.400.999,43


2. Hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

a. Pengesahan/Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Tahun 2018 b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Jamkrida

Kalbar Tahun 2018 terlebih dahulu dilakukan beberapa kali pembahasan antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT. Jamkrida Kalbar dalam rangka memperoleh masukan penyempurnaan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

PT. JAMKRIDA KALBAR

Direksi,

Drs. MARTINUS DAMAMANG

Direktur Utama

HERI HALIDI, SE, MM Direktur Penjaminan

GUSTI NUZULHAN, SP Direktur Admin & Keu

Dewan Komisaris,

TIMITIUS, ST, CFc Komisaris Utama

ARY PUDYANTI, SE Komisaris

bab i pendahuluan - jamkridakalbar.co.id filekota pontianak : rp. 875.000.000,00 5. kabupaten...

Documents