bab i pendahuluan - lamongankab.go.id · pendahuluan 1.1 latar belakang ... waaktu 5 (l ima) ......
TRANSCRIPT
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan merupakan
tolak ukur Dinas dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima
tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang
dilaksanakan dapat mewujudkan pelayanan di bidang transportasi di wilayah
Kabupaten Lamongan.
Penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubugan Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2021 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-
2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Dinas Perhubungan, sehingga dapat
tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah
untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP
Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi
semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun
daerah, maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai
berikut :
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 2
1 RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis
berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka
panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah
pada setiap 5 tahun sekali;
2 RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat
visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang
diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi
serta indikasi rencana program lima tahunan;
3 Renstra SKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat
daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD
untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
4 Renja SKPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja
perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD
dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang
dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang
masih bersifat indikatif;
5 RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja SKPD
setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP
Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 3
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 4
10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);
15 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW
Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Proinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014
Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 5
17 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan;
19 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
20 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
1.3 Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Maksud penyusunan Review Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 – 2021 adalah :
a. Menindaklanjuti Visi dan Misi serta rencana strategis yang tertuang
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan 2016 - 2021;
b. Memberikan gambaran tentang kondisi umum Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan dalam kaitanya dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD serta memberikan gambaran kondisi potensi dan kondisi yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 6
c. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi
dan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam kurun
waaktu 5 (lima) tahun ke depan yang merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Lamongan 2016-2021;
d. Acuan dan arah sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparatur Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam menentukan penyusunan
prioritas program dan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan;
e. Sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD.
2. Tujuan
Tujuan dari dibuat dan disusunnya Review Renstra ini adalah:
a. Mendukung Program Bupati Lamongan yang dituangkan dalam RPJMD
Kabupaten Lamongan 2016 - 2021;
b. Untuk acuan bagi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
dalam mencapai tujuan dengan menyusun perencanaan program dan
kegiatan secara terpadu, terarah, terukur, sehingga menciptakan integrasi,
sinkronisasi, sinergi antar SKPD antar ruang, antar waktu dan antar
fungsi pemerintahan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun;
d. Untuk pedoman dalam pembuatan dokumen perencanaan lainnya
sehingga perencanaan lebih terarah, tepat waktu dan cepat sasaran,
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 7
meliputi penyusunan : Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP);
e. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dari visi dan
misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra SKPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 secara khusus adalah untuk
mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan
maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai
selama lima tahun kedepan.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2016 –
2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 8
Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas
Perhubungan;
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan;
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan;
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Perhubungan.
Bab III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD;
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
3.4 Telaahan Rencana Tata Wilayah;
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 9
Bab IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamomngan ;
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Perhubungan;
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan.
Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
5.1 Program dan Kegiatan;
5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran;
5.3 Pendanaan Indikatif.
Bab VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab VII : PENUTUP
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka
Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah
sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah
membentuk Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan yang telah dilakukan perubahan pada Tahun 2016 dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :
“ Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan
pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan “
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 11
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perhubungan, komunikasi
dan informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perhubungan, komunikasi dan informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, DinasPerhubungan Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam PeraturanDaerah Kabupaten Lamongan Nomor 5Tahun 2016 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti denganPeraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas danFungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan, dengan susunan organisasisebagai berikut :1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Sarana dan Prasarana ;
1. Seksi Terminal Penumpang dan Terminal Barang ;
2. Seksi Transportasi Darat;
3. Seksi Teknologi Informasi lalu Lintas Jalan.
4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan;
1. Seksi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
2. Seksi Pengendalian dan Keselamatan;
3. Seksi Audit dan Inspeksi Jalan;
5. Bidang Angkutan;
1. Seksi Angkutan Penumpang;
2. Seksi Angkutan Barang;
3. Seksi Angkutan sungai, Penyeberangan dan Jalan Rel .
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 12
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun tugas dari masing-masing Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang adalah
sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis,
melaksanakan sebagian tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan,
merencanakan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang Perhubungan.
2) Sekretariat
Mempunyai tugas dan fungsi :
1) Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum,
perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, keuangan, dan
program.
3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
(Pasal 7), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan administrasi dan urusan umum;
b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
c. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 13
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan keuangan;
f. Pelaksanaan urusan program;
g. Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan
unit kerja di lingkungan dinas;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
3) Bidang Sarana dan Prasarana
Mempunyai tugas dan fungsi :
1) Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana Dinas yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Saran dan Prasana yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan,
pembangunan, dan pengoperasian sarana dan prasarana;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan,
pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana;
c. Penyiapan Bahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan, pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana;
d. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data lalu lintas jalan dengan
mengunakan sistem informasi manajemen;
e. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi transportasi dan ;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 14
4) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
Mempunyai tugas dan fungsi :
1) Bidang lalu lintas dan keselamatan merupakan unsur pelaksana Dinas yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang lalu lintas dan keselamatan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2) Bidang lalu lintas dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kordinasi tugas –
tugas pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor serta monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang lalu lintas dan keselamatan transportasi;
3) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan
rekayasa lalu lintas, pengendalian dan keselamatan transportasi, serta
audit dan isnpeksi penanganan lalu lintas dan angkutan jalan ;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan
rekayasa lalu lintas, pengendalian dan keselamatan transportasi, serta
audit dan inspeksi penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan
ajalan;
c. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan keselamatan lalu
lintas dan angkutan jalan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 15
5) Bidang Angkutan
Mempunyai tugas dan fungsi :
1) Bidang Angkutan merupakan unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.
2) Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kordinasi tugas – tugas UPT
Terminal Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.
3) Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan edoman dan petunjuk teknis operasional angkutan
penumpang, angkutan barang, angkutan sungai, angkutan penyeberangan
dan jalan rel;
b. Pemantauan dan analisa kinerja operasional layanan angkutan
penumpang, angkutan barang angkutan sungai, angkutan penyeberangan
dan jalan rel;
c. Pemberian rekomendasi atau pertimbangan pelayanan izin trayek
angkutan penumpang, angkutan sungai dan jalan rel;
d. Pelaksanaan evaluasi kebutuhan sarana angkutan penumpang, angkutan
sungai dan jalan rel;
e. Penyiapan pemberian rekomendasi izin trayek/ operasional angkutan
umum perkotaan/perdesaan, dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek
dan angkutan masaal;
f. Pemberian rekomendasi mutasi keluar dan masuk, rubah sifat, rubah
bentuk dan kendaraan baru untuk angkutan penumpang dan angkutan
barang;
g. Penyiapan bahan analisis dan menyusun jadwal perjalanan angkutan
penumpang dan angkutan sungai;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 16
h. Penyiapan bahan rencana penetapan tarif penumpang perkotaan,
perdesaan dan angkutan sungai;
i. Pelaksanaan pemilihan dan penetapan operator bus angkutan umum
milik Pemerintah Daerah;
j. Pelaksanan pemilihan dan penetapan investor serta operator bus angkutan
umum bukan mililk Pemerintah Daerah;
k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional
Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang
mempunyai wilayah kerja tertentu;
2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 17
BAGAN STRUKTUR ORGANISASIDINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
Sub. Bagian
Umum
Kepala Dinas
Kelompok JabatanFungsional
Sub. Bagian
Program, evalusi dan keuangan
Sekretaris
BidangAngkutan
SeksiAngkutan Penumpang
SeksiAngkutan Barang
Seksi Angkutan Sungai,Penyeberangan dan
Jalan Rel
Bidang Sarana danPrasarana
Seksi TerminalPenumpang danTernimal Barang
SeksiMenejemen dan Rekayas
Lalu Lintas
SeksiTransportasi Darat
SeksiPengendalian dan
Keselamatan
UPTD
BidangLalu Lintas dan Keselamatan
Seksi TeknologiInformasi Lalu LIntas
Jalan
SeksiAudit dan Inspeksi Jalan
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 18
2.2 Sumber Daya PD
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi
maupun operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan perlu adanya
dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana serta prasarana yang dimiliki,
adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:
1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan,
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam membantu kelancaran pelaksanaan
tugas-tugas Dinas per November 2016 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :
NO. JABATANSTRUKTURAL
JUMLAH PANGKAT / GOL.RUANG
JUMLAH PENDIDIKANFORMAL
JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Kepala Dinas 1 Pembina UtamaMuda ( IV/c )
1 S 1 1
2. Sekretaris 1 Pembina (IV/b ) 1 S 2 1
3. Kabid 3 - Pembina ( IV/a ) 3 S 2 3
4. Kasubbag. 3 - Penata Tk. I (III/d)
- Penata Tk.I (III/d)
1
1
S 1
S 1
1
1
5. Kasi 9 - Pembina ( IV/a )
- Penata Tk. I ( III/d )
1
4
S 2
S 2
3
4
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 19
- Penata Tk. I ( III/d )
- Penata ( III/c )
2
2
S 1
S 1
2
2
6. Staf 33 - Penata ( III/c )
- Penata Muda Tk. I
( III/b )
4
3
S 1
S 1
1
3
- Penata Muda Tk I
( III/b )
6 SMA 6
- Penata Muda (III/a) 3 SMA 3
- PengaturTk.I (II/d) - - -
- Pengatur ( II/c )
- Pengatur Muda Tk.
I ( II/b )
- Pengatur Muda
(II/a)
- Juru (I/c)
1
16
-
-
S M A
SMA
-
-
1
16
-
-
Jumlah 50 Jumlah 50 Jumlah 50
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 20
2 Sarana dan Prasarana
Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas dinas adalah sebagai berikut :
NO JENIS JUMLAH KET.
(1) (2) (3) (4)
1. Roda 4 (empat) 5 unit -
2. Roda 2 (dua) 19 unit -
3. Telepon 5unit -
4. Brankas 2 unit -
5. Meja Tulis 82 unit -
6. Kursi Putar 18 unit -
7. Kursi Biasa 199 unit -
8. Televisi 1 unit -
9. Sofa 6 unit -
10. Panaboard - -
11. Mesin ketik manual - -
12. Papan Pengumuman 3 buah -
13. Mesin Faximile 1 buah -
14. PABX 1 unit -
15. Sound System 1 unit -
16. Mixer - -
17. Proyektor 1 unit -
18. Note book - -
19. Meja Rapat 14 buah -
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 21
20. Kursi Rapat 20 buah -
21. Rak TV - -
22. HT (Handy Talky) 31 buah -
23. Printer 20 unit -
24. Camera 4 buah -
25. Komputer (Windows Server) - -
26. Alat Ukur Ketinggian 1 unit -
27. Bando - -
28. Rak Besi 4 unit -
29. Filling Cabinet 9 buah -
30. Perforator - -
31. A C 8 unit -
32. Almari besi - -
33. Lemari Kayu 5 buah -
34. Alat Pemadam 2 buah -
35. Mainframe - -
36. PC Unit 16 unit -
37. Laptop 2 unit -
38. Meja Kerja Eselon II - -
39. Meja Kerja Eselon III - -
40. Meja Kerja Eselon IV - -
41. Meja Struktur - -
42. Kursi Eselon II - -
43. Kursi Eselon III 1unit -
44. Kursi Eselon IV 15 unit -
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 22
2.3 Kinerja Pelayanan PD
Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan SKPD diukur berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal
ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada
peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut
tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang
dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 23
Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN
NO ANGGARANTARGET RENSTRA TAHUN KE TREALISASI CAPAIN TAHUN KE RASIO CAPAIN TAHUN KE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Belanja Daerah 4.459.199.300 5.596.410.000 6.468.346.700 5.061.693.000 11.402.870.925 4.112.910.727 8.230.392.928 8.441.816.694 4.948.689.256 8.772.858.527 92.23% 94.45% 99.59% 97.77% 77%
2Belanja TidakLangsung 2.587.886.000 3.507.863.000 3.507.863.000 3.595.693.000 5.422.001.925 2.434.083.657 2.892.098.128 3.574.916.963 3.517.980.226 4.542.823.832 94.06% 92.84% 101.91% 97.84%
83.78%
3 Belanja Langsung 1.871.333.300 2.960.483.700 2.960.483.700 1.488.000.000 5.980.869.000 1.678.827.070 3.338.294.800 2.886.701.731 1.430.689.030 4.230.034.695 87.71% 95.85% 96.83% 97.59% 70,72%
Ket : sampai dengan bulan November
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 24
Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LAMONGAN
NO Formula Indikator Satuancapaian s.d 2010 capaian s.d 2011 capaian s.d 2012 capaian s.d 2013 capaian s.d 2014 capaian s.d 2015 capaian s.d 2016
Hitungan Hasil Hitungan Hasil Hitungan Hasil Hitungan Hasil Hitungan Hasil Hitungan Hasil Hitungan Hasil
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1.16.2 % Peningkatan ketersediaan rambu LaluLintas Model F
Jumlah Rambu Lalu Lintas Model F yang adaJumlah rambu lalu lintas Model F yangdibutuhkan
UNITUNIT
2090 0,17% 30
112 26,78% 30112 44,64% 65
112 58,03% 80112 71,42% 112
112 100% 20100 20%
1.16.1 % Peningkatan ketersediaan rambu LaluLintas Standart
Jumlah Rambu Lalu Lintas Standart yang adaJumlah rambu lalu lintas Standart yangdibutuhkan
UNITUNIT
7121045 68,13% 862
1455 59,24% 10121455 69,55% 1172
1455 80,54% 13221455 90,85% 1455
1455 100% 14552456 50%
1.16.3 % Penigkatan ketersediaan marka jalan Jumlah Marka Jalan yang adaJumlah marka jalan yang dibutuhkan
M2
M22027.752027.75 100% 405
2028 19,97% 8302028 40,92% 1275
2028 62,86% 17252028 85,05% 2028
2028 100% 306012,930 24%
1.16.4 % Peningkatan ketersediaan APILL denganLED (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
Jumlah APILL dengan LED yang adaJumlah APILL dengan LED yang dibutuhkan
UNITUNIT
550 50% 6
13 46,15% 713 53,84% 9
13 69,23% 1113 84,61% 13
13 100% 1417 82%
1.16.5 % Peningkatan ketersediaan Warning Light Jumlah Warning Light yang adaJumlah Warning lIght yang dibutuhkan
UNITUNIT
1732 53% 18
32 56,25% 2132 65,62% 25
32 78,12% 2932 90,62% 32
32 100% 3642 86%
1.16.6 % Ketersediaan delinator Jumlah Delinator yang adaJumlah Delinator yang dibutuhkan
UNITUNIT
89500 100% 89
500 18%
1.16.7 % Peningkatan ketersediaan halte Jumlah Halte yang adaJumlah halte yang dibutuhkan
UNITUNIT
715 46,60% 8
15 53,33% 1015 66,66% 12
15 80% 1415 93,33% 15
15 100% 2838 74%
1.16.8 % ketersediaan Guardrail Jumlah Guardrail yang adaJumlah Guardrail yang dibutuhkan
UNITUNIT
713 53,84% 7
13 53,84% 813 61,53% 10
13 76,92% 1113 84,61% 13
13 100% 1360 22%
1.16.9 % Peningkatan Lampu penyeberangan Jumlah Lampu Penyeberangan yang adaJumlah lampu penyeberangan yang dibutuhkan
UNITUNIT
14 25% 1
4 25% 14 25% 2
4 50% 34 75% 4
4 100% 46 100%
1.16.10 % Peningkatan Jembatan Penyeberanganorang
Jumlah Jembatan Penyeberangan orangJumlah Jembatan Penyeberangan orang yangdibutuhkan
UNITUNIT
00 0% - - - - 1
2 50% - - 22 100% 2
5 40%
1.16.11 % Peningkatan Terminal Lamongan Tingkat Penyelesaian terminal Lamongan % 0% 0% 5% 5% 40% 40% 60% 60% 80% 80%
1.16.16 % Peningkatan kendaraan wajib uji kir Jumlah Unit kendaraan yang telah diujiJumlah unit kendaraan yang wajib diuji
UNITUNIT
115179.442 126,77% 12170
13440 90,55% 1242013440 92,41% 12720
13440 94,64% 1307013440 97,24% 13440
13440 100% 14,502 100%
1.16.17% Peningktan kapal yang telah memiliki
Pas (dibawah 7 GT Perpanjangan1 Thn sekali)
Jumlah kapal yang telah memiliki PasJumlah kapal di bawah 7 GT
UNITUNIT
3091.260 24,52% 325
1.260 25,79% 3321.260 26,34% 340
1.260 26,98% 3491.260 26,69% 360
1260 100% 250 100%
1.16.18% Peningktan kapal yang telah memiliki
Pas (dibawah 7 GT Perpanjangan 5tahun sekali)
Jumlah Kapal yang telah memiliki SKKJumlah Kapal di bawah 7 GT
UNITUNIT
2301.260 18,25% 120
1.260 9,52% 1341.260 10,63% 148
1.260 11,74% 1601.260 12,69% 192
1260 100% 250 100%
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 25
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lamongan dimasa akan
datang diharapkan akan ditopang dari sektor Perdangan dan jasa. Untuk itu perlu
adanya dukungan infrastruktur, sistem transportasi dan jaringan teknologi yang
memadai, selain itu diharapkan terjadi keterpaduan sistem tata ruang antara Gresik,
Mojokerto, Jombang, Tuban dan Bojonegoro sehingga menimbulkan dampak bagi
pertumbuhan ekonomi dan kerja sama saling menguntungkan antara Pemerintah
Daerah.
Secara umum permasalahan transportasi di Kabupaten Lamongan yang
semakin berkembang pada saat ini antara lain :
Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kabupaten Lamongan yang
semakin berkembang pada saat ini antara lain :
Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi
Kondisi kendaraan angkutan umum kurang memadai
Masih kurangnya sarana prasarana di terminal
Kualitas pelayanan angkutan umum yang kurang memadai
Adanya perlintasan sebidang yang belum bersinyal / alat keselamatan
Masih dominannya penggunaan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum
Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber
pendapatan PAD akan tetapi disisi lain juga mempunyai pengaruh terhadap
kelancaran lalu lintas
Masih terbatasnya SDM di bidang perhubungan
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 26
3.2 Kondisi sarana prasarana penunjang di bidang transportasi Kabupaten Lamongan
dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Perhubungan Darat
a. Kondisi sarana dan prasarana
Jalan Raya
Seperti halnya Kabupaten yang lainnya, Lamongan menghadapi
permasalahan transportasi yang sangat kompleks dikarenakan tingkat
pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dan tidak diikuti dengan
pertumbuhan kapasitas dan jaringan jalan yang memadai. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan data jumlah kendaraan sebagai berikut
Tabel – 1
Data Jumlah Kendaraan
NO Jenis Kendaraan2013
( unit )
2014
( unit )
1 Sepeda motor 43.426 43.366
2 Mobil penumpang 1.837 2.074
3 Mobil bus 86 87
4 Mobil Barang 933 1.052
Jumlah 46.282 46.579
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 27
Tabel - 2
Data Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Lamongan
NO. BULAN
JUMLAH KENDARAAN WAJIB UJI JUMLAH KENDARAAN LULUS UJI JUMLAHKENDARAAN
JUMLAHKENDARAAN
YANG UJIJBB > 3.500 JBB < 3.500 KERETA JBB > 3.500 JBB < 3.500 KERETA NUMPANGUJI MASUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Januari 624 783 3 545 687 3 3 1.235
2 Pebruari 563 660 5 473 551 5 10 1.029
3 Maret 651 795 8 547 669 8 7 1.224
4 April 627 826 3 527 704 3 10 1.234
5 Mei 587 723 4 482 595 4 4 1.081
6 Juni 700 902 2 569 744 2 5 1.315
7 Juli 615 829 3 478 663 3 4 1.144
8 Agustus 573 728 6 478 613 6 9 1.097
9 September 625 786 6 516 654 6 10 1.176
10 Oktober 634 858 3 527 728 3 12 1.258
11 Nopember 547 769 5 459 663 5 7 1.127
12 Desember 708 911 3 576 751 3 8 1.330
TOTAL 6177 8022 51 89 14.250
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 28
Tabel – 3
Kebutuhan Marka, Rambu, Pas Kapal dan SKK Kapal
Tabel – 4
Ketersediaan tempat pemberhentian angkutan umum
UraianTahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Rambu-rambu 1.455 1.455 1.455 1.455
RPPJ 37 37 37 37
Marka Jalan 5.933 M2 5.933 M2 5.933 M2 5.933 M2
Warning light 28 28 28 28
Traffic light 10 10 10 10
UraianDengan Bangunan Selter
Kebutuhan Terpasang
-Jalan Nasional 10 6
Jalan Propinsi 6 3
Jalan Kabupaten 5 3
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 29
3.3 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Lamongan
Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada terdiri dari dataran rendah dan
bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 mm seluas 50.17 % sedangkan ketinggian
25-100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang garis pantai sepanjang 47 Km.
Batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan adalah :
Sebelah Utara : Batasan dengan Laut Jawa
Sebelah Timur : Batasan dengan Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan : Batasan dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto
Sebelah Barat : Batasan dengan Bojonegoro dan Tuban
3.4 Potensi Perhubungan Darat
Bidang Perhubungan darat mengelola manajemen sarana kelengkapan jalan di
antaranya adalah :
a) Warning Light
Jumlah Kebutuhan : 33 unit
Yang belum terpasang : 15 unit
- Pertigaan simpang Kusuma Bangsa, depan Ter. Lamongan, depan Terminal
Babat, pertigaan belakang Kantor Pemda, perempatan barat Kantor Pemda, SD
Muhammadiyah, pertigaan menuju Made dalam, depan Stasiun Lamongan, pert.
Deket kulon, pertigaan Suko Glagah, pert. Tikung, pert. Mantup, pertigaan Kalen,
depan SMP Gembong, pertigaan Weru.
Yang sudah terpasang : 17 unit
- Depan Kodim, depan Samsat, pert. SMA 1 Lamongan, pert. Rangge, depan RSUD
Lamongan, depan Indomart Made, pertigaan Jl. Pahlawan, barat RS
Muhammadiyah, depan Stikes Lamongan, pertigaan Sukodadi, pert. Sarirejo,
pertigaan Kalen, pertigaan Dradah, pertigaan Pasar Ngimbang, pertigaan Terminal
Ngimbang, pertigaan Bluri Solokuro, pertigaan Banjarwati.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 30
b) Kebutuhan Trafic Light dengan Count Down : 13 unit
Jumlah yang belum terpasang : 9 unit
Perempatan Pegadaian, perempatan Pagerwojo, perempatan Pasar Sidoarjo,
perempatan Family, depan Agrobis Babat, pertigaan Sukodadi, pintu keluar Ring
Road, pintu masuk Ring Road Utara, pertigaan Deket.
Jumlah yang terpasang : 4 unit
Perempatan Pemda, pertigaan Adipura, pertigaan Pucuk, pertigaan Mira.
c) Kebutuhan Lampu Penyeberangan : 4 unit
Jumlah yang sudah terpasang : 1 unit
Depan SD Muhammadiyah Paciran
Jumlah yang belum terpasang : 4 unit
Depan Ruko Permata, depan SMPN Babat, depan MI Ma’arif NU Sunan
Drajad.
d) Kebutuhan RPPJ : 117 Unit
Jumlah yang sudah terpasang : 89 unit
Jumlah yang belum terpasang : 28 unit
Pertigaan pasar Kr. Geneng arah Kalitengah ( 3 unit )
Pertigaan Petiin arah ke Dukun ( 3 unit )
Pertigaan Nguwok ( 3 unit )
Pertigaan Tlanak ( 3 unit )
Pertigaan Waduk Gondang ( 3 unit )
Pertigaan Arah Unisda ( 3 unit )
Petunjuk kawasan tertib lalu lintas ( 6 unit )
Peertigaan timur Polres Lamongan ( 2 unit )
Pertigaan Ps. Kedungpring dari arah timur ( 1 unit )
Depan Rutan dari arah timur ( 1 unit )
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 31
e) Kebutuhan Rambu Model F : 112 unit
Jumlah yang sudah terpasang : 20 unit
Jalan Panglima Sudirman ( 9 unit )
Jalan Jaksa Agung Suprapto (11 unit)
Jumlah yang belum terpasang : 92 unit
Jalan Pantura (12 unit)
Raya Babat Ds. Plaosan ( 6 unit )
Jl. Raya Sukodadi - Banjarwati (12 unit)
Jl. Lamongrejo ( 6 unit )
Jl. Jaksa Agung Suprapto ( 7 unit )
Jl. Basuki Rahmat ( 2 unit )
Jl. Sunan Drajat ( 4 unit )
Jl. Mastrip ( 6 unit )
Jl. Kombes Po. Duryat ( 3 unit )
Jl. Veteran ( 6 unit )
Jl. Pahlawan ( 2 unit )
Jl. Kusuma Bangsa ( 2 unit )
Sumargo ( 2 unit )
Soewoko ( 2 unit )
f) Kebutuhan Rambu Standart : 1040 unit
Jumlah yang sudah terpasang : 640 unit
Tersebar di Kabupaten Lamongan
Jumlah yang belum terpasang
Tersebar di Kabupaten Lamongan
g) Jumlah Kebutuhan Halte : 15 unit
Jumlah yang sudah terpasang : 7 unit
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 32
Deket kulon
Depan Ruko Permata
Depan Masjid Sunan Drajad Lamongan
Depan Stikes
Pertigaan Sukodadi
Pertigaan Pucuk
Depan SMPN Babat
Jumlah yang belum terpasang : 8 unit
Depan Stasiun Lamongan
Pasar Ngimbang
Pertigaan Banjarwati
Depan SMP 3 Gembong
Depan Pasar Baru Babat
Depan Agrobis Babat
Jalan Veteran
h) Jumlah Terminal Tipe B yang ada : 3 unit
Terminal Lamongan
Terminal Paciran
Terminal Babat
i) Jumlah Terminal Tipe C yang ada : 5 unit
Terminal Sukorame
Terminal Ngimbang
Terminal Gondang
Terminal Pucuk
Terminal Sukodadi
j) Jumlah Peringatan Dini Perlintasan sebidang : 7 unit
Perlintasan Srirande
Perlintasan Deket
Perlintasan Glugu
Perlintasan Jl. Pahlawan
Perlintasan Jl. Blangit
Perlintasan Plaosan
Perlintasan Sawo
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 33
k)Prasarana Terminal
Jumlah Kebutuhan Terminal Type B : 3 unit
Jumlah Terminal Type B yang sudah terbangun : 2 unit
l) Terminal Lamongan
m) Terminal Paciran
Jumlah Terminal Type B yang belum terbangun : 1 unit
Terminal Terpadu Agrobis Babat membutuhkan anggaran sebesar ±
13.200.000.000,-
Jumlah Kebutuhan Pangkalan MPU/Angkutan Pedesaan : 8 unit
Jumlah Pangkalan MPU/Angles yang berfungsi maksimal : 4 unit
Pangkalan Kusuma Bangsa
Pangkalan Ngimbang
Pangkalan Pucuk
Pangkalan Sukodadi
Jumlah Pangkalan MPU yang tidak berfungsi secara maksimal : 5 unit
Pangkalan Pasar Sidoarjo
Pangkalan Mantup
Pangkalan Waduk Gondang
Pangkalan Sukorame
3.5 Potensi Perhubungan Laut
Wilayah Laut
Kewenangan wilayah laut sepanjang 4 Mil Laut diukur dari garis bibir pantai pada saat
surut terendah kearah laut sepanjang 47 KM.
Aktivitas kelautan didukung dengan infrastruktur berupa :
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 34
a. Pelabuhan
No. Nama Pelabuhan Status Operasional Keterangan
1 Sedayulawas Umum Kanpel Brondong –
2 Perikanan NusantaraBrondong
Umum Kementrian Kelautandan Perikanan
–
3 ASDP Penyeberangan – Prosespembangunan
4 Lamongan IntegratedShorebase
Umum PT. LIS –
b. Pusat Pendaratan Ikan
PPI Weru komplek, Kranji, Blimbing, Labuhan (Lohgung).
3.6 Pelabuhan
Pelabuhan Sedayulawas
Status pelabuhan : Umum
Jenis Pelabuhan : Regional
Letak ± 50 KM sebelah Barat Laut Kota Lamongan, dengan posisi Koordinat
LS. 05º 53’ 00”
BT. 112º 16’ 03”
Fasilitas Pelabuhan :
kolam Pelabuhan :
panjang : ± 700 M
lebar : 50 M
kedalaman : 2,5 LWS s/d 4 LWS
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 35
Dermaga :
panjang : 142 M
lebar : 10 M
gudang/ lapangan penumpukan : 7.254 M²
Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan : 350 orang.
perusahaan pelayaran yang ada di Pelabuhan Sedayulawas sebanyak : 14
perusahaan.
Komoditi yang dilayani pelabuhan Sedayulawas :
kayu : 2.453.221,7 M³
gula : 1.090 ton
beras : 2.299 ton
garam : 1.145 ton
kunjungan kapal rata – rata per tahun di Pelabuhan Sedayulawas dalam 1 (satu)
tahun mencapai 472 kapal/tahun, dengan ukuran rata – rata bobot mati kapal 20
GT s/d 200 GT.
3.7 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong
Status pelabuhan : Umum
Jenis Pelabuhan : Regional
Letak ± 48 KM sebelah Barat Laut Kota Lamongan, dengan posisi Koordinat
LS. 06º 52’ 20”
BT. 112º 17’ 45”
Luas area daratan ± 3 ha.
Fasilitas Pelabuhan :
dermaga tetap :
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 36
panjang : 160 M
lebar : 8 M
kedalaman rata – rata kolam pelabuhan 2,5 LWS s/d 5 LWS
luas kolam pelabuhan 2,3 Ha.
kapasitas gudang/ lapangan penumpukan : 50s/d 100 perahu (saat musim
ikan)
perbengkelan (workshop).
docking sementara
pabrik es 2 unit
perkantoran administrasi pelabuhan
JUMLAH ARMADA
Kapal / Perahu layar : 22 Buah
Kapal /perahu penangkap ikan : 3.356 Buah
Klasifikasi :
Kapal / KM / Motor boat : 32 Buah
Perahu besar (Motor Tempel) : 997 Buah ( > 15 GT s/d 25 GT )
Perahu sedang ( Motor Tempel) : 1.053 Buah ( > 7GT s/d 15 GT )
Perahu kecil ( Motor Tempel ) : 1.296 Buah ( < 7 GT )
Jumlah : 3.378 Buah
3.8 Perusahaan Kemaritiman
PT. Pelayaran sebanyak 14 buah
Perusahaan pembuatan perahu/kapal 10 buah
3.9 Aktifitas Pelayaran dan Penangkapan
a) Jumlah kunjungan kapal ke pelabuhan umum sedayulawas 472 kali dengan
jangkauan aktivitas pelayaran insuler antar pulau ( dominasi kalimantan –
sedayu lawas ). Jasa muatan 80 % komoditas kayu, 20 % bahan Sembako.
b) Trip Penangkapan ikan sangat bervariasi bergantung dari jenis alat tangkap
yang digunakan baik untuk ikan-ikan demersil maupun jenis plagis. Rata-rata
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 37
armada 20 trip perahu /bulan. Fishing ground tangkap sekitar pulau Bawean,
Madura, perairan Kalimantan dan seputar pulau Jawa.
3.10 Pengerukan dan Reklamasi
Sesuai Perda No 4 Tahun 2004 Tentang Pengerukan dan Reklamasi di Kabupaten
Lamongan serta Surat Keputusan Bupati No 10 tahun 2005 tentang petunjuk
pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2004, maka pelaksanaan pengerukan < 50.000 m³
dan Reklamasi < 2 Ha ditangani oleh Kabupaten secara keseluruhan hasil Reklamasi
± 10 Ha berada pada garis pantai Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong
3.11 Lalu Lintas dan Perlengkapan japan
Aktivitas penangkapan ikan cukup padat tetapi lalu lintas pelayaran masih rendah
dengan intensitas keluar masuk pelabuhan ± 10 s/d 15 kapal /Minggu. Hal ini
mengingat fasilitas pelabuhan yang masih terbatas baik kolam labuh maupun
dermaganya.
Penanganan dokumen perkapalan/perahu :
> 7 GT ditangani oleh departemen perhubungan ( Dirjen Perhubungan laut ).
< 7 G di tangani Kabupaten berdasarkan :
- perda No 8 Tahun 2004 tentang Retribusi pengukuran pendaftaran dan
pemberian surat tanda kebangsaan kapal ( Pas Kecil dan Sertifikat
Kesempurnaan kapal )
- SK Bupati No 8 Tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 8
Tahun 2004.
Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang perhubungan, permasalahan yang
dihadapi Dinas Perhubunga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai komputer belum merata.
Belum semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Lamongan
terutama yang ada di Kecamatan mempunyai SDM yang mampu
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 38
mengoperasikan komputer. Hal ini menyebabkan banyak terjadi
kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun
pembuatan pelaporan keuangan, karena SDM memegang peranan yang sangat
penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program
pembangunan. Untuk kedepannya diharapkan masing-masing Seksi memiliki
SDM yang terampil mengoperasikan komputer, sehingga tertib administrasi
dalam pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Penambahan infrastruktur
Beban tugas yang diemban oleh Dinas Perhuhbungan semakin besar, hal tersebut
harus didukung dengan adanya penambahan infrastruktur yakni terkait dengan
sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang handal dan terampil serta
kebijakan yang ditempuh dalam rangka pelaksanaan pelayanan Transportasi.
Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
AspekKajian
Capaian/KondisiSaat ini
Standaryang
Digunakan
Faktor yang mempengaruhi
PermasalahanPelayanan
SKPDInternal (Kewenangan
SKPD)
Eksternal(Diluar
KewenanganSKPD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
AspekSumberDayaManusia
Terbatasnyapetugas
pemungutandan petugaspelayanan
Perda Kab.Lamongan
No. 2Tahun2013.
Pembinaan danpeningkatankapasitas SumberDaya ManusiaAparatur.
Perkembanganteknologi yangmaju
KuantitasSDMterbatas
SDM yangmenguasai
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 39
PerbupKab.
LamonganNo.4
Tahun2014.
Pelatihan/Pendidikaninformal.
komputerbelummerata.
AspekSaranaPrasarana
Belummeratanyasarana danprasaranapelayanan
PerbupKab
LamonganNo.43Tahun2015.
IKM
Manajemenkapasitas server.
Peningkatan kualitasdan kuantitaspelayanan melaluipengembanganinovasi berbasisTeknologi Informasi.
Tuntutankualitaspelayanan,perkembanganpendapatanmasyarakatdan jumlahpenduduk
Server yangada saat initidak mampumenampungadanyapenambahandata.
Kurangoptimalnyasarana danprasaranapelayanan.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam
teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan
paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat
dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya
pengaruh globalisasi, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat
menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.
Tantangan akan kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu untuk
ditindak lanjuti mengingat Kabupaten Lamongan adalah sebagai kota penyangga dari
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 40
ibukota Propinsi Jawa Timur yang masuk dalam sistem GERBANG KERTASUSILA
PLUS, selain itu Kabupaten Lamongan mempunyai peluang untuk maju lebih pesat
dalam Pembangunan di bidang perekonomian dan industri pariwisata, karena
kabupaten lamongan mempunyai daya dukung dengan adanya Lokasi Wisata dan
pelabuhan laut dimana pemerintah kabupaten lamongan juga sudah jauh lebih baik
dengan dikembangkannya fasilitas penunjang kerja yang lebih modern dengan
menggunakan teknik informatika sesuai kemajuan teknologi pada jaman sekarang.
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing
NOMisi dan Program
KDH dan Wakil KDHterpilih
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Mewujudkan ReformasiBirokrasi BagiPemenuhan PelayananPublik
Sarana prasaranamasih belummenunjang khususnyadi bidang Teknologiinformasi (baikperangkat kerasmaupun perangkatlunak/software/aplikasi)
Kwalitas dankwantitasSumber DayaManusiaterbatas (belumadanya tenagaPPNS, Auditor,Akuntan danJuru Sita)
Meningkatkankualitaskebijakanpengembanganpendapatandaerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
adalah “Memantapkan sarana prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan”. Dari misi tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 41
kedepan adalah “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi
yang memadai “
Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah “Melaksanakan
Terwujudnya Pelayanan Transpotasi yang aman, nyaman, tertib, lancar dan
berkeselamatan ”.
Melalui peningkatan kualitas pengelolaan terhadap pelayanan transportasi
diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Disamping itu
untuk mewujudkan layanan transportasi yang handal diperlukan adanya dukungan
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai sehingga dapat
melaksanakan pelayanan transportasi yang prima.
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten Lamongan berdasarkan Sasaran
Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
NOSasaran Jangka
Menengah RenstraK/L
PermasalahanPelayanan SKPDKab. Lamongan
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 MeningkatkanpelayananTransportasi Daerah
Perlunyapenyempurnaan sistemdan prosedur terhadapapelayanan transportasi
Terbatasnya SDMyang sesuaikompetensinya
Meningkatkankualitas kebijakanpengembanganSDM
2 Meningkatkankelancaran dankeselamatan lalu intas
Perlu adanyapeningkatan Kuantitassarana dan prasaranakelengkapan jalan
Terbatasnya data dananalisa kebutuhanterhadap kecukupansarana dan prasaranakelengkapan jalan
Meningkatkankebijakanterhadappengembanganstudy transportasi
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 42
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah
daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis,
transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola
kepemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata
dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas,
transparasi, demokrasi dan partisipasi.
Melalui peningkatan pelayan transportasi diharapkan mampu untuk
meningkatkan kapasitas keuangan daerah serta untuk mewujudkan tertib pengelolaan
keuangan daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil
dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu-isu strategis yang diharapkan dapat
tercapai yaitu :
1 Meningkatkan Pelayanan Aparatur;
2 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana publik bidang
perhubungan;
3 Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
perhubungan;
4 Meningkatkan keselamatan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
5 Meningkatkan kelaikan pengoperasian dan pengamanan lalu lintas;
6 Meningkatkan kualitas SDM Perhubungan;
7 Meningkatkan sistem informasi manajemen transportasi.
Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakuakan
dengan cara menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 43
a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan
dengan tabel berikut.
Tabel 3.4Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaiansasaran renstra K/L atau Renstra kabupaten
20
2 Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD 10
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap publik 20
4 Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah 10
5 Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani 15
6 Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
TOTAL 100
b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan
berdasarkan skala tersebut dengan mengisi tabel sebagai berikut:
Tabel 3.5Nilai Skala Kriteria
NO Isu Startegis Nilai Skala Kriteria Ke TotalSkor
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan pelayanan Aparatusr 20 10 20 10 15 25 100
2 Meningkatkan pembangunan danpemeliharaan sarana dan prasarana publikbidang perhubungan
20 10 15 10 15 25 95
3 Meningkatkan rehabilitasi danpemeliharaan dan fasilitas perhubungan
15 10 20 10 10 25 90
4 Meningkatkan keselamatan, pengendaliansarana dan prasarana publik bidangperhubungan
20 10 20 10 10 15 85
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 44
5 Meningkatkan kelaikan pengopersaiandan pengamanan lalu lintas
20 20 20 10 15 10 95
6 Meningkatkan kualitas SDMPerhubungan
15 15 20 10 10 15 85
7 Meningkatkan sistem informasimanajeman transportasi
20 15 20 10 20 10 95
c. Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengkumulasikan
nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 3.6
Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
NO Isu-Isu Strategis Total Skor Rata-RataSkor
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan pelayanan Aparatur 100 16,67
2 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaanprasarana publik bidang perhubungan
95 15,83
3 Meningkatkan rehabilitasidan pemeliharaan dan fasilitasperhubungan
90 15,00
4 Meningkatkan keselamatan, pengendalian danpengamanan lalulintas
85 14,17
5 Meningkatkan kelaikan pengoperasian dan pengamananlalulintas
95 15.83
6 Meningkatkan kualitas SDM perhubungan 85 14.17
7 Meningkatkan Sistem informasi manajemen transportasi 95 15.83
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 45
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi PD
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya
direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorientasi di bidang
perhubungan.
Adapun visi dan misi yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
A. Visi
Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan
apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis,
antisipatif dan inovatif. Jadi visi Dinas Perhbungan Kabupaten Lamongan adalah
cita-cita yang menggambarkan akan arah pembangunan kemana Dinas
Perhubungan di masa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi,
masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah institusi yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan berdasarkan atas azas otonomi, sehingga dalam memberikan aspek
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 46
teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi prosedur
kerja, kelancaran, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan dan ketepatan
data public service sangat dibutuhkan.
Maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk
memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni
pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu. Sejalan dengan visi Pemerintah
Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi
Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
“Kabupaten Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.
Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan
adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, kedepan mampu
menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-
tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.
Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan
secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi
lain Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator
dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di
Kabupaten Lamongan.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 47
Tabel 4.1
Perumusan Perwujudan Visi
Isu Strategis
Permasalahan Pemb Daerah
Isu Strategis
- Perlu meningkatkan kinerja
forum lalu lintas dan
pemenuhan terhdap sarana dan
prasarana yang berada pada
area balck spoot
- Perlu pemeliharaan alat uji
yang akuntabel serta
pelaksanaan penyidikan
kendaran bermotor dan
pelaksanaan patroli laut yang
lebih intensif dengan sasaran
kapal di bawah 7 GT
Meningkatkan PelayananAparatur
Meningkatkan Pembangunandan Pemeliharaan sarana danPrasarana publik bidangperhubungan
Meningkatkan rehabilitasidan pemeliharaan prasaranadan fasilitas perhubungan
Meningkatkan keselamatan,pengendalian danpengamanan lalulintas
Meningkatkan kelaikanpengoperasian danpengamanan lalul intas
Meningkatkan kualitas SDMPerhubungan
Meningkatkan sisteminformasi manajementrasnportasi
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 48
Tabel 4.2
Perumusan Visi
NO Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi
1. Mewujudkan reformasibirokrasi bagi pemenuhanpelayanan publik
Meningkatkan kualitaspelayanan kepada wajibpajak secara transparandengan sistem yangefektif, mengutamakanwajib pajak, melayanidengan hati nurani,adanya perbaikan yangberkelanjutan,memberdayakan wajibpajak dengan SelfAssessment (menghitungsendiri) danpengembangan sistempembayaran melaluiperbankkan atau e-payment seperti denganpelayanan e-PBB
Peningkatanpendapatandaerah.
Menjalin jejaringkerja(Networking) dankoordinasi secarasinergis di BidangPendapatanDaerah.
Memantapkankinerja sumberdaya manusia danorganisasi.
Tabel 4.3
Penyusunan Penjelasan Visi
Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi
Mendukung terwujudnya
pelayanan Transportasi
yang aman, nyaman,
tertib, lancar, dan
berkeselamatan.
Meningkatkan kualitaspelayanan kepadapengguna jasa transportasidengan sistem yangefektif, efisien denganmengutamakan keamanandan keselamatan bagimasyarakat pelakutranspotasi dan denganpengembangan sisteminformasi elektronik yangbisa menjangkau danmemberikan informasikepada masyarakan umum
Melakukan peningkatanterhadap pelayanantransportasi yang handaldengan menjaminketercukupan terhadapsarana prasarana,kemampuan SDM bidangTransportasi, sertapelaksanaan pengawasan,pengendalian danpenertiban kegiatanoperasional
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 49
B. Misi
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi
dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi Kepala Daerah Kabupaten
Lamongan adalah sebagai berikut :
“ Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjagakelestarian lingkungan “
Tabel 4.4Perumusan Visi
No Visi Pokok- PokokVisi
Stakeholder layanan Misi
SKPDLain
PenggunaLayanan
PelakuEkonomi
Lainnya
RincianMisi
(x) - RincianMisi
RincianMisi
1. Mendukung
terwujudnya
pelayanan
Transportasi
yang aman,
nyaman, tertib,
lancar, dan
berkeselamatan.
- MeningkatkanPelayananAparatur;
- Meningkatkanpembangunan danpemeliharaan saradan prasana publikbidangperhubunga;
- Meningkatkanrehabilitasi danpemeliharaanprasarana danfasilitasperhubungan;
- Meningkatkankeselamatan,pengendalian danpengamanan lalulintas;
- Meningkatkankelaikanpengoperasian danpengamanan lalulintas;
- Meningkatkankualitas SDMPerhubungan;
- Meningkatkansistem informasimanajementransportasi.
“ memantapkansarana prasaranadasar denganmenjagakelestarianlingkkungan ”.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 50
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi tersebut diatas, perlu ditetapkan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan
dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan tujuan dan sasaran tersebut adalah
sebagai berikut :
A. Tujuan
Tujuannya adalah terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana
dan prasarana jalan, pengairan dan perhubungan, dalam hal ini tujuan
penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah untuk
membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikaan arah
kebijakan pembangunan dibidang perhubungan selama lima tahun kedepan.
Dengan demikian menjadi landasan bagi perencana dalam penyusunan Rencana
Kerja Dinas Perhubungan. Adapun Tujuan yang ingin dicapai capai Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah
sebagai berikut : “ Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
Perhubungan ”.
B. Sasaran
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan
strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin
dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 51
dicapai Dinas Perhubugan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: “
menyediakan infrastruktur yangmampu mendukung peningkatan aktifitas
sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan ”.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 52
Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPDMATRIK RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2016-2021
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING
MISI : 3. MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
TUJUAN : 1. Mendukung Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Tertib, Lancar dan Aman
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi yang nemadai
TUGAS : Merumuskan kebijaksanaan dan melaksanakan tugas pokok kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Transportasi
FUNGSI : a. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kerja;b. Perumusan kebijakan Teknis d i B idang Perhubunganc. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data bidang transportasi;d. Penyelenggaraaan urusan pemerintahandan pelayanan umume. Pelaksanaan Pengembangan dan bimbingan keselamatanf. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang transportasi;g. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan hasil kegiatanh. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga kantor;
Tujuan 1 (M1) : Meningkatnya kualitas layanan Transportasi berbasis teknologi informasi
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indikator Kinerja : - Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Persentase 91,99% 83,92 % 75,88 % 67,88 % 60 % 52 %
- Prosentase Cakupan Layanan Angkutan Darat Persentase 57,14 % 57,14 % 57,14 % 57,14 % 57,14 % 57,14 %
- Prosentase Cakupan angkutan darat layakjalan
Persentase 14 % 15,22 % 15,49 % 16,99 % 17,67 % 18,31 %
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 53
NOSASARAN STRATEGIS
DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN
TAHUNDASAR TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBERDATA
URAIAN INDIKATORKINERJAUTAMA
2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATANTarget Target Target Target Target
1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 18
DINAS PERHUBUNGAN KAB. LAMONGAN1 Meningkatkan pelayanan
Transportasi Daerah1) Prosentase
penurunan angkakecelakaan
Jumlah Kecelakaan Tahun Inix 100% 91,99% 83,92 % 75,88 % 67,88 % 60 % 52 %
Meningkatkan Knerjaforum lalu lintas danpemenuhan terhadapsarana prasarana jalanyang berada padaarea black spoot
Jumlah Kecelakaan TahunLalu
2) ProsentaseCakupan LayananAngkutan darat
Jumlah Penumpang Angkutan Darat Yang terlayanaix 100% 57,14 % 57,14 % 57,14 % 57,14 % 57,14 % 57,14 %
Jumlah Seat AngkutanDarat yang melayani
2 Meningkatkan kelancaran dankeselamatam lalu intas
1) ProsentaseCakupanangkutan daratyang laik uji
Jumlah Kendaraan yang telah melakukan uji berkalax 100% 14 % 15,22 % 15,49 % 16,99 % 17,67 % 18,31 %
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 54
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting
dalam proses perencanaan strategis, dengan menyusun rencana yang menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya-upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
yang meliputi penetapan strategi dan kebijakan dengan memperhatikan
tersedianya Sumber Daya dan situasi yang dihadapi. Adapun strategi dan
kebijakan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah
sebagai berikut :
A. Strategi
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan. Adapun strategi yang ditetapkan adalah
sebagai berikut : “ meningkatkan pelayanan transportasi daerah dan
meningkatkan kelancaran dan kselamatan lalu lintas ”.
B. Kebijakan
Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk mencapai tujuan yang ingin
dicapai. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipergunakan
untuk pedoman dan petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dalam mewujudkan tujuan. Adapun kebijakan yang
ditetapkan adalah sebagai berikut : “ meningkatkan kinerja forum lalu
lintas dan pemenuhan terhadap sarana prasaran jalan yang berada pada
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 55
area black spoot dan pemeliharaan alat uji yang akuntabel serta
pelaksanaan penyidikan kendaraan bermotor ”.
Tabel 4.6
Penentuan Strategi
No Sasaran Indikator KinerjaSasaran
Strategi
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatkan
pelayanan
transportasi
daerah
- Prosentase penurunanangka kecelakaan lalulintas
- Prosentase cakupanlayanan angkutan darat
Meningkatkan kinerjaforum lalu lintas danpemenuhan sarana danprasarana jalan yangberada pada area blackspoot
2 Meningkatkan
kelancaran dan
keselamatan lalu
lintas
- Prosentase cakupanangkutan darat
- Prosentase kapal yangtelah memiliki PASdan SKK kapal
Pemeliharaan alat ujiyang akuntabel sertapelaksanaan penyidikankendaraan bermotor danpelaksanaan patroli lautyang intensif dengansasaran kapal di bawah 7GT
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 56
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan untuk mencapai keberhasilan dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima)
tahun adalah sebagai berikut :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/
operasionnal;
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan;
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 57
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Penyediaan dan perlengkapan kantor;
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan;
Penyediaan makan minuman;
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan;
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Pengadaan peralatan gedung kantor;
Pengadaan mebeler;
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
3 Program Peningkatan disiplin Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Pengadaan pakaian kerja lapangan;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 58
4 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Penyusunan pelaporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja
SKPD;
Penyusunan laporan keuangan semesteran;
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi;
5 Program pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan;
Intensifikasi parkir berlangganan;
6 Program rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor;
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Koordinasi dan intensifikasi forum lalu lintas;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 59
Penyusunan data base kapal di Lamongan;
Survey angkutan umum;
Penertiban angkutan penumpang dan barang;
8 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Rehabilitasi Pos TPR dan ruang tunggu terminal Type C;
Pembangunan pos jaga terminal;
Master Plan Perhubungan;
9 Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
Pengecatan marka jalan;
Pengaturan penertiban lalu lintas;
Operasi terpadu pengamanan penertiban lalu lintas;
Pemeliharaan dan perbaikan TL, WL dan Rambu.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 60
Tabel 5.1
Rencana Program dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(1) (2) (6) (6) (6) (6) (6) (6)1 Wajib1 7 Perhubungan1 7 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.161.200.000 2.171.400.000 2.181.804.000 2.192.416.080 2.203.241.400 2.214.282.2101 7 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
665.000.000 665.000.000 665.000.000 665.000.000 665.000.000 665.000.0001 7 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000
1 7 6Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000
1 7 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan505.000.000 505.000.000 505.000.000 505.000.000 505.000.000 505.000.000
1 7 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ759.000.000 759.000.000 759.000.000 759.000.000 759.000.000 759.000.000
1 7 17 Program peningkatan pelayanan angkutan165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000
1 7 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000
1 7 19 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas2.230.000.000 2.230.000.000 2.230.000.000 2.230.000.000 2.230.000.000 2.230.000.000
Total 7.145.200.000 7.155.400.000 7.165.804.000 7.176.416.080 7.187.241.400 7.198.282.210
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 61
5.2 INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selama kurun waktu lima tahun
(2016-2021) perlu ditetapkan indikator kinerja dan kelompok sasaran
sebagai berikut :
Tabel 5.2
PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit kerja internal yang terlayani dengan baik
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
% Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
% Tingkat penyelesaian tugas setelah mengikutipeningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
% Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja danlaporan keuangan yang tepat waktu
Program Peningkatan Dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Peningkatan Pajak Daerah
Program Pendataan Wajib Pajak Prosentase Peningkatan Wajib Pajak
Program Perencanaan Dan PengawasanPendapatan Daerah
Tingkat Prosentase Kenaikan Penerimaan PendapatanAsli Daerah (PAD)
Adapun rincian selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 5.1.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 62
5.3 PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mendukung kelancaran program dan kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan selama lima
tahun kedepan diperlukan adanya anggaran belanja/dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan, adapun rincian target
penggunaan anggaran selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada
tabel 5.1.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 63
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk mengukur tingkat
keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.
Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator SKPD setiap tahunnya,
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat
dicapai.
Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan adalah :
1. Prosentase penurunan angka kecelakaan lalulintas;
2. Prosentase cakupan layanan angkutan darat;
3. Prosentase cakupan angkutan darat yang laik uji;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 64
Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TujuanIndikator
Sasaran IndikatorTarget2021Th.
2016Th.
2017Th.
2018Th.
2019Th.
2020Th.
2021
Meningkatnyakaulitaslayanantransportasiberbasisteknologiinformasi
91.99% 83,92%75,88% 67,88% 60% 52%
MeningkatkanPelayananTransportasidarat
ProsentasePenurunanangkakecelakaanlalu lintas
52%
57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 57.14% 57.14%
ProsentaseCakupanLayananAngkutanDarat
57.14 %
14 % 15.22% 15.49% 16,99% 17.67% 18.31%
Meningkatnyakelancarandankeselamatanlalu lintas
Prosentasecakupanangkutandarat yanglaik uji
18.31%
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 65
BAB VII
PENUTUP
7.1 KAIDAH PELAKSANAAN
Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan
puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang
berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah
telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa
mendatang dengan recognized dan responsed oleh semua stakeholdersnya.
Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat
komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses berkomunikasi yang baik,
yakni topdown dan bottom-up approach.
Dengan menentukan visi, misi, memahami faktor-faktor kunci
keberhasilan sebagai manifestasi respon organisasi terhadap kondisi lingkungan
baik internal maupun eksternal, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah
menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Faktor lingkungan sangat
mempengaruhi efektif dan tidaknya suatu kebijakan, sehingga harus dicermati
secara mendalam baik menyangkut faktor pendorong, maupun faktor
penghambatnya, seperti adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman/tantangan yang ada.
Renstra yang disusun dan dirumuskan tersebut harus mampu, disatu pihak
memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga
memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai factor yang sifatnya
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 66
negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi. Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan ini selanjutnya, untuk setiap tahunnya
selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dijadikan
acuan untuk menyusun Renja SKPD.
7.2 EVALUASI
Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
merupakan proses berkelanjutan yang perlu dievaluasi, dikaji secara konfrehensif
dan terpadu serta cermat berkesinambungan, maka perlu dilakukan langkah-
langkah melakukan pengembangan perencanaan program pembangunan strategis
sesuai dengan perkembangan dan perubahan pembangunan Kabupaten Lamongan.
Mengajukan rencana program jangka menengah tahun 2016-2021 Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan.
Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam proses evaluasi ini adalah
bahwa proses evaluasi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan
mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan terhadap konsep, baik berupa
penyempurnaan maupun pengembangan Renstra akibat perubahan lingkungan
stratejik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pelaksanaan
evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji apakah rencana kegiatan yang telah disusun
dapat dilaksanakan sesuai dengan keluaran yang hendak dicapai (output) dan
apakah kegiatan tersebut masih besar kontribusinya terhadap peningkatan kinerja
yang diinginkan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik bagi tim kerja
agar dapat melakukan penjadwalan ulang yang diinginkan. Evaluasi ini
dilaksanakan setiap 3 bulan, yaitu pada akhir triwulan pertama, kedua dan ketiga.
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 67
Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kemampuan dalam mengembangkan
organisasi pembelajaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam
rangka membangun kapasitas aparatur dalam organisasi sehingga dapat mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para
aparatur, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat di sektor
penerimaan pendapatan daerah khusunya Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh
dalam melaksanakan program- program pembagunan sebagaimana yang tertuang
dalam Renstra ini.
7.3 HARAPAN KEPADA SKPD
Harapan-harapan yang ingin dicapai dengan adanya Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah :
1. Dengan adanya Renstra Dinas perhubungan Kabupaten Lamongan tahun
2016 - 2021, diharapkan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang
mengacu pada Faktor Kunci Penentu Keberhasilan Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas
pokok dan fungsinya di bidang perhubungan, yaitu sebagai berikut :
- Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Pajak secara kontinue
baik melalui Media masa, Media Elektronik / Website, Pembinaan atau
Sosialisasi tentang arti pentingannya Kemanan, keselamatan dan
kelancaran berlalu lintas dalam mendukung akan berputarnya roda
perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lamongan;
Renstra Dinas Perhubungan 2016 - 2021______________________ 68
- Memaksimalkan potensi SDM personil Dinas Perhubungan yang ada,
dalam rangka pelaksanaan pelayanan di bidang transpotasi;
- Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM Personil Dinas
Perhubungan dalam melaksanaan pelayanan di lapangan dan
meningkatkan kemampuan SDM di bidang Administrasi dengan
berorentasi pada Teknologi Informatika;
- Memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM)
dibidang Perhubungan guna Mempublikasikan data dan kemudahan
mengakses informasi oelh masyrakat umum;
2. Dalam upaya penyempurnaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Lamongan tahun 2016-2021 diperlukan adanya proses pembelajaran dari
aparaturnya agar selalu responsif dan proaktif terhadap perubahan
lingkungan stratejik yang sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
3. Dalam kaitannya dengan penyempurnaan Renstra, aparatur Dinas
Perhubungan Kabupaten Lamongan diharuskan memiliki personal mastery
(keahlian khusus) yang memadai, mental models yang baik dan positif,
kemampuan membangun visi bersama, membangun tim pembelajaran dan
mampu berpikir secara sistemik terhadap permasalahan lingkungan
stratejik yang dihadapi.
4. Hendaknya Renstra yang telah disusun ini dapat dioperasionalisasikan
sebaik-baiknya oleh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.