bab i pendahuluan - opac - online public access...

STUDI PENYUSUNAN KONSEP KRITERIA DI BIDANG PELAYARAN

Ringkasan Eksekutif 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Umum Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal,oleh karena itu kegiatan angkutan di perairan tidak terlepas atau sangat erat kaitannya dengan kepelabuhanan dan dukungan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi yang sangat diperlukan sebagai sarana mobilitas dan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia, kapal merupakan satu-satunya sarana transportasi yang digunakan untuk berhubungan dengan dunia luar. Potensi yang besar ini sangat bermanfaat apabila dibarengi dengan jaminan terhadap keselamatan dan keamanan serta sarana dan prasarana yang menunjang. Namun, potensi dan peran transportasi laut belum sepenuhnya didukung oleh sistem keselamatan dan keamanan yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menunjukkan bagaimana pentingnya jasa pelayanan transportasi untuk segera dibenahi, mengingat pelayaran adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Dengan demikian aspek angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan prioritas utama bagi pemerintah untuk dapat memfasilitasinya dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa termasuk hal unsur pembinaan, penanganan dan pengawasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria agar kegiatan yang terkait dengan angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dapat berjalan dengan lancar, efisien, efektif, terpadu dan maksimal, sehingga pada akhirnya selalu mendapat kepercayaan dari masyarakat pengguna jasa pelayanan transportasi laut.



B. PERUMUSAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : “sejauhmana kondisi kriteria di bidang pelayaran menunjang pelayanan dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan pelayaran ?”

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud studi adalah menganalisis dan mengevaluasi kebijakan kriteria di bidang pelayaran saat ini. Tujuan studi adalah menyusun 10 rancangan kriteria di bidang pelayaran.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam studi ini, agar lebih terarah dan fokus pada subtansi studi, maka dapat dirumuskan beberapa langkah untuk mendukung kegiatan studi, meliputi: 1. Kriteria pelabuhan yang dapat diusahakan secara komersial dan

non komersial; 2. Kriteria trayek angkutan laut dan lintas penyeberangan; 3. Kriteria pelabuhan yang dapat dioperasikan 24 jam dalam sehari

dan 7 hari dalam seminggu; 4. Kriteria terminal yang dapat melayani angkutan peti kemas,

angkutan curah cair, curah kering, kapal penumpang dan kapal ro-ro;

5. Kriteria wilayah tertentu di daratan (dry port) yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan;

6. Kriteria terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;

7. Kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersilkan; 8. Kriteria badan usaha yang dapat bergerak di bidang pencucian

tangki kapal; 9. Kriteria lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai

pembuangan limbah dari kapal laut; 10. Kriteria lokasi perairan yang dapat dimanfaatkan untuk

bangunan atau instalasi di laut.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Studi ini diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi rancangan penyusunan kriteria di bidang pelayaran. Diharapkan dapat pula dimanfaatkan oleh Kementerian Perhubungan Cq Ditjen Perhubungan Laut (regulator), operator, stakeholders pelayaran, dan masyarakat.



BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. KERANGKA KERJA

Adapun kerangka kerja yang dipergunakan mengacu pada pendekatan : 1. Diagnostic research atau perscriptive research, yaitu penelitian

untuk mengidentifikasi aspek-aspek kriteria di bidang pelayaran yang perlu disusun konsep kriteria, sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan transportasi laut;

2. Descriptive research, yaitu penelitian yang menganalisis data-data yang dikumpulkan, serta melaporkannya dengan analisis secara legalitas dan dijadikan untuk informasi baru, dalam merumuskan kriteria dalam pelaksanaan di bidang pelayaran.

Gambar 2.1. Kerangka Kerja Penelitian

TARGETING KRITERIA DI BIDANG PELAYARAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KONDISI AKTUAL

RANCANGAN KRITERIA DIBIDANG PELAYARAN

STRATEGI PENETAPAN

KRITERIA

UJI PUBLIK RANCANGAN

KONSEP KRITERIA



B. POLA PIKIR STUDI

Pola pikir studi ini dimulai dengan perlunya pemetaan, kodefikasi unsur-unsur kriteria di bidang pelayaran. 1. Input

Pemetaan masing-masing kriteria yang akan dirumuskan, sehingga perlu dianalisis dan dipetakan kondisi aktual dan ideal yang melibatkan pemerintah, stakeholders, dan masyarakat.

2. Proses (Transformasi) Proses dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Subyek

Merupakan instansi yang menangani perumusan kriteria dibidang pelayaran yaitu Kementerian Perhubungan CQ Ditjen Perhubungan Laut.

b. Obyek Obyek adalah stakeholders pelayaran, dan masyarakat.

c. Metoda Pendekatan teori yang diambil untuk menjawab atau membahas variabel penelitian menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif komparatif dan analisis AHP.

3. Instrumental input dan Environmental Input Kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan dalam penyusunan konsep kriteria di bidang pelayaran. a. Output

Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah konsep kebijakan dan strategi perumusan kriteria di bidang pelayaran.

b. Outcome Tersedianya konsep rancangan terkait dengan perumusan kriteria dibidang pelayaran.



SUBYEK

ENVIRONMENTAL INPUT

FEED BACK

INSTRUMENTAL INPUT

OBYEK METODA

Kondisi Geografis, existing, aktual

INPUT

Pemetaan masing-masing kriteria yang akan dirumuskan, sehingga perlu dianalisis dan dipetakan kondisi aktual dan

ideal yang melibatkan pemerintah, stakeholders, dan

masyarakat

� Ditjen Perhubungan Laut Stakeholders

� Masyarakat � Pelindo � Otoritas Pelabuhan � Syahbandar � Distrik Navigasi � UPP

Kriteria di Bidang Pelayaran

� Metode deskriptif komparatif

� Metode Fishbone � Analisis AHP

UU NO. 17 TAHUN 2008, PP NO. 22 TAHUN 2011, PP NO. 21 TAHUN 2010, PP

NO. 20 TAHUN 2010, PP NO. 5 TAHUN 2010, PP NO. 61 TAHUN 2009,

PERMENHUB NO. 25 TAHUN 2011, PERMENHUB NO. 26 TAHUN 2011

OUTPUT

OUTCOME

Hasil yang diharapkan dari studi ini adalah konsep kebijakan dan strategi

perumusan kriteria di bidang pelayaran.

Tersedianya Konsep rancangan kriteria di bidang

pelayaran

Gambar 2.2 : Pola Pikir Studi



C. ALUR PIKIR PEMECAHAN MASALAH

Dari pola pikir studi, proses analisis studi dapat diperjelas pada alur pikir pemecahan masalah sebagai berikut.

Gambar : 2.3. Pola Pikir Penyelesaian Studi

TARGETING

1. Kriteria pelabuhan yang dapat diusahakan secara komersial dan non komersial;

2. Kriteria trayek angkutan laut dan lintas penyeberangan;

3. Kriteria pelabuhan yang dapat dioperasikan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu;

4. Kriteria terminal yang dapat melayani angkutan peti kemas, angkutan curah cair ,curah kering, kapal penumpang dan kapal ro-ro;

5. Kriteria wilayah tertentu di daratan (dry port) yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan;

6. Kriteria terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;

7. Kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersilkan;

8. Kriteria badan usaha yang dapat bergerak di bidang pencucian tangki kapal;

9. Kriteria lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan limbah dari kapal laut;

10. Kriteria lokasi perairan yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau instalasi di laut.

CONTENT ANALYSIS

IDENTIFIKASI PERATURAN INVENTARISASI PERATURAN

PEMETAAN KRITERIA KODEFIKASI KRITERIA

TELAAH LITERATUR

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

RANCANGAN KONSEP 10 (SEPULUH) KRITERIA

PELAYARAN

KONDISI KRITERIA SAAT INI



Alur pikir studi dimulai dengan content analysis yang meliputi inventarisasi peraturan perundang-undangan, pemetaaan kondisi aktual dan existing, kodifikasi kriteria, serta telaah literatur, untuk merumuskan targeting 10 kriteria di bidang pelayaran. Kemudian dilakukan analisi dan pembahasan, dengan pembandingan dengan kondisi kriteria saat ini.

Dengan adanya pemetaan antara input dan output yang dihasilkan dapat dilakukan perumusan dalam penyusunan konsep kriteria di bidang pelayaran.

D. METODE ANALISIS DATA

1. Metode Fishbone Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode / tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram Sebab-Akibat atau cause effect diagram.

2. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 70 – an ketika di Warston school. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor – faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian – penilaian dan nilai – nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis.

3. Prinsip Dasar Analytic Hierarchy Process (AHP)

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain : a. Decomposition

Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur – unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen saling berhubungan.

b. Comparative Judgement Comparative judgement dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya.

c. Synthesis of Priority Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigen vector method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur – unsur pengambilan keputusan.



d. Logical Consistency Logical consistency merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen vector yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang .

e. Analisis Deskriptif Komparatif

Analisis deskriptif komparatif adalah analisis yang bersifat memadukan atau membandingkan hasil penilaian terhadap kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang seharusnya diterapkan.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan serta data-data yang diperoleh dari Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Distrik Navigasi dan Ditjen Perhubungan Laut

2. Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Indikator dan variabel-variabel yang digunakan meliputi kegiatan-kegiatan dalam kriteria di bidang pelayaran.

3. Desain Kuesioner Secara umum desain kuesioner dapat disampaikan pada tabel berikut. Sedangkan untuk kuesioner secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2.1 Kebutuhan Data

No Kebutuhan Data Responden

1 Data dan informasi terkait kriteria pelabuhan yang dapat diusahakan secara komersial dan non komersial

Dit.Pelpeng/otoritas pelabuhan/UPP/Pelindo

2 Data dan informasi terkait kriteria trayek angkutan laut dan lintas penyeberangan.

Dit. Lala/otoritas pelabuhan

3 Data dan informasi terkait kriteria pelabuhan yang dapat dioperasikan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

Dit.Pelpeng/otoritas pelabuhan/UPP

4 Data dan informasi terkait kriteria terminal yang dapat melayani angkutan peti kemas, angkutan curah cair, curah kering , kapal penumpang dan kapal RoRo

Dit.Pelpeng/Dit.Lala /otoritas pelabuhan/UPP/Pelindo



No Kebutuhan Data Responden

5 Data dan informasi terkait kriteria wilayah tertentu di daratan (dry port) yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan

Dit. Pelpeng/Dit. Lala

6 Data dan informasi terkait kriteria terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri

Dit.Pelpeng/otoritas pelabuhan/UPP/Pelindo

7 Data dan informasi terkait kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersikan.

Dit.Pelpeng/Dit.Nav/ otoritas pelabuhan/UPP/Pelindo

8 Data dan informasi terkait kriteria badan usaha yang dapat bergerak di bidang pencucian tangki kapal

Dit. Kapel/Galangan kapal

9 Data dan informasi terkait kriteria lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan limbah dari kapal di laut.

Dit.Pelpeng/otoritas pelabuhan/Syahbandar/Pelindo

10 Data dan informasi terkait kriteria lokasi perairan yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau instalasi di laut.

Dit.Pelpeng/Dit. Nav/otoritas pelabuhan/Syahbandar



BAB III

HASIL PENGUMPULAN DATA PRIMER

Pengumpulan data primer berisi opini responden terhadap tingkat kepentingan dari setiap aspek kriteria dengan menggunakan skala likert 1-9 dan bobot dari setiap aspek yang diukur. Responden berasal dari kantor otoritas pelabuhan utama, kantor syhabandar utama, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, pelindo serta beberapa perusahaan pelayaran pada 4 (empat) pelabuhan yang menjadi obyek survey. Hasil pembobotan setiap pengumpulan data digambarkan dalam diagram dibawah ini .

1. Kriteria Pelabuhan Yang Dapat Diusahakan Secara Komersial dan Non Komersial

Gambar 3.1. Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria pelabuhan yang diusahakan secara komersial



Gambar 3.2. Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria pelabuhan yang diusahakan secara non komersial

2. Kriteria Trayek Angkutan Laut dan Lintas Penyeberangan

Gambar 3.3 Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria Trayek Angkutan Laut



Gambar 3.4. Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria Lintas Penyeberangan

3. Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 Jam dalam Sehari dan 7 Hari dalam Seminggu

Gambar 3.5. Diagram Pembobotan Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 Jam dalam Sehari dan 7 Hari dalam Seminggu



4. Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Angkutan Petikemas, Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kapal Penumpang, Kapal Ro-Ro

Gambar 3.6. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Angkutan Petikemas

Gambar 3.7. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Angkutan Curah Cair/Curah Kering



Gambar 3.8. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Kapal Penumpang

Gambar 3.9. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Kapal RoRo



5. Kriteria Wilayah Tertentu di Daratan (dry port) yang Dapat Berfungsi sebagai Pelabuhan

Gambar 3.10. Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria Wilayah Tertentu di Daratan Yang Dapat Berfungsi Sebagai Pelabuhan

6. Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri

Gambar 3.11. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri



Gambar 3.12. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri Berdasarkan Aspek Administrasi

Gambar 3.13. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri Berdasarkan Aspek Ekonomi



Gambar 3.14. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri Berdasarkan Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Gambar 3.15. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri Berdasarkan Aspek Teknis Fasilitas Kepelabuhanan



Gambar 3.16. Diagram Pembobotan Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri Berdasarkan Aspek Lainnya

7. Alur Pelayaran Yang Dapat Dikomersialkan

Gambar 3.17. Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersialkan



8. Kriteria Badan Usaha yang Dapat Bergerak Di Bidang Pencucian Tangki Kapal

Gambar 3.18. Diagram Pembobotan Kriteria Badan Usaha Yang Dapat Bergerak di Bidang Pencucian Tangki Kapal

9. Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Ditetapkan sebagai Pembuangan Limbah dari Kapal Di Laut

Gambar 3.19. Diagram Pembobotan Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Ditetapkan sebagai Pembuangan Limbah dari Kapal Di Laut



10. Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Dimanfaatkan untuk Bangunan atau Instalasi Di Laut

Gambar 3.20. Diagram pembobotan setiap aspek yang dinilai menjadi kriteria lokasi perairan untuk Bangunan/Instalasi di Laut.



.

Keselamatan dan

keamanan pelayaran

Pengelola

Dan SDM

Kesiapan Fasilitas

pokok Fasilitas

Pendukung

Troughput

Terminal

Penumpang

Bunker Service

Water Supply

Listrik Kriteria

pelabuhan yang

diusahakan

secara komersil

Fasilitas

telekomunikasi

Alur

Instansi lain di

pelabuhan , seperti BC,

karantina, imigrasi

Perbankan

Dermaga

Dukungan

sektor lain

Aksesibilitas ke

pelabuhan

Gudang/ lapangan

Penumpukan

Pelayanan

Meteorologi

Sarana/transportasi

darat (truk, KA)

Ketersediaan

akses jalan/KA

SDM

operasional

TKBM

Petugas keamanan Pelayanan

Pemanduan

Arus kapal

Arus penumpang

Arus barang

Fasilitas SBNP Pemadam

Kebakaran

Badan Usaha

Pelabuhan

Keselamatan dan

keamanan pelayaran

Pengelola

Dan SDM

Kesiapan Fasilitas

pokok

Fasilitas

Pendukung

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. KRITERIA PELABUHAN YANG DAPAT DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL DAN NON KOMERSIAL

1. Pelabuhan yang dapat diusahakan secara komersial

Gambar 4.1. Diagram Fishbone Kriteria Pelabuhan yang Dapat Diusahakan Secara Komersil

Tabel 4.1. Hasil Pembobotan Kriteria Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial

No. Kriteria Pelabuhan Komersial Bobot (%)

1 Memiliki fasilitas dermaga 7,979

2 Memiliki gudang 7,979

3 Memiliki lapangan penumpukan 7,100

4 Memiliki terminal penumpang 7,979

5 Memiliki fasilitas pemadam kebakaran 7,979



No. Kriteria Pelabuhan Komersial Bobot (%)

6 Memiliki fasilitas bunker 6,037

7 Memiliki fasilitas gudang untuk barang berbahaya dan beracun

5,940

8 Memiliki fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan SBNP

5,424

9 Memiliki kawasan perkantoran 5,256

10 Memiliki instalasi air bersih, listrik, dan perhotelan 5,256

11 Memiliki fasilitas umum lainnya 4,294

12 Memiliki kolam pelabuhan untuk sandar dan olah gerak kapal

7,979

13 Dikelola oleh badan usaha pelabuhan yang memiliki kompetensi di bidang kepelabuhanan

6,379

14 Memiliki fasilitas telekomunikasi 7,649

15 Didukung oleh SDM di bidang kepelabuhanan yang bersertifikat

6,769

Total 100,000 Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil pembobotan, maka dapat disusun kriteria pelabuhan yang dapat diusahakan secara komersil dengan urutan sebagai berikut: a. Terdapat fasilitas dermaga dan fasilitas pendukungnya di dermaga

termasuk alat bongkar muat yang sesuai dengan peruntukannya; b. Fasilitas darat yang dimiliki pelabuhan dapat mendukung operasional

pelabuhan, antara lain gudang terbuka dan tertutup, lapangan penumpukan untuk kontainer, curah, cair dan terminal penumpang;

c. Fasilitas perairan yang dimiliki pelabuhan dapat mendukung operasional pelabuhan, antara lain kapal pandu/ tug boat, perambuan dan SBNP, alur laut, kolam pelabuhan dan fasilitas lainnya yang diperlukan pelabuhan;

d. Fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana, seperti pemadam kebakaran, ambulan, pengelolaan tumpahan minyak dan sistim komunikasi dalam keadaan bahaya;

e. Fasilitas bunker, air, dan ketersediaan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional pelabuhan maupun pelayanan kepada kapal;

f. Memiliki fasilitas pendukung perkantoran, rumah ibadah, kantin dan dukungan instansi lain yang terkait, seperti perbankan, bea dan cukai, imigrasi, karantina dan forwaders untuk mendukung operasional pelabuhan;

g. Memiliki SDM yang mempunyai kompetensi pengelolaan pelabuhan yang memadai dan diberikan pelatihan secara periodik;

h. Dikelola oleh badan usaha pelabuhan yang memiliki izin dibidang pelabuhan dari instansi yang berwenang.



Pelayanan angkutan

barang dan penumpang

daerah terpencil

Rute non reguler/

perintis

Kriteria pelabuhan

yang diusahakan

secara non

komersil

Fasilitas

telekomunikasi

Alur

Dermaga

Keselamatan dan keamanan

pelayaran

SDM

Fungsi Pelayanan

Pelabuhan

Aksesibilitas ke

pelabuhan

Fasilitas pokok

Gudang / lapangan

Penumpukan

SBNP

Sarana/transportasi

darat (truk, KA)

Ketersediaan akses

jalan/KA

SDM operasional

pelabuhan rintah

SDM Bongkar Muat


Pemanduan

Troughput/Volume

skala kecil

Arus kapal

Arus penumpang

Arus barang

Breakwater

Transportasi antar

kota/ kabupaten

2. Pelabuhan yang dapat diusahakan secara non komersial

Gambar 4.2. Diagram Fishbone Kriteria Pelabuhan yang Diusahakan Secara Non Komersil

Tabel 4.2. Hasil Pembobotan Kriteria Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Non Komersial

No. Kriteria Pelabuhan Non Komersial Bobot (%)

1 Memiliki fasilitas tambat 16,790

2 Berfungsi melayani penumpang dan barang antar kecamatan dalam kabupaten/kota

13,933

3 Memiliki kondisi perairan yang terlindung dari gelombang 16,342

4 Volume kegiatan bongkar muat berskala kecil 14,214

5 Tidak dilalui jalur pelayaran transportasi laut reguler 12,253

6 Kedalaman minimal pelabuhan - 1,5 Mlws 12,253



No. Kriteria Pelabuhan Non Komersial Bobot (%)

7 Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas

14,214


Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria pelabuhan yang diusahakan secara non komersil dengan urutan sebagai berikut:

a. Memiliki fasilitas tambat, termasuk didalamnya dermaga dan sarana alat bongkar yang sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan;

b. Pelabuhan yang diusahakan secara non komersil ditujukan untuk melayani angkutan barang dan penumpang pada daerah terpencil dan terbatas;

c. Melakukan kegiatan pelayanan angkutan barang dan penumpang dengan volume relatif kecil dibandingkan pelabuhan yang diusahakan secara komersil;

d. Pelabuhan umumnya melayani kegiatan angkutan barang dan penumpang dengan jadwal kapal yang tidak reguler atau pelayanan terhadap kapal-kapal perintis dalam rangka public service obligation (PSO) dari pemerintah;

e. Memiliki fasilitas perairan yang terlindung dari gelombang, mempunyai alur pelayaran yang aman didukung oleh SBNP yang memadai dan mempunyai kedalaman kolam pelabuhan yang sesuai dengan tujuan operasional pelabuhan;

f. Memiliki SDM yang cukup dan memadai dalam mendukung kegiatan operasional pelabuhan.



B. KRITERIA TRAYEK ANGKUTAN LAUT DAN LINTAS PENYEBERANGAN

1. Kriteria Trayek Angkutan Laut

Gambar 4.3. Diagram Fishbone Kriteria Trayek Angkutan Laut

Tabel 4.3. Hasil Pembobotan Kriteria Pelabuhan Yang Diusahakan Non Komersial

No. Kriteria Trayek Angkutan Laut dan Lintas Penyeberangan

Bobot (%)

1 Tidak dilakukan dalam jaringan trayek tertentu 12.445

2 Rute dilakukan berdasarkan permintaan pengirim barang 13.487

3 Dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional 17.801

4 Kegiatan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 bulan 16.801

5 Tidak menyinggahi pelabuhan secara teratur dan berjadual 7.403

6 Tidak mengangkut penumpang 8.267

7 Trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat mengangkut muatan barang curah kering dan curah cair, barang sejenis, atau barang tidak sejenis

8.267

Kriteria Trayek

Angkutan Laut

Kelaiklautan

Kapal

Alur

Pelaporan setiap 3 bulan

ke menteri

Menteri

Dermaga

Pengoperasian Kapal

SDM

Pemerintah Aksesibilitas ke

pelabuhan

Kesiapan Fasilitas

pokok

Gudang dan lapangan

Penumpukan

Ketersediaan

ruangan

Sarana/transportasi

darat (truk, KA)

Ketersediaan

akses jalan/KA

Berbendera

Indonesia dan

diawaki oleh

WNI

Tipe dan

Ukuran Kapal

Troughput

Arus kapal

Arus penumpang

Arus barang

Jembatan bergerak



No. Kriteria Trayek Angkutan Laut dan Lintas Penyeberangan

Bobot (%)

8 Muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum

15.528

Total 100.000

Sumber : Data primer (diolah)

Dari uraian diatas dapat ditetapkan kriteria trayek angkuta laut sebagai berikut :

a. Dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki ruang lingkup usaha pengalaman serta lokasi dekat dengan pelabuhan dan berkinerja baik

b. Kegiatan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 bulan melalui sarana internet dan selalu dibuatkan data base, serta format laporan yang seragam Muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib dilengkapi dengan syarat-syarat perjanjian pengankutan yang bersifat tetap dan berlaku umum

c. Rute dilakukan berdasarkan permintaan pengirim barang dengan memperhatikan dengan tujuan yang dapat dipilih, beroperasi selama 24 jam dan tepat waktu serta penyediaan pelayanan angkutan barang.

d. Tidak dilakukan dalam jaringan trayek tertentu dengan dimilikinya trayek tersendiri, mempunyai standar minimal pelayanan, pengaturan keberangakatan dan tiba serta memiliki penataan trayek untuk tujuan tertentu.

e. Tidak mengangkut penumpang dimaksudkan adalah khusus pengangkutan barang, memiliki bongkar muat dan area penumpukan barang yang disertai dengan pengawasan barang yang diangkut terhadap non barang

f. Trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat mengangkut muatan barang curah kering dan curah cair, barang sejenis, atau barang tidak sejenis melalui pengelompokan jenis muatan, kemampuan menangani jenis muatan dan memiliki sistem prosedur penanganan serta dapat menentukan pelabuhan yang dapat disinggahi.

g. Tidak menyinggahi pelabuhan secara teratur dan berjadual yang member pengertian tentang kebebasan berlabuh yang tidak secara teratur dan tidak berjadual serta kemampuan menyelenggarakan trayek sesuai permintaan.



Kriteria lintas

penyeberangan

Kelaiklautan

Kapal

Alur

Pelaporan setiap 3 bulan

ke menteri

Menteri

Dermaga

Pengoperasian Kapal

SDM

Pemerintah Aksesibilitas ke

pelabuhan

Kesiapan Fasilitas

pokok

Gudang dan lapangan

Penumpukan

Ketersediaan

ruangan

Sarana/transportasi

darat (truk, KA)

Ketersediaan

akses jalan/KA

Berbendera

Indonesia dan

diawaki oleh

WNI

Tipe dan

Ukuran Kapal

Troughput

Arus kapal

Arus penumpang

Arus barang

Jembatan bergerak

Gambar 4.4. Diagram Fishbone Kriteria Lintas Penyeberangan

Tabel 4.4. Hasil pembobotan Kriteria Lintas Penyeberangan

No. Kriteria Lintas Penyeberangan Bobot (%)

1 Memiliki jaringan trayek tetap dan teratur 19.123

2 Kewenangan dalam menetapkan trayek tetap dan teratur 16.753

3 Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dan mendukung terselenggaranya lintas penyebrangan

21.825

4 Kegiatan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 bulan 20.543

5 Fasilitas moda lintas penyeberangan 21.756

Total 100.00

Sumber : Data primer (diolah)



Pembobotan terbesar tetap diprioritaskan pada aspek lintas penyeberangan, yakni ketersediaan dan kesiapan pemerintah dalam mengadakan dan memfasilitasi dan juga penetapan trayek serta sarana pendukung berjalannya trayek yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembobotan, maka dapat disusun kriteria lintas penyeberangan berdasarkan urutannya sebagai berikut:

a. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dan mendukung terselenggaranya lintas penyebrangan Kegiatan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 bulan yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi dari pengembangan, fungsi, penyesuaian tata ruang wilayah dan perencanaan dan penerapan keterpaduan angkutan.

b. Fasilitas moda lintas penyeberangan, menunjukan menyediakan sarana tranportasi penyeberangan yang aman dan bongkar muat penumpang dan kendaraan dengan fasilitas kapal dan terminal yang memadai guna mencapai keterpaduan angkutan antar dan intermodal.

c. Kegiatan dilaporkan kepada Menteri setiap 3 bulan melalui sarana internet dan selalu dibuatkan data base, serta format laporan yang seragam .

d. Memiliki jaringan trayek tetap dan teratur dengan dilengkapi standar minimal pelayanan. Pengaturan waktu keberangkatan dan tiba yang selalu tercatat dalam perencanaan serta penetapannya.

e. Kewenangan dalam menetapkan trayek tetap dan teratur yang telah ditetapkan yang dilengkapi dengan kesesuaian dengan perencanaan dan penerapan keterpaduan angkutan intra dan antarmoda



C. KRITERIA PELABUHAN YANG DAPAT DIOPERASIKAN 24 JAM DALAM SEHARI DAN 7 HARI DALAM SEMINGGU

Gambar 4.5 Diagram Fishbone Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 Jam dalam Sehari dan 7 Hari dalam Seminggu

Tabel 4.5. Hasil pembobotan Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 Jam dalam Sehari dan 7 Hari dalam Seminggu

No Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 Jam dalam Sehari dan 7 Hari dalam Seminggu Bobot (%)

1 Ketersediaan dan kesiapan kondisi alur selama 24/7 7,09

2 Ketersediaan dan kesiapan pelayanan pemanduan selama 24/7

7,09

3 Ketersediaan SBNP selama 24/7 7,09

4 Ketersediaan telekomunikasi pelayaran selama 24/7 6,71

Kriteria

pelabuhan 24

jam dalam

sehari dan 7

hari dalam

seminggu

Fasilitas

telekomunikasi

Alur

Instansi lain di pelabuhan

, seperti BC, karantina,

imigrasi

Perbankan

Dermaga

Keselamatan dan

keamanan pelayaran SDM

Dukungan

sektor lain

Aksesibilitas ke

pelabuhan

Kesiapan Fasilitas

pokok

Gudang dan lapangan

Penumpukan

Pelayanan

Meteorologi

Sarana/transportasi

darat (truk, KA)

Ketersediaan

akses jalan/KA

SDM

operasional

pelabuhan

rintah TKBM


Pemanduan

Troughput

Arus kapal

Arus penumpang

Arus barang



No Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 Jam

dalam Sehari dan 7 Hari dalam Seminggu Bobot (%)

5 Ketersediaan pelayanan meteorology selama 24/7 6,02

6 Ketersediaan pelayanan bea dan cukai, imigrasi, dan karantina, selama 24/7

6,71

7 Ketersediaan fasilitas tambat petikemas yang dioperasikan selama 24/7

7,09

8 Ketersediaan gudang dan lapangan penumpukan yang dioperasikan selama 24/7

6,71

9 Kesiapan SDM operasional di pelabuhan sesuai kebutuhan selama 24/7

6,71

10 Kesiapan tenaga kerja bongkar muat selama 24/7 6,71

11 Ketersediaan sarana transportasi darat untuk menunjang kegiatan kepelabuhanan selama 24/7

6,33

12 ketersediaan fasilitas perbankan di pelabuhan selama 24/7 6,02

13 Kesiapan petugas keamanan dan ketertiban selama 24/7 6,33

14 Peningkatan arus kapal dan barang di pelabuhan 6,71

15 Penyediaan Gudang / depo diluar pelabuhan yang dibuka selama 24/7

6,71


Pembobotan terbesar tetap diprioritaskan pada aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, yakni ketersediaan dan kesiapan kondisi alur selama 24 jam, pelayanan pemanduan dan ketersediaan sarana bantu navigasi pelayaran. Fasilitas dermaga yang dapat beroperasi selama 24 jam juga menjadi aspek yang penting untuk pelabuhan 24 per 7 hari. Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria pelabuhan yang dapat dioperasikan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu berdasarkan urutannya sebagai berikut:

a. Ketersediaan dan kesiapan kondisi alur selama selama 24/7 dengan senantiasa memantau kedalaman alur dan dengan kapasitas yang mampu menangani arus keluar masuk kapal;

b. Ketersediaan dan kesiapan pelayanan pemanduan selama 24/7, baik petugas maupun kapal pandu serta fasilitas telekomunikasi selama pemanduan yang senantiasa siap 24 jam;

c. Ketersediaan SBNP yang andal yang ditempatkan pada koordinat sesuai dengan persetujuan Disnav dan terus dirawat agar tetap dapat beroperasi dengan baik;



Kriteria

Terminal Yang

Dapat

Melayani

Angkutan Peti

Kemas

Kantor pelayanan

peti kemas

Dermaga

Ketersediaan informasi

mengenai sispro

pelayanan dalam bentuk

manual book

Sispro ditempel kantor

pelayanan peti kemas

Lapangan Penumpukan

Fasilitas penunjang Peralatan B/M

Sistem dan Prosedur

pelayanan

Dukungan IT

Ketersediaan Fasilitas

Gudang CFS

Jaringan informasi

online

Pembayaran

online

Sistem B/M

Jumlah dan Jenis Alat

Kpaasitas alat B/M

SDM

SDM di pelayanan

adminitrasi

Operator B/M peti

kemas

d. Ketersediaan fasilitas tambat peti kemas yang dioperasikan selama 24 jam dengan kapasitas yang memadai dan didukung oleh peralatan bongkar muat peti kemas yang memadai;

e. Ketersediaan pelayanan bea cukai, imigrasi, dan karantina, selama 24 jam di pelabuhan dengan jumlah petugas yang memadai dan senantiasa berkoordinasi dalam memberikan pelayanan di pelabuhan;

f. Ketersediaan gudang dan lapangan penumpukan yang dioperasikan selama 24/7 yang memadai dan senantiasa dijaga keamanannya;

g. Kesiapan SDM operasional di pelabuhan sesuai kebutuhan selama 24/7 untuk kegiatan pengamanan di pelabuhan;

h. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat selama 24/7dari operator bongkar muat dengan jumlah dan peralatan yang memadai;

i. Adanya peningkatan arus kapal, arus barang dan arus penumpang setiap tahunnya;

j. Penyediaan Gudang / depo diluar pelabuhan yang dibuka selama 24 jam untuk menampung barang-barang yang akan siap bongkar muat selama 24 jam di pelabuhan.

D. KRITERIA TERMINAL YANG DAPAT MELAYANI

ANGKUTAN PETI KEMAS, ANGKUTAN CURAH CAIR/CURAH KERING, KAPAL PENUMPANG DAN KAPAL RO-RO

1. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Peti Kemas

Gambar 4.6. Diagram Fishbone Kriteria Terminal Yang Dapat

Melayani Angkutan Peti Kemas



Tabel 4. 6. Hasil Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Angkutan Peti kemas

Sumber : Hasil data primer (diolah)

Berdasarkan tabel, maka dapat ditentukan kriteria terminal yang dapat melayani angkutan peti kemas sebagai berikut:

a. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang dibuat secara tertulis dan dibukukan serta disosialisasikan kepada pengguna jasa pelabuhan;

b. Memiliki keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online, baik internal maupun eksternal;

c. Memiliki SDM dengan jumlah yang memadai dan memiliki sertifikat keahlian;

d. Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal petikemas yang dilengkapi dengan alat bongkar muat yang permanen dan dioperasikan oleh SDM yang memiliki sertifikat keahlian;

e. Memiliki peralatan penanganan bongkar muat petikemas yang terpasang dan bergerak dengan jumlah dan kapasitas yang memadai dan dioperasikan oleh operator yang bersertifikat;

f. Memiliki lapangan penumpukan dan gudang CFS sesuai kebutuhan yang senantiasa dijaga keamanannnya

g. Tersedianya alur masuk kapal dengan kedalaman tertentu sesuai kapasitas pelayanan terminal yang dimilikinya dengan selalu dilakukan monitoring terhadap kedalaman alur tersebut dalam jangka waktu inspeksi yang ditetapkan.

No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Peti kemas

Bobot (%)

1 Memiliki sistem dan prosedur pelayanan 15,81

2 Memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai 13,95

3 Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal petikemas

13,27

4 Memiliki peralatan penanganan bongkar muat petikemas yang terpasang dan bergerak

13,95

5 Memiliki lapangan penumpukan dan gudang CFS sesuai kebutuhan

13,95

6 Memiliki keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online, baik internal maupun eksternal

15,13

7 Memiliki volume penampungan petikemas yang memadai 13,95

Total 100,00



Kondisi perairan Ketersediaan Fasilitas

Kriteria

Terminal Yang

Dapat

Melayani

Angkutan

Curah

Cair/Curah

Kering

Kedalaman

perairan yang

memaadai

Dermaga


mengenai sispro


manual book

Lapangan, baik terbuka

atau tertutup

Peralatan B/M

Sistem dan Prosedur

pelayanan

Dukungan IT

Gudang atau tanki minyak

Jaringan informasi

online (website)

Jaringan

network

komputer

Sistem B/M


(belt conveyor, bucket

elevator dsb)

Kapasitas alat B/M

SDM

SDM di pelayanan

adminitrasi

Operator B/M

barang curah

2. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Curah Cair/Curah Kering


Melayani Angkutan Curah Cair/Curah Kering

Tabel 4.7. Hasil Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Angkutan Curah Cair/Curah Kering

No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Curah Cair / Curah Kering

Bobot (%)



3 Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen yang sesuai untuk jenis kapal yang mengangkut curah cair / curah kering

16,09

4 Memiliki peralatan penanganan bongkar muat curah 16,09

5 Memiliki kedalaman perairan yang memadai untuk sandar kapal

18,20

6 Memiliki keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online

15,32



No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Curah Cair / Curah Kering

Bobot (%)

a. tersedianya jaringan network komputer internal 4,02

b. mempunyai jaringan network komputer eksternal berupa

saluran internet dari salah satu operator 3,64

c. memiliki website pada internet sebagai pusat informasi

dan komunikasi 4,02

d. teruji keandalan sistem operasi jaringan 3,64

Total 100,00

Sumber : Hasil data primer (diolah) Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun kriteria terminal yang dapat melayani angkutan curah cair/curah kering dengan urutan sebagai berikut:

a. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; b. Memiliki kedalaman perairan yang memadai untuk sandar kapal; c. Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen yang sesuai untuk jenis

kapal yang mengangkut curah cair / curah kering; d. Memiliki peralatan penanganan bongkar muat curah; e. Memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai; f. Memiliki keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi

online baik dengan membuat website tersendiri dan sistem jaringan network.

3. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal Penumpang

Tabel 4.8. Hasil Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Kapal Penumpang

No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal Penumpang

Bobot (%)


2 Memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai

14,13

3 Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal penumpang

14,06



No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal Penumpang

Bobot (%)

4 Memiliki peralatan penanganan turun naik penumpang 14,69


15,61


11,13

7 Memiliki fasilitas ruang tunggu, keberangkatan dan kedatangan, yang memadai

15,68

Total 100,00


Berdasarkan hasil pembobotan, maka dapat disusun kriteria terminal yang dapat melayani kapal penumpang dengan urutan sebagai berikut:

a. Memiliki fasilitas ruang tunggu, keberangkatan dan kedatangan, yang memadai yang dilengkapi dengan toilet fasilitas hiburan, kantin, dan musholla;

b. Memiliki kedalaman perairan yang memadai untuk sandar kapal penumpang yang harus dimonitoring secara berkala;

c. Memiliki peralatan penanganan turun naik penumpang; d. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan dalam bentuk dokumen tertulis

dan diinformasikan kepada penumpang; e. Memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai yang dapat

dibagi menjadi beberapa shift; f. Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen yang khusus untuk kapal

penumpang. g. Penumpang membutuhkan kenyamanan dalam pelayanannya, terutama

pada saat menunggu kedatangan dan keberangkatan kapal. Oleh sebab itu terminal penumpang harus menyediakan fasilitas ruang tunggu penumpang yang nyaman yang harus dilengkapi dengan toilet yang memadai, fasilitas hiburan, kantin dan musholla.



Kondisi perairan Ketersediaan Fasilitas

Pelayanan

Kriteria

Terminal

Yang

Dapat

Melayani

Angkutan

Kapal RoRo

Kedalaman

perairan yang

memaadai

Dermaga


mengenai sispro


manual book

Ruang Tunggu

Penumpang

Peralatan B/M

Sistem dan Prosedur

pelayanan

Dukungan IT

Tempat parkir dan tempat

antrian kendaraan yang

akan masuk ke kapal

Jaringan informasi

online

Online ticketing

Sistem B/M


B/M dan sarana naik

turun penumpang

Kapasitas sarana B/M

SDM

SDM melayani

penumpang

SDM melayani

barang dan

kendaraan

Sistem data base

4. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal RoRo


Melayani Kapal RoRo

Tabel 4.9. Hasil Pembobotan Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Kapal RoRo

No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal RoRo

Bobot (%)



3 Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal Ro-Ro

11,88

4 Memiliki peralatan penanganan turun naik penumpang dan kendaraan

12,41


11,96


10,83

7 Memiliki fasilitas ruang tunggu, keberangkatan dan kedatangan, yang memadai

14,22



No. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal RoRo

Bobot (%)

8 Memiliki fasilitas parkir dan tempat antrian kendaraan saat akan masuk atau keluar kapal

13,14

Sumber : Hasil Data Primer (diolah)

Setelah dijabarkan menjadi beberapa sub kriteria dan diketahui besaran bobotnya, maka dapat disusun kriteria terminal yang dapat melayani kapal RoRo sebagai berikut:

a. Terminal harus memiliki fasilitas ruang tunggu yang memadai , baik untuk keberangkatan maupun kedatangan, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang, seperti fasilitas hiburan, mini kantin, toilet dan ruang ibadah;

b. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang dibukukan atau ditempel di ruang tunggu dan disosialisasikan kepada pengguna terminal RoRo;

c. Memiliki fasilitas parkir dan tempat antrian kendaraan saat akan masuk atau keluar kapal dengan kapasitas yang memadai dan memiliki ketahanan beban jalan serta tersedia tempat istirahat bagi penumpang dan para pengemudi;

d. Memiliki peralatan penanganan untuk naik turun penumpang dan kendaraan dengan kapasitas yang memadai dan dioperasikan dengan sistem yang handal oleh operator yang terlatih;

e. Memiliki kedalaman air yang cukup untuk sandar kapal RoRo yang terus dilakukan pemantauan untuk mengetahui ada tidaknya sedimentasi;

f. Memiliki SDM denga jumlah dan kualitas yang memadai untuk melayani penumpang, barang dan kendaraan;

g. Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal RoRo yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat untuk kapal RoRo;

h. Memiliki keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi online, baik untuk penyimpanan data base arus barang, penumpang dan kendaraan, serta penjualan tiket secara online.



Perijinan Ketersediaan tanah

untuk DLKr dan DLKp

Kriteria

Wilayah di

Daratan Yang

Dapat

Berfungsi

Sebagai

Pelabuhan

Rekomendasi

Gubernur

RTRW Provinsi /

kabupaten / Kota

Gudang

Feasibility Studi

Pertimbangan

peraturan/dokumen yang lain

Dukungan

hinterland

Lapangan

Pusat industri

Pusat

perdagangan

Kelayakan ekonomi

Kelayakan Teknis dan

Lingkungan

Aksesibilitas

Jaringan jalan

Jaringan rel/KA

Rekomendasi

Bupati/Walikota

Rencana Induk

Pelabuhan Nasional

E. KRITERA WILAYAH TERTENTU DI DARATAN (DRY PORT) YANG DAPAT BERFUNGSI SEBAGAI PELABUHAN

Gambar 4.9 Diagram Fishbone Kriteria Wilayah di Daratan

Yang Dapat Berfungsi Sebagai Pelabuhan

Tabel 4.10. Hasil Pembobotan Kriteria Wilayah Tertentu di Daratan Yang Dapat Berfungsi Sebagai Pelabuhan (Dry Port)

No. Kriteria Wilayah Tertentu di Daratan Yang Dapat Berfungsi Sebagai Pelabuhan (Dry Port)

Bobot (%)

1 Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

10,483

2 Memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan 9,553

3 Memperhatikan rencana induk pelabuhan nasional 10,483

4 Memiliki tanah sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

10,483

5 Memenuhi persyaratan kelayakan ekonomi 10,483

6 Mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat

9,995

7 Memiliki aksesibilitas terhadap hinterland pelabuhan 10,483

8 Didukung oleh keterpaduan intra dan antar moda 9,995



No. Kriteria Wilayah Tertentu di Daratan Yang Dapat Berfungsi Sebagai Pelabuhan (Dry Port)

Bobot (%)

9 Mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota 8,044

10 Daerah hinterlandnya merupakan wilayah di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan

9,995

Total 100


Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria wilayah di daratan yang dapat berfungsi sebagai pelabuhan:

1. Pembangunan dry port sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

2. Memperhatikan rencana induk pelabuhan nasional untuk mengetahui perubahan setiap tahun dari fasilitas prasarana maupun sarana transportasi;

3. Memiliki tanah sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dengan luasan yang memadai dan sesuai peruntukannya;

4. Memenuhi persyaratan kelayakan ekonomi, dimana lokasi merupakan tempat kegiatan ekonomi yang selalu dalam keadaan aktif;

5. Memiliki aksesibilitas terhadap hinterland pelabuhan, baik untuk jaringan jalan, rel maupun ketersediaan moda transportasi darat/KA;

6. Mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial daerah setempat;

7. Daerah hinterlandnya merupakan wilayah di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan;

8. Memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan yang dibuktikan dengan dokumen UKP/UPL atau AMDAL;

9. Mendapat rekomendasi dari kepala daerah stempat (Gubernur/Bupati/Walikota).



Aspek Administrasi Aspek Teknis

Kepelabuhanan

Kriteria

Terminal

Khusus Yang

Terbuka Untuk

Perdagangan

Luar Negeri

Rekomendasi

Gubernur

Mendukung

pertumbuhan

perekonomian nasional

Gudang, lapangan,

bunker, fasilitas untuk B3

Aspek Keselamatan

dan Kemanan

Pelayaran

Aspek Ekonomi Aspek Lainnya

Dermaga yang memadai

Ada instansi pemegang

fungsi kepelabuhanan

Menangani Jenis

Komoditi khusus

Memiliki sarpras

pemaduan

Ketersediaan SBNP dan

SROP serta comply ISPS

Kantor penunjang

Rekomendasi

Bupati/Walikota

Pelayanan lintas batas

provinsi dan internasional

Kapasitas melayani

arus barang

Kedalaman kolam yang memadai

dan luasan untuk olah gerak kapal

yang

Peralatan B/M yang

memadai

F. KRITERIA TERMINAL KHUSUS YANG TERBUKA UNTUK PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Gambar 4.10. Diagram Fishbone Kriteria Terminal Khusus Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri

Tabel 4.11 Hasil Pembobotan Kriteria Terminal Khusus Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri

No. Aspek dan Kriteria Bobot (%)

ASPEK ADMINISTRASI 21,23

1 Memperoleh rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota

8,83

a. Memiliki ijin usaha yang dasarnya adalah dari rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota

1,57

b. Dokumen yang memiliki data online, sehingga mudah untuk dilihat dari segi legalitasnya

1,34

c. Memiliki dasar dan tujuan dry port 1,34




d. Memiliki studi kelayakan yang menjadikan diperolehnya rekomendasi Gubernur

1,57

e. Memiliki AMDAL dalam usaha perlindungan lingkungan

1,57

f. Memiliki kesesuaian dengan peruntukan lahan 1,45

2 Memperoleh rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan

12,41

a. Memiliki dokumen pengajuan dan kelengkapannya guna memperoleh rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan

3,43

b. Mempunyai bukti fisik sarana dan prasarana pelabuhan 3,43

c. Dokumen rekomendasi ditampilkan dalam website sebagai informasi legalitas

3,06

d. Dokumen rekomendasi ditampilkan di ruang tamu, kantor, dan pertemuan

2,48

ASPEK EKONOMI 17,51

1 Menunjang industri tertentu 2,91

a. Fasilitator akses perdagangan ke dalam dan luar negeri 0,73

b. Meningkatkan pertumbuhan industri utama dan penunjang

0,73

c. Meningkatkan daya saing industri dalam hal distribusi hasil industri

0,73

d. Meningkatkan efisiensi induatri dalam hal pengadaan barang

0,73

2 Mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional

3,67

a. Sebagai rantai transportasi distribusi barang nasional dan internasional

1,06

b. mampu mendistribusikan barang dalam skala besar 0,856

c. Penunjang peningkatan efisiensi distribusi barang nasional

0,92

d. Penggerak ekonomi nasional dalam hal distribusi barang

0,85




3 Melayani kegiatan lintas batas provinsi dan internasional

2,91

a. Terkait dengan sistem transportasi lokal dalam distribusi barang

0,76

b. mampu mengakomodir distribusi jenis barang hasil industri dan alam

0,76

c. Mempunyai kesesuaian terminal khusus dengan hasil industri/barang antar provinsi dan internasional

0,69

d. lokasi terminal khusus terletak pada posisi yang strategis

0,70

4 Mampu melayani arus barang di terminal khusus minimal 10.000 ton/Tahun

2,69

a. Ketersediaan dan kehandalan fasilitas untuk pelayanan terhadap kapal

0,65

b. Terminal khusus yang dapat mengakomodir type dan besaran kapal

0,65

c. Pelayanan pelabuhan dapat beroperasi selama 24 Jam 0,69

d. Pelabuhan mempunyai kemampuan untuk melakukan

keselamatan dan keamanan terhadap kapal 0,69

5 Melayani arus barang ekspor minimal 50.000 Ton/Tahun

2,69

a. Ketersediaan dan kehandalan fasilitas untuk pelayanan terhadap kapal

0,63

b. Terminal khusus yang dapat mengakomodir type dan besaran kapal

0,53

c. Pelayanan pelabuhan dapat beroperasi selama 24 Jam 0,51

d. Pelabuhan mempunyai kemampuan untuk melakukan keselamatan dan keamanan terhadap kapal

0,50

6 Posisi terminal khusus secara geografis terletak pada lintasan pelayaran internasional

2,63

a. Perencanaan lokasi pelabuhan pada daerah yang geografis

0,58




b. Perencanaan type dan besaran pelabuhan terkait dengan lintasan pelayaran

0,67

c. Perencanaan fasilitas pelabuhan dalam mendukung operasional pelabuhan

0,67

d. Perencanaan SDM dan SOP pelayanan terhadap kapal dan barang

0,71

ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

18,79

1 Memiliki kedalaman dermaga minimal - 6 mLWS 2,67

a. Memiliki dermaga tidak dalam lokasi yang memiliki sedimentasi tinggi

0,69

b. Memiliki perencanaan untuk menjaga kedalaman perairan di dermaga

0,69

c. Memiliki fasilitas dan peralatan untuk menjaga kedalaman perairan

0,60

d. Memiliki SDM dan SOP dalam menjaga kedalaman

perairan 0,69

2 Memiliki kolam pelabuhan uang cukup untuk olah gerak kapal minimal 3 unit kapal

2,36

a. Pelabuhan memiliki perencanaan DLKr yang cukup untuk olah gerak kapal

0,59

b. Pelabuhan memiliki sarana dan fasilitas yang baik untuk olah gerak kapal

0,59

c. Memiliki kedalaman yang cukup untuk olah gerak kapal 0,59

d. Memiliki SDM, SOP, dan standar, terkait kolam pelabuhan

0,59

3 Ketersediaan SBNP dan SROP 2,51

a. Memiliki kecukupan, kehandalan, dan jenis SBNP dan SROP

0,62

b. Memiliki SDM, SOP, dan standar, terkait SBNP dan SROP

0,65

c. Memiliki perencanaan penggunaan dan penggantian SBNP dan SROP

0,62




d. Memiliki perencanaan perawatan SBNP dan SROP 0,62

4 Memiliki prasarana, sarana, dan SDM Pandu, bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib Pandu

2,67

a. Memiliki kecukupan, kehandalan, dan besar HP kapal Pandu

0,69

b. Memiliki SDM, SOP, dan standar, terkait kapal Pandu 0,69

c. Memiliki perencanaan penggunaan dan penggantian kapal Pandu

0,64

d. Memiliki perencanaan perawatan kapal Pandu 0,65

5 Mampu melayani bobot kapal 3000 DWT atau lebih 2,24

a. Memiliki dermaga yang mampu melayani kapal 3000 DWT atau lebih

0,52

b. Memiliki sarana pelabuhan (gudang, alat B/M, dan lain-lain)

0,61

c. Memiliki SDM dan SOP untuk pelayanan kapal 3000 DWT atau lebih

0,55

d. memiliki fasilitas keselamatan dan keamanan untuk kapal 3000DWT atau lebih

0,55

6 Memiliki kapal patroli 1,997

a. Memiliki kecukupan, kehandalan, dan jenis kapal patroli

0,399

b. Memiliki SDM terlatih untuk kapal patroli 0,399

c. Memiliki perencanaan pengadaan, perawatan, dan penggantian kapal patroli

0,399

d. SOP dan standar kapal patroli 0,399

e. Memiliki sistem pengamanan yang tercukupi dari arah alut dengan kapal patroli

0,399

7 Memiliki SOP kapal patroli 1,997

a. SOP pengamanan dibuat sesuai standar internasional 0,42

b. SOP pengamanan mencakup seluruh kegiatan pengamanan pelabuhan

0,42




c. SOP pengamanan mencakup hanya kegiatan utama pengamanan pelabuhan

0,39

d. SOP pengamanan perlu dilakukan masukan dari seluruh pihak terkait dan memperhatikan kearifan lokal

0,42

e. SOP pengamanan perlu dilakukan peninjauan secara berkala

0,35

8 Comply ISPS Code 2,355

a. Memiliki sarana dan prasarana pelabuhan sesuai dengan ISPS Code

0,59

b. Memiliki SDM yang mencukupi dan terlatih sesuai dengan ISPS Code

0,59

c. Memiliki SOP pengamanan sesuai dengan ISPS Code 0,59

d. Melakukan pembaharuan dan pelatihan SDM secara

kontinyu sesuai ISPS Code 0,59

ASPEK TEKNIS FASILITAS KEPELABUHANAN 21,234

1 Memiliki dermaga beton permanen minimal satu tambatan dengan panjang minimal 70 Meter

3,55

a. Panjang dermaga dirancang untuk mampu melayani kapal sesuai standar pelayanan

0,596

b. Jumlah tambatan yang ada, dapat melayani kapal tambat pada pelabuhan

0,596

c. Kolam dermaga harus dapat mengakomodir olah gerak kapal

0,596

d. Kedalaman kolam dermaga dapat dimasuki oleh kapal dengan ukuran minimal 3000 DWT

0,596

e. Fasilitas dermaga harus dapat sesuai dengan jenis muatan kapal

0,568

f. Fasilitas keselamatan pelayaran terdapat pada dermaga tersebut

0,596

2 Mampu menangani barang-barang berbahaya dan beracun (B3)

3,76

a. Pelabuhan memiliki fasilitas dan sarana penanganan barang berbahaya dan beracun

0,898




b. Pelabuhan memiliki SDM yang gterlatih dan mencukupi dalam penanganan barang berbahaya dan beracun

0,955

c. Pelabuhan memiliki SOP dan standar dalam penanganan barang berbahaya dan beracun

0,955

d. Pelabuhan memiliki fasilitas penampungan barang berbahaya dan beracun

0,955

3 Memiliki peralatan bongkar muat 3,76

a. Jumlah peralatan bongkar muat harus memenuhi standar pelayanan

0,75

b. Jenis peralatan bongkar muat harus memenuhi standar pelayanan

0,75

c. Kesesuaian peralatan bongkar muat dengan jenis muatan

0,75

d. Memiliki SDM yang bersertifikasi 0,75

e. Memiliki SOP dalam operasional peralatan bongkar muat

0,75

4 Memiliki fasilitas pencegahan pencemaran 3,76

a. Fasilitas pencegahan pencemaran harus sesuai dengan jenis pencemaran dari muatan dan kapal

0,778

b. Jumlah fasilitas pencegahan pencemaran mampu menangani pencemaran yang terjadi

0,78

c. Lokasi fasilitas pencegahan pencemaran dirancang strategis

0,69

d. Memiliki SOP penanggulangan pencemaran di pelabuhan

0,73

e. Memiliki SDM yang bersertifikasi 0,78

5 Memiliki fasilitas gudang tertutup 3,76

a. Kapasitas gudang tertutup dapat menampung seluruh muatan

0,61

b. Lokasi gudang tertutup dapat diakses mudah oleh alat transportasi

0,61




c. Fasilitas gudang tertutup dilengkapi dengan fasilitas pemadam kebakaran dan dilengkapi fasilitas keamanan

0,65

d. Memiliki SOP dalam operasionalnya 0,65

e. Jenis gudang tertutup di pelabuhan sesuai dengan jenis muatan

0,65

f. Fasilitas gudang tertutup harus dimiliki oleh pelabuhan 0,61

6 Memiliki fasilitas bunker 2,63

a. Fasilitas bunker wajib dimiliki oleh pelabuhan 0,45

b. Fasilitas bunker dapat ditangani oleh pihak lain di luar pelabuhan

0,45

c. Kapasitas bunker dapat melayani kebutuhan kapal 0,41

d. Jenis BBM disediakan untuk seluruh kebutuhan 0,41

e. Memiliki SDM sesuai kompetensinya 0,41

f. Memiliki SOP fasilitas bunker di pelabuhan

0,49

ASPEK LAIN 21,234

1

Memiliki fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi instansi pemegang fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, instansi bea dan cukai, imigrasi, dan karantina

10,95

a. tersedia kantor dan penunjang pelayanan pelabuhan 2,74

b. Memiliki SDM yang memiliki kompetensi untuk setiap pelayanan

2,74

c. Tersedia fasilitas penunjang pelayanan pelabuhan 2,74

d. Memiliki SOP untuk setiap pelayanan pelabuhan 2,74

2 Menangani jenis komoditi khusus 10,28

a. terminal khusus dirancang dan dapat mengakomodir jenis muatan khusus

2,53

b. Memiliki fasilitas dan peralatan untuk pelayanan kapal dan komoditi khusus

2,53

c. Memiliki lokasi/area untuk penyimpanan komoditi khusus

2,53




d. Memiliki SDM dan SOP untuk penanganan komoditi khusus

2,69

Sumber : Hasil Data Primer (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa Terminal Khusus Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang sudah diatur dalam PP Nomor PM 51 Tahun 2011, baik persyaratan administrasi, ekonomi, keselamatan dan keamanan pelayaran, persyaratan teknis fasilitas kepelabuhanan dan aspek lainnya.

Untuk lebih detilnya, persyaratan tersebut diuraikan lagi menjadi sub kriteria dengan bobot yang cukup bervariasi. Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria Terminal Khusus Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan administrasi, yaitu rekomendasi dari pejabat fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan dan rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota;

2. Menangani jenis komoditi khusus yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk pelayanan kapal dan pelayanan komoditi khusus serta SOP penanganan komoditi khusus;

3. Menyediakan fasilitas kepelabuhanan dan peralatan bongkar muat sesuai dengan standar yang ada dan dioperasikan oleh operator yang memiliki keahlian:

4. Menyediakan dermaga beton permanen dengan panjang minimal 70 meter sesuai standar yang ada

5. Menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran yang dilengkapi dengan SOP penanggulangan pencemaran di pelabuhan

6. Memiliki fasilitas gudang tertutup dengan kapasitas yang memadai dan sesuai dengan jenis muatan yang ditangani

7. Memiliki peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis komoditi yang ditangani dalam jumlah dan kapasitas yang memadai dan dioperasikan oleh SDM yang ahli

8. Memiliki fasilitas bunker untuk menyediakan BBM sesuai kebutuhan 9. Memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sebagai berikut: 10. Kedalaman kolam minimal -6mLWS dan cukup untuk olah gerak kapal

minimal 3 unit serta mampu melayani kapal dengan bobot minimal 3000 DWT

11. Memiliki prasarana, sarana, dan SDM Pandu, bagi terminal khusus yang perairannya telah ditetapkan sebagai perairan wajib Pandu dan pelayanan diberikan sesuai dengan standar yang ada

12. Terminal dilengkapi dengan fasilitas SBNP dan SROP yang cukup dan andal



Kedalaman dan lebar

alur pelayaran

Rekomendasi dari KLH

tentang alur pelayaran

Izin Usaha

Penataan Jalur Perawatan alur

Monitoring

alur pelayaran

Tenaga pengelola

berpengalaman

Tenaga ahli

yang bersertifikasi

Pengerukan

Memahami AMDAL

Putaran/ belokan alur

Daaerah olah gerak,

daerah bahaya

Peralatan yang

memadai

Perawatan SBNP

Pelatihan berkala

Finansial

SOP dan perlengkapan

Konsesi alur pelayaran

Lalu lintas pelayaran

Jenis dan kapasitas

muatan

Aspek lingkungan

hidup Badan Usaha

Penyelenggara

Kriteria alur

pelayaran

yang dapat

dikomersilkan

SDM

Izin operasional

13. Terminal harus comply terhadap ISPS Code, sehingga pengamanan di terminal harus sesuai dengan standar yanag ada baik dari sisi sarana, prasarana maupun SDM-nya

14. Memiliki kapal patroli yang dilengkapi dengan SOP 15. Memenuhi aspek ekonomi, bahwa terminal tersebut mampu mendukung

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional, melayani kegiatan lintas provinsi dan internasional, mampu melayani arus barang ekspor minimal 50.000 ton/tahun serta terletak pada jalur pelayaran internasional.

16. Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa apa yang sudah dipersyaratkan menjadi Kriteria Terminal Khusus Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negeri dalam peraturan yang sudah ada sudah sesuai dan tidak ada perubahan.

G. KRITERIA ALUR PELAYARAN YANG DAPAT

DIKOMERSIALKAN

Gambar 4.11. Kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersialkan



Tabel 4.12. Kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersialkan

No. Kriteria Alur Pelayaran yang Dapat Dikomersialkan

Bobot (%)

1 Penataan Jalur-jalur Sempit 10,48

2 Daerah olah gerak kapal 9,16

3 Penyediaan jalur darurat ke luar alur 8,52

4 Pemeriksaan kedalaman alur 9,86

5 Pengadaan pengerukan alur 8,52

6 Pemeliharaan rambu-rambu navigasi 9,16

7 Pengadaan pembersihan alur laut akibat kapal karam atau bangunan laut lainnya

9,22

8 Penyediaan alat monitoring perubahan kedalaman alur dan penyelam

9,86

9 Memiliki koordinat lokasi 8,52

10 Finansial Penyelenggaraan alur pelayaran 8,56

11 Lalulintas kapal pada alur pelayaran 8,14

Total 100,00

Sumber : Hasil Data Primer (Diolah)

Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria alur pelayaran yang dapat dikomersilkan dengan urutan sebagai berikut:

a. Alur pelayaran harus dapat memenuhi unsur keselamatan pelayaran, sehingga alur pelayaran harus diatur dalam perencanaan dan perawatan terkait dengan kedalaman, lebar dan putaran dalam rangka keselamatan pelayaran

b. Memiliki layout dan data mengenai alur pelayaran sebagai acuan dalam perencanaan monitoring dan perawatan alur pelayaran;

c. Alur pelayaran harus dilengkapi dengan sarana bantu navigasi pelayaran, rambu-rambu, pemanduan dan telekomunikasi serta didukung oleh perlindungan maritim sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;

d. Alur pelayaran harus selalu dilakukan pemeriksaan secara berkala, baik dari sisi kedalaman dan pembersihan alur akibat kapal karam atau hal lainnya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran

e. Penetapan izin untuk alur pelayaran yang dikomersilkan dengan memperhatikan faktor teknis, keselamatan pelayaran, finansial dan hinterland;



Memenuhi Aspek

lingkungan hidup Administrasi / Surat

Izin

Kriteria Badan

Usaha Yang

Dapat

Bergerak di

Bidang

Pencucian

Tangki Kapal

Rekomendasi dari

Menteri Lingkungan

Hidup tentang

peralatan cuci tanki

kapal

Peralatan dan

perlengkapan

pembersihan tangki

Izin Usaha

SDM

Teknis/ Peralatan Aspek Lainnya

Izin Kerja

Lokasi pencucian

tangki kapal

Tenaga pembersih tanki

berpengalaman

Tenaga ahli yang

bersertifikasi

Memiliki Kapal

Memahami

AMDAL

Perlengkapan ukur limbah

Peralatan penanggulangan

pencemaran

Peralatan B/M yang

memadai

f. Memiliki izin dari instansi yang berwenang dengan didukung oleh SDM yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam pengelolaan alur pelayaran yang dapat dikomersilkan;

g. Badan usaha penyelenggara alur pelayaran harus mempunyai kompetensi dan pengalaman serta mempunyai perizinan dari instansi terkait dalam hal penyelenggaraan alur pelayaran;

h. Penyelenggaraan alur pelayaran dengan memperhitungkan konsesi kepemilikan, aksesabilitas dan kecepatan, jumlah dan kapasitas kapal yang menggunakan alur, jenis kapal dan operasional penyelenggaraan alur pelayaran.

Sesuai dengan peraturan yang ada, operator yang dapat bergerak di bidang penyelenggaraan alur pelayaran harus merupakan badan usaha yang mendapatkan izin dari intansi terkait, memiliki izin penoperasian alur pelayaran, memiliki SDM yang kompeten, dan memiliki dan/atau menguasai peralatan pendukung penyelenggaraan alur pelayaran sesuai denngan SOP dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Secara adminitratif, badan usaha tersebut harus membuat laporan tahunan kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran kepada pejabat yang berwewenang.

H. KRITERIA BADAN USAHA YANG DAPAT BERGERAK DI BIDANG PENCUCIAN TANGKI KAPAL

Gambar 4.12. Diagram Fishbone Kriteria Badan Usaha Yang Dapat Bergerak di Bidang Pencucian Tangki Kapal



Tabel 4.13 Hasil Pembobotan Kriteria Badan Usaha Yang Dapat Bergerak di Bidang Pencucian Tangki Kapal

No. Kriteria Badan Usaha yang Dapat Bergerak Di Bidang Pencucian Tangki Kapal

Bobot (%)

1 Memiliki Surat Ijin Usaha Pendirian Perusahaan (SIUP) dari instansi terkait

11,064

2 Mendapat rekomendasi peralatan tanki cleaning dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup

8,569

3 Mendapat rekomendasi peralatan tanki cleaning dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup

8,194

4 Memiliki dan/atau menguasai perlengkapan pembersihan tanki, minimal:

9,136

5 Memiliki dan/atau menguasai peralatan penanggulangan pencemaran, yakni oilboom, dispersant, dan absorbent

10,087

6 Memiliki dan/atau menguasai satu unit kapal Tunda 7,436

7 Memiliki dan/atau menguasai satu unit tongkang penampung (sarana penampung limbah)

8,613

8 Memahami AMDAL dan pencegahan penggunaan bahan pencucian yang berbahaya

10,479

9 Memiliki sertifikasi ahli pencucian tanki kapal dan K3 8,168

10 Memahami lokasi pencucian tanki kapal yang direkomendasikan

9,127

11 Memahami dan mengetahui cara pembuangan kerak dan lumpur

9,127

Total 100,000 Sumber : Hasil Data Primer (Diolah)

Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria badan usaha yang dapat bergerak di bidang pencucian tangki kapal dengan urutan sebagai berikut:

a. Badan usaha harus memiliki surat ijin usaha pendirian perusahaan dari instansi terkait dan memiliki SOP pencucian tangki kapal;

b. Badan Usaha harus memiliki tenaga ahli yang memahami AMDAL dan mencegah penggunaan bahan pencucian tangki yang berbahaya yang dituangkan dalam SOP;



c. Badan usaha tersebut memiliki peralatan penanggulangan pencemaran ( seperti oilboom, dispersant, dan absorbent) yang dilengkapi dengan manual book dan dioperasikan oleh SDM yang memiliki keahlian pencucian tangki kapal dan K3;

d. Memahami lokasi pencucian tangki kapal yang direkomendasikan, yakni tidak mengganggu alur pelayaran, tidak merusak lingkungan, lokasi memiliki tinggi gelombang dan kekuatan angin yang kecil serta mendapat ijin dari instansi yang berwewenang;

e. Memahami dan mengetahui cara pembuangan kerak dan lumpur sesuai SOP dan AMDAL di lokasi yang sudah ditentukan;

f. Memiliki perlengkapan pembersihan tangki kapal dalam jumlah yang memadai dan mendapat rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup, termasuk perlengkapan keselamatan kerja dan perlengkapan ukur limbah;

g. Memiliki minimal satu tongkang/sarana penampung limbah yang memadai dan diawaki oleh awak yang kompeten dan bersertifikasi;

h. Memiliki tenaga pembersih tangki yang berpengalaman minimal 2 orang dan diberikan pelatihan secara periodik.

Sesuai dengan peraturan yang ada, operator yang dapat bergerak di bidang pencucian tangki kapal harus merupakan badan usaha yang mendapatkan izin dari intansi terkait, memiliki iain penoperasian peralatan pembersiahan tangki kapal, memiliki SDM yang kompeten, dan memiliki dan/atau menguasai peralatan pemebrsiahan tangki kapal sesuai denngan SOP dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Secara adminitratif, badan suaha tersebut harus membuat laporan tahunan kegiatan pencucian tangki kapal kepada pejabat yang berwewenang.



Aspek lingkungan

hidup

Kriteria Lokasi

Perairan yang

dapat

ditetapkan

sebagai

pembuangan

limbah dari

kapal di laut

Tidak di alur

pelayaran

Koordinat pembuangan

Persyaratan

Lokasi Aspek Lainnya

Tidak berada

gelombang, arus yang

ekstrim

Kedalaman lebih dari -

20 mLWS

Jarak dari garis pantai

lebih dari 12 mil laut

Memiliki tanda lokasi

pembuangan limbah

Tidak berada

di kawasan

lindung

Koodinat lokasi

area

Memiliki Area lego

jangkar

I. KRITERIA LOKASI PERAIRAN YANG DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMBUANGAN LIMBAH DARI KAPAL DI LAUT

Gambar 4.13. Diagram Fishbone Kriteria lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan limbah dari kapal di laut

Tabel 4.14. Hasil Pembobotan Kriteria lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan Limbah dari Kapal di Laut

No. Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Ditetapkan sebagai Pembuangan Limbah dari Kapal Di Laut

Bobot (%)

1 Tid Tidak berada di alur pelayaran 7.02

2 Tidak berada di kawasan lindung 6.75

3 Tidak berada di kawasan suaka alam atau taman nasional 7.14

4 Tidak berada di taman wisata alam 6.62

5 Tidak berada di kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

6.09



No. Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Ditetapkan sebagai Pembuangan Limbah dari Kapal Di Laut

Bobot (%)

6 Tidak berada di sempadan pantai 6.62

7 Tidak berada di kawasan terumbu karang 6.36

8 Tidak berada di kawasan mangrove 6.62

9 Tidak berada di kawasan perikanan dan budidaya 6.62

10 Kedalaman lebih dari -20 mLWS 6.62

11 Jarak dari garis pantai lebih dari 12 Mil laut 6.62

12 Memiliki koordinat lokasi area pembuangan limbah 6.62

13 Tidak berada pada gelombang dan arus laut yang ekstrim 6.62

14 Memiliki area lego jangkar kapal saat membuang limbah 6.62

15 Memiliki tanda lokasi pembuangan limbah 7.02

Total 100.0

Sumber : Hasil Data Primer (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa persyaratan memiliki bobot yang terbesar sebagai kriteria lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan limbah dari kapal di laut adalah bahwa lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan limbah dari kapal di laut tidak berada berada sepanjang alur pelayaran yang meliputi jenis limbah, jumlah dan pengawasan yang dilengkapi dengan SOP dan fasilitas serta SDM. Tidak berada pada daerah yang merupakan daerah budi daya, daerah yang dilindungi. Memiliki batasan daerah lokasi untuk lokasi pembuangan limbah diatas, maka dapat disusun lokasi perairan yang dapat ditetapkan sebagai pembuangan limbah dari kapal di laut dengan urutan sebagai berikut:

a. Tidak berada di kawasan suaka alam atau taman nasional yang meliputi lokasi, keselamatan pelayaran, jenis limbah yang dibuang, SOP, instasi pengawasan serta fasilitas dan SDM untuk penanggulangan kerusakan.

b. Tidak berada di alur pelayaran yang meliputi lokasi, keselamatan pelayaran, jenis limbah yang dibuang, SOP, instasi pengawasan serta fasilitas dan SDM untuk penanggulangan kerusakan .

c. Tidak berada di kawasan lindung meliputi lokasi, keselamatan pelayaran, jenis limbah yang dibuang, SOP, instasi pengawasan serta fasilitas dan SDM untuk penanggulangan kerusakan .



d. Tidak berada di taman wisata alam, meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

e. Tidak berada di sempadan pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

f. Tidak berada di kawasan mangrove pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

g. Tidak berada di kawasan perikanan dan budidaya pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

h. Kedalaman lebih dari -20 mLWS pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

i. Jarak dari garis pantai lebih dari 12 Mil laut pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

j. Memiliki koordinat lokasi area pembuangan limbah pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

k. Tidak berada pada gelombang dan arus laut yang ekstrim pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

l. Memiliki area lego jangkar kapal saat membuang limbah pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

m. Tidak berada di kawasan terumbu karang pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

n. Tidak berada di kawasan terumbu karang pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM



Aspek lingkungan

hidup

Kriteria Lokasi

Perairan Untuk

Bangunan/

Instalasi di Laut

Tidak didaerah

terumbu karang

Koordinat pembangunan

Persyaratan

Lokasi Aspek Lainnya

Ruang bebas dalam

pembangunan

jembatan

Penempatan,pemenda

man dan pendandaan

Tidak merusak SBNP

Dan fasilitas telkompel

Memperhatikan koridor

pemasangan kabel dan pipa

Bawah laut

Tidak

Dilingkungan

pelabuhan

Tidak berada pada Alur

Tidak berada pada arus,

gelombang yang ekstrim

Diluar perairan

wajib pandu

Tidak di pelabuhan

J. KRITERIA LOKASI PERAIRAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK BANGUNAN ATAU INSTALASI DI LAUT

Gambar 4.14. Diagram Fishbone Kriteria Lokasi Perairan Untuk Bangunan/Instalasi di Laut

Tabel 4.15. Hasil Pembobotan Kriteria Lokasi Perairan Untuk Bangunan/Instalasi di Laut

No. Kriteria Lokasi Perairan Untuk Bangunan/Instalasi di Laut

Bobot (%)

1 Memenuhi persyaratan penempatan, pemendaman, dan penandaan

11.158

2 Tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi SBNP dan fasilitas telkompel

11.158

3 Memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan 9.876

4 Memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut

11.158

5 Berada di luar perairan wajib Pandu 8.592

6 Tidak berada dalam alur pelayaran 10.500



No. Kriteria Lokasi Perairan Untuk Bangunan/Instalasi di Laut

Bobot (%)

7 Tidak berada dalam lingkungan perairan pelabuhan 7.967

8 Tidak berada pada daerah rawan gelombang dan arus laut yang ekstrim

9.842

9 Tidak berada pada daerah terumbu karang yang dilestarikan 9.235

10 Memiliki koordinat pembangunan 10.517

Total 100 Sumber : Hasil Data Primer (diolah)

Berdasarkan hasil pembobotan diatas, maka dapat disusun kriteria lokasi perairan yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau instalasi di laut adalah :

a. Memenuhi persyaratan penempatan, pemendaman, dan penandaan b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi SBNP dan

fasilitas telekomunikasi pelayaran c. Memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan d. Berada di luar perairan wajib Pandu e. Tidak berada dalam alur pelayaran f. Tidak berada dalam lingkungan perairan pelabuhan g. Tidak berada pada daerah rawan gelombang dan arus laut yang ekstrim h. Tidak berada pada daerah terumbu karang yang dilestarikan i. Memiliki koordinat pembangunan

Berdasarkan peraturan yang ada untuk lokasi perairan yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan atau instalasi dilaut harus memenuhi persyaratan penempatan, pemendaman dan penandaan yang didasarkan pada keadaan lokasi dari koordinat sampai pada kontur dasar laut yang didokumentasikan melalui layout pelabuhan, sehingga dapat terlihat lokasi alur dan juga kabel, pipa bawah laut secara visual. Lay out pelabuhan dibuat sudah meliputi koordinat dan fasilitas pelabuhan serta telah diperhitungkan arus dan gelombang laut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kriteria Pelabuhan yang Dapat Diusahakan Secara Komersial dan Non Komersial

a. Kriteria Pelabuhan yang Dapat Diusahakan Secara

Komersial 1) Memiliki fasilitas utama dan pendukung, baik di

perairan dan daratan yang sesuai dengan kegiatan operasional pelabuhan.

2) Memiliki SDM yang mempunyai kompetensi, pengalaman dan bersertifikat dan selalu dilakukan training untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung operasional pelabuhan.

3) Dikelola oleh badan usaha pelabuhan yang memiliki kompetensi dan izin di bidang pelabuhan dengan dukungan SDM yang handal.

b. Kriteria Pelabuhan Yang dapat Diusahakan Secara Non Komersial 1) Memiliki fasilitas utama dan pendukung, baik di

perairan dan daratan yang sesuai dengan kegiatan operasional pelabuhan.

2) Berfungsi melayani angkutan barang dan penumpang pada daerah terpencil dan terbatas. Dan memiliki volume kegiatan angkutan barang dan penumpang dengan skala kecil dan tidak dilayani oleh angkutan reguler.

3) Memiliki SDM yang mencukupi dalam mendukung kegiatan pelabuhan.

2. Kriteria Trayek Angkutan Laut dan Lintas Penyeberangan a. Kriteria Trayek Angkutan Laut

1) Dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang memiliki ruang lingkup usaha dan memiliki pengalaman sesuai. Kegiatan tersebut dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berwenang.



2) Trayek tetap (Liner) ditetapkan oleh Pemerintah secara terintegrasi berdasarkan kebutuhan barang dan dalam rangka meningkatkan perekonomian. Trayek tersebut ditetapkan dengan memperhatikan dengan pelabuhan awal dan akhir, moda transportasi dan keselamatan pelayaran.

3) Trayek tidak tetap (Tramper) utamanya mengangkut muatan barang curah kering dan curah cair, barang sejenis, atau barang tidak sejenis melalui pengelompokan jenis muatan, kemampuan menangani jenis muatan dan memiliki sistem prosedur penanganan serta dapat menentukan pelabuhan yang dapat disinggahi.

b. Kriteria Trayek Lintas Penyeberangan

1) Kewenangan pemerintah dalam menetapkan trayek. Kewenangan dalam menetapkan trayek tetap dan teratur serta mempunyai kesesuaian dengan perencanaan dan penerapan keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.

2) Fasilitas moda lintas penyeberangan, menyediakan sarana tranportasi penyeberangan yang aman dan fasilitas bongkar muat penumpang dan kendaraan serta fasilitas lainnya.

3) Memiliki jaringan trayek tetap dan teratur dengan dilengkapi standar minimal pelayanan.

3. Kriteria Pelabuhan yang Dapat Dioperasikan 24 jam Dalam

Sehari dan 7 hari Dalam Seminggu 1) Memiliki fasilitas utama dan pendukung, baik di perairan

dan daratan yang sesuai dengan kegiatan operasional pelabuhan dan dapat dioperasikan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

2) Memiliki SDM yang mempunyai kompetensi, pengalaman dan bersertifikat dan selalu dilakukan training untuk meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung operasional pelabuhan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

3) Dikelola oleh badan usaha pelabuhan yang memiliki kompetensi dan izin di bidang pelabuhan dengan dukungan SDM yang handal.



4. Kriteria Terminal yang Dapat Melayani Angkutan Peti Kemas, Angkutan Curah Cair/Curah Kering, Kapal Penumpang dan Kapal Ro-Ro

a. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Peti

Kemas 1) Dikelola oleh pengelola yang berkompeten, memiliki

sistem dan prosedur pelayanan yang dibuat secara tertulis;

2) Memiliki SDM dengan jumlah yang memadai dan memiliki sertifikat keahlian;

3) Memiliki kesiapan fasilitas tambat untuk kapal petikemas yang dilengkapi dengan alat bongkar muat dan dioperasikan oleh SDM yang memiliki sertifikat keahlian. Dan memiliki lapangan penumpukan dan gudang CFS sesuai kebutuhan yang senantiasa dijaga keamanannya.

4) Tersedianya alur masuk kapal dengan kedalaman tertentu sesuai kapasitas pelayanan terminal yang dimilikinya dengan selalu dilakukan monitoring terhadap kedalaman alur tersebut dalam jangka waktu inspeksi yang ditetapkan.

b. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Angkutan Curah Cair/Curah Kering 1) Memiliki kesiapan fasilitas tambat, peralatan bongkar

muat curah, yaitu belt conveyor dan bucket elevator, tangki minyak dalam jumlah dan kapasitas yang memadai.

2) Memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai

3) Dioperasikan oleh pengelola pelabuhan yang berkompeten dan memiliki keandalan sistem operasi.

c. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal

Penumpang 1) Memiliki fasilitas penanganan turun naik penumpang,

ruang tunggu, keberangkatan dan kedatangan, yang memadai yang dilengkapi dengan toilet fasilitas hiburan, kantin, dan musholla;

2) Memiliki SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai yang dapat dibagi menjadi beberapa shift;

3) Memiliki kesiapan fasilitas tambat permanen yang khusus untuk kapal penumpang.



d. Kriteria Terminal Yang Dapat Melayani Kapal RoRo 1) Terminal harus memiliki fasilitas peralatan

penanganan untuk naik turun penumpang dan kendaraan, ruang tunggu yang memadai , baik untuk keberangkatan maupun kedatangan, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang, seperti fasilitas hiburan, mini kantin, toilet dan ruang ibadah;

2) Memiliki fasilitas parkir dan tempat antrian kendaraan saat akan masuk atau keluar kapal dengan kapasitas yang memadai dan memiliki ketahanan beban jalan serta tersedia tempat istirahat bagi penumpang dan para pengemudi;

3) Memiliki SDM denga jumlah dan kualitas yang memadai untuk melayani penumpang, barang dan kendaraan.

5. Kritera Wilayah Tertentu di Daratan (dry port) yang Dapat

Berfungsi sebagai Pelabuhan a. Pembangunan dry port sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Memiliki aksesibilitas terhadap hinterland pelabuhan, baik untuk jaringan jalan, rel maupun ketersediaan moda transportasi darat/KA;

b. Memperhatikan rencana induk pelabuhan nasional untuk mengetahui perubahan setiap tahun dari fasilitas prasarana maupun sarana transportasi;

c. Memiliki tanah sebagai Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dengan luasan yang memadai dan sesuai peruntukannya serta mendapat rekomendasi dari kepala daerah stempat.

d. Memenuhi persyaratan kelayakan ekonomi, dimana lokasi merupakan tempat kegiatan ekonomi yang selalu dalam keadaan aktif;

6. Kriteria Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri a. Memenuhi persyaratan administrasi, yaitu rekomendasi dari

pejabat fungsi keselamatan pelayaran di pelabuhan dan rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota;

b. Menangani jenis komoditi khusus yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan untuk pelayanan kapal dan pelayanan komoditi khusus serta SOP penanganan komoditi khusus dan dioperasikan oleh operator yang memiliki keahlian;



c. Memenuhi aspek ekonomi, bahwa terminal tersebut mampu mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional, melayani kegiatan lintas provinsi dan internasional, terletak pada jalur pelayaran internasional;

d. Memiliki fasilitas utama dan pendukung, baik di perairan dan daratan yang sesuai dengan kegiatan operasional pelabuhan serta menerapkan ISPS Code.

7. Kriteria Alur Pelayaran yang Dapat Dikomersialkan

a. Alur pelayaran harus diatur dan dijaga terkait dengan kedalaman, putaran dan lebar dari alur dalam rangka keselamatan pelayaran. Alur tersebut juga harus didukung oleh sarana bantu navigasi, pemanduan dan telekomunikasi serta didukung oleh perlindungan lingkungan maritim sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan perundangan yang berlaku.

b. Memiliki izin prinsip dan izin operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kementrian yang bertanggung jawab. Penetapan izin untuk alur pelayaran yang dikomersilkan dengan memperhatikan faktor teknis, keselamatan pelayaran, finansial dan hinterland.

c. Pembangunan dan penyelenggaraan alur dilakukan dengan memperhitungkan konsesi kepemilikan, aksesabilitas dan kecepatan, jumlah dan kapasitas kapal yang menggunakan alur, jenis kapal dan operasional penyelenggaraan alur pelayaran. Penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pelayaran dilakukan oleh Pemerintah.

d. Pengelolaan alur pelayaran di kelola oleh badan usaha yang mempunyai kompetensi dan pengalaman serta memiliki SDM yang mempunyai kompetensi dan berpengalaman dalam pengelolaan alur pelayaran. Dan dilakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi SDM.

8. Kriteria Badan Usaha yang Dapat Bergerak di Bidang Pencucian Tangki Kapal i. Badan usaha harus memiliki surat ijin usaha pendirian

perusahaan dari instansi terkait dan memiliki SOP pencucian tangki kapal;

j. Badan Usaha harus memiliki tenaga ahli yang memahami AMDAL dan mencegah penggunaan bahan pencucian tangki yang berbahaya yang dituangkan dalam SOP;

k. Badan usaha tersebut memiliki peralatan penanggulangan pencemaran (seperti oilboom, dispersant, dan absorbent) yang dilengkapi dengan manual book dan dioperasikan oleh



SDM yang memiliki keahlian pencucian tangki kapal dan K3;

l. Memahami lokasi pencucian tangki kapal yang direkomendasikan, yakni tidak mengganggu alur pelayaran, tidak merusak lingkungan, lokasi memiliki tinggi gelombang dan kekuatan angin yang kecil serta mendapat ijin dari instansi yang berwewenang.

9. Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Ditetapkan Sebagai

Pembuangan Limbah dari Kapal di Laut a. Tidak berada di kawasan suaka alam atau taman nasional

yang meliputi lokasi, keselamatan pelayaran, jenis limbah yang dibuang, SOP, instasi pengawasan serta fasilitas dan SDM untuk penanggulangan kerusakan.

b. Tidak berada di alur pelayaran yang meliputi lokasi, keselamatan pelayaran, jenis limbah yang dibuang, SOP, instasi pengawasan serta fasilitas dan SDM untuk penanggulangan kerusakan .

c. Jarak dari garis pantai lebih dari 12 Mil laut pantai meliputi lokasi pembuangan, jenis limbah, perijinan, SOP, instansi pengawas, ambang mutu dan fasilitas serta SDM

10. Kriteria Lokasi Perairan yang Dapat Dimanfaatkan untuk

Bangunan atau Instalasi di Laut a. Memenuhi persyaratan penempatan, pemendaman, dan

penandaan dari instalasi di laut; b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau

instalasi SBNP dan fasilitas telekomunikasi pelayaran;Tidak berada dalam alur pelayaran dan berada di luar perairan wajib Pandu dan Tidak berada dalam lingkungan perairan pelabuhan dan Tidak berada pada daerah terumbu karang yang dilestarikan;

c. Tidak berada pada daerah rawan gelombang dan arus laut yang ekstrim.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka beberapa hal dapat disarankan untuk penyempurnaan pekerjaan dimasa mendatang, sebagai berikut: 1. Penyusunan kriteria di bidang transportasi laut harus tetap

mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku yang ada, baik nasional maupun internasional;



2. Penetapan kriteria setidaknya menjelaskan persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi;

3. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, dapat dilakukan studi standarisasi yang lebih difokuskan pada pembahasan untuk masing-masing kriteria.



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Triatmojo, Prof.Dr.,Dr.,Ir.,CES.,DEA, 2003, PELABUHAN,

Beta Offset, Yogyakarta-Indonesia. Gaspersz, Vincent, Dr., Ir., MSc., 1992, Teknik Analisis Dalam Penelitian

Percobaan, Tarsito, Bandung – Indonesia; Manheim, Marvin L, Fundamentals of Transportation System Analysis,

volume I, Basic Concept, The MIT Press, Cambridge, 1979; Rangkuti, F., 2003, Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta – Indonesia; Saaty, TL., Multicriteria Decision Making: The Analityc Hierarchy Proccess,

Nijhoff Publishing, USA, 1988; Taaffe, EJ., Gauthier, HL., and O'Kelly, ME., Geography of Transportation,

2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 1996; Singarimbun, Masri, dkk, 1989. Metode Penelitian Survei, Edisi kedua,

LP3ES, Jakarta; Singgih Santoso, 2003.Statistik Diskriptif, Konsep Dan Aplikasi Dengan

Microsoft Excell Dan SPSS, Penerbit Andi, Yogyakarta. Sugiyono, 2002. Statitika Untuk Penelitian. Penerbit CV. Alfabeta,

Bandung. Soejono Kramadibrata, 2002. Perencanaan Pelabuhan. Penerbit ITB

Bandung Suranto, 2004. Manajemen Operasional Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Serta Prosedur Impor Barang, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Studi Standarisasi di Bidang Kepelabuhanan , 2011. Puslitbang Perhubungan Laut. Jakarta.

.Studi Standarisasi di Bidang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. 2011.Puslitbang Perhubungan Laut Jakarta.

Studi Kriteria di Bidang Transportasi Laut, tahun 2009. Puslitbang Perhubungan laut, Jakarta

Studi Penetapan Kriteria di Bidang Transportasi Laut, 2010. Puslitbang Perhubungan laut, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, BP, 1990. MARPOL 1973/1978 http://en.wikipedia.org



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009,

Tentang Kepelabuhanan. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2010, Tentang

Navigasi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010

Tentang Angkutan Di Perairan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010

tentang Perlindungan Maritim. 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2003 tentang

Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 Tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ships and Port Facility Security/ ISPS Code) di Wilayah Indonesia.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran.

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi.

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan.

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut.

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Nasional

bab i pendahuluan - opac - online public access...

Documents