bab i pendahuluan -...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan
istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan
konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait
Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk
menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.
Keberhasilan pembangunan di daerah tidak terlepas dari
kemampuan aparatur pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan
daerah secara mandiri, profesional, dan bertanggungjawab. Setiap
aparatur pemerintah daerah harus mampu memahami tugas dan fungsinya
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta mampu mengelola
anggaran secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, aparatur
pemerintah harus mampu menunjukan kualitas dan kapabilitasnya sebagai
aparat yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab.
Diantara kewenangan-kewenangan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahannya adalah kewenangan dalam
penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
2
ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat,
sebab dengan adanya kewenangan ini maka pembangunan di daerah
dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan atau dengan kata lain
penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum ini adalah salah satu upaya untuk mencapai stabilitas
daerah.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka di daerah
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini sebagaimana tercantum
dalam Pasal 255, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan
ketentuan pada Pasal 257 ayat (7) maka ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur
mengenai pembentukan dan organisasi, tugas, fungsi dan wewenang,
sumber daya manusia, kewajiban Pemerintah Daerah, koordinasi,
pembinaan, pengawasan, penghargaan, dan pelaporan serta pengaturan
kualifikasi PPNS.
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor di
bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bogor. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh
seorang Kepala satuan yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala bidang, 8 (delapan)
orang Kepala seksi dan 3 (tiga) orang Kepala sub bagian.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2018 kepada Bupati Bogor,
Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Laporan Kinerja tahun 2018.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
3
Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator
kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018 berasal dari
APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2018.
Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur
keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian
sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018. Indikator kinerja
Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa
output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi
indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD
Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome)
sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor tahun 2018. Gambaran pengukuran kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja tahun 2018, disajikan dalam diagram 1.1.
Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja
Metode penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Program
Kegiatan
Pengukuran Kinerja
Sasaran Strategis Sat Pol PP Tahun 2014-2018
LAKIP SAT POL PP
TAHUN 2018
Sasaran Strategis
Kab. Bogor 2018
Indikator Sasaran
IK : Input,Output/
Outcome
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
4
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi
1. Tugas Pokok
Penjabaran tugas atas pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor
Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
Menurut ketentuan tersebut tugas Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan
Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Fungsi
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggraan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
c) Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
d) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;
e) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
5
f) Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan daerah dan
Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau
aparatur lainnya;
g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum
agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati;
h) Pemberdayaan anggota Satlinmas dalam Perlindungan
masyarakat yang meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan,
pemeliharaan keamanan, ketertiban umum, ketentraman
masyarakat serta penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala
daerah;
i) Pengelolaan Kesekretariatan Satuan, dan;
j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas
dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai hubungan
koordinatif structural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan
koordinatif fungsional dengan organisasi perangkat daerah lainnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya
dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) seksi,
3 (tiga) subbag, Unit pelaksanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah
sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
6
A. Kepala Satuan
B. Sekretaris , membawahkan :
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2) Sub Bagian Keuangan
(3) Sub Bagian Program dan Pelaporan
C. Bidang Pembinaan, membawahkan:
(1) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur
(2) Seksi Deteksi Dini.
D. Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah,
membawahkan:
(1) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan
(2) Seksi Penegakan
E. Bidang Ketertiban Umum, membawahkan :
(1) Seksi Pengendalian Operasional
(2) Seksi Ketertiban Masyarakat
F. Bidang Perlindungan Masyarakat
(1) Seksi Data Informasi dan Mobilisasi
(2) Seksi Pelatihan Kelinmasan
G. Unit Pelaksana Satuan
H. Kelompok Jabatan Fungsional
Secara lengkap susunan organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bogor sesuai Peraturan Bupati Bogor Nomor 66
Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kabupaten digambarkan dalam Diagram 1.2.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
7
Diagram 1.2 Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
C. ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor, terdapat beberapa asek strategis yang berkembang,
baik di lingkungan pemerintahan maupun yang berkembang di
masyarakat. Aspek strategis yang berpengaruh tersebut antar lain :
1. Tingginya kerawanan sosial dan pelanggaran ketertiban umum
Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang mencapai
5,7 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,28 %
KEPALA SATUAN
Drs. H. HERDI, M.Si
NIP
196210041986081001
SEKRETARIS Drs. MAD HASAN
196207031993011001
SUB. BAG PROGRAM
DAN PELAPORAN Utami Widyaningsih,
S.Sos
NIP. 197312031999032002
SUB BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN YANTI PURWATININGSIH,
S.STP
NIP.198308152003122001
SUB BAG. KEUANGAN DYAH SUSILOWATI
S.Komp
197510012005012009
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG PEMBINAAN AGUS SUYATNA, S.Sos,
MSi
NIP 196807101990031004
BIDANG PENEGAKAN PER
UU ASEP AGUS RIDALLAH,SH,
MH
NIP 196908012001021001
BIDANG KETERTIBAN
UMUM RUSLAN S.Ip
NIP.1966032119960310
01
SEKSI DETEKSI DINI HERMAN SUSILO, S.Sos,
MM
NIP.196106081986031009
SEKSI BINMAS DAN SDA M. DADAN RAMDHANI, SP,
ME
NIP. 197110312005011002
SEKSI
PENYIDIKAN DAN
PENYELIDIKAN Drs. SANTOSO
NIP.197202241992031004
SEKSI PENEGAKAN
ASEP SUKMANA SETIADI,
SH
NIP. 196502032006041005
SEKSI
PENGENDALIAN
OPERASIONAL SUPRAYUDI S.Sos
NIP.196911519900310
01
SEKSI
KETENTRAMAN
MASYARAKAT HENDRIK EDMON S.
SE
NIP.196212101987021
002
UNIT
PELAKSANA
SATUAN
UNIT
PELAKSANA
SATUAN
UNIT
PELAKSANA
SATUAN
KETERANGAN : : Garis Instruktif
: Garis Koordinatif
BIDANG LINMAS SUPENDI, SE, MA
NIP.19691019198903100
3
SEKSI DATA
INFORMASI DAN
MOBILISASI ROHMADIN S.SIp
NIP.19620210198603101
3
SEKSI PELATIHAN
KELINMASAN MURTANIH,SE
NIP.19640510198703100
6
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
8
pada tahun 2017, yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan
kerja pada akhirnya akan berdampak meningkatnya jumlah warga
miskin serta pengangguran yang ada di Kabupaten Bogor. Hal
tersebut menimbulkan permasalahan sosial dan menjadi pemicu
munculnya kerawanan-kerawanan sosial maupun gangguan
ketertiban umum seperti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
yang semakin bertambah, penambangan galian c tanpa ijin (liar),
penyerobotan tanah pemerintah, pencurian, aksi premanisme,
bahkan prostitusi, selain itu yang marak terlihat akhir-akhir ini adalah
gelandangan dan pengemis yang berada di persimpangan jalan
maupun pusat-pusat keramaian (sarana umum/sarana sosial).
Kerawanan-kerawanan sosial maupun gangguan ketertiban umum--
seperti yang disebutkan diatas terdapat dalam substansi Perda
Kabupaten Bogor No.4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum, dan
menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten
Bogor.
2. Tingginya pelanggaran Peraturan Daerah.
Masyarakat Kabupaten Bogor yang multikultural serta
beragamnya profesi masyarakat, berakibat pada karakter masyarakat
yang berbeda pula. Kondisi ini berakibat pada tingginya tingkat
pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor seperti
pelanggaran pendirian bangunan tanpa ijin, pelanggaran perijinan
usaha, pemasangan reklame/spanduk dan pelanggaran peraturan
daerah lainnya, ketidaktaatan masyarakat dalam mentaati Peraturan
Daerah yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD
Kabupaten Bogor akibat kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan
masyarakat terhadap keberadaan perda-perda yang telah ada. Upaya
penertiban perlu dilakukan agar kondisi tersebut tidak menimbulkan
kesemrawutan dan berkurangnya potensi pendapatan asli daerah dari
perijinan, selain penertiban upaya preventif melalui sosialisasi
Peraturan Daerah terhadap masyarakat sangat perlu dilakukan.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
9
3. Potensi Bencana Alam
Wilayah Kabupaten Bogor merupakan daerah yang termasuk
rawan bencana, bencana yang kerap terjadi diantaranya tanah
longsor, banjir dan angin puting beliung. Pembagian zona merah
rawan bencana terdapat di kecamatan wilayah Barat, Timur, Selatan
dan Tengah. Di wilayah Timur, seperti Tanjungsari, Cariu, Jonggol,
Sukamakmur, Babakanmadang, Klapanunggal dan Citeureup, rawan
longsor dan banjir. Sedangkan daerah rawan banjir terdapat di
Tanjungsari, Jonggol, Gunungputri,( khususnya Desa Bojongkulur.
Lalu di wilayah Selatan, seperti Cisarua, Megamendung, Ciawi,
Caringin, Cigombong, Cijeruk dan Tamansari juga rawan longsor.
Keberadaan Satuan Linmas yang ada di Satpol PP memiliki
tugas pokok dan fungsi diantaranya dalam penanggulangan
bencana, diharapkan mampu menjaga keamanan dan ketertiban di
masyarakat serta mampu menjadi pelopor dan penggerak
Pengamanan Swakarsa di tengah-tengah masyarakat. Linmas juga
didorong untuk membaur dengan kelompok-kelompok masyarakat
guna menciptakan situasi tertib, tentram dan aman di wilayah desa.
Untuk mencapai tugas ini Linmas harus ditingkatkan baik dalam
kuantitasnya dengan jumlah anggota Linmas di tiap desa yang
proporsional maupun secara kualitas dengan peningkatan sumber
daya manusia anggota Linmas melalui pelatihan-pelatihan.
4. Banyaknya penyerobotan tanah aset pemerintah.
Banyaknya masyarakat pendatang yang berasal dari luar
daerah Kabupaten Bogor yang tidak mempunyai tujuan yang jelas,
atau meningkatnya arus urbanisasi di Kabupaten Bogor telah
menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah daerah, salah
satunya adalah masalah penyerobotan tanah Pemkab/ negara. Para
pendatang tersebut – karena tidak mempunyai lahan untuk dijadikan
tempat tinggal atau usaha – tidak jarang mendirikan rumah atau
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
10
bangunan diatas tanah pemkab/negara tersebut. Selain akibat para
pendatang, penyerobotan tanah asset pemerintah juga disebabkan
oleh adanya pengalihan lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi
rumah atau vila- vila liar. Hal ini perlu dilakukan sinergi pemerintah
daerah dan BPN untuk penertiban dan normalisasi peruntukan tanah
tersebut.
5. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas aparat polisi pamong
praja.
Bertambahnya penduduk Kabupaten Bogor seiring dengan laju
tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah maupun ketertiban
umum, sehingga untuk senantiasa mampu mempertahankan situasi
kondusif di daerah, maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja harus
mampu bersikap profesional dan tegas dalam melaksanakan
tugasnya. Kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum merupakan
unsur penting yang harus ada dalam tiap individunya, peningkatan
kemampuan tersebut dapat dilaksanakan melalui peningkatan
kuantitas maupun kualitas Satuan Polisi Pamong Praja. Penambahan
jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan hal yang
dibutuhkan dalam mempertahankan situasi kondusif di daerah,
sebab—sebagaimana diketahui bahwa—luas wilayah Kabupaten
Bogor sekitar 266.390 km² atau 317.102 Ha yang terdiri dari 40
kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sekitar
5.587.390,- jiwa, oleh karena itu rasio jumlah personil Satuan Polisi
Pamong Praja harus senantiasa seimbang dengan luas wilayah dan
jumlah penduduk tersebut.
Peningkatan kuantitas melalui penambahan jumlah personil
Satuan Polisi Pamong Praja akhir-akhir ini merupakan hal yang positif
yang terjadi, namun penigkatan kuantitas ini tidak dibarengi dengan
peningkatan kualitas terhadap masing-masing aparat Satuan Polisi
Pamong Praja, hal ini dapat terlihat dari masih kurangnya
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
11
pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman terhadap peratuan-
peraturan yang ada, hasilnya adalah masih kurangnya disiplin aparat
Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengatasi hal-hal demikian,
maka dibutuhkan sebuah program untuk melatih kemampuan dan
keterampilan serta pemahaman terhadap peraturan-peraturan,
sehingga tercipta aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang
profesional dalam melaksanakan tugasnya.
D. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada :
1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2015 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Bogor Tahun 2014 – 2018;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran dan
Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2018;
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
12
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
kabupaten Bogor.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018
1. Pernyataan Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan
bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan
dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus
dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
Dalam rapat-rapat koordinasi Bupati Bogor 2014-2018 dengan
seluruh elemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD), , Visi
Kabupaten Bogor adalah “KABUPATEN BOGOR MENJADI
KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA “
Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor tersebut dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta masukan-masukan dari
stakeholders, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
menetapkan Visi :
‖ Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban serta Tegaknya
Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di
Kabupaten Bogor ‖
Makna pernyataan visi Satuan Polisi Pamong Praja diatas adalah :
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
14
Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dimana
masyarakat dan pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari
dengan rasa aman dan nyaman tanpa gangguan, sehingga tercapai
suatu keadaan yang kondusif.
Tegaknya supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
daerah di Kabupaten Bogor menunjukan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor merupakan Pemerintah Daerah yang berlandaskan
hukum dan menjunjung tinggi hukum, sehingga hukum tertulis yang
ada (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) bersifat
supreme dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor, oleh
karenanya harus senantiasa ditegakkan.
Visi ini dimaksudkan agar Pewujudan masyarakat Kabupaten
Bogor yang bertakwa, berdaya dan berbudaya menuju sejahtera
senantiasa terkawal dan terjaga dari segala macam bentuk gangguan
khususnya gangguan ketenteraman dan ketertiban, selain itu visi ini
juga ditujukan untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah yang lebih baik lagi, sebab kecenderungan
pelanggaran oleh masyarakat terhadap peraturan daerah dan
peraturan Kepala Daerah meningkat, seiring dengan fluktusi
kehidupan ekonomi ditengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018
dan Visi Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja serta masukan-masukan dari pihak yang
berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor sebagai berikut:
Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018
serta Visi Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan, tugas
pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan masukan-masukan
dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sebagai berikut:
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
15
Misi Pertama :
― Memelihara, Mengendalikan, dan Mengawasi Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat ‖
Misi ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai salah satu bestuurorgan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor senantiasa berupaya terus menjaga keadaan tenteram dan
tertib di wilayah Kabupaten Bogor yang selama ini telah dilakukan,
sebab ketenteraman dan ketertiban merupakan faktor penting
pengawal pewujudan masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa,
berdaya dan berbudaya menuju sejahtera. Selain itu Satuan Polisi
Pamong Praja juga merupakan instansi yang berfungsi untuk
mengendalikan segala bentuk gangguan yang terjadi terhadap
ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Bogor, sehingga segala
bentuk gangguan tersebut tidak mampu merrusak ketenteraman dan
ketertiban yang telah terjaga dan terpelihara. Kemudian, Satuan Polisi
Pamong Praja juga senantiasa memperhatikan secara berkelanjutan
ketenteraman dan ketertiban masyarakat agar gangguan terhadap
ketenteraman dan ketertiban dapat tercegah dan tidak menyebar ke
segala arah kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor yang
mengakibatkan terganggunya pewujudan visi Kabupaten Bogor.
Misi Kedua :
― Menegakkan Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah‖
Misi ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
berusaha untuk senantiasa mempertahankan dan menjaga
Kabupaten Bogor sebagai daerah yang berlandaskan hukum, oleh
karenanya supremasi terhadap hukum yang dibuat harus terjaga dan
ditaati oleh masyarakatnya, sebab hukum, yang dalam hal ini adalah
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
16
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, merupakan sarana
untuk pembaharuan masyarakat ― Law as a tool of social engineering
‖ serta merupakan pengawal terwujudnya Visi Kabupaten Bogor.
Misi Ketiga :
― Meningkatkan Profesionalisme Aparatur‖
Misi ini mengandung makna bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
yang memiliki tugas dan fungsi yang signifikan dalam pencapaian visi
Kabupaten Bogor, harus senantiasa memperbaiki dan terus
mengevaluasi terhadap apa yang terdapat di dalam tubuh Satuan
Polisi Pamong Praja sendiri maupun aparatur pemerintah lainnya ,
yaitu dengan senantiasa meningkatkan profesionalisme aparatur baik
aparatur polisi pamong praja maupun aparatur pemerintah Kabupaten
Bogor lainnya, sebab pembangunan masyarakat harus dibangun oleh
aparat pemerintah yang profesional.
2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan
Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis,
Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.
Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang
harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan
dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
17
tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan
pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi
terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut
sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah Meningkatnya
pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; Terwujudnya
kehidupan politik yang demokratis; dan Terlindunginya masyarakat
dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;
Perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor tahun 2014-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai
dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Misi Pertama: Memelihara, Mengendalikan, dan Mengawasi
Ketenteraman dan Ketertiban Mayarakat
Tujuan
1. Terwujudnya Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan
Mayarakat
Sasaran
2. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Misi Kedua: Menegakkan supremasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Tujuan
1. Tegaknya Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
Sasaran
1. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
18
Misi Ketiga : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur
Tujuan
1. Terbentuknya Personil Pamong Praja yang Profesional
Sasaran
1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
masing-masing.
2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD
Namun, hanya Misi Satu dan Misi Dua saja yang masuk dalam
tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan SKPD, Misi Tiga
merupakan penunjang dari Misi Satu dan Misi Dua.
Tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja lebih
lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:
TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN SAT POL PP
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET TAHUN
2018
1 2 3 4 5
1. Terwujudnya I UTAMA
Ketenteraman dan 1. Terwujudnya ketentraman 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja 0,89
Ketertiban umum Tingkat pelanggaran K3
Per 10.000 penduduk
(Ketertiban,Ketentraman 2. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel 26
Dan Keindahan) 3. Cakupan patrol petugas Satpol PP 1460
4. Tingkat penyelesaian pelenggaran K3 97,73
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
Di kabupaten
2. Terwujudnya Penegakan 1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah 93,13
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
3 Terwujudnya Perlindungan 1. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 25,64
Masyarakat
Penduduk
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
19
2. Petugas Perlindungan Masyarakat 0,24
(Linmas) di kabupaten
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
Sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, maka Satuan Polisi Pamong Praja
menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun 2018. RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor Tahun 2018 semula disusun dengan berpedoman pada Surat
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, namun dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka RKT Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018 dilakukan perubahan sesuai
dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis berikut
indikator kinerja dan targetnya.
Secara lengkap RKT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor tahun 2018 disajikan dalam Lampiran 1.
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018 sesuai dengan
kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya yang ditandatangani Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bogor dan diketahui Bupati Bogor.
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun
2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tapkin Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2018 disusun sesuai DPA Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Bogor 2018 dan dilakukan perubahan sesuai DPA
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor 2018 perubahan. Tapkin
Satuan Polisi Pamong Praja memuat program yang dilaksanakan, sasaran
strategis yang akan dicapai, indikator outcomes berikut target kinerjanya,
indikator outputs berikut target kinerjanya, serta anggaran yang tersedia
sesuai dengan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun
2018.
Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2018, dana yang digunakan
untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2018,
tercantum dalam belanja langsung (belanja program/ kegiatan) dengan
jumlah sebesar Rp. 22.016.625.000,-.
Secara lengkap Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 3.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor Tahun 2018 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018, Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja (Jankin) yang harus
dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran
maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut.
Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif,
dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang
telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan
sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
(Jankin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor tahun 2018, ketentuan untuk
mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut :
Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target
indikator kinerja adalah :
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
22
2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja
(Progress Negatif), maka digunakan rumus :
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran
strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel
3.1 dan Tabel 3.2.
Tabel 3.1 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Sangat Baik
2 85 s/d 100 Baik Sekali
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Cukup
5 < 55 Kurang
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003 Tabel 3.2 Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran
Mempunyai Makna Progress Negatif
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 >100 Kurang
2 85 s/d 100 Cukup
3 70 s/d <85 Baik
4 55 s/d <70 Baik Sekali
5 < 55 Sangat Baik
Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003
Pada tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menetapkan
sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik
secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2018 menunjukan bahwa
program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dapat
diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
1 Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
23
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya
Ketentraman dan Ketertiban Umum, menunjukkan bahwa pada tahun 2018
pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 95,59%. Selengkapnya
hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu yaitu terwujudnya
ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat
dalam Tabel 3.3
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis terwujudnya
Ketentraman dan Ketertiban Umum
No Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2018 Tahun 2017
Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi
% Capaian
1
Persentase menurunnya tingkat pelanggaran K3 (ketertiban. Ketentraman, keindahan) di Kabupaten
11,8 97,73 100 102 11,8 11,8 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari
masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis terwujudnya
ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2018, sebagai berikut :
1. Indikator sasaran persentase menurunnya tingkat pelanggaran K3
(ketertiban,ketentraman dan keindahan) di kabupaten pada tahun
2018 ditargetkan mencapai sejumlah 97,73% terealisasi sejumlah
100% sehingga capaian kinerja mencapai 102%. Capaian kinerja
tahun 2018 melebihi dibandingkan capaian kinerja tahun 2017
sebesar 2%.
Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
2 Terwujudnya Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya
Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menunjukkan
bahwa pada tahun 2018 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar
100%. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
24
Kedua yaitu terwujudnya Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala
Daerah dapat dilihat dalam Tabel 3.4
Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis terwujudnya
Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
No Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2018 Tahun 2017
Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi
%
Capaian
1 Persentase Penegakan Peraturan Daerah
Angka 93,17 100 107 100 100 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari
masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis terwujudnya
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun
2018, sebagai berikut:
1. Persentase Penegakan Peraturan Daerah ditargetkan sebesar
93,17% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaian kinerjanya
mencapai 107%. Capaian Kinerja tahun 2018 lebih tinggi 7% apabila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.
Sasaran kedua tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) Program utama
yaitu: Program Penegakan Peraturan Daerah Anggaran untuk
mewujudkan sasaran kedua yaitu Rp.592.503.000,- terealisasi
sebesar Rp.562.534.500,- sehingga diperoleh capaian kinerja
sebesar 100%.
Sasaran Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3 Terwujudnya Perlindungan Masyarakat
Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya
Perlindungan Masyarakat, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pencapaian
kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 77,7%. Selengkapnya hasil
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
25
pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga yaitu terwujudnya
Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam Tabel 3.5
Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis terwujudnya
Perlindungan Masyarakat
No Indikator Sasaran Satuan
Tahun 2018 Tahun 2017
Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi
%
Capaian
1 Rasio Linmas per 10.000 penduduk
Angka 25,64 43,77 171 10 7,77 77,77
Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari
masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis terwujudnya
Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018, sebagai berikut:
1. Rasio Linmas per 10.000 penduduk ditargetkan sejumlah 25,64
terealisasi sejumlah 43,77 sehingga capaian kinerjanya mencapai
171%. Capaian Kinerja Rasio Linmas per 10.000 penduduk jika
dibandingkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 92,93%.
Pada tahun 2017 dari target 10 terealisasi sebesar 7,77 atau sebesar
77,77%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD sampai
dengan kondisi akhir RPJMD presentase Program Perlindungan
Masyarakat telah mencapai 2.654 dari target 1.660 orang atau telah
mencapai 160%. Anggaran untuk mewujudkan sasaran ketiga
mencapai sebesar Rp.11.040.952.000,- yang terealisasi sebesar
Rp.11.027.709,-sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.
Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor telah mencapai target yang
diharapkan. , akan tetapi terus diupayakan perbaikan sehingga capaian jangka
menengah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2014-
2018 dapat tercapai, mengingat tahun 2018 merupakan tahun terakhir atas
Renstra Tahun 2014-2018.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
26
Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir
Pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Adapun hasil evaluasi dan analisis kinerja capaian
berdasarkan pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor pada tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut:
TABEL 3.6 HASIL PENGUKURAN KINERJA
OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran : 2018
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
TAHUN 2018 REALISASI
%
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7
I 1. Terwujudnya I UTAMA
Ketenteraman dan
1. Terwujudnya ketentraman 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
0,89 0,31 35
Ketertiban umum Tingkat pelanggaran K3
Per 10.000 penduduk
(Ketertiban,Ketentraman 2. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel
26 1 4
Dan Keindahan) 3. Cakupan patrol petugas Satpol PP
1460 637 45
4. Tingkat penyelesaian pelenggaran K3
97,73 100 102
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
Di kabupaten
2. Terwujudnya Penegakan 1.
Persentase Penegakan Peraturan Daerah
93,13 100 107
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
3 Terwujudnya Perlindungan 1. Jumlah Linmas per jumlah 25,64 43,77 171
Masyarakat 10.000 penduduk
2. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di kabupaten
0,26 0,004 2
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
27
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 : Rp. 22.016.625.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2018: 21.611.231.907,-
B. REALISASI ANGGARAN
Dalam tahun anggaran 2018 Belanja Satuan Polisi Pamong Praja
ditargetkan sebesar Rp.40.689.716.000,- terealisasi sebesar
Rp.40.048.427.292,- atau terserap 98,42%. Secara garis besar realisasi
anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 sebagai berikut:
TABEL 3.7
REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2018
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %
Realisasi
A. BELANJA 40.689.716.000 40.048.427.292 98,42
1. BELANJA TIDAK
LANGSUNG
18.673.091.000 18.437.195.385
98,74
2. BELANJA
LANGSUNG
22.016.625.000 21.611.231.907 98,16
Penyerapan anggaran Belanja tidak langsung tidak mencapai 100%
dikarenakan adanya mutasi pegawai dari Satpol PP ke OPD lain. Penyerapan
anggaran belanja langsung tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi
dalam pelaksanaan kegiatan atau pun penawaran dari pihak ke tiga,
sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut:
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
28
PAGU ANGGARAN
REALISASI EFISIENSI
NO PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN
FISIK
RP
%
(Rp) (%)
%
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.877.417.000,00 1.768.845.305,00 94,22 101,23 108.571.695,00 5,78
1 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
170.000.000,00 153.380.407,00 90,22 100,00 16.619.593,00 9,78
2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
32.000.000,00 31.150.565,00 97,35 98,00 849.435,00 2,65
3 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 182.816.000,00 174.096.000,00 95,23 100,00 8.720.000,00 4,77
4 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 47.868.000,00 41.855.800,00 87,44 103,00 6.012.200,00 2,56
5 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
106.411.000,00 102.918.000,00 96,72 88,00 3.493.000,00 3,28
6 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
4.430.000,00 4.430.000,00 100 100,00
7 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 320.200.000,00 263.280.083,00 82,22 100,00 858.000,00 0,25
8 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 95.500.000,00 95.500.000,00 100 100,00 250.000,00 0,26
9 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH
479.585.000,00 464.324.450,00 96,82 100,00 279.975,00 0,08
10 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
432.267.000,00 431.570.000,00 99,84 100,00 18.488.000,00 6,21
11 PELAYANAN DOKUMENTASI DAN ARSIP SKPD
4.890.000,00 4.890.000,00 100 100,00 2.250.000,00 1,78
12 PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
850.000,00 850.000,00 100 100,00 890.000,00 0,62
13 PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI BARANG
600.000,00 600.000,00 100 100,00 550.000,00 1,24
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
805.300.000,00 754.641.000,00 93,71 92,75 19.596.500,00 5,25
1 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
479.650.000,00 434.455.000,00 90,58 100,00 1.684.000,00 1,36
2 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
278.650.000,00 277.320.000,00 99,52 90,75 12.005.000,00 5,94
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
29
3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
20.000.000,00 18.096.000,00 90,48 95,00 2.048.000,00 10,24
4 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
22.000.000,00 20.370.000,00 92,59 70,00 2.975.500,00 13,53
5 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
5.000.000,00 4.400.000,00 88,00 7,00 884.000,00 17,68
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
157.514.000,00 154.756.000,00 98,25 101,00 22.160.000,00 6,65
1 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 152.814.000,00 150.056.000,00 98,20 98,00 20.820.000,00 9,88
2 PENGAWASAN KEDISIPLINAN KERJA ANGGOTA POL PP
4.700.000,00 4.700.000,00 100 104,00 1.340.000,00 1,09
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
326.760.000,00 310.220.000,00 94,94 100,00 44.894.000,00 5,50
1 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
57.085.000,00 52.485.000,00 91,94 100,00 3.064.000,00 2,94
2 PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT BAGI PEGAWAI SAT.POL.PP
21.500.000,00 21.375.000,00 99,42 100,00 14.250.000,00 25,00
3 PELATIHAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA BAGI UNIT SAT POL. PP KECAMATAN
59.975.000,00 55.775.000,00 93,00 100,00 9.900.000,00 8,39
4 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI BAGI APARATUR SAT.POL PP
57.350.000,00 56.450.000,00 98,43 100,00 9.450.000,00 5,27
5 PENYELENGGARAAN HUT POL PP 130.850.000,00 124.135.000,00 94,87 100,00 8.230.000,00 2,30
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
164.097.000,00 164.097.000,00 100 100,00 41.327.500,00 2,98
1 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD
7.900.000,00 7.900.000,00 100 100,00 19.900.000,00 7,61
2 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
3.441..000,00 3.441.000,00 100 100,00 2.350.000,00 6,20
3 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
4.000.000,00 4.000.000,00 100 100,00 450.000,00 0,71
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
30
4 PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN 8.350.000,00 8.350.000,00 100 100,00 4.750.000,00 2,01
5 PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 9.120.000,00 9.120.000,00 100 100,00
6 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SKPD
7.786.000,00 7.786.000,00 100 100,00 12.227.500,00 4,64
7 PUBLIKASI KINERJA SKPD 120.000.000,00 120.000.000,00 100 100,00
8 PENYUSUNAN RENJA SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 100 100,00
PROGRAM PENGENDALIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.052.082.000,00 6.859.344.102,00 97,27 92,31 50.807.604,00 0,52
1 PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 645.105.000,00 548.875.750,00 85,08 100,00
2 PATROLI KETERTIBAN UMUM 44.600.000,00 43.235.000,00 100 100,00
3 PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG/PSK
68.200.000,00 68.200.000,00 100 100,00 0,68
4 PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 259.840.000,00 259.840.000,00 100 100,00 1,56
5 PENERTIBAN DALAM RANGKA PENANGANAN PMKS
11.960.000,00 11.960.000,00 100 100,00 1,30
6 RAPAT KOORDINASI PENANGANAN TRANTIBUM
19.860.000,00 13.860.000,00 69,79 100,00 3,19
7 PENYELENGGARAAN TRANTIBUM 5.118.693.000,00 5.007.055.690,00 99,19 100,00 0,17
8
9
PENYULUHAN TRANTIBUM
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
55.140.000,00
428.550.000
43.200.000,00
427.800.000
78,35
99,82
100,00
100,00
2,82
10
11
12
13
PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN POTENSI GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM RAPAT KOORDINASI SATUAN TUGAS DETEKSI DINI
JAMBORE SATPOL PP DAN LINMAS TINGKAT KABUPATEN BOGOR
PENGEMBANGAN APLIKASI PENYELENGGARAAN TRANTIBUM
5.914.000,00
66.700.000,00
277.220.000,00
50.300.000,00
3.588.000,00
58.028.000,00
260.882.162,00
42,819,500,00
60,67
87,00
94,11
85,13
100,00
100,00
100,00
100,00
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
31
PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
592.503.000,00 562.534.500,00 94,94 121,43 90.518.000,00 3,60
1 PENYELENGGARAA PENERTIBAN NON YUSTISI
185.817.000,00 157.667.000,00 84,85 100,00 15.400.000,00 6,94
2 PENERTIBAN PELANGGARAN USAHA 35.500.000,00 35.500.000,00 100 100,00 2.250.000,00 0,44
3 PENERTIBAN PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME/SPANDUK
22.180.000,00 22.180.000,00 100 100,00 9.800.000,00 2,61
4 PENYELENGGARAAN DISIPLIN DAERAH 22.980.000,00 22.251.000,00 96,83 100,00 8.800.000,00 2,97
5 KOORDINASI DAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERIJINAN YANG BUKAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH
30.757.000,00 30.757.000,00 100 100,00 17.268.000,00 7,69
6 PENERTIBAN PELANGGARAN BANGUNAN 136.680.000,00 136.680.000,00 100 250,00 16.860.000,00 7,09
PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 796.148.000,00 785.081.500,00 98,61 100,00 11.066.500,00 1,39
1 PEMBINAAN KELINMASAN 216.476.000,00 211.583.000,00 97,74 100,00 9.246.500,00 2,22
2 PELATIHAN KECAKAPAN BARIS BERBARIS DAN BELADIRI BAGI ANGGOTA LINMAS
24.100.000,00 24.100.000,00 100 100,00
3 PELATIHAN PENANGANAN TRANTIBUM BAGI ANGOTA LINMAS
24.025.000,00 24.025.000,00 100 100,00
300.000,00 0,50
4 BINTEK PENYELENGGARAAN POSKAMLING 41.500.000,00 41.300.000,00 99,52 100,00 1.520.000,00 0,87
5
6
7
BIMTEK PELATIHAN PENANGANAN TPS
PENGADAAN SERAGAM LINMAS
RAKOR SATLINMAS DALAM RANGKA PENGAMANAN DAN PENYELENGGARAAN PILKADA
335.241.000,00
10.378.350.000,00
21.260.000,00
331.191.000,00
10.374.250.000,00
21.260.000,00
98,79
99,96
100
100,00
100,00
100,00
JUMLAH BELANJA 22.016.625.000,00
21.611.231.907,00
98,16 101,23 405.393.093,00 1,84
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2018 menunjukan bahwa
program/kegiatan telah dilaksakan. Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran
Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp.22.016.625.000,- yang terealisasi
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
32
menjadi Rp.21.602.146.907,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 98,16%,
sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah
dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.
405.393.093,- atau sebesar 1,84%, jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana
tahun 2017 efisiensi yang diperoleh sebesar Rp.359.386.287,- atau sebesar
2,02%.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
33
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor
Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai
capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam rangka
pencapaian tahapan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa
laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi
akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang
tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan
hasil-hasilnya.
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor selama tahun 2018, sehingga beberapa
program/ kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan
belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada
tahun berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor perlu
melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi
tahun 2018, antara lain:
1. Melakukan pendataan jumlah pelanggaran trantibum, agar Satpol PP
memiliki sasaran kinerja yang terukur.
2. Melakukan pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran
trantibum.
3. Melakukan sosialisasi tentang peraturan perda/perkada kepada
masyarakat.
Laporan Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2018
34
4. Mengintensifkan patroli ketertiban umum dengan melibatkan unit Sat
Pol PP Kecamatan.
5. Lebih meningkatkan peran PPNS dalam penyidikan pelanggaran
Perda.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang
berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten
Bogor tahun 2018 secara tepat waktu.