bab i pendahuluan i.1 latar belakang...
TRANSCRIPT
1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Penelitian
Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara
berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang
dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara wajib
menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang
dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya
untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam
pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi
suatu negara (Sagala, 2006). Pendidikan bahkan merupakan sarana paling
efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat,
serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran.
Untuk itu, pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda
penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam
rencana kerja pemerintah. (Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan
Pendidikan Yang Lebih Berkualitas : www.google.com).
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan menghasilkan manusia
Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Departemen
Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku penanggung jawab sistem pendidikan
nasional berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Sebagai
2
langkah awal, Depdiknas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan
Pendidikan Nasional.
Renstra Departemen Pendidikan Nasional mencakup visi, misi, tujuan,
kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kunci kinerja. Renstra
Depdiknas menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan nasional, yaitu: (1)
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi
dan daya saing pendidikan, dan (3) Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra
publik pendidikan. (Renstra Pendidikan 2004-2009)
Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini
Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik
permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas
pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah
yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang
disediakan oleh pemerintah, selain faktor internal tantangan yang paling berat
bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abat ke-21 ini adalah
bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan
berdaya saing. Hanya dengan bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan
berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada
tataran global.
Gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana
dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan bahwa tingkat pembangunan
Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga
peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah
belum sesuai yang diharapkan. Upaya pemerintah dalam rangka peningkatan
mutu pendidikan di Indonesia telah ditempuh melalui berbagai strategi, akan
3
tetapi hasil pembangunan pendidikan Indonesia sampai saat ini masih menjadi
“catatan merah”. Indikator berdasarkan indeks kinerja Pembangunan Manusia
masih cukup memprihatinkan, terpuruknya kondisi Human Development Index
(HDI) atau Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2011 menempati peringkat
124 dari 187 negara. Hal ini berarti bahwa Indonesia tertinggal jauh di bawah
negara ASEAN lainnya seperti Negara Malaysia (61), Negara Thailand (103) dan
Negara Filipina (112). (UNDP:2011, www.google.com)
Indikator rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di atas, penilaian
Human Development Index (HDI) yang diukur dengan indikator-indikator antara
lain: (1) penilaian terhadap harapan hidup, (2) tingkat keaksaraan atau melek
huruf, (3) pendidikan dan (4) kemampuan daya beli masyarakat atau
pengeluaran per kapita. Dari kedua indikator yaitu kesehatan dan indikator
pendidikan, menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan terhadap mutu
Sumber Daya Manusia. Dengan demikian rendahnya tingkat kesehatan dan
rendahnya mutu pendidikan masyarakat merupakan bukti belum berhasilnya
pembangunan Pemerintah Indonesia bidang pendidikan.
Meskipun demikian, Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya,
antara lain melalui penanganan penuntasan terhadap Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu
2004-2009 meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar
yang lebih berkualitas.
Kebijakan ini dilakukan dikarenakan bersamaan dengan kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa tahun terakhir ini yang diikuti dengan
kenaikan harga kebutuhan bahan pokok lainnya, sehingga kondisi semacam ini
akan dapat menghambat upaya Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan
4
Dasar 9 Tahun, juga berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk
mendapat pendidikan, maka sejak tahun 2005, salah satu program pemerintah di
bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dana BOS merupakan bantuan pemerintah pusat kepada semua sekolah
SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat
Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik
negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A
dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS. BOS bertujuan untuk
memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya
pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang
lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu
(sumber : Buku Pedoman BOS 2011).
Dengan adanya program dana BOS, sekolah dituntut kemampuannya
untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta
mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan tersebut secara
transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan
pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah,
terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak
sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal,
hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk
pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2004:194).
Nanang Fatah (dalam Mulyono, 2010: 78) berpendapat bahwa
pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan
dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang
5
mencakup gaji guru, peningkatan professional guru, pengadaan sarana ruang
belajar, perbaikan ruang, pengadaan perlatan, pengadaan alat-alat dan buku
pelajaran, alat tulis kantor, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan
pendidikan dan supervisi pendidikan.
BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib
belajar. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan
jumlah murid di masing-masing sekolah. (sumber: Direktorat Jendral Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menegah)
Adapun besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk
untuk BOS Buku pada tahun anggaran 2011 dengan ketentuan :
1. SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun
2. SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun
3. SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun
4. SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun
Berkaitan dengan pelaksanaan dana BOS, pada tahun 2011 pemerintah
pusat dan DPR mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
sebesar Rp 16 triliun untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Dana BOS
ini merupakan bagian program pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar
sembilan tahun dan telah digulirkan sejak tahun 2005. Memasuki tahun ketujuh,
penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mengalami berbagai
permasalahan baik dalam penyaluran maupun penggunaannya.
Masalah tersebut terkait dengan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan
yang kemudian menghambat tercapainya tujuan dana BOS itu sendiri. Hal itu
terlihat dari data yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) per 15 Desember 2011. Dari 497 kabupaten/kota di Indonesia,
6
untuk triwulan II (April-Juni) baru 493 (99,2 persen) kabupaten/kota yang
menyalurkan dana BOS, sementara untuk triwulan III (Juli-September) baru 439
(88,3 persen) kabupaten/kota, dan untuk triwulan IV (Oktober-Desember) hanya
108 (21,7 persen) kabupaten/kota yang tuntas menyalurkan BOS.
(http://edukasi.kompas.com/utak-atik.mekanisme.penyaluran.dana.bos)
Demikian halnya, Program BOS di Kota Makassar secara konsep
menjelaskan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan
untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak
mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang
memadai dan bermutu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki
peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi peserta didik,
sebagaimana yang termuat dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, tetapi
dengan melihat fenomena yang terjadi khususnya di SD Inpres Tamajene
tentang program BOS ternyata belum sesuai seperti yang diharapkan. Hal ini
dibuktikan dengan tidak efektif dan efisiennya penyaluran dana, pemanfaatan
serta pertanggungjawaban sekolah.
Hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk
operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar, karena apabila
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikelola dengan baik akan
mengakibatkan tidak tercapainya pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagai
sebagai salah satu Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk mencapai
tujuan yang diharapkan, maka suatu organisasi atau sekolah harus mempunyai
peranan yang tinggi dalam pemanfaatan dana BOS.
Kegiatan organisasi dalam mencapai visi dan tujuannya ditentukan oleh
faktor internal antara lain sumber daya manusia, biaya operasional, sarana dan
7
prasarana, sistem dan prosedur serta teknologi, sedangkan faktor eksternal
antara lain koordinasi dengan organisasi lain, dukungan masyarakat dan faktor
lingkungan lainnya. Kedua faktor ini saling terkait dan mendukung. Organisasi
yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam
mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan (Sondang P.
Siagian, 1997:151). Upaya mengevaluasi suatu organisasi, dapat dilakukan
melalui konsep evaluasi. Evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan
standar obyektif yang telah ditetapkan kemudian diambil keputusan atas obyek
yang dievaluasi.
Konsep evaluasi menekankan pada perbandingan antara hasil yang
dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Sasaran evaluasi adalah
mengetahui keberhasilan suatu program. Sebagaimana Bruce W Tuckman
(1985:27) mengartikan evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji
apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai
dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi program merupakan
proses untuk mengetahui apakah suatu program dimulai dari implementasi
sampai keluaran (output), dan dampak (impact) dari program tersebut telah
sesuai dengan tujuan program bersangkutan.
Dalam pemanfaatan bantuan dana BOS, kemampuan administratif atau
manajer dalam mengatur instrumental input (komponen didalam pendidikan) agar
proses dapat berjalan sesuai tujuan dan membutuhkan pemanfaatan dana BOS
yang efektif dan efisien. Seperti halnya bagaimana menggunakan sarana
prasarana, kurikulum dan administrasi didalam suatu lembaga pendidikan,
disamping dukungan dan perumusan yang jelas dari pemerintah, juga peranan
penting kepala sekolah sebagai pemegang wewenang tertinggi di bantu oleh
8
para pegawai dan guru harus mampu melaksanakan tugas agar apa yang
menjadi tujuan BOS dapat tercapai karena dibutuhkan komitmen dari
pelaksanaan program ini.
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
kajian tentang pemanfaatan dana BOS dan menuangkannya dalam penelitian
yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar”
I.2 Rumusan Masalah
Bagi Sekolah Dasar, masalah pemanfaatan dana BOS merupakan salah
satu hal yang utama untuk tetap survive dihadapi dan dikelola. Hal ini akan dapat
dicapai melalui perbaikan dalam menghadapi segala permasalahan dibidang
pendidikan. Bila dilihat dari aspek manajemen, maka proses pemanfaatan dana
BOS dapat dipandang sebagai suatu perbaikan yang terus menerus untuk
menghasilkan akses pemerataan pendidikan melalui program BOS yang
berkualitas dan merata.
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dirumuskan masalah pokok
yang perlu mendapat kajian secara mendalam yaitu “Mengapa Pemanfaatan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Kegiatan Pembelajaran
di SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum efektif?”
I.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab
belum efektifnya pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada
kegiatan pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar.
9
I.4 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan
kegunaan teori yang diuraikan di bawah ini :
1. Manfaat Akademik
Kegunaan akademik dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi
penelitian-penelitian yang akan datang mengenai evaluasi pemanfaatan dana
BOS.
2. Manfaat Praktis
Kegunaan praktis dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai
sumbangan pemikiran serta informasi bagi SD Inpres Tamajene dan
Pemerintah Kota khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam
mengevaluasi pemanfaatan dana BOS kota makassar.
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Konsep Sekolah
II.1.1 Pengertian Sekolah
Sekolah sebagai suatu sistem, memiliki komponen inti yang terdiri dari
input, proses, dan output (Komariah dan Triatna, 2010:1). Komponen-komponen
tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan
utuh yang saling terkait, terikat, mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan.
Adapun pengertian menurut Hadari Nawawi (1982) sebagai berikut :
“sekolah tidak boleh diartikan hanya sekedar sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Akan tetapi, sekolah sebagai institusi peranannya jauh lebih luas daripada itu. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang terikat dengan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai”.
Hal senada diungkapkan Reimer (Sagala, 2006) mengemukakan bahwa
“sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok umur
tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum
yang bertingkat”. Selain itu, sekolah menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun
2003 Pasal 18, tentang pendidikan Nasional, sekolah adalah lembaga
pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal yang terdiri dari
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Bila seluruh pendapat tersebut dirangkaikan, maka dapat dipahami
bahwa sekolah adalah kerja sama sejumlah orang yang menjalankan
seperangkat fungsi mendasar untuk melayani kelompok umur tertentu dalam
ruang kelas yang pelaksanaannya dibimbing oleh guru melalui kurikulum yang
bertingkat untuk mencapai tujuan instruksional dengan terikat akan norma dan
budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. Sekolah juga
merupakan kerja sama sejumlah orang yang terdiri dari unsur-unsur sekolah,
11
seperti kepala sekolah, supervisor, konselor, ahli kurikulum, tata usaha, dan
sebagainya di bawah kontrol pemerintah.
Sekolah dalam menjalankan seperangkat fungsi-fungsi mendasarnya
tentu mengacu pada fungsi belajar dan pembelajaran yang sesuai kebutuhan
pendidikan pada masyarakat. Sekolah sebagai organisasi dalam melaksanakan
fungsinya diharapkan dapat difungsikan seluruh sumber daya yang ada. Secara
umum, sekolah terdiri dari sekolah yang dikelola oleh pemerintah yang disebut
sekolah negeri dan sekolah yang dikelola oleh perorangan, organisasi
kemasyarakatan, atau perusahaan, yang disebut sekolah swasta. UUSPN No. 20
tahun 2003 pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan
serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Sekolah negeri mempunyai visi dan misi yang ditetapkan pemerintah,
yaitu kebaikan publik. Oleh karena itu, keefektifan organisasi sekolah pada
satuan pendidikan tersebut amat dipengaruhi oleh visi dan misi khusus dari
masing-masing sekolah. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan target sekolah disusun
supaya dapat merespon berbagai perubahan yang diwujudkan dengan
menggerakkan seluruh potensi sumber daya sekolah yang ada, sehingga
keefektifan menjadi ciri dari organisasi sekolah dan konsistensi terhadap misi
sekolah menjadi jaminan untuk memperoleh kualitas yang terbaik (Sagala, 2006)
II.1.2 Fungsi Tugas Utama Sekolah
Fungsi dan tugas utama sekolah adalah meneruskan, mempertahankan,
dan mengembangkan kebudayaan masyarakat melalui pembentukan
kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa dari sudut usia maupun
intelektualnya, serta terampil dan bertanggung jawab sebagai upaya
mempersiapkan generasi pengganti yang mampu mempertahankan eksistensi
12
kelompok atau masyarakat bangsanya dengan budaya yang mendukungnya.
Sekolah sebagai satuan pendidikan terdepan dalam mendidik para siswanya
memerlukan pengelolaan yang profesional sesuai fungsi dan tugasnya.
Oleh karena itu, sekolah dalam berupaya mencapai visi dan misi sekolah,
disusunlah struktur hubungan kerja organisasi berdasarkan tujuan, asas prinsip,
dan program-program yang mendasari misinya. Semua anggota tim sekolah
harus dapat melakukan kerja sama dalam rangka mensukseskan program
sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam struktur organisasi sekolah, kepala
sekolah bersama para guru merupakan orang yang paling bertanggung jawab
melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
Struktur organisasi sekolah menurut Gorton (Sagala,2006) bertujuan
memfungsikan setiap anggota sesuai fungsi dan kedudukannya, menjalin
hubungan kerja antar tim organisasi agar masing-masing mengetahui tanggung
jawabnya dan semua anggota tim dapat melakukan kerja sama mensukseskan
program sekolah. Kepala sekolah merupakan orang pertama yang paling
bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah. Oleh
karena itu, persyaratan profesional kepala sekolah menjadi penting agar mampu
membangkitkan dan mempertinggi keterlibatan para anggota tim dan berupaya
mendorong dan membangkitkan semangat kerja sama antar anggota tim.
Berkaitan dengan struktur organisasi, penekanan desain organisasi
sekolah adalah pada peningkatan kemampuan manajemen sekolah yang
semakin baik. Desain organisasi sekolah merupakan sarana mengembangkan
potensi sekolah. Sekolah mengacu pada kriteria yang dapat memperjelas fungsi
dan tanggung jawab setiap personel sekolah secara dinamis kearah tujuan yang
disepakati.
13
II.2 Konsep Evaluasi
II.2.1 Pengertian Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan,
organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak
akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan,
pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam
bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris
yaitu “evaluation” yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily,
2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah “evaluasi
merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek
dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur
untuk memperoleh kesimpulan”.
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek
mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi
dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang
diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian
pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk
memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.
Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (1991:3)
menyatakan :
“Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”.
14
Lebih lanjut Sudjana (Dimyati dan Mudjiono,2006:191), “dengan batasan
sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu
berdasarkan suatu kriteria tertentu”. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan
cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan
dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang
dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian
evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai
tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja.
Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000:13),
mengartikan bahwa “penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji
apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai
dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”.
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan
beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan sebuah proses
yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah
program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil
yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua
konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Sudharsono
(Lababa, 2008) memaparkan bahwa “efektifitas merupakan perbandingan antara
output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk
menghasilkan output lewat suatu proses”.
II.2.2 Evaluasi Program
Evaluasi memiliki tujuan-tujuan alternatif dan tujuan-tujuan tersebut
mempengaruhi evaluasi suatu program atau kegiatan. Mengenal pandangan-
pandangan yang beraneka ragam dan mengetahui bahwa tidak semua evaluator
15
setuju pada pendekatan tersebut dalam melakukan evaluasi suatu
program/kegiatan adalah penting.
Suchman (Arikunto dan Jabar,2010:1) memandang bahwa, “evaluasi
sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan
yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Defenisi lain
dikemukakan oleh Stutflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan
bahwa, “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian
informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan
alternatife keputusan”.
Evaluasi program adalah upaya penelitian yang dilakukan secara
sistematis dan objektif dengan tujuan mengkaji proses dan hasil dari suatu
kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan
untuk menentukan sejauhmana hasil atau nilai yang telah dicapai program. Hal
tersebut seiring dengan pendapat Moekijat (1981:15) bahwa evaluasi suatu
penilaian berarti penentuan nilai.
Kemudian, Bruce W Tuckman (1985, www.pdf.com) mengatakan bahwa,
“evaluasi adalah suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan (process), keluaran (ouput) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi berkaitan erat dengan pengertian pengukuran (measurement)”.
Ada empat langkah yang dilakukan dalam proses evaluasi menurut
Tenbrink (dikutip oleh Moore), yaitu (1) persiapan; tahap ini untuk menentukan
jenis informasi yang dibutuhkan (2) mengumpulkan informasi; yaitu memilih
teknik untuk mengumpulkan bermacam-macam informasi seakurat mungkin, (3)
membuat penilaian, membandingkan informasi dengan kriteria yang telah
ditentukan untuk membuat penilaian, (4) membuat keputusan; mengambil
kesimpulan berdasarkan pada penilaian yang telah dibentuk.
16
Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia
sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang
manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang
dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.
II.2.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi
Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian
juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program
secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-
masing komponen.
Menurut Weiss (1972:4) menyatakan bahwa tujuan evaluasi adalah :
“The purpose of evaluation research is to measure the effect of program against the goals it set out accomplish as a means of contributing to subsuquest decision making about thr program and improving future programming”.
Ada empat hal yang ditekankan pada rumusan tersebut, yaitu : (1)
menunjuk pada penggunaan metode penelitian, (2) menekankan pada hasil
suatu program, (3) penggunaan kriteria untuk menilai, (4) kontibusi terhadap
pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang.
Selain itu, menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi
adalah :
1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai
dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.
17
Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-
bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang
diawali dengan suatu roses pengumpulan data yang sistematis.
II.3 Konsep Pemanfaatan
II.3.1 Pengertian Pemanfaatan Dana BOS
Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) Balai Pustaka (2000:711) dijelaskan
“bahwa pemanfaatan terambil dari kata dasar manfaat yang artinya guna,
faedah. Kemudian mendapatkan imbuhan pe-an yang berarti proses, cara,
perbuatan pemanfaatan. Dengan demikian pemanfaatan dapat diartikan suatu
cara atau proses dalam memanfaatkan suatu benda atau obyek”.
Pengertian pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003:
711) yang menyebutkan bahwa “pemanfaatan mengandung arti yaitu proses,
cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan sendiri”. Selain
itu, menurut Seels and Richey (1994:14) menyatakan “pemanfaatan ialah
aktivitas menggunakan proses dan sumber belajar.”
Dengan demikian pemanfaatan berdasarkan pengertiannya masing-
masing adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu Dalam
hal ini adalah pemanfaatan yaitu efektivitas penggunaan/alokasi dana BOS
terhadap kegiatan pembelajaran.
Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri
berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih
dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing
sekolah (Mulyono, 2010:192).
18
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang
pendanaan pendidikan BAB I pasal 2 ayat (1) menyatakan : “pendanaan
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam
melakukan perencanaan anggaran sekolah harus berjalan dengan rencana
pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja
pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana startegis satuan
pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencana
kerja tahunan sekolah.
II.4 Kegiatan Pembelajaran
Pendidikan merupakan pondasi negara. Pada umumnya, negara-negara
didunia memperhatikan pendidikan negerinya dengan berbagai kebijakan, baik
dalam hal membentuk undang-undang, menyediakan prasarana dan sarana,
hingga pengaturan sistem pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan di dalam
negerinya.
Namun seperti halnya di Indonesia, pendidikan mengalami hambatan
yang serius terutama dalam kesediaan prasarana dan sarana pendukung
kegiatan belajar mengajar. Karena hal ini membutuhkan dukungan penuh dari
pemerintah serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sarana dukung
pendidikan yang kondusif. (http://www.fsrd.itb.ac.id/alat-penunjang-kegiatan-
belajar-mengajar-untuk-siswa-sekolah-dasar-berbasis teknologi-multi.pdf)
Kegiatan belajar-mengajar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dilepaskan dari sebuah pendidikan. Keduanya merupakan sebuah proses
interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidiknya. Kegiatan belajar-
19
mengajar dapat juga diartikan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran
adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar (UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 1).
Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk
menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Pembelajaran merupakan suatu
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,
perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Manusiawi terlibat dalam sistem pengajaran, terdiri dari siswa,
guru, dan tenaga lainnya.
Dalam proses pembelajaran diperlukan faktor pendukung lain, yaitu faktor
lingkungan dan sejumlah faktor yang memang direncanakan untuk menunjang
tercapainya tujuan pendidikan yang dikehendaki, diantaranya kurikulum dan
sarana perangkat yang lain.
II.5 Mutu Pendidikan
Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang
dihasilkan (Arcaro,1999:21). Mutu atau kualitas adalah gambaran dan
karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan
kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat
(Rohiat, 2009:52). Mutu memiliki peranan yang sangat menentukan dalam
hubungan antara pemberi layanan dan penerima layanan. Sama halnya dengan
dengan mutu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, mutu dalam bidang
pendidikan juga penting untuk diperhatikan. Mutu pendidikan berupaya untuk
memberikan kemudahan akses, keadilan dan pemerataan.
20
Selain itu, menurut Sallis mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang
sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan, diantaranya sarana
dan prasarana, SDM, teknologi dan kepemimpinan.
“Ada banyak sumber mutu pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif”.
Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Rohiat sebelumnya, bahwa
mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, mulai dari kondisi
awal, masukan (input), aktivitas (process), manfaat (outcome), keluaran (output)
hingga pada dampak (impact), pendapat Danim (2006:53) tentang aspek-aspek
yang mempengaruhi mutu pendidikan berikut :
“Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sis. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia, seperti kendala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumberdaya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hasil pendidikan dikatakan bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu”.
Masukan (input) pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia
karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud
meliputi sumberdaya, harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang
terkait sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan
merupakan kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud
adalah mengkoordinasikan dan menserasikan serta pemaduan masukan (input)
secara harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi
21
pembelajaran yang menyenangkan. Keluaran (output) pendidikan merupakan
prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan (Danim, 2006:54).
Selain itu, menurut Sopha Julia dari Thesis, 2010 (www.pdf.com)
menyatakan bahwa mutu pendidikan dapat diwakili dengan menggunakan 3
(tiga) indikator sebagai berikut : (1) dari segi masukan (input), dapat dilihat dari
kualitas penerimaan (enrollment) siswa baru, kompentensi guru, sarana
prasarana/peralatan, metode pembelajaran/kurikulum, peraturan yang relevan
sebagai acuan, dan harapan-harapan, (2) segi aktivitas (process) adalah
motivasi dan minat belajar siswa, pemberdayaan (kemandirian) siswa, situasi
belajar yang kondusif, dan (3) dari segi keluaran (output) adalah prestasi
akademis dan non akademis siswa.
II.6 Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS
Evaluasi menurut Bruce W Tuckman (1985, www.pdf.com) adalah suatu
proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (process)
kegiatan, keluaran (output) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau
kriteria yang telah ditentukan. Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi dengan
batasan sebagai proses memberikan atau menetukan nilai kepada objek tertentu
berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana,1990:3). Dengan berdasarkan
batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum
dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu
(tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria
tertentu.
Organisasi yang efektif menurut Steers (Syaiful Sagala, 2006), keefektifan
seringkali diartikan kuantitas atau kualitas keluaran (output) barang atau jasa.
Namun perlu ditambahkan bahwa bagi organisasi seperti sekolah, keefektifan
22
adalah kemampuan mengelola sumber daya secara optimal (pemanfaatan), yaitu
menunjukkan sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya
secara baik dan benar untuk mencapai tujuan.
Arikunto dan Jabar (2008:30) mengemukakan bahwa kriteria atau tolak
ukur yang dalam program pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu (1)
peraturan atau ketentuan yang telah diterbitkan, (2) dalam menidaklanjuti
peraturan atau ketentuan tersebut perlu adanya petunjuk pelaksanaan, (3) jika
tidak ada petunjuk pelaksanaan maka dapat menggunakan konsep atau teori-
teori yang terdalam dalam buku-buku ilmiah, (4) atau dapat menggunakan hasil
penelitian, (5) kriteria dapat ditentukan menggunakan nalar.
Selain itu, dikutip dalam buku evaluasi program pembelajaran (S.Eko
Putro W, 2011) menyatakan bahwa, Input adalah segala sesuatu yang harus
tersedia karena dibutuhkan bagi berlangsungnya proses. Evaluasi masukan
(Input Evaluation) membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber
yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai
tujuan, bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi
masukan meliputi : (a) sumber daya manusia, (b) sarana dan peralatan
mendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang
diperlukan.
Process pendidikan adalah berubahnya sesuatu yang merupakan input
menjadi sesuatu yang lain dari hasil proses yang disebut output. Evaluasi proses
meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dalam praktik pelaksanaan
program. Pada dasarnya evaluasi proses untuk mengetahui sampai sejauh mana
rencana yang telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki,
23
sedangkan output merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur
keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Sudarwan Danim (2007:12-13, www.pdf.com) menyatakan bahwa
masukan (input) pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena
dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi
sumberdaya, harapan-harapan maupun perangkat peraturan yang terkait
sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan merupakan
kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lain, proses dimaksud adalah
mengkoordinasikan dan menserasikan serta pemaduan masukan (input) secara
harmonis dan terpadu sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang
menyenangkan. Keluaran (output) pendidikan merupakan prestasi sekolah yang
dihasilkan dari proses pendidikan dan dampak atau utilitas lulusan.
Berdasarkan beberapa indikator ukuran diatas, paling tidak terdapat
sejumlah kriteria yang dapat dijadikan ukuran dalam pelaksanaan program BOS,
yaitu kebijakan pemerintah, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, tingkat kepuasan,
implementasi dan evaluasi. Pelaksanaan/proyek program yang efektif ditandai
oleh beberapa hal antara lain : ketepatan waktu, SDM yang mengelola program,
mekanisme kerja yang baik, mengedepankan kerjasama, tidak adanya
penyimpangan, perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik
(feed back program).
Dari teori yang dikemukakan diatas dapat diuraikan dengan
menggunakan beberapa indikator (Bruce W Tuckman dan Sudarwan Danim) :
1. Masukan (input) program BOS
a. Jumlah SDM pelaksana (pendidikan, keterampilan, pelatihan)
b. Pengelola/Penyelenggara (pendidikan, keterampilan, kemampuan)
24
c. Jumlah anggaran BOS (kesesuaian jumlah)
d. Sarana (peralatan tulis, administrasi) dan Prasarana (tempat kegiatan,
ruang halaman)
2. Proses Pendistribusian (process) BOS
a. Peraturan yang relevan
3. Keluaran (output) program BOS
a. Peningkatan mutu pendidikan
b. Prestasi akademis dan non akademis
c. Keringanan biaya operasional sekolah bagi siswa
II.7 Perbandingan Skripsi dengan Penelitian Sebelumnya
Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang menggunakan
obyek penelitian seperti pada Tabel 1:
Tabel 1. Perbandingan:
No Nama Hasil Penelitian Persamaan
1 Sopha Julia, 2010.
Bahwa pelaksanaan pemanfaatan program BOS berjalan efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti pada kondisi lapangan. Hasil penelitian menjelaskan beberapa analisis yang berkenaan dengan efektivitas program BOS meliputi evaluasi program masukan (input), pencapaian proses program BOS, pencapaian hasil (output) yang salah satunya meliputi peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, serta konflik/hambatan yang menyertai pelaksanaan program BOS di Kec. Pesanggarahan.
Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah
2 Sri Rejeki Widaningsih, 2011.
Melakukan pengukuran dengan metode CIPP (Context-Input-Process-Product). Bahwa pengelolaan dana BOS di kedua Sekolah Dasar adalah efektif dengan persentase keefektifan 98 berdasarkan kriteria, yaitu a)tujuan, sasaran, dan prinsip penggunaan telah ditetapkan secara jelas, b) latar belakang pendidikan dan tingkat sosial ekonomi penerima program secara keseluruhan memenuhi persyaratan untuk program. c)penggunaan dana adalah untuk pembiayaan seluruh operasional sekolah, dan d)manajemensekolah dalam pengelolaan dana BOS jelas, transparan, dan terstruktur, dan ada peningkatan prestasi akademik siswa.
Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah
25
3 Abdul Kadir Karding, 2008.
Bahwa evaluasi telah mengungkapkan bahwa pelaksanaan BOS tahun 2007 untuk SMPN Semarang telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa catatan. Indikator pengukuran program BOS meliputi masukan (input), pencapaian proses, pencapaian hasil (output). Untuk mengetahui seberapa besar cakupan dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi keluarga miskin dan tidak mampu.
Topik penelitian mengenai Bantuan Operasional Sekolah
St. Rahmawati Arfah, sebagai penulis skripsi ini melakukan penelitian
pada aspek pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada
kegiatan pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar dengan unit
observasi adalah pengelola dana BOS, dengan mengunakan input, process, dan
output dan melihat indikator-indikator yang berpengaruh seperti aspek, sumber
dana manusia, dana, sarana prasarana, peraturan yang relevan (juklak/juknis),
dan mutu pendidikan. Penulis ingin melihat evaluasi dari keefektifan penggunaan
dana BOS yang digunakan oleh sekolah terhadap kegiatan pembelajaran.
II.8 Kerangka Pikir
Evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauhmana
keberhasilan sebuah program/kegiatan. Keberhasilan program dapat dilihat dari
dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Sejalan dengan tujuan
utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program
BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu. Meningkatkan mutu
pendidikan sebagai wujud dari hasil yang dicapai program. Dengan demikian,
perubahan-perubahan atau manfaat tersebut mencerminkan bahwa program
berjalan sebagaimana yang diharapkan..
Penelitian ini berusaha mengevaluasi pelaksanaan suatu program BOS
dalam rangka pemanfaatan dana BOS. Teori evaluasi program yang
dikembangkan oleh Bruce W Tuckman meliputi pencapaian masukan (input),
26
dengan melihat sumber daya manusia, bagaimana cara SD Inpers Tamajene
kota Makassar mengelompokkan atau menempatkan orang-orang di dalam
menyelesaikan pekerjaan, dan bagaimana sekolah memanfaatkan sumber-
sumber yang ada (anggaran/dana) diperoleh dari pemerintah serta prosedur
kerja untuk mencapai tujuan program.
Kedua, pencapaian proses (process), melihat bagaimana mekanisme
yang digunakan dalam mengelola dana BOS sehingga dapat mengubah sesuatu
menjadi lebih bermanfaat dalam hal ini pemanfaatan dana yang dikelola oleh
sekolah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta buku
pedoman BOS dan Juklak/Juknis BOS. Keluaran (output), merupakan penilaian
yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pecapaian tujuan yang
tekah ditetapkan dalam hal ini prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses
pendidikan dan dampak atas utilitas sekolah.
Berdasarkan uraian di atas, sebelum melakukan penelitian penulis
merumuskan kerangka konsep sebagai dasar dalam penelitian ini sebagai
berikut :
Gambar 1. Kerangka Pikir
Program BOS (Bantuan Operasional
Sekolah)
Pemanfaatan Dana BOS (Bantuan
Operasional Sekolah)
Evaluasi Pemanfaatan Dana BOS Pada Kegiatan
Pembelajaran
(Evaluasi program Input-Process-Output)
27
BAB III
METODE PENELITIAN
III.1 Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana
dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau
menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan
memahami Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pada Kegiatan Pembelajaran di SD Inpres Tamajene Kota Makassar.
Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud
untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya, perilaku, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara
deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah
dan dengan memanfatkan berbagai metode yang alamiah.
III.2 Tipe dan Dasar Penelitian
1. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian
“deskriptif”. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu
masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat
mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang
keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.
Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang
dimaksudkan untuk memberi gambaran secara komprehensif mengenai
sejauh mana proses Evaluasi Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Pada Kegiatan Pembelajaran di lokasi penelitian ini berjalan.
28
2. Dasar penelitian ini adalah “studi kasus” yaitu untuk menggambarkan dan
menjelaskan fenomena-fenomena empirik (faktual) tentang Pemanfaatan
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
III.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Sekolah yang menjadi objek
penelitian adalah SD Inpres Tamajene di JL. Urip Sumoharjo Komp. Kodam
Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang merupakan salah satu sekolah
yang diberi kewenangan untuk melakukan/melaksanakan Program BOS
(Bantuan Operasional Sekolah).
III.4 Fokus Penelitian
Penentuan fokus penelitian dimaksudkan guna memperjelas ruang
lingkup pembahasan penelitian ini, sehingga terhindar dan tidak terjebak oleh
pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan
dengan tujuan penelitian. Adapun pembatasan dan ruang lingkup penelitian ini
meliputi :
1. Evaluasi adalah penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji
apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai
dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.
2. Pemanfaatan diartikan sebagai suatu cara atau proses dalam memanfaatan
sesuatu. Berkaitan dengan pemanfaatan dana BOS, pemerintah telah
menetapkan buku pedoman yang dapat digunakan oleh sekolah dalam
rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah. BOS
pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia
bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
29
III.5 Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh
Lexi J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu:
1. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama.
Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-
file. Data ini harus dicari melalui narasumber/informan atau dalam istilah
teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang
yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data”.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiono, 2008 : 402). Data sekunder ini merupakan
data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku,
literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.
III.6 Teknik Pemilihan Informan
Menurut Patton (2006:279) teknik pengambilan informan berdasarkan
pada:
1. Melakukan cara pengumpulan data yang berbeda dan strategi penelitian yang
berbeda pada pertanyaan yang sama.
2. Menggunakan pekerja penelitian dan pewawancara yang berbeda untuk
menghindari bias pada satu orang yang bekerja sendiri.
3. Menggunakan metode yang mengkaji program.
4. Menggunakan perspektif yang berbeda dalam menafsirkan sekumpulan data.
30
Maka dalam penelitian ini informan yang diambil yakni informan yang
dinilai mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan
dengan tujuan penelitian.
Adapun pertimbangan pemilihan informan diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Mereka yang banyak mengetahui tentang pemanfaatan dana BOS.
b. Mereka yang berdomisili dilokasi penelitian.
c. Mereka yang bertugas merumuskan, membina, dan mengendalikan
kebijakan/program di bidang pengelolaan dana BOS pada SD Inpres
Tamajene Kota Makassar.
Informan dalam penelitian yang berhubungan dengan Pemanfaatan Dana
BOS adalah:
1. Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene
2. Bendahara Sekolah SD Inpres Tamajene
3. Staff/Pegawai Sekolah SD Inpres Tamajene
III.7 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitan ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan
data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:
1. Observasi
Merupakan pengamatan dan pencatatan sistematik tentang gejala-gejala
yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang
menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi
peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan
31
observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari
dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek
yang akan diteliti.
2. Wawancara
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
(Moleong, 2000 : 150).
Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Sekolah, Bendahara,
Staff/Pegawai pada SD Inpres Tamajene Kota Makassar. Teknik ini digunakan
untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dana
BOS pada lokasi penelitian
3. Dokumentasi
Merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama
berupa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun
statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan
dengan cara mengadakan penelaahan terhadap bahan-bahan yang tertulis.
III.8 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana
yang dikemukakan Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
32
Langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan
dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang
inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada
didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya kedalam satu-satuan itu,
kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Tahap terakhir dari analisa
data ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.
Dalam penelitian ini, data-data tentang pemanfaatan dana BOS pada SD
Inpres Tamajene Kota Makassar didapatkan, baik melalui wawancara maupun
dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang diperlukan
dan dikelompokkan kepada kelompok informasi yang telah disusun. Apabila
didapatkan data yang kurang, maka dilakukan penyempurnaan data dengan
mencari kembali, baik melalui wawancara atau dokumen yang ada, dan setelah
itu dilakukan pemaparan dan analisa terhadap data yang ada.
33
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
IV.1 Profil Sekolah
IV.1.1 Sekolah Dasar Inpres Tamajene Kota Makassar
SD Inpres Tamajene terletak di Jl. Urip Sumoharjo Kompleks Kodam VII
Wirabuana Kel. Panaikang Kec. Panakkukang Kota Makassar. SD Inpres
Tamajene mulai beroperasional pada tahun 1985. Sekolah ini berdiri di atas
tanah seluas 2000 m� terdiri 1 lantai dan 14 ruangan dan terakreditasi baik.
Sekolah ini memiliki 1 (satu) orang kepala sekolah, 9 (sembilan) orang guru PNS,
dan 5 (lima) orang guru tidak tetap.
Jumlah siswa pada tahun 2010/2011 sebanyak 396 siswa dan 2011/2012
sebanyak 403 siswa dengan keseluruhan 12 rombongan belajar. Siswa terdiri
dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam.
Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa terdapat 50% orang tua siswa
yang dikategorikan pra sejahtera, sisanya adalah menengah 35% dan kategori
mampu 15%.
IV.1.1.1 Visi, Misi dan Tujuan SD Inpres Tamajene
Adapun visi, misi dan tujuan dari SD Inpres Tamajene adalah sebagai
berikut :
1. Visi
“Menjadi SD yang berprestasi terampil dalam kehidupan, beriman, dan bertakwa
serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana”.
34
2. Misi
a. menyusun kurikulum yang adaptif;
b. mengoptimalkan proses pembelajaran yang PAIKEM (Pembelajaran Aktif,
Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan);
c. menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan;
d. membudayakan pendidikan karakter bangsa dalam perilaku kehidupan
sehari-hari;
e. mengupayakan manajemen sekolah yang kondusif;
f. mengupayakan pembiayaan pendidikan yang memadai;
g. melaksanakan penilaian secara obyektif dan memantau prestasi siswa
secara berkesinambungan.
3. Tujuan Sekolah
Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, berkarakter, serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Merujuk pada tujuan
pendidikan dasar tersebut, maka tujuan Sekolah Dasar Inpres Tamajene adalah
sebagai berikut :
a. Mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan
pembiasaan serta pendidikan karakter bangsa;
b. Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat
Kabupaten/Kota;
c. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk
melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi;
d. Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat sekitar;
e. Menjadi sekolah favorit yang diminati masyarakat.
35
IV.1.1.2 Prestasi Lulusan
a. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional
Pendidikan yaitu 100% lulus,
b. Prestasi lomba-lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi),
c. Prestasi non akademik sekolah yaitu dalam bidang olahraga dan
keterampilan/seni, belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan
tingkat kecamatan).
IV.1.1.3 Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
a. Di SD Inpres Tamajene terdapat 10 orang guru yang berpendidikan S1
dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang
diajarkan dan hanya sebagian yang telah mengikuti penataran-penataran
sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, sisanya 5 orang berpendidikan
belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran
yang, semua guru belum memiliki prestasi baik di tingkat kotamadya maupun
propinsi.
b. Kepala sekolah berpendidikan S1 dan tidak mampu mengoperasikan
komputer.
c. Tenaga Kependidikan
Tidak memiliki tenaga administrasi sarana dan prasarana, selama ini kepala
sekolah dengan bendahara yang memiliki peranan sebagai tenaga
administrasi sarana prasarana dalam mengelola pemanfaatan dana program.
IV.1.1.4 Pengembangan Kurikulum
Kurikulum SD Inpres Tamajene telah memenuhi Standar Nasional
Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP).
36
a. 100% guru telah menyusun program tahunan, program semester (promes)
dan silabus mata pelajaran, untuk kalender pendidikan sekolah hanya
menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah,
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun
RPP,
c. Program remedial dan pengayaan. Guru telah melaksanakan remedial dan
melakukan pengayaan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar
Nasional Pendidikan.
IV.1.1.5 Sarana dan Prasarana
a. Sekolah ini memiliki 12 ruangan kelas, karena ruang kelas yang tersedia
tidak mampu menampung seluruh siswa, maka proses belajar mengajar
terbagi dalam 2 shife serta sarana dan prasarana (fasilitas) lainnya belum
lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional
Pendidikan,
b. Bahan dan sumber belajar
• Buku, beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran,
majalah, kamus, ensiklopedia dan lain-lain dalam kondisi sebahagian tidak
terawat.
• Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi
Standar Nasional Pendidikan.
c. Materi pembelajaran disampaikan kepada siswa dengan menggunakan
fasilitas yang cukup modern seperti papan tulis (white & black board), alat
bantuan peraga IPA, serta LCD dalam jumlah yang belum proporsional
dengan jumlah siswa.
37
d. Fasilitas ruangan yang disediakan untuk menunjang pembelajaran para
siswa di sekolah ini antara lain tersedianya ruang perpustakaan, koperasi,
dan mushola serta fasilitas lainnya adalah lapangan untuk berolahraga dan
beberapa sarana penunjang kebersihan.
e. Lingungan sekolah yang tertib dan aman, infrastruktur bangunan belum
diperbaiki (dalam tahap renovasi). Sekolah ini juga belum memiliki jaringan
komunikasi akademik (website).
IV.1.1.6 Pengembangan Nilai
a. Memenuhi standar penilaian sesuai dengan standar kompetensi yang telah
ditetapkan (KKM (kriteria ketuntasan minimal) belum memenuhi SNP),
b. Sistem penilaian tersusun dengan baik,
c. Belum memiliki bank soal sebagai database sistem penilaian yang baik,
d. Memiliki dokumen penilaian yang lengkap, komprehensif dan rapi.
IV.2 Program Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat
kepada seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke
rekening sekolah masing-masing. Bantuan tersebut diharapkan dapat
mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini diberikan
kepada masyarakat. Seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang
mengupayakan agar anggaran pendidikan segera mencapai 20 % dari total
APBN/APBD.
BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib
belajar. Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya
38
operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai
kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari
keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan
pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional
Pendidikan. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayan yang
diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.
IV.2.1 Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun
yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk :
1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri
terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf
internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam
bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta,.
3. Meringankan beban bata operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
IV.2.2 Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Besar Bantuan
Sasaran program BOS adalah Sekolah penerima BOS adalah Sekolah
Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah
Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama
Terbuka (SMP/SMPLB/SMPT) baik Negeri maupun Swasta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak
termasuk sasaran dari Program BOS ini.
39
Alokasi untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT per siswa per tahun dari
BOS Tahun Anggran 2011 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, adalah
sebagai berikut :
a. Alokasi untuk SD/SDLB di kota adalah sebesar Rp. 400.000 per siswa/tahun;
b. Alokasi untuk SD/SDLB di kabupaten adalah sebesar Rp. 397.000 per
siswa/tahun;
c. Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kota adalah sebesar Rp. 575.000 per
siswa/tahun; dan
d. Alokasi untuk SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten adalah sebesar Rp. 570.000
per siswa/tahun.
IV.2.3 Waktu Penyaluran Dana
Waktu Penyaluran Dana BOS Tahun anggaran 2011, dana BOS akan
diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2011, yaitu
semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran
2011/2012. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode
Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.
IV.2.4 Jenis Biaya Pendidikan
Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam bagian
ini akan diuraikan jenis-jenis biaya pendidikan sesuai dengan PP Nomor 48
Tahun 2008 tersebut. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi
3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan, serta Biaya Pribadi Peserta Didik.
1. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
40
a. biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
b. biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
• Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta
tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
• Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan
habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll;
c. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai
pendidikannya;
d. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada
peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/ satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.
3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti
proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
Dalam penggunaan dana BOS, biaya satuan yang digunakan adalah rata-
rata nasional, sehingga penggunaannya dimungkinkan untuk membiayai
beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi.
Namun, perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya
operasional nonpersonil bagi sekolah sesuai dengan Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
41
IV.2.5 Sekolah Penerima BOS
1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana
BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut
biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak
dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
3. Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa
miskin di sekolah tersebut.
4. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari
orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda
harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh
sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan
dan akuntabel.
6. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah
bertaraf RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua
siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, kecuali terhadap
siswa miskin.
IV.2.6 Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu
Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program
yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat
dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan
perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta
42
program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama
program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga
merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta
untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.
Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap
pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:
1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak
mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah;
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan
pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan
SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara;
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan
berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara.
Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat
melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan
akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya
memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.
Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat
waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang
tidak menyumbang.
43
IV.2.7 Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun, tanggung
jawab Pemerintah dan pemerintah daerah terkait biaya satuan pendidikan telah
diatur dalam PP No 48 Tahun 2008 yang intinya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan
biaya investasi dan biaya operasi satuan pendidikan bagi sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sampai terpenuhinya
Standar Nasional Pendidikan;
2. Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah/pemerintah daerah menjadi
bertaraf internasional, selain dari Pemerintah dan pemerintah daerah,
pendanaan tambahan dapat juga bersumber dari masyarakat, bantuan pihak
asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah;
3. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya
nonpersonalia sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
IV.2.8 Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik
Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab
atas:
1. Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan
alat-alat tulis, dan lain sebagainya;
2. Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya
operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan
sekolah menjadi bertaraf internasional.
IV.2.9 Prosedur Pelaksanaan
Mulai tahun 2011, dana BOS yang berasal dari Pemerintah/APBN
disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
44
Kabupaten/Kota dalam bentuk Dana Transfer setiap triwulan (tiga bulan)
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2010
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional
Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran
2011.
Dana BOS untuk Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dalam mekanisme
APBD. Untuk sekolah swasta dananya disalurkan melalui Pejabat Pengelola
Keluar Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum .Daerah (BUD), sedangkan
untuk sekolah milik pemerintah daerah (negeri) melalui Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Pendidikan.
Penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :
1. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dengan koordinasi Tim Manajemen
BOS Provinsi menyerahkan data jumlah siswa tiap sekolah kepada
Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Kementerian Pendidikan
Nasional membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota, untuk selanjutnya
dikirim ke Kementerian Keuangan;
3. Alokasi dana BOS per sekolah negeri ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional, sedangkan alokasi per sekolah swasta ditetapkan oleh
pemerintah daerah (melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) atas
usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data jumlah siswa;
4. Alokasi dana BOS per sekolah untuk periode Januari-Juni 2011 didasarkan
jumlah siswa tahun pelajaran 2010-2011, sedangkan periode Juli-Desember
2011 didasarkan pada data tahun pelajaran 2011-2012.
45
Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dan penggunaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi sekolah
negeri tercantum pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
37 Tahun 201D tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun
Anggaran 2011;
IV.2.10 Penggunaan Dana BOS
Penggunaan dana BOS di sekolah dan Madrasah harus didasarkan pada
kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru
dengan Komite Sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebaga salah satu
sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda
atau sumber lain (Blook Grant, BOM, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb).
Penggunaan Dana BOS menurut Juknis 2011dapat digunakan untuk 13
jenis komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS, yaitu :
1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks
yang sudah rusak.
Buku teks yang boleh dibeli adalah buku teks yang telah dinilai
kelayakannya oleh Pemerintah.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru.
Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir,administrasi
pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis,
serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut
termasuk di dalamnya pengeluaran untuk alat tulis, fotocopy, honor/uang
lembur, dan konsumsi panitia pendaftaran siswa baru dan pendaftaran ulang
siswa lama.
46
3. Membiayai kegiatan pembelaiaran remedial, pembelajaran pengayaan,
pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja;
pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan
sejenisnya.
Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti pengeluaran
alat tulis, bahan dan penggandaan materi termasuk honor jam mengajar
tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi
siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, membeli alat olah raga, alat
kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya pendaftaran
mengikuti lomba.
4. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil
belajar siswa
Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis
soal ujian, pengoreksi hasil ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka
penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan penggandaan soal, dll yang
relevan dengan kegiatan tersebut.
5. Membeli bahan-bahan habis pakai
Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar
seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku
induk siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk
membayar langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan
ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku
cadang alat kantor. Untuk pembelian bahan-bahan habis pakai dalam
mendukung proses belajar mengajar.
47
6. Membayar langganan daya dan jasa
Untuk membayar langganan listrik, air, telepon dan internet yang ada di
sekolah. Bila terdapat jaringan telepon dan Iistrik di sekitar sekolah dan
sekolah belum berlangganan daya dan jasa tersebut, diperkenankan untuk
memasang sambungan telepon listrik ke sekolah. Tidak diperkenankan
untuk pembelian handphone dan membayar pulsa handphone. Jika tidak
ada jaringan Iistrik dan dirasakan diperlukan untuk kegiatan belajar
mengajar, maka diperkenankan untuk membeli genset.
7. Membayar biaya perawatan sekolah
Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan sekolah seperti
pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan
mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan
perawatan fasilitas sekolah lainnya.
Perawatan ringan dilakukan dengan sekolah. Pembayaran honor pekerja
berdasarkan upah harian sesuai kehadiran dibuktikan dengan daftar hadir.
Pengadaan bahan perawatan ringan.
8. Membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan
honorer.
Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang
membantu administrasi BOS. Bagi guru PNS di sekolah negeri yang
mengajar di sekolah swasta di luar kewajiban jam mengajar di sekolah
negeri, diperlakukan sebagai tenaga pendidik honorer oleh sekolah swasta
tersebut. Guru PNS yang ditugaskan oleh pemerintah di sekolah swasta,
diperlakukan sebagaimana PNS di sekolah negeri.
48
Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta
honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
9. Pengembangan Profesi Guru
Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan
KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/blok grant
pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang
sarna tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukkan
yang sarana. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium
narasumber, penulis naskah materi paparan, pengadaan alat tulis, bahan,
penggandaan materi, transport, dan konsumsi dapat menggunakan dana
BOS.
10. Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transport dari dan ke sekolah
Dipergunakan untuk meringankan biaya transport dari dan ke sekolah bagi
siswa miskin. Bantuan diberikan hanya kepada siswa yang karena biaya
transportasi sehingga terancam tidak masuk sekolah. Komponen ini juga
dapat berbentuk pembelian alat transportasi bagi siswa yang tidak mahal,
misalnya sepeda, perahu penyeberangan dll. Alat ini menjadi inventaris
sekolah.
11. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS, seperti:
Alat Tulis Kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan,
surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan
BOS dan biaya transporasi dalam rangka pengambilan dana BOS di Bank
lPT Pos Indonesia (Persero).
49
12. Pembelian komputer (desktop/work station) untuk kegiatan belajar siswa,
maksimum 1 unit dan pembelian 1 unit printer dalam satu anggaran.
13. Bila seluruh komponen 1 s.d. 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari
BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat
digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik,
mebeler sekolah. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak
diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sarana.
IV.2.11 Larangan Penggunaan Dana BOS
1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan
biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan
sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/
Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah
tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan
menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan
tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan
inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
50
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat
atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru
bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah,
misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara
keagamaan/acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang
diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.
IV.3 Landasan Hukum Kebijakan Penyaluran dan Pengelolaan Program BOS
Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS
Tahun 2011 antara lain:
1. UU No. 10/2010 tentang APBN Tahun Anggaran 2011 2. PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi Kab./Kota 2011
3. PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
BOS Tahun Anggaran 2011
4. SEB Mendagri-Mendiknas No.900/5106/SJ/2010 dan No.02/XII/SEB/2010
tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD Tahun 2011
51
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dideskripsikan tentang analisis hasil penelitian
terhadap evaluasi pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta dan temuan dilapangan. Dalam
penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan
wawancara dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan penelitian berdasarkan analisis terhadap kondisi sekolah
penerima dana BOS dengan menghubungkan teori yang digunakan dalam
evaluasi pemanfaatan dana bos terhadap kegiatan pembelajaran.
V.1 Hasil Penelitian
Sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian ini yang tercantum pada
bab sebelumnya, yaitu untuk mengetahui mengapa pemanfaatan dana program
BOS di SD Inpres Tamajene belum efektif, maka peneliti melakukan wawancara
mendalam dengan informan yang terkait seperti kepala sekolah, bendahara
sekolah, serta orang tua siswa, dalam rangka mencari jawaban atas
permasalahan yang dihadapi.
Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana
bantuan operasional sekolah (BOS) berjalan efektif. Beberapa keterangan yang
peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan setidaknya dapat
mengambarkan bagaimana pemanfaatan dana dalam kaitannya terhadap
pembelajaran di SD Inpres Tamajene. Seperti yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teori
evaluasi yang dikembangkan oleh Bruce W Truckman. Adapun pemanfaatan
dana BOS di SD Inpres Tamajene sebagai berikut :
52
V.1.1 Pencapaian Masukan (Input)
V.1.1.1 Sumber Daya Manusia
Pertama, dari segi pencapaian masukan berkaitan dengan sumber daya
manusia, walaupun tidak ada persyaratan khusus berkaitan dengan petugas
yang menangani program BOS, tetapi dalam mengelola dana bantuan
operasional sekolah (BOS) beberapa faktor kualifikasi seperti latar belakang
pendidikan, pengalaman dan kompetensi perlu diperhatikan. Petikan wawancara
dengan Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene dan Ibu
Martina Sapan orang tua siswa SD Inpres Tamajene mengungkapkan hal
tersebut :
“saya cukup lama menjadi kepala sekolah disini sudah 7 (tujuh) tahun, dan pertama kalinya dana bos dikucurkan di sekolah ini sejak tahun 2005, saya merasakan manfaat dana BOS ini sangat bagus terhadap siswa dan memberikan perubahan signifikan sebagai penunjang terselenggaranya dana BOS”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012)
“bendahara sekolah yang mengelola dana BOS cukup kompeten dalam dengan bidangnya dan sudah berpengalaman dalam mengelola biaya pendidikan di sekolah selama 6 tahun”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012).
Informasi dan keterangan yang didapat dari orang tua siswa SD Inpres
Tamajene adalah sebagai berikut :
“yang saya ketahui bendahara sekolah adalah orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS di sekolah ini, karena yang saya ketahui beliau berpengalaman sebagai bendahara sekolah apalagi beliau sebagai guru agama.” (hasil wawancara tanggal 16 Maret 2012 )
Selain itu, mengenai kompetensi guru, setiap sekolah melakukan
pengembangan bagi setiap guru mata pelajaran dan membina guru sesuai
dengan kebutuhan. Pemanfaatan dana BOS dalam pengembangan kompetensi
guru dilakukan sekolah dengan berbagai macam cara, seperti yang disampaikan
oleh Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene.
53
“untuk pengembangan guru, kami pihak sekolah sedapat mungkin memanfaatkan dana BOS, misalnya mengikutsertakan guru-guru pada diklat, workshop, KKG, serta memfasilitasi (transportasi) kebutuhan guru seperti ke tempat pelatihan.” (hasil wawancara 14 Maret 2012).
V.1.1.2 Dana
Masalah dana BOS patut diamati, apakah dalam penyalurannya telah
tepat waktu, prosedur penyaluran, sampai persyaratannya. Kepala sekolah SD
Inpres Tamajene, Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd sebagai penanggung jawab
memaparkan pendapatnya sebagai berikut :
“kalau untuk masalah penyaluran dana pada tahun 2011 masih mengalami keterlambatan, tahun lalu bulan november baru cair, tetapi tahun 2012 ini, masuknya dana di awal Januari serta prosedur saya rasa tidak masalah, baik dari daftar usul alokasi anggaran dsb.. kami sudah merampungkannya untuk di serahkan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk mendapatkan dana. Sekarang dalam penyaluran dana bos kami terhubung langsung dengan dinas pendidikan kota, untuk persyaratan tidak ada yang dipersulit, hanya saja masalah pelaporan dana BOS (target penyelesaiannya) ditentukan oleh dinas kota, sehingga kami bekerja secara ekstra dalam penyusunan laporan.”
Selain itu, Bendahara sekolah SD Inpres Tamajene Dra Sumarni juga
memaparkan bahwa :
“mekanisme penyaluran dana BOS masuk melalui rekening sekolah per triwulan (3 bulan), dimana sistem dan prosedurnya, terlebih dahulu kami harus membuat surat perjanjian dan surat pernyataan, kemudian membuat rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), membuat daftar usul alokasi anggaran bantuan operasional sekolah (BOS), dan setelah dana cair/keluar maka pihak sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban BOS per triwulan ke kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.”
Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami
keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dapat
menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Dari segi transparansi,
penulis melihat adanya transparansi dana di SD Inpres Tamajene karena adanya
laporan pemanfaatan dana bos per triwulan tetapi khusus pada papan informasi
penggunaan dana BOS, data pengelolaan dananya jarang diperbaharui,
54
sehingga beberapa wali murid yang ingin melihat perkembangan penggunaan
dana bos tidak mendapatkan informasi yang diinginkan.
V.1.1.3 Sarana Prasarana
Masalah sarana prasarana pendidikan pada dasarnya cukup kompleks,
namun demikian dapat ditelusuri dari berbagai sisi, yaitu dari segi jenis, proses,
dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai sarana dan
prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program telah memadai, seperti
yang dituturkan oleh Ibu Hj. Sitti Rabina, S.Pd, Kepala Sekolah SD Inpres
Tamajene Kota Makassar.
“untuk kelengkapan program kami disini memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti komputer, LCD, ruang guru, yang dapat digunakan. Selain itu permasalahan yang kami hadapi masih kurangnya guru SD di sekolah ini.” (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012)
Ibu Dra Sumarni, selaku bendahara memaparkan bahwa :
“masalah sarana dan prasarana dalam pembelajaran siswa sudah cukup memadai, masih banyak fasilitas yang kurang, terlebih lagi masalah infrastruktur bangunan yang digunakan siswa masih dalam tahap pengajuan ke Pemkot agar bangunan yang lama mendapat biaya renovasi dari pemerintah. Kami terus mengusahakan untuk melengkapinya, dan masalah masih dikenakan atau tidaknya pembiayaan pendidikan, kami pihak sekolah tidak memungut biaya dari orang tua siswa”.
Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan di sekolah
tersebut menyatakan bahwa :
“Jumlah penggunaan buku belum sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada setiap semester baru (penerimaan siswa baru), karena sulit untuk mengkasifikasinya, tetapi sekolah terus mengupayakan kekurangan tersebut karena banyak anggaran lain yang dikeluarkan oleh sekolah”.
Selain itu, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung Kegiatan
Belajar Mengajar (KBM), terlihat sekolah sedapat mungkin memanfaatkan untuk
perawatan sarana dan prasarana yang telah ada, pembelian buku, dan sarana
prasarana sekolah lainnya. Berikut petikan wawancara dengan salah satu orang
55
tua siswa SD Inpres Tamajene berkaitan dengan pemanfaatan BOS bagi sarana
prasarana sekolah.
“sebenarnya BOS membantu orang tua, meringankan biaya, tapi masih ada kekurangannya, mengenai soal buku, saya dapat laporan dari anak saya, masih ada yang tidak mendapatkan buku”. (hasil wawancara 16 Maret 2012)
Ibu Hj. Sitti Rabina, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene, menyampaikan
pendapatnya.
“BOS sangat membantu pelaksanaan kegiatan belajar siswa, pengeluaran sekolah yang berasal dari dana BOS untuk guru honorer saja mengambil 20% dari dana BOS, belum lagi dilakukannya perawatan sekolah dsb, apalagi sekolah menyediakan buku untuk siswa. Selebihnya fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar sudah efektif dan memadai, dari peralatan penunjangnya (fasilitas di sekolah ini)”.
V.1.2 Pencapaian Proses (Process)
V.1.2.1 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Teknis (Juknis) BOS
Kedua, dari pencapaian proses program BOS, selama 6 tahun berjalan
telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis
(juknis) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Untuk
pemanfaatan dana BOS, pihak sekolah mengalokasikannya sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Penuturan Ibu Hj. Sitti Rabinah, S.Pd,
Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene berikut menjelaskan bagaimana deskripsi
alokasi dana BOS yang digunakan oleh sekolah.
“karena saya sebagai penanggung jawab di sekolah, penggunaan dana yang saya lakukan telah sesuai dengan juklak/juknis yang diterbitkan oleh pemerintah dimana pada awal periode program BOS, sekolah menggunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah dan membayar gaji honorer, hingga pada akhir program proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer/Tim BOS”. (hasil wawancara tanggal 14 Maret 2012)
Secara garis besar, berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana
BOS, penulis melihat sekolah menggunakan dana BOS untuk keperluan seperti
(1) pengadaan sarana dan prasarana sekolah (2) biaya tambahan kegiatan
56
operasional sekolah, seperti honorarium guru honorer (3) perawatan sekolah.
Seluruh penggunaan tersebut tidak melanggar ketentuan juklak/juknis program.
SD Inpres Tamajene yang diteliti memberikan contoh anggaran yang didukung
dana BOS sebagai berikut :
Tabel 3.
Anggaran Pemanfaatan Dana BOS Tri IV (Okt-Des) 2011
No. Keterangan Nilai
1 Belanja Pegawai Rp 8.060.000,00 2 Pembelian Buku Rp 8.150.000,00 3 Pengadaan ATK Rp 4.745.000,00 4 Langganan Listrik Rp 395.000,00 5 Langganan Air Rp 197.500,00 6 Langganan Telepon Rp - 7 Perawatan Sekolah Rp 2.765.000,00 8 Fotocopy Rp 3.705.000,00 9 Biaya Konsumsi Rp 6.000.000,00
10 Pembelian Barang Rp 6.282.500,00 Jumlah Rp 40.300.000,00
Sumber : Dana BOS SD Inpres Tamajene
V.1.3 Pencapaian Hasil (Output)
V.1.3.1 Mutu Pendidikan
Ketiga, dari segi pencapaian hasil, pemanfaatan dana BOS yang
mengacu pada mutu pendidikan sangat dirasakan oleh orang tua siswa. Secara
umum mutu diartikan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks
pendidikan pengertian mutu, dapat dipandang dari segi proses pendidikan dan
hasil pendidikan. (Depdiknas, 2007)
Ditinjau dari sisi proses, pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari segi
input, seperti fasilitas/bahan mengajar, kemampuan guru mengajar, sarana
prasarana sekolah dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang
kondusif. Untuk mencapai hasil pendidikan tersebut, sekolah dituntut mampu
57
mensinkronkan berbagai input/komponen dalam interaksi (proses) belajar
mengajar baik antara guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di
luar kelas dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.
Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang
dicapai oleh sekolah pada setiap waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil
pendidikan dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ujian
nasional). Demikian pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di bidang olah
raga, seni atau keterampilan lainnya.
Angka kelulusan di SD Inpres Tamajene relatif baik, terhitung sejak
pelaksanaan program BOS, seluruh siswa dinyatakan lulus (100%) dan
seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kemampuan siswa terhitung masih
dalam kategori cukup, dalam arti tidak ada nilai ujian siswa yang terlalu menonjol.
Tabel 4. Nilai Hasil Ujian Nasional
Tahun Pembelajaran
Rata-rata UAN
Bahasa Indonesia MTK IPA Jumlah
Rata-rata tiga mata pelajaran
2008/2009 6.24 4.11 4.87 15.22 5.07
2009/2010 6.02 6.39 7.00 19.41 6.47
2010/2011 6.51 6.00 6.55 19.06 6.35
Sumber : profil SD Inpres Tamajene
Penuturan dari Hj. Sitti Rabinah, Kepala Sekolah SD Inpres Tamajene
menyatakan bahwa :
“dari tahun ke tahun nilai ujian di SD ini meningkat selama adanya dana BOS. paling signifikan pada tahun ajaran 2008/2009, 2009/2010 dan 2010/2011, kami terus mengupayakan peningkatan mutu di sekolah ini”.
58
Hal lain yang sangat penting dalam pencapaian hasil adalah soal
keringanan biaya sekolah, apakah dengan adanya program dana BOS, orang tua
siswa masih dibebankan pungutan/iuran lain. Orang tua siswa SD Inpres
Tamajene memberi keterangan sebagai berikut :
“kalau untuk biaya sekolah terutama iuran, kami memang tidak dipungut, tetapi terkadang untuk biaya tidak terduga pihak sekolah masih memungut dari kami”.
“dengan adanya dana bos pungutan di sekolah hampir tidak ada, paling hanya kalau anak-anak mengadakan perpisahan sekolah, biasanya dipungut biaya, itupun tidak banyak dan saya berharap bahwa yang mendapatkan dana bos tersebut harus benar-benar orang yang tidak mampu/layak mendapat dana bos”.
V.2 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan BOS Berbagai kendala yang ditemui informan dalam program BOS ini adalah
sebagai berikut :
“Masalah hambatan yang dihadapi oleh sekolah lebih ke pencairan dana masih terlambat terkadang di bulan kedua atau ketiga, tahun lalu saja (2011) cair di bulan November, salah satunya sekolah lambat membayar gaji tenaga honorer. Selain itu jumlahnya masih minim untuk menutupi operasional kebutuhan sekolah yang banyak”.
“Laporan pertanggung jawaban dana BOS sudah ditentukan waktunya oleh dinas pendidikan dan kami selaku kepala sekolah dan bendahara bekerja keras untuk menyelesaikan laporan tersebut”.
“Sosialisasi kepada masyarakat diabaikan, apalagi kami sempat berpikir untuk mengadakan sosialisasi BOS, tapi kembali lagi keterbatasan dana yang dimiliki sekolah”.
Banyak pihak yang menilai bahwa masalah penyaluran yang mengalami
keterlambatan penerimaan dana di rekening sekolah. Keterlambatan ini dalam
menyebabkan pemanfaatan dana menjadi kurang efektif. Selain itu, ada
beberapa wali murid yang tidak melihat papan informasi transparansi
penggunaan dana dan juga ada sebahagian wali murid tidak pernah
menanyakan perihal pemanfaatannya dana BOS pada sekolah, karena yang
menjadi masalah yaitu sosialisasi tidak dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan
59
dalam pelaporan dan monitoring evaluasi, permasalahan yang dikemukakan
adalah kesulitan sekolah dalam menyusun laporan keuangan.
V.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa untuk
mengetahui mengapa pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Tamajene Kota
Makassar belum efektif dengan menggunakan teori evaluasi program yang
diungkapkan oleh Bruce W Truckman yang membagi analisa dengan
menggunakan metode terkait masukan (input) program, proses (process)
program sampai hasil (output) yang dicapai oleh program itu sendiri.
V.3.1 Pencapaian Masukan (Input)
Masukan program dana BOS dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia
(SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan program BOS, anggaran dana, dan
sarana prasarana penunjang pelaksanaan.
V.3.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam proses pemanfaatan dana BOS faktor lain yang tak kalah
pentingnya yaitu bagaimana ketersediaan sumber daya yang diperlukan.
Masukan program meliputi kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM yang
terlibat di dalamnya. Tanpa sumber-sumber daya tersebut proses pelaksanaan
tidak akan berjalan secara efektif. Hal ini mudah dimengerti karena proses
pelaksanaan program sudah tentu menuntut tersedianya SDM yang cukup baik
dalam jumlah maupun kualifikasinya.
Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi
dan jumlah yang memadai akan sangat menentukan evaluasi pemanfaatan
dana. Oleh karena itu, pengelola program pada komponen SDM yaitu memenuhi
kualifikasi pendidikan SDM, pernah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan
60
program BOS, memahami tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
program sesuai juklak, dan mampu mensosialisasikan kembali kepada
masyarakat/orang tua siswa.
Dalam menjalankan program diperlukannya sikap profesionalisme dan
kualitas yang cukup baik dari SDM yang diberikan kewenangan, mereka dapat
memahami dengan baik, peraturan-peraturan maupun juklak/juknis sebagai
dasar pelaksanaan program, mulai dari pemenuhan persyaratan sebagai langkah
awal, pengelolaan dana sampai laporan pertanggung jawaban pemanfaatan
dana BOS.
Selain itu, mengenai kompetensi guru dari segi kegiatan belajar mengajar,
banyak indikator yang dapat dilihat apakah pemanfaatan dana BOS efektif atau
tidak. Pertama, faktor tenaga pendidik. Peranan guru sangat menentukan dalam
usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen
pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran
dengan sebaik-baiknya. Guru mempunyai peranan strategis dalam membentuk
karakter dan kecerdasan anak didik dan oleh karena itu perlu dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat.
Seiring dengan UU No 20/2003 dan ketentuan pasal 4 UU No. 14 tahun
2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa “guru sebagai agen
pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”. Untuk
dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat
tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi.
Salah satu peruntukan resmi program dana BOS adalah untuk
pembayaran gaji honorer. Program dana BOS efektif jika menyentuh langsung
guru honorer. Hal yang ingin dicapai adalah mampu memecahkan berbagai
61
masalah dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Faktor lain guna
memperbaiki pendidikan adalah dengan mendorong para guru agar dapat
memperbaiki kualitas proses pembelajaran, juga mendorong peran orang tua
untuk ikut membimbing dan memotivasi belajar anak di rumah. Hal yang lebih
penting sebagai jangka panjang perlunya pemerintah mendorong untuk
meningkatkan penghasilan para orang tua dengan membuka berbagai hal
lapangan pekerjaan untuk kesempatan berusaha.
Selain itu, peningkatan penerimaan guru, baik melalui peningkatan honor
guru honorer maupun dari penerimaan tambahan bagi guru tetap dan tidak tetap
berkaitan dengan peningkatan kegiatan belajar mengajar. Peningkatan intensitas
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas guru seperti
KKG/MGMP/pelatihan/workshop. Namun, perlu dicatat bahwa dampak kegiatan
tersebut akan maksimal bila kualitas kegiatan tersebut dapat dijaga.
Berkaitan dengan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia di sekolah
pada umumnya bersumber dari pembiayaan dana rutin dan dana BOS maupun
dana untuk penyelenggaraan pelatihan. Terhadap pelaksanaan pembinaan guru
di tingkat sekolah pada umumnya memperoleh dukungan dari dana BOS.
Fenomena ini dianggap telah memberikan iklim yang baik terhadap peningkatan
guru berbasis sekolah dengan pemanfaatan dana BOS. Peningkatan mutu guru
juga selalu dibarengi dengan monitoring guru oleh kepala sekolah secara
berkala.
Terkait dengan pendidikan dan pelatihan, hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, kepala sekolah,
bendahara, dan guru mendapatkan pelatihan dari pemerintah kota dan
pengalaman mereka didukung oleh pendidikan yang memadai dan kepala
62
sekolah telah menekuni bidangnya selama 7 tahun serta sebahagian guru
berpendidikan sarjana.
Dengan demikian komponen sumber daya manusia (SDM) pelaksana
bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Inpres Tamajene telah memenuhi
untuk kualifikasi pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.
V.3.1.2 Dana
Banyaknya permasalahan yang terjadi seputar pelaksanaan program
BOS ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program dana BOS ada
masalah. Masalahnya adalah dana BOS yang belum dicairkan pada saat
dibutuhkan, sedangkan kebutuhan sekolah, yang tugas utamanya adalah
melayani kepentingan anak didik, tidak dapat ditunda serta sistem administrasi
keuangan dari pemerintah yang ketat. Dana BOS diberikan per triwulan, tetapi
kehadirannya tidak pernah tepat pada awal triwulan. Ada kalanya pada bulan
kedua, ada kalanya pada bulan ketiga, sehingga pada awal triwulan sekolah
belum memperoleh dana operasional sedangkan sekolah harus tetap berjalan.
V.3.1.3 Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan
tercapainya tujuan organisasi dan terjaminnya pelaksanaan program yang efektif
dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen yang
menjadi salah satu fokus penelitian ini.
Hasil observasi dan wawancara dilapangan menunjukkan bahwa seluruh
sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program yang telah
ditetapkan telah terpenuhi dan memadai. Sarana prasarana yang ada meliputi
ruangan kepala sekolah menyatu dengan ruangan guru. Di dalam ruangan
tersebut tersedia 6 (enam) meja guru, 6 (enam) kursi guru, 1 (satu) mesin tik,
63
dan 1 (satu) set tempat duduk tamu. Di dalam ruangan kepala sekolah terdapat 1
(set) komputer lengkap dengan printer dan LCD. Namun dalam hal pengadaan
sarana dan prasarana tidak seluruhnya didanai oleh program.
Ketersediaan, kelengkapan, penggunaan sarana dan prasarana program
di lokasi penelitian cukup lengkap, ditandai dengan adanya alat bantu untuk
pelaksanaan program. Kondisi ruangan masih belum menggunakan AC,
penataan ruangan cukup rapi serta struktur organisasi dan manajemen program
BOS cukup baik, seperti halnya mekanisme yang berjalan di dalam organisasi.
Struktur program BOS adalah terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan komite
sekolah mekanisme kerja dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi dan
manajemen organisasi, seperti adanya ketua, bendahara, sekretaris dan semua
staf (guru) yang terlibat senantiasa mengadakan pertemuan untuk menjalankan
dan menyalurkan dana BOS sebagaimana mestinya.
Sarana dan prasarana sekolah ikut berperan dalam keberhasilan proses
pembelajaran di sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar, sebenarnya program
dana BOS berjalan cukup efektif, jika dilihat dari salah satu komponen
pendukungnya yaitu sarana dan prasarana yang menunjang, hanya saja masih
ditemui kendala dalam pengadaan buku teks pelajaran. Dana BOS yang
digulirkan ternyata tidak mencukupi pembelian buku teks pelajaran serta masalah
yang dihadapi oleh sekolah yaitu infrastruktur bangunan yang digunakan
sebahagian siswa merupakan bangunan lama dan pihak sekolah terus
mengupayakan untuk mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah Kota.
Kenaikan jumlah nominal dana BOS, ternyata tidak dirasakan oleh
sekolah, terlebih lagi siswa, akibat keterbatasan tersebut sekolah hanya mampu
membeli buku dimana jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa, atau
64
membeli buku sejumlah siswa tetapi denga kualitas buku yang rendah. Untuk itu
hendaknya sarana prasarana dikelola dengan baik. Beberapa poin penggunaan
dana BOS diperuntukan bagi pengadaan sarana dan prasarana, misal pembelian
komputer, alat tulis, atau pemeliharaan/perawatannya.
Padahal, orang tua mengharapkan dengan adanya dana BOS dapat
meringankan biaya untuk membeli buku pelajaran. Kecilnya manfaat yang
dirasakan masyarakat terhadap dana BOS untuk pengadaan buku teks pelajaran
boleh jadi karena secara keterbatasan dana yang diberikan kepada sekolah
memang kecil atau bisa juga karena pihak sekolah tidak memanfaatkan dana
tersebut sesuai dengan tujuannya. Hal ini bisa saja terjadi karena mekanisme
kontrol dari pemerintah dan komite sekolah sebagai wakil dari masyarakat dan
orang tua masih lemah.
V.3.2 Pencapaian Proses
V.3.2.1 Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Teknis (Juknis) BOS
Dalam pencapaian proses merujuk dari hasil teori evaluasi program Bruce
W Truckman, dilihat kesesuaian antara pelaksanaan program BOS dengan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam juklak/juknis. Dalam rangka memberikan
panduan terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah diatur
lebih lanjut berkaitan dengan penggunaan, larangan penggunaan, mekanisme
penyaluran sampai monitoring dan evaluasinya.
Pengelola program tingkat pusat telah menerbitkan buku petunjuk
pelaksanaan/penggunaan program. Diharapkan dengan buku petunjuk
pelaksanaan tersebut seluruh pengelola program dari mulai tingkat pusat sampai
tingkat sekolah baik di bawah lingkup Departemen Pendidikan Nasional maupun
Departemen Agama, maka dalam melaksanakan program sesuai juklak/juknis
65
dituntut pemahaman yang baik dari SDM yang terlibat. Buku petunjuk
pelaksanaan tersebut didistribusikan oleh Tim PKPS Pusat melalui jasa PT. POS
Indonesia ke seluruh pelaksana program di semua tingkatan termasuk ke
pelaksana program di sekolah.
Dalam petunjuk pelaksanaan penyaluran dana BOS, dana BOS harus
merupakan salah satu sumber penerimaan bagi Rencana Kegiatan Anggaran
Sekolah (RKAS) di samping dana yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan
dana BOS di SD Inpres Tamajene didasarkan atas kesepakatan antara sekolah
dengan komite sekolah. Untuk jenjang SD dan sederajat telah disepakati sebesar
Rp 400.000 per tahun per siswa. Dana BOS ini nantinya digunakan untuk
keperluan biaya telepon, air, dan listrik serta evaluasi penerimaan siswa baru,
sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak
bersekolah.
Mengenai pengelolaan dana BOS di SD Inpres Tamajene menurut kepala
sekolah pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Semua kepala sekolah telah
melakukan pengelolaan dana BOS menggunakan juklak yang diterbitkan oleh
pemerintah, dan semua kepala sekolah juga memahami isi buku tersebut.
Mengenai besar penggunaan dana BOS, informan menyatakan peruntukan dana
BOS adalah untuk keperluan administrasi sekolah, membayar guru honor,
perawatan dan perbaikan serta menlengkapi sarana sekolah. Hal ini telah sesuai
dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Adapun jenis sarana belajar yang
paling banyak diperhatikan adalah media pembelajaran yang mencapai dan buku
pelajaran.
66
V.3.3 Pencapaian Hasil (Output)
Pencapaian hasil dalam pemanfaatan dana BOS dapat diindikasikan dari
pertama, apakah dana BOS yang disalurkan dapat meringankan beban orang
tua siswa. Kedua, berkaitan dengan mutu pendidikan dasar 9 tahun, dapat
diamati pencapaian sekolah dalam prestasi siswa, baik dalam bidang akademis
dan non akademis.
V.3.3.1 Mutu Pendidikan
Dalam era persaingan global saat ini, ada beberapa tuntutan yag harus
segera mendapat perhatian serius oleh dunia pendidikan. Diantaranya
memerlukan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, mempunyai dedikasi
tinggi, memupuk karakter dan budi pekerti. Karena itu, pendidikan sebagai jalur
utama pengembangan SDM dan pembentukan karakter adalah kata kunci dalam
menentukan nasib bangsa.
Dalam kaitan ini, mutu pendidikan di Indonesia harus terus ditingkatkan
agar bangsa indonesia mampu bersaing dengan negara lain. Sekolah sebagai
lembaga pendidikan harus berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang
dihadapi. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan
salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan
peningkatan mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar 9 tahun, diharapkan
program BOS dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berkaitan dengan
peningkatan mutu pendidikan dapat diamati, yaitu :
a. Prestasi Siswa
Kemampuan/potensi siswa merupakan dasar utama bagi pencapaian
prestasi. Kemampuan/potensi yang dimiliki siswa apabila dapat dikembangkan
ke arah yang positif akan berdampak pada prestasi sekolah juga. Sedangkan
67
dalam pengaruh pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan prestasi belajar
siswa di sekolah penelitian mempunyai dampak/pengaruh yang positif terhadap
peningkatan prestasi belajar siswa.
Sebagai dampak dari pengelolaan sekolah dengan dukungan dana BOS
kepala sekolah menyatakan prestasi sekolah meningkat. Hal ini merupakan hasil
yang menggembirakan, karena penyelenggaraan sekolah dengan bantuan dana
BOS telah dapat dirasakan oleh masyarakat dan peserta didik. Hasil positif dari
kepala sekolah yang lain adalah angka putus sekolah yang diakibatkan oleh
biaya pendidikan telah mencapai angka nol, atau dengan kata lain sudah tidak
ada anak yang putus sekolah di lokasi penelitian.
b. Keringanan biaya sekolah bagi orangtua siswa
Berdasarkan keterangan yang diperolah dari orang tua siswa, bahwa
dengan adanya bantuan dana BOS dapat meringankan biaya pendidikan yang
harus ditanggung, terutama iuran. Walaupun terkadang masih ada
iuran/pungutan yang diminta oleh pihak sekolah, tetapi frekuensinya minimal
sekali. Pendidikan dasar merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi
manusia, sehingga mutu dan kualitasnya harus ditingkatkan karena pendidikan
dasar menjadi dasar input ketika anak didik itu akan melanjutkan ke jenjang
pendidikan selanjutnya. Dengan dana tersebut, tak ada alasan bagi orang tua
untuk tidak menyekolahkan anaknya di pendidikan dasar. Karena, para orang tua
tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan yang banyak pada setiap tahun
ajaran baru untuk anak-anaknya yang akan bersekolah.
Berdasarkan uraian di atas nampak kaitan yang erat antara penggunaan
dana BOS dengan indikator mutu pendidikan. Sekolah yang mempunyai
komitmen untuk memajukan pendidikan tingkat satuan sekolah diharapkan dapat
68
memanfaatkan dana BOS untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan dan
memenuhi sarana pembelajaran yang dibutuhkan.
Dengan demikian nampak kebermanfaatan dana BOS bagi peningkatan
kualitas kegiatan dan mutu pendidikan di sekolah. Indikator terpenting lainnya
adalah tidak terdapatnya angka putus sekolah yang diakibatkan oleh keberatan
orang tua membayar iuran sekolah. Dampak lain yang diperoleh melalui
wawancara adalah tingginya semangat belajar akibat dorongan semakin
banyaknya kegiatan sekolah akibat dukungan dana BOS.
V.4 Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan BOS
Dalam pelaksanaannya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak selalu
berjalan dengan mudah. Sebagai program pemerintah yang sebenarnya sangat
populer, program BOS mendapat berbagai respon, dari berbagai pihak dan dari
berbagai sudut pandang. Seperti halnya program pemerintah lain, program BOS
menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaan. Sejak diluncurkan tahun 2005,
program bantuan operasional sekolah (BOS). Banyak pihak (masyarakat) yang
salah paham, mengira bahwa BOS merupakan beasiswa, padahal bukan. Dana
BOS tidak diberikan kepada siswa, melainkan kepada sekolah, meskipun
memang dihitung berdasarkan jumlah siswa.
Salah satunya permasalahannya yaitu minimnya sosialisasi kepada orang
tua yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah. Dikatakan minim karena
sekolah yang diteliti mengakui mereka hanya melakukan sosialisasi hanya
kepada komite sekolah, adapaun sosialisasi tersebut diadakan oleh dinas
pendidikan bukan sekolah. Sekali lagi hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan
dana yang dimiliki sekolah untuk mengadakan sosialisasi.
69
Diantara berbagai tahapan pelaksanaan program dana BOS, secara
umum menunjukkan bahwa sosialisasi merupakan tahapan pelaksanaan yang
dianggap paling tidak memuaskan, berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian
menilai bahwa sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dan menentukan
keberhasilan dan kelancaran tahapan-tahapan berikutnya. Karena sosialisasi
dalam program ini dilakukan secara berjenjang, hasil ini secara tidak langsung
mengindikasikan adanya kekurangan dalam mekanisme penyampaian
materi/komunikasi tingkat pusat ke provinsi, tingkat provinsi ke kabupaten/kota,
dan dari kabupaten/kota ke pelaksana program di tingkat sekolah serta
pemahaman kepada orang tua siswa. Dengan keterbatasan dana, waktu, dan
sosialisasi yang telah dilaksanakan juga dianggap sebagai akar masalah di
berbagai tahapan pelaksanaan lainnya, termasuk dalam pemanfaatan dana,
pelaporan dan monitoring.
Hambatan lainnya adalah proses pencairan dana yang tidak tepat waktu.
Dana BOS yang diturunkan setiap per triwulan sekali, kerapkali dapat cair pada
bulan ke dua bahkan bulan ke tiga. Hal yang tidak kalah penting dalam
pelaksanaan program dana BOS adalah adanya pengawasan dari pemerintah
dalam bentuk monitoring evaluasi. Monitoring dilakukan sebagai bentuk
pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan dana
BOS. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana
BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan
yang tepat. Tetapi hambatan di lokasi penelitian monitoring dan evaluasi
dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan
monitoring dan evaluasi tersebut.
70
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
VI.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai
pemanfaatan dana BOS pada pembelajaran siswa, maka kesimpulan pada
penelitian ini adalah pemanfaatan dana BOS di SD Inpres Tamajene Kota
Makassar belum sepenuhnya efektif, karena indikator-indikator yang mengarah
pada tercapainya tujuan pendidikan yang ditetapkan SD Inpres Tamajene
banyak yang belum tercapai sebagai berikut :
Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ditangani oleh di
SD Inpres Tamajene Kota Makassar belum sepenuhnya efektif karena pertama
aspek SDM, jumlah pegawai/staff yang sedikit khususnya untuk mengelola dana
BOS serta minimnya pegawai/staff di lokasi penelitian. Kedua aspek dana,
pencairan dana BOS dari pusat sampai ke rekening sekolah terkadang
mengalami keterlambatan.
Ketiga aspek sarana dan prasarana, pada dasarnya mengalami
peningkatan dengan pembelian sarana dan perawatan sarana yang telah ada,
tetapi untuk pengadaan buku pelajaran berjalan belum efektif karena jumlah
pengadaan buku yang masih kurang terhadap siswa. Aspek lainnya yaitu bentuk
sosialisasi, pengawasan dan monitoring jarang dilakukan oleh pihak sekolah
kepada orang tua murid sehingga pemahaman orang tua mengenai dana BOS
sangat kurang. Banyak orang tua siswa yang beranggapan bahwa dana BOS
adalah beasiswa pendidikan yang diberikan secara tunai serta masalah data di
papan informasi jarang di update sehingga beberapa wali murid tidak
mendapatkan informasi yang diinginkannya.
71
VI. 2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa
pemanfaatan dana BOS terhadap pembelajaran siswa telah menunjukkan
keadaan yang belum sepenuhnya efektif. Adapun saran yang diberikan oleh
peneliti, yaitu :
1. Demi terwujudnya pemanfaatan dana BOS yang efektif SD Inpres Tamajene
juga diharapkan dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan
dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan
prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff
khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan.
2. SD Inpres Tamajene Kota Makassar seharusnya mengadakan sosialisasi
mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta
masyarakat khususnya orang tua/wali murid karena perhatian orang tua siswa
menjadi menurun di sebabkan orang tua siswa sudah tidak memiliki tanggung
jawab untuk membayar iuran setiap bulannya, untuk itu perlunya diadakan
sosialisasi agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat
dan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.
3. Dari hasil penelitian ini masih perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam,
hal ini mengingat penelitian yang dilakukan dengan berbagai keterbatasan
baik waktu maupun minimnya materi yang bersifat teori maupun data yang
berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, maka dari penelitian ini perlu
diusulkan tema penelitian lanjutan yang lebih fokus dan mendalam seperti
pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.