BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penurunan kematian maternal dan neonatal merupakan dua dari delapan

kunci Millenium Development Goals (MDGs) (WHO, 2015). Survei Demografi

dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (2012) menunjukkan Angka Kematian Ibu

(AKI) di Indonesia berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran

hidup dan Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target kelima Millenium

Development Goals, yaitu pada 2015 mencapai 102 kematian per 100.000

kelahiran hidup (SDKI, 2012).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah kasus

kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 sebanyak 619 kasus,

mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan jumlah kasus kematian

ibu tahun 2014 yang mencapai 711 kasus. Dengan demikian Angka kematian

ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan dari 126,55 per

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 menjadi 111,16 per 100.000

kelahiran hidup pada tahun 2015. Data Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK)

Banyumas menunjukkan jumlah AKI sejak 2010 selalu di angka 30 kasus

lebih. Pada 2010 ada 33 kasus, 2011 (35), 2012 (32), pada 2013 (35), di 2014

(33). Data tersebut meperlihatkan belum tercapainya target MDG’S tahun 2015

di Kabupaten Banyumas, yang mensyaratkan pencapaian AKI sebesar 102 per

100.000 KH.

Goldie et al. (2010) menyatakan bahwa kematian maternal dapat

diturunkan jika masyarakat mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan

yang memadai termasuk terhadap pelayanan emergency obstetric and neonatal

care (EmONC). Oleh karena itu, strategi penyediaan layanan EmONC

merupakan salah satu strategi utama yang direkomendasikan oleh Persatuan

Bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Populations Fund (UNFPA)

untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi (UN Millenium Project, 2005).

2

Program EmONC telah diadaptasi di Indonesia dengan nama Pelayanan

Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang telah dimulai

pada tahun 2007. Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten, sarana dan

prasarana yang memadai serta ditunjang oleh manajemen yang handal

merupakan komponen utama keberhasilan Rumah Sakit PONEK. Guna

mendukung keterjangkauan pelayanan PONEK untuk masyarakat, Pemerintah

RI pada tahun 2011 meluncurkan program jaminan kesehatan bagi ibu hamil

dan bersalin yaitu jaminan persalinan (Jampersal), kemudian pada tanggal 1

Januari 2014, program tersebut telah terintegrasi dalam Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) untuk melayani jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Indonesia dengan pola pembayaran casemix yaitu INA-CBG’s

(Kususmaningtyas, 2014).

Rumah sakit PONEK sebagai tempat rujukan akhir kasus kebidanan

memegang peranan penting dalam upaya penyelamatan ibu, karena sekitar 5-

15% kasus komplikasi membutuhkan tindakan yang hanya bisa dilakukan di

rumah sakit seperti Sectio Caesarea (SC), Histerektomi, tatalaksana Pre

Eklamsia Berat (PEB) - Eklamsia dan transfusi darah (Kemenkes, 2013). Salah

satu upaya terminasi kehamilan dalam penyelamatan ibu dan janin adalah

dengan melakukan tindakan SC sehingga kematian maternal dan neonatal

dapat dihindari.

PenelitianTaufiqy, et al (2015) menyebutkan analisis data menunjukkan

proporsi SC di RSUD Tugurejo selama tahun 2011 hingga 2015 semakin

meningkat. Pembilangnya merupakan jumlah operasi SC yang dilakukan di RS

PONEK atas indikasi apapun dalam satuan waktu. Penyebutnya adalah jumlah

persalinan hidup dalam satuan waktu yang sama. Standar nilai yang digunakan

adalah 5-15% (WHO, 2009). Proporsi SC yang dihitung tidak hanya dari RS

PONEK yang bersangkutan, tetapi juga di suatu lingkup wilayah tertentu,

misalnya dalam suatu provinsi. Proporsi SC dipilih menjadi indikator tindakan

yang dapat menyelamatkan ibu maupun janinnya, meskipun prosedur operasi

lainnya (seperti histerektomi pada kasus ruptur uterus atau laparotomi dalam

kasus kehamilan ektopik) juga dapat menyelamatkan hidup seorang ibu. Dari

3

semua prosedur yang dilakukan untuk menatalaksana komplikasi obstetri

mayor, SC merupakan salah satu cara yang paling umum dan cukup dapat

dipercaya (WHO, 2009).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, meningkatknya proporsi SC

berpotensi menimbulkan dampak ketidakcukupan klaim tarif INA-CG’s dalam

pelayanan kegawatdaruratan maternal dengan biaya riil pelayanan Rumah Sakit

sehingga mengakibatkan RS mengalami kerugian (Nadjib, 2013). Salah satu

penyebabnya adalah belum adanya informasi yang akurat berkaitan dengan

Tarif RS. Ambariani (2015) menyebutkan permasalahan sistem informasi

akuntansi dan keuangan masih menjadi isu yang kritis. Hal ini memperlebar

jurang informasi diantara rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain

itu, penyebab tarif klaim INA- CBG’s tidak mampu menutup biaya pelayanan

SC di RS adalah disebabkan Tarif SC yang cukup besar dan berbeda-beda di

masing-masing RS.

Kusumaningtyas (2014) menyebutkan perbandingan biaya perawatan di

rumah sakit dengan tarif INA-CBG’s untuk kasus persalinan dengan SC di

RSUD Tugurejo Semarang tahun 2013 adalah sebesar 61% biaya riil rumah

sakit melebihi tarif paket INA-CBGs 3.1 atau dengan total selisih biaya

keseluruhan mencapai Rp 68.774.173 dan 39% biaya riil rumah sakit kurang

dari tarif paket INA-CBGs 3.1. Ambariani et al (2015) melaporkan dari 30

kasus SC di RSUD Bajawa sebagian besar klaim Tarif INA‐CBG’s untuk 30

prosedur SC lebih rendah daripada tarif, kecuali untuk kelas I. Hal ini

mengindikasikan bahwa tarif INA‐CBG’s belum cukup untuk menutup biaya

prosedur SC. Potensi timbulnya kerugian mendorong RS untuk menjalankan

strategi yang mungkin tergolong kecurangan (fraud).

Namun demikian, penerapan strategi kendali mutu dan biaya yang bebas

fraud sangat bergantung pada perilaku masing-masing RS dalam menyikapi

klaim tarif INA-CBG’s. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi

kemampuan rumah sakit dalam mengkoding kode diagnosis dan prosedur di

ICD IX dan ICD X, sistem kendali mutu dan biaya yang diterapkan contohnya

penerapan Clinical Pathway (CP), dan tingkat severity level pada pasien.

4

Supaya dapat mengetahui apakah klaim (reimbursement) dari sistem Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) dapat menutup semua biaya pelayanan kesehatan di

rumah sakit, maka perlu diketahui biaya yang dikeluarkan oleh RS secara cepat

dan akurat. Hal ini mendorong seluruh elemen, baik pihak rumah sakit maupun

stakeholder untuk menghitung secara riil berapa biaya pelayanan yang

dibutuhkan sehingga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan advocacy

dalam besaran pembiayaan pelayanan kesehatan.

RSU Wiradadi Husada merupakan Rumah Sakit Umum dengan Izin

Operasional Kelas C di Kabupaten Banyumas. RSU Wiradadi Husada memiliki

kapasitas 103 Tempat Tidur (TT) dengan indikator Bed Occupancy Rate

(BOR) sebesar 88,6 % pada tahun 2016. RSU Wiradadi Husada memiliki

beberapa pelayanan spesialistik unggulan yang ditunjang dengan sarana dan

prasarana terstandar seperti Pelayanan Maternal-Neonatal Terpadu, Ortopedi

dan Trauma, Saraf dan Pelayanan Spesialistik lainnya.

Ditunjuknya RSU Wiradadi Husada menjadi RS PONEK pada tahun

2017 menjadikan RSU Wiradadi Husada sebagai RS pusat rujukan kegawatan

maternal dan neonatal di area Kabupaten Banyumas memberikan dampak

pelayanan SC RSU Wiradadi Husada secara kuantitas dan kualitas meningkat

secara signifikan. Pada periode Bulan Januari-Maret 2017 jumlah kasus SC 46

kasus lebih besar dari pada periode 3 bulan sebelumnya dengan selisih

pendapatan sebesar Rp 322.425.846,-. Namun hal ini juga berpotensi

meningkatkan Tarif melalui penambahan jumlah dan pengadaan alat kesehatan

sesuai standar PONEK serta peningkatan Length Of Stay (LOS) sedangkan tarif

INA-CBG’s tidak berdasarkan hari rawat inap ataupun besaran Tarif RS

melainkan dari group kemiripan kasus yang di input berdasarkan ICD IX dan

ICD X sehingga berpotensi besar Tarif Klaim INA-CBG’s tidak mencukupi

Tarif RS. Tarif pelayanan SC di RSU Wiradadi Husada terdiri dari biaya

administrasi, biaya kamar, biaya tindakan pelayanan, biaya tenaga kerja

(dokter), biaya penggunaan alat dan biaya overhead RS.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang diperoleh dengan

menganalisa biaya klaim dari sepuluh pasien SC, sebanyak 6 pasien dengan

5

biaya perawatan lebih besar dari tarif INA-CBG’s dan hanya 4 pasien yang

biaya perawatannya dibawah tarif INA-CBG’s. Sejak INA-DRG lisensinya

berakhir pada tanggal 30 September 2010 lalu dan digantikan dengan INA-

CBG’s sampai sekarang belum pernah dilakukan penelitian tentang analisis

kecukupan klaim INA CBG’s BPJS dengan Tarif pasien maternal dan neonatal,

sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut pihak rumah sakit dapat

menetapkan strategi kendali mutu dan biaya tanpa melakukan tindakan fraud.

Adanya potensi ketidakcukupan klaim tarif INA-CBG’s dalam pelayanan

SC pada implementasi PONEK di RSU Wiradadi Husada dan adanya

fenomena ketidakcukupan klaim tarif INA-CBG’s yang terjadi pada studi

pendahuluan dan di beberapa RS mewajibkan manajemen RSU Wiradadi

Husada mempersiapkan sistem kendali mutu dan biaya yang lebih baik. Oleh

karena itu peneliti tertarik mengambil tema penelitian tentang Analisis

kecukupan klaim INA CBG’s BPJS dengan Tarif Sectio Caesarea (SC) dengan

implementasi PONEK di RSU Wiradadi Husada.

B. Perumusan Masalah

“Apakah klaim INA CBG’s pada pasien dengan SC di RSU Wiradadi

Husada mencukupi Tarif SC setelah menjadi rumah sakit PONEK?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Menganalisis kecukupan klaim INA-CBG’s dengan Tarif rumah sakit

pada pasien dengan SC di RSU Wiradadi Husada

2. Tujuan Khusus:

a. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakteristik kasus SC

antara tarif INA CBG’s yang cukup terhadap Tarif SC.

b. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakteristik kasus SC

antara tarif INA CBG’s yang tidak cukup terhadap Tarif SC.

6

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Sebagai wahana peningkatan ilmu pengetahuan Peneliti berkaitan

dengan Tarif INA-CBG’s dalam implementasi PONEK di RSU Wiradadi

Husada.

2. Rumah Sakit

Sebagai acuan manajemen rumah sakit untuk memutuskan kebijakan

terkait pelayanan SC dalam implementasi PONEK yaitu:

a. Menetapkan strategi kendali mutu dan biaya pelayanan SC berdasarkan

penyusunan data informasi Tarif yang akurat.

b. Untuk mendapatkan data dan hasil analisis sebagai acuan penyusunan

clinical pathway section caesarea dalam implementasi PONEK.

c. Untuk mengidentifikasi komponen Tarif SC dalam implementasi

PONEK RSU Wiradadi Husada.

3. BPJS

Sebagai bahan masukan ke BPJS dalam penyusunan tarif klaim INA

CBG’s.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini menelaah tentang kecukupan klaim tarif INA-CBG’s

dengan Tarif rumah sakit pada pasien maternal dan neonatal. Beberapa

penelitian yang telah dilakukan tentang analisis klaim INA-CBG’s diuraikan

dalam Tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian-Penelitian yang serupa tentang tarif Klaim INA-CBG’s

No Peneliti Judul Perbedaan Hasil Penelitian

1 Maharani

(2012)

Persiapan Rumah

Sakit Swasta

dalam

menerapkan

Tarif Pelayanan

Jaminan

1. Sampel penelitian

2. Tempat dan

waktu penelitian

3. Objek penelitian

4. Jenis penelitian

tarif INA-CBG’s

lebih rendah

daripada tarif dan

tarif, baik untuk

persalinan

normal maupun

7

Persalinan: Studi

Kasus

di Rumah Sakit

Khusus Ibu dan

Anak di Kota

Madya Malang

dengan SC di

RSIAM. Tarif dan

tarif kelas

III untuk persalinan

normal di RSIAM

adalah sebesar

Rp1.633.704,00 dan

Rp2.070.275,00

secara berturutan,

lebih

tinggi daripada tarif

INA-CBG’s sebesar

Rp1.487.770,00.

Demikian pula tarif

INA-CBG’s untuk

SC (Rp

2.712.943,00) lebih

rendah daripada

Tarif dan tarif untuk

kelas III (yaitu Rp

4.782.072,00 dan

Rp5.110.500,00).

Hasil FGD RSIAM

masih mampu

melayani pasien

persalinan normal

dengan tarif INA-

CBG’s dengan

beberapa kebijakan

dan

penyesuaian

8

pelayanan, akan

tetapi mengalami

kendala dalam

melayani pasien

persalinan dengan

SC.

2 Kusuman

ingtyas

Analisa

Perbedaan Biaya

Riil Rumah Sakit

dengan Tarif Ina-

CBG’S

3.1 untuk Kasus

Persalinan

Dengan Sectio

Caesaria pada

Pasien

Jamkesmas di

RSUD Tugurejo

Semarang

Triwulan I Tahun

2013

1. Sampel penelitian

2. Tempat dan

waktu penelitian

Perbandingan biaya

perawatan di rumah

sakit dengan tarif

INA-CBG’s untuk

kasus persalinan

dengan Sectio

Caesaria di RSUD

Tugurejo Semarang

tahun

2013 adalah sebesar

61% biaya riil

rumah sakit

melebihi tarif paket

INA-CBGs

3.1 atau dengan

total selisih biaya

keseluruhan

mencapai

Rp68.774.173 dan

39% biaya riil

rumah sakit kurang

dari tarif paket INA-

CBGs 3.1 atau

dengan

total keuntungan

9

sebesar

Rp9.605.291.

Sehingga hasil akhir

penghitungan

selisih biaya

kerugian yang

didapatkan adalah

senilai Rp

59.168.882.

3 Ambaria

ni, dkk

Kajian Penentuan

Besaran tarif,

Penyerapan

Klaim INA‐

CBG’s, dan

Kebijakan

Pemanfaatan

Dana Sisa dalam

Monitoring

Penyelenggaraan

Program JKN di

Provinsi Nusa

Tenggara Timur

1. Jenis penelitian,

2. Sampel

penelitian,

3. tempat penelitian

4. Teknik analisa

data

Besaran Tarif

berdasarkan

tindakan aktual di

RS Bajawa lebih

besar dibandingkan

dengan Rumah

Sakit Umbu Rara

Meha. (2) Tarif

INA‐CBG’s

prosedur Sectio

caesaria lebih

rendah daripada

Tarif , kecuali untuk

kelas I di RS

Bajawa. Hal ini

mengindikasikan

bahwa tarif INA‐

CBG’s tidak cukup

untuk menutup

biaya prosedur

Sectio caesaria,

10

berbeda hal dengan

tarif INA‐CBG’s

prosedur malaria

yang lebih tinggi

daripada Tarif yang

mengindikasikan

tarif INA‐CBG’s

dapat menutup

biaya prosedur

malaria; (3) Selama

tahun 2014,

pemanfaatan klaim

INA‐CBG’s

mencapai Rp 7,68

miliar (RSUD

Bajawa) dan Rp

14,37 miliar (RSUD

Umbu Rara Meha).

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian pertama yaitu penelitian Maharani (2012), yang berjudul

Persiapan Rumah Sakit Swasta dalam Menerapkan Tarif Pelayanan Jaminan

Persalinan: Studi Kasus di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak di Kota

Madia Malang. Perbedaan penelitian ini adalah populasi dalam penelitian

adalah seluruh jenis persalinan yang dilayani, variabel penelitian yaitu tarif,

tarif pelayanan, dan tarif INA CBGs. Selain itu, perbedaan lainnya adalah

karakteristik tempat penelitian bukan sebagai RS PONEK dan waktu

penelitian.

2. Penelitian kedua adalah penelitian Kusumaningtyas (2013), tentang Analisa

Perbedaan Biaya Riil Rumah Sakit dengan Tarif Ina-CBG’S

3.1 untuk Kasus Persalinan dengan Sectio Caesaria pada Pasien

11

Jamkesmas di RSUD Tugurejo Semarang Triwulan I Tahun 2013.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan instrumen tarif SC INA

CBGs 3.1 tahun 2010, jumlah sampel penelitian, tempat dan waktu

penelitian.

3. Penelitian ketiga adalah penelitian Ambariani (2015), tentang Kajian

Penentuan Besaran tarif, Penyerapan Klaim INA‐CBG’s, dan Kebijakan

Pemanfaatan Dana Sisa dalam Monitoring Penyelenggaraan Program JKN

di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perbedaan dengan penelitian ini adalah

tujuan penelitian untuk melakukan kajian penentuan besaran tarif,

penyerapan klaim INA‐CBG’s. Selain itu perbedaan lainnya adalah jenis

penelitian merupakan observasional dengan rancangan crossectional.

Sampel penelitian berupa Sectio caesaria dan malaria, cara pengumpulan

data melalui wawancara, tempat dan waktu penelitian.