bab i pendahuluan a. latar belakangeprints.umm.ac.id/44095/2/bab i.pdfpenyelenggara pemilu,...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia dengan kesatuan wilayah dan kebudayaan yang sangat beragam
membutuhkan sistem yang bisa menjadikan negara ini menjadi negara yang dapat
mensejahterakan masyarakat. Negara Indonesia dengan kata demokrasi di layar
belakangnya memberikan pemaknaan yang sangat luas yakni di dalam negara
rakyatlah yang berkuasa, seperti ungkapan Abraham Lincoln “Demokrasi adalah
pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Begitulah demokrasi
dalam memberikan pengartian dalam hal ini masuklah ke dalam pengisian
demokrasi yakni pada masa sekarang tertuang dalam bentuk Pemilihan Umum
yang kemudian disebut dengan Pemilu.
Sesuai dengan falsafah Negara Indonesia yakni Pancasila yang termuat
dalam butir keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” bahwasanya dalam butir
tersebut mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan
berpolitik dan pemerintahan melalui pemilu.
Pasal 28D ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh hak yang sama dalam
pemerintahan” sedemikian rupa pengaturan yang diberikan Undang-undang
terhadap kesempatan ini yang tidak memandang jenis kelamin, suku, ras, agama
2
maupun budaya. Karena kita dihadapan hukum adalah sama tidak ada pembeda
dimana dalam hal ini akan lebih berfokus terhadap keterwakilan perempuan.
Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan umum dipilih langsung
oleh masyarakat karena masyarakatlah nanti yang akan menjadi objek dari
kepemimpinan yang akan dijalankan. Tahun 1955 adalah tonggak awal pemilihan
umum di Negeri ini pemilihan umum bertujuan untuk memilih anggota-anggota
DPR dan konstituante.
Pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan amanah UUD 1945 seperti
terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihanumum.” Dan Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.”
Perkembangan pemilu yang dilaksanakan sejak era konstituante hasil
pemilu 1955 sampai masa-masa awal era Reformasi tahun 1999, tidak ada usaha
serius peningkatan keterwakilan perempuan. Menjelang pemilu 2004 melalui
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diganti dengan Undang-undang No
8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD mulai memberikan
gebrakan melalui pengeluaran kebijakan afirmatif untuk partisipasi perempuan
yakni tercermin pada Pasal 55 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi “Daftar bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan“.
3
Dalam pasal 53 menyebutkan bahwa : (1) Bakal calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai
politik masing-masing. (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat. (3) Daftar bakal calon
anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu
tingkat provinsi. (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota
ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.
Dari pasal 55 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
DPR, DPD dan DPRD, tercerminkan atas kesempatan terhadap perempuan untuk
ikut serta dalam kancah politik. Tidak banyak peran perempuan terkait perannya
dalam peserta pemilu. Keikutsertaan perempuan dalam kancah pemilu akan
mempunyai banyak penyebab dan faktor-faktor yang lain seperti misalnya
pemikiran-pemikiran tentang perempuan di era zaman sebelum kartini yang hanya
untuk menjadi pahlawan rumah. Kemudian dalam hal ini bahwa sudah sangat jelas
untuk penguatan keikutsertaan para perempuan untuk mengikuti kancah dunia
pemilu dan tidak ada lagi pemikiran-pemikiran sempit tentang keharusan seorang
perempuan.
Indonesia pada level awal yaitu penerapan affirmative action pada pemilu
tahun 2004 dan kuota 30 persen masih merupakan wacana, pemilu yang dinilai
demokratis dan terbuka ternyata tetap tidak membawa perubahan dan peningkatan
signifikan sebagaimana yang diharapkan dalam persoalan keterwakilan
perempuan di parlemen, walau saat itu jumlah partai sangat banyak,
4
dimana memungkinkan terwakilinya perempuan semakin banyak, tapi
nyatanya dari hasil yang diperoleh belum menuai hasil kepuasan yang diharapkan.
Dengan hasil seperti itu pemerintah tidak hanya berdiam diri akan tetapi
tetap berusaha untuk mengadakan peningkatan keterwakilan perempuan dalam
politik, terutama dalam Pemilu tersebut yang tidak terjadi secara serta merta,
namun karena perjuangan yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang
untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan
mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan
pemberlakuan “Zipper system”1 sistem yang dimana mengharuskan kepada parpol
untuk memasukkan paling tidak satu perempuan dalam tiga kandidat agar peluang
terpilihnya menjadi lebih besar dimana sistem ini terlihat hasilnya pada pemilu
tahun 2009.
Pada temuan data kuntitatif hasil Pemilu Legislatif 2009 di Indonesia
menunjukan peningkatan representasi politik perempuan baik di tingkat nasional
maupun lokal. Di tingkat nasional, jumlahnya naik dari 11% menjadi 18% (100
perempuan dari total 2005 anggota DPR-RI).2 Pada tingkat provinsi naik dari 10%
menjadi 16% (321 perempuan dari 2005 anggota DPRD Provinsi) dan dari 5%
menjadi 12% di tingkat Kabupaten/Kota (1.875) perempuan dari total 15.758
1Ani Widyani Soetjipto. 2011. Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Paca
Reformasi. Tangerang: Marjin Kiri. Hal 45 2ibid
5
anggota DPRD Kabupaten/Kota).3 Dari data tersebut menunjukkan semakin
meningkatnya jumlah calon dari pemilu 2004 dan 2009.
Dari waktu ke waktu, kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam
bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR
menyusun rancangan undang-undang paket politik yang digunakan dalam
pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik dan Undang-Undang Nomor8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan
DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berbagai konvensi yang telah diratifikasi oleh
Negara Indonesia yang berkaitan.
Menjadi suatu pembaharuan yang nyata dan pemberian kesempatan yang
menurut penulis memang seharusnya ada untuk para perempuan. Kemudian dalam
hal ini undang-undang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut
serta dan memberikan sumbangan pada pemerintahan karena untuk adegium
macak, masak dan manak sedikit akan mulai terhapuskan karena sejatinya
perempuan dan laki laki adalah diciptakan sama oleh Tuhan.
Seperti dalam bunyi QS. Al-Ahzab : 35“Sesungguhnya laki-laki dan
perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan
yang tetap dalam keta’atannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara
3Ibid Hal 44
6
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,
Allah telah menyediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar”
Oleh karena itu tidak sepantasnya jika dalam hal ini ada kata ragu tertempel
pada para perempuan karena jika melihat dewasa ini banyak perempuan yang tidak
kalah mumpuni dengan laki-laki dan tidak mustahil dengan adanya perempuan
yang bersinergi dengangerakan sosial dan gerakan politik yang menuai hasil
positif.
Kemudian dalam hal pemenuhan keterwakilan perempuan tidak terlepas
dari sebuah peran partai politik yang pengaturanya terdapat pada Undang-Undang
No 2 Tahun 2011 atas perubahan dari Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik termuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011
mengenai partai politik dalam melakukan rekuitmen yang tidak terlepas daripada
fungsi partai politik itu sendiri.
Keterwakilanya perempuan dalam menduduki kursi salah satunya adalah
peran dari sebuah partai politik yang mengusung dalam kancah pemilihan umum.
Akan tetapi kemudian dalam hasilnya suara perempuan masih tetap sangat terbatas
dan bahkan tidak terlihat disini akhirnya banyak menuai kejanggalan yang dimana
dalam persyaratan dalam pemilu selalu terpenuhi akan tetapi dalam hasilnya masih
tetap saja hasil selalu kurang. Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah yang
menjadi kendala partai politik dalam keterwakilan perempuan yang terfokuskan
terhadap pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disebut dengan
DPRD di Kota Malang dengan judul : FUNGSI PARTAI POLITIK
TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
7
(Studi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai
Kebangkitan Bnagsa (PKB)).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, ada beberapa permsalahan
yang hendak dikaji dalam penulisan peneliti ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme penjaringan yang dilakukan Partai Demokrasi
Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk rekrutmen
calon perempuan sebagai anggota partai politik dari keterwakilan perempuan?
2. Bagaimana proses pengusulan calon DPRD oleh Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keterwakilan
perempuan 30 % pada pemilihan umum DPRD Kota Malang pada Tahun 2014?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menggali lagi peran partai politik dalam
keterwakilan perempuan di Indonesia, maka penelitian ini ditujukan :
1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses rekuitmen yang dilakukan oleh PDIP
dan PKB untuk mendapatkan anggota partai politik dari unsur keterwakilan
perempuan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pengusulan calon DPRD oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) untuk keterwakilan perempuan 30 % pada pemilihan umum DPRD
Kota Malang pada Tahun 2014.
D. Kegunaan dan Manfaat
8
Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan
diatas maka penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut
:
a. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penilitian yakni untuk menambah pengatahuan dan
memperluas keterbukaan pemfikiran penulis terhadap keluasan ruang
keterwakilan perempuan dalam kancah politik, pemerintah yang berkaitan dan
fungsi dari partai politik itu sendri yang berperan menjadi slah satu kendaraan
para kandidat. Serta menghilangkan pemfikiran sifat-sifat pasif terhadap
perempuan.
b. Manfaat Penelitian
a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini ditujukan untuk memberikan masukan dan sumbangan
pemikiran serta kontribusi bagi pemerintah untuk lebih memberi ruang
dan legalitas bagi perempuan untuk ikutserta dalam kancah politik.
b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)
Penelitian ini diharapkan lebih memberikan peluang dan kepercayaan
terhadap perempuan-perempuan untuk ikut serta dalam kancah
pemerintahan maupaun politikpada lembaga DPRD maupun lembaga
DPRD yang lain.
c. Bagi Partai Politik
9
Penelitian ini di harapkan untuk partai politik juga berperan serta dalam
pendidikan politik terhadap perempuan.Maka dari itu agar lebih di
gencarkan lagi terhadap kaum perempuan untuk mengurangi awam
politik pada kaum perempuan.
d. Bagi Masyarakat
Penelitian ini memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap khalayak
umum bahwa dalam kancah politik maupun dalam pemerintahan.Yang
dimana perempuan tidak lagi menjadi sesutau yang menghenrankan lagi
melainkan menjadi dorongan untuk para kaum perempuan agar ikut
sertamengambil bagian dalam hal ini.
E. Metode Penulisan
1. Metode Pendekatan
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian
masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai
tujuan penelitian atau penulisan.4 Sebuah penelitian tidak akan lepas dari
metode yang akan digunakan, dalam kaitannya dengan permasalahan yang
dikemukakan maka metode yang digunakan adalah metode yuridis
sosiologis.5
4Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya
Bakti. Hal 112 5Soejono Soekamto dan Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Press. Hal 13-14
10
Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara melihat hukum sebagai perilaku manusia.
Peneliti perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya.
Pendekatan ini bahkan akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian
tersebut.6Kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika warga
masyarakat,untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum
tersebut.7
2. Lokasi Penelitian
Kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP) cabang Kota Malang, beralamat di Jl. Raden Panji
Suroso no.5 Malang dan Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
beralamat di Jl. Ketapang no.2 Kasin, Klojen, Kota Malang. Penulis
mengambil sample kedua parati tersebut dikarenakan kedua partai tersebut
mendominasi pada kusri DPRD di Kota Malang.
3. Sumber Data
6Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Emiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 1 7J.J.H. Bruggink. 1999. Refleksi tentang Hukum. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti. Hal 149-150
11
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari kehidupan
masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuisioner, sample dan
lain-lain.
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa
buku-buku, jurnal-jurnal, makalah atau sumber-sumber yang lain yang
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
4. Teknik Pengupulan Data :
a. Wawancara
Penulis mewawancarai partai PDIP yang beralamat di Jl. Raden Panji
Suroso dengan mewawancarai Suyanto yang menjabat sebagai
Bendahara Partai dan Partai PKB yang beralamat di Jl. Ketapang No.
2 Kasin, Klojen, Kota Malang dengan mewawancarai Niriyanto
menjabat sebagai ketua Badan Otonom Gemasaba (Gerakan
Mahasiswa Satu Bangsa) Kota Malang.
b. Dokumentasi
Memberikan sekumpulan pengolahan data dalam berbagai keterangan
mislanya dalam bentuk gambar, kutipan, koran maupun bahan
referensi lain.
c. Studi Pustaka
Tidak hanya memberikan hasil data yang sudah didapat akan tetapi
juga akan ditelaah dengan buku-buku, literatur, laporan maupun hasil
penelitian yang sudah ada.
12
F. Analisa Data
Dalam menganalisa data penulis akan melakukan analisa terhadap
kejadian di lapangan terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan
umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Demokrasi Internal partai
dengan dikaitkan pada teori dan aturan-aturan normatif yang sudah
terbentuk pada partai politik yang terkait di Kota Malang.
G. Sistematika Penulisan
Dalam penyususnan penelitian hukum ini, penulis membagi dalam
4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar
mempermudah pemahamanya. Adapun sistematika penulisanya sebagai
berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang
bersifat seharusnya dan senyatanya yang melatar belakangi suatu masalah
yang hendak di kaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan
dari latar belakangmemuat suatu masalah yang akan diangkat dan
dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk
mempermudah penyusunan penulisan hukum ini.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan tentang kajian-kajian teoritik dan sosiologis yang
berkaitan dengan permaslahan yang diangkat dan ditulis, yang mana nanti
13
akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya
yakni Bab III pembahasan, dalam hal ini penulis memilih kerangka teori
mengenai : (1) Demokrasi, (2) Pemilihan Umum, (3) Partai Politik, (4)
Gender, (5) Hak Sosial dan Politik Perempuan; (6) Rekuitmen.
BAB III : PEMBAHASAN
Dalam Bab III berisi uraian pembahasan mengenai proses rekuitmen yang
dilakukan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) untuk rekrutmen calon perempuan sebagai anggota partai
politik dari keterwakilan perempuan serta mengenai proses pengusulan
calon DPRD oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keterwakilan perempuan 30 %
pada pemilihan umum DPRD Kota Malang pada Tahun 2014, yang
kemudian diangkat oleh penulis dan dianalisa secara content, comparative
kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada yang
didukung dengan data-data terkait yang relevan dengan permasalahan
dalam penulisan ini.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian hukum ini dimana berisi
kesimpulan dari pembahasan Bab III, serta berisikan saran penulis dalam
menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian.