1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia karena

tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan

manusia antara lain sebagai tempat tinggal, bercocok tanam dan tempat usaha.

Mengingat peran tanah yang sangat penting maka hal tersebut diatur dalam Pasal

33 ayat (3) UUD 1945, sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut maka dikeluarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria yang kemudian dikenal dengan UUPA.1

Bahwa dalam lini kehidupan berbangsa dan bernegara, dibutuhkan suatu

kepastian hukum yang memadai agar keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.

Kebutuhan akan kepastian hukum tersebut dijamin oleh Pemerintah dengan

diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah di Indonesia.2 Maka dalam hal ini,

para pemegang hak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanah yang

nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan dengan mengingat pada

kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial

1 Made Anggara Giri. 2013. Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli

Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Yogyakarta. Jurnal.

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal, 1. 2 Lihat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Pokok-Pokok Dasar Agraria.

2

ekonomi dan kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya.3

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor

Pertanahan yang dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk

melaksanakan kegiatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

PPAT terdiri dari 3 jenis yakni, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

PPAT Sementara dan PPAT Khusus.4 PPAT merupakan pejabat umum yang

diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai suatu perbuatan

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.5

PPAT Sementara merupakan pejabat pemerintah yang ditunjuk karena

jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT

didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Sedangkan PPAT Khusus adalah

pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk

melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam

rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.

Dalam pelaksanaannya PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagi daerah tertentu yang formasi PPAT-nya dinyatakan masih belum cukup

atau masih belum tertutup, Menteri dapat menunjuk Camat sebagai PPAT

Sementara.6 Dengan memperhatikan peraturan yang ada, penunjukan Camat

3 Lihat Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lihat Penjelasan Umum IV). 4 Lihat Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun

1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 5 Salim HS. 2016. Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Cetakan

Ke 1. Jakarta. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 87. 6 Lihat Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan

3

sebagai PPAT Sementara sama halnya dengan PPAT lainnya hanya saja

diangkatnya karena jabatannya sebagai Kepala wilayah kecamatan.7

Pada dasarnya penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara diarahkan

pada daerah kabupaten/kota sebagai wilayah kerja Camat, tentunya dengan

melihat ketersediaan formasi PPAT. Ketersediaan formasi dalam suatu daerah

tadinya diatur dan dibatasi dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejak

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sebagai

perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal terkait formasi PPAT telah dihapuskan.8

Perubahan peraturan tersebut tak lain untuk mendukung program kebijakan

deregulasi bidang agraria/pertanahan dalam rangka percepatan pelaksanaan

paket kebijakan ekonomi pemerintah.9

Dalam penunjukan tersebut, Camat tidak secara otomatis dapat ditunjuk

sebagai PPAT Sementara mengingat background Camat berbeda-beda tidak

semuanya merupakan lulusan Sarjana Hukum. Salah satu contohnya di Kota

Surabaya dari 31 Kecamatan, Camat yang bergelar Sarjana Hukum hanya terdiri

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan

Pejabat Pembuat Akta Tanah jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan

Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. 7 Djoko Poernomo, SH. 2006. Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta

Tanah. Surabaya. Tesis. PPS Universitas Airlangga. Hal, 6. 8 Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 9 Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4

dari 6 orang, sedangkan Camat yang bukan Sarjana Hukum sebanyak 25 orang.10

Oleh karena itu, dalam penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebelumnya

yang bersangkutan harus mengikuti bimbingan teknis, sayangnya hal tersebut

hanya memakan waktu cukup singkat. Sehingga berbeda halnya dengan PPAT

yang memang seorang Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan yang telah

menempuh pendidikan yang sangat lama, tentunya lebih memahami seluk beluk

mengenai pertanahan di Indonesia.

Keberadaan Camat sebagai PPAT Sementara sebenarnya mempunyai

tujuan yang mulia yakni membantu pelaksanaan pendaftaran tanah di

kecamatannya. Namun, terdapat beberapa isu hukum atas produk yang dibuat

oleh Camat sebagai PPAT Sementara seperti, seringnya Camat melakukan

kesalahan karena kurang menguasai peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Camat kerap kali tidak melakukan pengecekan sertifikat asli di Kantor

Pertanahan dan kesalahan dalam pembuatan bagian-bagian akta dalam formulir

akta otentik yang seringkali tidak sesuai dan menyalahi ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kemungkinan Camat melakukan kesalahan dan kelalaian

sebenarnya masih tetap terbuka, meskipun Camat yang bersangkutan telah

memenuhi persyaratan dan telah berpraktek sebagai PPAT Sementara.11

Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Camat dapat menimbulkan

akibat hukum yang merugikan para pihak. Camat dalam melaksanakan tugasnya

sebagai PPAT Sementara dapat pula berpotensi melakukan maladministrasi

10 Surabaya. Daftar Nama dan Alamat Camat Kota Surabaya. www.surabaya.go.id. Diakses

pada tanggal 12 Desember 2017. 11 Ni Made Budiani. 2016. Kedudukan Hukum Akta Tanah Yang Dibuat Oleh Camat.

Denpasar. Tesis. PSS Universitas Udayana Denpasar. Hal, 7-8.

5

sehingga mudah sekali terjadi konflik. Artinya Camat mungkin saja melakukan

kesalahan dan kelalaian sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum,

melampaui wewenang atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang

menjadi tujuan wewenang tersebut.12 Sehingga Camat sebagai PPAT Sementara

rentan sekali membuat akta penguasaan tanah tanpa hak, salah satunya

dinyatakan pada Putusan Nomor: 91/Pdt.G/2016/PN.Kpn jo Nomor: 231/PDT/

2017/PT.SBY sebagai akibat dari ketidaktelitian yang dilakukan oleh Camat

Pagelaran sebagai PPAT Sementara sehingga mulai dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2016 objek sengketa tersebut dihak-i oleh pihak yang bukan secara

sah menjadi pemegang objek hak atas tanah tersebut.13 Dengan demikian

sebenarnya tidak menutup kemungkinan Camat sebagai PPAT Sementara dapat

mengulang kembali kesalahan dan kelalaian yang sama. Perlu diingat bahwa

Camat selaku Kepala wilayah kecamatan yang mana tanggung jawabnya jauh

lebih utama dan lebih besar dari pada tanggung jawabnya sebagai PPAT

Sementara yang hanya bersifat “sementara”.

Saat ini jumlah PPAT di Kabupaten Malang telah mencapai 117 PPAT.

Dengan jumlah tersebut, dirasa penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara

hampir tidak diperlukan lagi. Mengingat terdapat beberapa perubahan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta

Tanah, terkait usia yang dapat diangkat menjadi PPAT adalah sekitar 22 tahun.

12 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia. 13 Putusan Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2016/PN.Kpn Jo. Nomor: 231/PDT/2017/PT.SBY.

6

Hal ini dipermuda 8 tahun dari peraturan sebelumnya yang menyatakan bahwa

usia PPAT yang dapat diangkat adalah minimal 30 tahun.14 Selain itu terdapat

perluasan wilayah yang tadinya daerah kerja PPAT hanya lingkup

kabupaten/kota namun telah diperluas menjadi satu wilayah provinsi.15 Selain

itu terdapat Pasal mengenai penghapusan formasi PPAT yang tadinya pada

peraturan sebelumnya formasi PPAT dibatasi dan ditetapkan oleh Menteri.16

Pada dasarnya, sebagian perubahan pasal-pasal tersebut berpotensi membuka

peluang kerja bagi para calon PPAT yang akan mengajukan diri sebagai PPAT.

Dengan melihat jumlah PPAT yang ada di Kabupaten Malang mana kala dari

ke-33 Camat masih tetap ditunjuk sebagai PPAT Sementara.17 Sehingga hal ini

memperjelas penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara tidak relevan dengan

sifat “sementara” dalam perundang-udangan.

Dengan melihat latar belakang tersebut, Penulis menganggap pentingnya

mengkaji “URGENSI PENUNJUKAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEMENTARA (Studi Kasus di

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor

Kabupaten Malang).”

14 Lihat Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998

tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 15 Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 16 Lihat Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 17 Wawancara dengan Bapak Drs. Samsul Hadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang. 27 Desember 2017.

7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis

membahas hal tersebut lebih spesifik. Adapun rumusan masalah yang dibahas

yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang?

2. Bagaimana urgensi penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) Sementara oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang?

a. Apakah yang dimaksud dengan frasa “sementara” dalam penunjukan

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor

Kabupaten Malang?

b. Apakah yang menjadi pertimbangan Kepala Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang dalam

penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sementara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami syarat dan prosedur penunjukan Camat sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang.

8

2. Untuk mengetahui urgensi penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) Sementara oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang.

a. Untuk memahami frasa “sementara” dalam penunjukan Camat sebagai

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara di Kementerian Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang.

b. Untuk mengetahui pertimbangan Kepala Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang dalam

penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Sementara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari

penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memenuhi

persyaratan wajib untuk menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Pemerintah

Dengan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah

untuk membuat perubahan terkait ketentuan pelaksanaan PPAT. Mengingat

peraturan PPAT telah mengalami perubahan sedangkan ketentuan

pelaksanaan masih menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

9

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta

Tanah, mana kala telah berbeda 7 (tujuh) tahun dari peraturan PPAT yang

baru. Sehingga hal ini rentan sekali menimbulkan problematika mengingat

terdapat beberapa peraturan yang tidak lagi dapat diterapkan di zaman ini.

3. Bagi Kantor Pertanahan

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan kepada Kepala Kantor

Pertanahan khususnya Kabupaten Malang untuk mempertimbangkan

sebelum meneruskan surat permohonan penunjukan Camat sebagai PPAT

Sementara ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, ada baiknya untuk

dicek kembali mengenai jumlah PPAT yang ada di kecamatan yang

bersangkutan dengan melihat beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Meskipun saat ini formasi PPAT telah dihapuskan, namun patutnya Kepala

Kantor Pertanahan terkait untuk mengecek kembali. Sehingga hanya benar-

benar kecamatan yang sangat membutuhkan peran Camat sebagai PPAT

Sementara yang dapat ditunjuk.

Selain itu, Penulis merekomendasikan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Malang sebagai instansi vertikal untuk menetapkan

pembagian kedudukan daerah kerja PPAT pada kecamatan yang tidak ada

satupun jumlah PPAT sehingga penyebaran PPAT menjadi merata. Penulis

juga menyarankan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk rutin

10

melakukan pembinaan bagi PPAT maupun PPAT Sementara tidak hanya

pertahun namun perbulan untuk meminimalisir akta yang mungkin saja

timbul menjadi sengketa dikemudian hari.

4. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan masyarakat

khususnya di Kabupaten Malang dapat mengetahui bahwasannya Camat

dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara

mana kala dalam suatu daerah tidak terdapat PPAT atau apabila formasi

PPAT-nya telah tertutup.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan

sebagai referensi diadakannya penelitian lebih lanjut, khususnya kepada pihak

yang ingin membahas mengenai Urgensi Penunjukan Camat sebagai Pejabat

Pembuat Akta Tanh (PPAT) Sementara terutama bagi pihak yang ingin

melanjutkan penelitian penulis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yakni

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta

11

(fact-finding) yang kemudian menuju pada identifikasi (Problem-

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah

(problem-solution).18 Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan

perundang-undangan seperti,

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Pokok-Pokok Agraria;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang

Kecamatan;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Dan

Pemberhentian Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

g. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Ujian, Magang, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah;

18 Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. Jakarta. Penerbit

UI Press. Hal.10.

12

h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan

i. Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 2017.

2. Pemilihan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Malang sebab di Kabupaten Malang telah terdapat sebanyak 117 PPAT dan

ke-33 Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara. Selain itu penulis melakukan

penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur sebagai

instansi vertikal yang dalam penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanh (PPAT) Sementara mendapat tugas dari Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Serta di Kantor Kecamatan Dau, di

Kantor Kecamatan Pagelaran dan juga di Kantor Kecamatan Kepanjen sebab

di kecamatan tersebut jumlah formasi PPAT telah banyak kecuali di Kantor

Kecamatan Pagelaran. Selain itu, untuk menguatkan penelitian penulis

mengadakan di Kantor Desa Sumbersekar, di Kantor Kepala Desa

Karangsuko dan di Kantor Desa Ngadilangkung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis sebagai penelitian adalah

sebagai berikut:

13

a. Jenis Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yakni perilaku

warga masyarakat melalui penelitian.19 Sumber data yang penulis peroleh

secara langsung dari lokasi tempat melakukan penelitian yaitu melalui

wawancara dengan:

1) Bapak Drs. Samsul Hadi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kantor Kabupaten Malang terkait keberadaan PPAT dan PPAT

Sementara serta intensitas pembuatan akta, sertifikasi hak atas tanah

dan juga prosedur pengajuan permohonan penunjukan Camat sebagai

PPAT Sementara.

2) Bapak Rohadi Prasetya selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak

Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Timur terkait syarat dan prosedur penunjukan

Camat sebagai PPAT Sementara.

3) Bapak Abai Saleh, S.Sos selaku Camat Kepanjen serta Bu Nanik selaku

Sekretaris Daerah Kepanjen terkait proses pengajuan permohonan

penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara serta pelaksaan Camat

dalam berpraktek sebagai PPAT Sementara.

4) Bapak Gatot Yudha selaku Sekretaris Daerah Dau terkait proses

pengajuan permohonan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara

serta pelaksaan Camat dalam berpraktek sebagai PPAT Sementara.

19 Ibid. Hal.12.

14

5) Bapak Rahmad Ichwanul Muslimin, S.H., M.Si selaku Camat

Pagelaran terkait proses pengajuan permohonan penunjukan Camat

sebagai PPAT Sementara serta pelaksaan Camat dalam berpraktek

sebagai PPAT Sementara.

6) Bapak Rusman selaku Kepala Desa Karangsuko terkait prosedur

pembuatan akta antara PPAT maupun PPAT Sementara serta

mekanisme dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali serta atas jenis

tanah adat yang belum didaftarkan.

7) Bapak Hadi selaku Sekretaris Desa Ngadilangkung terkait prosedur

pembuatan akta antara PPAT maupun PPAT Sementara serta

mekanisme dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali serta atas jenis

tanah adat yang belum didaftarkan.

8) Bapak Hasan Asyari selaku Kepala Desa Sumbersekar terkait prosedur

pembuatan akta antara PPAT maupun PPAT Sementara serta

mekanisme dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali serta atas jenis

tanah adat yang belum didaftarkan.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder mencakup mengenai dokumen-dokumen resmi hasil

penelitian yakni:

1) Dari Kantor Bupati Malang berupa salinan Putusan Perkara Nomor: 91/

Pdt.G/2016/PN.Kpn jo. Nomor: 231/PDT/2011/PT.SBY serta Risalah

Pemberitahuan Putusan Banding Perkara Nomor: 91/Pdt.G/2016/

PN.Kpn jo. Nomor: 231/PDT/2011/PT.SBY.

15

2) Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malang berupa data Daftar Nama

PPAT dan PPAT Sementara Daerah Kerja Kabupaten Malang Tahun

Anggaran 2017, data terkait Evaluasi Kinerja Tahun 2017 Rencana

Aksi Tahun 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, data terkait

Laporan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun 2017 berupa

Daftar Peralihan Tahun 2017 dan data Pendaftaran Tanah Selama

Tahun 2017.

3) Dari Kantor Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemisahan

daerah kerja PPAT menjadi perkecamatan pada data Daftar Nama

PPAT dan PPAT Sementara Daerah Kerja Kabupaten Malang Tahun

Anggaran 2017.

4) Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang berupa Proyeksi Jumlah

Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2010-2020 dan buku Kabupaten

Malang Dalam Angka 2017 (Malang Regency In Figures).

c. Jenis Data Tersier

Jenis data tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia,

Kamus bahasa inggris dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

16

a. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya

jawab kepada pihak terkait yakni:

1) Bapak Drs. Samsul Hadi selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Kantor Kabupaten Malang terkait keberadaan PPAT dan PPAT

Sementara serta intensitas pembuatan akta, sertifikasi hak atas tanah

dan juga prosedur pengajuan permohonan penunjukan Camat sebagai

PPAT Sementara.

2) Bapak Rohadi Prasetya selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak

Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Timur terkait syarat dan prosedur penunjukan

Camat sebagai PPAT Sementara.

3) Bapak Abai Saleh, S.Sos selaku Camat Kepanjen serta Bu Nanik selaku

Sekretaris Daerah Kepanjen terkait proses pengajuan permohonan

penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara serta pelaksaan Camat

dalam berpraktek sebagai PPAT Sementara.

4) Bapak Gatot Yudha selaku Sekretaris Daerah Dau terkait proses

pengajuan permohonan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara

serta pelaksaan Camat dalam berpraktek sebagai PPAT Sementara.

5) Bapak Rahmad Ichwanul Muslimin, S.H., M.Si selaku Camat

Pagelaran terkait proses pengajuan permohonan penunjukan Camat

17

sebagai PPAT Sementara serta pelaksaan Camat dalam berpraktek

sebagai PPAT Sementara.

6) Bapak Rusman selaku Kepala Desa Karangsuko terkait prosedur

pembuatan akta antara PPAT maupun PPAT Sementara serta

mekanisme dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali serta atas jenis

tanah adat yang belum didaftarkan.

7) Bapak Hadi selaku Sekretaris Desa Ngadilangkung terkait prosedur

pembuatan akta antara PPAT maupun PPAT Sementara serta

mekanisme dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali serta atas jenis

tanah adat yang belum didaftarkan.

8) Bapak Hasan Asyari selaku Kepala Desa Sumbersekar terkait prosedur

pembuatan akta antara PPAT maupun PPAT Sementara serta

mekanisme dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali serta atas jenis

tanah adat yang belum didaftarkan.

b. Observasi

Penulis melakukan prapenelitian pada saat melaksanakan magang di

Kantor Notaris/PPAT Suprapto Subowo, SH serta sempat meminta data ke

Kantor Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga mengetahui

dalam berpraktek sebagai PPAT langsung melakukan penandatanganan

pada akta yang telah selesai dibuat. Pada saat magang, PPAT tersebut

dapat membuat sekitar 3-5 akta setiap hari. Ketika penulis berada di Kantor

Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, penulis melihat terdapat sekitar

10-15 akta PPAT yang siap ditanda tangani. Lain halnya di Kantor

18

Kecamatan Kepanjen penulis melihat terdapat sekitar 3-5 akta yang tinggal

diberi tanda tangan oleh Camat sebagai PPAT Sementara.

Selain itu ketika penulis ke Kantor Bupati Malang, penulis

mengetahui apabila banyak akta yang diterbitkan oleh Camat sebagai

PPAT Sementara mengalami sengketa dikemudian hari sebab terdapat

banyak sekali gugatan yang melibatkan Kepala Kantor Bupati Malang

sebagai turut tergugat.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data dari lokasi penelitian yakni di Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanl

Provinsi Jawa Timur, di Kantor Kecamatan Dau, di Kantor Kecamatan

Kepanjen dan di Kantor Kecamatan Pagelaran serta di Kantor Desa

Sumbersekar, di Kantor Kepala Desa Karangsuko dan juga di Kantor Desa

Ngadilangkung serta di Kantor Bupati Malang dan juga di Kantor Badan

Pusat Statistik Kabupaten Malang berupa hardcopy, softcopy dan catatan-

catatan yang digunakan oleh penulis untuk menunjang penelitian.

d. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan oleh objek

penelitian, dalam hal ini diperoleh dari literature atau buku-buku yang

dibeli oleh penulis di Toko Buku Wilis dan peraturan perundang-undangan

terkait penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara.

19

e. Internet

Mengumpulkan data melalui proses pencarian di internet berupa

website instansi terkait dan penelitian terdahulu yang ditemukan di google

cendikia/google scholar sebagai tambahan informasi dari penelitian yang

dilakukan oleh pihak sebelumnya baik berupa jurnal maupun tesis serta hal

ini dapat memberi wawasan lebih bagi penulis.

5. Analisa Data

Dari data yang telah diperoleh baik dari jenis data primer maupun jenis

data sekunder, penulis kemudian meneliti dengan menggunakan analisis data

deskriptif kwalitatif yakni, suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara

memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis menguraikan secara umum mengenai latar

belakang permasalahan, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika

penulisan, sehingga pada BAB I ini tersusun secara terstruktur dan sistematis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan

peneltian serta penjelasan dari peraturan perundang-undangan terkait dan juga

memuat penelitian terdahulu oleh beberapa ahli baik dalam pembuatan jurnal,

20

tesis serta buku/literature sekalipun yang digunakan oleh penulis untuk

membahas permasalahan yang diangkat.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai masalah yang telah dirumuskan kemudian

wawancara yang didapat sebagai hasil dari penelitian diuraikan dalam

pembahasan untuk dilakukan analisa data dengan menggunakan data konkrit

yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ke empat ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan

saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.