bab i pendahuluan a. latar belakang - esakip.net · a. latar belakang good governance pada dasarnya...

LKjiP Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab Lamongan Tahun Anggaran 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Good Governance pada dasarnya merupakan konsep penyelenggaraan

manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip

demokrasi, mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam upaya mewujudkan salah satu prinsip Good

Governance yaitu akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana

diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

berkedudukan sebagai unsur pelaksana dibawah naungan Asisten Ekonomi Pembangunan

berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilengkapi

dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Review Atas

Laporan Kinerja. Penyusunan laporan kinerja ini menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan disusun berdasarkan Rencana

Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018 yang

merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2018.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang

perubahan kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan,

Bagian Administrasi Pembangunan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala

Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan

Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,


2

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam

penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan, meliputi penyusunan program,

pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi

pembangunan, meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan ;

b. penyiapan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan teknis administrasi pembangunan ;

c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang administrasi pembangunan ;

d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan administrasi pembangunan

meliputi penyusunan program, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016, susunan Organisasi dan Tata

Kerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah

sebagai berikut :

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan dan menganalisa data/informasi dalam rangka penyiapan bahan

perumusan kebijakan pembangunan daerah;

b. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi pembangunan ;

c. Mengikuti verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA – OPD);

d. Menyediakan penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

kepada pejabat yang berwenang;

e. Mengadministrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditandatangani oleh Kepala Daerah ;

f. Menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi

Pembangunan;

g. Menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Bagian Administrasi Pembangunan;

h. Mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

i. Fasilitasi pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaun (RUP)

melelui Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP);

j. Menyelenggarakan urusan tata usaha;

k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan


3

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Pengendalian

Mempunyai Tugas :

a. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah ;

b. Menyusun daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka

pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;

c. Fasilitasi keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

d. Melakukan survey dan cheking lapangan terhadap proyek/kegiatan pembangunan

dalam rangka pengendalian ;

e. Menghimpun dan mengagendakan dokumen kontrak;

f. Menginventarisasi dan mendokumentasi pelaksanaan administrasi

pembangunan;

g. Menyiapkan surat tegoran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan;

h. Mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan

pembangunan;

i. Menyusun bahan laporan perkembangan kegiatan pembangunan sesuai hasil

Pengendalian kegiatan pembangunan;

j. Menyusun laporan rekapitulasi kegiatan pembangunan fisik pada OPD

k. Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, di

bidang administrasi pembangunan

l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai Tugas :

a. Menyiapkan petunjuk teknis pelaporan kemajuan fisik dan keuangan OPD dalam

rangka tertib administrasi pembangunan ;

b. Mengumpulkan dan mengevaluasi data dalam rangka tertib administrasi

pembangunan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;

d. Meneliti dan merekapitulasi data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan ;

e. Mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan


4

instansi terkait secara berkala.

f. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan dokumen

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ);

g. Menyusun Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

h. Menyusun Laporan Penyerapan Anggaran pelaksanaan kegiatan OPD;

i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian administrasii

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

TAHUN 2018

KEPALA BAGIAN ADM PEMBANGUNAN

EDY YUNAN ACHMADI, S.STP, M.Si NIP. 19801027 199912 1 001

KEPALA SUB BAGIAN BINA PENYUSUNAN PROGRAM

KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN

YOYOK KRISTANTONO, SH, M.Si NIP. 19820502 201101 1 010

KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

EKO YULIANTO, SE, MM NIP. 19850719 201101 1 008

STAF SUBBAG BINA SUNGRAM

STAF SUBBAG PENGENDALIAN

STAF SUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN


6

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi

Pembangunan mengacu pada RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021 yang memuat Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang

dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa

kebijakan dan program. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamongan, maka Bagian Administrasi Pembangunan di dukung oleh beberapa aspek yaitu :

1. Personil yang di miliki oleh Bagian Administrasi Pembangunan

2. Sarana Dan Prasaranan Bagian Administrasi Pembangunan

3. Pembiayaan

1. Personil (SDM)

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan,

pangkat / golongannya. Kondisi kepegawaian Bagian Administrasi Pembangunan

Kabupaten Lamongan hingga akhir Desember 2018 secara singkat dipaparkan dalam

tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO NAMA PANGKAT

GOL/RUANG JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

1 EDY YUNAN ACHMADI, S.STP, M.Si NIP. 19801027 199912 1 001

Pembina Tk I, IV/a

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

S2

2 YOYOK KRISTANTONO, SH, M.Si NIP. 19820502 201101 1 010

Penata, III/c

Kepala sub bagian Pengendalian

S2

3 EKO YULIANTO, SE. MM NIP. 19850715 201101 1 008

Penata Muda Tk. I III/b

Kepala sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan

S2

4 TOTOK MUSWIYANTO NIP. 19620227 199303 1 001

Penata Muda Tk. I III/b

Staf SLTA

5 ENY SRI HARDININGSIH, SH. M.Si NIP. 19770203 200701 2 007

Penata Muda III/a

Staf S2

6 ANDRI IRAWANTO Tenaga Kontrak Staf SMA

7 AGUSTIN DARVIANA Tenaga Kontrak Staf D1


7

2. Sarana Dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas di Bagian Administrasi

Pembangunan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Bagian Pembanunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

NO JENIS BARANG JML Keterangan JML Keterangan Jumlah Total

1 Kendaraan roda 4 (empat) 1 Baik - Rusak 1 unit

2 Kendaraan roda 2 (dua) 7 Baik 0 Rusak 7 unit

3 Komputer 14 Baik 0 Rusak 14 unit

4 Printer 9 Baik 4 Rusak 13 unit

5 Notebook (laptop) 4 Baik 0 Rusak 4 unit

6 L C D 1 Baik 0 Rusak 1 unit

7 Mesin Ketik 0 Baik 1 Rusak 1 unit

8 Mebelair, terdiri atas :

Meja & Kursi :

Eselon III 1 Baik 0 Rusak 1 unit

Eselon IV 3 Baik 0 Rusak 3 unit

Kursi tamu (sofa) 1 Baik 0 Rusak 1 unit

Meja staf 12 Baik 0 Rusak 12 unit

Kursi staf 16 Baik 1 Rusak 17 unit

Kursi rapat (lipat) 34 Baik 0 Rusak 34 unit

Lemari Besi 14 Baik 0 Rusak 14 Unit

Lemari Kayu 14 Baik 0 Rusak 14 Unit

9 AC Split 5 Baik 0 Rusak 5 unit

10 TV 1 Baik 1 Rusak 2 unit

11 Pesawat Telepon 1 Baik 0 Rusak Baik

12 Kamera digital 4 Baik 2 Rusak 6 Unit

13 Handycam 2 Baik 0 Rusak 2 Unit

14 Faximail 2 Baik 1 Rusak 3 Unit

15 Panaboard 1 Baik 0 Rusak 1 Unit

16 Kulkas 2 Pintu 1 Baik 0 Rusak 1 Unit


8

3. Pembiayaan Untuk Operasional Bagian Administrasi Pembangunan

Untuk pembiayaan Bagian Administrasi Pembangunan berdasarkan APBD Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Data Pembiayaan

No Kegiatan Jumlah (Rp.) Ket

I Belanja Langsung

Belanja Pegawai 1.365.000.000

II Jumlah Belanja Tidak Langsung

A Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan

Evaluasi Pembangunan 1.470.000.000

1 Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan 165.000.000

2 Pembinaan Jasa Konstruksi 165.000.000

3 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 50.000.000

4 Pengendalian Pembangunan Daerah 259.350.000

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 300.550.000

6 Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE) 530.100.000

JUMLAH (I + II) 2.835.000.000

E. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIK

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten

Lamongan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai unsur penunjang sesuai dengan

tupoksi yang ditetapkan peran Bagian Administrasi Pembangunan memperoleh perhatian

yang relatif lebih sehingga segala keluaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang

dihasilkannya senantiasa mendapat respon dengan cepat, baik respon yang sifatnya positif

maupun negatif.

Sejalan dengan hal tersebut guna memperjelas arah dan langkah Bagian

Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas pokok dan fingsi sesuai penekanan

yang ada dalam RENSTRA Sekretariat Daerah. Langkah-langkah sebagai kunci strategis

dalam mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;

2. Penyusunan sistem, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Pembangunan Daerah;

3. Memantapkan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;

4. Meningkatkan pembinaan terhadap para pelaku pelaksana Pembangunan Daerah;


9

5. Meningkatkan mekanisme monitoring dan pengendalian pelaksanaan Pembangunan

Daerah;

6. Meningkatkan sistem pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

7. Meningkatkan mekanisme evalusi pelaksanan Pembangunan Daerah;

Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan funrgsi bagian administrasi pembangunan

menjumpai beberapa kendala permasalahan, yaitu :

1. Tidak sebandingnya jumlah personil monitoring di lapangan dengan jumlah proyek fisik

yang harus dikendalikan dan dievaluasi. Dengan keterbatasan personil tersebut

mengakibatkan pekerjaan administrasi berupa pembuatan laporan menjadi agak

terbengkalai karena waktu terkuras di lapangan.

2. Kurangnya kesadaran PD dalam mencukupi pengiriman Laporan Kemajuan fisik dan

keuangan bahkan seringkali tidak ada laporan secara tertulis dari instansi pengelola

sehingga Bagian Administrasi Pembangunan mengalami kesulitan dalam menyusun

laporan.

3. Ketidakjelasan wewenang bagian administrasi pembangunan dalam menjalankan tugas

dan fungsi (tusi) terkait evaluasi dan pelaporan, karena di Perangkat Daerah lain juga

menjalankan tusi pelaporan terkait pertanggungjawaban hasil pembangunan dan

kebetulan juga mempunyai sub bagian evaluasi dan pelaporan.

F. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018 ini adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817)

c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;


10

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan

Review Atas Laporan Kinerja;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 8);

g. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018

h. Peraturan Bupati Nomor 49.1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati

Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

i. Peraturan Bupati Nomor Kabupaten Lamongan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

j. Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2018.

G. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Bagian Adminstrasi Pembangunan Setda Kabupaten

Lamongan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

1. Sebagai sarana bagi Bagian Adminstrasi Pembangunan dalam menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi

dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Bappeda

Kabupaten Lamongan.


11

2. Sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bagian Adminstrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Lamongan di masa yang akan datang.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara

Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas ringkasan perjanjian kinerja tahun

2018 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program,

kegiatan dan anggaran Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2018 meliputi Rencana

Strategis Sekretariat Daerah tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Instansi, Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018;

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan target Renstra

3. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.2 Realisasi Anggaran tahun 2018

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

2. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN


12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK

Rencana Strategik merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam

usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategik hal yang diperhatikan adalah

Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Ekternal (Peluang dan

Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategik meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan,

Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan

masa depan. Adapun visi dan misi Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Lamongan

yang lebih sejahtera dan berdaya saing” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut

mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah

Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan

pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di

dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber

dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah

dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan

bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai

dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten

Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal


13

dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam

persaingan ditingkat Global.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut diatas, Bagian Administrasi Pembangunan mendukung

misi Kabupaten Lamongan yang ke 4 yaitu :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi

masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Bagian Administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten Lamongan

mempunyai tujuan yaitu Terwujudnya pembangunan berkualitas dan sesuai perencanaan

Sedangkan sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kinerja Aparatur Dalam

Menyelenggarakan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Melalui

Prinsip 3T (Tepat , Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku)

B. RENCANA KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan, yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di Lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 memuat informasi tentang sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan program

kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan :


14

NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN

1 100% Pembinaan

Pelaksanaan

Kegiatan

Jumlah Pembinaan

SDM (PPK, PPHP,

Pejabat pengadaan,

Pokja ULP, dan

Pengawas Lapangan

165.000.000,00

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Jumlah Pembinaan

SDM (Pengguna

Anggaran dan

Penyedia

Jasa/Rekanan)

165.000.000,00

Penyusunan Sistem

Informasi terhadap

Layanan Publik

Jumlah layanan

Publikasi kepada

masyarakat

50.000.000,00

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Jumlah Kegiatan Fisik

yang tepat waktu dan

sesuai dengan

perencanaan

259.350.000,00

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

Pembangunan

Daerah

Jumlah Laporan

Realisasi Keuangan

OPD yang dievaluasi

dan dimonitoring

300.550.000,00

Layanan Pengadaan

Barang/Jasa secara

elektronik (LPSE)

Jumlah layanan

Pengadaan

Barang/Jasa untuk

SPSE

530.100.000,00

Terwujudnya

pembangunan

berkualitas dan

sesuai

perencanaan

Tabel 2.1Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018

Meningkatkan kinerja

Aparatur dalam

menyelenggarakan

tertib administrasi

dan pelaksanaan

pembangunan daerah

melalui prinsip 3 T

(tepat Waktu, Tepat

Mutu, dan Tepat

Buku/Administrasi)

Persentase Kegiatan

Yang dikendalikan

dan dievaluasi

Program

Fasilitasi dan

Koordinasi

Kebijakan

Strategis dan

Evaluasi

Pembangunan

C. PERJANJIAN KINERJA

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah

membuat perjanjian kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018.

Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bagian Administrasi Pembangunan tahun

2018 secara rinci dapat dilihat dalam lampiran.

Uraian tujuan, sasaran strategis beserta indikator-indikator Bagian Administrasi

Pembangunan tahun 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja 2018 dan Renstra Sekretariat Daerah

Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

o Tujuan : Terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan sesuai perencanaan,

o Sasaran : Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi

dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan

Tepat Buku/Admnistrasi dilaksanakan melalui strategi diantaranya :

1. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur)


15

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kepedulian pembangunan Lamongan.

3. Peningkatan pengendalian pembangunan Lamongan demi terwujudnya pembangunan

tertib administrasi.

4. Peningkatan kapasitas aparatur administrasi pembangunan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penguasaan dan penekanan tugas tanggung jawab melalui pembinaan

SDM aparatur pelaksana kegiatan yaitu personil PPK, PPHP, Pejabat Pengadaan, tim

pokja ULP dan pengawas lapangan.

2. Melakukan penyamaan persepsi para penyedia jasa/rekanan melalui

pengarahan/pembinaan tentang regulasi dan penetapan sanksi sesuai aturan yang

berlaku.

3. Meningkatkan pengawasan pengendalian kualitas pembangunan melaui pengecekan

langsung di lapangan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi

pembangunan melalui layanan pengaduan online (aplikasi).

4. Memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia untuk

mendukung pelaksanaan tusi bagian administrasi pembangunan.


16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi

dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan

mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran

dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja maka secara sistematis diuraikan tentang

pengukuran kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan selanjutnya ditutup

dengan uraian akuntabilitas keuangan, yaitu sebagai berikut:

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi

mandat atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun 2018 ini didasarkan kepada pengukuran kinerja.

Dalam pengukuran kinerja tahun 2018 ini Bagian Administrasi Pembangunan dapat

dikatakan cukup berhasil meskipun belum memenuhi target 100% sesuai Renstra, oleh

karena itu Bagian Administrasi Pembangunan akan selalu meningkatkan kinerjanya.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatkan kinerja Aparatur dalam

menyelenggarakan tertib administrasi dan

pelaksanaan pembangunan daerah melalui

prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan

Tepat Buku/administrasi)

Persentase Kegiatan Yang dikendalikan dan

dievaluasi

100% 99,82% 99,82%


17

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan

Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (%)

1 Pengendalian pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan 1200 kegiatan

138,42%

2 Pembinaan pelaksanaan kegiatan

. Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan

2 kali 100%

3

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pembanguan daerah

Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring 75 OPD 100%

4

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE 1 layanan 100%

5 Pembinaan Jasa Konstruksi

Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan)

2 kali 100%

6 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

. Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat 1 layanan 100%

Total Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan 98%

B. EVALUASI KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan

yang dicerminkan dari perolehan masing masing indikator – indikator kinerja, tetapi juga

menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar

dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan

mendalam. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program itu sendiri tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana

pendukung kegiatan dari APBD kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2018 yang memadai.

Berdasarkan analisa jabatan, personil/sumber daya aparatur yang ideal di Bagian

Administrasi Pembangunan Kabupaten Lamongan berjumlah 11 orang, akan tetapi saat ini

sumber daya aparatur yang tersedia hanya berjumlah 8 orang sehingga masih terdapat

kekurangan personil sebanyak 3 (tiga) orang. Dari segi sarana dan prasarana pendukung


18

yang ada sudah memadai untuk mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik Renstra maupun Renja.

Selanjutnya sumber daya pendukung yang tersedia sebesar Rp 1.470.000.000,-

dimana dalam penggunaannya sebesar Rp 1.432.040.600,- sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp 37.959.400,-. Pencapaian kinerja dan anggaran sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.3

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN ANGGARAN REALISASIPROSENTASE

ANGGARAN


menyelenggarakan tertib administrasi

dan pelaksanaan pembangunan

daerah melalui prinsip 3 T (tepat

Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat

Buku/administrasi)

Persentase Kegiatan

Yang dikendalikan dan

dievaluasi

100% 99,82% 99,82% 1.470.000.000,00 1.432.040.600,00 97,42%

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

TINGKAT

EFISIENSI

KINERJA ANGGARAN %


menyelenggarakan tertib administrasi dan

pelaksanaan pembangunan daerah melalui

Persentase Kegiatan Yang dikendalikan dan

dievaluasi

99,82% 97,42% 2,40%

Tabel 3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN INDIKATOR KINERJACAPAIAN KINERJA

Baik capaian kinerja maupun anggaran hampir mencapai 100 persen dengan tingkat

efisiensi sebesar 2,4 persen masih bisa dikategorikan cukup baik karena masih diatas 90

persen.

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dari program dan kegiatan yang di laksanakan Bagian Administrasi pembangunan,

maka Bagian Administrasi Pembangunan dapat mengevaluasi dari masing – masing kegiatan

seperti pada tabel di bawah ini :


19

Tabel 3.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2018

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcame) dan

Kegiatan (Output)

Capaian Tahun 2018

Target Realisasi

1 2 3 4

Meningkatkan kinerja Aparatur dalam menyelenggarakan tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui prinsip 3 T (tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Buku/Administrasi)

Prosentase Kegiatan Yang difasilitasi, dikendaliakan dan Dievaluasi

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Outcame : Prosentase Kegiatan yang Dikendalikan dan Dievaluasi

100% 99,82%

Pembinaan Pelaksanaan kegiatan Output :

1. Jumlah Pembinaan SDM (PPK, PPHP, Pejabat pengadaan, Pokja ULP, dan Pengawas Lapangan

2 kali 90%

Pembinaan Jasa Konstruksi 2. Jumlah Pembinaan SDM (Pengguna Anggaran dan Penyedia Jasa/Rekanan) 2 kali 100%

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

3. Jumlah layanan Publikasi kepada masyarakat 1 layanan 100%

Pengendalian Pembangunan Daerah 4. Jumlah Kegiatan Fisik yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan 1200 100%

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah

5. Jumlah Laporan Realisasi Keuangan OPD yang dievaluasi dan dimonitoring

75 laporan/75

OPD 96%

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)

6. Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk SPSE 1 layanan 100%


20

Dari Program dan kegiatan diatas capaian kinerja pada 2018 seperti tabel di

bawah ini, sehingga Bagian Administrasi Pembangunan mengalami beberapa hambatan

antara lain :

a. Tidak sebandingnya jumlah personil monitoring di lapangan dengan jumlah proyek fisik

yang harus dimonitor. Rata-rata dalam setahun jumlah proyek fisik antara 1000 s.d 2000

sedangkan personil lapangan hanya sebanyak 4-5 orang, sehingga 1 personil dalam

setahun memonitor kurang lebih 500 kegiatan. Di lain pihak, kegiatan monitoring

lapangan tersebut per 1 kegiatan idealnya minimal dimonitor sebanyak 3 kali (kemajuan

fisik 0%, 50%, 100%). Bisa disimpulkan 1 personil melakukan kegiatan lapangan

sebanyak 1500 kali (500 x 3).

b. Kurang tertibnya PD dalam mencukupi pengiriman Laporan Kemajuan fisik dan

keuangan bahkan seringkali tidak ada laporan secara tertulis dari instansi pengelola

sehingga Bagian Administrasi Pembangunan mengalami kesulitan dalam menyusun

laporan.

Bagian Administrasi Pembangunan selaku Pengendali, terus berupaya meningkatkan

dan memantapkan koordinasi dengan Pelakana Kegiatan di instansi guna kelancaran

pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lamongan dengan cara

sering mengadakan Monitoring, rapat evaluasi dan pembinaan kepada Pelaksana Kegiatan,

agar pelaksanan kegiatan yang ada di instansi dapat memberikan laporan perkembangan

fisik secara, cepat, tepat dan akurat, sehingga apabila ada permasalahan dapat di lakukan

pemecahan masalah.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada di bagian administrasi

pembangunan di anggarkan pada APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.741.652.900,- Realisasi

Anggaran Kegiatan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.680.963.650,- untuk lebih jelasnya

lihat rincian di bawah ini :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program Dan Kegiatan

Tahun 2018

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis dan Evaluasi Pembangunan

1.470.000.000

1.432.040.600

97,42


21

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan 165.000.000

165.000.000

100,00

Pembinaan Jasa Konstruksi 165.000.000

157.850.000

95,67

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

50.000.000

50.000.000

100,00

Pengendalian Pembangunan Daerah 259.350.000

256.999.000

99,09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

300.550.000

300.421.500

99,96

Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (LPSE)

530.100.000

501.770.100

94,66


22

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Bagian Administrasi Pembangunan ini

merupakan sarana introspeksi diri, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa

mendatang.

Bagian Administrasi Pembangunan, bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang

akuntabel. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern

organisasi, dan pembinaan kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian

Administrasi Pembangunan Tahun 2018 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik

sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan,

dapat dikatakan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan telah berhasil dengan kategori cukup

berhasil (Total Capaian Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan 99,82%) dalam

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja

kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan

realisasi anggaran) sebesar 97,42%.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf di

Lingkungan Bagian Pembangunan yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN :

Keberhasilan yang dicapai Bagian Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari

hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini

diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang

dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian

kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pembangunan telah mempersiapkan strategi-strategi

pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat


23

diminimalisir. Strategi atau upaya yang perlu dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi lebih

baik di tahun mendatang adalah :

a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui keikutsertaan pelatihan, diklat

terkait administrasi pembangunan.

b. Meningkatkan tertib administrasi pengendalian pembangunan melalui ketepatan waktu

penyusunan laporan secara berkala.

c. Lebih proaktif menelaah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan

pembangunan sampai dengan hasil-hasil pembangunan sebagai bahan rumusan

kebijakan ke depan untuk memacu mempercepat pembangunan ke arah lebih baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Lamongan, Januari 2019 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA KABUPATEN LAMONGAN

EDY YUNAN ACHMADI, S.STP, M.Si Pembina Tingkat I

NIP. 19801027 199912 1 001

bab i pendahuluan a. latar belakang - esakip.net · a. latar belakang good governance pada dasarnya...

Documents