bab i pendahuluan 1.1 latar belakangesakip.palembang.go.id/1923/dokumen/150/2019/f786... · sasaran...
TRANSCRIPT
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan perencanaan menduduki
peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi
dan misi dalam pembangunan suatu daerah. Perencanaan pembangunan
daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, untuk
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu daerah dalam jangka
waktu tertentu.
Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-udangan terdiri dari
empat (4) tahapan terdiri dari penyusunan rencana, penetapan rencana,
pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.
Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan
sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang
utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.
Berdasarkan Peraturan perundang-undangan, Dokumen
perencanaan yang wajib dan ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pembangunan di daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai
-
2
Dokumen operasional tahunan atau jangka pendek. Selanjutnya SKPD
sebagai stakeholder dengan berpedoman pada RPJMD menyusun
Renstra dan Renja .
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen
rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan
Sematang Borang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah
mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a) Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
b) Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun
2019.
c) Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja
Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
-
3
pada tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis
(Renstra).
Visi Kecamatan Sematangborang dirumuskan dengan
memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang
Tahun 2018 – 2023 yaitu “Palembang Emas Darusalam 2023” yaitu
mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi dan
informasi, mewujudkan masyarakat religius, berbudaya dan beretika.
Berdasarkan pada visi Kota Palembang diatas, visi Kecamatan Sematang
Borang Palembang ditetapkan sebagai berikut :
“KECAMATAN SEMATANG BORANG MULYA 2023"
Kecamatan Sematang Borang MULYA 2023, mengandung makna
Kecamatan Sematangborang yang Maju dari Aspek insfrastruktur dan
fasilitas umum lainya, Unggul di bidang Pemberdayaan lembaga
kemasyarakatan dan peningkatan ekonomi masyarakat kecamatan,
melalui pelayanan prima yang efektif dan efisien, serta menciptakan
lingkungan Kecamatan Sematangborang yang ASRI (Aman, Sehat,
Religius serta Bersih dan Indah).
Dalam rangka mewujutkan visi tersebut, maka perlu dirumuskan
MISI Kecamatan Sematangborang sebagai berikut :
-
4
1. Mengupayakan peningkatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas
umum lainnya, agar mempu mendorong pembangunan dan
pengembangan wilayah Kecamatan secara lebih konperhensif
2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat didukung oleh sumber
daya aparatur yang handal dan fasilitas pelayanan yang memadai
3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui penguatan
lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dan Kecamatan yang saling
bersinegis
4. Menciptakan masyarakat yang religius, aman dan kondusif yang
disertai dengan peningkatan koordinasi antar lembaga instansi vertikal
di tingkat kecamatan.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, Sehat dan Indah
Dalam rangka mencapai misi tersebut, maka dirumuskan
kebijakan Strategis Kecamatan Sematang Borang, yaitu :
1. Mengupayakan peningkatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas
umum lainnya, agar mampu mendorong pembangunan dan
pengembangan wilayah kecamatan secara lebih konperhensif.
a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi atau
lembaga teknis terkait dalam rangka optimalisasi perencanaan,
pembangunan penyedia fasilitas umum
b. Meningkatkan swadaya dan partisipasi aktif massyarakat dalam
setiap kegiatan pembangunan serta menjaga sarana dan
prasarana fassilitas umum yang ada
-
5
c. Mengupayakan perbaikan dan penataan sistem drainase dengan
menumbuhkembangkan semangat gotong royong masyaarakat dan
keperdulian lingkungan
2. Menciptakan tata kelolah pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kulitas pelayanan dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang
handal dan fasilitas yang memadai
a. Mengoptimalkan impelementasi SOP (Standar Operasional
Prosedur) di setiap penyelenggaraan pelayanan di tingkat
Kecamatan dan Kelurahan.
b. Meningkatkan fasilitas, peralatan dan perlengkapan pelayanan.
c. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai melalui budaya kerja
yang efektif dan efisien dengan produktifitas kerja yang tinggi
d. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan
pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan swakelolah
pemerintah yang baik (Good Goverment) sesuai dengan job
description atau tugas fungsi masing-masing pegawai
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan
ekonomi kerakyatan dan penguatan lembaga kemasyarakatan di
Kelurahan dan Kecamatan yang saling bersinergis.
a. Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan yang ada di tingkat
Kelurahan dan Kecamatan dalam kegiatan pembangunnan
ekonomi masyarakat.
b. Mendorong pengembangan usaha ekonomi mikro di sektor
pertanian dan perdagangan home industry
-
6
c. Mengupaayaakan pelatihan dan pendampingan untuk
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
d. Meningkatkan pemberdayaan pengelolaan dan penataan pasar
tradisional
4. Menciptakan masyarakat yang religius, aman dan kodusif yang disertai
dengan pengingkatan koordinasi antar lembaga instansi vertikal di
tingkat kecamatan.
a. Meningkatkan kegiatan keagamaan dalam rangka syiar agama
Islam dan menjalin silatuhrahmi yang baik antar umat beragama
b. Mendukung program 1000 Masjid
c. Mendukung peningkatan Sarana dan Prasarana peribadatan dan
lembaga-lembaga pendidikan beragama sejak usia dini di tiap
Kelurahan
d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal (Polsek dan
Koramil) dalam rangka peningkatan keamanan,ketentraman dan
kertiban.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan yang Bersih, Sehat dan Indah
a. Mengoptimalkan kinerja petugas kebersihan dan operasionalisme
mobil sampah kecamatan
b. Meningkatkan keperdulian masyarakat terhadap lingkungan
dengan membentuk kader-kader lingkungan di setiap kelurahan
dan kecamatan
c. Mengupayakan adanya ruang terbuka hijau dan taman bermain
serta sistem drainase dan sanitasi yang baik
-
7
d. Mengupayakan peningkatan dan mendorong terbetuknya
pembentukan pos pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat
kelurahan dan kecamatan secara swakelolah Mendukung kegiatan
Penghijauan (Penanaman pohon) dan mengupayakan sistem
manajemen pengolahan persampahan 3R (Reuse, Reduce,
Recycling)
1.2 Landasan Hukum
Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Sematang Borang Kota Palembang adalah :
1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
-
8
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
-
9
12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencanan Pembangunan Nasional;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenatng Organisasi
Perangkat Daerah;
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja SKPD Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang Tahun 2019 adalah memberikan arah sekaligus
pedoman bagi Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD sebagaimana
ditetapkan dalam Renstra SKPD secara berkesinambungan.
Adapaun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sematang Borang Kota
Palembang:
-
10
a) Memberikan gambaran kemampuan SKPD dalam melaksanakan
misinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan
dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan
instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Pejabat/pimpinan instansi.
b) Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-
tugas SKPD serta indikator atau ukuran keberhasilan/kegagalan pada
tahun 2019.
c) Memberikan arah/acuan dalam menyusunan Program/kegiatan
Pembangunan Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang Tahun
2020.
1.4 Sistematika Penyusunan Renja
Sistematika Penyusuanan Rencana Kerja Kecamatan Sematang
Borang Kota Palembang sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra
-
11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
SKPD
BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Palembang, Maret 2019 CAMAT SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG
M. IRMAN, S.STP, M.SI NIP. 198304012001121002
-
12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Rencana Kerja Kecamatan Sematang Borang adalah penjabaran
perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sematang
Borang tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sematang Borang ini
menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja
Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Kecamatan Sematang Borang selama tahun 2018 dan perkiraan target
tahun 2018 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran
melalui tahapan sebagai berikut :
a) Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan
-
13
(inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan
dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,
sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan
indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
b) Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja
kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data
kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2018
Anggaran Tahun 2018 Kecamatan Sematang Borang sebesar
Rp. 4.924.200.000,- (termasuk perubahan) dengan 6 program dan 40
kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp
4.907.326.144,- (99,66 %),- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%
dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,66 %.
Program – program dan sasaran Program Satuan Kerja Pemerintah
Daerah Kecamatan Sematang Borang yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Sematang Borang
Tahun 2018 adalah :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran program : Pemenuhan kebutuhan operasional kantor
Kecamatan Sematang Borang.
2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
-
14
Sasaran program : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
kantor Kecamatan Sematang Borang.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Sasaran program : Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Aparatur Kecamatan Sematang Borang.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Sasaran program : Tercapainya penyusunan laporan keuangan
dan realisasi kinerja SKPD.
5) Program Kegiatan Lanjutan Kepada Pihak Ketiga.
Sasaran program : -
6) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat (Kecamatan)
Sasaran program : Peningkatan pelayan terhadap masyarakat.
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Sematangborang
mempunyai kegiatan – kegiatan yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Sematangborang
Tahun 2018 dengan realisasi serapan dana belanja dan kegiatan adalah
sebagai berikut :
-
15
NO URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
%
SERAPAN
DANA
1 Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 15,000,000 100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 123.500.000 107,133,369 86.75
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 35.820,000 35.820,000 100.00
4 Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ opefrasional 22,200,000 22,200,000 100.00
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 106.120,000 106.120,000 100.00
6 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 106.868.000 106.868.000 100.00
7 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 54.000.000 54.000.000 100.00
8 Penyediaan alat tulis kantor 101.250.000 101.250.000 100.00
9 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 70,000,000 70,000,000 100.00
10 Penyedia Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000 25,000,000 100.00
11 Penyediaan Peralatan dan 307.076,400 307.076,400 100.00
-
16
Perlengkapan Kantor
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 16,800,000 16,800,000 100.00
13 Penyediaan Makan dan Minum 55,500,000 55,500,000 100.00
14 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 134.000,000 133.901.775 99.93
15 Penyediaan Jasa Tenaga
Pegawai Tidak Tetap 713.700.000 713.700.000 100.00
16 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor 14.600.000 14.600.000 100.00
17 Pemeliharaan Rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional 341.048,000 341.033.000 100.00
18 Rehab Sedang/ Berat Gedung
Kantor 250,000,000 249.831,000 99.93
19 Penyediaan Pakaian Dinas dan
Atributnya 52,000,000 52,000,000 100.00
20 Penyediaan Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu 32,000,000 32,000,000 100.00
21 Peny Lap Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kiner SKPD 10.690,000 10.665,000 100.00
22 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 1.620.000 1.620.000 100.00
-
17
23 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Triwulan 3.270,000 3.270,000 100.00
24 Penyusunan Pelaporan Triwulan 8,400,000 8,400,000 100.00
25 Penyusunan RKA SKPD 2,020,000 2,020,000 100.00
26 Penyusunan Standar
Operasional Pelayanan (SOP) 1.895.000 1.895.000 100.00
27 Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.650.000 5.650.000 100.00
28 Musrenbang Tingkat Kelurahan 19.600.000 19.600.000 100.00
29 Penilaian Keberhasilan Lurah 6.700.000 6.650.000 99.25
30 Penilaian Keberhasilan Camat 6.162.600 6.112.600 99.19
31 Penilaian Kelurahan 3.550.000 3.500.000 98.59
32 Pembinaan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) 38.595.000 38.545.000 99.87
33 Pembinaan Administrasi
Kelurahan 500.000.000 500.000.000 100.00
34 Pembinaan RT/ RW 948.000.000 948.000.000 100.00
35 Pemeliharaan Lingkungan
Kecamatan/ Kelurahan 460.000.000 460.000.000 100.00
36 Fasilitasi Pembangunan
Infrastruktur / Non Infrastruktur 158.560.000 158.560.000 100.00
37 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota
Palembang 48.695.000 48.695.000 100.00
-
18
38
Pembinaan Kualitas Keimanan
dan Ketaqwaan Masyarakat Kota
Palembang 21.780.000 21.780.000 100.00
39 Pelaksanaan Safari Jum’at 41.005.000 41.005.000 100.00
40 Pelaksanaan Safari Ramadhan 25.500.000 25.500.000 100.00
41 Pelaksanaan STQ Tingkat
Kecamatan 44.425.000 44.425.000 100.00
Jumlah 4.924.200.000 4.907.326.144 99,66
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019
dengan anggaran sebesar Rp. 6.356.360.750,- terurai dalam 7 program
dan 49 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau
minimal sama dengan tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun
realisasi fisik diharapkan dapat mencapai 100 %.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota
Palembang, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Sematang Borang
adalah sebagai “Pelaksana”. Setiap program pembangunan diharapkan
memprioritaskan pada Program Kota Palembang Setara dengan
memberlakukan sistem yang dapat memberikan manfaat bagi
pembangunan wilayah kelurahan dan memberikan kontribusi yang positif
bagi warga masyarakat di dalam mewujudkan arah dan sasaran kegiatan,
lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.
-
19
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja
terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat
dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Kecamatan Sematang Borang sebagai berikut:
1. Belum tercukupinya personil/pegawai baik dari tingkat kelurahan
maupun Kecamatan Sematang Borang.
2. Kurang representatifnya bangunan kantor Kecamatan dan beberapa
Kantor kelurahan untuk dapat memberikan pelayanan yang maximal
kepada warga masyarakat.
3. Masih banyak infrastruktur yang rusak dan memerlukan perbaikan
serta pembangunan.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem pemberian
bantuan
pembangunan serta pemahaman terhadap keppres 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman bersama untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam
RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Sematang Borang dalam pelaksanaan program kegiatan,
maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang
dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis
dan terstruktur.
-
20
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Sematang Borang
Tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
Kecamatan Sematang Borang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :
A. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas
tugas– tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan
arah kebijakan :
- Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapabilitas, kompensasi (reward and punishing), dan kesejahteraan
pegawai.
- Peningkatan kemampuan teknis aparat kelurahan dan kecamatan.
- Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal.
- Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
B. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan
menjelaskan perencanaan pembangunan sesuai peraturan
perundang– undangan yang berlaku kepastian hukumnya
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Membangun bersama masyarakat melalui penyusunan program
pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif
-
21
dan efisien melalui kegiatan musrenbang dan rapat koordinasi
lainnya.
- Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan.
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan
aspirasi masyarakat.
C. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada SKPD
Kecamatan Sematang Borang dalam rangka mewujudkan good
governance dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang Ekonomi,
Sosial budaya dan Sarana Prasarana Wilayah.
D. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat
kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh
pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan –
kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam
rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan
publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka
mendorong terwujudnya visi dan misi Kota Palembang dan
Kecamatan Sematang Borang.
- Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan
yang lainnya dan antar sector pembangunan.
E. Strategi Melakukan inovasi – inovasi dan terobosan – terobosan
dalam semua bidang sebagai bagian dari operasional perencanaan
-
22
pembangunan, pendataan dan pelaporan, penelitian dan
pengembangan dilaksanakan dengan arah kebijakan :
- Pembangunan sistem perencanaan dan pengendalian
pembangunan melalui model aplikasi teknologi informasi, yang
mendukung manajemen pengelolaan sumber daya dengan
mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.
- Peningkatan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan
melalui monitoring dan evaluasi di wilayah.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok, fungsi dan Uraian Tugas serta struktur organisasi
Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang diatur berdasarkan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan
Walikota tersebut, Bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu
Walikota Palembang dalam penyelenggaraan Sebagian Urusan
Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Walikota. Adapun Fungsi
SKPD Kecamatan adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang
pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan
serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial,
-
23
bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di
Kecamatan ;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan ;
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
5. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum ;
6. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan ;
7. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum ;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan ;
9. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasny dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa/kelurahan ;
11. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara ;
12. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di
wilayahnya
13. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatanPelaksanaan urusan
yang dilimpahkan oleh walikota ;
14. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas kecamatan.
-
24
Susunan Kepegawaian
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan, susunan organisasi Kecamatan Sematang Borang
Palembang terdiri dari :
a. Camat Eselon III.a
b. Sekretaris Camat Eselon III.b, membawahi
- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Eselon IV.b
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian Eselon IV.b
c. Kasi Pemerintahan Eselon IV.a
d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Eselon IV.a
e. Kasi Kesejahteraan Sosial Eselon IV.a
f. Kasi Pelayanan Umum Eselon IV.a
g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Eselon IV.a
h. Lurah Eselon IV.a, membawahi
- Sekretaris Lurah Eselon IV.b
- Kasi Pemerintahan Kelurahan Eselon IV.b
- Kasi Trantib Kelurahan Eselon IV.b
- Kasi PMK Kelurahan Eselon IV.b
- Kasi Kesos Kelurahan Eselon IV.b
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan
-
25
Bagan Struktur Kecamatan Sematangborang
Sumber : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008
Camat
M. Irman, S.STP, M.Si
Sekretaris Camat
Erwin Saputra, S.STP
Sub.Bag.Umum &
Kepegawaian
Rika Yulianti, SE
Sub.Bag.Perencanaan & Keuangan
Agoes Saputra
Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kepala UPTD KB 2. Kepala UPTD Dispenda 3. Kepala UPTD Dispora 4. Kepala UPTD Tata Kota
Seksi PMK -
Seksi Kesos -
Seksi Trantib Jaka Suhendra,
S.So
Seksi Pemerintahan Zulfani
Seksi Pelayanan Umum -
Lurah Srimulya
Ten Ramanda, ST
Lurah Sukamulya
Indi Suhanto, SH
Lurah L. Gajah
Chodijah Anggraini
Lurah Karya Mulya
Fitriyansyah, SE, M.Si
-
26
Susunan kepegawaian Kecamatan Sematangborang Palembang
dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan dan
Kantor Kecamatan Sematangborang
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2018
No Sub SKPD Jml
Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
A Kecamatan
1 Camat 1 1
2 Sekretaris Camat 1 1
- Kasub
Perencanaan
-
1
1
dan Keuangan
- Kasub Umum dan
Kepegawaian
3 Kasi Pemerintahan 1 1
4 Kasi PMK
5 Kasi Kesos 1 1
6 Kasi Terantib 1 1
7 Kasi Pelayanan
Umum
8 Staf 10 3 7
B Kelurahan
-
27
1 Lurah 4 3 1
2 Sekretaris Lurah 3 3
3 Kasi Pemerintahan 4 4
4 Kasi PMK 4 4
5 Kasi Kesos
6 Kasi Terantib 4 4
7 Staf 7 7
Jumlah 42 0 0 11 0 29 2
Jumlah Pegawai Non PNS pada Kantor Kelurahan dan
Kantor Kecamatan Sematang Borang
Menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin
Per Desember 2018
No Sub SKPD
Jenis
Kelamin Jml
Tingkat Pendidikan
L P SD SLTP SLTA D3 S1 S2
A Kecamatan
8 Staf 10 5 16 1 4 1 9 1
B Kelurahan
7 Staf 8 7 15 7 8
Jumlah 18 12 31 1 8 1 17 1
-
28
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan dan
Kantor Kecamatan Sematangborang
Menurut Pangkat/Golongan Dan Eselon Tahun 2019
No Sub SKPD Jml
I II III IV IV III II
Pangkat/Golongan Eselon
1
2
Kecamatan
Kelurahan
16
27
0
3
7
10
20
1
0
4
18
2
Jumlah 43 0 10 30 1 22 2
Permasalahan
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah
pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk
perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan
yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses
partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan
istilah dari shopping list ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih
banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-
olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya
-
29
realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan
indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan
teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong
berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk
kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa
kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan
seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan
institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Sematang Borang yang
membantu Walikota Palembang dalam Perencanaan Pembangunan
Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu
kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam
mewujudkan good governance.
Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan daerah di Kota Palembang mengalami peningkatan.
Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup
untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan Sematang
Borang.
-
30
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan
yang bersifat partisipatif dari warga masyarakat.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan
pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat
kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian
berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan
pembangunan.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan
pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas SDM dan
pagu anggaran yang belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan –
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sematang Borang .
Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Sematang Borang
dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah
sebagai berikut :
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan
data dan informasi oleh SDM yang ada di Kelurahan dan Kecamatan;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk
mendukung pelaksanaan tupoksi;
-
31
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan
dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses
koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk
rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan
pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak
tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan
proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang
panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-
program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen
perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus
diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi
1. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan
melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan
dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan,
serta tuntutan masyarakat.
2. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak
besar bagi pembangunan Kota Kota Palembang dan strategis untuk
-
32
meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika
perubahan.
3. Koordinasi internal dan eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan serta sebagai
bahan evaluasi.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses
perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi
untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota
secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja
didalam melaksnakan perencanaan pembangunan di semua bidang
yang merupakan prioritas program kegiatan menuju Palembang
Emas.
Sumber Daya Manusia Aparatur
1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan bidangnya
masing- masing serta memiliki komitmen terhadap tugas dan
tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat dan pemerintah.
-
33
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.
Sarana dan Prasarana
1. Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan
kelengkapannya dalam mendukung menejemen pengelolaan
perencanaan dan evaluasi hasil program kegiatan yang lebih baik
dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan
secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
4. Optimalisasi dalam hal penambahan ruangan untuk memenuhi
standar kelayakan kerja.
-
34
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Tujuan Renja SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah
penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal
yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat
spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kecamatan Sematang Borang sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta
mempunyai beberapa fungsi yaitu : merumuskan kebijakan teknis dibidang
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang
kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan
menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang
kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
mengkoordinasikan semua bidang yang menjadi tugas kecamatan ;
melaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa /
-
35
kelurahan ; dan melaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan
pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
kecamatan.
3.2 Sasaran Renja SKPD
Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Sematang
Borang Tahun 2018, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Kecamatan Sematang Borang Tahun 2018 – 2023. Rencana stratejik
adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul.
Rencana stratejik SKPD Kecamatan Sematang Borang Tahun 2018 s/d
2023, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota
Palembang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2018 S/d 2023.
Sasaran SKPD Kecamatan Sematang Borang yang ingin dicapai dalam
Renja Kecamatan Sematang Borang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya perangkat kecamatan dan kelurahan yang handal dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan di kecamatan dan kelurahan.
3. Meningkatnya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai
usaha untuk pencapaian peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
4. Teciptanya kondisi keamanan dan ketertiban wilayah.
-
36
5. Meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang peraturan-
peraturan daerah Kota Palembang.
6. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan.
7. Terwujudnya administrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan yang
baik.
8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas lain.
9. Meningkatnya ketaatan dan ketepatan terhadap tugas-tugas yang
diberikan oleh Walikota.
3.3 Program Dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan
beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan
membantu WaliKota Palembang dalam mewujudkan program prioritas
dalam program Palembang Emas.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota
Palembang, pada dasarnya kegiatan SKPD Kecamatan Sematangborang
Kota Palembang adalah sebagai pelaksana pada setiap program kegiatan
pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan
-
37
bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan
pengukuran tingkat kesusksesannya, maka program dan kegiatan yang
dirancang Kecamatan Sematang Borang tahun 2018 terdiri dari :
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
5. Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi
Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan
7. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas perijinan dan non
Perijinan
Program-program tersebut akan dicapai melalui 38 (Dua Puluh Dua)
Kegiatan, yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional
5. Penyediaan Jasa administrasi keuangan.
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja.
-
38
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
13. Penyediaan Makanan dan Minuman.
14. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
15. Pemeliharan Rutin Berkala Gedung Kantor
16. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
18. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
20. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD.
22. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
24. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan
25. Penyusunan Laporan RKA SKPD
26. Musrembang Tingkat Kecamatan
27. Musrembang Tingkat Kelurahan
28. Penilaian Keberhasilan Lurah
29. Penilaian Keberhasilan Camat
30. Penilaian Kelurahan
-
39
31. Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraab Keluarga (PKK)
32. Pembinaan RT/ RW
33. Pembinaan Agama ditingkat Kecamatan (STQ Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan).
34. Pembinaan Agama ditingkat Kota (MTQ Tingkat Kota).
35. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat Kota
Palembang
36. Pelaksanaan Safara Jumat
37. Pelaksanaan Safara Ramadhan
38. Pelaksanaan Pembuatan Perijinan dan Non Perizinan
-
40
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat
yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan
lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good
Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada
gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya
merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Sematang Borang selain menjadi pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja
Kecamatan Sematang Borang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh
jajaran Kecamatan Sematang Borang.
Palembang, Mei 2019 CAMAT SEMATANG BORANG KOTA PALEMBANG
M. IRMAN, S.STP, M.SI
NIP. 198304012001121002
-
41
DAFTAR ISI
Halaman Judul ....................................................................................... i
Kata Pengantar ...................................................................................... ii
Daftar Isi ................................................................................................ iii
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................................. 7
1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................... 9
1.4. Sistematika Penyusunan Renja ........................................................ 10
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD ............................................................ 12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..................................................... 22
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD ................................................................................... 31
Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan
3.1. Tujuan Renja SKPD .......................................................................... 34
3.2. Sasaran Renja SKPD ....................................................................... 36
3.3. Program dan Kegiatan ...................................................................... 36
Bab IV Penutup ...................................................................................... 40
Lampiran
iii
-
42
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirohhim
Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-
Nya Laporan Renja Kecamatan Sematang Borang ini telah selesai disusun,
sebagai tindak lanjut dari Penyusunan dan Penyampaian Renja Perubahan
2018 SKPD Kecamatan Sematang Borang Tahun 2019 dan Penetapan
Kinerja Tahun 2020.
Renja ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana
Rencana Kerja dari Kecamatan Sematang Borang dalam melaksanakan
Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2019.
Dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan
kekeliruan dikarenakan adanya keterbatasan dari penyusun, untuk itu
diharapkan kritik dan sasaran yang membangun demi kesempurnaan
penyusunan Renja selanjutnya.
Semoga Renja Kecamatan Sematang Borang Tahun 2019 ini
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka
peningkatan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sematang Borang dimasa
yang akan datang.
Palembang, Mei 2019
CAMAT SEMATANG BORANG
KOTA PALEMBANG
M. IRMAN, S.STP, M.SI
NIP. 198304012001121002
ii
-
43
RENJA
(RENCANA KERJA)
KECAMATAN SEMATANG BORANG
TAHUN 2019
BAB I2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDRencana Kerja Kecamatan Sematang Borang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Sematang Borang tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan...a) Penetapan Indikator Kinerja
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019