bab i pendahuluan 1.1 latar belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/bab i.pdf1 bab i pendahuluan 1.1 latar...
TRANSCRIPT
![Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/1.jpg)
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34
di Indonesia, dan disahkan menjadi undang-undang (UU) No. 20 Tahun
2012 resmi menjadi provinsi sendiri lepas dari provinsi induk, yakni
Kalimantan Timur. Pemekaran wilayah yang baru terbentuk melalui rapat
pripurna DPR pada 25 Oktober 2012 lalu telah resmi menjadi otonomi
daerah.
Pemilukada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan
kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan UU No. 8 tahun 2015
Tentang Perubahan Atas UUNo. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3
ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun
sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan pada
pasal 201 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun
2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada
tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”
Menjadi menarik untuk melihat penyelenggaraan pemilukada
Gubernur dan Wakil Gubernur pertamakalinya di provinsi termuda
![Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Indonesia saat ini. Terdapat dua pasangan calon yang bertarung pada
pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Utara, untuk
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pertama yaitu Irianto
Lambrie dan Udin Hianggio yang berlatar belakang suku banjar dan suku
bugis dan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai
Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya
(GOLKAR), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan untuk
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang kedua yaitu Jusuf SK
dan Marthin Billa yang berlatar belakang suku tamil dan suku dayak yang
diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), partai Nasional
Demokrat (NASDEM), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),
dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kalimantan Utara sebagai provinsi bungsu di Indonesia yang
dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya memiliki dua pasangan
calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftarkan diri untuk
mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah terselenggara pada
tahun 2015. Berawal dari hanya dua pasangan calon berarti persaingan pun
semakin sengit yang mana dua pasangan calon ini memiliki latar belakang
suku yang beragamdan sama-sama memiliki kekuatan sosial politik.
Pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah berlangsung dan
sampai pada hasil penghitungan suara yang dimana pasangan calon Irianto
Lambrie dan Udin Hianggio sebagai pemenang pasangan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur untuk periode 2016-2021. Pasangan calon ini
![Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/3.jpg)
3
mengungguli 6% suara di banding dengan pasangan calon lawan
(https://quick-count-pilkada.blogspot.co.id).
Jusuf SK dan Martin Billa adalah orang yang memperjuangkan
sejak dulu sebelum sampai setelah terbentuknya provinsi Kalimantan
Utara. Akar konflik yang melibatkan suku dalam pemilukada kali ini
berawal dari hasil penghitungan suara yang dimana kubu Jusuf SK dan
Martin Billa tidak terima dengan kekalahan mereka dan menggerakkan
massa untuk melakukan unjuk rasa. Martin Billa yang memiliki latar
belakang suku dayak dan sebagai putra daerah merasa kecewa dengan
hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh KPU sehingga
menggerakkan sekian banyak massa untuk menjatuhkan lawan dari
pasangan calon kepala daerah. Martin Billa yang sempat menduduki ketua
lembaga adat suku dayak dan sehingga dengan mudah mengumpulkan dan
menggerakkan massa untuk melakukan unjuk rasa.
Semula unjuk rasa berlangsung tertib, tapi berubah menjadi aksi
saling dorong dengan personel kepolisian yang mengamankan demo.
Ratusan personel kepolisian kewalahan membendung massa ini kendati
sudah dibantu dengan siraman air dari mobil water canon. Tidak hanya
demo dalam beroasi secara biasa, massa juga membakar gedung
Kalimantan Utara dan mobil dinas yang berada di parkir di halaman
gedung.
Kapolres Bulungan dan Bawaslu Kalimantan Utara berhasil
menenangkan amuk massa dengan berjanji akan mengusut adanya tuduhan
pelanggaran pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai
![Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/4.jpg)
4
pengacara hukum dari Jusuf SK-Marthin Billa, bahwasanyaperihal dugaan
terkait politik uang dalam memenangkan suara pilkada Kalimantan Utara.
Pemberian uang mulai dari Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu terjadi di
seluruh wilayah Kalimantan Utara guna mendapatkan suara terbanyak
dalam pemilihan kepala daerah.
Pihak kepolisian Kalimantan Timur menetapkan pasangan Marthin
Billa sebagai tersangka dalam kerusuhan yang terjadi pada aksi demop. Ia
dituduh mendalangi rusaknya kantor aula gubernur Kalimantan Utara yang
dibakar serta mobil dinas. Kasus pembakaran kantor gubernur itu diduga
buntut konflik pilkada. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum
Polda Kalimantan Timur memeriksa mantan anggota DPR dan Bupati
Malinau itu sejak pagi hingga sore hari ini. Pihak kepolisian menahan tiga
puluh satu orang yang diduga terlibat dalam aksi demo sehingga terjadinya
pembakaran dan perusakan aset negara di Tanjung Selor, Kabupaten
Bulungan. Para demontrasi dari pendukung pasangan calon Jusuf SK-
Marthin Billa diduga terkait pembakaran aula. Ratusan
demonstrasimenggunakan baju adat sejak pagi dan berkumpul di kantor
kepala daerah provinsi Kalimantan Utara dipimpin Martin Puto. Para
demonstrasi menggunakan senjata tajam serta berorasi untuk
digugurkannya pasangan calon dari Irianto Lambrie-Udin Hianggio terkait
dugaan isu politik uang dalam pengambilan suara pilkada Kalimantan
Utara tanggal 9 Desember silam (https://m.tempo.co).
Secara sosiologis, hal ini wajar karena dalam masyarakat majemuk
seperti di Indonesia yang memiliki multi suku, multi ras dan multi agama
![Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/5.jpg)
5
sangat mungkin konflik yang terjadi selalu bersinggungan dengan unsur-
unsur suku agama dan ras. Seperti pemilukada yang terjadi di DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dalam pemilihan kepala daerah
karena dituduh menistakan agama. Dalam kasus seperti ini ternyata
etnisitas masih kental dan sering dijadikan senjata untuk mendapatkan
kekuasaan oleh beberapa orang dan di beberapa daerah seperti Kalimantan
Utara juga mengalami konflik yang berkaitan dengan etnisitas.
Secara teoritis, menurutTaman dan Burgess (1921) konflik
merupakan hal yang berbeda dari segala kompetisi, hal ini merupakan
suatu interaksi, sebuah ajang perlombaan atau kompetisi merupakan suatu
perjuangan antara pihak individu atau kelompok indiviu yang
dilaksanakan tanpa hubungan kontak maupun komunikasi apapun. disisi
lain sebuah konflik merupakan ajang perlombaan yang dimana terdapat
komunikasi sebagai kondisi yang sangat diperluka..
Menurut Gillin (1948) konflik ialah sebuah peroses sosial yang
terdapat seorang individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka,
secara langsung konflik ini menantang pihak lain dengan menggunakan
kekerasan atau sebuah ancaman. Pada intinya konflik merupakan
perjuangan dari para pihak yang bersaing, guna tercapainya tujuan untuk
menyingkirkan lawan dengan mebuatnya tidak berdaya.
Menurut A.W (1956) konflik disebutkan bahwa upaya dalam hal
yang di sengaja untuk melawan atau memaksa pihak lain. disisi lain
konflik merupakan kebalikan kerjasama yang diamana kesengajaan dibuat
untuk menggagalkan kemauan orang lain.
![Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Menurut Lacey (2003) konflik sebagai “a fight, a collision, a
struggle, a contest, opposition of interest, opinion or purposes, mental
strife, agony” suatu pertarungan benturan, pergulatan, pertentangan
kepentingan-kepentngan, opini-opini atau tujuan-tujuan, pergulatan
mental, penderitaan batin”. Konflik memang melekat erat dalam dinamika
kehidupan, sehingga manusia dituntut selalu berjuang dengan konflik.
Selain beberapa teori yang dijelaskan penulis, penulis juga
diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
Konflik Politik dalam Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara.
Nurlimah (2011) menyatakan bahwa terdapat konstruksi konflik
antar pasangan capres-cawapres peserta Pemilihan Presiden RI, tahun
2009 pada pemberitaan Harian Umum Pikiran Rakyat. Terlihat dari
pemuatan komentar atau ucapan dari masing-masing capres-cawapres atau
pihak lain (tim sukses, anggota partai pendukung masing-masing kandidat)
yang memprovokasi, menyudutkan posisi, dan merendahkan kredibilitas,
yang menggambarkan kelemahan capres-cawapres lain dalam aspek
manajemen pemerintahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN), penegakkan hukum, dan pemulihan ekonomi.
Abbas (2011) menyimpulkaneksistensi, serta sebuah pengakuan
dan keberadaan aktor elit, masih sngat membutuhkan orang lain (massa),
namun secara kenyataan bahwasnya para elit masih menjadi sesuatu yang
dibutuhkan oleh massa dan cenderung massa digerakkan oleh para elit.
Hal ini dikarenakan para elit banyak sumber daya yang dimilikinya,
terutama dai segi materi dan akses pembuatan kebijakan, yang mungkin
![Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/7.jpg)
7
massa tidak memilikinya. Eksistensi dari para eliti lokal yang ada di
Maluku Utara, selain banyaknya dukungan yang diberikan oleh massa, hal
ini juga didukung dengan kontestasi untuk menegaskan pengaruh para elit
terhadap massa.
Putra (2009) mengungkapkan pertama, peran dari sebuah negara
untuk mengentaskan konflik dalam hal proses resoulusi untuk menetapkan
hasil pemilihan kepala daaerah di Kabupaten Gianya bisa dikatakan baik.
Dengan menggunakan metode pendekatan nonformal, negara juga mampu
untuk mengelola dan memanfaatkan pihak-pihak yang dirasa mempunyai
power sebagai pelibatan dalam proses menyelesaikan konflik yang terjadi,
dengan demikian maka perdamaian akan semakin mudah untuk dicapai.
Sedangkan yang kedua, menggunakan metode formal yang dilakukan di
Buleleng mengakibatkan peran dari negara sebagai proses penyelsaian
konflik dapat dikatakan kurang baik, karena dari negara sendiri tidak bisa
menghindari serangkaian tindak kekerasan dalam jangka pendek dalam
proses penyelesaiannya.
Dharmawan (2006) menunjukkankonflik sosial yang berlangsung
di Indonesia terutama di Kalimantan Barat, berdimensi sangat luas.
Konflik berlangsung terutama di ruang masyarakat sipil yang melibatkan
kelompok-kelompok sosial dengan identitas sosial-budaya tertentu (antar
ethnic-group dan antar pemeluk berbeda agama).
Melihat kondisi Indonesia saat ini di dalam pemilihan kepala
daerah, sering menimbulkan konflik baik secara politik, sosial, budaya,
dan agama. Seperti yang telah terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Provinsi
![Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Kalimantan Utara. Dimana dalam kasus ini dua pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur yang memiliki latar belakang etnis yang berbeda-beda
dan kekuatan politik yang hampir sama kuatsehingga menyebabkan
konflik dengan berlandaskan suku dan keinginan yang sangat kuat dalam
mencapai kekuasaan.
Berdasarkan pengalaman dan sejarah konflik yang telah terjadi di
pemilihan kepala daerah di Kalimantan utaratimbul harapan bagi penulis
agar konflik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara tidak terjadi untuk
kedua kalinya, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat
judul skripsi tentang“Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam
Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik
Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara)”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dinamika Etnisitas dan Konflik
Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam
Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara)?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas,
maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut untuk
mengetahui Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada
(Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di
Provinsi Kalimantan Utara).
![Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/9.jpg)
9
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis
maupun praktis.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam
rangka pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Dinamika Etnisitas
dan Konflik Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan
Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara).
Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk informasi
penelitian yang lain yang berkaitan dengan dengan Dinamika Etnisitas
dan Konflik Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan
Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara).
2. Manfaat praktis
Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan
rekomendasi dalam menyelesaikan Dinamika Etnisitas dan Konflik
Politik dalam Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak
dalam Konflik Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara). Diharapkan
tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah tetapi juga
masyarakat selaku pihak yang ikut terlibat dalam konflik tersebut.
Sedangkan, manfaat yang didapat bagi penulis yaitu memberikan
pengetahuan tentang Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam
Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik
Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara).
![Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/10.jpg)
10
1.5 Definisi Konseptual
Untuk memperoleh kejelasan dalam penelitian ini, definisi konseptual
merupakan hal yang sangat penting, disamping memberikan kejelasan dan arah
bagi jalannya penelitian, juga sebagai batasan-batasan pengertian istilah-istilah
yang ada dalam penulisan penelitian ini. Konsep adalah sejumlah teori yang
berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan
mengelompokan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
Definisi konsep dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis lebih
lanjut tentang Bagaimana “Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam
Pemilukada (Studi tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik
Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara)?”. Adapun penelitian ini
didasarkan pada konsep sebagai berikut:
1. Etnisitas
Etnis merupakan sebuah kategori sosial atau identifikasi sosial.
Artinya, etnis adalah sebuah konsep bersama yang diciptakan
berdasarkan ciri khas atau identitas sosial yang dimiliki oleh
sekelompok rang dalam membedakannya dengan kelompok orang atau
etnis lain. Etnisitas merupakan sebuah properti dalam hubungan antar
kelompok yang terdapat perbedaan budaya dengan kelompok lain
dikomunikasikan secara sistematis dan berlangsung secara terus
menerus. Hubungan ini merupakan sifat yang relational dan situasional
dimana karakter etnis lain terlibat didalamnya. Etnis yang berbeda
akan menimbulkan suatu perilaku yang etnosentris (anggota etnis yang
berpihak pada etnis tersebut secara berlbihan), perilaku prejudice
![Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/11.jpg)
11
(berburuk sangka) dan perilaku negatif lainnya yang diwujudkan
dalam tindakan terlihat, seperti tindak diskriminasiseta sebuah
tindakan terdengar yang dimana terlihat wujud dalam penggunaan
bahasa. Kedua jenis tindakan ini dan tindakan negatif lainnya
menumbuhkan potensi konflik antar etnis. Tindak terlihat maupun
tindak terdengar adalah cerminan atau perwujudan dari nilai, sikap dan
pandangan yang dimiliki suatu etnis dalam konteks etnisitas. Oleh
karena itu peningkatan dan pembinaan penggunaan bahasa sebagai alat
komunikasi dalam konteks etnisitas tanpa pembinaan nilai, sikap dan
pandangan besar kemungkinannya untuk gagal dalam upaya mencegah
potensi konflik menjadi konflik sesungguhnya (LeoSuryadinata, 2003).
2. Konflik Politik
Konflik merupakan suatu persaingan atau perselisihan yang terjadi
anatar individu atau kelompok dengan pihak lain, ketka terdapat dua
pihak yang menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan hal ini akan
terdapat hambatan dari kedua pihak tersebut. istilah sebuah konflik
dalam segi ilmu politik banyak sekali dikaitkan dengann sesuatu yang
berbau tindak pidana kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme
dan juga refolusi. Konflik politik yang terjadi kebanyakan terkait
dengan perbedaan pendapat, persaingan, dan juga pertentangan
diantara sejumlah individu, kelompok ataupun sebuah organisasi yang
lain yang dimana sebagai upaya untuk mendapatkan atau
mempertahankan sesuatu yang dianggapnya pantas untuk dimiliki.
![Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Pada hakikatnya sebuah konflik, konflik politik dasarnya dapat
disebabkan oleh dua hal yang mempengaruhi terjadinya konflik.
Konflik politik yang terjadi mencakup kemajemukan horizontal dan
vertical. Yang dimaksud kemajemukan horizontal disini yakni sebuah
struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku
bangsa, daerah, agama, dan ras. kemajemukan kultural dapat
menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya
mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman
kultur lain. Kemajemukan vertical ialah struktur masyarakat yang
berlawanan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan
(Gede Febri Purnama Putra, 2009).
Kemajemukan vertical dapat menimbulkan konflik sebab sebagian
besar masyarakat tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit
kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan
yang bertetangan dengan kelompok kecil masyarakat yang
mendominasi. Sehingga kekayaan, serta sebuah pengetahuan dan juga
kekuasaan merupakan suatu penyebab terjadinya konflik politik
(Soetrisno, 2003).
3. Pilkada
Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal pilkada merupakan
suatu rekruitmen politik yakni menyelekasi masyarakat maupun tokoh-
tokoh yang ingin menjadi sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil
Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil
Walikota.
![Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Kepala Daerah merupakan sebuah jabatan yang diamanatkan oleh
masyarakat terkait jabatan politik maupun jabatan publik yang
bertugas dan memimpin jalannya sebuah birokrasi serta menggerakkan
jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi
menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala
Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi
pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala
Daerah adalah kepala eksekutif di daerah.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan
oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung
jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,
dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang
keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan
tinggi, pers dan tokoh masyarakat (https://medium.com).
1.6 Definisi Operasional
Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada (Studi
tentang Keterlibatan Suku Dayak dalam Konflik Pemilukada di Provinsi
Kalimantan Utara).
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Dinamika Etnisitas dan Konflik
Politik dalam Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara.
![Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/14.jpg)
14
2. Bentuk-bentuk Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam
Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Sumber Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada di
Provinsi Kalimantan Utara.
4. Resolusi Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik dalam Pemilukada di
Provinsi Kalimantan Utara.
1.7 Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk
menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.
1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang lebih
menekankan pada sebuah penelitian yang dimana menghasilkan data-data
penjelasan deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang
yang diamati.
2. Sumber data
Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder:
a. Primer
Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan
sendiri. Data tersebut dapat berupa data (catatan) penelitian dari hasil
observasi dan data hasil wawancara langsung dengan subyek
penelitian.
b. Skunder
![Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Data skunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan
historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan
yang tidak dipublikasikan. Data skunder merupakan data pendukung
dari data primer.
3. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data primer ataupun skunder diperlukan teknik
untuk pengumpulan data, adapun beberapa teknik dalam pengumpulan
data:
a. Observasi
Pengamatan yang dilakukan untuk melihat situasi dan kondisi
objek yang diamati atau diteliti. Dengan observasi bisa langsung
mengetahui kondisi lapangan atau melihat kekurangan atau kelebihan
yang ada dilapangan. Observasi dilakukan langsung di Bulungan
sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara.
b. Wawancara (Interview)
Pengumpulan data yang dilakukan dengan percakapan atau
pertanyaan yang dilakukan kepada satu orang atau lebih (sumber).
Dengan wawancara yang diharapkan mendapatkan informasi yang
tidak ditemukan saat observasi. Wawancara yang dilakukan terhadap
subyek yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dilokasi penelitian yang telah ditetapkan
untuk memperkuat bukti dan data yang diperoleh dilapangan dan
mendapatkan gambaran dari penjelasan subjek melalui media-media
![Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/16.jpg)
16
yang dipublikasi secara tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis
maupun yang dibuat langsung oleh yang subjek yang bersangkutan.
Dengan dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta yang
tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat,
cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.
4. Subyek penelitian
Subyek penelitian adalah orang yang dipilih untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun
subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:
a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
c. KPU Provinsi Kalimantan Utara
d. Kepolisian Resort Bulungan
e. Ketua Lembaga Suku Adat Dayak
f. Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Utara
5. Lokasi penelitian
Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Analisa data
Analisa data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian
untuk menyajikan data yang telah diperoleh. Karena setelah semua
data terkumpul selanjutnya data-data yang ada dikelola dan kemudian
di analisis.
Teknik analisa data yang digunakan adalah:
![Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/39022/2/BAB I.pdf1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kalimantan Utara merupakan Provinsi terbaru dengan urutan ke 34 di Indonesia,](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081403/6081d0708362a6690f588467/html5/thumbnails/17.jpg)
17
a. Pengumpulan data
Pengumpulan data-data yang sudah diperoleh dari penelitian untuk
dijadikan satu atau tahap penggabungan.
b. Reduksi data
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan yang didapat dilapangan.
c. Penyajian data
Penyajian data merupakan kumpulan dari informasi-informasi yang
dimiliki penulissecara tersusun sehingga memungkinkan untuk
memberi kesimpulan dan pengambilan data.
d. Penarikan kesimpulan
Merupakan hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian
berdasarkan hasil analisis data.