bab i pendahuluan 1.1. latar belakangkota-bandung.kpu.go.id/assets/images/file/lakip 2015.pdf ·...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, selanjutnya disebut KPU Kota Bandung,

adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bandung yang menjalankan tugasnya

secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Jawa Barat

dan KPU (Pusat).

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Bandung adalah selain membantu

KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga menpunyai tugas dan wewenang

menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Sebagai penyelenggara

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung secara langsung, maka KPU Kota Bandung

dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk

menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, yang tentu saja tidak

boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.


Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya KPU, (a) dalam

hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan-perundangan. (b) dalam hal

penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara itu, karena adanya hubungan hirarkis

antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan KPU (Pusat). Pertanggungjawaban KPU

Provinsi Jawa Barat adalah kepada KPU (Pusat). Sedangkan pertanggungjawaban KPU

Kota Bandung adalah kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Selain menyampaikan laporan

pertanggungjawaban, KPU Kota Bandung secara periodik melaporkan kegiatannya kepada

KPU Provinsi Jawa Barat selanjutnya KPU Provinsi Jawa Barat melaporkan kegiatannya

secara periodik kepada KPU (Pusat).

2

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan

fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan

anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang

mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan

kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas

pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.LAKIP ini

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015.

Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan PK

(performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil

guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dalam

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum,

baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan

sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada

publik.

Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap

organisasi publik saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu

3

transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik

diharapkan dapat membuat suatu rencana stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance

Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas

organisasi. Untuk itulah KPU Kota Bandung sebagai organisasi publik wajib membuat

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 yang disusun ini

merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana stratejik. Rencana Stratejik

sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan

lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan

adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015 yang telah tersusun

dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.

1.2. Kedudukan dan Tugas

1. Kedudukan

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 meyebutkan

bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang

bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas


Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Bandung adalah selain

membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD

dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU

Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,

juga menpunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota Bandung. Sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil

4

Walikota Bandung secara langsung, maka KPU Kota Bandung dalam

menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk

menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, yang tentu

saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Disesuai kan dengan

Visi dan Misi KPU Kota Bandung

VISI KPU KOTA BANDUNG

Visi KPU Kota Bandung adalah “ Terwujudnya KPU Kota Bandung sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bandung yang memiliki Integritas,

Profesional, Mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi

Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah

Negara kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai

komitmen KPU Kota Bandung yang memperjuangkan kepentingan nasional

Khususnya dalam Tugas Pokok dan Fungsinya , yaitu menyelenggarakan Pemilihan

Umum dalam pelaksanaan demokrasi.

MISI KPU KOTA BANDUNG

Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kota Bandung telah menetapkan

5 (lima) misi sebagai berikut :

1) Membangun KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilihan umum yang

memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

pemilihan umum;

2) Menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah

secara langsung umum bebas, rahasia, jujur , adil akuntabel, edukatif dan

beradab;

5

3) Meningkatkan kualirtas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien

dan efektif;

4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan

setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam

pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis.

Tujuan dan Sasaran Misi

Tujuan Misi KPU Kota Bandung disusun berdasarkan hasil identifikasi

potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi

dan melaksanakan misi.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum

2) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan

konsekuen.

3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang

demokratis.

4) Melaksanakan Pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL

Sasaran Misi

Secara khusus, sasaran – sasaran strategis KPU Kota Bandung yang

hendak dicapai dari misi tersebut yaitu :

1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang

pemilihan umum yang demokratis;

2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan

tertib;

6

3) Terjaminnya perlakukan yang adil dan setara bagi peserta pemilihan

umum, sesuai dengan undang-undangl;

4) Terwujudnya orhanisasi pelaksana pemilihan umum yang memiliki system

administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional


Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kota Bandung

menpunyai tugas :

1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;

2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Bandung ke luar dan ke dalam;

3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota

Bandung;

4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Bandung bertanggung jawab

kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas,

wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para

anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.

Sehubungan dasar tersebut telah dikeluarkan Keputusan KPU Kota Bandung Nomor

08 Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilian Umum

Kota Bandung berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota

Bandung Nomor 08/BA/KPU/IV /2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilian Umum

Kota Bandung. Dalam Keputusan dimaksud disebutkan bahwa, pembagian divisi KPU Kota

Bandung terdiri atas :

7

1) Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.

2) Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

3) Divisi Hukum.

4) Divisi Program dan Data.

Setiap anggota KPU Kota Bandung memegang tanggung jawab satu divisi

dengan uraian tugas sebagai berikut :

1.2.1. Penanggungjawab Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan

disusunnya rencana kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilu;

2) Supervisi dan memastikan disusunnya program dan kebutuhan

anggaran serta pengadaaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilu;

3) Supervisi dan memastikan dilakukannya kegiatan inventarisasi

kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan

rutin;

4) Supervisi dan memastikan adanya laporan pertanggungjawaban

penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

5) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan tata usaha,

kearsipan dan dokumentasi;

6) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan rumah tangga

KPU Kota Bandung;

7) Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan

persidangan, protokoler dan Media Center;

8) Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu;

9) Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan

pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kota

Bandung;

8

10) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan

program peningkatan kinerja SDM KPU Kota Bandung;

11) Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;

12) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan

dalam kantor KPU Kota Bandung;

13) Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja yang kondusif

dalam lembaga KPU Kota Bandung;

14) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk

disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.

1.2.2. Penanggungjawab Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat

1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal

Pemilu;

2) Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis

pendaftaran pemilih dan peserta;

3) Supervisi dalam pemeliharaan daftar pemilih di Kota Bandung;

4) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis

tentang pencalonan dalam Pemilu;


pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;

6) Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di

tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kota Bandung dan tingkat KPU Provinsi

Jawa Barat;

7) Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya masing-masing;

9

8) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Politik

Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden;


verifikasi dan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota

DPRD Kota Bandung;



11) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal

sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;

12) Supervisi dan memastikan disusunnya rencana, program, dan jadwal

sosialisasi serta pendidikan pemilih Pemilu di Kota Bandung;

13) Supervisi dan memastikan penyediaan bahan sosialisasi dan pendidikan

pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Pemilu;

14) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat;

15) Menyelenggarakan sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan

tugas dan wewenang KPU Kota Bandung kepada segenap stakeholder;

16) Supervisi dan memastikan adanya bahan pemberitaan dan publikasi

hasil Pemilu;

17) Supervisi dalam pelayanan kepada media massa;

18) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai

kegiatan KPU Kota Bandung;

19) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;

20) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentasi dan kepustakaan;



10

1.2.3. Penanggungjawab Divisi Hukum

1) Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu;

2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;

3) Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU

Kota Bandung;

4) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan

adanya keputusan dan atau peraturan Pemilu;

5) Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk

hukum;

6) Supervisi dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau

peraturan KPU Kota Bandung;

7) Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kepemiluan;

8) Melakukan permintaan dan memastikan adanya bantuan dan

penyelesaian hukum gugatan dan sengketa Pemilu;

9) Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;

10) Memberikan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK,

PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu;

11) Supervisi dan memastikan adanya pelayanan produk hukum Pemilu di

Kota Bandung;

12) Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon

perseorangan peserta Pemilu;

13) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye

partai politik peserta pemilu di Kota Bandung;

14) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi

peraturan perundang-undangan Pemilu;

11



1.2.4. Penanggung Jawab Divisi Program dan Data

1) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana

anggaran Pemilu;

2) Supervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu;

3) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;

4) Supervisi pengumpulan dan penyiapkan bahan penyusunan kerjasama

dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;

5) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama

dengan lembaga non pemerintahan;

6) Supervisi terhadap survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan

Pemilu;

7) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;

8) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring

penyelenggara Pemilu;

9) Supervisi penyelenggara Pemilu;

10) Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses

rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;

11) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian

Antar Waktu Anggota KPU;


Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya, KPU

dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-

masing dibantu oleh sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat KPU

Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

12

1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;

2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;

3) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;

4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta

memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;

6) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan

masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;

7) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;

8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di

Kabupaten/Kota;

9) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;

10) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

disebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU

Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 181 peraturan

dimaksud, disebutkan bahwa susunan organisasi sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri

atas Subbagian Program dan Data; Subbagian Hukum; Subbagian Teknis Pemilu dan

Hubungan Partispasi Masyarakat, dan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Untuk

menjalankan fungsinya, Sekretariat KPU Kota Bandung menpunyai tugas sebagai berikut:

13

A. Sekretaris

1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2) Memberikan dukungan teknis administratif;

3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

Pemilu;

4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

B. Kepala Subbagian Program dan Data.

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah

bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

C. Kepala Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian,

dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan

Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan ,

dan dana kampanye .

14

D. Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses

administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota,

pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan

dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama

antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

E. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan

dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan

pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,

keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan

Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta

dokumentasi.

[

1.3. Struktur Organisasi dan Pegawai

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana bagan berikut :

15

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

Ket :

Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab :

B. Pegawai

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung seluruhnya berjumlah 38

(Tiga Puluh Delapan) orang terdiri dari :

A. Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung :

-Ketua/Anggota = 1 Orang

-Anggota = 4 Orang

B. Pejabat Struktural :

-Sekretaris = 1 Orang

-Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik = 1 Orang

-Kasubag Program dan Data = 1 Orang

-Kasubag Teknis dan HUPMAS = 1 Orang

-Kasubag Hukum = 1 Orang

C. Pelaksana PNS dan Non PNS :

-Tenaga Honorer = 9 Orang

-Golongan II = 9 Orang

-Golongan III = 10 Orang

KETUA

SEKRETARIS

SUBAG TEKNIS DAN HUPMAS

ANGGOTA-ANGGOTA

TENAGA

PROFESIONAL

SUBAG. HUKUM SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

SUBAG PROGRAM DAN DATA

16

2. Keadaan Pegawai Sekarang

No. Nama NIP Pangkat/ Golongan

Keterangan/ Jabatan

1. Rifqi Alimubarok,

S.Ag., M.Si. - - Ketua/Anggota

2. Apipudin, S.Si - - Anggota

3. Budi tresnayadi,

SH.,MH. - - Anggota

4. Akhmad Rozikin , M.Ag

- - Anggota

5. Suharti - - Anggota

6. Slamet Agus Priono, SH.,M.Si

19640819 199703 1

001 Pembina Tingkat

I, IV/b Sekretaris

7. Drs. H. Ridwan Effendi,M.H.

19591105 198603 1

002 Pembina/IVa Kepala Subag. Hukum

8. Anwar Effendi,

SE.

19591111 198003 1

003 Penata Tingkat I,

III/d

Kepala Subag. Program dan

Data

9. H.Dadang Hidayat, SH.

19610908 198711 1

002 Penata Tingkat I,

III/d

Kepala Subag. Teknis Pemilu dan Hipmas

10. Drs. H. Anwar Hidayat, M.Si

19600721 198203 1

001 PembinaI/IVa

Kepala Subag.

Keuangan, Umum dan Logistik

11. Dra. Rita Ermi

Sosiawati 19650509 199403 2

005

Penata Tk. I,

III/d

Bendahara APBN

B.A 076

12. Dra. Nunung Sariningsih

19650115 199403 2 005

Penata Tk. I, III/d

Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum

dan Logistik

13. Neneng Rianti 19630727 198501 2 004

Penata Muda Tk. I, III/b


dan Logistik

14. Aris Krismanto, SE.

19771225 201012 1 002

Penata Muda Tk.1, III/b

Pelaksana PNS

Subag.

Keuangan

Umum dan

Logistik

15. Lisma Nadia Ismatina, S.Sos

19800926 201012 2 002

Penata Muda

Tk.1, III/b

Pelaksana Non

PNS Subag.

Teknis Pemilu

dan Hupmas

16. Inike Kusumadewi SE.

19810724 201012 2 002

Penata Muda

Tk.1, III/b

Pelaksana PNS

Subag.

Keuangan

Umum dan

Logistik

17. Tigor Samuael,

S.Kom 19811203 201012 1

003

Penata Muda

Tk.1, III/b

Pelaksana PNS

Subag. Program

dan Data

18. Yusti Rahayu, 19851106 201012 2 Penata Muda Pelaksana PNS

17

SH. 001 Tk.1, III/b Subag. Hukum

19. Ilah Islahiah,

S.Kom. 19820624 200902 2

007

Penata Muda,

III/a

Pelaksana PNS

Subag. Program

dan Data

20.

Wulan

Rahmafurry, Amd

19830830 200902 2 006

Pengatur Tk.1/ IId

Pelaksana PNS

Subag.

Keuangan

Umum dan

Logistik

21. Rifqi Rahman,

Amd 19851013 201012 1

006

Pengatur Tk.1/

IId

Pelaksana PNS

Subag.

Keuangan

Umum dan

Logistik

22. Hj. Sri Nurhayat 19621117 200604 2 001 Pengatur / IIc


dan Logistik

23. Heri Santosa 19700126 200701 1 002 Pengatur / IIc


dan Logistik

24. Dede Sopian 19821229 200701 1 002 Pengatur II/c


dan Logistik

25. Nurdin Susalit 19680726 200701 1 003 Pengatur II/c

Pelaksana PNS Subag. Hukum

26. Aa Terjana 19620430 198603 1

010

Pengatur Muda

Tk. I, II/b

Pelaksana PNS Subag. Teknis

Pemilu dan Hupmas

27. Suwarna 19691114 200701 1

003 Pengatur II/c Pelaksana PNS Subag. Program

dan Data

28. Asep Sutisna Ismail

19740812 200701 1 004

Pengatur Muda Tk.1/ IIb

Pelaksana PNS Subag. Program dan Data

29. Zarmisna Yanti - Kontrak Kerja

KPU

Pelaksana Non

PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik

30. Helmy Rismansyah A.

- Kontrak Kerja

KPU

Pelaksana Non

PNS Subag. Keuangan Umum

dan Logistik

31. Slamet Karyanto - Kontrak Kerja

KPU

Pelaksana Non

PNS Subag. Teknis Pemilu

dan Hupmas

32. Kurnia - Kontrak Kerja

KPU

Pelaksana Non

PNS Subag. Keuangan Umum

dan Logistik

33. Soni Ridwan - Kontrak Kerja

KPU

Pelaksana Non

PNS Subag.

18

Keuangan Umum

dan Logistik

34. Ahmad Safrilah - Kontrak Kerja

KPU

Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum

dan Logistik

35. Ujang Mulyadi - Kontrak Kerja

KPU


dan Logistik

36. Karimin - Kontrak Kerja

KPU


dan Logistik

37.

Bambang hermanto,S.Psi.

Kontrak Kerja

KPU


dan Logistik

38. Kurnia

Kontrak Kerja

KPU


dan Logistik

3. Keadaaan Jabatan Struktural Sekarang

Jumlah Jenis

Kelamin Pangkat/Golongan Tingkat Pendidikan

Pegawai L P I II III IV SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3

Negeri 14 10 - 9 12 3 - - 8 2 11 3 -

Tenaga Kontrak 9 1 - - - - - - 8 - 2 - -

Jumlah 23 11 - 9 12 3 - - 16 2 13 3 -

19

1.3. SISTEMATIKA

Sistematika

Sistematika penulisan LAKIP Setjen KPU adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan

laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini

disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk

didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif

yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan

kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan

masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

20

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Sasaran RPJMN 2015-2019

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari

2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019

.Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di

bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan

nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan

konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun

transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan

peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan

strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh

dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis

termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan

pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi

melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan

Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan

kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran

parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk

keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan

koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8)

Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil,masyarakat ekonomi,

dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga

riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat

21

melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan

partisipatif, dan fasilitasi dialog; Memperbaiki perundang-undangan bidang

politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu

yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan

pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik

dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan

partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk

membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan

pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan

sistem presidensial.

2. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang

akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem

pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja

pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan

daerah.

b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan

dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi

yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-

government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem

dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;

penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta

pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan

berbasis TIK.

c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan

akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap

22

penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya

ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan

kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi

semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke

dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik

dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;

pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat

diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan

publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan

penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan

sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain

kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan

kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup

evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan,

penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan

penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang

ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata

kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan

kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan

RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi

pelaksanaan RBN.

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi

antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat

selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan

23

sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis

teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas

penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif,

dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja

pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara

lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara

konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas

pengawasan pelayanan publik.

B. RENSTRA 2015- 2019

1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pernyataan visi

diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk

menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri

serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh

pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional

sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara

pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen

penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber

daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi

pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas

nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas

24

sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya

Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi

terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Misi Komisi Pemilihan Umum

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan

yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka

misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara

Pemilu yang Profesional;

2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

progesif, dan partisipatifn Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya

untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan; Memperkuat Kedudukan Organisasi

dalam Ketatanegaraan. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan

memberikan pemahamansecara intensif dan komprehensif khusunya

mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;

7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,

akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

- Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas,

dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

25

3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di

Indonesia;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan

aksesabel.

- Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak

dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi

yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya

indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan

membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).Berdasarkan sasaran pokok

pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran

strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun

kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilihnya;

d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara

tepat jumlah dan kualitas.

26

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;

b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

d. Opini BPK atas LHP;

e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;

f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran


a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;

b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2015

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

A 1 Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan

100%

2 Ketepatan Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran

100%

3

Peningkatan kapasitas pengetahuan / pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan

100%

4

Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan , gaji dan tunjangan PNS

100%

b 1 Tingkat ketepatan pengelolaan

informasi kebutuhan pemilu 90%

2 Tingkat ketepatan pengadaan

dan distribusi logistik pemilu 100%

27

3 Tingkat ketepatan dalam pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu sesuai SOP

95%

4 Tingkat keberhasilan

pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu

77.50%

c 1 Prosentase kesesuaian antara

Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L

77.50%

2 Prosentase Fasilitas

kerjasama KPU Kota Bandung dengan Lembaga Lain

77.50%

3 Prosentase Laporan

Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

77.50%

4 Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kota Bandung

100%

5 Frekuensi pemuktahiran data

pemilih di tingkat kelurahan seluruh Indonesia

100%

6 Tersusunnya rencana

penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

100%

d

1 Tingkat ketepatan pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian

100%

2 Tingkat pelanggaran disiplin

pegawai yang dikenai sanksi 90%

3 Prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

100%

4 Prosentase CPNS yang

diangkat melalui seleksi umum sesuai kebutuhan KPU

90%

5 Jumlah dokumen nominatif

kepegawain yang termutakhirkan setiap bulan

90%

6 Jumlah rancangan peraturan

KPU tentang kepegawain 90%

e

Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Bandung

1 Prosentase pengadministrasian barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat

90%

2 Prosentase pelaporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu

90%

3 tingkat ketepatan dan tertib

administrasi pelaksanaan 75%

28

evaluasi tindak lanjut

4 tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan

100%

5 Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU

75%

6 Jumlahlaporan Penyelenggaaan / penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU

75%

7 Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik

100%

8 Prosentase pengadaan barang dengan menggunakan e-procurement

100%

9 Prosentase hasil notulensi rapat yang disampaikan dalam waktu 3 hari

100%

10 jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU

100%

f

Terselenggaranya Laporan Pemeriksaan di lingkungan KPU

1 Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan kepegawaian dari barang milik negara

100%

2 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

3 Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti

100%

4 Prosentase KPU yang mendapatkan nilai akuntabilitas kerja minimal CC

100%

5 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

100%

6 Prosentase penganggaran KPU

yang efektif dan efisien. 100%

2

a

1 Jumlah rancangan Peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan

85%

2 Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

85%

29

3 Tingkat ketepatan waktub dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terhadap Parpol , DPD dan dana kampanye

90%

4 Jenis Publikasi , dokumentasi

dan informasi produk hukum 90%

5 Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada

90%

b 1 Keikutsertaan dalam Bimtek

Pilkada 77.50%

2 Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu

77.50%

3 Pembentukan PPID 85%

4 Penataan dan pengisian Anggota DPRD

85%

5 Penataan dapil pasca Pemilu

2014 100%

6 Jumlah data serta dokumen pemilu , pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada

80%

7 Jumlah Pusat pendidikan

pemilih 5

8 Penyampaian informasi dan

publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan Pemilukada

80%

9 Jumlah kegiatan pendidikan

pemilih bagi perempuan 10

10 Jumlah kader parpol

perempuan yang mendapat pendidikan politik

50

11 Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan

100%

12 Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan

100%

13 Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pangaduan yang efektif

100%

14 Tersususnnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik

100%

15 Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publiksesuai batas waktu yang ditetapkan

100%

30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2015, pada hakikatnya merupakan bagian dari

suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan

demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2015 merupakan bagian dari

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan cara ini, maka penilaian

satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh,

TABEL SKALA PENGUKURAN KINERJA Skala nilai (%)

Skala nilai (%)

Rentang Capaian Kategori Capaian

85 – 100 Sangat Berhasil

70 – 84,99 Berhasil

55 – 69,99 Cukup Berhasil

< 54,99 Tidak Berhasil

Sumber : Teknik Pengukuran Pencapaian Kinerja, JFP Bappenas 2008

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1 2 3 4

5

6

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

A 1

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan

100% 100% 100%

2

Ketepatan Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran

100% 100% 100%

3

Peningkatan kapasitas pengetahuan / pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan

100% 80% 80%

4

Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan , gaji dan tunjangan PNS

100% 100% 100%

31

b

Terselenggaranya Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu

1

Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu

77.50% 75% 75%

c

1 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L

77.50%

77.50%

100%

2 Prosentase Fasilitas kerjasama KPU Kota Bandung dengan Lembaga Lain

77.50%

77.50%

100%

3 Prosentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

77.50%

77.50%

100%

d

1 Tingkat ketepatan pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian

100% 100% 100%

2 Prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM

100% 25% 25%

3 Jumlah dokumen nominatif kepegawain yang termutakhirkan setiap bulan

90% 100% 100%

e

Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Bandung

1

Prosentase pengadministrasian barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat

90% 100% 100%

2 Prosentase pelaporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu

90% 80% 80%

3 tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

75% 90% 90%

32

4 tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan

100% 100% 100%

5 Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU

75% 70% 70%

6 Jumlahlaporan Penyelenggaaan / penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU

75% 30% 30%

7 Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik

100% 100% 100%

9 Prosentase hasil notulensi rapat yang disampaikan dalam waktu 3 hari

100% 90% 90%

1 Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

F

Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung

2 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP 100% 100% 100%

3 Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien.

100% 100% 100%

2

A

1 Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

85% 100% 85%

2 Jenis Publikasi , dokumentasi dan informasi produk hukum

90% 100% 90%

3 Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada

90% 100% 90%

33

B 1 Keikutsertaan dalam

Bimtek Pilkada 77.50% 77.50% 100%

2 Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu

77.50% 77.50% 100%

3 Pembentukan PPID 85% 85% 100%

4 Jumlah data serta dokumen pemilu , pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada

80%

100%

100%

5 Jumlah Pusat

pendidikan pemilih 5 1 1

6 Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan Pemilukada

80%

100%

100%

7 Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan

100% 100% 100%

8 Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pangaduan yang efektif

100% 100% 100%

9 Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik

100% 100% 100%

10 Terlaksananya rencana peningkatan kualitas

pelayanan publiksesuai batas waktu yang ditetapkan

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU pada Tahun 2015 sebesar 90 %, yakni

lebih dari 85% skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa

KPU Kota Bandung dikategorikan “ Sangat berhasil” dalam menempuh sasaran

strategis Indikator kinerja.

34

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Kota Bandung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah

ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bandung

Tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di

lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi

keuangan yang transfaran dan akuntabel. Adapun capaian indicator kinerja

sasaran tersebut diatas selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Presentase tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPU

Kota Bandung dengan nilai rata-rata sebesar 95%, perbandingan dengan tahun

sebelumnya sebagai beriut :

Tahun Target Realisasi

2014 100% 80%

2015 100% 95 %

Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 15% dari indikator peningkatan

kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, khususnya

35

tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan disbanding tahun sebelumnya, itu

semua disebabkan tingkat pemahaman dan bimbingan teknis yang dilakukan

kepada bagian pengelola keuangan lebih bagus dibanding tahun sebelumnya.

2. Pengelolaan data dokumentasi,pengadaan, distribusi dan

pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu

Outcame pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya pada indikator kegiatan pengelolaan data, dokumentasi ,pengadaan,

pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu mengalami

penurunan menjadi 75%, dibanding tahun sebelumnya 80%.


2014 100% 80%

2015 77.50% 75%

dengan demikian ada penurunan realisasi antara tahun 2014 dan 2015

begitu pun target nya di tahun 2014 dan 2015, itu semua disebabkan pada tahun

2015, tidak ada kegiatan Pilkada di kota Bandung, hanya kegiatan yang bersipat

rutin.

36

3. Dokumen Manajemen Perencanaan dan Data

Pencapaian presentase pada Manajemen Perencanaan dan Data pada Tahun 2015

sebesar 100% , meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 80%, mengalami

peningkatan 20%, pada indikator kegiatan ini diantara hanya terjadi satu kali

revisi anggaran pada ditjen perbendaharaan negara Provinsi Jawa Barat.


2014 100% 80%

2015 77.50% 100%

4. Pembinaan Sumber Data Manusia, pelayanan dan administrasi

kepegawaian

37

Presentase pada peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan

administrasi kepegawaian pada tahun 2015 sebesar 75 %, ini mengalami

penurunan, sebesar 5 % dibanding tahun sebelumnya 80 % , ini dikarenakan

anggaran yang ada pada tahun 2015, hanya sedikit sekali untuk pembinaan SDM

sehingga tidak semua pegawai bias ikut serta dalam bimbingan teknis lainnya.


2014 100% 80%

2015 96% 75%

5. Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari KPU

Kota Bandung

38

Presentasi dukungan operasional perkantoran Pemeliharaan perkantoran pada tahun

anggaran 2015 mencapai 82.5 %. Dimana pada tahun ini telah dilakukan pencatatan

pada Barang Milik Negara, juga telah melakukan kegiatan pengarsipan dokumen,mulai

dari penyelenggaraan Pemilukada, Pileg dan Pilres 2014.

6. Terselenggaranya pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung

Pada Kegiatan Review / pemeriksaan dilingkungan KPU Kota Bandung, telah

dllakukan pemeriksaan terkait anggaran Pemilu 2014. dan telah ditindak lanjuti ,

sehingga persentase capaian pada tahun 2015 ini sebesar 100 %.

7. Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi

Hukum dan Penyuluhan


2014 100 % 80 %

2015 96,6 % 82.5 %

39

8. Bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan

pendidikan Pemilih


2014 100 % 100 %

2015 96,6 % 96,6 %


2014 100 % 80 %

2015 96,6 % 82.5 %

40

3.3. Akuntabilitas keuangan

KPU Kota Bandung mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1781.107.000, tingkat

pencapaian realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar 95.41% , atau sebesar Rp.

1.698.607.751 . tingkat capaian tersebut menunjukan upaya sungguh-sungguh, kerja

keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun

2015. Laporan Akuntabilitas KPU Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No Program Pagu Realisasi

1 Program Dukungan

Manajemen dan

pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya KPU

1.726.182.000 1.665.778.151

2 Program penguatan

kelembagaan

Demokrasi dan

Perbaikan Proses

Politik

54.925.000 32.829.600

TOTAL 1.781.107.000 1.698.607.751

Anggaran Tahun 2015, di KPU Kota Bandung tidak ada /tidak terselenggaranya pemilu

,hanya kegiatan-kegiatan rutin , dan masih terdapat efesiensi sebesar Rp.82.499.249

diakibatkan alokasi anggaran yang memang tidak terpakai , karena kegiatan tersebut

tidak ada, seperti Penggantian Antar Waktu (PAW), Diklat SDM, dan anggaran untuk

Tuntutan Ganti Rugi, sehingga anggaran tersebut tidak dapat terserap.

41

Bab IV

PENUTUP

Lakip KPU Kota Bandung Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU

dalam menjalankan tugas nya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program

dan kegiatannya, KPU Kota Bandung berpegangan pada tujuan, sasaran dan program

kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)

Tahun 2015 -2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bandung Tahun 2015 menyajikan

berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukan oleh KPU Tahun Anggaran

2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indicator kinerja

utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Meskipun demikian keberhasilan

dalam tahun anggaran 2015, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dukungan aktif

dari berbagai pihak.

42

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

C. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG

bab i pendahuluan 1.1. latar belakangkota-bandung.kpu.go.id/assets/images/file/lakip 2015.pdf ·...

Documents