bab i pendahuluan 1.1 latar belakang · menjadi suatu kebutuhan. kualitas manusia (sdm yang...
TRANSCRIPT
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
United Nation Development Program (UNDP) pada tanggal 24 Juli 2014
di Tokyo Jepang untuk pertama kalinya mempublikasikan Laporan pembangunan
Manusia Tahun 2014 dengan tema “Mempertahankan Kemajuan Manusia:
Mengurangi Kerentanan dan Membangun Ketahanan” (The 2014 Human
Development Report ‘Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and
Building Resilience’). Dalam beberapa waktu ini, dunia telah mengalami berbagai
kemajuan dalam pembangunan manusia. Namun ternyata kemajuan ini terancam
oleh ketidakpastian, ketidaksetaraan dan perubahan iklim. Oleh karena itu
diperlukan kebijakan untuk mempertahankan kemajuan yang telah diperoleh.
UNDP merekomendasikan akses terhadap pelayanan sosial dasar terutama
pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial yang kuat serta komitmen untuk
bekerja keras sebagai upaya untuk mencapai masyarakat dunia yang kuat
menghadapi guncangan.
Dalam laporan tersebut, UNDP kembali menuliskan bahwa
pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan
bagi manusia (”a process of enlarging peoples’s choices”). Artinya fokus
pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat
berharga dan merupakan tujuan akhir pembangunan itu sendiri. Pembangunan
manusia merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan
meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling
pembangunan. Paradigma ini berbeda dengan pembangunan yang sekedar
mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menggunakan manusia
sebagai alat pembangunan.
Semangat otonomi daerah yang digulirkan dengan UU Nomor 22 Tahun
1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memungkinkan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
2
pencapaian hasil pembangunan antar daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki
sumber daya fisik/alam dan sumber daya manusia yang lebih besar berpotensi
untuk maju jauh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun
pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam saja sangat jarang bisa
berkembang dan tumbuh secara berkesinambungan. Pembangunan manusia atau
peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting.
Penekananan terhadap pentingnya peningkatan SDM dalam pembangunan
menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia (SDM yang tangguh) disuatu wilayah
memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan.
SDM yang memiliki kemampuan, kreatifitas dan produktifitas akan menjadi agen
- agen pertumbuhan yang efektif.
Perencanaan pembangunan yang baik didasarkan pada data dan informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perencanaan
yang sistematis dan komprehensif hanya dapat diwujudkan apabila setiap
tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat.
Demikian halnya dengan perencanaan pembangunan ekonomi
suatu daerah, akan memerlukan data statistik sebagai dasar
penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil
pembangunan yang telah dicapai. Kebijakan dan strategi yang
telah dilakukan perlu dimonitor dan dilihat hasilnya, sehingga data
statistik tersebut sangat diperlukan. Untuk itu dibutuhkan ketersediaan data
mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan
kondisi sosial ekonomi Kabupaten Temanggung, khususnya terkait dengan
masalah pembangunan manusia. Pada masa lalu alat ukur keberhasilan
pembangunan adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan saat
ini mulai digunakan alat ukur lain yang diantaranya adalah Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator yang dapat mewakili
keterbandingan hasil pembangunan manusia antar daerah. IPM mengukur tingkat
pencapaian keseluruhan dari suatu wilayah negara/ propinsi/kabupaten/kota dalam
tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan
suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup,
pencapaian pendidikan dan pendapatan perkapita yang telah disesuaikan menjadi
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
3
paritas daya beli. (UNDP : Human Development Report 2001). UNDP
menyatakan bahwa IPM adalah suatu ringkasan dan bukan suatu ukuran
komprehensif dari pembangunan manusia. IPM memang dirancang untuk
mengukur tingkat kemajuan sosial ekonomi. Angka IPM hanya memberi indikasi
saja, tetapi dengan menghitung IPM merupakan langkah yang jauh lebih maju dari
pada langkah terdahulu yang hanya terkonsentrasi pada tingkat pendapatan saja.
Oleh karena itu penerbitan publikasi Analisis Situasi
Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung dipandang perlu sebagai sumber
informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan
pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung. Selain itu, dengan
adanya publikasi ini diharapkan Pemerintah maupun
masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas
pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi
kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan publikasi “Analisis Situsasi Pembangunan Manusia
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 ” secara umum adalah untuk
mendeskripsikan perkembangan pembangunan manusia hingga tahun 2013.
Publikasi ini memberikan gambaran capaian pembangunan manusia di
Kabupaten Temanggung dan perubahan-perubahan komponen penting
penghitungan IPM. Sedangkan tujuan secara khusus adalah :
1. Menggambarkan situasi pembangunan manusia khususnya pada bidang
kependudukan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Kabupaten
Temanggung selama tahun 2009 - 2013
2. Mengamati perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan masing-
masing komponen IPM selama tahun 2009 – 2013
3. Mengetahui posisi relatif capaian percepatan pembangunan manusia
Kabupaten Temanggung terhadap capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten/Kota sekitarnya dengan menggunakan indikator IPM
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
4
1.3. Sumber Data
Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari :
1. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan
oleh BPS setiap tahun.
2. Data Hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan
setiap tahun
3. Data publikasi BPS yang berasal dari hasil survei-survei lainnya.
4. Data sekunder yang berasal dari instansi/dinas/lembaga lain yang
diperlukan.
1.4. Sistematika Penulisan
Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I Menyajikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang
penulisan analisis pembangunan manusia Kabupaten Temanggung,
tujuan penulisan, sumber data yang digunakan, serta sistematika
penulisan
Bab II Menyajikan tentang metodologi meliputi konsep tentang
pembangunan manusia dan metode penghitungan IPM.
Bab III Menyajikan analisis dan pembahasan yang meliputi perkembangan
pembangunan di Kabupaten Temanggung dalam beberapa dimensi,
perkembangan Indeks Pembangunan Kabupaten Temanggung, IPM
dan pertumbuhan ekonomi serta IPM dan kemiskinan.
Bab IV Menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
5
BAB II
METODOLOGI
2.1. Konsep Pembangunan Manusia
Pembangunan adalah suatu proses yang didalamnya anggota masyarakat
bisa meningkatkan kemampuan pribadi dan kelembagaan mereka, untuk
mengerahkan dan mengelola sumber-sumber yang tersedia, demi menciptakan
perbaikan-perbaikan mutu kehidupan mereka secara berkesinambungan dan adil,
sesuai dengan aspirasi-aspirasi mereka sendiri.
David Korten menekankan bahwa pembangunan bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah saja, pembangunan juga merupakan tanggung jawab
individu, anggota masyarakat dan juga lembaga-lembaga yang ada. Ditekankan
pula bahwa pembangunan bukanlah soal pertumbuhan atau peningkatan hasil,
melainkan transformasi yang merujuk pada keadilan, kesinambungan, dan
inklusifitas sebagai kebutuhan pokok bagi masyakat global.1
Konsep pembangunan dengan pendekatan konvensional lebih menekankan
pertumbuhan ekonomi dan pembentukan modal. Model pertumbuhan ekonomi
lebih menekankan pada pentingnya PDRB daripada memperbaiki kualitas hidup
manusia. Pembangunan sumber daya manusia cenderung untuk memperlakukan
manusia sebagai input bagi proses produksi sebagai alat, bukannya sebagai tujuan
akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan
sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan
kebutuhan dasar terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk
kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki
manusia disegala bidang.
Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus
dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya
penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak),
peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan
pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi
1 dr. Indan Entjang, Pendidikan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Alumni, Bandung, 1982
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
6
dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Paradigma pembangunan manusia
mengandung empat komponen utama:
1. Produktifitas
Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan
berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.
Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model
pembangunan manusia.
2. Pemerataan
Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan
terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua
orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang
tersedia.
3. Keberlanjutan
Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk
generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua
bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.
4. Pemberdayaan
Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata
(dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh
dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan
mereka.
UNDP dalam Human Development Report yang pertama (1990)
menyatakan bahwa sasaran-sasaran pokok pembangunan adalah untuk
menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati kehidupan
yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP sangat menekankan arti pentingnya
pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai
tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan.
Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan
yang dimiliki manusia. Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan
sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber
daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Semakin tinggi pendidikan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
7
semakin banyak peluang-peluang yang bisa diraih. Manusia bisa menentukan
pilihannya dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik. Pembangunan
manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu
masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia
di sekeliling pembangunan.
2.2. Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia
Secara operasional, IPM mencakup tiga komponen dasar yang
merefleksikan upaya pembangunan manusia yaitu peluang hidup (longevity),
pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (decent living).
Gambar 2.1.
Komponen IPM
Sumber : BPS (2011)
Rumus penghitungan IPM sebagaimana dituliskan oleh Ahnaf, dkk (1998)
adalah sebagai berikut:
IPM= 1/3 (Indeks X1+ Indeks X2+ Indeks X3)
Dimana :
X1 = indeks harapan hidup
X2 = indeks pendidikan = X2 = 1/3X21+2/3X22
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
8
X21 = rata-rata lamanya sekolah penduduk usia 15 tahun keatas
X22 = angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas
X3 = indeks tingkat kehidupan yang layak
Penghitungan indeks dari msing-masing indikator tersebut adalah :
X(i) = indikator ke-i (i=1,2,3)
X(i-min) = nilai minimum dari Xi
X(I-max) = nilai maximum dari Xi
Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM
Komponen IPM Nilai
Maksimum
Nilai
Minimum Keterangan
(1) (2) (3) (4)
Angka Harapan Hidup (e0) 85 25 Standar UNDP
Angka Melek Huruf 100 0 Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 15 0 UNDP menggunakan
combined gross enrollment
ratio
Daya beli 732.720a) 300.000b)
360.000b)
UNDP menggunakan PDB
per kapita riil yang
disesuaikan
Sumber : dimodifikasi dari UNFIRS (2000)
Catatan
a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta)
pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan
kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996 - 2018
b) sama dengan dua kali garis kemiskinan di provinsi yang memiliki tingkat konsumsi per kapita
terendah pada tahun 1990 (daerah pedesaan di Sulawesi Selatan). Untuk 1999, nilai minumun
disesuaikan menjadi Rp 360.000,00. Penyesuaian ini dulakukan karena krisis ekonomi telah
menurunkan daya beli masyarakat secara drastis. Penambahan Rp 60.000 didasarkan pada
perbedaan antara garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru yang jumlahnya Rp
5000 per bulan atau Rp 60.000 per tahun
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
9
2.2.1. Lamanya Hidup (Longevity)
Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan
hidup pada saat lahir- Life Expectancy at Birth (℮0). Variabel ℮0 mencerminkan
lama hidup dan hidup sehat. Angka ℮0 merupakan hasil estimasi dari olahan hasil
Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan data hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Variabel yang digunakan untuk
menghitunga angka harapan hidup adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata
anak masih hidup yang dicatat dari tiap wanita pernah kawin usia 15 – 49 tahun,
dengan menggunakan metode tidak langsung. Program yang digunakan adalah
program Mortpack.
2.2.2. Tingkat Pendidikan
Pendidikan dan pengetahuan diakui secara luas sebagai unsur dasar dari
pembangunan manusia. Dalam menyusun IPM pengetahuan diukur dengan
indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah
persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis
huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih.
Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel
secara simultan yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan
tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani.Lama sekolah dihitung berdasarkan
formula berikut:
YS = tahun konversi+kelas tertinggi yang pernah diduduki – 1
Dimana YS menyatakan years school atau jumlah tahun yang digunakan
untuk sekolah. Tahun konversi dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah
sebagai berikut:
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
10
Tabel 2.2.
Tahun Konversi Lama Sekolah
Pendidikan tertinggi yang
ditamatkan
Tahun konversi
(1) (2)
Tidak pernah sekolah 0
Sekolah dasar 6
SLTP 9
SLTA/SMU 12
Diploma I 14
Diploma II 15
Akademi/Diploma III 16
Diploma IV/Sarjana 16
Magister (S2) 18
Doktor (S3) 21 Sumber : Badan Pusat Statistik
Dalam penghitungannya, indeks pendidikan menggabungkan indeks melek huruf
dan indeks rata-rata lama sekolah dengan bobot yang berbeda yaitu bobot indeks
melek huruf dua kali lebih besar dibanding indeks rata-rata lama sekolah atau
dapat dirumuskan sbb.:
IP = ⅔ Indeks LIT + ⅓ Indeks MYS
2.2.3. Paritas Daya Beli /Purchasing Power Parity (PPP)
Untuk indeks tingkat kehidupan layak, penghitungan didekati dengan
menggunakan pengeluaran riil per kapita (PPP) yang telah disesuaikan. Untuk
menjamin keterbandingan antar daerah dan antar waktu, dilakukan penyesuaian
sebagai berikut:
1. Menghitung pengeluaran per kapita dari data modul SUSENAS (Y).
2. Menaikkan nilai Y sebesar 20% (=Y1), karena diperkirakan berdasarkan
studi bahwa data dari SUSENAS lebih rendah sekitar 20%.
3. Menghitung nilai riil Y1 dengan mendeflasi Y1 dengan Indeks Harga
Konsumen (IHK) (=Y2).
4. Menghitung nilai daya beli- Purchasing Power Parity (PPP) –untuk tiap
daerah yang merupakan harga suatu kelompok barang, relatif terhadap
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
11
harga kelompok barang yang sama di daerah yang ditetapkan sebagai
standar, yaitu Jakarta Selatan.
Penghitungan PPP menggunakan formula sebagai berikut :
Dimana :
= pengeluaran untuk komoditi j di daerah i
= Harga komoditi j di Jakarta Selatan
= volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di daerah j
5. Membagi Y2 dengan PPP untuk memperoleh nilai rupiah yang sudah
disetarakan antar daerah (=Y3).
6. Mengurangi nilai Y3 dengan menggunakan formula Atkinson untuk
mendapatkan estimasi daya beli (=Y4). Langkah ini ditempuh
berdasarkan prinsip penurunan manfaat marginal dari pendapatan.
Sedangkan formula atkinson yang digunakan untuk menyesuaikan nilai Y3
adalah :
C (I) = C (i) Jika C(i) < Z
= Z + 2(C(i) – Z)1/2 Jika Z < C(i) < 2Z
= Z + 2(Z)1/2 + 3(C(i) – 2Z)1/3 Jika 2Z < C(i) < 3Z
= Z + 2(Z)1/2
+ 3(Z)1/3
+ 4(C(i) – 3Z)1/4
Jika 3Z < C(i) < 4Z
Dimana
C(i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita
Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.
549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
12
2.3. Intepretasi Nilai IPM
Pencapaian pembangunan manusia dilihat dari 2 segi yaitu :
1. Terjadi kenaikan IPM secara nilai absolut, yang di ukur dengan nilai
positif dari reduksi shortfall tahunan. Reduksi shortfall merupakan
peningkatan nilai IPM dalam suatu periode relatif terhadap nilai IPM awal
terhadap jarak nilai IPM awal ke IPM sasaran ( = 100 ) atau bisa dikatakan
sebagai rasio pencapaian kesenjangan antara jarak yang telah di tempuh
dengan jarak yang harus di tempuh dalam mencapai kondisi ideal.
Reduksi shortfall juga mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam
suatu kurun waktu. Semakin tinggi nilai reduksi shortfall berarti
semakincepat peningkatan IPM. Secara formulasi reduksi shortfall (r)
adalah (BPS, 2012):
r = reduksi shortfall
t = tahun
n = selisih tahun antar IPM
IPMideal = 100
2. Meningkatkan status pembangunan manusia berdasarkan klasifikasi dari
UNDP sebagai berikut:
Nilai IPM Status Pembangunan
Manusia
< 50
50 ≤ IPM < 66
66 ≤ IPM < 80
≥ 80
Rendah
Menengah bawah
Menengah atas
Tinggi
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
13
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
3.1. Pembangunan Manusia di Kabupaten Temanggung
3.1.1. Dimensi Kependudukan
Penduduk atau masyarakat yang berkualitas merupakan komponen
sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang
berkualitas memungkinkan untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam
dengan baik, tepat, efisien dan optimal dengan tetap menjaga kepentingan
generasi yang akan datang. Penduduk yang berkualitas akan menjaga
keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung alam dan
lingkungan. Sebaliknya penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah justru
akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri.
Gambar 3.1
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, 2009 –
2013
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS RI (sementara)
Penduduk Kabupaten Temanggung mempunyai ciri-ciri demografis
seperti ciri-ciri demografis penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu jumlahnya
besar, berusia muda, tingkat pertumbuhan tinggi serta penyebaran penduduk tidak
715
072
721
679
72
7 1
84
733
418
7398
73
0,93 0,92
0,76
0,86
0,88
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
700 000
705 000
710 000
715 000
720 000
725 000
730 000
735 000
740 000
745 000
2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Pertumbuhan (%)
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
14
merata. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Temanggung mencapai
739 878 jiwa atau meliputi 2, 27 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa
Tengah. Sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk di Kabupaten
Temanggung selalu mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk pada
tahun 2013 mencapai 0,88 persen, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan
penduduk tahun 2012 yang mencapai 0,86 persen.
Gambar 3.2
Distribusi Penduduk Kabupaten Temanggung Menurut Kecamatan, 2013
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS RI (sementara)
Penduduk Kabupaten Temanggung belum terdistribusi secara merata.
Lebih 41 persen penduduk terkumpul pada 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan
Temanggung sebanyak 11,56 persen, di Kecamatan Kedu sebanyak 8,11 persen,
di Kecamatan Ngadirejo sebanyak 7,58 persen, di Kecamatan Parakan sebanyak
7,43 persen dan di Kecamatan Pringsurat sebanyak 7,04 Persen. Selebihnya
sebanyak 58,28 persen penduduk tersebar di 15 kecamatan lainnya.
Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, kepadatan penduduk di
Kabupaten Temanggung pada tahun 2013 mencapai 850 orang per km2.
Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan merupakan kecamatan yang
paling padat penduduknya, yaitu masing-masing sebesar 2 384 orang per km2 dan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
15
2 301 orang per km2. Sedangkan kecamatan yang paling jarang penduduknya
adalah Kecamatan Bejen, yaitu hanya 285 orang per km2.
Gambar 3. 3.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung Menurut Kecamatan,
2013
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS RI (sementara)
Daerah yang padat penduduknya cenderung memiliki permasalahan yang
lebih kompleks terutama terkait masalah perumahan, kesehatan dan keamanan.
Salah satu faktor penyebab tingginya penduduk di Kecamatan Parakan dan
Kecamatan Temanggung adalah tingginya perpindahan penduduk yang umum
terjadi baik dari pedesaan ke perkotaan maupun dari daerah miskin ke daerah
yang lebih kaya. Karena itu diperlukan upaya menciptakan pembangunan yang
merata di setiap daerah baik penyediaan sarana kebutuhan dasar maupun
penciptaan lapangan kerja dengan memperhatikan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah.
Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan
dengan menggunakan piramida penduduk. Piramida penduduk memberikan
informasi antara lain jumlah penduduk usia kerja, rasio ketergantungan dan
jumlah wanita usia subur. Infomasi tersebut sangat berguna untuk dasar pelayanan
kebutuhan dasar, potensi tenaga kerja maupun kebutuhan lapangan perkerjaan.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
16
Gambar 3.4
Piramida Penduduk Kabupaten Temanggung, 2013
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS RI (sementara)
Karakteristik penduduk Kabupaten Temanggung menurut jenis kelamin
ditandai dengan angka sex rasio yang berada diatas 100 sepanjang tahun 2009 –
2013. Pada tahun 2013, sex rasio mencapai 101, artinya diantara 100 orang
perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Hal ini berbeda dengan karakteristik
penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dimana lebih banyak penduduk
perempuan dibanding penduduk laki-laki dengan sex rsio pada tahun 2013
mencapai 98,42.
40000 30000 20000 10000 0 10000 20000 30000 40000
0 - 4
5 - 9
10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
laki-laki Perempuan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
17
Gambar 3.5.
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis
Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2009 - 2013
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS RI (sementara)
Salah satu ukuran kependudukan yang dapat dilihat dari piramida
penduduk adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (dependency ratio)
merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia < 15 tahun
dan usia > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15 – 64 tahun).
Gambar 3.6
Rasio ketergantungan Penduduk Kabupaten Temanggung, 2009 – 2013
Sumber : Proyeksi Penduduk BPS RI (sementara)
Sepanjang lima tahun terakhir, rasio beban ketergantungan di Kabupaten
Temanggung berada dibawah 50 persen, dan mengalami kecenderungan dengan
345 000
350 000
355 000
360 000
365 000
370 000
375 000
2009 2010 2011 2012 2013
Laki-laki Perempuan
49,07 48,95 48,93
47,41
46,45
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
2009 2010 2011 2012 2013
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
18
angka terendah pada tahun 2013 sebesar 46,45 persen. Berdasarkan rasio
ketergantungan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Temanggung sedang
menuju tahapan bonus demografi dalam proses transisi demografi. Inilah yang
disebut sebagai window of opportunity, yaitu jika jumlah penduduk produktif
yang lebih besar dapat dioptimalkan untuk mengakumulasi pertumbuhan dan
kesejahteraan secara ekonomi. Sebaliknya jika window of opportunity tersebut
tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut bisa menjadi window of
disaster, yaitu apabila jumlah penduduk usia produktif yang banyak tidak bisa
dimanfaatkan akibat kurangnya lapangan pekerjaan. Window of opportunity
merupakan momentum untuk saving di masa depan sehingga saving tersebut bisa
dimanfaatkan ketika jumlah penduduk usia non produktif kembali meningkat.
(Isa, 2009). Ada 4 (empat) prasyarat utama agar bonus demografi bisa diwujudkan
yaitu kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, tersedianya lapangan pekerjaan dan
pengendalian laju pertumbuhan. (Hadna, 2014)
Menurut Adioetomo (2005) periode emas transisi demografi dimana rasio
ketergantungan biasanya dibawah 50 persen, maka daerah tersebut memiliki
peluang untuk meraih bonus demografi. Bonus demografi merupakan keuntungan
ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil
dari menurunnya fertilitas dalam jangka panjang. Dengan bergesernya distribusi
penduduk dari usia non produktif ke penduduk usia produktif, maka investasi
yang sebelumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok penduduk
termuda dalam populasi dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi dan
kesejahteraan keluarga.
3.1.2. Dimensi Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Temanggung menempatkan sektor pendidikan
sebagai salah satu fundamental pembangunan jangka panjang di Kabupaten
Temanggung. Arah pembangunan bidang pendidikan sebagaimana tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten
Temanggung 2005 – 2025 antara lain :
- Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan, pemerataan dan
perluasan kesempatan memeperoleh pendidikan yang bermutu dan
terjangkau
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
19
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
- Peningkatan penuntasan buta huruf dan wajib belajar
Pada saat ini Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan tahap
pembangunan lima tahunan untuk periode 2008 – 2013 dan sedang memasuki
tahap pembangunan lima tahun berikutnya yaitu 2013 – 2018. Beberapa target
kinerja pada urusan pendidikan yang dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2008
– 2013 halaman V-9 antara lain: meningkatnya angka melek huruf, meningkatkan
APK dan APM PAUD, SD, SMP dan sekolah menengah, menurunnya angka
putus sekolah SD, SMP dan Sekolah Menengah dan meningkatnya angka
melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan arah kebijakan
dalam urusan pendidikan yang dicantumkan dalam dokumen RPJMD 2013 – 2018
antara lain:
- Meningkatkan aksesbilitas pendidikan anak usia dini melalui
pengembangan pelayanan pendidikan terhadap anak usia 0 – 6 tahun
- Meningkatkan aksesbilitas pendidikan dasar melalui pengembangan
pelayanan pendidikan dasar dan pemberian beasiswa
- Meningkatkan aksesbilitas pendidikan menengah melalui pengembangan
pelayanan pendidikan menengah dan pemberian beasiswa serta penyediaan
unit sekolah menengah
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (TK/RA)
sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dasar (SD/MI dan
SMP/MTs) sesuai dengan kebutuhan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menengah
(SMA/MA/SMK) sesuai dengan kebutuhan
Pada sub bab berikut ini akan diuraikan capaian pembangunan
pendidikan di Kabupaten Temanggung sejak tahun 2009 hingga 2013. Analisis ini
diperlukan untuk melihat sejauh mana target pembangunan lima tahunan 2008 –
2013 tercapai serta melihat kondisi yang ada saat ini sebagai dasar pembangunan
menengah periode 2013 – 2018 selanjutnya.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
20
Pendidikan di Indonesia pada saat ini diatur melaluiUndang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab IV pasal
6 ayat 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap warga negara yang
berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar,
dan pasal 11 ayat 2 disebutkan juga bahwa pemerintah dan pemerintah daerah
menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga
negara yang berusia tujuh sampai dengan lim belas tahun. Hal ini berarti bahwa
sudah sepatutnya sudah tidak ada lagi anak usia 7 – 15 tahun yang tidak
bersekolah atau seharusnya tingkat partisipasi sekolahnya 100 persen.
Gambar. 3.7.
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Pendidikan di Kabupaten
Temanggung, 2009 - 2013
Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)
Berdasarkan undang-undang diatas, pemerintah mencanangkan wajib
belajar 9 tahun. Hingga tahun 2013, capaian wajib belajar 9 tahun belum
mencapai 100 persen. Pencapaian APS untuk jenjang SMP (penduduk usia 13 –
15 tahun) lebih rendah dibanding APS untuk jenjang SD. APS SD pada tahun
2013 sudah mencapai 99,79 persen sedangkan APS untuk jenjang SMP baru
mencapai 89,26 persen. Keberadaan fasilitas pendidikan SD sederajat sudah
cukup merata di seluruh desa/kelurahan. Berdasarkan Pendataan Potensi Desa
99,67 98,92 99,15 98,43 99,79
79,78
87,65
82,95 86,76
89,26
43,00 43,95 43,24 43,52 47,09
2,43 1,04 5,76 3,07
14,06
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
2009 2010 2011 2012 2013
7 - 12
13 - 15
16 - 18
19 - 24
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
21
(PODES) 2014, dari 289 desa/kelurahan yang ada, hanya 3 desa yang belum
memiliki fasilitas pendidikan SD sederajat, yaitu Desa Canggal Kecamatan
Kledung, Desa Putat Kecamatan Bulu dan Desa Kebon Agung Kecamatan
Selopampang. Fasilitas SMP sederajat di Kabupaten Temanggung ada sebanyak
110 unit sekolah, yang tersebar di seluruh kecamatan. Meskipun fasilitas sekolah
cukup memadai, belum terpenuhinya wajib belajar 9 tahun ini mungkin
disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan
untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lanjutan dan memilih untuk
mempersiapkan bahkan menerjunkan anak-anaknya ke dunia kerja. Capaian ini
masih menjadi pekerjaan rumah bagi stakeholder terkait agar pada tahun
berikutnya capaian wajib belajar 9 tahun semakin meningkat dan angka
partisipasinya mencapai 100 persen.
Angka partisipasi sekolah untuk jenjang SLTA meskipun masih sangat
rendah namun menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, APS
untuk jenjang SLTA mencapai 47,09 persen. Selain kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan lanjutan atas, rendahnya APS jenjang
SLTA di Kabupaten Temanggung ini antara lain juga disebabkan oleh
ketersediaan pelayanan pendidikan menengah yang belum menjangkau seluruh
kecamatan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2013
masih belum memiliki fasilitas pendidikan SLTA sederajat yaitu Kecamatan
Kledung, Kecamatan Tologomulyo, Kecamatan Gemawang, Kecamatan Tretep
dan Kecamatan Wonoboyo. Selain itu meningkatnya opportunity cost juga sangat
berpengaruh pada rendahnya partisipasi pendidikan menengah. Lulusan SLTP
sederajat yang sebagian besar sudah berusia lebih dari 15 tahun ke atas sudah
berhak untuk bekerja sehingga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi belum menjadi pilihan utama.
Dengan melihat kecenderungan menurunnya partisipasi pendidikan
dengan meningkatnya jenjang pendidikan, dapat dipastikan partisipasi pendidikan
jenjang pendidikan tinggi jauh lebih rendah lagi. Pada tahun ajaran 2013 APS
jenjang pendidikan tinggi mencapai 14,06 persen, naik signifikan dibanding tahun
sebelumnya yang mencapai 3,07 persen. Tingginya biaya untuk dapat belajar di
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
22
perguruan tinggi yang mencakup biaya langsung dan tidak langsung merupakan
faktor utama rendahnya partisipasi pada jenjang tersebut.
Selain APS, tingkat kesertaan penduduk dalam pendidikan formal juga
diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni
(APM). APK dapat dibaca sebagai tingkat partisipasi penduduk sekolah pada
jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur tersebut sesuai dengan
jenjang pendidikan tersebut atau tidak. Sedangkan APM adalah tingkat partisipasi
penduduk sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan sesuai dengan kelompok
umur jenjang pendidikan tersebut.
Tabel 3.1.
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang
Pendidikan, 2009 – 2013
Jenjang
Pendidikan
APK APM
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
SD 112,62 108,55 102,71 107,68 112,58 99,01 94,97 93,37 93,14 96,63
SMP 72,67 89,65 92,87 82,28 81,01 67,59 75,92 67,06 68,69 68,38
SMA 44,72 45,91 48,70 49,26 48,55 35,31 36,63 36,71 39,35 38,12
PT 1,88 3,35 7,75 3,94 13,54 1,88 1,04 3,57 2,09 13,25
Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)
Angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SD sederajat pada
tahun 2013 sebesar 112,58 persen. Sepanjang lima ahun terakhir, angka ini
merupakan APK tertinggi kedua setelah capaian tahun 2009. Angka APK yang
nilainya diatas 100 persen disebabkan banyaknya penduduk yang usianya bukan
kelompok usia 7-12 tahun (kelompok usia SD) yang bersekolah di SD.
Perkembangan APK untuk jenjang pendidikan SLTP sederajat bergerak secara
fluktuatif sepanjang 2009 – 2013. Pada tahun 2011, APK SLTP mencapai 92,87
kemudian dua tahun berturut-turut mengalami penurunan menjadi 82,28 pada
2012 dan menjadi 81,01 pada 2013.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih halus lagi dari angka partisipasi
sekolah menurut usia sekolah dibuatlah Angka Partisipasi Murni (APM). APM
merupakan proporsi penduduk usia sekolah yang sedang sekolah dengan
penduduk usia sekolah. APM SD tahun 2013 sebesar 96,63 persen. Angka ini
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
23
dapat dibaca bahwa ada sekitar 96 ,63 persen penduduk usia 7-12 tahun yang
sedang sekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar.
Begitu juga dengan APM untuk SLTP pada tahun 2013 sedikit turun
dibanding tahun 2012, yaitu menjadi 68,38. Sepanjang lima tahun terakhir, APM
untuk jenjang SLTP paling tinggi dicapai pada tahun 2010, yaitu mencapai 75, 92.
Demikian juga APM untuk jenjang SLTA pada tahun 2013 sedikit menurun
dibanding 2012 yaitu mencapai 38,12. APM untuk jenjang perguruan tinggi pada
tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan, yaitu dari 2,09
persen pada tahun 2012 menjadi 13,25 persen pada 2013.
3.1.3. Dimensi Kesehatan
Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
Dalam pasal 5 disebutkan pula bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan serta memperoleh
pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pembangunan
kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sehingga mendukung pembangunan secara menyeluruh. Dalam RPJPD
Kabupaten Temanggung 2005-2025 disebutkan bahwa peningkatan derajat
kesehatan masyarakat dilakukan dengan peningkatan mutu atau kualitas
pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia kesehatan, penambahan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan
sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan upaya
kesehatan, peningkatan kualitas dan akses semua anggota masyarakat (terutama
keluarga miskin) terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan perilaku hidup
sehat, mencegah dan menanggulangi berbagai penyakit menular, penanggulangan
kekurangan energi protein, dan perbaikan manajemen kesehatan.
Misi kelima dari pemerintah Kabupaten Temanggung dalam periode
2013 - 2018 adalah mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas
kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut, beberapa kebijakan
umum yang dicanangkan antara lain meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas
kesehatan yang bermutu, meningkatkan gizi masyarakat melalui perbaikan gizi
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
24
masyarakat terutama balita dan penduduk miskin, meningkatkan lingkungan sehat
melalui pengembangan akses yang berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di
perkotaan dan pedesaan, akses terhadap air bersih, dan penggunaan jamban
keluarga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pembinaan
kesejahteraan keluarga, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui
meningkatnya aksesibilitas masyarakat atas pelayanan keluarga berencana. Agar
misi di bidang kesehatan ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan
gambaran yang lebih rinci mengenai kesehatan masyarakat Kabupaten
Temanggung saat ini agar program pembangunan lebih efektif dan efisien.
Fasilitas kesehatan bermutu yang dimaksud dalam publikasi ini adalah
rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas dengan/tanpa rawat inap, puskesmas
pembantu, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek doketr, tempat praktek
bidan, poskesdes dan polindes. Hampir seluruh desa/kelurahan di Kabupaten
Temanggung telah memiliki setidaknya satu fasilitas kesehatan bermutu yang
dimaksud tersebut. Berdasarkan Survei Potensi Desa (PODES 2014), hanya ada
dua desa yang belum memiliki satupun fasilitas kesehatan yang dimaksud diatas,
yaitu Desa Kebon Agung Kecamatan Selopampang dan Desa Ngipik Kecamatan
Pringsurat. Meskipun demikian, seluruh desa/kelurahan sudah memiliki pos
pelayanan terpadu (posyandu) sebagai akses kesehatan yang paling mudah bagi
masyarakat.
Kelompok yang paling rentan yang memerlukan pelayanan maksimal
dari petugas kesehatan adalah ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, angka
kematian ibu (AKI) digunakan sebagai salah satu indikator derajat kesehatan
masyarakat. Berbagai pihak terkait seperti tenaga profesional, pelayanan
kesehatan, partisipasi masyarakat setempat dan lainnya bersama-sama bekerja
untuk meningkatkan partisipasi dan menyediakan fasilitas yang baik bagi
pertolongan persalinan. Setiap menit seorang perempuan meninggal karena
komplikasi yang terkait dengan kehamilan dan persalinannya. Dengan kata lain,
1400 perempuan meninggal setiap hari atau lebih dari 500.000 perempuan
meninggal setiap tahun karena kehamilan dan persalinan (WHO, 2005). Kematian
ibu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kehidupan anak-anak yang
ditinggalkannya. Jika seorang ibu meninggal, maka anak-anak yang
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
25
ditinggalkannya kemungkinan tiga hingga sepuluh kali lebih besar untuk
meninggal dalam waktu dua tahun dibanding mereka yang masih mempunyai
kedua orang tua (Li, X.F et al dalam Outlook volume 16). Disamping itu,
kematian ibu juga akan berdampak luas terhadap kesehatan dan pendidikan yang
dibutuhkan seiring pertumbuhan anak yang ditinggalkannya.
Berbagai upaya terus diusahakan dalam rangka menurunkan angka ke-
matian ibu. Salah satunya adalah mengimplementasikan program Safe
Motherhood. Safe Motherhood adalah usaha-usaha yang dilakukan agar seluruh
perempuan menerima perawatan yang mereka butuhkan selama hamil dan
bersalin. Program itu terdiri dari empat pilar yaitu keluarga berencana, pelayanan
antenatal, persalinan yang aman, dan pelayanan obstetri esensial.
2009 2010 2011 2012 2013
Dokter 8.43 18.40 10.98 13.81 16.23
Bidan 66.62 69.50 79.49 76.61 77.43
Dukun 23.94 11.30 8.56 10.18 6.00
Famili dan lainnya 1.01 0.80 0.97 0.00 0.34
Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)
Tahun
Tabel 3.2.
Presentase Balita Menurut Penolong Persalinan Terakhir
di Kabupaten Temanggung, 2009 - 2013
Penolong Persalinan
Indikator proses yang penting dalam program Safe Motherhood adalah
memperhatikan seberapa banyak persalinan yang dapat ditangani, khususnya oleh
tenaga kesehatan. Berdasarkan penolong kelahirannya, sebagian besar balita di
Kabupaten Temanggung ditangani oleh bidan yaitu sebanyak 77,43 persen pada
tahun 2013, dan yang ditangani oleh dokter sebanyak 16, 23 persen. Ini
menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan perempuan di Kabupaten
Temanggung ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari Tabel diatas juga
diketahui bahwa persentase balita yang persalinannya ditolong oleh non medis
yaitu dukun, famili dan lainnya semakin menurun. Beberapa alasan yang
mendasari naiknya penolong kelahiran oleh petugas medis diantaranya adalah
semakin meningkatnya kesadaran tentang arti pentingnya kesehatan, kondisi
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
26
perekonomian masyarakat yang semakin membaik, akses yang semakin mudah
(tersedianya trasportasi yang sudah menjangkau sampai ke desa-desa), semakin
didekatkannya petugas medis ke tempat tinggal penduduk (yaitu dengan
disebarkannya petugas bidan desa), tersedianya puskesmas di tiap-tiap kecamatan
yang ada dan semakin murahnya biaya berobat.
Selain keselamatan ibu melahirkan, derajat kesehatan masyarakat,
terutama generasi yang akan datang sangat ditentukan dengan bagaimana
pemberian Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi. Pemberian ASI sangat bermanfaat bagi
anak, ibu maupun masyarakat umum. . Bagi anak, menyusui mendukung
pembangunan yang optimal dan melindungi terhadap penyakit akut dan kronis.
Bagi ibu, menyusui membantu pemulihan dari kehamilan dan persalinannya serta
memberikan keuntungan kesehatan seumur hidup. Bagi masyarakat, menyusui
memberikan keuntungan ekonomis dan ramah lingkungan. Usia 0 – 24 bulan
merupakan periode emas untuk tumbuh kembang yang optimal. Untuk mencapai
tumbuh kembang yang optimal, WHO merekomendasikan empat hal penting
yaitu:
- memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi
lahir
- memberikan hanya ASI saja atau ASI eksklusif sejak lahir sampai berusia
6 bulan
- memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi
berusia 6 bulan sampai 24 tahun
- meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih
Kesadaran untuk memberikan ASI bagi anaknya di Kabupaten
Temanggung semakin meningkat. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa
semakin banyak balita yang pernah disusui ibunya. Pada tahun 2013, hanya 2,21
persen balita yang sama sekali tidak pernah disusui ibunya. Bukan hanya
pemberian ASI yang semakin meningkat, namun semakin banyak pula balita yang
memperoleh ASI hingga 24 bulan atau lebih. Berdasarkan Susenas 2013, rata-rata
lama pemberian ASI balita usia 2 hingga 4 tahun mencapai 21,88 bulan.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
27
2009 2010 2011 2012 2013
Balita yang pernah disusui 97.04 96.20 95.98 97.52 97.79
Lamanya disusui :
< 24 bulan 69.26 68.20 65.17 64.19 42.02
24 bulan lebih 30.74 31.80 34.83 35.81 57.98
Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)
Tabel 3.3.
Persentase Pemberian ASI pada Anak usia 2 - 4 tahun
di Kabupaten Temanggung, 2009 - 2013
UraianTahun
Status gizi merupakan salah satu penentu kualitas hidup manusia.
Keterlambatan pelayanan gizi dan kekurangan gizi akan berakibat pada
menurunnya kecerdasan, produktifitas, prestasi dan akan meningkatkan angka
kesakitan, angka kematian dan angka kemiskinan. Jika tidak dikelola dengan
baik, gizi buruk dalam fase yang akut dalam jangka panjang akan menjadi
ancaman hilangnya generasi penerus bangsa.
Tabel 3.4. Persentase Balita Menurut Status Gizi di Kabupaten Temanggung, 2009 - 2013
Tahun Prevalensi Status Gizi (%)
Buruk Kurang Baik Lebih
2009 1.36 13.89 83.20 1.55
2010 1.30 14.40 83.00 1.30
2011 0.68 14.61 83.59 1.12
2012 1.30 11.20 85.90 1.50
2013 0.93 13.47 83.75 1.85 Sumber: Temanggung Dalam Angka 2014
Secara umum, status gizi balita sepanjang 2009 – 2013 menunjukkan
bahwa sebagian besar balita di Kabupaten Temanggung berstatus gizi baik/lebih
yaitu mencapai lebih dari 85 persen pada 2013. Sebaliknya balita yang berstatus
gizi buruk/kurang menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 15,25 persen
pada 2009 menjadi 14,40 persen pada tahun 2013. Capaian ini harus semakin
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
28
ditingkatkan karena status gizi yang baik pada saat ini merupakan investasi
pembangunan pada masa yang akan datang.
Dalam konteks pembangunan, sanitasi yang memadai merupakan dasar
pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan sanitasi
sebagai salah satu target pembangunan milenium (MDGs). Pada 2015, MDGs
menargetkan pengurangan 50 persen penduduk dunia yang hidup tanpa akses
terhadap sanitasi yang baik. Dampak sanitasi yang buruk berpengaruh langsung
terhadap kesehatan anak-anak seperti ancaman diare, polio, penyakit kulit, dan
penyakit merugikan lainnya. Sebaliknya, pengelolaan air minum dan sanitasi yang
baik akan berdampak pada peningkatan ekonomi, meningkatkan kehadiran murid
di sekolah dasar, mengurangi prevalensi penyakit, meningkatkan produktifitas
orang dewasa, serta mengurangi polusi dari sumber air. Parameter sanitasi
berfokus pada setiap usaha daerah melakukan perubahan sanitasi masyarakat dari
kondisi sanitasi buruk menuju sanitasi sehat. Aktivitas menuju sanitasi sehat tidak
menyandarkan pada usaha masyarakat semata. Namun, lebih pada upaya-upaya
daerah (pemda) mendorong perubahan perilaku sanitasi masyarakat dan
pencapaian sanitasi total.
Tabel 3.5.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang
Digunakan di Kabupaten Temanggung, 2011 – 2013
sumber air minum 2011 2012 2013
air dalam kemasan 0.12 0.25 0.55
air isi ulang 0.10 0.61 0.31
leding 10.42 14.35 18.02
sumur bor pompa 6.22 7.66 9.25
sumur terlindung 35.13 28.77 22.24
sumur tak terlindung 5.20 4.62 3.45
mata air terlindung 38.85 41.57 44.52
mata air tak terlindung 3.72 2.16 1.53
air sungai 0.23 0.00 0.13
air hujan 0.00 0.00 0.00
lainnya 0.00 0.00 0.00
jumlah 100.00 100.00 100.00
Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
29
Rumah tangga termasuk pengguna air bersih bila rumah tangga tersebut
menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa
air, sumur atau mata air terlindung. Data Susenas menunjukkan bahwa sebagian
besar rumah tangga di Kabupaten Temanggung menggunakan mata air terlindung
sebagai sumber air minum utamanya, kemudian diikuti oleh sumr terlindung.
Secara agregat, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum
sehat mengalami peningkatan yaitu dari 93,21 persen pada tahun 2011, 94,89
persen pada tahun 2012 dan 94,89 persen pada tahun 2013. Artinya masih ada
5,11 persen rumah tangga pada tahun 2013 yang masih menggunakan sumber air
minum tidak sehat (sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air hujan, air
sungai) dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pembangunan berikutnya.
3.1.4. Dimensi Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan merupakan salah satu bidang yang sangat esensial
dalam usaha memajukan perekonomian suatu daerah. Tenaga kerja yang memadai
dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan
ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan
distribusi barang dan jasa, serta sebagai sasaran untuk menciptakan dan
mengembangkan pasar. Permasalahan paling pokok dalam ketenagakerjaan
terletak pada kesempatan kerja. Ketidakseimbangan antara peningkatan penduduk
usia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia akibat lemahnya penyerapan
tenaga kerja akan menimbulkan pengangguran yang akan berdampak pada
ketidakstabilan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. Apabila perekonomian
tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka tentu saja akan
terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan
masalah-masalah sosial.
Dalam RPJPD Kabupaten Temanggung 2005 – 2025 disebutkan bahwa
pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan
kesempatan kerja, peningkatan kualitas, peningkatan kesejahteraan, perlindungan
hukum, dan peningkatan kemandirian yang berwawasan wirausaha sehingga
mampu bersaing. Dalam RPJMD 2013 – 2018, masalah ketenagakerjaan termasuk
dalam misi kedua pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung yaitu
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
30
mewujudkan peningkatan masyarakat pedesaan dan perkotaan yang agamis,
berbudaya dan sejahtera. Beberapa strategi yang akan diterapkan menyangkut
ketenagakerjaan antara lain ;
- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
- Peningkatan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran
- Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga
Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung diwarnai dengan
perubahan beberapa indikator yang cukup signifikan ke arah yang lebih baik.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) konsisten mengalami peningkatan
hingga tahun 2010 yaitu dari 73,39 persen pada 2009 menjadi 77,57 persen pada
2010. Namun pada tahun 2011, TPAK menurun cukup signifikan menjadi 72,07
persen namun kembali naik cukup tajam menjadi 77,41 persen pada 2012. Pada
2013, TPAK sedikit menurun menjadi 76,74 persen. Semakin tinggi TPAK
menunjukkan semakin banyak penduduk yang aktif secara ekonomi.
Gambar 3.8.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Temanggung,
2009 - 2013
Sumber : Sakernas (BPS Kabupaten Temanggung)
Seperti halnya TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga
mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi pada tahun
73,39
77,57
72,07
77,41 76,74
4,24 3,60
5,24
3,40
4,86
0
1
2
3
4
5
6
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
2009 2010 2011 2012 2013
TPT
(%)
TPA
K (%
)
TPAK TPT
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
31
2009 yaitu mencapai 4,24 persen, kemudian pada 2010 turun menjadi 3,60 persen.
Selanjutnya TPT mengalami fluktuasi namun tidak ekstrim yaitu naik menjadi
5,24 persen pada 2011, turun kembali menjadi 3,40 persen dan pada tahun 2013
naik kembali menjadi 4,86 persen. Tingginya pengangguran merupakan indikasi
perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya dengan penciptaan
lapangan kerja. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan
masalah-masalah di bidang ekonomi melainkan juga menimbulkan berbagai
masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.
Tabel 3.6.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Temanggung, 2009 - 2013
2009 2011 2013
Pertanian 45,00 46,06 46,28
Perdagangan 15,00 14,74 19,04
Industri 17,40 21,59 15,20
Jasa 13,70 9,03 12,46
Lainnya 8,90 8,57 7,02
Jumlah 100,00 99,99 100,00
Sumber : Sakernas (BPS Kabupaten Temanggung)
TahunSektor
Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung menurut
lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi
penduduk Temanggung. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor,
maka semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Sebagian besar
penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada sektor pertanian.
Dilihat perkembangan tahun 2009 sampai dengan 2013, sumbangan sektor
pertanian terhadap penyerapan kerja mengalami kenaikan dari 45,00 persen pada
2009 menjadi 46,06 persen tahun 2011, dan kembali meningkat pada tahun 2013
menjadi 46,28 persen. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian
tersebut terkait erat dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di
Kabupaten Temanggung. Selain itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif,
karena tidak membutuhkan SDM tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian
khusus serta kemampuan modal untuk usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak
mudah bagi tenaga kerja di sektor pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
32
Setelah sektor pertanian, sektor yang banyak menyerap tenaga kerja
adalah sektor perdagangan dan industri. Kedua sektor ini bergerak secara dinamis
dalam menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2009, sektor industri mampu menyerap
tenaga kerja yang lebih banyak yaitu sebesar 17,40 persen dibanding sektor
perdagangan yang baru mencapai 15,00 persen. Seiring dengan dinamika kegiatan
ekonomi, pada tahun 2013 sektor perdagangan justru menyerap tenaga kerja yang
lebih banyak yaitu 19,04 persen dan sektor industri menyerap tenaga kerja sebesar
15,20 persen. Dalam kerangka keterkaitan antar sektor, sektor industri diangap
sebagai leading sektor karena sektor ini mempunyai keterkaitan ke belakang
dengan sektor primer sebagai penyedia input dan juga memiliki keterkaitan ke
depan dengan sektor lain sebagai pengguna output-nya. Oleh karena itu,
pengembangan sektor industri akan memberikan multiplier yang lebih besar baik
terhadap penyerapan tenaga kerja maupun terhadap peningkatan output.
Penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama menggambarkan
perkembangan tenaga kerja terhadap tingkat kemandirian dan tingkat
kebutuhannya terhadap tenaga orang lain. Status pekerjaan juga dapat digunakan
untuk membedakan tenaga kerja formal dan informal.
Hal itu dimungkinkan karena penduduk yang bekerja menurut status
pekerjaan utama dalam analisanya meliputi penduduk yang bekerja dengan status
berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, bekerja dengan
dibantu buruh tetap, pekerja berstatus pekerja dibayar/buruh/karyawan dan
pekerja tidak dibayar. Status pekerjaan berusaha dibantu dengan buruh tetap dan
buruh/karyawan dipakai sebagai proksi pekerja sektor formal sedangkan status
pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak
dibayar, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar digunakan sebagai proksi pekerja
sektor informal.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
33
Tabel 3.7.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di
Kabupaten Temanggung, 2011 – 2013
status pekerjaan 2011 2012 2013
berusaha sendiri 10.22 12.46 13.20
berusaha dibantu buruh tidak tetap 26.71 25.73 28.38
berusaha dibantu buruh tetap 1.60 1.26 2.25
buruh/karyawan 18.94 16.44 23.92
pekerja bebas di pertanian 3.63 3.84 5.03
pekerja bebas di non pertanian 5.62 7.43 4.09
pekerja tak dibayar 33.29 32.84 23.12
jumlah 100.00 100.00 100.00 Sumber : Sakernas (BPS Kabupaten Temanggung)
Gambaran sektor formal-informal juga dapat menjadi sinyal
perekonomian negara. Semakin maju perekonomian, semakin besar peranan
sektor formal. Sampai dengan Agustus 2013 sektor informal masih mendominasi
kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung dengan kontribusi sekitar
73,82 persen. Sebagian orang menyebut sektor informal sebagai sektor
penyelamat. Elastisitas sektor informal dalam menyerap tenaga kerja menjadikan
sektor ini selalu bergairah meskipun nilai tambah yang diciptakannya mungkin
tidak sebesar nilai tambah sektor formal.
3.1.5. Dimensi Ekonomi
Pembangunan manusia memerlukan pertumbuhan ekonomi. Tanpa
pertumbuhan, pembangunan manusia tidak dapat berlanjut. Sebaliknya,
pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat berlanjut tanpa pembangunan manusia.
Dalam paradigma pembangunan, pendapatan merupakan alat untuk menguasai
sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan/ produksi
regional, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk
mendukung standar hidup yang layak. Sumber daya atau barang dan jasa itu
sendiri harus pula dilihat sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan
individu dari segi pendidikan, ketrampilan, kesehatan, dan lain-lain.
Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui dua
jalur yaitu kegiatan rumah tangga dan kebijakan pemerintah. Pemanfaatan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
34
pendapatan rumah tangga untuk konsumsi makanan yang sehat, obat-obatan, buku
pelajaran dan lain-lain akan meningkatkan kemampuan anggota rumah tangga.
Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktifitas ekonomi.
Sedangkan kebijakan pemerintah untuk mendorong lapangan kerja akan
meningkatkan permintaan pasar terhadap sumber daya manusia yang berkualitas.
Pemerintah juga dapat mendorong pembangunan manusia melalui pengeluaran
pemerintah. Semakin kaya suatu negara maka semakin besar pula dana yang
tersedia bagi pemerintah untuk pembangunan manusia. Dengan kata lain,
pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah
yang saling timbak balik. Untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi suatu
daerah yang merupakan pencerminan tingkat kesejahteraan masyarakat diperlukan
suatu indikator pengukuran yakni dengan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB).
Gambar 3.9.
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar
Harga Konstan di Kabupaten Temanggung, 2009 – 2013 (triliun rupiah)
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung
Sepanjang tahun 2009 – 2013, besaran PDRB Kabupaten Temanggung,
baik atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku mengalami
peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai
6,92 milyar rupiah sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai 2,78
milyar rupiah.
4.50
5.07
5.60
6.20
6.92
2.31 2.41 2.52 2.65 2.78
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
2009 2010 2011 2012 2013
PDRB adh berlaku PDRB adh konstan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
35
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga
konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja
ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya.
Sepanjang tahun 2009 hingga 2013, kinerja perekonomian Kabupaten
Temanggung selalu tumbuh positif diatas 4 persen. Pertumbuhan paling tinggi
dicapai pada tahun 2012 yaitu mencapai 5,04 persen, dan pada tahun 2013 sedikit
melambat dengan laju sebesar 5,02 persen.
Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan
melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya
pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan
sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita. Penanggulangan kemiskinan
merupakan tujuan pertama dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang
harus dicapai pada tahun 2015.
Gambar 3.10
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, 2009 - 2013
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung
Kemiskinan di Kabupaten Temanggung bergerak secara dinamis namun
menunjukkan perkembangan yang baik. Dari tahun 2004-2005, jumlah dan
persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan. Dampak kenaikan BBM
pada tahun 2005 menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Temanggung meningkat
secara signifikan. Pada tahun 2006, persentase jumlah penduduk miskin
meningkat sebesar 2,12 persen menjadi 16,2 persen. Tingginya kenaikan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
36
persentase penduduk miskin tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak
penduduk Kabupaten Temanggung yang berada dalam kelompok hampir miskin.
Kelompok penduduk ini sangat sensitif terhadap guncangan perekonomian.
Hingga tahun 2008, kemiskinan di Kabupaten Temanggung masih tetap tinggi.
Hal ini disebabakan kemiskinan memiliki kelembaman yang tingi yang
ditunjukkan dengan kelambatannya pulih setelah terkena dampak kenaikan harga
BBM 2005. Kemiskinan baru menunjukkan penurunan secara perlahan sejak
tahun 2009 hingga tahun 2012. Namun demikian, pada tahun 2013, tingkat
kemiskinan mengalami sedikit peningkatan yang ditunjukkan dengan
meningkatnya persentase penduduk miskin dari 12,32 persen pada 2012 menjadi
12,42 persen pada 2013.
Gambar 3.11
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten
Temanggung , 2004 - 2013
10
7.2
10
0.8 11
4.9
11
5
11
4.7
10
5.8
95
.4
94
.9
89
.5
91
.115.22
14.5
16.62 16.55 16.39
15.05
13.4613.38
12.32 12.42
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
0
20
40
60
80
100
120
140
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
P0
(p
ers
en
)
Jum
lah
Pe
nd
ud
uk
Mis
kin
(0
00
)
jumlah penduduk misin (000) P0 (persentase penduduk miskin)
Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)
Penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan
yang komplek dan mempunyai dimensi tantangan daerah, nasional dan global.
Selain menjadi salah satu tujuan MDGs, penanggulangan kemiskinan juga
merupakan salah satu syarat dari pembangunan berkelajutan yang disepakati oleh
bangsa-bangsa di dunia yang tertuang dalam dokumen Johanesburg pada tahun
2002.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
37
Tabel 3.9. Perkembangan Pentahapan Kelurga Sejahtera di Kabupaten
Temanggung, 2009 - 2013
Tahun Jumlah Pra Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera IIISejahtera III Jumlah
(%) sejahtera plus Total
2009 jumlah 60 898 20 786 43 366 82 943 3 212 211 205
% 28.83 9.84 20.53 39.27 1.52 100.00
2010 jumlah 53 744 20 919 46 075 86 300 2 893 209 931
% 25.60 9.96 21.95 41.11 1.38 100.00
2011 jumlah 50 752 19 147 46 952 97 362 3 504 217 717
% 23.31 8.79 21.57 44.72 1.61 100.00
2012 jumlah 51 172 24 891 36 505 100 518 4 598 217 684
% 23.51 11.43 16.77 46.18 2.11 100.00
2013 jumlah 48 044 23 207 41 070 101 512 5 765 219 598
% 21.88 10.57 18.70 46.23 2.63 100.00
Sumber : Temanggung Dalam Angka 2013
Kemiskinan juga dapat diukur berdasarkan pentahapan kesejahteraan
keluarga yang di menjadi 5 kelompok yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga
sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III
plus. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja,
melainkan juga harus secara keseluruhan. Pembangunan keluarga sejahtera
diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana persmian nilai-nilai luhur
budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina
ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.
Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual,
pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga sejahtera I adalah keluarga
yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secaa minimal tetapi belum dapat
memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB,
interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah
keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat
memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan
memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat
memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan
perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
38
teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam
kegiatan kemasyarakatan. Keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah
dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial, psikologis dan perkembangan
keluarganya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan
aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
Berdasarkan pengelompokkan ini juga dapat diketahui bahwa insiden
kemiskinan di Kabupaten Temanggung mengalami kecenderungan menurun
sepanjang 2009 – 2013 sebagaiman ditunjukkan dengan menurunnya persentase
keluarga pra sejahtera Pada tahun 2012 persentase keluarga pra sejahtera sedikit
mengalami kenaikan, yaitu dari 23,31 persen pada 2011 menjadi 23,51 persen
pada 2012. Namun pada tahun 2013, persentase keluarga pra sejahtera menurun
cukup tajam yaitu menjadi 21,88 persen. Peningkatan kesejahteraan keluarga
ditunjukkan dengan semakin banyaknya keluarga yang berada dalam tahap
keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Pada tahun 2009, persentase
keluarga yang telah mencapai tahap sejahtera III dan sejahtera III plus adalah
40,79 persen kemudian semakin meningkat pada tahun berikutnya dan pada 2013
mencapai 48,86 persen. Artinya hampir separuh keluarga di Kabupaten
Temanggung pada tahun 2013 mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar,
kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, bahkan sebagian
diantaranya mampu berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Temanggung 2009 – 2013
Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak tepat di tengah-tengah
Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi jalur strategis untuk melintasi antar
kabupaten. Kabupaten Temanggung memiliki potensi sumber daya alam yang
sangat tinggi. Dengan posisi yang strategis dan kekayaan alam tersebut,
Temanggung memiliki potensi yang besar untuk menjadi kabupaten yang maju
sesuai visi panjang Kabupaten Temanggung. Permasalahan terbesar terletak pada
kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Temanggung dalam
menjawab tantangan tersebut. Bila pertumbuhaan serta perkembangan kualitasnya
lambat atau cenderung di bawah kabupaten lain, niscaya kita akan tersisih dan
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
39
pada akhirnya penduduk Temanggung hanya akan menjadi penonton roda
pembangunan yang berputar disekelilingnya.
Oleh karena itu sudah seharusnya Kabupaten Temanggung menerapkan
strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup
masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih
berkeadilan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif.
Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah
satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini. Upaya peningkatan
kualitas SDM dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia.
Visi Kabupaten Temanggung dalam jangka panjang sebagaimana
tercantum dalam RPJP Kabupaten Temanggung 2005 – 2025 adalah
“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”. Konsep maju
dapat diartikan bergerak dan meningkat serta menjadi menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Kemajuan suatu masyarakat dapat dinilai dari : aspek ekonomi
yang berpusat pada peningkatan pendapatan dan kemakmuran, aspek sosial yang
berpusat pada peningkatan kualitas dan intelektualitas sumber daya manusia,
dan aspek kependudukan yang berpusat pada peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Muara dari suatu
kemajuan adalah daerah dan masyarakat yang memiliki tingkat produktifitas
yang tinggi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan daerah
adalah laju pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran, kemampuan
keuangan daerah, infrastruktur daerah dan Indeks Pembangunan Manusia.(RPJP
Kabupaten Temanggung 2005 – 2025). Angka IPM mengindikasikan tingkat
pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan
pembangunan yang dilakukan. Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja
pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka
IPM dari tahun ke tahun. Keterbandingan angka IPM kabupaten dengan
kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional
menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi
pembangunan manusia di kabupaten itu dengan tingkat pemerintahan di atasnya.
Untuk mewujudkan rencana jangka panjang tersebut, Kabupaten
Temanggung telah melalui dua tahap pembangunan jangka menengah, yaitu
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
40
jangka menengah 2003 – 2008, dan jangka menengah 2008 – 2013. Saat ini
Kabupaten Temanggung sedang memasuki jangka menengah selanjutnya yaitu
2013 – 2018. Capaian kemajuan pembangunan di Kabupaten Temanggung hingga
tahun 2013 diindikasikan dengan perkembangan IPM sebagai berikut:
Gambar 3.12.
Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung,
2004 – 2013
71.9071.95
72.1072.16
72.32
72.43
72.54
72.66
72.77
72.87
71.80
72.00
72.20
72.40
72.60
72.80
73.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Sepanjang satu dasawarsa, Kabupaten Temanggung mengalami
kemajuan pembangunan yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari nilai IPM
yang selalu meningkat dari tahun 2004 – 2013. Kenaikan IPM yang paling kecil
terjadi antara tahun 2004 ke 2005 dan dari tahun 2006-2007, sebaliknya kenaikan
IPM yang paling cepat terjadi antara tahun 2007 – 2008. Bagi masyarakat dan
pemerintah Kabupaten Temanggung, kemajuan ini cukup menggembirakan.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
41
Tabel 3.10.
Nilai dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karisidenan Kedu,
2005 - 2013
2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013
KEBUMEN 68.86 69.96 70.73 71.62 72.25 4 5 5 5 5
PURWOREJO 39.14 70.68 71.88 72.91 74.18 6 4 3 3 3
WONOSOBO 67.59 69.22 70.08 71.06 71.90 5 6 6 6 6
MAGELANG 69.91 71.03 71.76 72.39 73.67 3 3 4 4 4
TEMANGGUNG 71.83 73.08 73.85 74.47 75.00 2 2 2 2 2
KOTA MAGELANG 74.67 75.69 76.37 76.83 77.91 1 1 1 1 1
JAWA TENGAH 69.78 70.92 72.10 72.94 74.05
KabupatenIPM Peringkat IPM
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Sepanjang 2009 – 2013, IPM Kabupaten Temanggung selalu berada
diatas IPM Provinsi Jawa Tengah. Secara peringkat, angka IPM Kabupaten
Temanggung berada pada posisi 9 diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
setelah Kota Surakarta (79,10), Kota Semarang (78,54), Kota Magelang (77,91),
Kota Salatiga (77,54), Kota Pekalongan (75,75), Kabupaten Semarang (75,48),
Kabupaten Karanganyar (75,27) dan Kota Tegal (75,02), menurun dibanding
tahun 2012 yang berada di posisi 7. Dalam regional eks karisidenan Kedu, IPM
Kabupaten Temanggung berada pada peringkat kedua setelah Kota Magelang,
jauh berada diatas kabupaten/kota lainnya sebagaimana terlihat dari Gambar 3.13.
Gambar 3.13
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota eks Karisidenan Kedu dan Provinsi Jawa
Tengah, 2009 - 2013
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
2009 2010 2011 2012 2013
KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO
MAGELANG TEMANGGUNG KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH
Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
42
Kecepatan suatu daerah dalam mencapai IPM ideal ditunjukkan oleh nilai
reduksi shortfall. Semakin tinggi nilai reduksi shortfall, semakin cepat IPM suatu
wilayah akan mencapai IPM ideal.
Gambar 3.14
Reduksi Shortfall Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2013
Sumber : BPS Prov. Jateng
Pada periode 2012 – 2013, nilai reduksi shortfall Kabupaten
Temanggung berada pada nilai terendah diantara kabupaten lain di Provinsi Jawa
Tengah. Dibanding kabupaten/kota lain, kecepatan pembangunan manusia di
Kabupaten Temanggung antara 2012 – 2013 jauh dibawah kabupaten/kota lain.
Tabel 3.11.
Perkembangan reduksi shortfall Menurut Kabupaten/Kota
di Eks Karisidenan Kedu, 2009 - 2013
2009-2010 2010-2011 2012-2013
KEBUMEN 1.73 0.85 1.39
PURWOREJO 1.31 2.29 2.46
WONOSOBO 1.83 1.35 1.58
MAGELANG 2.18 1.65 1.97
TEMANGGUNG 1.39 1.06 1.03
KOTA MAGELANG 0.98 1.86 2.86
JAWA TENGAH 1.64 1.55 2.59
Reduksi ShortfallKabupaten/Kota
Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah
Jika kita melihat lebih jauh kecepatan kemajuan IPM dalam regional eks
Karisidenan Kedu dan tahun 2009 – 2013, maka dapat dilihat bahwa reduksi
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
JA
WA
TEN
GA
H
Cila
cap
Ban
yum
as
Pu
rbal
ingg
a
Ban
jarn
egar
a
Keb
um
en
Pu
rwo
rejo
Wo
no
sob
o
Mag
elan
g
Bo
yola
li
Kla
ten
Su
koh
arjo
Wo
no
giri
Kar
anga
nya
r
Sra
gen
Gro
bo
gan
Blo
ra
Rem
ban
g
Pat
i
Ku
du
s
Jep
ara
Dem
ak
Sem
aran
g
Tem
angg
un
g
Ken
dal
Bat
ang
Pek
alo
nga
n
Pem
alan
g
Teg
al
Bre
bes
Ko
ta M
agel
ang
Ko
ta S
ura
kart
a
Ko
ta S
alat
iga
Ko
ta S
emar
ang
Ko
ta P
ekal
on
gan
Ko
ta T
egal
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
43
shortfall Kabupaten Temanggung memang mengalami penurunan cukup drastis.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam regional eks Karisidenan
Kedu, perubahan reduksi shortfall ini cukup memprihatinkan, terutama bila
dibandingkan dengan Kabupaten Purworejo dan Kota Magelang. Kedua
kabupaten/kota tersebut sepanjang 2009-2013 berhasil mempercepat laju
pembangunan sebagaimana terlihat dari reduksi shortfall yang semakin tinggi.
Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa meskipun capaian
pembangunan manusia sudah cukup baik namun sesungguhnya Kabupaten
Temanggung rentan untuk tertinggal dengan kabupaten lain jika Kabupaten
Temanggung tidak segera melakukan loncatan pembangunan yang signifikan
sehingga laju pembangunannya sejajar dengan kabupaten/kota lain.
Tabel 3.12
Nilai dan Peringkat Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Eks
Karisidenan Kedu, 2013
peringkat peringkat peringkat peringkat
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kebumen 69.73 6 91.78 6 6.93 5 644.00 3
Purworejo 71.44 3 93.53 4 8.02 2 641.04 5
Wonosobo 70.58 5 92.30 5 6.56 6 635.33 6
Magelang 70.63 4 93.64 3 7.55 3 644.48 2
Temanggung 72.87 1 95.99 2 7.10 4 643.28 4
Kota Magelang 70.74 2 98.11 1 10.42 1 658.26 1
Kabupaten/KotaAngka Melek Huruf
(tahun) (persen) (tahun) (ribu
Angka Harapan
Hidup
Rata-rata Lama
Sekolah
Pengeluaran per
Kapita Disesuaikan
Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah
Angka Harapan Hidup
Derajat kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan
pembangunan manusia. Angka harapan hidup yang tinggi setidaknya
menunjukkan fenomena leih terjaminnya aspek kesehatan, lingkungan yang sehat,
sosial kemasyarakatan yang aman terjamin dan faktor-faktor pendukung alami
lainnya. Selain itu angka harapan hidup yang tinggi juga dipengaruhi oleh peran
genetika, gizi, makanan, pola hidup, rendahnya paparan pencemar serta
kematangan psikologis sehingga seseorang secara alami menjadi lebih kuat/siap
menghadapi tekanan hidup/stress.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
44
Jika kita telaah menurut komponen penyusun IPM, capaian
pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung yang paling menonjol adalah
kualitas kesehatan. Hal tersebut tercermin dari angka harapan hidup penduduk
Kabupaten Temanggung yang sangat tinggi, yaitu 72,43 tahun pada tahun 2009
dan terus meningkat hingga mencapai 72,87 tahun pada tahun 2013. Angka
harapan hidup penduduk Temanggung jauh diatas rata-rata angka harapan hidup
penduduk kabupaten/kota lain di wilayah eks Karisidenan Kedu dan rata-rata
angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2013, angka harapan
hidup Kabupaten Temanggung berada dalam peringkat ke empat se Jawa Tengah
setelah Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Semarang.
Gambar 3.15
Perkembangan Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Eks
Karisidenan Kedu, 2009 - 2013
Sumber : BPS Prov.Jawa Tengah
Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara
ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang tinggi. Keluarga
dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan
pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan
nasional akan meningkat dan investasi akan meningkatkan dan pada gilirannya
akan meningkatkan pembangunan.
72,43 72,54 72,66 72,77 72,87
71,25 71,40 71,55 71,71 71,97
67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
2009 2010 2011 2012 2013
KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO
MAGELANG TEMANGGUNG KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
45
Angka Melek Huruf (AMH)
UNESCO mendefinsikan melek huruf adalah kemampuan untuk
mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, mengkomunikasikan, membuat,
dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak
dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca tulis
dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh
seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya. Kemampuan
baca tulis ini juga berkaitan langsung dengan cara seseorang untuk
memperoleh pengetahuan, menggali potensi, dan berpartisipasi penuh dalam
masyarakat yang luas.
AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk
suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Hiryanto (2008) menyebutkan bahwa
melek huruf merupakan hak dasar bagi setiap orang sekaligus sebagai kunci
pembuka bagi pemerolehan hak-hak dasar lainnya. Sebaliknya buta huruf akan
menyebabkan turunnya produktifitas, rendahnya kesadaran untuk menyekolahkan
anaknya, mengurangi kemampuan untuk mengakses informasi dan umumnya sulit
untuk menerima inovasi. Pada akhirnya buta huruf akan lebih dekat dengan
kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.
Gambar 3.16
Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Eks
Karisidenan Kedu, 2009 - 2013
Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah
84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00
100,00
2009 2010 2011 2012 2013
KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO
MAGELANG TEMANGGUNG KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
46
Gambar 3.16 diatas menunjukkan dari tahun 2009 – 2013, angka melek
huruf penduduk penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Temanggung terus
meningkat. Pada tahun 2009 angka melek huruf Kabupaten Temanggung
mencapai 95,94 persen dan pada tahun 2013 mencapai 95,99 persen. Posisi relatif
AMH berada pada peringkat ke tujuh diantara kabupaten/kota se Jawa Tengah
atau peringkat kedua diantara kabupaten/kota se eks Karisidenan Kedu, yaitu
setelah Kota Magelang. Hal lain yang menarik untuk diketahui adalah AMH
Kabupaten Temanggung berada pada peringkat pertama relatif terhadap jenis
pemerintahan kabupaten se Jawa Tengah dan lebih tinggi dibanding Kota Tegal.
Dapat diartikan bahwa upaya menuju pemberantasan buta aksara
sebagaimana diintruksikan dalam Inpres RI No 5 tahun 2006 tentang gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
dan Pemberantasan Buta Huruf secara bertahap dapat diwujudkan di Kabupaten
Temanggung. Masih terdapat 4,01 persen penduduk yang menjadi sasaran
program pemberantasan buta huruf di Kabupaten Temanggung.
Rata-rata lama sekolah
Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh
penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang
diikuti. Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan
individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu
meningkatkan pendapatan. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah,
pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau
pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Untuk memperoleh pekerjaan yang
ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang
dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap
tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh
lamanya seseorang memperoleh pendidikan (Todaro, 2000). Rata-rata lama
sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan
merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang
menunjukkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM).
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
47
Perkembangan rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan ke
arah yang lebih baik meskipun masih jauh dari target yang diharapkan. Sepanjang
5 tahun dari 2009 hingga 2013, rata-rata lama sekolah hanya mengalami sedikit
peningkatan dari 6,7 tahun pada 2009 menjadi 7,10 tahun. Artinya hingga tahun
2013, rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hingga kelas 1
SLTP sederajat.
Gambar 3.17
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Eks
Karisidenan Kedu, 2009 - 2013
Sumber: BPS Prov.Jateng
Berdasarkan variabel ini sebenarnya dapat dikatakan bahwa tingkat
pendidikan di Kabupaten Temanggung masih sangat rendah. Meskipun masih
diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah, namun Kabupaten
Temanggung hanya berada pada peringkat ke 17 diantara 35 kabupaten/kota se
Jawa Tengah. Jika dibandingkan secara regional eks karisidenan kedu, rata-rata
lama sekolah Kabupaten Temanggng jauh tertinggal dibanding Kota Magelang,
dan juga dibawah rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten
Magelang.
Lamanya pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh kombinasi
pengaruh beberapa variabel sebagai berikut : perbedaan upah atau pendapatan
antara sektor modern dengan sektor tradisional, probabilitas keberhasilan untuk
mendapatkan pekerjaan di sektor modern dengan adanya pendidikan, biaya
pendidikan langsung yang harus ditanggung siswa/keluarganya, dan biaya tidak
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2009 2010 2011 2012 2013
KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO
MAGELANG TEMANGGUNG KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
48
langsung dari pendidikan. Variabel lain yang sangat mempengaruhi tingkat
permintaan pendidikan adalah pengaruh tradisi budaya, gender, status sosial,
pendidikan orang tua, dan besarnya anggota keluarga atau beban ketergantungan.
Todaro (2004:425-426). Orang – orang karena kemiskinan tidak dapat
melanjutkan pendidikan akan berada dalam golongan orang-orang putus sekolah
atau tidak berpendidikan yang pada akhirnya sangat sulit mendapatkan bidang
pekerjaan formal. Elfindri (2001) menyatakan bahwa dari sisi permintaan,yang
paling berpengaruh terhadap relatif rendahnya proporsi anak yang tidak terdaftar
sekolah karena alasan letak sekolah yang jauh dengan tempat tinggal dan tidak di
terima di sekolah.
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Temanggung masih memprihatinkan
jika dibandingkan dengan target nasional yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun.
Nampaknya pendidikan gratis hingga SLTP melalui Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) tidak menjamin program ini berhasil. Faktor sarana transportasi dan biaya
transportasi cukup memegang peranan ketika orang tua akan menyekolahkan anaknya
ke SLTP atau SLTA. Selain itu, sebagian orang tua terutama di pedesaan
menganggap sekolah yang penting bisa baca, tulis, hitung dan memilih untuk
mempersiapkan anaknya bekerja disawah. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi
pemerintah daerah agar masyarakat Temanggung lebih maju tingkat pendidikannya.
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan
Gambar 3.18
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Menurut
Kabupaten/Kota di Eks Karisidenan Kedu, 2009 – 2013 (ribu rupiah)
Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah
610,00
620,00
630,00
640,00
650,00
660,00
670,00
2009 2010 2011 2012 2013
KEBUMEN PURWOREJO WONOSOBO
MAGELANG TEMANGGUNG KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
49
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik
Bruto (PDB) riil per kapita yang disesuaikan karena tidak tersedia indikator lain
yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Sebagai catatan,
setidaknya terdapat dua kelemahanan penggunaan PDB riil perkapita sebagai
ukuran standar hidup, yaitu bahwa PDB hanya merupakan nilai pasar atas barang
dan jasa yang diproduksi, bukan ukuran kesejahteraan dan PDB per kapita
menyamakan antara yang bekerja dan tidak bekerja serta distribusi pendapatan
yang tidak merata. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan
rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.
Secara ekonomi dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Temanggung semakin meningkat sepanjang 2009-2013 yang ditunjukkan dengan
kenaikan pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2009, pengeluaran riil perkapita
sebesar 633.87 ribu rupiah kemudian meningkat menjadi 640.56 ribu rupiah pada
tahun 2013. Dapat diartikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung
semakin meningkat.
Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih
sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah.
Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada
posisi ke 26 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata
cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada
umumnya. Dalam regional eks karisidenan Kedu, kemampuan daya beli
Kabupaten Temanggung sangat jauh dibandingkan Kota Magelang dan masih
dibawah kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang dan Kabupaten
Kebumen.
Peningkatan daya beli masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui komponen konsumsi domestik. Semakin tinggi
daya beli masyarakat tentu akan semakin menarik minat investor untuk
berinvestasi di Kabupaten Temanggung yang pada akhirnya akan medorong
pembangunan semakin bergairah. Peningkatan daya beli masyarakat merupakan
tanggung jawab pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan
moneter dilakukan untuk menghindari inflasi yang tinggi yang akan menurunkan
pendapatan riil masyarakat. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah dapat
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
50
mengambil kebijakan penurunan pajak sehingga pendapatan yang dapat
dibelanjakan semakin besar. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan
pemerintah pusat terutama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Bagi
pemerintah daerah khususnya, kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan
daya beli masyarakat adalah mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat
kemiskinan sehingga secara makro pendapatan masyarakat akan meningkat.
3.3. IPM dan Pertumbuhan Ekonomi
Paradigma pembangunan konvensional menekankan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi sebagai capaian dari pembangunan. Memang pertumbuhan ekonomi
penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Namun pertumbuhan
ekonomi bukan merupakan akhir pembangunan manusia. Yang lebih penting
adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki
kapabilitas manusianya dan pada gilirannya rakyat menggunakan kapabilitasnya
(Kuncoro, 2013). Sebaliknya, paradgima pembangunan saat ini meletakkan
manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.
Gambat 3.19
Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan
Provinsi Jawa Tengah,2004 - 2013
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2004-2013
cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
per
tum
bu
han
eko
no
mi (
%)
IPM
IPM Kabupaten Temanggung IPM Jawa Tengah
pertumbuhan ekonomi Temanggung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
51
berfluktuasi terutama pada periode 2005 – 2009 namun kembali tumbuh semakin
cepat hingga mencapai 45,02 persen pada 2013, sebagaimana terlihat dalam
gambar diatas.
Secara umum dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Temanggung sepanjang sepuluh tahun yaitu 2004 – 2013 selalu berada di bawah
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Kenaikan harga BBM pada tahun
2005 sangat mengguncangkan roda perekonomian di Kabupaten Temanggung
pada tahun 2006, meskipun tetap tumbuh dengan lambat pada 3.31 persen. Secara
umum perekonoian Jawa Tengah juga turun meskipun tidak terlalu drastis.
Sedangkan krisis ekonomi global pada tahun 2008 langsung terasa mengguncang
perekonomian Kabupaten Temanggung pada tahun itu juga, sedangkan secara
umum bagi Provinsi Jawa Tengah dampaknya baru terlihat pada tahun 2009. Hal
ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung secara
rata-rata masih dibawah pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lain di Provinsi
Jawa Tengah. Selain itu juga terlihat bahwa perkeonomian Kabupaten
Temanggung lebih rentan terhadap guncangan perekonomian dibandingkan
perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.
Capain pembangunan yang diindikasikan dengan IPM justru menunjukkan
fakta yang berbeda. Sepanjang 2004 – 2013, IPM Kabupaten Temanggung selalu
konsisten berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah. Dengan kata lain, Kabupaten
Temanggung berada dalam kuadran pembangunan manusia yang tinggi namun
pertumbuhan ekonomi rendah. Pencapaian IPM yang tinggi tidak selalu diiringi
dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya
pertumbuhan ekonomi tinggi selalu menghasilkan pencapaian pembangunan
manusia yang tinggi pula. Secara statistik, pertumbuhan ekonomi dan IPM
khusus untuk Kabupaten Temanggung berkorelasi erat dan searah secara
signifikan sebesar 0,709.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
52
Correlations
1 .709*
.022
10 10
.709* 1
.022
10 10
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
IPM
r_ekonomi
IPM r_ekonomi
Correlat ion is signif icant at the 0.05 level (2-tailed).*.
Tabel 3.13
Korelasi antara IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung
Sumber: diolah dari BPS
3.4. IPM dan Kemiskinan
Bergesernya paradigma pembangunan yang hanya bertumpu pada
pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pertumbuhan melalui
pemerataan merupakan langkah bijak yang memihak kepada kepentingan
masyarakat miskin dan lemah agar masyarakat miskin tersebut memilki peluang
untuk berusaha secara produktif dan pada gilirannya akan mempercepat
pertumbuhan ekonomi (Mubyarto, 2000).
Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia,
dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap
pembangunan manusia seperti pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan
kesehatan. Pengeluaran rumah tangga itu sendiri ditentukan oleh pendapatan
rumah tangga. Bagi penduduk miskin, sebagian besar bahkan seluruh
pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makan sehingga penduduk miskin
tidak atau hanya sedikit memiliki kesempatan mendapat pendidikan dan kesehatan
yang memadai. Hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh
seluruh masyarakat baik masyarakat kaya, menengah maupun miskin. Oleh
karenanya, keberhasilan pembangunan selain diindikasikan dengan peningkatan
IPM, juga diindikasikan dengan menurunnya insiden kemiskinan.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
53
Gambar 3.20
Perkembangan IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Temanggung dan
Provinsi Jawa Tengah, 2004 - 2013
3
8
13
18
23
28
68.569.069.570.070.571.071.572.072.573.073.574.074.575.075.5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
pe
rse
nta
se p
en
du
du
k m
iski
n (
%)
IPM
IPM Kabupaten Temanggung IPM Jawa Tengah
Po Temanggung Po Jawa Tengah
Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Temanggung selama satu dasawarsa, yaitu dari 2004 – 2013 bukan
hanya ditunjukkan dengan peningkatakan IPM, namun juga ditunjukkan dengan
semakin menurunnya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten
Temanggung sepanjang tahun 2004 – 2013 tetap konsisten berada dibawah tingkat
kemiskinan Provinsi Jawa Tengah secara umum.
Tabel 3.14.
Korelasi antara IPM dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Temanggung
Correlations
IPM P0
IPM Pearson Correlation 1 -.636*
Sig. (2-tailed) .048
N 10 10
P0 Pearson Correlation -.636* 1
Sig. (2-tailed) .048
N 10 10
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Sumber: diolah dari BPS
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
54
IPM memiliki hubungan tidak searah dengan tingkat kemiskinan. Secara
statistik, di Kabupaten Temanggung IPM dan tingkat kemiskinan berkorelasi
negatif dan signifikan dengan korelasi yang cukup kuat sebesar 0,636. Artinya
peningkatan IPM akan cukup signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan
sebaliknya pengurangan kemiskinan akan cukup signifikan meningkatkan IPM.
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Kabupaten
Temanggung tidak lagi menerapkan paradigma pembangunan lama yang
mengandalkan pada trickle down efect pertumbuhan ekonomi, melainkan lebih
menekankan pada manusia sebagai fokus utama pembangunan. Sumber daya
manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktifitas perekonomian
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga diharapkan
dengan semakin menurunnya tingkat kemiskinan, maka daya beli masyarakat
terutama terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat dan pada akhirnya akan
mendukung pembangunan manusia di Kabupaten Temanggung.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
55
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari analisis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan
terkait dengan tujuan penulisan sebagai berikut:
1. Beberapa capaian pembangunan di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2013
antara lain :
- Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2013
mencapai 0,88 persen, sedikit meningkat dibanding tahun 2012 yang
mencapai 0,86 persen.
- sejak tahun 2010 jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding
laki-laki.
- Kabupaten Temanggung sedang berada dalam transisi demografi yaitu
dalam window of opportunity yang ditandai dengan menurunnya angka
ketergantungan. Momentum ini harus dimanfaatkan agar bonus demografi
dapat terwujud
- Wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Temanggung belum tercapai hingga
tahun 2013 sebagaimana terlihat dari APS penduduk usia 7 – 15 tahun
yang belum mencapai 100 persen.
- Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Kabupaten
Temanggung sudah menerapkan program safe motherhood yang
ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persalinan yang ditangani oleh
tenaga kesehatan terlatih
- Derajat kesehatan generasi mendatang diharapkan semakin meningkat
seiring dengan meningkatnya pemberian ASI kepada balita dan
meningkatnya status gizi baik.
- Dimensi ketenagakerjaan di KAbupaten Temanggung masih berfluktuasi
yang ditandai dengan fluktuasi TPAK dan TPT. Pada tahun 2013, TPAK
mencapai 76,74 persen, sedikit menurun dibanding 2012 sedangkan TPT
mencapai 4,86 persen, sedikit meningkat dibanding 2012.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
56
- Kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung selama 2009 – 2013 selalu
tumbuh postif diatas 4 persen dengan pertumbuhan paling tinggi mencapai
5,04 persen yang dicapai pada tahun 2012.
- Kemiskinan di Kabupaten Temanggung bergerak secara dinamis menuju
arah yang lebih baik. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin adalah
sebesar 12,42 persen, sedikit meningkat dibanding tahun 212. Masih
banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang berada dalam kategori
hampir miskin sehingga ketika terjadi guncangan perekonomian,
kemiskinan akan meningkat.
2. Sepanjang satu dasawarsa, Kabupaten Temanggung mengalami kemajuan
pembangunan yang menggembirakan sebagaimana terlihat dari nilai IPM yang
selalu meningkat dari tahun 2004 – 2013. Sepanjang 2009 – 2013, IPM
Kabupaten Temanggung selalu berada diatas IPM Provinsi Tengah. Secara
peringkat, angka IPM Kabupaten Temanggung berada pada posisi 9 diantara
33 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam regional eks karisidenan Kedu, IPM
Kabupaten Temanggung selalu berada pada peringkat pertama, jauh berada
diatas kabupaten/kota lain. Namun demikian, nilai reduksi shortfall tahun 2012
– 2013 berada pada nilai terendah diantara kabupaten/kota se Jawa Tengah.
Artinya, Kabupaten Temanggung rentan untuk tertinggal dengan kabupaten
lain jika Kabupaten Temanggung tidak segera melakukan loncatan
pembangunan yang signifikan sehingga laju pembangunannya sejajar dengan
kabupaten/kota lain.
3. Secara lebih rinci, perkembangan komponen IPM dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
- Variabel dengan capaian yang tinggi, yaitu kualitas kesehatan yang
tercermin dari angka harapan hidup penduduk Kabupaten Temanggung
yang sangat tinggi, mencapai 72,87 tahun pada tahun 2013, jauh diatas
rata-rata angka harapan hidup penduduk Jawa Tengah.
- Variabel dengan capaian sedang yaitu variabel angka melek huruf (AMH).
Sepanjang 2009 – 2013, AMH Kabupaten Temanggung terus meningkat
dan mencapai 95,99 persen pada tahun 2013 dan selalu berada diatas
AMH Provinsi Jawa Tengah dan berada peringkat ketujuh se Jawa Tengah
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
57
- Variabel dengan capaian rendah yaitu rata-rata lama sekolah dan
pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2013, rata-rata
lama sekolah di Kabupaten Temanggung hanya mencapai 7,10 tahun, jauh
tertinggal dibanding Kota Magelang dan hanya berada pada peringkat ke
17 se Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten
Temanggung yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita, masih sangat
memprihatinkan 640, 56 ribu rupiah. Secara rata-rata jauh dibanding
kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya hanya
berada pada posisi ke 26 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah.
4. Kabupaten Temanggung berada dalam kuadran pembangunan manusia yang
tinggi namun pertumbuhan ekonomi rendah. Meskipun pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Temanggung sepanjang 2004 – 2013 selalu berada di bawah
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung namun IPM Kabupaten
Temanggung selalu konsisten berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah. Selain
itu juga terlihat bahwa perkeonomian Kabupaten Temanggung lebih rentan
terhadap guncangan perekonomian dibandingkan perekonomian Provinsi Jawa
Tengah pada umumnya. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten
Temanggung selama 2004 – 2013 bukan hanya ditunjukkan dengan
peningkatakan IPM, namun juga ditunjukkan dengan semakin menurunnya
tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung sepanjang
tahun 2004 – 2013 tetap konsisten berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi
Jawa Tengah secara umum.
4.2. Saran
Berdasarkan analisis diatas maka beberapa saran yang bisa disampaikan
untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Temanggung adalah :
1. Perekonomian Kabupaten Temanggung termasuk rentan terhadap
guncangan perekonomian sehingga pemerintah daerah harus selalu
menjaga stabilitas harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Pemerintah daerah juga berperan memberikan stimulus untuk
munculnya kegiatan ekonomi baru serta memberikan dukungan positif
bagi berkembangya ekonomi lokal.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
58
2. Peningkatan Angka partisipasi sekolah khususnya jenjang SLTP dan
peningkatan rata-rata lama sekolah salah satunya terkendala pada
aksesibilitas wilayah yang masih sulit, yaitu biaya transportasi yang
mahal serta fasilitas transportasi yang masih terbatas. Setidaknya ada dua
alternatif kebijakan yang bisa dilakukan yaitu peningkatan investasi
bidang transportasi sehingga menjangkau pedesaan dan atau
mengoptimalkan alokasi dana BOS dalam bentuk pemberian tambahan
bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah
transportasi dari dan ke sekolah.
3. Selain memberikan fokus penanggulangan kemiskinan terhadap
penduduk miskin, pemerintah daerah juga harus memberikan fokus
terhadap penduduk rentan miskin diantaranya dengan mengoptimalkan
program-program perlindungan sosial dan peningkatan akseptor KB.
Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2014
59
DAFTAR PUSTAKA
Bonus demografi. Pentingnya melihat persoalan migrasi penduduk. Agus Hadna.
Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. Bonus Demografi Menjelaskah
Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan
Ekonomi. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI.
Badan Pusat Statistik.2011. Data Strategis BPS. Jakarta : BPS
Elfrindi.2001.Ekonomi Sumber Daya Manusia. Padang: Universitas Andalas
Entjang, Indan. 1982. Pendidikan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
Bandung : Alumni
Hadna, Agus. 2014. Bonus demografi: Pentingnya melihat persoalan migrasi
penduduk. www.cpps.or.id.diakses tanggal 14 oktober 2014 jam 08.00
Hiryanto. 2008. Kebijakan Program Pemberantasan Buta Aksara. Universitas
Negeri Yogyakarta.
Isa, Muhamad. 2009. Determinan Unmet need.Jakarta: Universitas Indonesia
Kaptiningsih, dkk. Outlook Volume 16./Januari 1999. PATH
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Mudah memehami dan Menganalisis Indikator
Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Todaro, Michael,P.2000.Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jilid I. Edisi
Ketujuh. Jakarta : Erlangga
United Nation Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIRS).
2000.Indonesia : The National Human Development Report Jakarta.
UNSFIRS dan UNDP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Temanggung 2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung 2008 – 2013.