bab i pendahuluan 1.1 latar belakang masalah i.pdfuang terorganisir yang memperdagangkan saham dan...
TRANSCRIPT
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah Negara berkembang yang kaya akan sumber daya alamnya
yang melimpah dan berusaha untuk membangun serta meningkatkan kualitas negara
terutama dalam sektor perekonomian. Pemerintahan Indonesia dalam upaya
meningkatkan kualitas negara dalam sektor ekonomi tersebut, yaitu dengan
menghimpun dana sebesar-besarnya baik pada masyarakat Indonesia maupun pada
negara-negara asing. Sebagai salah satu wujud nyata dalam meningkatkan
perkembangan perekonomian negara, maka dibentuklah suatu pasar ekonomi yang
lebih dikenal dengan sebutan Pasar Modal.
Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar
modal pada negara yang sedang berkembang apabila dibandingkan dengan negara-
negara lain yang sudah maju. Dimana dibentuknya pasar modal ini dimaksudkan
untuk menjadi wahana dalam memenuhi pembiayaan pembangunan tersebut. Fungsi
strategis dan pentingnya pasar modal tersebut membuat pemerintah semakin
mengedepankan perkembangan pasar modal, karena memiliki potensi yang besar
dalam menghimpun dana secara massif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk
memperbesar volume kegiatan pembangunan.
Pasar modal, dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha
perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau
2
efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umum yaitu
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi pasar modal berbeda
dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau
dana.1
Hugh T. Patrick dan U Tun Wai, sebagaimana dikutip Abdulbasith Anwar
membedakan tiga arti pasar modal, yaitu pasar modal dalam arti luas, dalam arti
menengah dan dalam arti sempit:
”Pasar modal dalam arti luas adalahkeseluruhan sistem keuangan yang
terorganisir, termasuk bank-bank komersil dan semua perantara di
bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan
yang tidak langsung. Pasar modal dalam arti menengah adalah semua
pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan
warkat-warkatkredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun)
termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik tabungan dan
deposito berjangka. Pasar modal dalam arti sempit adalah tempat pasar
uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan
menggunakan jasa makelar dan Underwriter”.2
Adapun pengertian Pasar Modal menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 13 adalah ”kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan
Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”
Dengan demikian Undang-undang Pasar Modal dalam memberi artipasar modal tidak
1Sumantoro, 1990, Pengantar tentang Pasar Modal di Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia
Indonesia, Jakarta, h. 9.
2 Hugh T. Patrick, U Tun Wai, Stock and Bond Issues and Capital Market in Less Developed
Countries, dalam Abdulbasith Anwar, 1990, Pasar Modal, artikel bonus pada Manajemen dan
Usahawan Indonesia, No. 9 Tahun XIX, September, h.12.
3
memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada
kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.3
Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia sempat mengalami pasang surut.
Bahkan, Pemerintah Indonesia juga sempat membekukan kegiatan pasar modal
dikarenakan Perang Dunia I dan II, kebijakan nasionalisasi Pemerintah Indonesia
pada tahun 1956. Pembekuan terhadap kegiatan pasar modal di Indonesia cukup lama
yaitu sampai dengan pada tahun 1977, dimana kegiatan pasar modal tersebut baru
dibuka kembali setelah perancangan orde pembangunan. Seiringan dengan kian
gencarnya pemerintah dalam melakukan pembangunan, keberadaan pasar modal kini
dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Diperkirakan pertumbuhan tersebut akan terus
meningkat dan dianggap menjadi suatu momentum yang tepat untuk menghidupkan
kembali pasar modal. Dengan menghidupkan kembali pasar modal tersebut, maka
diharapkan dapat menggerakan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan dan sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan
demokratisasi ekonomi.4
Dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan
kemajuan pasar modal yang modern dan setara dengan yang ada di negara-negara
lain, dan pasar modal mencapai perkembangan puncaknya pada awal tahun 1990-an.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin me mbaik dengan berkembangnya
pasar modal yang terus meningkat, meskipun sempat terjadi krisis ekonomi. Namun
3 Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.11.
4 M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarman, 2011, Aspek
Hukum Pasar Modal Indonesia, Cetakan Ketujuh, Kencana, Jakarta, h. 2.
4
saat ini pasar modal Indonesia diharapkan mampu memainkan perannya secara
optimal sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi
bagi masyarakat5.
Pada awal tahun 1995 mulai muncul peraturan yang mengatur mengenai pasar
modal, dimana peraturan pertama pasar modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1995 tentang Pasar Modal. Dalam peraturan tersebut terdapat suatu Badan yang
memiliki kewenangan yang multifungsi, yaitu sebagai regulator, pengelola bursa
efek, pengawas pihak-pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar
modal, melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menjatuhkan sanksi. Badan tersebut
di dalam Undang-Undang Pasar Modal disebut sebagai Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam). 6
Bapepam sebagai suatu badan dalam pasar modal pada awalnya merupakan
badan tertinggi yang mana seluruh kewenangan dalam penyelenggaraan, pengawasan
dan pertanggungjawaban mengenai pasar modal berada di bawah kewenangannya.
Namun dalam perkembangannya saat ini munculah suatu Lembaga yang memiliki
fungsi serta kewenangan yang melebihi dari Bapepam dalam memberikan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor pasar modal. Lembaga
tersebut dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5 Herwidayatmo, 2000, Dampak Krisis Ekonomi Bagi Perkembangan Pasar Modal Indonesia,
makalah disampaikan pada Stadium Generale Magister Manajemen Universitas Sahid, Jakarta, 20
Maret , h. 4
6 M. Irsan Nasarudin, op.cit. h. 2-3
5
Peraturan OJK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK). Dengan
lahirnya peraturan mengenai OJK ini maka kewenangan Bapepam tidak lagi menjadi
lembaga tertinggi dalam sektor pasar modal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6
Undang-Undang OJK yang mana menyatakan :
“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.
Ketentuan dari Pasal 6 huruf b tersebut dengan jelas dapat dilihat bahwa, OJK
merupakan lembaga yang bertugas dalam memberikan pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan di sektor pasar modal. Oleh karena itu lembaga OJK merupakan
lembaga yang memiliki kewenangan lebih tinggi dibandingkan dengan Bapepam.
Meskipun demikian, keberlakuan OJK sebagai suatu lembaga yang memberikan
pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor pasar modal tidak membuat fungsi
Bapepam dalam pasar modal menjadi lebih sempit dan terbatas.
OJK memang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa
keuangan di pasar modal, namun tidak hanya sebatas itu saja karena OJK juga
bertugas untuk memberikan pengawasan pada seluruh kegiatan di dalam sektor
keuangan. Hal tersebut didukung dengan adanya ketentuan Pasal 55 UU OJK yang
menyatakan bahwa, tugas, wewenang, pengaturan dan pengawasan keuangan telah
beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga
keuangan ke OJK. Meskipun demikian Bapepam sebagai suatu badan masih memiliki
6
fungsi yang sama yaitu memberikan pengawasan berjalannya kegiatan pasar modal,
namun pertanggunggajawabannya tetap ditujukan pada OJK.
Pasar modal di Indonesia dapat berupa Bursa Efek, dimana dalam
pengertiannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar
Modal yang menyatakan :
“Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak -
Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka”.
Dalam pengertian bursa efek tersebut terdapat hal-hal yang digunakan sebagai
alat atau barang untuk melakukan penawaran jual beli yang memiliki dampak positif
untukt meninggatkan perekonomian negara. Dimana hal tersebut disebut dengan
Efek. Efek dalam pengertiannya dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5
Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan, “Efek adalah surat berharga, yaitu
surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti
utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan
setiap derivatif dari Efek”.
Selain memberikan dampak positif dalam perekonomian, pasar modal juga
menimbulkan dampak negatif seperti adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi
dalam kegiatan pasar modal tersebut. Dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat
menimbulkan kerugian-kerugian yang mungkin dialami oleh beberapa pihak.
Dalam melakukan suatu kegiatan di bidang pasar modal ini terdapat suatu
perjanjian dimana perjanjian tersebut merupakan suatu kontrak yang dilakukan oleh
perusahaan dengan calon nasabahnya. Perjanjian merupakan hal yang sangat penting
7
yang harus dilakukan sebelum terjadinya suatu kesepakatan. Pengertian perjanjian
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tercantum pada ketentuan Pasal
1313 menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.
Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Sebagaimana yang telah
disebutkan bahwa pengertian perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 KHUPdt
adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian. Akan
tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya.
Kontrak lebih besifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak
memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang saling mengikat, maksudnya
adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya
dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang
lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut apabila
melakukan suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan isi dari kontrak tersebut.
Adanya isu di dalam masyarakat yang mana menyebutkan banyaknya terjadi
tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan
penyelenggara pasar modal dalam menjalankan usahanya. Tindakan tersebut
merupakan suatu dalih bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar
dan membuat perusahaan tersebut dapat bertahan, meskipun banyak menimbulkan
adanya pihak-pihak yang dirugikan.
Perusahaan-perusahaan penyelenggara pasar modal yang melakukan suatu
pelanggaran dalam menjalankan usahanya yang tidak jarang melakukan kejahatan
8
seperti misalnya, penipuan, manipulasi pasar, bahkan adanya kejahatan insider
trading. Namun pada pelaksanaan kegiatan pasar modal tersebut dengan adanya
kejahatan-kejahatan yang terjadi, pihak perusahaan yang mana merupakan
perusahaan yang dapat memberikan suatu penawaran umum dalam melakukan
transaksi antara pihak perusahaan dengan calon nasabah mengantisipasi apabila
terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan yang disebabkan oleh orang dalam
ataupun pihak perusahaan itu sendiri baik diketahui maupun tidak diketahui oleh
calon nasabah dengan membuat suatu perjanjian tersebut.
Suatu perjanjian yang dilakukan dan ditawarkan oleh pihak prusahaan publik
tersebut kepada calon nasabahnya biasanya merupakan suatu kontrak yang diberikan
dengan bentuk perjanjian baku (standart contract) yang mana pada jenis kontrak
tersebut terdapat suatu klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi merupakan suatu
klausula dalam perjanjian yang dapat membebaskan seseorang atau badan usaha dari
suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini
diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam
perjanjian.
Adanya suatu perjanjian baku yang mengandung adanya klausula eksonerasi
ini dimanfaatkan dengan baik oleh pihak perusahaan untuk tetap melakukan kegiatan
dalam pasar modal meskipun terdapat kecurangan atau kejahatan-kejahatan yang
dilakukan baik diketahui maupun tidak diketahui oleh calon nasabah. Dengan adanya
klausula eksonerasi ini maka dapat menghilangkan hak dari nasabah dan lebih
9
menguntungkan pihak perusahaan yang merupakan pembuat dari adanya suatu
perjanjian tersebut.
Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya perjanjian atau kontrak yang telah
dilakukan, yaitu dengan uang nasabah yang hendak ditanamkan dalam perusahaan
pasar modal, akan tetapi uang nasabah tersebut tidak benar-benar digunakan
sebagaimana mestinya, melainkan perusahaan mengontrol segala sesuatunya agar
terlihat bahwa perusahaan memang benar-benar menjalankan kegiatan pasar modal
yang mana pada kenyataannya perusahaan tersebut memanipulasi keadaan sehingga
uang yang tadinya ditanamkan oleh nasabah hanya berputar di dalam perusahaan
semata dan transaksi yang dilakukan tersebut hanyalah transaksi semu.
Pada kenyataannya hal tersebut tentu hanya diketahui oleh pihak perusahaan
dan tidak diberitahukan oleh calon nasabahnya, maka dari itu dengan adanya
perjanjian atau kontrak baku yang mengandung suatu klausula eksonerasi tersebut
sangat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk melepas tanggung jawab apabila
terjadinya suatu kerugian terhadap nasabah.
PT. Victory International Futures merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang investasi dengan fokus produk investasi di forex, index futures, dan precious
metal, dengan dukungan dan pemanfaatan media internet sebagai jalur transaksi yang
berkantor pusat di Surabaya, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003,
yang mana perusahaan tersebut juga berfokus pada layanan keuangan bagi nasabah
internasional yang mengharapkan layanan nasabah secara personal dan luar biasa
dengan peralatan dan perangkat lunak perdagangan yang tidak tertandingi. PT.
10
Victory International Futures memiliki izin usaha yang legal dimana perusahaan ini
juga berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
yang selanjutnya disebut Bappebti, PT. Bursa Berjangka Jakarta yang selanjutnya
predisebut BBJ, PT. Kliring Berjangka Indonesia yang selanjutnya disebut KBI, PT.
Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan yang terakhir adalah ISI Clearing
House.7
Bappebti dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, merupakan satu unit Eselon I di bawah
Kementerian Perdagangan. Bappebti bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan,
dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa sesuai
dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kementerian dan badan hukum lainnya.
Selanjutnya, BBJ memiliki tugas utama yaitu menjadi fasilitator bagi para
anggotanya agar dapat bertemu dan bertransaksi dalam kontrak berjangka. Harga
ditentukan melalui metode elektronik, berdasarkan interaksi efisien antara permintaan
dan persediaan dalam sebuah sistem perdagangan. Dilanjutkan dengan KBI, dimana
KBI adalah perusahaan milik pemerintah. KBI menjalankan kliring, penjaminan
penyelesaian transaksi kontrak berjangka, dan kontrak derivatif lain yang didaftarkan
anggotanya yang terdapat di Foreign Exchange Futures, dan menangani fungsi
administrasi atas resi gudang dan derivatifnya.
7
Victory International Futures, 2014, “Victory International Futures”, URL :
http://www.vifcorps.com/, diakses tanggal 20 Januari 2016
11
Selanjutnya, PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia yang hadir untuk
melayani kepentingan ekonomi regional yang mendasari pusat perdagangan global
untuk berbagai komoditi lokal termasuk Minyak Kelapa Sawit Mentah, Batubara, Gas
Alam, Kopi dan Timah. Visi PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia adalah
untuk menyediakan tempat bagi para pelaku pasar memperdagangkan produk
komoditi global dan regional dalam wilayah waktu Asia, sekaligus memperbolehkan
pelaku pasar untuk mengurangi risiko dan memfasilitasi proses pembentukan harga
secara efisien, dan yang terakhir adalah ISI Clearing House. ISI Clearing House
ditunjuk sebagai lembaga penjamin kliring untuk Bursa Komoditi dan Derivatif
Indonesia dan bertanggung jawab atas semua aktivitas kliring dan penyelesaian aset.
ISI Clearing House beroperasi di bawah standar internasional untuk manajemen
risiko, pembatasan, dan penyelesaian aset.
Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa PT. Victory International Futures
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi yang mana perusahaan
tersebut juga dapat disebut sebagai Perusahaan Pialang. Perusahaan Pialang atau
dapat disebut Broker Anggota Bursa (AB), adalah pihak yang membantu nasabah
untuk melakukan pembelian atau penjualan efek di bursa.8 Berkaitan dengan kegiatan
usaha pada PT. Victory International Futures ini maka nasabah tersebut merupakan
subjek yang sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan investasi pada
perusahaan.
8
Bappebti, 2012, “Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)”, URL :
http://www.bappebti.go.id/id/home#, diakses tanggal 21 Januari 2016
12
Nasabah sesungguhnya lebih dikenal sebagai pengguna jasa yang terkait
dengan lembaga perbankan, namun dalam hal ini nasabah juga dapat diartikan
berbeda selain sebagai pengguna jasa pada lembaga perbankan yaitu seperti pengguna
jasa pada perusahaan pialang seperti PT. Victory International Futures. Istilah
nasabah yang digunakan pada PT. Victory International Futures juga dapat diartikan
sebagai investor, dimana seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa PT.
Victory International Futures ini bergerak di bidang investasi.
Dalam PT. Victory International Futures, seseorang dikatakan sebagai
nasabah apabila seseorang telah melakukan pemembelian atau penjualan produk-
produk investasi di forex, index futures, dan precious metal, sehingga pada PT.
Victory International Futures nasabah merupakan subjek yang sangat penting dalam
berlangsungnya kegiatan investasi di dalam perusahaan. Dalam PT. Victory
International Futures ini apabila seseorang telah melakukan pembelian produk-
produk investasi tntunya akan terikat pada suatu perjanjian. Perjanjian yang
dikeluarkan dari PT. Victory International Futures kepada nasabahnya merupakan
suatu perjanjian baku (standar) yang mana di dalamnya mengandung klau sula
eksonerasi.
Klausula eksonerasi tersebut dapat ditemui didalam perjanjian nasabah yang
dibuat oleh PT. Victory International Futures yang bergerak dalam kegiatan
perdagangan berjangka Didalam perjanjian nasabah tersebut, terdapat klausula-
klausula yang melepas tanggungjawab perusahaan ketika pihak nasabah mengalami
kerugian, sebagai contoh apabila perdagangan sewaktu-waktu dihentikan oleh pihak
13
yang memiliki otoritas seperti Bappebti, BBJ, KBI, PT Bursa Komoditi dan Derivatif
Indonesia, dan ISI Clearing House tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada
nasabah atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh nasabah pada saat perdagangan
tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan berdasarkan pada peraturan yang
dikeluarkan dan ditetapkan oleh pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta
biaya yang timbul sebagai akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas
perdagangan tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
Sehingga dari klausula tersebut dapat terlihat apabila adanya kerugian yang timbul
menjadi tanggungjawab nasabah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan suatu penelitian hukum
dengan mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dengan
Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku (Standar) Pada PT.
Victory International Futures” dalam bentuk skripsi.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun premasalah yang akan peneliti bahas dalam karya ini, diantaranya
adalah :
1. Bagaimanakah akibat hukumnya dengan adanya klausula eksonerasi dalam
suatu perjanjian baku (standar) yang melibatkan nasabah dengan PT. Victory
International Futures?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku
(standar) yang melibatkan nasabah dengan PT. Victory International Futures?
14
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Didalam penelitian suatu karya tulis yang bersifat ilmiah maka diperlukan
batas dalam bahasan masalahnya agar dalam proses penelitiannya materi yang
diuraikan tersebut dapat terurai dengan alur yang runtut dan sistematis, sehingga
jawaban dari pemecahan masalahnya dapat bersifat efektif dan efisien. Hal ini
bertujuan agar nantinya memudahkan para pembaca untuk mengetahui maksud dari
dibuatnya karya tulis ini, serta maksud yang dimiliki oleh peneliti agar tetap dapat
tersampaikan secara jelas.
Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah peneliti paparkan sebelumnya,
maka obyek kajian penelitian ilmiah ini yaitu mengenaiakibat adanya klausula
eksonerasi dalam perjanjian dan perlindungan hukum terhadap nasabah yang
mengalami kerugian serta pertanggungjawaban perusahaan pialang terhadap nasabah.
1.4 Orisinalitas
Sejuah ini penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
Dengan Adanya Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku (Standar) Pada
PT. Victory International Futures” belum pernah dilakukan, fakta ini diperoleh
dengan observasi di ruang koleksi skripsi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Udayana, secara spesifik tidak ada penelitian yang mengangkat mengenai Pasar
Modal.
15
Untuk penelitian sejenis yang serupa dengan penelitian yang diajukan, akan
peneliti jabarkan dalam tabel berikut ini :
NO. PENULIS JUDUL RUMUSAN
MASALAH
KETERANGAN
1. Sri Agustina
Rejeki
Silalahi
Skripsi :
Perlindungan
Hukum
Terhadap
Investor Akibat
Prospektus Yang
Menyesatkan
Dalam Transaksi
Efek Di Pasar
Modal
1. Bagaimana
Peranan Prospektus
dalam Transaksi
Efek di Pasar
Modal?
2. Bagaimana
Prospektus yang
Menyesatkan di
Pasar Modal?
3. Bagaimana
Perlindungan
Hukum Terhadap
Investor akibat
Prospektus yang
Menyesatkan
dalam Transaksi
Efek di Pasar
Ditulis untuk
memperoleh gelar
Sarjana Hukum
(S.H.) di Universitas
Sumatra Utara, pada
tahun 2008, yang
mana pada intinya
skripsi ini menulis
mengenai
perlindungan hukum
terhadap investor
akibat prospectus
yang menyesatkan
dalam transaksi
Pasar Modal.
16
Modal?
2. Made Dwi
Juliana, S.H.
Tesis :
Perlindungan
Hukum Bagi
Investor
Terhadap
Tindakan Tippee
Yang
Melakukan
Insider Trading
Dalam
Perdagangan
Saham
1. Bagaimanakah
tindakan tippee
dalam insider
trading pada
perdagangan saham
di Indonesia?
2. Bagaimanakah
perlindungan
hukum bagi
investor bila terjadi
insider trading oleh
tippee dalam
kegiatan pasar
modal?
Ditulis untuk
memperoleh gelar
Magister
Kenotariatan
(M.Kn.) di Magister
Kenotariatan
Universitas
Udayana, pada
tahun 2015, yang
mana pada intinya
tesis ini menulis
mengenai
perlindungan
hukum bagi
investor terhadap
tindakan tippee
yang melakukan
insider trading
17
1.5 Tujuan Penelitian
Dalam setiap pembahasan pasti memiliki tujuan tertentu karena dengan
adanya tujuan yang jelas maka akan memberikan arah yang jelas pula untuk
mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1.5.1 Tujuan Umum
Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat
adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian dan perlindungan hukum serta
pertanggung jawaban perusahaan pialang terhadap nasabah yang merasa dirugikan.
1.5.2 Tujuan Khusus
Adapun tujuan penelitian yang hendak peneliti capai adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui akibat adanya klausula eksonerasi di dalam perjanjian
baku (standar).
2. Untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang didapat atau
diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan yang telah
mengakibatkan adanya nasabah yang merasa dirugikan.
1.6 Manfaat Penelitian
Dengan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan
dan pertanggungjawaban yang diberikan akibat terjadinya pelanggaran dalam pasar
18
modal sebagaimana telah disinggung di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberi manfaat sebagai berikut :
1.6.1 Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang lebih baik
kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa untuk masalah yang terjadi dalam
kegiatan pasar modal di Indonesia.
1.6.2 Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
para praktisi hukum, pemerintah, OJK, Bapepam, Bappebti serta para pelaku kegiatan
pasar modal dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan harapan
semua pihak, khususnya bagi para pihak yang merasa dirugikan dalam kegiatan pasar
modal.
1.7 Landasan Teori
1.7.1 Teori Perlindungan Hukum
Teori Perlindungan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234, selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang
menentukan bahwa :
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
19
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pengertian perlindungan hukum dikaitkan dengan asas-asas materi muatan
perundang-undangan melekat dalam asas pengayoman. Hal ini disebabkan karena
kata perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu
bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga
mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang
lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala
upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga Negara tidak
dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selain Teori Perlindungan Hukum menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemahaman mengenai Teori
Perlindungan hukum menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra yang berpendapat
20
bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak
sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.9
Dengan demikian menurut Teori Perlindungan hukum ini bahwa perlindungan
hukum harus bersifat adaptif dan fleksibel serta adaptif dan antisipatif. Adaptif dan
fleksibibel berarti harus selalu sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi.
Adaptif serta fleksibel mengandung arti bahwa hukum harus dapat membuka
kemungkinan akan dapat memberikan perlindungan apabila timbul tindakan yang
merugikan pihak-pihak tertentu.
1.7.2 Teori Pertanggunngjawaban Hukum
Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep
tanggungjawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum
bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan
suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi
dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat
orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek resposibility dan
subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam
pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan
kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility)10
.
Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak
9 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, h.
118.
10
Hans Kelsen, 1967, Pure Theory Of Law. Translation from the Second (Revised and Enlarged)
German Edition. Translated by: Max Knight. Berkeley, Los Angeles, London: University of California
Press, h. 119.
21
memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau di-
lakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Adalah
cukup bahwa perbuatannya telah membawa efek yang dinyatakan oleh legislator
sebagai harmful, yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan
efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan ter-
sebut. Pertanggungjawaban semacam ini disebut dengan pertanggungjawaban
absolut. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika
tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari per-
buatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat harmful
tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan indi-
vidualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu
hanya jika harmful effect dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan
demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang.
Akibat yang oleh legislator dianggap sebagai harmful mungkin secara sengaja di-
lakukan oleh individu tanpa maksud menyakiti individu lain. Sebagai contohnya,
seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakitnya tidak sembuh-sembuh
dengan tujuan untuk menghentikan penderitaan. Maka maksud anak atas kematian
ayahnya tersebut adalah bukan tindakan yang terlarang (malicious).11
Prinsip
pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut
telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam
11
Kelsen, Hans, 1961, General Theory of Law and State. Translated by: Anders Wedberg. New
York: Russell & Russell, h. 65.
22
hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara
obyektif harmful effect dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan
tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut
terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun
sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.
Suatu sikap mental deliquent tersebut, atau disebut mens rea, adalah suatu
elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (fault) (dalam arti lebih luas
disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan
kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan
kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Dalam hukum modern juga
dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan,
yaitu kealpaan (negligance). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan per-
tanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut
dari pada culpability.
1.7.3 Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian
Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut de goedetrow. Asas ini
berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini,
terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “ persetujuan-
persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan
dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti
kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat
perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu
23
seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.
Itikad baik dalam segi objektif, berarti kepatuhan, yang berhubungan dengan
pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan
kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.
1.7.4 Prinsip Keterbukaan
Pengertian Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan
emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang undang nomor 8
tahun 1995 tentang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam
waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang
dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga
dari efek tersebut. Sedangkan informasi atau fakta material adalah informasi atau
fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat
mempengaruhi harga efek pda bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pembeli
atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dan mengenai
perusahaan terbuka sebagai mana dijelaskan dalam peraturan Bapepam LK nomor
IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, angka 1 huruf a. adalah
perusahaan publik atau perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham
atau efek bersifat ekuitas lainnya.12
Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti dalam pasar modal dan sekaligus
merupakan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Keterbukaan informasi merupakan salah
12
Pompe, Sebastian & Reksodiputro, Marjono, 2010, Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, The
Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, h. 25
24
satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan kepada setiap
pelaku kegiatan pasar modal terutama pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik agar
senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan dalam menjalankan kegiatan pasar modal
dengan baik. Yang mana pelaksanaan prinsip keterbukaan tersebut dapat
diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha
atau efeknya. Hal tersebut juga dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi nasabah
untuk melakukan penanaman modal di suatu perusahaan tertentu, sehingga secara
rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan
efek.
Dalam perjalanannya emiten dan atau perusahaan publik pasti melakukan
bentuk-bentuk aksi korporasi (Corporate Action). Aksi korporasi tersebut baik berupa
pembagian deviden, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. Bapepam LK dan
Bursa Efek telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya emiten
dan/atau perusahaan publik tetap memperhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah
adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (stakeholders). Kepatuhan
melaksanakan prinsip keterbukaan merupakan kunci utama dalam menciptakan pasar
modal yang adil dan efisien. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan yang sangat
penting di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri.
Penegasan dan pengertian mengenai prinsip keterbukaan juga telah ditentukan
dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, yang mana menyatakan :
25
“Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan
Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-
undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu
yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau
efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap
Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.”
Tujuan dari prinsip keterbukaan ini perlu dilakukan untuk menciptakan
efisiensi dalam transaksi efek agar dapat memberikan informasi secara transparan,
adil, dan bijaksana. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien.
Keterbukaan dalam transaksi efek menyangkut seluruh informasi mengenai keadaan
usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan
perusahaan yang akan melakukan emisi saham di bursa.
1.8 Metode Penelitian
Di dalam melakukan penelitian ilmiah, tentunya harus menggunakan metode-
metode ilmiah dalam penelitiannya. Dengan demikian, maka metode yang digunakan
dalam penelitian ini, yaitu :
1.8.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian
hukum empiris yang berari penelitian hukum ini akan berdasarkan pada efektifitas
hukum di dalam masyarakat13
.Dalam penelitian ini yang akan dipelajari dan diteliti
secara mendalam adalah bagaimana law in action di dalam perjanjian yang
mengandung klausula eksonerasi. Akibat dari diadakannya penelitian dengan
menggunakan jenis penelitian empiris ini yaitu jawaban dari rumusan masalah yang
13
Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, h. 43.
26
telah penulis paparkan sebelumnya akan tidak tersedia dalam sumber hukum
konvensional seperti bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan saja, tetapi ada di
dalam kehidupan masyarakat yang penulis teliti langsung.
1.8.2 Jenis Pendekatan
Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pendekatan PerUndang-Undangan (The Statute Approach) , Pendekatan Fakta (The
Fact Approach).Pendekatan PerUndang-Undangan (The Statute Approach), adalah
pendekatan dengan berdasarkan kepada perundang-undangan, norma hukum dalam
hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan Pasar Modal.
Pendekatan fakta (The Fact Approach), adalah penelitian dengan
mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat langsung di lapangan yang penulis cari dan
amati sendiri secara metodis untuk dijadikan bahan dalam menunjang penulisan
skripsi ini.
1.8.3 Sifat Penelitian
Dikarenakan penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini
adalah penelitian empiris, maka sifat penelitian karya ilmiah ini adalah deskriptif dan
penelitian eksplanatoris, yang mana pada sifat penelitian deskriptif ini dilakukan
dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap
suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-
faktor tertentu14
. Dan penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang ingin mengetahui
14
ibid, h. 36.
27
pengaruh dan dampak suatu variable terhadap variable lainnya atau penelitian tentang
hubungan atau korelasi suatu variable15
.
1.8.4 Data dan Sumber Data
1. Data Primer, merupakan data yang bersumber dari pengamatan di lapangan,
dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu pada perusahaan pialang bernama PT.
Victory International Futures yang mana dapat melakukan penawaran umum
terhadap sautu efek kepada nasabah. Untuk mengetahui bagaimana penerapan
teori pada lapangan. Dari pengamatan langsung ke lapangan akan diperoleh
data yang relevan yang selanjutnya akan dianalisis.
2. Data Skunder, yaitu merupakan data yang bersifat kepustakaan
1.8.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam karya ilmiah ini menggunakan studi
dokumen, wawancara.
1. Teknik studi dokumen, digunakan untuk memperoleh data sekunder dari
penelitian hukum empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan penelitian
atas bahan-bahan hukum yng relevan dengan permasalahan yang diangkat
pada karya ilmiah ini. Studi dokumen dalam hukum dibedakan menjadi
tiga, yaitu16
:
15
ibid.
16
Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009, Buku Pedoman Pengenalan Bahan Hukum,
Fakultas Hukum Unud, Denpasar, h. 8.
28
a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,
seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain.
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, ialah :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Nasabah
b. Bahan hukum sekunder, bahan-baan yang memberikan penjelasan atas
bahan hukum primer, yakni rancangan undang-undang, hasil
penelitian, buku dan artikel.
c. Bahan hukum tersier, bahan-bahan yang memberikn penjelasan atas
bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum
5. Teknik wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan bertanya
langsung kepada yang diwawancarai17
. Dalam karya ilmiah ini akan
digunakan juga teknik wawancara dalam pengumpulan datanya untuk
mendapatkan fakta-fakta yang terdapat pada emiten atau perusahaan
pialang yaitu PT. Victory International Futures seputar permasalahn yang
diangkat pada penelitian ini.
17
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Cet. IV, Ghalia
Indonesia, Jakarta, h. 57.
29
1.8.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian
Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
non probality sampling, yang bentuknya adalah quota sampling dan purposive
sampling. Quota sampling adalah suatu proses penarikan sampel dengan
memperhatikan sampel yang paling mudah untuk diambil dan sampel tersebut telah
memenuhi ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti18
. Dan purposive samling,
yaitu penarikan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu dan sampel ditentukan
sendiri yang mana penelitian sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah
memnuhi kriteria dan karakteristik yang merupakan cirri utama dari populasi19
.
1.8.7 Pengolahan dan Analisa Data
Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, tahap
selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Data yang telah terkumpul secara lengkap
selanjutnya diolah secara kualitatif yang artinya memilih bahan hukum yang relevan
dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Tahap selanjutnya adalah
mengkualifikasikan dan mengumpulkan data berdasarkan kerangka penulisan secara
menyeluruh yang selanjutnya data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Deskriprif kualitatif adalah cara menggambarkan secara tepat
tentang hal – hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data
diolah dan dianalisa, maka akan mendapatkan suatu kebenaran yang mempunyai
18
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Op.cit, h. 87.
19
Op.cit.