BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedudukan tenaga kerja dewasa ini sangat penting artinya bagi

pembangunan bangsa Indonesia, yang pada dasarnya sudah diberikan dasar oleh

pendahulu / pendiri bangsa Indonesia sendiri yang tertuang pada Undang–Undang

Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang

dicantumkan pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap warga

Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi

kemanusiaan”.

Pekerjaan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia

karena pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan sesesorang untuk

memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu hak –

hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang

wajib dihormati dan tidak dapat diabaikan hak-haknya oleh pemberi kerja.

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat

telah membawa banyak perubahan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan

persaingan usaha yang begitu ketat disemua sektor usaha. Kondisi yang sangat

kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan

pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan

pelayanan terhadap pelanggan.

1

2

Dalam iklim persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan berusaha

untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production). Salah satu

solusinya adalah dengan menerapkan sistem outsourcing, Sistem adalah suatu

kesatuan peraturan-peraturan yang terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai

kaitan satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya,

dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. Masing-masing bagian tidak berdiri

sendiri, tetapi saling terikat.1 Arti pentingnya yaitu setiap bagian terletak pada

ikatan sistem, dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis dengan

peraturan-peraturan lainnya. dimana dengan sistem ini perusahaan dapat

menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang

bekerja di perusahaan yang bersangkutan.2

Outsourcing diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa

proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa

tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta

kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.3

Outsourcing harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari

pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, benefit dan

lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis

sehingga dapat berkompetensi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan

1 R. Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h.270.

2Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, h.217.

3Candra Soewondo, 2003, Outsourcing Implementasinya Di Indonesia, PT. Elek Media

Kompetindo, Jakarta, h.2.

3

yang bersifat penunjang (supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih

professional.4

Outsourcing dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai

pemborong pekerjaan dan penyedia jasa pekerja/buruh. Pengaturan tenaga kerja

outsourcing di Indonesia diatur dalam: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK) Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal

66 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagai Pelaksanaan

Pekerjaan Kepada Perusahaan lain.

Pengertian outsourcing tidak diatur secara khusus dalam UUK, namun

pengertian outsourcing ditemukan dalam Pasal 64 UUK yang berbunyi

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada

perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Ketentuan tersebut kemudian dijadikan

dasar hukum diberlakukannya outsourcing di Indonesia.

Dalam UUK, outsourcing dibagi menjadi dua bagian yaitu pemborong

pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh. Namun didalam draft revisi UUK,

pemborong pekerjaan dihapuskan karena lebih condong kearah subcontracting

pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.5

Berdasarkan Pasal 1601 b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata), outsourcing disamakan dengan perjanjian pemborongan, oleh

4Amelia Silvanny, 2009, Aspek Hukum Terhadap Perusahaan Outsourcing Dalam

Pemberian Upah Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, h.7.

5Iman Sjahputra, 2009, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo, Jakarta,h.2.

4

karena itu perjanjian outsourcing harus dilakukan secara tertulis yang memuat

butir-butir kesepakatan antara pemberi pekerjaan dengan penerima pekerjaan

secara menyeluruh atas pekerjaan yang menjadi objek kerjasama.

Pemberian upah dalam perusahaan outsourcing yang diatur dalam UUK

wajib dilakukan oleh pengusaha sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sampai

dengan berakhirnya perjanjian kerja secara sah. Untuk sistem pengupahan

outsourcing diberikan melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

outsourcing bukan melalui perusahaan pemberi pekerjaan. Di dalam pasal 1 angka

30 UUK dapat dilihat mengenai pengertian upah :

“upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/

atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Upah memiliki peranan yang sangat penting dan utama bagi para

pekerja/buruh.Karena upah dapat mensejahterakan kehidupannya dengan baik.

Para pekerja/buruh bekerja semata-mata hanya untuk mendapatkan upah yang

akan dipergunakan untuk memenuhi dan mensejahterakan kehidupan para pekerja

dengan lebih baik. Baik pekerja outsourcing maupun pekerja tetap mempunyai

hak dan kewajiban yang sama, terutama dalam hal pemberian upah yang

dilakukan oleh pihak pengusaha atau harus sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang. Upah minimum ditetpakan oleh Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013

Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Bupati/Walikota.

5

Dalam pelaksanaanya, masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang

cukup bervariasi terkait ketenagakerjaan khususnya mengenai outsourcing.Hal ini

dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan pengguna outsourcing dalam

dunia usaha di Indonesia.Kondisi perburuhan di Indoensia sangat memperhatinkan

dan tidak adanya kepastian sehingga para buruh dapat terancam di Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK).

Selain itu, dalam pelaksanaan sistem pengupahan outsourcing juga masih

memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yaitu PHK tanpa

pesangon, upah dibawah Upah Minimum Regional (UMR), Tunjungan tidak

diberikan, Pemotongan upah dikarenakan sakit, izin karena keperluan keluarga

seperti menikah, dan sebagainya.

Besar upah yang diberikan oleh pengusaha tidak sesuai dengan tenaga dan

pikiran yang telah dikeluarkan oleh para pekerja. Hal tersebut menyebabkan para

pekerja melakukan demo besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah minimum

yang di nilai rendah. Bank CIMB NIAGA di Denpasar merupakan perusahaan

pengguna jasa pekerja/buruh outsourcing yang terdiri dari 95 tenaga kerja

outsourcing yaitu pekerja laki-laki 60 orang dan pekerja wanita 35 orang. Dengan

demikian permasalahan disini adalah bagaiamana sistem pemberian upah bagi

pekerja outsourcing di Bank CIMB NIAGA di Denpasar.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (3) UUK, perlindungan

terhadap upah pekerja/buruh meliputi:

a. upah minimum;

b. upah kerja lembur;

6

c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya;

e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.

Maka berdasarkan fakta &latar belakang diatas penulis tertarik

mengangkat permasalahan ini dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja

Outsourcing Pada Bank CIMB NIAGA Di Denpasar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu

rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana sistem pemberian upah bagi pekerja outsourcing pada Bank

CIMB NIAGA di Denpasar?

2. Faktor apa yang mempengaruhi sistem pengupahan pekerja outsourcing

pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam karangan ilmiah perlu ditentukan secara tegas tentang ruang

lingkup materi yang akan diuraikan. Hal tersebut tentunya untuk mencegah agar

materi atau isi uraiannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan.Demikian

pula halnya dalam pembahasan masalah skripsi ini, maka penekanannya lebih

pada masalah sistem pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA

di Denpasar.

7

Pada permasalahan pertama bagaimana bentuk pemberian upah pekerja

outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar. Ruang lingkup

permasalahannya meliputi, Gambaran umum Bank CIMB NIAGA di Denpasar,

bentuk perjanjian antara Bank CIMB NIAGA di Denpasar dengan pekerja

outsourcing dan sistem pemberian upah dari Bank CIMB NIAGA di Denpasar

kepada para pekerja. Selanjutnya pada permasalah kedua apa yang faktor apa

yang mempengaruhi bentuk pengupahan pekerja outsourcing di Bank CIMB

NIAGA di Denpasar. Ruang lingkup permasalahannya meliputi faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi pembayaran upah yang layak bagi pekerja outsourcing.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan 3 (tiga) skripsi ilmu hukum

terdahulu melalui penelusuran di Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Undiknas, dan

Ruang Koleksi Skripsi Fakultas Hukum Warmadewa dimana hal itu dimaksudkan

sebagai referensi penulisan dan untuk menghindari terjadinya plagiasi serta

menyatakan bahwa tulisan ini memang hasil karya dan pemikiran penulis sendiri,

adapun skripsi yang penulis maksud adalah :

No Judul Penulis Rumusan Masalah

1 Pelaksanaan

Perlindungan Hukum

Terhadap Tenaga Kerja

Outsourcing PT. INDAH

Evi

Rosmanasari

1. Bagaimanakah

Pelaksanaan

Perlindungan

Hukum Terhadap

8

KARYA NUANSA

INDONESIA (PT.

INKANINDO) Di PT.

PERTAMINA

(PERSERO)

Tenaga Kerja

Outsourcing PT

INKANINDO

yang bekerja di

PT.

PERTAMINA

(persero)

2. Hambatan-

hambatan apa

yang dihadapi PT.

INKANINDO

sebagai penyedia

Tenaga Kerja

Outsourcing

dalam

memberikan

perlindungan

terhadap tenaga

kerjanya?

3. Upaya-Upaya apa

yang dilakukan

untuk menghadapi

hambatan-

9

hambatan dalam

memberikan

perlindungan

tersebut?

2 Peranan Serikat

Pekerja Nasional

(SPN) DPC Kota

Semarang dalam

Memperjuangkan

Hak-hak Tenaga

Kerja Outsourcing di

Kota Semarang

Pasca Keluarnya

Putusan MK Nomor

27/PUU-IX/2011

David Bayu

Narendra

1. Apa sajakah

regulasi terkait

dengan

Outsourcing dan

serikat pekerja?

2. Bagaimana

penerapan

Putusan MK

Nomor 27/PUU-

IX/2011 terhadap

pelaksanaan

Outsourcing di

Kota Semarang?

3. Bagaimana

Peranan Serikat

Pekerja Nasional

(SPN) DPC Kota

Semarang dan

kendala yang

10

dihadapi dalam

membantu

memperjuangkan

hak-hak tenaga

kerja Outsourcing

di Kota Semarang

pasca keluarnya

Putusan MK

Nomor 27/PUU-

IX/2011

3 Aspek Hukum Terhadap

Perusahaan Outsourcing

Dalam Pemberian Upah

Dikaitkan Dengan

Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 dan Upah

Minimum Provinsi

Denpasar Timur

Amelia Silvanny 1. Bagaimana

pengaturan

outsourcing dalam

UU No. 13 Tahun

2003?

2. Bagaimana sistem

pemberian upah

dari perusahaan

outsourcing

kepada para

pekerja?

3. Bagaimana

bentuk perjanjian

11

antara perusahaan

outsourcing

dengan tenaga

kerja?

4. Bagaiamana

penyelesain kasus

jika terjadi

sengketa antara

perusahaan

outsourcing

dengan tenaga

kerja?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap Karya tulis tentunya mempunyai tujuan baik dilihat dari aspek

teoritis maupun aspek praktis. Maka yang menjadi tujuannya adalah sebagai

berikut:

1.5.1 Tujuan umum

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah bagi pekerja outsourcing

pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem pengupahan

pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar

1.5.2 Tujuan khusus

1. Untuk lebih memahami bentuk pemberian upah bagi pekerja

outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar

12

2. Untuk lebih memahami faktor dasar untuk membayarkan upah yang

layak bagi pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA di Denpasar

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis

maupun praktis yaitu :

1.6.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi dan sebagai

sumbangan pemikiran informasi bagi pengembangan ilmu hukum

khususnya yang berhubungan dengan bidang hukum ketenagakerjaan

dalam hal pengupahan.

1.6.2 Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman bagi mahasiswa,

pemerintah, praktisi maupun perusahaan yang terkait khususnya Bank

CIMB NIAGA di Denpasar agar dapat melakukan pelaksanaan sistem

pengupahan pekerja outsourcing dengan baik dan dapat menyelesaikan

masalah sejenis, serta dapat menerapkan sistem pengupahan yang sesuai

dengan pengaturan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.7 Landasan Teoritis

Landasan Teoritis yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan teori-

teori dasar yang relevan dengan masalah hukum dan asas-asas yang berhubungan

dengan penelitian ini. Asas yang dimaksudkan antara lain berupa asas-asas yang

13

tercantum dalam: pengertian pengupahan, pengertian pekerja, pengertian

outsourcing dan pengertian perjanjian kerja yang dapat di jelaskan sebagai

berikut:

1.7.1 Pekerja

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang

yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Sedangkan pengertian pengusaha dalam Undang-Undang No. 13 Tahun

2003 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu6 :

a. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan

suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan

perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut

dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar negri.

Dari pengertian pekerja tersebut jelaslah bahwa tenaga kerja yang sudah

bekerja yang dapat disebut pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang

sekarang disandingkan muncul karena dalam undang-undang yang lahir

sebelumnya yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat

Buruh/Pekerja menyandingkan kedua istilah tersebut. Munculnya istilah

6Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ed. Revisi, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, Selanjutnya disebut Lalu Husni I, h.31.

14

buruh/pekerja yang disejajarkan disebabkan selama ini pemerintah

menghendaki agar istilah buruh selaun berkonotasi pekerja kasar juga

menggambarkan kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan.

Karena itulah pada Orde Baru istilah Serikat Buruh diganti dengan istilah

Serikat Pekerja.7

1.7.2 Pengupahan

Pengertian "UPAH" dalam UU 13/2003 Pasal 1 angka (30) :

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha8 atau 9pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Upah10 :

1. Tingkat Persaingan

2. Biaya Keperluan Hidup

3. Peraturan UU tentang UMR

4. Perbedaan jenis pekerjaan

5. Produktifitas marginal

7 Lalu Husni I Ibid, h.32-33.

8 Lalu Husni, 2012, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta. Selanjutnya disebut Lalu Husni II, h.92.

9 Lalu Husni II Ibid

10 Lalu Husni II Ibid

15

Syarat dan tujuan pemberian upah:

Syarat dalam pemberian upah adalah mampu memberikan kepuasaan

kepada pekerja artinya mampu memberikan upah yang sebanding dengan

perusahaan yang sama, adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang

memiliki perbedaan akan kebutuhan. Sedangkan tujuan dalam pemberian

upah adalah untuk memacu ketertarikan para tenaga kerja yang berbakat

untuk masuk keperusahaan. Meningkatkan loyalitas dan mempertahankan

karyawan yang berbakat serta memberikan motivasi kepada karyawan.

Sistem upah di Indonesia: 11

Sistem pemberian upah di indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Sistem upah menurut waktu

Sistem ini pembayaran upahnya berdasarkan waktu waktu kerja

pekerja misalnya ditentukan perjam, perhari, perminggu atau

perbulan.

2. Sistem upah borongan

Sistem ini berdasarkan balas jasa atas suatu pekerjaan yang

dipaketkan/ siborongkan. Keuntungan sistem ini pekerja mengetahu

dengan pasti jumlah upah yang diterima, majikan jidak perlu

berhubungan lansung dengan pekerja.

3. Sistem Co-Partnership

11 Djuamaidi, 2008, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h.13.

16

Sistem ini memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau

obligasi perusahaan. Dengan saham atau obligasi tersebut, para

pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut

4. Sistem upah premi

Sistem pemberuian upah berdasrkan prestasi ditambah premi

Contoh : Jika sebadu menyelesaikan 200 potong kain dalam satu jam,

dibayar Rp 5000 dan jika dapat kelebihan dari 200 potong kain maka

diberikan premi misalnya prestasi kerjanya 210 potong perjam maka

5000 ditambah (10/200 x Rp 5000) = Rp 5250

5. Sistem upah berkala

Upah ditentukan berdasarkan tinmgkat kemajuan atau kemunduran

hasil penjualan. Jika penjualan meningkat maka upah juga meningkat

dan begitu sebaliknya.

6. Sistem bonus

Selain upah tetap , pekerja mendapatkan ubah tambahan sebagai

partisipasi dalam meajukan perusahaan. Biasany upah tambhan ini

dilakukan akhir tahun setelah tutup buku.12

1.7.3 Outsourcing

Dalam bidang ketenagakerjaan, outsourcing diartikan sebagai pemanfaatan

tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh

suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja.13

Ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih/mempersiapkan

12 Ibid, h.23.24.

13 A. Ridwan Halim, 1985, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia,

Jakarta, h.85.

17

menyediakan, mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentiangan perushaan

lain. Perusahaan inilah yang mempunyai hubungan kerja secara langsung

dengan buruh/pekerja yang dipekerjakan dalam bidang manajemen,

outsourcing diberikan pengertian pendelegasian operasi dan manajemen

harian suatu proses bisnis pada pihak luar (perusahaan penyedia jasa

outsourcing). Outsourcing awalnya merupakan istilah dalam dunia bisnis

untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja suatu perusahaan dengan

mendatangkan dari luar perusahaan.14 Outsourcing merupakan bisnis

kemitraan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama, membuka

peluang bagi berdirinya perusahaan-perusahaan baru dibidang jasa

penyedia tenaga kerja, serta efisiensi bagi dunia usaha. Pengusaha tidak

perlu disibukkan dengan urusan yang tidak terlalu penting yang banyak

memakan waktu dan pikiran karena hal tersebut bisa diserahkan kepada

perusahaan yang khusus bergerak di bidang itu. Sumber hukum

Outsourcing adalah KUHPerdata dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.

1.7.4 Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebutkan

Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a

KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut:

14 Ibid, h.86.

18

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh),

mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk

suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”15

Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1

angka 14 memberikan pengertian yakni16 :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja buruh dan

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan

kewajiban kedua belah pihak.”

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata seperti

tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “di bawah

perintah pihak lain,” di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan

antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan

(subordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial-

ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang sosial-

ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan

pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan

antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya17

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan

lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan

pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para

pihak. Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja,

15 Ibid.

16 Lalu Husni II, op.cit, h.92.

17 A. Ridwan Halim, op.cit, h.86.

19

sedangkan hak & kewajiban para pihak seperti, waktu kerja, jaminan

sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, dan lainnya.18

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sering

pula disebut dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris

yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan perundang-

undangan di lapangan.19 Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sistem

pengupahan pekerja outsourcing pada Bank CIMB NIAGA Di Denpasar.

1.8.2 Sifat Penelitian

Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan usulan penelitian ini bersifat

deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara

tepat mengenai sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,

atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, dan atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala, dengan gejala lain

dalam masyarakat.20

1.8.3 Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

18 Lalu Husni II, loc.cit. 19Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, h.54. 20 Amirudin, Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, h.25.

20

1.8.3.1 Data Primer atau data dasar yaitu data yang diperoleh langsung

dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak

yang terkait langsung.

1.8.3.2 Data Sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh

peneliti dari penelitian kepustakaan/ library research, yaitu

dari berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat

diklasifikasikan atas 3(tiga) jenis, yaitu :

a. Bahan-Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

seperti UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku

dan artikel-artikel hasil penelitian dibidang hukum ketenagakerjaan

yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas.

c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang dapat

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun hukum sekunder seperti berasal dari kampus dan sebagainya.

1.8.4 Teknik pengumpulan data

1.8.4.1 Teknik Studi dokumen

Merupakan data yang dilakukan dengan mengumpulan bahan-bahan

pustaka seperti dokumen-dokumen hukum maupun peraturan

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengupahan.

21

1.8.4.2 Teknik Wawancara (interview)

Penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, adapun

wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan

bertanya langsung pada yang diwawancarai/respond dan informaso, untuk

memperoleh data yang otentik tentang gambaran pengupahan karyawan

outsourcing.

1.8.5 Teknik penentuan informan penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability

Sampling dimana teknik pengambilan tidak memberikan peluang atau

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih

menjadi sampel. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan yang

digunakan adalah Purposive, yaitu penentuan informan dengan

pertimbangan tertentu dimana informan atau narasumber telah ditentukan

sebelumnya. Sedangkan untuk informan pekerja outsourcing digunakan

bentuk Acciedental sampling, yang merupakan teknik penentuan informan

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai informan, bila dipandang

orang yang kebetulan ditemui cocok atau memenuhi syarat sebagai sumber

data.21

1.8.6 Teknik Pengelolaan dan analisis data

Terhadap data yang sudah terkumpul, baik data lapangan maupun

kepustakaan selanjutnya data tersebut diolah secara deskriptif yaitu dengan

21Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, h.124.

22

menggambarkan secara apa adanya. Sedangkan dianalisis secara kualitatif

yaitu memilih data yang berhubungan dan akurat guna menjawab

permasalahan yang ada.22

22Mutkti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.192.