BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hutan sebagai paru-paru dunia merupakan salah satu sumber daya alam ciptaan Tuhan

Yang Mahakuasa yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam di belahan

dunia. Terdapat berbagai jenis makhluk hidup berupa hewan besar maupun kecil bahkan sampai

yang tidak terlihat oleh mata. Selain itu tumbuh beribu pepohonan yang tumbuh menjadi satu

kesatuan. Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi,

sosial budaya maupun ekologi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya

penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.

Guna mempertahankan produktivitasnya, untuk itu sumber daya ini perlu dijaga kelestariannya.

Sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia setelah

Zaire dan Brazil, sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar

untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan bagi negara. Keberadaan hutan

harus dijaga dan dilindungi agar ekosistem dalam hutan tetap tumbuh dan berkembang demi

pembangunan negara di masa depan. Salah satu komponen perencanaan kehutanan yang

memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya kerusakan hutan adalah kegiatan

inventarisasi hutan. Menurut Abubakar M. Lahjie, inventarisasi adalah kegiatan kehutanan

dengan membentuk dasar untukmanajemen hutan lestari.1 Berdasarkan sudut pandang

kehutanan, adanya kegiatan tersebut akan memudahkan untuk mengetahui mengenai potensi

kandungan yang terdapat dalam hutan baik berupa kayu maupun nonkayu.

1Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia, PT. Sinar Grafika, Jakarta, him.

43.

Hutan memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati secara langsung oleh

masyarakat antara lain kayu yang merupakan hasil utama dari hutan, serta berbagai hasil hutan

ikutan atau yang lainnya seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan Iain-lain, sedangkan

manfaat hutan secara tidak langsung adalah manfaat yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat

secara langsung, akan tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti

dapat mengatur tata air, mencegah erosi, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat

terhadap kesehatan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, serta dalam bidang pertahanan

dan keamanan, dapat menampung tenaga kerja dan juga dapat menambah devisa negara.

Upaya menyeimbangkan kondisi alam yang mengalami pergeseran ke pemanasan global,

pengeksploitasian hutan baik pada kawasan hutan lindung maupun hutan produksi memerlukan

suatu pendekatan yang bijak agar hutan tetap berada pada posisinya sebagai penyeimbang

lingkungan tersebut. Pemanfaatan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi,

pengelolaannya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan kebijakan peraturan

yang ada selama ini yakni berdasarkan ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

(Undang-Undang Kehutanan). Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwaUndang-Undang

yang mengatur mengenai tindak tanduk kehutanan nampaknya belum sepenuhnya memberikan

kepastian hukum bagi tegaknya hukum di Indonesia. Aksi kejahatan terhadap hutan salah

satunya berupa penebangan liar atau diistilahkan dengan kata illegal logging yang semakin

berkembang bahkan sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai tindak

pidana illegal logging, hal demikianlah yang memicu beberapa pihak dari oknum pejabat negara

bahkan korporasi ikut terlibat dalam aksi ini.

Illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap hutan yang merugikan negara, tidak

hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan. Potensi kerugian yang

ditanggung negara akibat pembalakan liar mencapai Rp 83 miliar per hari atau Rp 30,3 triliun

per tahun. Ironisnya, praktik illegal logging telah memusnahkan hampir tiga perempat hutan

alam di Indonesia. Luas areal hutan Indonesia yang hilang dalam setahun setara dengan luas

negara Swiss, yakni 41.400 kilometer persegi.2

Dilihat dari segi sosial, bahwa munculnya sikap kurang bertanggung jawab dikarenakan

adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang

benar dan salah, serta antara baik dan buruk. Akibat tersebut disebabkan telah lamanya hukum

tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah.

Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang

besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon

tertentu sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada

rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir

serta hilangnya keanekaragaman hayati.3 Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat

menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan pohon pada saat

masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat

bermanfaat bagi mahluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya pohon yang

tersisa karena adanya penebangan liar.

Praktik illegal logging di Indonesia merupakan praktik yang sangat terorganisir, karena

modusnya melibatkan cukong dan para petugas kehutanan baik ditingkat pusat maupun daerah

2Statistik Kehutanan Indonesia, 2011, Kementrian Kehutanan, Jakarta., him. 28.

3Leden Marpaung, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa, Sinar Baru, Jakarta,

hlm.l.

serta melibatkan aparat penegak hukum.4Hasil penelusuran kompas menggambarkan

kebersamaan aparat, preman, cukong kayu di Kalimantan sepanjang tahun 2001-2005 selalu

terlihat di kota besar Kuching, Samarinda, Banjarmasin, Tawau, hingga kawasan Hulu Sungai

Mahakam.

Illegal logging membawa dampak negatif bagi kehidupan generasi yang akan mendatang

seperti hilangnya flora dan fauna, perubahan struktur alam, berkurangnya keanekaragaman

hayati, dan habisnya sumber daya alam. Salah satu upaya untuk memberantas tindak kejahatan

ini adalah melalui penegakan hukum. Namun pada praktiknya, hingga saat ini pemerintah belum

membuat peraturan khusus mengenai tindak pidana illegal logging. Jadi aturan maupun

ketentuan pidana yang digunakan masih bersumber dari Undang-Undang Kehutanan

begitupun aturan hukum lainnya yang terkait. Minimnya sanksi serta kepastian hukum terhadap

tindak pidana ini, belum mampu menyelesaikan beberapa kasus illegal logging terutama yang

disoroti adalah perbuatan yang dilakukan atas nama korporasi. Adanya hal tersebut menunjukkan

bahwa penegakan hukum dalam kasus illegal logging hingga kini belum menyentuh seluruh

aktor utama pembalakan liar, yaitu cukong dan pemilik modal.5

Permasalahan mendasar yang dihadapi penegak hukum dalam memberantas illegal

logging disebabkan karena illegal logging termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir,

yaitu ada actor intelectualnya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang

kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing

dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka

selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Disinyalir ada yang membackingi, sehingga

4Koran Kompas Tanggal 5 Maret 2006, him. 7.

5Ismail Rumadan, 2012, Penegakan Hukum Pidana Illegal Logging, Puslitbang Hukum dan Peradilan

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 5.

praktek illegal logging sangat sulit diberantas, dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana

bukan actor intelectual atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau

nakhoda kapal yang menjalankan kendaraannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum

aparat penegak hukum dapat menangkapnya.

Kasus illegal logging yang sudah tertangkap basah oleh aparat penegak hukum, disinyalir

hanya segelintir cukong atau pelaku utama yang berujung ke pengadilan. Namun penegakan

hukum kembali lemah sehingga hasilnya kembali mengecewakan. Oleh karena itu banyak

kalangan yang menyebut illegal loggingsebagai kejahatan yang tak tersentuh hukum. Satu sisi

karena belum ada aturan khusus yang mengatur dan di sisi lain Undang-Undang terkait

kehutanan yang digunakan untuk memberantas tindak pidana illegal logging belum mampu

memberikan kepastian hukum maupun sanksi yang tegas terhadap para pelaku.

Disamping lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging,

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan terhadap pelaku belum berjalan maksimal,

sehingga pada prakteknya dalam penjatuhan sanksi pidana cenderung memberikan respon

negatif. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana

terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana

karena ada kesalahan yang merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Selama ini pengaturan mengenai illegal logging tersebar dalam beberapa peraturan yang

hanya sekedar saja tanpa memberikan penjelasan secara rinci bahwa hutan memang harus

dilindungi agar tidak terjadi bencana-bencana dahsyat. Pada Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran

Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting hanya

memuat pembahasan mengenai pengertian dari illegal logging dan terbatas pada taman nasional

tersebut. Kemudian pada UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Pasal 50 ayat (2)

dan (3) hanya berisi mengenai ijin pemanfaatan kayu hutan dan menebang pohon tanpa ijin serta

mengenai sanksi pidananya diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan, apalagi belum ada definisi

khusus mengenaiillegal logging sehingga banyak pihak yang masih memanfaatkan kesenjangan

hukum ini untuk mencari keuntungan pribadi.

Satu-satunya upaya terakhir (ultimum remidium) yang dapat dijadikan pencegahan

terhadap illegal logging adalah dengan membuat aturan khusus dan pemberian sanksi pidana

berupa pidana penjara karena pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan

kemerdekaan yang memberikan nestapa atau penderitaan.6 Penderitaan yang dimaksud bukan

hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana illegal logging, akan tetapi juga

ditujukan pada pihak lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan sehingga timbul

rasa enggan untuk melakukan perbuatan tersebut karena adanya sanksi pidana yang berat.

Ada 3 (tiga) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan yaitu pidana penjara,

pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana.

Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Jenis pidana itu

merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur

dalam Pasal 50 UU Kehutanan. Pada kenyataannya, sasaran penegakan hukum dalam ketentuan

pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (illegal

logging), sehingga masih terdapat kerancuan dalam hal pertanggungjawaban pidananya. Dalam

perkembangan kasus illegal logging, justru diindikasikan banyak melibatkan oknum pejabat

pemerintah daerah, oknumpegawai negeri sipil, oknum TNI, POLRI, oknum pejabat

6Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm. 4.

penyelenggara lainnya serta melibatkan pihak korporasi yang menjadi pelaku Intelektual dalam

kasus illegal logging dan belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam UU Kehutanan.

Korporasi disebut juga sebagai badan hukum. Korporasi adalah sekumpulan orang yang

terorganisasi dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti

melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh

pengurasnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut. Keterlibatan korporasi maupun

oknum pejabat negara selaku pemegang saham dalam usaha penebangan kayu maupun bisnis

kayu lainnya, acapkali lolos dari jeratan hukum sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat. Selain belum memberikan definisi yang tegas mengenai illegal logging, dalam

ketentuan UU Kehutanan yang menjadi subyek hukum (adresat) hanya terbatas pada orang

dalam artian pribadi (persoon) saja sehingga belum mengatur pertanggungjawaban pidana yang

dilakukan oleh pejabat negara maupun korporasi. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah

hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan illegal logging yang secara tegas tidak

diatur dalam UU Kehutanan.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pekanbaru-Riau pada tahun 2008 ditetapkannya

SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) oleh kepolisian terhadap perkara kasus illegal logging yang

melibatkan 14 perusahaan di Riau karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-

Undang No. 23 Tahun 1997Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Kehutanan terkait

pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin usaha pemungutan

hasil hutan (kegiatan illegal logging). Penerbitan SP3 oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia daerah Riau terhadap kasus tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya tidak

cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana (karena dianggap tidak ada peraturan khusus yang

dapat dijatuhkan pada pelaku) dan demi hukum. Namun menurut pelapor, alasan tersebut sangat

janggal karena Polda sebelumnya telah memeriksa puluhan saksi, pelapor (masyarakat), menyita

dan mengamankan 133 eksavator (alat berat) dan ribuan log kayu serta telah menetapkan sekitar

200 tersangka. Akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut diduga

telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dan hutan, serta negara telah dirugikan kurang lebih

senilai Rp. 73.364.544.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Triliun tiga ratus enam puluh empat milyar

lima ratus empat puluh empat juta rupiah).7 Hasil pantauan sidang Tipikor terhadap kasus

tersebut, menambah kuat dugaan bahwa tiap IUPHHK-HT (Izin Usaha Hasil Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman) perusahaan yang bermasalah identik dengan korupsi. Putusan

hakim kembali tidak menyebutkan hukuman atas keterlibatan perusahaan atau korporasi dalam

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Fakta persidangan mengungkap jelas

pemberian uang kepada terdakwa oleh manajemen perusahaan untuk memuluskan proses

perizinan. Beberapa pejabat pemerintah sudah terbukti dan dikenai sanksi, dengan demikian

sekarang bagaimana Hakim berani menyebutketerlibatan suatu perusahaan atau korporasi dalam

kasus ini. Melihat hal tersebut, lemahnya penegakan hukum serta minimnya peraturan yang ada

terkait tindak pidana illegal logging untuk mengatur dan menjerat pelaku semakin menguatkan

dugaan masyarakat bahwa korporasi semakin sulit disentuh oleh hukum di tanah air ini.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan

manusia. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang

lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukum tersebut dapat

7Kolom-Riau Post 21 September 2015, Korupsi dan Membuka Kasus SP3 Illog Riau :

http://rct.or.id/index.php/berita/opini/87-kompsi-dan-membuka-sp3-illog-riau, (Cited 2016 February, 12)

diterapkan terhadap peristiwanya sehingga dapat diwujudkan putusan hukum yang mengandung

aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Keadaan seperti yang terpapar pada penjelasan inilah yang menjadi latar belakang dan

penulisan ini. Melihat dampak dari illegal logging yang begitu dahsyat sehingga harus disertai

dengan adanya kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban yang mampu dibebankan

terhadap semua pihak terutama korporasi, karena sampai saat ini dapat dikatakan bahwa norma

yang ada masih bersifat kabur sehingga pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh

korporasi sangat sulit untuk diselesaikan. Untuk itu harus dilakukan pengkajian lebih spesifikasi

terhadap UU yang berkaitan terkait persoalan illegal logging yang dilakukan korporasi demi

terwujudnya kepastian hukum. Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka

dilakukan penelitian secara normatif

denganjudul“PERTANGGUNGJAWABANKORPORASIDALAM TINDAK PIDANA

ILLEGAL LOGGING”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa

permasalahan yang nantinya akan menjadi pokok pembahasan dalam perumusan skripsi ini, yaitu

:

1. Apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging jika

dilihat dari segi hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah idealnya mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh

korporasi dalam tindak pidana illegal logging di masa yang akan datang?

1.3 RUANG LINGKUP MASALAH

Perlu ditentukan secara jelas dalam penulisan karya ilmiah mengenai batasan-batasan

terhadap materi yang akan diuraikan agar pembahasannya tidak menyimpang dari pokok

permasalahan yang akan disampaikan. Adapun ruang lingkup dari pokok permasalahan yang

dibahas, pertama apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal

logging jika dilihat dari segi hukum positif, dan yang kedua bagaimanakah idealnya mengenai

pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam tindak pidana illegal logging

di masa yang akan datang.

1.4 TUJUANPENELITIAN

a.Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana

pertanggungjawan korporasi dalam tindak pidana illegal logging jika dilihat dari berbagai hukum

positif di Indonesia. Tujuan ini diharapkan mampu menjadi upaya dalam memberantas tindak

pidana illegal logging dan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku sehingga perbuatan

pidana tersebut dapat diatasi secara tegas.

b.Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji bagaimana

idealnya mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek

hukum dalam tindak pidana illegal logging di masa yang akan datang. Mengingat bahwa selama

ini ketentuan perundang-undangan yang mengatur kejahatan illegal logging belum mampu

memberikan kepastian hukum walaupun sudah ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur

mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap tindak pidana

illegal logging.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat terhadap sebuah ilmu. Adapun

manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a.Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan

bagi perkembangan ilmu terhadap pemberantasan kasus illegal logging dengan menganalisa

Undang-Undang untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai illegal logging demi

terciptanya penegakan dan kepastian hukum.

b.Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk

lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk

mengetahui kemampuan penyusun dalam mengkaji dan menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di

bangku perkuliahan sehingga mampu menemukan jawaban dan memberikan solusi atas

permasalahan yang diteliti khususnya mengenai tindak pidana illegal logging.

1.6LANDASAN TEORITIS

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat kaitannya dengan kedudukan

negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur

perencanaan, peruntukan dan penggunaan hutan. Sesuai dengan fungsinya, asas-asas hukum

kehutanan terdiri dari8:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus

senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan

manfaat yang terus menerus.

3. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang

layak.

4. Asas Perlindungan Hukum

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang atau badan hukum harus

ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan

yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Hukum memiliki peranan penting dalam berbagai hal terutama mengenai ketertiban.

Dimana ada masyarakat disana ada hukum (ubi societas ibi ius). Hukum tumbuh mengikuti

perkembangan masyarakatnya. Selain berfungsi sebagai pelindung subjek hukum, hukum

diciptakan sebagai suatu sarana untuk menciptakan hak dan kewajiban subjek hukum secara

wajar. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan

8Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Dalam

pelaksanaan hukum diperlukan suatu asas yaitu asas legalitas untuk menegakkan

suatu keadilan dan kepastian hukum. Asas tersebut berarti tiada suatu perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan

(Pasal 10 KUHP).

Setiap orang maupun badan hukum harus tunduk terhadap hukum karena kajian hukum

itu sendiri adalah masyarakat. Jadi selain sebagai makhluk individu masyarakat juga disebut

sebagai makhluk sosial (zoon politicon) yang selalu bergantung saru sama lain dalam

membentuk suatu masyarakat. Selain itu manusia juga bergantung pada alam sekitarnya untuk

mempertahankan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber daya alam. Namun terkadang

dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, tidak semua manusia mampu berpikir secara ideal

melainkan sebagian ada yang mempunyai pemikiran buruk untuk memanfaatkan kesempatan

yang ada dengan cara ilegal sehingga timbullah perbedaan kepentingan dalam satu interaksi yang

mengakibatkan adanya perselisihan yang mengganggu keserasian hidup sehingga manusia

membutuhkan suatu aturan untuk menjaga hubungan tersebut agar tetap harmonis.

Permasalahan tersebut bisa timbul dari sudut mana saja. Seperti yang akan kita bahas

dalam penulisan skripsi ini yakni mengenai pembalakan liar (illegal logging). Menurut Sukardi,

berdasarkan pengertian secara harafiah dapat dikatakan bahwa illegal logging menurut bahasa

berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan

hukum atau tidak sah menurut hukum.9 Selain itu menurut pendapat Prasetyo yang

mengungkapkan bahwa ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan illegal logging, yaitu (1)

perizinan,apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izinnya

kadaluarsa, (2) praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai

9Salim, dalam Sukardi, 2005, Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas

Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 72.

peraturan, (3) lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang dikawasan

konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila kayunya

sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada

tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu, (6)

melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan, (7) penjualan, apabila pada saat

penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu dalam artian kayu diselundupkan.10

Tidak adanya definisi khusus mengenai illegal logging, maka sejumlah ahli memberikan

pendapatnya masing-masing mengenai illegal logging. Illegal logging sebagai satu bentuk

kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem

kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Dalam

kategori hukum pidana, illegal logging termasuk ke dalam tindak pidana khusus yaitu untuk

delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Unsur tindak pidana

illegal logging, meliputi :

a. Perbuatan, baik disengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan

terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada

kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

b. Perbuatan, baik disengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki,

merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan

menyelundupkan hasil hutan, namun demikian ketentuan tersebut khusus terhadap hasil

hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam

kepunahan.

10

Supriadi, op.cit, hlm 300

Korporasi sebagai salah satu pelaku dalam tindak pidana Illegal Logging, belum

sepenuhnya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu diperlukan upaya

pemerintah untuk membentuk suatu aturan khusus mengenai korporasi sebagai subjek hukum

dalam tindak pidana Illegal Logging. Mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan,

dikenal adanya Teori jenjang norma. Teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang

merupakan salah satu murid Hans Kelsen, dalam bukunya yang berjudul “Allgemeine

Rechtslehre”Nawiasky mengemukakan bahwa suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis

dan berjenjang yakni norma yang berada dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma

yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut

norma dasar. Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang,

norma hukum juga berkelompok, yaitu terdiri dari11

:

1. Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);

2. Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);

3. Formell Gezets (undang-undang formal);

4. Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu barang

siapa yang melanggar aturan tersebut. Berbagai rumusan tindak pidana illegal logging dalam UU

Kehutanan tercantum unsur sengaja atau kealpaan maka dapat dikatakan bahwa

pertanggungjawaban pidana dalam delik ini menganut prinsip liability based on fault

11

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2010, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Mated Muatan,

Kanisius, Yogyakarta, hlm. 41.

(pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan). Hukum dan sanksi yang dianut hukum pidana

membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya. Tujuan pemidanaan memiliki 3 (tiga) teori,

yakni :

1. Teori imbalan (absolute/vergeldingstheorie)

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena

kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya

(vergelding) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud dan tujuan (relative/doeltheorie)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan

dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat

kejahatan itu. Tujuan hukuman itu harus dipandang secara ideal.

3. Teori gabungan (verenigingstheorie)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan

kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si

penjahat.12

Ketiga tujuan diatas, dalam hal pemberian pidana harus lebih subyektif sehingga tepat

sasaran terhadap siapa saja yang menjadi pelaku illegal logging khususnya dalam penulisan

skripsi ini yang disoroti adalah korporasi. Mengenai perwujudan korporasi sudah berabad-abad

lamanya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat para ahli hukum. Selama belum

ditemukannya suatu pandangan dan pendapat yang tepat mengenai bentuk-bentuk pengertian

12

Ibid, hlm. 21.

umum dalam ilmu pengetahuan maupun bagi tafsiran peraturan perundang-undangan pada

khususnya, selama itu pula akan tetap muncul berbagai macam tafsiran mengenai korporasi.

Untuk mengetahui sejauh mana korporasi mempunyai hak dan kewajiban dalam bertindak secara

hukum, maka timbullah bermacam-macam teori tentang pertanggungjawaban korporasi.

Menurut Barda Nawawi Arief13

, dalam bukunya yang berjudul “Sari Kuliah

Perbandingan Hukum” hanya menyebutkan 4 (empat) teori tentang pertanggungjawaban pidana

korporasi, yaitu : doktrin pertanggungjawaban pidana (direct liability doctrine) atau sering

disebut teori identifikasi (identification theory); doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti

(vicarious liability);(doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-Undang

(strict liability);dan teori budaya korporasi (company culture theory).

Sebagai salah satu negara yang mengalami proses modernisasi dengan melihat sejarah

pertumbuhan korporasi, Indonesia mengakui bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana

dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hal penjatuhan pidana. Pertanggungjawaban pidana

korporasi dalam Undang-Undang terkait, baru dapat dibebankan kepada pengurus korporasi

sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi

dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban

dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga

dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya

adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran,

melainkan penguruslah yang bertanggungjawab dan diancam pidana terhadap delik yang

dilakukan atas nama korporasi.

13

Barda Nawawi Arief, 2010, Kapita Selekta Hukum Pidana, Get. Ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

246.

Setiap kejahatan dimungkinkan adanya aturan yang mengatur untuk menghindari

terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh ulah manusia demi memenuhi kebutuhannya secara

pribadi. Terkait hal ini, dalam membuat suatu aturan hukum harus didahulukan adanya suatu

proses penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo14

, penemuan hukum adalah proses

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas

menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret, dengan kata

lainmerupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang

bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (das sein) tertentu, yang penting dalam

penemuan hukum adalah bagaimana menemukan hukum untuk peristiwa yang konkret. Ada

beberapa aliran yang melandasi dalam hal penemuan hukum, yakni15

:

1. Aliran Legisme

Aliran ini berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang,

karena Undang-Undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur semua

persoalan hukum. Kedudukan hakim ada dibawah Undang-Undang sebagai pelaksana

sehingga hakim tidak berwenang mengubah isi Undang-Undang.

2. Aliran Historis

Aliran ini berpandangan bahwa Undang-Undang sebagai sumber hukum saja tidak

lengkap. Konsekuensinya akan terdapat kekosongan dan ketidakjelasan dalam Undang-

Undang, oleh karena itu hakim dapat membuat hukumnya (judge made law). Hukum

kebiasaan dan yurisprudensi dapat melengkapi Undang-Undang dan dianggap sebagai

unsur sistem hukum.

3. Begriffjurisprudenz

14

Bambang Sutiyoso, 2006, Metode Penemuan Hukum, UII Press, Yogyakarta, hlm. 28. 15

Ibid, hlm. 52.

Aliran ini memberikan kebebasan pada hakim, jadi hakim tidak perlu terikat pada bunyi

Undang-Undang, tetapi dapat mengambil argumentasinya dan peraturan hukum yang

tersirat dalam Undang-Undang. Kesalahan dari aliran ini adalah terlalu menjunjung

rasio dan logika dalam meluaskan Undang-Undang sampai terbentuknya hukum.

Penganutaliraninisecaraterbalikmemandangalatsebagaitujuan sehingga keadilan dan

manfaat kemasyarakatan tidak tercapai.

4. Penemuan Hukum Modern

Pada aliran ini, yang menjadi titik tolak bukan pada sistem perundang-undangan, tetapi

masalah kemasyarakatan konkret yang harus dipecahkan. Tujuan pembentuk Undang-

Undang dapat digeser, dikoreksi, tetapi tidak boleh diabaikan.

Keempat aliran yang melandasi dalam hal terjadinya penemuan hukum, terkait dengan

tulisan ilmiah ini penulis mengasumsikan bahwa aliran yang paling penting digunakan adalah

penemuan hukum modern. Hal tersebut dikarenakan dalam aliran hukum modern, tidak hanya

berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja akan tetapi -melihat pada

kenyataan yang ada bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur tindak pidana illegal loging,

belum mampu memberikan kepastian hukum dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelakunya

baik pribadi maupun badan hukum/korporasi. Untuk itu diharapkan pembuat Undang-Undang

merancang dan menetapkan aturan yang baru dengan tujuan memberikan keadilan dan kepastian

hukum bagi masyarakat.

Terjadinya kerusakan hutan di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai 80 persen

merupakan akibat dari perbuatan manusia, oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan

berbagai kebijakan hukum agar dapat memberantas atau setidaknya meminimalisir kerusakan

hutan yang diakibatkanoleh perbuatan manusia. Kebijakan hukum yang dimaksud adalah

kebijakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, masalah kebijakan hukum pidana pada

hakikatnya bukanlah semata-mata menggunakan teknik perundang-undangan yang dilakukan

secara yuridis normatif dan sistematif dogmatik. Disamping pendekatan yuridis faktual juga

dapat berupa pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya serta

pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.16

Barda

mengemukakan pola hubungan antara kebijakan hukum pidana (penal policy) dengan upaya

penanggulangan kejahatan, bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan

dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara penal dan non penal. Pencegahan dan

pendekatan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy atau Penal Law Enforcement

Policy, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap seperti tahap Formulasi (kebijakan

legislatif), Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Eksekusi (kebijakan Administratif). Sedangkan

upaya non penal dapat ditempuh dengan upaya preventif, berupa pendekatan agama, budaya,

moral dan edukatif.

1.7 METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian

yuridis normatif atau sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang

objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka17

. Penelitian

ini dimulai dengan adanya kesenjangan norma hukum, yakni terdapat norma yang kabur atau

tidak jelas. Sampai saat ini Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar hukum dalam tindak

pidana illegal logging belum mampu memberikan kepastian hukum atas sanksi pidana yang

16

Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Jakarta,

hlm. 23. 17

Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

dijatuhkan pada korporasi sebagai pelaku illegal logging bahkan belum ada definisi khusus

mengenai illegal logging itu sendiri. Padahal pengertian ini sangat penting untuk memberikan

batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk dalam lingkup illegal logging. Praktik

illegal logging biasanya dikaitkan dengan UU Kehutanan, namun kelemahan Undang-Undang

tersebut yakni tidak menyebutkan korporasi sebagai subjek hukum melainkan hanya

perseorangan.

b. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-

Undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical &

Conseptual Approach). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan dengan mengumpulkan

peraturan Perundang-Undangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya akan

diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut,

kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum,

yang mencakup : subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan

objek hukum. Hal yang dianalisis hanyalah pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum,

kemudian dilakukan konstruksi dengan caramemasukkanpasal-pasaltertentukedalamkategori-

kategoriberdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.18

Sedangkan pendekatan

konsep dilakukan dengan cara mengutip pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku

atau literatur penunjang yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh

dari narasumber kepustakaan, terdiri dari :

18

Ibid. hlm.128.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinyamempunyaiotoritas.19

Penelitianinimengkajiketentuan Undang-Undang No. 41

Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 28

Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, serta Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana(KUHP)dalamhalpemberantasantindakpidanaillegal logging.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi, meliputi:

- buku-buku hukum atau literatur penunjang yang menjelaskan mengenai tindak

pidana illegal logging, literatur mengenai kehutanan, literatur mengenai tindak

pidana khusus dan lainnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan

dibahas.

- Pendapat dan tulisan para sarjana atau para ahli hukum yang termuat dalam media

massa berupa karya tulis maupun jurnal hukum berkaitan dengan pokok

permasalahan yang akan dibahas.

- Kamus hukum.

- Internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan

hukum lainnya, yaitu RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana).

19

Ibid.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka

normatif (melakukan kajian terhadap perundang-undangan) menggunakan bahan hukum sebagai

penunjang yang membahas teori-teori hukum terkait dengan permasalahan yang ada dengan cara

membaca, meneliti dan mencatat.

e.Teknik Analisis

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari

suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang

dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana

ketentuan hukum yang digunakantersebut mengatur mengenai tindak pidana illegal logging serta

bagaimana pengaturan maupun pemidanaannya apabila subjek hukum yang melakukan

perbuatan hukum tersebut bukanlah perseorangan melainkan atas nama korporasi, sehingga

dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi

bagaimana seharusnya ketentuan hukum di Indonesia terkait illegal logging dapat menjamin

suatu ketertiban.