bab i pendahuluan 1.1 latar belakang...

Winda Lestari Sitio , 2014

ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN BUMN SEBELUM DAN SETELAH PRIVATISASI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting

dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Ada dua tujuan utama pemerintah mendirikan BUMN, yaitu tujuan

sosial dan ekonomi. Tujuan ekonomi dilakukan sesuai dengan yang tertera

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yaitu “Cabang-cabang

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak dikuasai oleh negara”. Selain itu, tujuan ekonomi adalah investasi

pemerintah untuk memperoleh keuntungan. Tujuan sosial atau publik

merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat akan kebutuhan dasar mereka atau sebagai media dalam

pembangunan. Tujuan sosial dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945

pasal 33 ayat 3 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat”.

2




Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

disebutkan tujuan didirikannya BUMN adalah (1) memberikan sumbangan bagi

perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara

pada khususnya; (2) untuk mengejar keuntungan; (3) untuk menyelenggarakan

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu

tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) menjadi

perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor

swasta dan koperasi; (5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan stabilitas harga

dan laju inflasi, pemerintah memberikan proteksi dan hak monopoli kepada

BUMN serta memberikan subsidi yang cukup besar bagi BUMN yang merugi.

Kondisi ini menciptakan ketergantungan BUMN kepada pemerintah, sehingga

sebagian besar justru menjadi beban bagi pemerintah.Ketergantungan BUMN

terhadap pemerintah tidak menciptakan struktur kemandirian BUMN untuk

berkompetisi dengan perusahaan swasta, dan seringkali BUMN memproduksi

barang dan jasa dengan biaya yang relatif tinggi. Selain itu, kinerja, kualitas, dan

produktivitas karyawan BUMN relatif rendah jika dibandingkan dengan

karyawan perusahaan swasta.

3




Tingginya biaya produksi mempengaruhi tingkat harga produk yang

ditawarkan kepada konsumen. Dalam kasus tertentu pemerintah memberikan

subsidi yang terlalu besar bagi BUMN, sehingga secara internal upaya untuk

menciptakan efisiensi dalam tubuh BUMN menjadi semakin sulit. Ketidakjelasan

peran yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan BUMN tidak mampu

mendorong efisiensi dalam BUMN yang bersangkutan. Marwah M. Diah

(2003:11) mengatakan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan

BUMN tidak efisien sehingga mengalami kerugian dan menjadi beban keuangan

negara, sebagai berikut:

1. Kaburnya status hukum dan struktur organisasi BUMN, tidak jelas

apakah BUMN merupakan suatu pelaku ekonomi yang memiliki otonomi

penuh ataukah hanya sebagai pelaksana atau bagian dari struktur

organisasi suatu departemen.

2. Mayoritas BUMN tidak memiliki budaya perusahaan (corporate culture),

visi dan misi perusahaan.

3. Kurangnya jiwa entrepreneur dan profesionalisme SDM yang mengelola

BUMN, sehingga kinerja dan produktivitas sangat rendah.

4. BUMN tidak dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik

(GCG) sebagai akibat dari campur tangan pemerintah yang terlalu besar

atau dominan dalam operasional perusahaan.

Selain itu, Ibrahim dalam “Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan

BUMN; Suatu Tinjauan”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.1 Tahun 2007

mengatakan bahwa buruknya kinerja BUMN disebabkan oleh berbagai hal,

antara lain:

1. Tidak sinkronisasinya berbagai peraturan, seperti UU BUMN, Perseroan

Terbatas, Koperasi, Penanaman Modal, Pasar Modal, Anti Monopoli;

4




2. Terlalu banyak berlindung di balik misi politik;

3. Panjangnya rantai birokrasi pengelolaan;

4. Manajemen yang kurang terkontrol;

5. Tidak memiliki perencanaan strategis;

6. Standar penilaian kinerja kurang tepat;

7. Kekuasaan departemen teknis sebagai kuasa pemegang saham terlalu besar

dan mutlak bisa memberhentikan direksi tanpa melalui rapat umum pemegang

saham;

8. Jika Menteri berganti maka kebijakan pasti berubah dengan berbagai alasan.

Nasib buruk BUMN semakin diujung tanduk ketika krisis ekonomi tahun

1997 menerpa Indonesia.Anggaran dan belanja negara membengkak, beban hutang

luar negeri yang jatuh tempo, stabilitas ekonomi moneter yang rapuh, dan masih

banyak hal yang terjadi terkait dengan krisis ekonomi tahun 1997 tersebut.Oleh

karena itu, pemerintah mulai melakukan privatisasi BUMN secara cepat (fast-track

privatization) untuk menutup anggaran dan belanja negara yang membengkak,

dimulai pada tahun 1991 PT. Semen Gresik, Tbk untuk pertama kalinya melakukan

penjualan sahamnya sebesar 27% kepada publik untuk menutupi utang negara, yang

selanjutnya diikuti beberapa perusahaan lainnya seperti di tahun 1994 PT. Indosat,

Tbk menjual sahamnya sebesar 35%; dan di tahun 1995 ada dua BUMN yang

melakukan penjualan saham perusahaannya yakni, PT. Tambang Timah, Tbk sebesar

35% sahamnya dan PT. Telkom, Tbk sebesar 23% saham. Hingga tahun 2013 tercatat

sebanyak lebih dari 30 BUMN yang telah dijual sahamnya.

Privatisasi dalam arti luas, pada dasarnya berarti pengenalan kekuatan pasar

ke dalam sistem perekonomian, sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus,

5




privatisasi berarti pengalihan kegiatan dan aset BUMN yang berorientasi komersial

menjadi kepemilikan / pengendalian swasta, baik secara keseluruhan, sebagian besar,

ataupun minoritas. Jelas bahwa privatisasi merupakan salah satu unsur kebijakan

pembaharuan ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi dan liberalisasi

(Vuylsteke, 1988, yang disadur kembali oleh Kuntoro Mangkusubroto dalam Jurnal

Manajemen Teknologi, Volume 10 No.2 Tahun 2011 halaman 117).

Privatisasi yang dilakukan di Indonesia memiliki maksud dan tujuan sesuai

dengan Pasal 74 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu:

1. Memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero.

2. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat.

3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

4. Menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.

5. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif dan menumbuhkan

iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Kementerian Negara BUMN mengatur bahwa privatisasi dapat dilakukan

dengan menggunakan salah satu dari 3 metode sebagai berikut:

1. Penjualan Saham berdasarkan Ketentuan Pasar Modal

2. Penjualan Saham Langsung kepada Investor/Strategic Sales (SS)

3. Penjualan Saham kepada Manajemen dan/atau Karyawan (Employee and

Management Buy Out/EMBO)

BUMN di Indonesia dapat diprivatisasi melalui salah satu dari 3 metode yang

ada. Namun, opsi privatisasi dengan penjualan saham perdana di Pasar Modal (IPO)

merupakan opsi terbanyak yang digunakan oleh Pemerintah.

6




Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian BUMN dalam websitenya

(www.bumn.go.id), diperoleh data kinerja keuangan BUMN sebagai berikut:

Tabel 1.1. Kinerja Keuangan BUMN

Tahun 2001-2011

Tahun Jlh Jlh BUMN Kinerja BUMN

(%) BUMN yang BUMN yang

BUMN yg Diprivatisasi ROA ROE memp. Laba Merugi

2001 150 4 2,28 14,00 102 48

2002 158 4 2,74 9,40 100 58

2003 157 4 2,20 6,40 103 54

2004 158 4 2,49 6,10 127 31

2006 139 1 3,54 12,42 101 38

2007 139 3 3,20 11,80 106 33

2008 141 0 2,70 10,61 118 23

2009 141 3 3,89 15,41 117 24

2010 142 5 4,04 16,82 125 17

2011 141 3 4,18 17,28 125 17

Sumber: www.bumn.go.id

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa kinerja keuangan BUMN mengalami

kenaikan dan juga penurunan pada tahun-tahun tertentu baik dari segi ratio of assets

(ROA) maupun dari segi ratio of equity (ROE) untuk keseluruhan BUMN tersebut.

Hingga tahun 2004 secara keseluruhan kinerja BUMN kurang baik karena kinerja

keuntungan rata-rata sangat rendah dan banyak BUMN yang merugi.BUMN yang

diprivatisasi selama tahun 2001-2004 adalah sebanyak 16 BUMN, dengan jumlah

BUMN yang merugi terbesar di tahun 2002 sebanyak 58 BUMN. Kinerja keuangan

terbaik BUMN terjadi pada tahun 2011 dengan ROA 4,18% dan ROE 17,28% yang

diikuti dengan jumlah BUMN yang memperoleh laba di tahun 2011 lebih banyak

7




dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2011 juga dilakukan privatisasi atas

3 BUMN yaitu PT Kertas Basuki Rachmat, PT Atmindo, dan PT Jakarta

Internasional Hotel Development, Tbk dengan total penerimaan hasil penjualan

saham sebesar Rp 32,42 milyar. Sebaliknya, di tahun 2002 dan 2003 merupakan 2

tahun yang memiliki kinerja keuangan terburuk dengan ROA 2,74% dan ROE 9,40%

pada tahun 2002 yang diikuti dengan ROA 2,20% dan ROE 6,40% di tahun 2003.

Sepanjang 2001 sampai dengan 2011, BUMN yang memperoleh laba terendah terjadi

di tahun 2002 dengan jumlah 100 BUMN dari 158 BUMN yang ada.

Selain itu, berdasarkan data kementerian BUMN tahun 2006 hingga 2010,

dari 141 perusahaan pemerintah, hampir setiap tahun terdapat BUMN yang masih

mengalami kerugian. Bahkan pada tahun 2006, jumlah BUMN yang merugi

berjumlah 38 perusahaan. Jumlah tersebut terus berangsur berkurang dalam 4 tahun

berikutnya. Tahun 2007, jumlah BUMN rugi menurun menjadi hanya 33 perusahaan,

2008 sebanyak 23 perusahaan, dan jumlah BUMN yang merugi sempat mengalami

kenaikan menjadi 24 perusahaan pada tahun 2009.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pada tahun dilakukannya privatisasi

ditemukan ada yang berpengaruh pada meningkatnya BUMN yang memperoleh laba

namun ada juga tahun-tahun dimana privatisasi tidak terlalu berdampak positif

terhadap kinerja BUMN.

8




Berikut ini tabel kinerja keuangan BUMN pada saat dilakukannya privatisasi

dan 1 tahun setelah privatisasi:

Tabel 1.2 Kinerja Keuangan BUMN Saat Privatisasi & Setelah Privatisasi

Tahun 2006-2010

Tahun

BUMN Kinerja Keuangan

yang Melakukan Saat diprivatisasi

(%)

1 tahun Stlh

Privatisasi (%)

Privatisasi ROA ROE ROA ROE

2006 PT. PGN, Tbk 12,52 33,94 7,73 24,93

2007

PT. BNI, Tbk 0,49 5,21 0,61 7,92

PT. Jasa Marga, Tbk 2,01 4,65 4,83 10,77

PT. Wijaya Karya, Tbk 3,12 10 2,70 11,27

2009

PT. BTN, Tbk 1,47 14,53 2,05 16,67

PT. Pembangunan

Perumahan, Tbk

0,75

6,97 0.95 4,21

PT. Krakatau Steel, Tbk 3,87 8,52 6,04 11,43

2010

PT. BNI, Tbk 2,50 24,7 2,90 20,1

PT. Kertas Blabak*

PT. Intirub**

PT. Garuda Indonesia, Tbk 3,79 14,93 4,49 10,71

PT. Bank Mandiri, Tbk 3,4 24,2 3,4 22,0

* Saham Pemerintah atas PT. Kertas Blabak dijual 100% dan PT. Kertas Blabak

dinyatakan pailit sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor 215 K/Pdt.Sus-

Pailit/2013 Tahun 2013. ** Saham Pemerintah atas PT. Intirub dijual 100%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari data di atas, hasil yang diperoleh BUMN setelah privatisasi berbeda-

beda. Kinerja keuangan PT. PGN, Tbk saat diprivatisasi tahun 2006 dari segi ROA

dan ROE lebih tinggi dibandingkan 1 tahun setelah privatisasi dengan selisih 4,79%

untuk ROA dan 9,01% untuk ROE nya. Berbeda halnya dengan PT. BNI, Tbk dan

PT. Jasa Marga, Tbk yang mengalami peningkatan ROA dan ROE di tahun 2008

9




setelah dilakukan privatisasi atas kedua perusahaan BUMN tersebut pada tahun 2007.

Telebih lagi PT. Jasa Marga, Tbk yang ROA nya meningkat 2,82% di tahun 2008

dibandingkan tahun 2007 dan ROE meningkat 6,12% di tahun 2008 setelah

privatisasi yang dilakukan di tahun 2007. Kecenderungan yang terjadi bila melihat

dari tabel di atas adalah ROE sebelum privatisasi lebih tinggi dibandingkan ROE

setelah privatisasi.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang kinerja keuangan ataupun

privatisasi adalah 1) Sarimuddin Sulaeman (2003) dengan judul ”Analisis Yuridis

Keuntungan dan Kerugian Privatisasi BUMN (PT. Biofarma, Persero)” menemukan

bahwa terdapat keuntungan dilakukannya privatisasi pada PT. Biofarma (Persero);

dan 2) Maria Lubis (2004) dengan judul ”Dampak Privatisasi terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan selama 1991-2003 (studi kasus 13 BUMN)” menemukan

bahwa privatisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi BUMN, terjadi

penurunan yang signifikan pada profitabitas, deviden, dan hutang;

Selain itu, penelitian Megginson (2000) dalam Jurnal of Economic

Literature Vol XXXIX “From State to Market: A Survey of Empirical Studies

on Privatization”, menemukan bahwa privatisasi yang dilakukan di BUMNakan

dapat memperbaiki efisiensinya. Pasca privatisasi menuntut BUMN agar

dikelola secara efisien, untuk menghasilkan produktivitas sehingga akan

meningkatkan kemampuan bersaing dan kinerja keuangan BUMN tersebut.

10




Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Kesi Widjajanti dalam

bukunya Manajemen BUMN dan Strategi Privatisasi (2011:25) pada BUMN

yang melakukan privatisasi dengan hasil Net Income Efficiency perbandingan

rasio Net Income / Number of Employee (NI / NE) untuk 2 tahun sebelum dan

sesudah IPO terlihat adanya kecenderungan peningkatan, kecuali PT. Semen

Gresik (SGRE) justru mengalami penurunan sebesar (1,654). Dari 5 BUMN

yang mengalami peningkatan tertinggi adalah PT Indosat (ISAT) sebesar 7,613.

Sesudah privatisasi rata-rata rasio Net Income Efficiency meningkat 2,5;

sementara untuk Sales Efficiency rasio Sales / Number of Employee terlihat

peningkatan rasio pada semua BUMN.

Rian Nugroho dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 6

No.3 (2003:22) menganalisa privatisasi BUMN yang ada di Indonesia dan

menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN kata kunci keberhasilannya adalah

profesionalisasi dengan mengimplementasikan good corporate governance

yang tujuannya adalah untuk memberdayakan BUMN.

Di dalam penelitian-penelitian di atas, dihasilkan beragam hasil

penelitian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, memiliki

hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan

penelitian kembali tentang analisis perbedaan kinerja keuangan BUMN

sebelum dan sesudah privatisasi.

11




Oleh karena keterbatasan data dan waktu yang dimiliki oleh peneliti,

maka penelitian ini khusus untuk meneliti pengaruh privatisasi BUMN terhadap

kinerja keuangan BUMN yang diprivatisasi pada tahun 2010 dengan tidak

menyertakan PT. Intirub dimana saham pemerintah sudah dijual seluruhnya dan

PT. Kertas Blabak yang sudah dinyatakan pailit sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung Nomor 215 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai

“Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan BUMN Sebelum dan Sesudah

Privatisasi (Studi Kasus pada BUMN Privatisasi Tahun 2010)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian

ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan BUMN 3 tahun sebelum privatisasi di tahun

2010?

2. Bagaimana kinerja keuangan BUMN 3 tahun sesudah privatisasi di tahun

2010?

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah

privatisasi tahun 2010?

12




1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu menggali data dan informasi yang

berhubungan dengan pengaruh privatisasi BUMN terhadap kinerja keuangan

BUMN. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah

dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui kinerja keuangan BUMN 3 tahun sebelum diprivatisasi tahun

2010.

2. Mengetahui kinerja keuangan BUMN 3 tahun setelah privatisasi tahun

2010.

3. Mengetahui perbedaan kinerja keuangan BUMN sebelum dan sesudah

privatisasi tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

13




2. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan yang didasarkan pada pengujian empiris yang dilakukan,

sehingga dapat mendukung atau melengkapi teori yang ada.

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi

bagi yang ingin melakukan penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan yang menjadi objek

penelitian mengenai permasalahan yang dihadapi khususnya masalah

pengaruh privatisasi BUMN terhadap kinerja keuangan BUMN, khususnya

BUMN yang melakukan privatisasi di tahun 2010.

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap ketepatan privatisasi yang selama ini

diterapkan.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan input dan pertimbangan dalam

melakukan privatisasi BUMN tersebut.

14

14

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang...

Documents